32
BAB 1 PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Sistem kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari pembangunan kesehatan. Intinya sistem kesehatan merupakan seluruh aktifitas yang mempunyai tujuan utama untuk mempromosikan, mengembalikan dan memelihara kesehatan. Sistem kesehatan memberi manfaat kepada mayarakat dengan distribusi yang adil. Sistem kesehatan tidak hanya menilai dan berfokus pada “tingkat manfaat” yang diberikan, tetapi juga bagaimana manfaat itu didistribusikan. Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah yang tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridor kebersamaan. Dalam angan setiap anggota masyarakat, negara akan melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup yang berkaitan dengan hidup berdampingan dengan orang lain di sekelilingnya. Di kehidupan sehari-hari, kebutuhan bersama itu sering kita artikan sebagai “kebutuhan publik”. Salahsatu contoh kebutuhan publik yang mendasar adalah kesehatan. Kesehatan adalah pelayanan publik yang bersifat mutlak dan erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan aparaturnya 1

Makalah Ikm Sistem Ana

Embed Size (px)

DESCRIPTION

makalah

Citation preview

BAB 1 PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Sistem kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari pembangunan kesehatan. Intinya sistem kesehatan merupakan seluruh aktifitas yang mempunyai tujuan utama untuk mempromosikan, mengembalikan dan memelihara kesehatan. Sistem kesehatan memberi manfaat kepada mayarakat dengan distribusi yang adil. Sistem kesehatan tidak hanya menilai dan berfokus pada tingkat manfaat yang diberikan, tetapi juga bagaimana manfaat itu didistribusikan.

Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah yang tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridor kebersamaan. Dalam angan setiap anggota masyarakat, negara akan melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup yang berkaitan dengan hidup berdampingan dengan orang lain di sekelilingnya. Di kehidupan sehari-hari, kebutuhan bersama itu sering kita artikan sebagai kebutuhan publik. Salahsatu contoh kebutuhan publik yang mendasar adalah kesehatan. Kesehatan adalah pelayanan publik yang bersifat mutlak dan erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan aparaturnya berkewajiban untuk menyediakan layanan yang bermutu dan mudah didapatkan setiap saat.

Salah satu wujud nyata penyediaan layanan publik di bidang kesehatan adalah adanya Puskesmas. Tujuan utama dari adanya Puskesmas adalah menyediakan layanan kesehatan yang bermutu namun dengan biaya yanng relatif terjangkau untuk masyarakat, terutama masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah.

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai peran sangat penting lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit. Rumah sakit sebagai suatu lembaga sosial yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki sifat sebagai suatu lembaga yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan atau non profit organization. Walaupun demikian kita dapat menutup mata bahwa dibutuhkan sistem informasi di dalam rumah sakit.

Rumah sakit merupakan lembaga dalam mata rantai Sistem Kesehatan Nasional dan mengemban tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, karena pembangunan dan penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit perlu diarahkan pada tujuan nasional dibidang kesehatan.Tidak mengherankan apabila bidang kesehatan perlu untuk selalu dibenahi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan ramah. Mengingat bahwa sebuah negara akan bisa menjalankan pembangunan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani. Untuk mempertahankan pelanggan, pihak rumah sakit dituntut selalu menjaga kepercayaan konsumen secara cermat dengan memperhatikan kebutuhan konsumen sebagai upaya untuk memenuhi keinginan dan harapan atas pelayanan yang diberikan. Konsumen rumah sakit dalam hal ini pasien yang mengharapkan pelayanan di rumah sakit, bukan saja mengharapkan pelayanan medis dan keperawatan tetapi juga mengharapkan kenyamanan, akomodasi yang baik dan hubungan harmonis antara staf rumah sakit dan pasien, dengan demikian perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.

RUMUSAN MASALAH

1 Apa yang dimaksud dengan sistem kesehatan?2 Apa yang dimaksud dengan kesehatan dasar dan rujukan?

3 Apa yang dimaksud dengan bentuk dan jenis pelayanan kesehatan?4 Apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan?5 Apa yang dimaksud dengan faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan masyarakat?BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Sistem Kesehatan

Sistem Kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan (supply side) dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut (demand side) di setiap wilayah, serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut, dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material. Dalam definisi yang lebih luas lagi, sistem kesehatan mencakup sektor-sektor lain seperti pertanian dan lainnya.

