Tugas Kelompok Etika Profesi AkuntansiKasus Teori Etika

(Revisi)

Oleh

Kelompok Ethicos

Ardilla Hasni 8335116618

M. Yogi Ferdiansyah 8335118328

S1 Akuntansi Non Reguler B 2011

PROGRAM STUDI AKUNTANSIFAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala

rahmat dan berkatnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini

dengan baik. Laporan ini merupakan laporan tertulis dari kelompok Etika Profesi

Akuntansi Ethicos Jurusan Akuntansi 2011 Universitas Negeri Jakarta.

Laporan ini ditujukan kepada Ibu Marsellisa Nindhito sebagai Dosen Mata

Kuliah Etika Profesi Akuntansi. Makalah ini membahas tentang dua kasus yang

terjadi di Indonesia, dan menganalisa kasus tersebut dengan teori-teori etika

yang ada.

Pada kesempatan ini kami selaku mahasiswa menyampaikan ucapan

terima kasih kepada Ibu Marsellisa Nindhito selaku Dosen Mata Kuliah Etika

Profesi Akuntansi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam

menyempurnakan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam laporan ini masih banyak kekurangan

dan jauh dari sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran

yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan penulis di masa yang akan

datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 8 Maret 2014

Penulis

PEMBAHASAN

Kasus 1: Kasus Mafia di dalam Rusunawa DKI Jakarta

A. Overview

Rusunawa dki jakarta merupakan rumah susun bagi orang yang berpenghasilan rendah dan masyarakat yang digusur karena tinggal dibantaran kali atau sungai. Jika ingin menempati rumah susun ini, masyarakat yang kurang mampu tidak perlu membayar alias gratis. Hanya perlu mendaftarkan diri ke Dinas Perumahan DKI dengan syarat membawa sejumlah dokumen persyaratan, seperti KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan dari kelurahan belum memiliki rumah. Sejumlah unit di Rusunawa, di lengkapi dengan berbagai perabotan rumah tangga, seperti kulkas, tv kecil, kompor dan lemari.

B. Penjelasan Kasus

Rumah Susun Sewa (rusunawa) yang menjadi program Pemprov DKI Jakarta untuk memfasilitasi masyarakat yang kurang mampu gagal. Progam yang awalnya dijadikan penyokong rencana Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo untuk membawa warga DKI dalam program normalisasi itu, kini banyak disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. cerita tentang praktik tak terpuji, seperti alih sewa, penghunian ilegal, dan penguasaan mafia atas aset negara.

Praktik ilegal menyewakan hunian rumah susun tidak lagi hanya satu atau dua hunian yang menjadi 'obyekan' oknum tak bertanggungjawab, tetapi kini ratusan hunian dialihsewakan secara bebas. Ada 115 unit rusunawa milik Pemprov DKI Jakarta diperjualbelikan oknum. Ia berkata bahwa 115 unit rusunawa yang diperjualbelikan tersebar di beberapa lokasi. Di Rusunawa Marunda ada 17 unit, di Pinus Elok 45 unit, di Cakung Barat 44 unit, dan lima unit di Pulogebang.

Bahkan terdengar kabar, di rusunawa Marunda terdapat lebih dari 200 hunian yang disewakan. Penyewa adalah orang-orang yang secara administrasi tak diperbolehkan mendapatkan rusun dari pemerintah, sebut saja, ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP). Cara alih sewa rusunawa yang terjadi melalui warga rusun yang telah tinggal lama. Ada oknum yang menawarkan ke mahasiswa-mahasiswa tersebut. Tak hanya itu, oknum tersebut juga meminta mahasiswa yang tinggal di rusun untuk mempromosikan rusun kepada teman lainnya agar makin banyak yang menyewa. Bagi para mahasiswa

yang menyewa dimintai ongkos sewa bervariasi antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta.

Padahal, banjir yang menyerang DKI Jakarta januari lalu, membuat Pemprov DKI Jakarta gencar mengajak masyarakat yang ada dibantaran kali untuk pindah kerumah susun. Pemprov DKI memang dengan sengaja memfasilitasi rusun dengan peralatan rumah tangga agar masyarakat mau pindah kerusun. Namun, setelah masyarakat datang ke rusun, kenyataan pendaftaran dan birokrasi yang rumit membuat masyarakat lelah dan putus asa. Petugas menyatakan bahwa rusun penuh, padahal dilihat dari daftar penghuni rusun, seharusnya masih banyak yang kosong. Karena hal ini, banyak masyarakat yang tidur di pelataran rumah susun untuk menunggu diberikan kamar. Namun sudah sepekan belum ada keputusan yang jelas kapan mereka akan mendapatkan kunci kamar rumah susun.

Calo diduga merupakan warga rusun sendiri, dan keterangan warga mengindikasikan adanya keterlibatan pengelola. Modusnya adalah dengan turut serta si calo dalam pendaftaran rusun. Calo-calo biasanya beroperasi di dekat kantor pengelola, ada masyarakat yang mengaku ditawari sebuah unit kamar sewaktu ingin mendaftar secara resmi. Selain itu, ditemukan adanya kejanggalan dengan penawaran harga sewa rusun, harag-harga yang ditawarkan ternyata dinaikan satu unit dijual sekitar 5 juta - 12 juta, dan sewa 350 ribu sampai 500rb per bulan.

