BAB I

PENDAHULUAN

Hubungan internasional diidentifikasikan sebagai studi tentang interaksi antara

beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-

negara, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah, kesatuan substansional

(kelompok-kelompok atau badan-badan dalam suatu negara), seperti birokrasi dan

pemerintah domestik, serta individu-individu. Dalam hubunngan internasional terdapat

berbagai pola hubungan antar bangsa seperti : pola penjajahan, pola hubungan

ketergantungan, pola hubungan sama derajat antarbangsa.. Ketentuan atas karena

perjanjian internasional akan mengakibatkan hokum yang  juga sekaligus akanmenjalani

kepastian hukum pada perjanjian internasianal hal-hal yang menyangkut hak dan

kewajiban antar subjek-subjek hokum internasional.

Dari sebagian masyarakat dunia, bangsa Indonesia selalu melakukan hubungan

dengan bangsa lainnya. Dalam menjalin hubungan dengan bangsa lain, kita menetapkan

politik luar negeri yang "bebas" dan "aktif". Politik luar negeri bebas aktif ini mulai

dicanangkan sejak awal merdeka.

Sebagai salah satu perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa

Indonesia pernah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun

1955 dan juga membentuk Gerakan Non Blok bersama beberapa negara Asia Afrika

lainnya.     

Pada  umumnya, negara yang telah merdeka dan bedaulat penuh akan

mengadakan hubungan dengan negara lain. Setiap negara memiliki perbedaan

masyarakat, struktur pemerintah, kepentingan nasional dan perbedaan-perbedaan lainnya.

Namun, perbedaan tersebut biasanya menimbulkan suatu kebutuhan yang menyebabkan

adanya hubungan internasional. Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa suatu negara yang

tidak dapat menjalin hubungan internasional dengan negara lain akan sulit untuk

mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan

internasional diperlukan karena suatu negara memiliki ketergantungan dengan negara

lain dalam hal memenuhi semua kebutuhan dan menjaga kedaulatan negaranya. Pada

makalah ini akan dibahas beberapa hal mengenai hubungan hubungan internasional yang

meliputi hal hal yang melatarbelakangi timbulnya hubungan internasional, kebijakan

yang dilakukan Indonesia dalam politik luar negeri dan sengketa sengketa internasional

serta berbagai aspeknya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Latar belakang munculnya hubungan internasional

Faktor penyebab terjadinya hubungan internasional adalah kekayaan alam dan

perkembangan industri yang tidak merata. Setiap negara memiliki sumber kekuatanyang

berbeda. Mungkian ada negara yang kaya akan sumber daya alam, ada pula negara yang

banyak jumlah penduduknya,sementara negara lain mengandalkan berlimpahnya jumlah

ilmuwan. Hal tersebut mendorong kerjasama antar negara dan antar individu yang tunduk

pada hukum yang dianut negaranya masing-masing. Hubungan Internasional merupakan

hubungan antarnegara atau antar individu dari negara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut

baik dalam hubungan politis, budaya, ekonomi ataupun hankam.

Kerjasama ini tidak hanya diperlukan oleh bangsa atau negara yang berkembang. Akan

tetapi, juga negara-negara besar dan maju. Hubungan internasional Indonesia dengan negara

lain dilandasi oleh persamaan derajat dan didasarkan pada kemajuan serta persetujuan dari

beberapa atau semua negara.

Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses hubungan internasional, baik

secara bilateral maupun multilateral, antara lain adalah kekuatan nasional, jumlah penduduk,

sumber daya, dan letak geografis. Jika suatu negara memiliki kekuatan empat faktor tersebut,

maka negara tersebut relatif lebih longgar untuk mengadakan hubungan internasional.

Namun, jika empat faktor kekuatan tersebut lemah, maka suatu negara akan sangat

membutuhkan hubungan internasional.

1. Manusa adalahmahluk social sehingga memiliki kecenderungan untuk bergaul dan

bekerjasama dengan manusia lainnya. Kecenderungan untuk berkelompok  dan

bekerjasama manusia lainnya juga didorong oleh naluri untuk memenuhi kebutuhannya

baik secara lahirian maupun batiniah.

2. Sebagai bangsa, manusua tak mungkin hidup tanpa menjalin hubungan dengan bangsa

lain.

