Embed Size (px)
Citation preview
2013, No.94 5
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, merumuskan peran Pemerintah di era desentralisasi ini lebih banyak bersifat menetapkan kebijakan makro, norma, standar pedoman kriteria, serta pelaksanaan supervisi, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pemberdayaan ke daerah sehingga otonomi dapat berjalan secara optimal di bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rangka menyamakan pemahaman urusan bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menetapkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tersebut disusunlah Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman pelaksanaan urusan bidang penanaman modal oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota.
B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud
Memberikan panduan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
2. Tujuan Untuk menyamakan pemahaman Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai target penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Penanaman Modal sampai tahun 2014.
www.djpp.depkumham.go.id
2013, No.94 6
C. Pengertian Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :
1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
3. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
4. SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM) adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang melaksanakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Pemerintah Provinsi.
8. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM) adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, yang melaksanakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
www.djpp.depkumham.go.id
2013, No.94 7
11. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
D. Ruang Lingkup Ruang lingkup petunjuk teknis SPM ini meliputi :
1. Kebijakan Penanaman Modal;
2. Kerjasama Penanaman Modal;
3. Promosi Penanaman Modal;
4. Pelayanan Penanaman Modal;
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal. E. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintah bersama dengan Pemerintah Provinsi melakukan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan petunjuk teknis ini. F. Perencanaan Pembiayaan Perencanaan pembiayaan ini hanya dipergunakan untuk masing-masing
kegiatan minimal 1 (satu) kali dalam setahun yang memerlukan pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
www.djpp.depkumham.go.id
2013, No.94 27
H. Penutup Dengan disusunnya Petunjuk Teknis SPM Bidang Penanaman Modal di
Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat terlaksana secara optimal.
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI
www.djpp.depkumham.go.id
