IJARAH DALAM AKAD DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH

BAB I - PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang MasalahDalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, menuntut PT. Bank Aceh Unit Usaha Syariah untuk melakukan pengelolaan dana secara efektif dan efisien, dana yang terkumpul kemudian dikelola dalam bentuk penyaluran pembiayaan. PT. Bank Aceh UUS juga harus memperhatikan kebutuhan para nasabahnya dalam mengeluarkan produk-produk pembiayaan. Salah satunya yaitu produk pembiayaah Ijarah dengan akad sewa-menyewa, merupakan akad yang sangat fleksibel dalam penerapannya yaitu dengan memberi keringan serta kemudahan bagi para nasabahnya, nasabah yang memerlukan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan konsumtif atau bisnis.Pertumbuhan pinjaman konsumtif setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan pinjaman konsumtif paling diminati dan dicari oleh nasabah karena dari sisi kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan. Secara definisi pembiayaan konsumtif syariah adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha.Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu dengan melihat tingkat kebutuhan serta manfaat kepada nasabah, salah satunya jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dIbidang jasa maka pembiayaan yang diberikan adalah Ijarah.

1BAB I - PENDAHULUANPenggunaan akad ijarah pada penyaluran pembiayaan PT. Bank Aceh UUS hanya sebatas sewa-menyewa dan sewa beli, dengan memperoleh ujrah (fee) atas manfaat barang/jasa yang disewakannya. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.Dengan mengacu pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan lebih tentang masalah tersebut dalam makalh yang berjudul : Pembiayaan Ijarah Multijasa pada PT. Bank Aceh Unit Usaha Syariah.2BAB I - PENDAHULUAN1.2. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang masalah yang dideskripsikan diatas maka penulis perlu melakukan pembahasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang terarah dan jelas, agar tidak terjadi perbedaan masalah dalam penulisan makalah ini. Serta pokok permasalahan yang terkait didalamnya dengan tujuan agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dalam menguraikan masalah tersebut dalam penulisan makalah ini.Bagaimana mekanisme Pembiayaan Ijarah Multijasa?Bagaimana Akad Ijarah yang digunakan dalam aplikasi Pembiayaan Multijasa?

1.3. Tujuan PenulisanDari uraian permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penulis :Untuk menganalisa mekanisme Pembiayaan Ijarah Multijasa pada PT. Bank Aceh Unit Usaha Syariah.Untuk mengkaji serta mengusulkan dalam rangka pengembangan produk pembiayaan ijarah pada PT. Bank Aceh Unit Usaha Syariah.Untuk memnuhi syarat Pelatihan Calon Pemimpin Muda (PCPM) Angkatan Ke-VIII Tahun 2015, PT. Bank Aceh dan LPPI.33BAB I - PENDAHULUAN1.4. Manfaat PenulisanAdapun dari penulisan makalah ini diharapkan memberi manfaat bagi pembaca serta bagi penulis guna menambah ilmu pengetahuan dan waasan dalam hal mengidentifikasi masalah dan menyusun alternatif solusi dalam menyelesaikan permasalahan.4BAB II TINJAUAN PUSTAKA2.1. Produk Pembiayaan Multijasa2.1.1. Pengertian Ijarah MultijasaSecara terminologi atau menurut bahasa multijasa terdiri dari dua kata, multi yaitu banyak, bermacam-macam dan kata jasa yang berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain. Jadi multijasa adalah sebuah perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam gunanya bagi orang lain. Menurut terminologi istilah pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, baik perbankan atau non perbankan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat dan jasa1. Pembiayaan ijarah multijasa merupakan fasilitas biaya konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan, naik haji dan umroh. Pada umumnya pembiayaan multijasa yang terjadi di lembaga keuangan syariah yaitu membeli jasa manfaat dari penyedia jasa, kemudian nasabah akan membayar ujrah (fee) sebagai kompensasi atas manfaat yang diperolehnya dengan cara mengangsur atau langsung melunasi sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian di awal akad.