3. Lahirnya era keterbukaan lahirnya era globalisasi, yang imbasnya adalah

a. Hubungan antarbangsa makin erat karena pada era ini kemajuan teknologi informasi

makin pesat, sehingga hubungan antar warga dunia tak dapat dibatasi oleh apa pun.

b. Ketergantungan antar warga makin tinggi, sehingga kebijakan demostik suatu negara

(bangsa) tak bias dilepaskan begitu saja dari pertimbangan pandangan internasional.

c. Karena ketergantungan antarnegara makin tinggi serta hubungan makin erat, maka

tidak dapat dihindari efek negatifnya, yaitu gesekan kepentingan antarn negara yang

satu dan negara yang lainnya. Untuk itu, perlu diadakan hubungan internasional guna

menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menentukan pola hubungan yang

jelas.

d. Bangsa Indonesia perlu menetapkan pola hubungan dengan bangsa lain dengan

landasan yang kokoh baik landasan formal maupun material, sehingga kepentingan

nasional tetap dikedepankan. Dengan demikian, dalam percaturan internasional,

bangsa kita tetep kokoh dan tidak mudah  terombang-ambing serta menjadi subjek

dan bukan menjado objek.

Pada saat pecahnya perang dunia ke II para pakar ilmu Hubungan Internasional terus

berlanjut untuk fokus pada asal muasal hubungan internasional atau antar negara, dalam

usahanya untuk memahami penyebab pecahnya perang. Setelah konflik tersebut ada beberapa

usaha yang diperbaharui untuk mencapai perdamaian dunia. Ditandai dengan lahirnya PBB

pada tahun 1945.

Pada masa yang penuh pengawasan ini, banyak negarawan membentuk pandangan

bahwa menghilangkan perang sangatlah tidak mungkin. Lalu mereka lebih memilih untuk

berfokus pada bagaimana cara untuk membatasi dan mengontrol konflik global.2.2 Makna

Kebijakan

Politik Luar Negeri Indonesia

Suatu bangsa yang merdeka tidak dengan serta merta dapat hidup sendiri tanpa bantuan

dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan mempertahankan

kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk

mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik

dengan negara lain. Misalnya, ketika awal berdirinya negara Kesatuan republik Indonesia,

untuk memperoleh pengakuan dan dukungan dari negara lain terhadap kemerdekaannya, para

pendiri negara kita mengadakan hubungan dengan Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir

dan sebagainya. Alhasil,negara kita dapat berdiri dengan tegak dan mempertahankan

kemerdekaanya sampai sekarang.

Hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, tentu saja tidak bisa

dilepaskan dari kebijakan politik luar negeri suatu negara termasuk Indonesia, perlu

dipahamami dulu definisi atau pengertian dari politik luar negeri seperti di bawah ini:

1. Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam

berhubungan dengan negara lain.

2. Politik luar negeri merupakan kumpulan kebijaksanaan atau setiap yang ditetapkan

oleh suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain untuk yang ditujukan

untuk kepentingan nasional.

3. Politik luar negeri merupakan penjabaran dari politik nasional, sedangkan politik

nasional merupakan penjabaran untuk dari kepentingan nasional atau tujuan negara

yang bersangkutan.

Jadi, pada dasarnya politik luar negeri merupakan  strategi untuk melaksanakan

kepentingan nasional atau tujuan negara yang ada kaitannya dengan negara lain.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, sejak tanggal 2 September 1948, Pemerintah Indonesia

mengambil haluan bebas aktif untuk politik luar negerinya. Dalam siding Badan Pekerja

Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), Pemerintah Indonesia menyampaikan sikap

politik luar negeri Indonesia seperti berikut. Sikap pemerintah tersebut dipertegas lagi oleh

kebijakan politik luar negeri Indonesia yang antara lain dikemukakan oleh Drs. Moh. Hatta.

Ia mengatakan, bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara;

2. Memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila

barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri;

3. Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai

Indonesia dapat membangun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar

kemakmuran rakyat;

4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam

Pancasila, dasar dan falsafah negara Indonesia.

2. Tujuan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia

Apabila kita simpulkan dari uraian di atas, tujuan politik luar negeri Indonesia bebas aktif

ialah:

a. untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa;

b. ikut serta menciptakan perdamaian dunia internasional, sebab hanya dalam keadaan

damai kita dapat memenuhi kesejahteraan rakyat;

c. menggalang persaudaraan antarbangsa sebagai realisasi dari semangat Pancasila.

d. Dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonseia

menjalankan prinsip-prinsip berikut:

1) Negara Indonesia menjalankan politik damai, dalam arti bangsa Indonesia bersama-

sama dengan masyarakat bangsa-bangsa lain di dunia ingin menegakkan perdamaian

dunia;

2) Negara Indonesia ingin bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar saling

menghargai dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Indonesia

menjalankan politik bertetangga baik dengan semua negara di dunia.