2.2Pengertian Sistem Kesehatan Nasional

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.

Sistem Kesehatan Nasional perlu dilaksanakan dalam konteks Pembangunan Kesehatan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan determinan sosial, seperti: kondisi kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, distribusi kewenangan, keamanan, sumber daya, kesadaran masyarakat, dan kemampuan tenaga kesehatan mengatasi masalah tersebut.

Tujuan Sistem Kesehatan Nasional adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, hingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

Landasan Sistem Kesehatan Nasional meliputi :

Landasan Idiil, yaitu Pancasila.

Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945, khususnya: Pasal 28 A, 28 H ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 C ayat (1),

Landasan Operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan pembangunan kesehatan.

Mengacu pada substansi perkembangan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dewasa ini serta pendekatan manajemen kesehatan tersebut diatas, maka subsistem yang mempengaruhi pencapaian dan kinerja Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia meliputi :

a. Upaya Kesehatan : Upaya kesehatan di Indonesia belum terselenggara secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bersifat peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), dan pemulihan (rehabilitasi) masih dirasakan kurang. Untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia.

b. Pembiayaan Kesehatan : Pembiayaan kesehatan di Indonesia masih rendah, yaitu hanya rata-rata 2,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau rata-rata antara USD 12-18 per kapita per tahun. Persentase ini masih jauh dari anjuran Organisasi Kesehatan Sedunia yakni paling sedikit 5% dari PDB per tahun. Sementara itu anggaran pembangunan berbagai sektor lain belum sepenuhnya mendukung pembangunan kesehatan. Pembiayaan kesehatan yang kuat, terintegrasi, stabil, dan berkesinambungan memegang peran yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan.

c. SDM Kesehatan : Sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tututan kebutuhan pembangunan kesehatan. Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam pemerataannya masih belum merata, bahkan ada beberapa puskesmas yang belum ada dokter, terutama di daerah terpencil. Bisa kita lihat, rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk masih rendah. Produksi dokter setiap tahun sekitar 2.500 dokter baru, sedangkan rasio dokter terhadap jumlah penduduk 1:5000. Produksi perawat setiap tahun sekitar 40.000 perawat baru, dengan rasio terhadap jumlah penduduk 1:2.850. Sedangkan produksi bidan setiap tahun sekitar 600 bidan baru, dengan rasio terhadap jumlah penduduk 1:2.600. Namun daya serap tenaga kesehatan oleh jaringan pelayanan kesehatan masih terbatas. Hal ini bisa menjadi refleksi bagi Pemerintah dan tenaga medis, agar terciptanya pemerataan tenaga medis yang memadai.

d. Sumber daya Obat, Perbekalan Kesehatan, dan Makanan meliputi :berbagai kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar; ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat; penggunaan obat yang rasional; serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Industri farmasi di Indonesia saat ini cukup berkembang seiring waktu. Hanya dalam hal ini pengawasan dalam produk dan obat yang ada. Perlunya ada tindakan yang tegas, ketat dalam hal ini.

e. Pemberdayaan Masyarakat : Sistem Kesehatan Nasional akan berfungsi optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan masyarakat. Ini penting, agar masyarakat termasuk swasta dapat mampu dan mau berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat.Sayangnya pemberdayaan masyarakat dalam arti mengembangkan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan tentang kesehatan masih dilaksanakan secara terbatas. Kecuali itu lingkup pemberdayaan masyarakat masih dalam bentuk mobilisasi masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan, advokasi kesehatan serta pengawasan sosial dalam program pembangunan kesehatan belum banyak dilaksanakan.

f. Manajemen Kesehatan meliputi: kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan informasi kesehatan. Untuk menggerakkan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan manajemen kesehatan.Manajemen kesehatan sangatlah berpengaruh juga, karena dalam hal ini yang memanage proses, tetapi keberhasilan manajemen kesehatan sangat ditentukan antara lain oleh tersedianya data dan informasi kesehatan, dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, dukungan hukum kesehatan serta administrasi kesehatan. Jika tidak tersedianya hal ini maka bisa jadi proses manajemen akan terhambat/ bahkan tidak berjalan. Sebenarnya, jika kita menengok sebentar bagaimana proses pemerintah bekerja, selalu berusaha dan berupaya yang terbaik, baik juga tenaga medis. Hanya saja dalam prosesnya terdapat sebuah kendala baik dalam SDM pribadi ataupun sebuah pemerintahan itu. Bisa jadikan renungan bagaimana kita bisa membuat sebuah sistem yang lebih baik dengan input-proses-dan output yang bisa menghasilkan sebuah kebanggaan dan sebuah tujuan bersama.