2.1.2. Landasan Hukum IjarahAl-Quran Ada beberapa ayat yang menegaskan dibolehkannya pembiayaan multijasa, contohnya terdapat pada Surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi :5BAB II TINJAUAN PUSTAKAArtinya :Penyeru-penyeru itu berkata : kami kehilangan piala raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.Ayat ini menjelaskan tentang Ujrah dari jualah (sayembara), ketika seseorang dapat melakukan sesuatu yang bisa melakukan sesuatu yang diinginkan, maka ia dapat mendapatkan imbalan sebagai pengganti jasa tersebut.Sedangkan pembiayaan Ijarah multijasa tidak diperbolehkan dalam hal kemaksiatan atau yang diluar syariat islam, ini ditegaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 2 :

Artinya :dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya allah amat berat siksa-Nya.

6BAB II TINJAUAN PUSTAKAHadisSelain dalil-dalil dari Al-Quran, ada juga beberapa hadis yang membolehkan dan menjelaskan sebagai pendukung atau pegangan dalam bertransaksi menggunakan akad ijarah multijasa. Seperti hadits riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf al-Muzani di bawah ini :

Artinya :Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.Sesuai dengan hadis di atas, bahwa rasulullah SAW membolehkan umatnya untuk menolong satu sama lain dengan melakukan perjanjian atau mengikat akad, asalkan tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

7BAB II TINJAUAN PUSTAKAC. Kaidah FiqihPada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi pembiayaan ijarah multijasa juga boleh oleh agama islam, karena belum ada dalil yangmengharamkannya.Ketentuan berkaitan dengan ijarah multijasa didasarkan kepada fatwa DSN-MUI No: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa dan PBI No: 10/16/PBI/2008.tentang perubahan atas PBI No: 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan ijarah untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan sebagai berikut :Bank dapat menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan dan kepariwisataan.Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

8BAB II TINJAUAN PUSTAKADalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah.Dalam hal LKS menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa kafalah.

2.2. Skema Akad Yang Digunakan2.2.1. Pengertian IjarahLafaz al-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Secara terminologi definisi ijarah yang dikemukakan para ulama fiqih, maka akad al-ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad al-ijarah juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad al-ijarah itu hanya ditujukan kepada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing tidak boleh dijadikan sebagai obyek al-ijarah untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi.Menurut penjelasan atas PBI No: 9/19/PBI/2007, ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Jadi pada prinsipnya ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja.9BAB II TINJAUAN PUSTAKASedangkan arti dari pembiayaan ijarah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Inti dari suatu perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa.

2.2.2. Landasan Hukum IjarahA. Al-Quran

Artinya :Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah : 233)

10BAB II TINJAUAN PUSTAKADalil dari ayat tersebut adalah ungkapan apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan (menyusukan anak) berkat kewajibanmembayar upah (fee) secara patut.

B. Hadis

Artinya :Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka. (HR. Ibnu Majah dari Abdillah bin Umar).

2.2.3. Ketentuan Objek IjarahObjek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.

11BAB II TINJAUAN PUSTAKA2.2.4. Skema Dan Pola Pembiayaan Ijarah

Keterangan :Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah.Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah, dari supplier/penjual/pemilik.Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenaibarang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.

12BAB II TINJAUAN PUSTAKABank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank.bila bank membeli objek ijarah tersebut (al-bai wal ijarah), setelah periode ijarah berakhir objek ijarah disimpan oleh bank sebagai asset yang dapat disewakan kembali.Bila bank menyewa objek ijarah tersebut (al-ijarah wal ijarah, atau ijarah parallel), setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier/penjual/pemilik.