3) Negara Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum internasional;

4) Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman

kepada Piagam PBB.

A. Sengketa Internasional dan Berbagai Aspeknya

1. Pengertian Sengketa Internasional

Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum

internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak

ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.

2. Penyebab Sengketa Internasional

Sengketa tersebut terjadi karena berbagai sebab, antara lain :

a. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian Internasional.

b. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian Internasional.

c. Perebutan sumber-sumber ekonomi

d. Perebutan pengaruh ekonomi

e. Adanya intervensi terhadap kedaulatan Negara lain

f. Perluasan pengaruh politik& ideologi terhadap negara lain

g. Adanya perbedaan kepentingan

h. Penghina terhadap harga diri bangsa

i. Ketidaksepahaman mengenai garis perbatas-an antar negara yang banyak yang belum

tersele-saikan melalui mekanisme perundingan (bilateral dan ).

j. Peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh negara-negara yang

ada di kawa-san ini, maupun dari luar kawasan.

k. Eskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan separatis bersenjata yang dapat

mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga.

Penyebab timbulnya sengketa Internasional meliputi berbagai bidang sebagai berikut :

a. Bidang Politik

b. Batas Wilayah (laut teritorial dan daratan)

c. Bidang Ekonomi

C. Masalah-Masalah Internasional

Masalah internasional adalah masalah yang timbul dalam hubungan antarnegara yang diatur

dalam hukum internasional.

Masalah Internasional, antara lain sebagai berikut :

1.Intervensi

Intervensi adalah tindakan suatu negara untuk mencampuri urusan negara lain, intervensi

bertentangan dengan hukum internasional bila]

2.Penyerahan (ekstradisi)

Ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang dituduh melakukan tindakan pidana atau sudah

dijatuhi hukuman oleh suatu negara, dan bersembunyi atau melarikan diri ke negara lain

untuk dikembalikan ke negara asal.

3.Suaka (asylum)

Suaka adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara dari

negara lain. Pemberian suaka didasarkan dua pertimbangan, yaitu pertimbangan kemanusiaan

dan pertimbangan politik. Pemberian suaka ini biasanya akan membentuk hubungan antara

negara yang memberikan suaka dengan negara yang warga negaranya mendapat suaka.

4. Hukum Netralitas

Netralitas adalah sikap suatu negara yang tidak turut berperang dan tidak ikut dalam

permusuhan.

Menurut Grotius ada dua prinsip umum nertralitas, yaitu sebagai berikut :

a) Negera netral tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat memperkuat pihak-pihak yang

berperang, sedangkan yang berperang berdasarkan alasan perang yang tidak adil. Di

samping itu, negara netral tidak boleh menghalang-halang gerakan pihak berperang

yang alasan perangnya adalah adil.

b) Jika sulit menentukan adil atau tidaknya suatu perang, maka negara netral harus

memperlakukan pihak-pihak berperang secara sama.

D.Hakekat Organisasi Internasional

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak

diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Dalam

merumusakan definisi organisasi nasional, para sarjana tidak merumuskannya secara

langsung akan tetapi cenderung mengilustrasikan substansi dari pada organisasi internasional

yang mengarah pada kriteria-kriteria serta elemen-elemen dasar atau minimal yang harus

dimiliki oleh suatu entitas yang bernama organisasi internasional.

Sumaryo Suryokusumo berpendapat bahwa organisasi internasional adalah suatu

proses, organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses

tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi Internasional juga diperlukan

dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan

kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul.

E. Klasifikasi Organisasi Internasional

Shermers mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan struktur dan fungsi

organisasi internasional menjadi empat macam:

1. Organisasi publik dan privat

Organisasi Internasional publik adalah organisasi yang didirikan berdasarkan

penjanjian antar negara.

Organisasi Internasional privat adalah organisasi yang didirikan berdasarkan hukum

internasional privat dan tunduk pada hukum nasional suatu negar.

2. Organisasi universal dan tertutup

Organisasi Internasional universal adalah organisasi yang memiliki karakter

“universalitas, ultimate necessity, yaitu secara pesat organisasi ini menjadi kebutuhan

yang harus dipenuhi dan ketiga heterogenitas yakni dibangun atas dasar perbedaan

pandangan politik, perbedaan budaya serta perbedaan tahap kemajuan.

Organisasi Internasional tertutup adalah organisasi yang besifat tertutup yang artinya

perhimpunan tidak akan menerima keanggotaan selain dari groupnya atau komunitas

secara terbatas.