2.3 Pelayanan kesehatan dasar

Pada umumnya pelayanan dasar dilaksanakan di puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan Pelayanan lainnya di wilayah kerja puskesmas selain rumah sakit.

2.4Pelayanan kesehatan rujukan

Pada umumnya dilaksanakan di rumah sakit. Pelayanan keperawatan diperlukan, baik dalam pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan.

1.Sistem Rujukan (Referal System)

Di negara Indonesia sistem rujukan telah dirumuskan dalam SK. Menteri Kesehatan RI No.32 tahun 1972, yaitu suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara horizontal dalam arti antara unit-unit yang setingkat kemampuannya. Macam rujukan yang berlaku di negara Indonesia telah ditentukan atas dua macam dalam Sistem Kesehatan Nasional, yaitu:

2.Rujukan kesehatan

Rujukan kesehatan pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kesehatan masyarakat (public health services). Rujukan ini dikaitkan dengan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan. Macamnya ada tiga, yaitu: rujukan teknologi, rujukan sarana, dan rujukan operasional.

3.Rujukan medis

Pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kedokteran (medical services). Rujukan ini terutama dikaitkan dengan upaya penyembuhan penyakit. Macamnya ada tiga, yaitu: rujukan penderita, rujukan pengetahuan, rujukan bahan-bahan pemeriksaan.

Manfaat sistem rujukan, ditinjau dari unsur pembentuk pelayanan kesehatan:

Membantu penghematan dana, karena tidak perlu menyediakan berbagai macam peralatan kedokteran pada setiap sarana kesehatan.

Memperjelas sistem pelayanan kesehatan, karena terdapat hubungan kerja antara berbagai sarana kesehatan yang tersedia.

Memudahkan pekerjaan administrasi, terutama pada aspek perencanaan.

2.5BENTUK DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Bentuk pelayanan kesehatan adalah:

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primer)

Pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat dasar dan dilakukan bersama masyarakat dan dimotori oleh:

Dokter Umum (Tenaga Medis)

Perawat Mantri (Tenaga Paramedis)

Pelayanan kesehatan primer (primary health care), atau pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang paling depan, yang pertama kali diperlukan masyarakat pada saat mereka mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan. Primary health care pada pokoknya ditunjukan kepada masyarakat yang sebagian besarnya bermukim di pedesaan, serta masyarakat yang berpenghasilan rendah di perkotaan. Pelayanan kesehatan ini sifatnya berobat jalan (Ambulatory Services). Diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatan.

Contohnya : Puskesmas, Puskesmas keliling, klinik.

2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (sekunder)

Pelayanan kesehatan sekunder adalah pelayanan yang lebih bersifat spesialis dan bahkan kadang kala pelayanan subspesialis, tetapi masih terbatas. Pelayanan kesehatan sekunder dan tersier (secondary and tertiary health care), adalah rumah sakit, tempat masyarakat memerlukan perawatan lebih lanjut (rujukan). Di Indonesia terdapat berbagai tingkat rumah sakit, mulai dari rumah sakit tipe D sampai dengan rumah sakit kelas A.

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh:

Dokter Spesialis

Dokter Subspesialis terbatas

Pelayanan kesehatan ini sifatnya pelayanan jalan atau pelayanan rawat (inpantient services).Diperlukan untuk kelompok masyarakat yang memerlukan perawatan inap, yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer.

Contoh : Rumah Sakit tipe C dan Rumah Sakit tipe D.3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tersier)

Pelayanan kesehatan tersier adalah pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan subspesialis serta subspesialis luas.Pelayanan kesehatan dilakukan oleh:

Dokter Subspesialis

Dokter Subspesialis Luas

Pelayanan kesehatan ini sifatnya dapat merupakan pelayanan jalan atau pelayanan rawat inap (rehabilitasi).Diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder.

Contohnya: Rumah Sakit tipe A dan Rumah sakit tipe B.

Menurut pendapat Hodgetts dan Casio, jenis pelayanan kesehatan secara umum dapat dibedakan atas dua, yaitu:1. Pelayanan kedokteran

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran (medical services) ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri (solo practice) atau secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga.