2.2.5. Pembatalan Ijarah Yang DibenarkanMazhab Hanafi berpendapat bahwa sebuah kontrak ijarah boleh dibatalkan sepihak kalau ada alasan yang kuat dan sangat substansial. Alasan tersebut biasanya berhubungan dengan tidak dimungkinkannya pemanfaatan dari asset sewa itu. Ada pertimbangan khusus mengapa pembatalan kontrak sewa dengan alasan yang kuat dibenarkan. Salah satu yang memiliki alasan itu akan dirugikan oleh sesuatu yang ia tidak setujui dalam kontrak. Maka bolehnya pembatalan kontrak dalam kondisi seperti itu dimaksudkan untuk mencegah salah satu pihak menderita kerugian secara terpaksa.13BAB II TINJAUAN PUSTAKA2.3. Teknik Perhitungan Dalam pembiayaan multijasa, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh ujrah. Ujrah adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Dalam ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad Ijarah. Ujrah dalam Ijarah harus disepakati pada saat akad. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu terkadang salah satu atau para pihak memandang perlu untuk melakukan review atas besaran ujrah yang telah disepakati tersebut.A. Ketentuan Hukum :Review Ujrah boleh dilakukan antara para pihak yang melakukan akad Ijarah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :a. Terjadi perubahan periode akad Ijarahb. Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan review maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihakc. Disepakti oleh kedua belah pihak2. Review atas besaran ujrah setelah periode tertentu :14BAB II TINJAUAN PUSTAKAUjrah yang telah disepakati untuk suatu periode akad Ijarah tidak boleh dinaikkan.Besaran ujrah boleh ditinjau ulang periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.Peninjau kembali besaran ujrah setelah jangka waktu tertentu harus disepakati kedua belah pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akadDalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk periode akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan

Contoh perhitungan akad Ijarah :Bapak Ahmad hendak menyewa sebuah ruang perkantoran disebuah gedung selama 1 tahun mulai dari tanggal 1 Mei 2010. Pemilik gedung menginginkan pembayaran sewa secara tunai dimuka sebesar Rp. 240.000.000,-. Dengan pola pembayaran tersebut, kemampuan keuangan Bpk. Ahmad tidak memungkinkan. Bpk. Ahmad hanya dapat membayar sewa secara angsuran per bulan. Untuk memecahkan masalah ini, Bpk. Ahmad mendatangi sebuah bank syariah untuk meminta pembiayaan, dengan memaparkan kondisi kebutuhan dan keuangannya.Analisa bank : berikut adalah analisa bank dalam memberikan pendanaan dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan financial/keuangan nasabah serta required rate of profit bank (sebesar 20%) :15BAB II TINJAUAN PUSTAKAHarga sewa 1 tahun (tunai dimuka) :Rp. 240,000,000.00Required rate of profit bank (20%) : Rp. 48,000,000.00 Harga sewa kepada nasabah :Rp. 288,000,000.00Periode pembiayaan :12 bulan (= 360 hari)Besarnya angsuran nasabah perbulan :Rp. 24,000,000.00