3. Organisasi suprasional dan organisasi antar pemerintah

Organisasi Internasional suprasional merupakan organisasi kerjasama baik dalam

bidang legislasi, yudikasi dan eksekutif bahkan sampai warga negara.

Organisasi Internasional, organisasi antar pemerintah hanya terbatas pada organ

tertentu yaitu eksekutif. Untuk IGO diterapkan pada kerjasama antarpemerintah

maupun organ-organ pemerintah selain suprasional.

4. Organisasi umum dan Organisasi fungsional

Organisasi Internasional umum sering disebut dengan organisasi politik, dengan ciri

vastness of the fields juga termanifestasi dalam delegasi-delegasi diplomatik dan

delegasi politik untuk tujuan politik.

Organisasi fungsional sering disebut dengan organisasi tehnis yang memiliki

kekhususan dalam bidang fungsi spesifik.

5. Organisasi internasional dengan anggota regional dengan tujuan khusus.

F. Pendirian Organisasi Internasional

Prasyarat untuk berdirinya suatu organisasi adalah adanya keinginan untuk bekerja

sama, begitu juga prasyarat untuk berdirinya suatu organisasi internasional yaitu adanya

keinginan untuk bekerja sama yang jelas-jelas kerjasama tersebut akan bermanfaat dalam

bidangnya dengan syarat organisasi tidak melanggar kekuasaan dan kedaulatan negara

anggota dalam suatu organisasi internasional.

Syarat-syarat pendirian organisasi internasional dapat dikembangkan dari unsur-unsur

perjanjian internasional sebagai mana tertuang dalam Konvensi Wina 1969 yang menegaskan

bahwa:

“an international agreement concluded between states in written form and governed by

international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related

instrument, and whatever its particular designation”

Berdasarkan unsur-unsur diatas maka persyaratan suatu organisasi internasional dapat

diperinci sebagai berikut:

Dibuat oleh negara sebagai para pihak

Berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua, atau lebih instrumen

Untuk tujuan tertentu

Dilengkapi dengan organ

Berdasarkan hukum internasional

G. Contoh Organisasi Internasional

Perserikatan Bangsa - Bangsa ( PBB )

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations

atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh

negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional,

pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.

Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah

Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama -

dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House,

London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga

Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.

Sejak didirikan pada tahun 1945 hingga 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung

menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-

masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan. Selain negara

anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara mendapat tempat

sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga

yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota

(non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil

permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB).

Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat

sejak 1 Januari 2007 , menggantikan Sekretaris Jendral terdahulu, yaitu Kofi Annan dari

Ghana.

Organisasi ini memiliki enam organ utama:

Majelis Umum (majelis musyawarah utama)

Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan)

Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama

ekonomi, sosial internasional dan pembangunan)

Sekretariat (untuk menyediakan studi, informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB)

Mahkamah Internasional (organ peradilan primer)

Dewan Perwalian (yang saat ini tidak aktif

Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939-

1945). Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh

seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-

Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan

meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan

internasional.

Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan

Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai

seorang yang pertama menciptakan istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa

sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara

resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam

Atlantik, dimana masing-masing negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang.

Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai

di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang

terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi dibentuk pada 24

Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan-Perancis,

Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas dari 46 anggota

lainnya. Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di

Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.

Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope

Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Sampai gedung

Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun.

Sejak pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika

Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye "get US out

of the UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah mendirikan "One

World Government" atau Pemerintah Seluruh Dunia.

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui

oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awalnya tidak diikutsertakan

dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB

dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tidak yakin

bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya

pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.

 Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut:

- Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.

- Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas

persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan

dalam negeri negara lain.

- Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah

ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.

- Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.

- Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan

fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.

- Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis

untuk mencapai tujuan PBB.

Peran PBB terhadap hubungan internasional sangat banyak. diantaranya adalah:

- Menyelesaikan konflik – konflik yang terjadi antar Negara anggota PBB dengan

menjadi pihak ketiga

- Menindak pihak pihak yang melakukan pelanggaran internasional

H. Pembubaran Organisasi Internasional

Suatu organisasi internasional pada umumnya dalam konstitusinya tidak mencantumkan

mengenai pembubaran organisasi, akan tetapi dengan berdirinya suatu organisasi

internasional akan selalu mempertahankan berdirinya organisasi internasional tersebut. Dan

apabila terdapat pembubaran organisasi internasional atau membubarkan diri itu dikarenakan

oleh dua hal yaitu:

· Penutupan ( tugasnya sudah selesai )

· Penggantian ( organisasi lain telah mengambil alih fungsi )

Pembubaran suatu organisasi internasional dapat dirumuskan dalam ketentuan atau anggaran

dasar pendiriannya. Pada umumnya dapat dilihat dari kondisi berikut ini:

· Ketentuan Konstitusinya

Melalui metode ini organisasi mencamtumkan secara ekslisit sampai kapan berlakunya

traktat dan konstitusinya.