2. Pelayanan kesehatan masyarakat

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat (public health service) ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan masyarakat.

2.6 Tingkatan Pelayanan Kesehatan

Tingkat pelayanan kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan adalah :

Health promotion ( promosi kesehatan )

Tingkat pelayanan kesehatan ini merupakan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan melalui peningkatan kesehatan dan bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan agar masyarakat tidak terjadi gangguan kesehatan.

Spesific protection ( perlindungan khusus )

Dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yg akan menyebabkan penurunan status kesehatan. Contohnya pemberian imunisasi.

Early diagnosis and prompt treatment (diagnosis dini dan pengobatan segera)

Dilaksanakan dalam mencegah meluasnya penyakit yang lebih lanjut serta dampak dari tibulnya penyakit sehingga tidak terjadi penyebaran.

Disability Limitation (Pembatasan Cacat)

Dilakukan untuk mencegah agar pasien atau masyarakat tidak mengalami dampak kecacatan akibat penyakit yang ditimbulkan

Rehabilitation

Dilaksanakan setelah pasien didiagnosis sembuh. Tahap ini dijumpai pada fase pemulihan terhadap kecacatan sebagaimana program latihan ini diberikan pada pasien

2.7 Jenis-Jenis Organisasi Pelayanan Kesehatan

1. Organisasi Pemeliharaan Kesehatan (HMO)

HMO adlah pelayanan kesehatan yang terorganisir yang bertanggung jawab untuk pembiayaan maupun pemberian sejumlah besar layanan kesehatan kepada sejumlah penduduk yang telah mendaftarkan diri menjadi pesertanya. Dari banyak sudut, HMO dapat dilihat sebagai sebuah pemberian layanan kesehatan. Sebagai akibat dari tanggung jawab mereka untuk menyediakan layanan kesehatan kepada anggotanya. Lima model HMO yang umum adalah model staf, praktik kelompok, jaringan kerja, asosiasi praktek perorangan, dan kontrak langsung. Perbedaan utama dari HMO adalah bagaimana HMO berelasi dengan dokter-dokter yang berpartisipasi.

2. Organisasi Penyedia Yang Terpilih (PPO)

PPO adalah badan usaha yang mengadakan kontrak dengan pemilik usaha

tunjangan kesehatan dan asuransi kesehatan untuk membeli asuransi kesehatan untuk membeli layanan kesehatan bagi anggota-anggota yang ditunjangnya. Dari sekelompok terpilih dan para penyedia yang berpartisipasi.

Karateristik utama dari PPO pada umumnya adalah:

Panel Pemilihan Penyedia Layanan

Kebanyakan PPO mengadakan kontak langsung dengan rumah sakit-rumah sakit, para dokter, dan fasilitas diagnosis lainnya.

Harga pelayanan yang telah dirundingkan

Kebanyakan perjanjian dengan partisipasi PPO mengharuskan penyedia yang berpartisipasi untuk menerima pembayaran PPO sebagai pembayara penuh untuk layanan yang diliput.

Jangka waktu pembayaran yang segera

Beberapa PPO bersedia memasukkan pembayaran yang segera didalam kontrak mereka dengan para penyedia dengan imbalan harga pembayaran yang menyenangkan. Misal sebuah PPO bersedia membayar semua klaim dalam waktu 15 hari setelah pengajuan untuk imbalan diskon yang lebih besar dari biaya layanan.

Manajemen Penggunaan

Banyak PPO menggunakan program manajemen penggunaan untuk mengandalikan penggunaan dan biaya layanan kesehatan yang diberikan kepada anggotanya yang ditunjangnya.

3. Jenis Sistem Tempat Pemberian Layanan

Berikut ini adalah karakteristik dari jenis usaha ini.

Para dokter pemberi layanan perawatan primer mendapat penggantian pengeluaran melalui sistem pembayaran kapitasi

Seringkali terdapat sejumlah uang yang ditahan dari kompensasi dokter yang dibayar bersama untuk pencapaian jumlah penggunaan atau target-target biaya.

Dokter perawatan primer bertindak sebagai penjaga gawang untuk layanan pengiriman pasien dan layanan melalui lembaga kesehatan.