Dengan analisa tersebut maka bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada Bpk. Ahmad adalah:Pembiayaan ijarah, harga sewa Rp. 288.000.000,- jangka waktu 12 bulan, angsuran per bulan Rp. 24.000.000,-/bulan.16BAB III PEMBAHASAN3.1. Profil PT. Bank Aceh Unit Usaha Syariah3.1.1. Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Unit Usaha SyariahGagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh, setelah mendapat persetujuan DPRD peralihan Provinsi Aceh di Banda Aceh dengan Surat Keputusan Nomor : 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957 dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp. 25,000,000.00Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dan pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999. Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh dan ditetapkan modal sebesar Rp. 150 milyar, kemudian Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT. Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar.17BAB III PEMBAHASANUntuk memperluas pangsa pasar dan mengakomodir kebutuhan segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional, khususnya berkaitan dengan masalah keyakinan, serta di dukung oleh UU No. 7 Tahun 1997 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998, membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Perbankan Nasional untuk mendirikan Bank Syariah maupun Kantor Cabangnya oleh Bank Konvensional, maka pada tanggal 28 Desember 2001 PT. Bank Aceh mendirikan Unit Usaha Syariah dengan SK Direksi No. 047/DIR/SDM/XII/2001.Dengan terbitnya izin pembukaan Kantor Cabang Syariah dari Bank Indonesia No. 6/4/DPbs/Bna tanggal 19 Oktober 2004, maka hadir ditengah-tengah masyarakat aceh PT. Bank Aceh KC Syariah Banda Aceh yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar Banda Aceh yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 5 November 2004 dan softopening kegiatan operasional pada tanggal 20 November 2004. 3.1.2. Visi Dan MisiVisi : Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.Misi : Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada Karyawan.18BAB III PEMBAHASANPT. Bank Aceh Unit Usaha Syariah sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah, telah memiliki beberapa produk-produk Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana diantaranya :Penghimpunan Dana :Tabungan Firdaus iB dengan prinsip mudharabah.Tabungan Sahar iB dengan prinsip wadiah.Giro Amanah iB dengan prinsip wadiahDeposito Sejahtera iB dengan prinsip mudharabah. Penyaluran Dana : Pembiayaan konsumtif dan produktif dengan prinsip jual beli murabahah.Pembiayaan produktif dengan prinsip musyarakah.Pembiayaan ijarah sewa menyewa dan ijarah muntahiyah bit tamlik sewa beli.Pembiayaan kepemilikan emas (rahn gadai emas).

19BAB III PEMBAHASANDalam praktek penyaluran dana produk pembiayaan dengan konsep ijarah, PT. Bank Aceh Unit Usaha Syariah selama ini merealisasikan penyaluran pembiayaan sebagai berikut :Ijarah dengan konsep sewa menyewa, yaitu melakukan penyaluran pembiayaan untuk kebutuhan atas suatu barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Diantaranya sewa rumah, toko, kendraa, gedung kantor dan tanah.Ijarah muntahiyah bit tamlik yaitu dengan melakukan penyaluran pembiayaan untuk kebutuhan atas suatu barang yang diikuti dengan kepemilikan pada akhir masa sewa. Diantaranya sewa rumah, toko, kendraan, gedung kantor dan tanah.Sebagai bank yang memiliki Visi dan Misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan hal ini sejalan dengan konsep syariah yaitu perekonomian yang adil dan menaruh perhatian pada kepentingan masyarakat. Salah satunya dengan melakukan pengembangan produk pembiayaan ijarah multijasa, pembiayaan dalam bentuk sewa barang maupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat diantaranya untuk biaya sekolah, biaya pengobatan, pernikahan naik haji dan umrah.

20BAB III PEMBAHASAN3.2. Produk Pembiayaan Ijarah MultijasaPT. Bank Aceh Unit Usaha Syariah dalam hal melakukan pengembangan produk penyaluran pembiayaan ijarah multijasa, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta melihat kebutuhan pasar persaingan perbankan di provinsi Aceh. Dari sisi bisnis bank produk pembiayaan ijarah multijasa menjadi bagian pendukung dalam penghimpunan dana, hal ini dikarenakan dalam praktek penyaluran pembiayaan ijarah multijasa harus menjadi mitra PT. Bank Aceh Unit Usaha Syariah diantarnya lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga lainya yang menjadi kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah.21BAB III PEMBAHASAN3.3. Action Plan Pengembangan Produk

