28 Nopember 2005,Ekonomi, Republika
AMIE ANNE AUGUSTINE (060100841)
NARESHRAJA M. J. (060100843)
KELAPARAN
Mati Kelaparan adalah Viktimisasi(05 Mar 2008, 137 x ,
Komentar)
Oleh: Abdul Muttalib (Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Makassar)
Kisah meninggalnya Dg Basse bersama anak dalam rahimnya serta
seorang putranya akibat kelaparan merupakan bagian terkecil dari
salah satu sketsa bahwa negara telah mengabaikan dan melakukan
pembiaran atas hak-hak konstitusi warga negara.Seorang ilmuan yakni
Hans von Hentig dalam sebuah monograf kriminologinya yang berjudul
The Criminal and His Victim, menguraikan bahwa suatu perbuatan
pidana, seyogianya dipandang ada interaksi, ada dinamika yang bukan
saja disebabkan oleh pihak pelaku, tetapi ada interrelationship
atau dual relationship antara pelaku dan korban.
Demikianlah, istilah viktimisasi lahir dari ilmuan yang mencoba
membuka cakrawala tentang perspektif perbuatan hukum. Kata
viktimisasi dalam kamus Bahasa Indonesia memang tidak dikenal.
Viktimisasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu viktim yang berarti
korban, dan kata viktim ini kemudian berkembang dalam suatu
disiplin ilmu yakni victimology atau dalam bahasa Indonesia visebut
Viktimologi.
Oleh Prof JE Sahetapy, SH, MA, memberikan definisi viktimisasi
yaitu penderitaan baik secara fisik maupun psikis atau mental
bertalian dengan pelbagai perbuatan. Perbuatan yang dilakukan itu
bisa dari perorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas
tertentu bahkan juga dari penguasa. Definisi di atas setidaknya
telah memberikan gambaran sederhana tentang viktimisasi.
Tulisan ini mencoba mereduksi praktik viktimisasi yang saat ini
telah dan banyak terjadi akibat sistem dan pola pembangunan yang
tidak koheren dan menafikan hak-hak publik. Tentu saja
perspektifnya melalui pendekatan bagaimana kekuasaan dan pola
kekuasaan mempertanggungjawabkan hak-hak konstitusi warga
negara.
Atau dengan kata lain, akses yang ditimbulkan akibat pembangunan
yang berdampak pada hilangnya akses rakyat melahirkan korban
(viktimisasi).
Pelanggaran Hak Konstitusi
Ironi yang dialami keluarga Dg Basse yang meninggal karena
kelaparan, memang tidak terasa bagi sebagian masyarakat Sulawesi
Selatan. Tapi pernahkah kita berpikir sejenak betapa banyak di
sekitar kita rakyat menderita kelaparan.
Hiruk-pikuk pembangunan telah merampas hak-hak kemanusiaan
mereka atau biasa dikenal dengan istilah kelaparan tersembunyi
(hidden hunger) atau micronutrient deficiencies.
Jean Ziegler, Pelapor Khusus (Special Rapporteur) Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Atas Pangan di dunia mencatat bahwa
saat ini, tidak kurang dari 840 juta penduduk menderita kelaparan
dan kekurangan gizi yang kronis (chronic malnourishment).
Tidak kurang dari 36 juta penduduk meninggal dunia akibat
kelaparan --secara langsung maupun tidak langsungtiap tahunnya.
Ziegler menyatakan, kondisi seperti ini berlangsung pada saat dunia
memproduksi jumlah pangan yang banyak sekali yang tidak pernah
terjadi sebelumnya, mencapai jumlah yang cukup untuk populasi
global.
Namun tidak secara otomatis dapat menanggulangi penderitaan
jutaan umat manusia yang kelaparan.Padahal hak atas kesehatan,
pangan dan sandang merupakan hak yang dijamin konstitusi negara
ini.