4. Model Kontrak Langsung

Sistem Usaha Pelayanan kesehatan yang terkelola adalah sebuah rentangan yang terdiri dari sejumlah badan usaha yang menawarkan sejumlah ciri tertentu yang berbeda-beda dalam kemampuan mereka untuk menyeimbangkan akses kelayanan, biaya, kendali, kualitas, rancangan tunjangan, dan kelenturannya. Sistem usaha pelayanan kesehatan yang terkelola masih terus berevolusi, cirri dari suatu bentuk masalah muncul dalam bentuk lain. Sementara cirri-ciri baru terus berkembang, tidak ada definisi tunggal untuk istilah sistem usaha pelayanan kesehatan yang terkelola.

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta. Antara lain:

a. Penanggung Jawab

Suatu sistem pelayanan kesehatan masyarakat harus ada penanggung jawab baik oleh pemerintah maupun swasta.

b. Standar Pelayanan

Sistem pelayanan kesehatan masyarakat, baik pemerintah maupun swasta harus berdasarkan suatu standar tertentu.

c. Hubungan Kerja

Sistem pelayanan kesehatan masyarakat harus mempunyai pembagian kerja yang jelas. Antara bagian satu dengan yang lain artinya fasilitas kesehatan tersebut harus mempunyai struktur organisasi yang jelas yang menggambarkan hubungan kerja baik horizontal maupun vertical

d. Pengorganisasian Potensi Masyarakat

Ciri khas dari sistem pelayanan kesehatan masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat atau pengorganisasian masyarakat.

2.8 Lembaga Pelayanan Kesehatan

Lembaga Pelayanan Kesehatan merupakan tempat pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan status kesehatan. Tempat pelayanan kesehatan sangat bervariasi berdasarkan tujuan pelayanan kesehatan dapat berupa rawat jalan, institusi kesehatan, comunity based agency dan hospice.

1. Rawat Jalan

Lembaga ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada tingkat pelaksanaan diagnosis dan pengobatan pada penyakit yang akut atau mendadak dan kronis yang memungkinkan tidak terjadi rawat inap.

2. Institusi

Lembaga ini merupakan pelayanan kesehatan yang fasilitasnya cukup dalam memberikan berbagai tingkat kesehatan seperti rumah sakit, pusat rehabilitasi, dan lain lain.

3. Community Based Agency

Bagian dari lembaga pelayanan kesehatan yang dilakukan pada klien sebagaimana pelaksanaan perawatan keluarga seperti praktek rawat keluarga dan lain lain.

4. Hospice

Lembaga ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang di fokuskan pada klien yang sakit terminal agar lebih tenang dan biasanya digunakan dalam home care.

2.9 Lingkup Sistem Pelayanan Kesehatan

1. Primary Health Care (Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama) Pelayanan Kesehatan ini dibutuhkan atau dilaksanakan pada masyarakat yang memiliki masalah kesehatan yang ringan.

2. Secondary Health Care (Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua)

Diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit atau rawat inap dan dilaksanakan di pelayanan kesehatan utama.

3. tertiary Health Service (Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga)

Pelayanan kesehatan merupakan tingkat pelayanan yang tertinggi. Biasanya pelayanan ini membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli

2.10 Pelayan Perawatan Dalam Pelayanan Kesehatan

Pelayanan keperawatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan semuanya dapat dilaksanakan oleh tenaga keperawatan dalam menigkatkan derajat kesehatan. contoh pelayanan kesehatan dalam tingkat dasar yang dilakukan di lingkup puskesmas dengan pendekatan asuhan keperawatan keluarga diantaranya mengenal masalah kesehatan secara dini, mengambil keputusan, menanggulangi keadaan secara darurat bila terjadi kecelakaan, memberikan pelayanan keperawatan dasar.

2.11 Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kesehatan

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BaruPerkembangan Iptek akan diikuti dengan pelayanan kesehatan, seperti dalam pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah penyakit-penyakit yang sulit. Dapat menggunakan alat seperti laser, terapi perubahan gen, dan lain lain.

2. Pergeseran Nilai Masyarakat

Masyarakat yang sudah maju dalam pengetahuan yang tinggi maka akan memiliki kesadaran yang lebih dalam pemanfaatan kesehatan sebaliknya masyarakay yang memiliki pengetahuan yang murang akan memiliki kesadaran yang rendah terhadap layanan kesehatan sehingga kondisi demikian akan sangat mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan.

3, Aspek Legal Dan Etik

Tingginya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan pelayanan kesehatan, maka diimbangi pula tingginya tuntutan hukum dan etik sehingga pelayanan kesehatan dituntut untuk profesional dengan memperhatikan nilai-nilai hukum dan etika yang ada di masyarakat.