· Ketentuan Dalam Traktat Lain

Pola berakhirnya organisasi internasional adalah dengan adanya ketentuan traktat atau

protokol baru yang dibuat dan diselenggarakan oleh partner yang sama. Selain itu

dimungkinkan kehadiran suatu organisasi internasional dalam satu bidang akan

menghapuskan beberapa organisasi yang telah ada sebelumnya.

· Ketentuan Rapat atau Kongres Umum

Suatu organisasi yang mencamtumkan waktu pembubarannya, maka organisasi

tersebut akan memberdayakan kongres umum untuk memutuskan.

· Amandemen Konstitusi

Merupakan hal yang dapat diterima melalui prosedur yang telah disepakati bersama

antarnegara anggota.

· Perubahan Keadaan

Pembubaran organisasi internasional dapat terjadi apabila terdapat perubahan keadaan

fundamental atas suatu yang menjadi objek perjanjian.

Pembubaran Organisasi Internasional memiliki konsekuesi terhadap fungsi dan

peraturan yang dibuat oleh organisasi internasional. Berikut konsekuensi pembubaran

organisasi internasional terhadap :

· Fungsi Organisasi

Dengan bubarnya organisasi maka aktivitas organiasi tersebut akan berhenti dan

fungsinya dapat diambil alih oleh satu atau beberapa organisasi lain.

· Ketentuan Organisasi Internasional

· Ketentuan suatu organisasi internasional tertentu dapat dikatakan tidak belaku apabila

organisasi tersebut bubar. Bentuk-bentuk norma hukum yang dihasilkan yaitu:

- Rekomendasi dan Deklarasi

- Konvensi

- Peraturan internal

- Regulasi yang bersifat umum

- Keputusan yang mengikat

- Perjanjian

- Kontrak

· Personalia yang bekerja di Organisasi Internasional

Setelah pembubaran organisasi internasional biasanya organisasi pengganti

mengambil alih personel organisasi yang dibubarkan, terutama yang lebih

berpengalaman.

· Kekayaan Organisasi Internasional

Kekayaan Organisasi Internasional yang bubar akan dibagi antara para anggota secara

proposional sesuai dengan kontribusi mereka.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian

kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling

ketergantungan antara bangsa dan negara yang berbeda.Karena hubungan dan kerjasama ini

terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga

bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling

pengertian antar bangsa di dunia.

Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan suatu negara dalam hubungannya

dengan negara-negara lain. Maka politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang

akan dipilih oleh suatu negara. Hal ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan

Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya merupakan strategi

politik yang diterapkan Indonesia dalam politik global. Agar prinsip bebas aktif ini dapat

dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia maka setiap periode pemerintahan

hendaklah menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa

berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Perumusan politik luar negeri suatu negara tak

terlepas dari kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, ketika

kepentingan nasional suatu negara terancam, maka politik luar negeri akan dikeluarkan

sebagai salah satu upaya dalam mengamankan kepentingan ansional negara yang

bersangkutan.

Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum

internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak

ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.

B.  Saran

Hubungan internasional sangatlah penting bagi suatu Negara, dalam era globalisasi

yang sangat kompleks ini tidak ada suatu Negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan adanya

hubungan internasional, pencapaian tujuan Negara akan lebih mudah dilakukan dan

perdamaian dunia akan mudah diciptakan. Realitas menunjukkan bahwa setiap bangsa

memiliki kebutuhan mempertahankan kelangsungan hidupnya dan tidak selalu dapat dipenuhi

oleh potensi setiap bangsa. Keadaan yang demikian mendorong untuk saling mengadakan

hubungan antar negara.

DAFTAR PUSTAKA

· http://deviapriyanti158.blogspot.com

· http://pubdok-sumedang.blogspot.com

· http://mayka-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-59445-PIHI-Sejarah

%20Perkembangan%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional.html

· http://anggreita-shaskia-fisip12.web.unair.ac.id/artikel

· http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_luar_negeri

· http://dhienasicewecute.blogspot.com/

· http://pyonk2pyonk.blogspot.com/

· Lks Modul Kewarganegaraan, Tim edukasi HTS