NONAMA KEGIATANMINGGU-1MINGGU-2MINGGU-3MINGGU-41. Mengumpulkan dan merangkum Informasi2.Melakukan penawaran kerjasama dengan vendor3.Memutuskan / menunjuk vendor4.Diskusi Draft SOP5.Koreksi Draft SOP ke Vendor6.Final cek list SOP7.Final SOP8. Pembayaran jasa 9.Usulan kajian Risk10.22BAB IV PENUTUP4.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan dalam memahami permasalahan-permasalahan, maka kesimpulan yang penulis buat adalah sebagai berikut :Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan akan manfaat atas suatu jasa. Dalam prakteknya, produk Pembiayaan Ijarah Multijasa menggunakan dua akad yaitu akad ijarah dan wakalah, artinya PT. Bank Aceh Unit Usaha Syariah memberikan jasa dalam memenuhi kebutuhan para Mitra dan memberikan kuasa kepada Mitra (nasabah) untuk membayar kepada pihak ketiga. Sehingga antara pihak bank dan pihak ketiga tidak terjadi transaksi apapun. Dalam proses membayar, Mitra dapat menyicil dengan cara harian, mingguan atau bulanan yang sesuai dengan kemampuan Mitra. Dari produk ini bank berhak mendapatkan imbalan dari Mitra (nasabah) atas jasa yang diberikan dengan kesepakatan diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentase karena pembiayaan ini bukan ditujukan untuk pembiayaan produktif, melainkan pembiayaan konsumsi.Pedoman mengenai pembiayaan multijasa yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional tertuang pada fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004 yang menjelaskan bahwa akad yang dapat digunakan adalah akad ijarah atau kafalah. Dalam aplikasinya, akad ijarah yang diikuti dengan akad wakalah tidak tepat karena objek pada akad ijarah di sini adalah sewa jasa namun pada aplikasinya yang dipakai adalah uang seperti yang sudah dijelaskan di atas. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan juga fatwa DSN tentang pembiayaan ijarah.

23BAB IV PENUTUP4.2. SaranSetelah penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu: Pada pembiayaan multijasa akad yang sebaiknya digunakan adalah akad qardh, yaitu transaksi pinjaman murni berupa uang tunai atau alat tukar lainnya dari pemilik dana (dalam hal ini LKS) dan peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok utangnya saja pada waktu tertentu dimasa datang. Pemberi pinjaman juga dibolehkan untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman namun biaya ini bukan merupakan keuntungan bagi LKS melainkan hanya sebagai biaya aktual yang dikeluarkan seperti biaya sewa gedung, biaya gaji karyawan dan peralatan kantor dan biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman. Besarnya biaya tersebut tidak lebih dari 2,5 persen.PT. Bank Aceh UUS lebih meningkatkan dana sosial agar Mitra yang tidak mampu sekalipun dapat mengajukan pembiayaan yang sama namun tidak dipungut imbalan apapun. Sehingga tidak hanya nasabah yang mampu saja yang dapat menikmati produk ini. Hal ini dapat menciptakan keadilan bagi setiap lapisan masyarakat.PT. Bank Aceh UUS lebih memperluas jaringannya ke lembaga-lembaga seperti lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga lain sehingga dalam memenuhi kebutuhan Mitra (nasabah) atas suatu jasa dapat menggunakan akad kafalah yaitu penanggung (dalam hal ini PT. Bank Aceh UUS) memenuhi kewajiban pihak kedua (nasabah) kepada pihak ketiga.24BAB IV PENUTUPDewan Syariah Nasional lebih meningkatkan perhatian kepada lembaga keuangan syariah selain bank. Dalam membuat pedoman harus juga melihat kemampuan semua LKS. Hal ini agar semua LKS baik bank maupun non bank dapat mengikuti pedoman tersebut tanpa merasa terbebani.Dewan Syariah Nasional mempertimbangkan lagi akad ijarah dalam fatwa pembiayaan multijasa karena hal ini tidak sesuai dengan fikih muamalat.Fatwa Dewan Syariah Nasional harus lebih mensosialisasikan atau memperkenalkan pada semua pihak, baik LKS maupun masyarakat luas agar tidak ada pihak yang dibohongi akibat ketidaktahuan mereka.

25DAFTAR PUSTAKAAntonio, Syafii, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta:Gema Insani Press, 2009.Anshori, Abdul Ghafur, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan,Pustaka Pelajar : 2008.Anwar, Syamsul, Hukum perjanjian syariah, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo Husada, 2007.Ath-Thyyar, Abdullah bin Muhammad,dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009.Djuwaini dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah bil ujrah.26