4. Ekonomi

Pelaksanaan pelayanan kesehatan akan dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat. Semakin tinggi ekonomi seseorang, pelayanan kesehatan akan lebih di perhatikan begitu juga sebaliknya maka sangat sulit menjangkau pelayanan kesehatan mengingat biaya dalam jasa pelayanan kesehatan membutuhkan biaya yang cukup mahal.

5. Politik

Kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh dalam sisitem pemberian pelayanan kesehatan. Kebijakan-kebijakan yang ada dapat memberikan pola dalam sistem pelayanan.G. Aspek Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya diselenggarakan sendiri secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat (Azrul Azwar, 1996). Dalam hal ini dapat dilakukan dengan pemberian penyuluhan kesehatan tentang bagaimana cara memelhara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat yang meliputi pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat.

2.12 Pelayanan Kesehatan Yang Optimal Untuk Masyarakat

Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas kepada masyarakat luas bukanlah perkara mudah, tetapi juga bukan merupakan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Diperlukan program-program matang sekaligus beberapa ketetapan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga baik pemberi pelayanan atau pun penerima pelayanan sama-sama diuntungkan.

Segala hal yang menyangkut pemberian palayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di kota surabaya, telah menjadi keseharian dari seorang dokter gigi yang semenjak tahun 1983 telah mendedikasikan dirinya di bidang kesehatan.

Beberapa orang mengeluhkan fasilitas dan peralatan yang kurang canggih, tetapi apabila semua peralatanya canggih tetapi tidak diimbangi dengan kualitas SDM maka hasilnya pun akan tetap sama.Beberapa kekurangan didalam SDM yang masih harus ditanggulangi adalah permasalahan kedisiplinan dan juga pembagian porsi kerja yang tepat, seperti yang dijelaskan oleh dokter gigi angkatan 1977, Universitas Airlangga.Masih ada beberapa tenaga puskesmas yang bekerja tidak pada tempatnya atau malah bekerja di banyak bidang, seperti contohnya seorang Bidang harus juga menangani permasalahan Tata Usaha, sehingga selain konsentrasi terbelah, pelayanan yang diberikan ini pun tidak optimal dikarenakan ilmu yang dimiliki tidak sesuai dengan bidangnya.

Setelah upaya-upaya pembenahan kualitas pelayanan kesehatan ditempuh, monitoring dan evaluasi pun dilakukan dengan tujuan pemantauan lebih lanjut terhadap program yng telah diberikan. Salah satu caranya adalah melalui Supervisi yang dilakukan secara rutin.Terdapat dua macam Supervisi yaitu, Supervisi dokumen dan Supervisi lapangan. Salah satu contohnya adalah mengenai dana untuk kader.

Bidang pelayanan kesehatan juga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program pelayanan kesehatan.

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Rujukan.

Seksi ini mempunyai fungsi antara lain :

Perencanaan program pengobatan,pencegahan dan penanggulangan Penyakit gigi dan mulut

Peningkatan mutu pelayanan, program kesehatan jiwa, program kesehatan kerja, program kesehatan indra dan laboraturium di puskesmas dan jaringanya

Pengadaan alat kesehatan,

Pelayanan kesehatan masyarakat miskin

Pengawasan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit milik pemerintah maupun swasta

Penanggulangan masalah kesehatan kedaruratan dan bancana

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait

Penilaian kinerja puskesmas dan pemilihan tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lain yang berprestasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporankegiatan

2. Seksi Farmasi dan Pengawasan Makanan

Seksi Farmasi dan Pengawasan makanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Farmasi dan Pengawasan pangan.

Seksi Farmasi dan Pengawasan Makanan mempunyai fungsi antara lain:

Perencanaan,pelaksanaan,pengolahan dan analisa data kegiatan pengupulan data bahan perumusan kebutuhan obat untuk puskesmas dan jaringanya

Pengadaan obat untuk puskesmas dan jaringanya,

Pembinaan dan pengawasan penggunaan obat pada puskesmas dan jaringanya,

Pembinaan dan pengawasan sediaan farmasi pada puskesmas, sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta,apotek,toko obat,salon kecantikan dan klinik kecantikan,

Monitoring pelaksanaan standar pelayanan pada apotek, instalasi rumah sakit pemerintah dan swasta,