Tidak cukup dengan konstitusi yang berlaku dalam wilayah
republik ini, maka Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi
Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau biasa
dikenal dengan istilah Hak Ekosob melalui Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2005.
Memang setiap orang berhak untuk menikmati standar hak kesehatan
yang setinggi-tingginya. Dalam bahasa sederhana, jika seseorang
menderita ganguan kesehatan, dengan segera dirinya mendapat
pertolongan dan pelayanan untuk pemulihan kesehatannya.
Dalam standar internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM) menyatakan setiap orang mempunyai hak atas standar
hidup yang layak untuk menikmati kesehatan bagi dirinya dan
keluarganya, termasuk ketercukupan pangan, pakaian, perumahan,
pelayanan medis dan pelayanan-pelayanan sosial lainnya yang
dibutuhkan.
Ketentuan yang serupa tersebut, dimuat juga dalam aturan
konstitusi di negeri yang sakit ini, Indonesia. Di negeri yang
konon kaya raya akan sumber-sumber ekonomi, dinyatakan Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan. Pernyataan tersebut dimuat dalam
Amandemen UUD 1945, pasal 28 H ayat (1). Selanjutnya dalam pasal 34
ayat (3) Amandemen ke ke-4 dinyatakan Negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum yang layak.
Kematian akibat kelaparan, menjadi pembuktian yang cukup untuk
menegaskan bahwa memang telah terjadi kejahatan kemanusiaan yang
tanpa sadar kita dan terkhusus bagi penguasa yang hidup disekitar
saudara-saudara miskin, papah dan yang mati kelaparan seolah-olah
telah memahfuni sebuah perampasan atas hak hidup.
Padahal penegasan hak atas pembangunan telah dikumandangkan
seantero dunia. Sebagaimana Konteks pembangunan yang sedang kita
bicarakan adalah antara lain didefinisikan dalam standar hukum
internasional HAM: Declaration on the Right to Development.
Dalam dokumen ini dinyatakan pembangunan merupakan sebuah proses
ekonomi, sosial, budaya dan politik yang komprehensif, yang
bertujuan untuk peningkatan secara terus-menerus dan kesejateraan
seluruh penduduk dan setiap individu berdasarkan partisipasi yang
aktif, bebas, dan bermanfaat dalam proses pelaksanaan dan didalam
distribusi adil yang dihasilkan pembangunan..
Selanjutnya, pasal 3 (1) dalam Deklarasi dengan tegas memuat
tanggung jawab negara untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan
bagi terlaksananya hak atas pembangunan: (s)tates have the primary
responsibility for the creation of national and international
conditions favourable to the realization of the right to
development.
Belum lagi saat ini Indonesia masih melanjutkan komitmen atas
standard dan norma berkaitan dengan pembangunan berkembang. Di mana
di pengujung abad 21, para Kepala Negara dan Pemerintahan,
berkumpul di kantor besar PBB di New York pada tanggal 6 8
September 2000, yang kemudian menghasilkan sebuah dokumen yang
disebut dengan United Nations Millenium Declaration.
Dalam pertemuan UN Millenium Summit ini, para pemimpin dunia
termasuk Indonesia bersepakat untuk menyusun time bound dan tujuan
serta target pemberantasan kemiskinan, kelaparan, wabah penyakit,
buta huruf, degradasi lingkungan dan diskriminasi terhadap
perempuan yang kemudian dikenal dengan Millenium Development Goals
(MDGs).