Pelaksanaan khusus pada pengelolaan makanan

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait

Investigasi pada kejadian luar biasa keracunan makanan

Penginventarisasian tempat pengelolaan makanan dan minuman

Pemberian sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan untuk pengelola industri rumah tangga

Pemberian tanda terdaftar/Sertifikat Laik higine sanitasi untuk jasa boga

3. Seksi Pengawasan Pengendilian Pelayanan Kesehatan

Mempunyai tugas merencanakan,melaksanakan pembinaan dan koordinasi kegiatan pengawasan dan pengendalian pelayana kesehatan

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan praktek dokter, dokter gigi, bidan, perawat, balai pengobatan, rumah bersalin, optik, apotek, toko obat, laboraturium, klinik rontgen, rumah sakit dan pengobatan tradisional

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data pembinaan dan pengawasan praktek dokter

Pemberian perijinan bagi dokter, dokter gigi, bidan,perawat, dan balai pengobatan

Pemberian tanda terdaftar untuk pengobatan tradisional

Pemberian rekomendasi industri kecil obat tradisional dan penyalur alat kesehatan

Pemberian surat ijin kerja asisten apoteker

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan

Sistem pelayanan kesehatan itu sendiri di bagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Evolusi sistem pemberian perawatan kesehatan

Dari pertengahan tahun 1920-an telah dilakukan berbagai diskusi pada tingkatpemerintah berkaitan dengan biaya pelayanan medis hingga pada tahun 1935 belum adanya bantuan untuk masyarakat. Sehingga ditetapkanya undang-undang keamanan sosial yang memfasilitasi bantuan untuk masyarakat bagi orang buta, lansia, dan anak-anak yang mengalami ketergantungan.Konfrensi pelayanan kesehatan nasional menghasilkan sebuah diskusi nasional tentang program pelayanan nasional di Amerika.

b. Reformasi pelayanan kesehatan

Terlalu banyak masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pelayananKesehatan. Biaya pelayanan terus meningkat karena tiga alasan yaitu, pertama meningkatnya tingkat kemakmuran, menurunkan persentase ibu yang menerima perawatan prenatal. Kedua meningkatnya jumlah klien dengan penyakit kronik dan AIDS. Penyakit yang berhubungan dengan AIDS membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk sistem pelayanan kesehatan. Ketiga teknologi modern memberikan berbagai keterampilan dan tindakan kepada dokter dan perawat untuk merawat korban trauma dan penyakit yang sepuluh tahun lalu.

c. Tingkat Perawatan Kesehatan

Perawat kesehatan diberikan dalam tiga tingkatan yaitu : Perawatan primer, perawatan sekunder atau akut dan perawatan tersier.Sebagai contoh perawatan primer yaitu, merupakan kontak awal yang dibuat oleh klien dengan suatu episode penyakit yang memerlukan serangkaian tindakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang aktual maupun potensial. Pencegahan primer ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan melindungi dari penyakit . Perawatan sekunder mencakup pemberian pelayanan medis khusus oleh dokter spesialis atau oleh rumah sakit yang dirujuk oleh dokter perawatan primer. Pencegahan sekunder bertujuan utuk mempertahankan kesehatan klien yang mengalami masalah kesehatan,komplikasi, dan kecacatan. Perawatan tersier suatu tingkat perawatan yang memerlukan spesialisasi dan teknik yang tinggi untuk menentukan diagnosa penyakit. Pencegahan tersier berhubungan dengan rehabilitasi dan cara mengembalikan klien kepada status fungsi maksimal.

Contoh-Contoh Pelayanan Perawatan Kesehatan

a. Peningkatan kesehatan

b. Pencegahan penyakit

c. Perawatan primer

d. Diagnosis

e. Tindakan

BAB IIIPENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari makalah diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan (supply side) dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut (demand side) di setiap wilayah, serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut, dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material.

Pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan),kuratif (penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat, lingkungan. Yang dimaksud sub sistem disini adalah sub sistem dalam pelayanan kesehatan yaitu input , proses, output, dampak, umpan balik.DAFTAR PUSTAKAhttp://litasulistyo.blogspot.com/2013/11/makalah-sistem-pelayanan-kesehatan.htm

http://airayadi16.blogspot.com/2014/05/makalah-pelayanan-kesehatan.ht .

http://aamaulana96.blogspot.com/2013/03/sistem-pelayanan-kesehatan.html.

http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/597- 22