Dalam pertemuan ini juga dinyatakan komitmen negara-negara untuk
melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, pemerintahan yang bersih
(good governance) dan menjalankan demokrasi dengan target capai
tahun 2015, yang hendak dipenuhi sebagai berikut:
- Mengurangi setengah jumlah total kemiskinan dan kelaparan di
dunia. Pada saat dideklarasikan MDGs, tercatat 1.2 juta penduduk
dunia hidup dengan $1 per hari;
- Mewujudkan pendidikan dasar secara wajib, cuma-cuma dan
universal. Tidak kurang dari 113 juta anak-anak tidak
bersekolah;
- Memberdayakan perempuan dan mempromosikan kesetaraan antara
perempuan dan laki-laki. Dua per tiga penduduk buta huruf adalah
kaum perempuan, dan 80 persen dari pengungsi (refugee) adalah
perempuan dan anak-anak;
- Mengurangi hingga dua pertiga total jumlah angka kematian. 11
Juta anak-anak meninggal dunia per tahun;
- Mengurangi hingga tiga per empat dari total jumlah angka
kematian ibu yang melahirkan. Di negara berkembang, risiko kematian
terjadi satu kasus per 48 kelahiran;
- Menanggulangi penyebaran penyakit, utamanya HIV/AIDS dan
malaria. Wabah ini telah menghapus generasi secara meluas;
- Memastikan kelestarian lingkungan. Lebih dari sejuta penduduk
tidak menikmati akses air bersih;
- Membentuk sebuah global partnership untuk pembangunan, dengan
target untuk bantuan, perdagangan, dan debt relief.
Banyak negara dunia ketiga yang menghabiskan dana domestik untuk
membayar hutang ketimbang dialokasikan untuk pelayanan sosial.
Belum juga program ini berakhir, Dg. Basse telah meninggal bersama
dua anaknya
Menutup artikel ini, penulis mengutip pendapat Patra M Zen yang
menyatakan Alkisah, di negeri yang sakit, para pejabat negara
terfasilitasi dengan baik akses obat-obatan dan fasilitas
kesehatannya. Penduduk yang sakit terus memberikan hasil
pekerjaannya dan menanggung hutang-hutang negara untuk pemberian
kemudahan pelayanan dan tunjangan kesehatan untuk para pejabat di
negeri ini.
Kondisi ini berjalan selama bertahun-tahun tanpa koreksi! Jika
pun ada protes-protes, jumlah sang pemrotes belum genap benar,
sehingga para pejabat pun masih dengan berani mengabaikan keluhan
penduduk. **
Analisa KelaparanBaru-baru ini, kasus kelaparan semakin
menjadi-jadi di dunia ini. Kasus kelapparan banyak sekali dijumpai
di negara-negara yang miskin dan negara-negara yang sedang
berkembang seperti di afrika, thailand, cambodia, indonesia, dan
lain lain. Biasanya masalah kelaparan itu terjadi akibat beberapa
faktor yang utama.
Faktor pertama ialah masalah ketidak cukupan pangan dalam satu
negara tersebut. Negara-negara yang mempunyai bilangan penduduk
yangramai seperti indonesia, sukar memproduksi bahan pangan seperti
nasi yang sexukupnya untuk rakyatnya. Ini karena permintaan yang
dibutuhkan jauh lebih tinggi dari bilangan pangan yang tersedia.
Akibatnya, harga sesuatu barangan itu akan meningkat dan ini akan
menyukarkan rakyat untuk membeli pangan yang dibutuhkan.
Kedua ialah faktor ekonomi. Rakyat dari kebanyakan egara miskin
atau membangun yang berada di taraf ekonomi miskin akan mempunyai
kesukaran untuk membeli pangan yang diperlukan. Ini karena mereka
tidak mempunyai wang yang cukup. Ini mungkin karena mereka tidak
mempunyai pekerjaan, atau gaji dari pekerjaan mereka terlalu
sedikit untuk membeli bahan makanan bagi seluruh keluarga.
Pasal 28 A UUD 1945. Bunyinya: ''Setiap orang berhak untuk hidup
serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Mengikut fasal
ini, setiap orang berhak hidup, dan untuk hidup seseorang itu
membutuhkan makanan. Tanpa makanan, seseorang itu tidak mungkin
dapat hidup. Oleh itu, kita dapat menyimpulkan bahawa seseorang itu
mempunyai hak untuk mendapat makanan karena mereka mempunyai hak
untuk hidup.