Tidak hanya itu, peralatan rumah tangga yang ada di dalam satu unit seperti kulkas, tv kecil, lemari, dan kompor telah raib. Diduga warga atau oknum yang menjual barang-barang tersebut. Akibatnya pemerintah rugi miliaran rupiah untuk mengisi kembali unit tersebut.

C. Solusi yang telah dilakukan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan sweeping terhadap rusun yang dilaporkan adanya penyalahgunaan tersebut. Semua kamar yang termasuk ilegal atau tidak terdaftar di segel dengan kertas merah, dan diberi waktu seminggu untuk mengosongkan rumah. Jika tidak, akan dikosongkan secara paksa.

Kepala UPT Rusun Wilayah III (Jakarta Timur dan Selatan) Jefyodya Julyan mengakui ada beberapa kategori unit yang terkena razia. Pertama, rusun yang ditinggalkan kosong oleh penghuninya. Kedua, rusun yang disewakan ke pihak ketiga. Terakhir, rusun yang surat-suratnya belum lengkap. Sampai saat ini, pemerintah telah berhasil mengosongkan 44 unit kamar.

Terkait keterlibatan oknum pejabat pemerintah, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta Yonathan Pasodung mengatakan, saat ini dia dan tim kecil sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait persoalan tersebut. Hal ini bukan hanya bisa dibawa ke perdata, tapi juga ke arah pidana.

Mafia rusun bisa dijerat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Mafia rusun, terutama yang berada di dalam kalangan birokrasi pemerintah, bisa dijerat pasal berlapis karena menyalahgunakan aset milik negara. Maruli mengatakan, sesuai undang-undang tersebut, para mafia rusun bisa diancam dengan hukuman minimal empat tahun penjara atau denda Rp 1 miliar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam bakal memecat pegawai negeri sipil yang ketahuan menjadi calo penyewaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Kalau oknum-oknum itu mengaku, bisalah dimaafkan, hanya kami turunkan pangkatnya. Akan tetapi, jika oknum itu menyangkal dari kesalahannya, sedangkan Pemprov sudah mengantongi bukti, Ahok tidak mau memberi ampun lagi.

Untuk warga yang menjual perabotan rumah tangga yanga ada didalam rusun, akan dipidanakan karena menyalahgunakan aset negara. Bahkan Ahok mengancam, satu lantai akan diusir jika ketahuan ada yang menjual aset kamar rusun.

Jokowi telah mendepak kepala rusun marunda yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Dan pengunduran diri kepala dinas perumahan nofrizal, karena dia gagal menggusur rekan-rekannya di dinas perumahan yang bermain dalam jual beli rumah susun.

D. Analisis Kasus

Menurut kami, kasus ini berkaitan erat dengan teori egoisme dalam etika. Khususnya egoisme psikologis. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri (selfish). Menurut teori ini orang boleh saja yakin bahwa ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban, namun semua tindakan tersebut hanyalah sebuah ilusi.

Pada pada kenyataannya setiap orang hanya peduli pada dirinya sendiri. Jadi menurut teori ini, tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat altruism yaitu suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya.

Dalam kasus ini, oknum dan calo yang menjual kamar di rusunawa hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Pertama dari segi moral, mereka membuat orang-orang yang berhak menempati kamar tersebut mengalami kesengsaraan. Padahal dengan rumah mereka yang dipinggiran kali digusur, masyarakat sudah cukup menderita. Ditambah lagi mendapatkan perlakukuan yang sewenang-wenang seperti birokrasi yang rumit dan keharusan membanyar dalam jumlah besar, padahal mereka dijanji kan bahwa tidak ada bayaran sama sekali. Masyarakat harus tidur di pelataran rusunawa dengan fasilitas yang tentu saja tidak layak. Sementara para calo, mendapatkan uang dan keuntungan dari penjualan rumah susun tersebut.

Tidak hanya itu, para calo bukan hanya merugikan masyarakat yang tidak mampu tersebut. Tetapi juga masyarakat mampu yang dia tipu untuk membeli kamar rumah susun dengan biaya yang besar. Setelah dilakukan razia, orang yang menempati rumah tersebut harus pergi dan mengososngkan kamar, padahal dia telah membayar jutaan rupiah untuk kamar tersebut. Selain itu, para calo dan oknum-oknum tidak bertanggung jawab, merugikan seluruh masyarakat indonesia dalam arti yang luas. Seperti korupsi. Karena mereka menyalahgunakan aset negara untuk kepentingan pribadi. Padahal itu untuk kepentingan umum.

Pemprov DKI melakukan normalisasi di bantaran kali dan sungai agar sungai dijakarta punya ruang yang luas untuk menampung air hujan saat musim hujan agar jakarta bebas dari banjir. Untuk itu pemprov DKI menyediakan rusunawa dengan segala fasilitasnya. Tetapi jika merela tidak bisa mendapatkan kamar di rusunawa, tentu saja mereka tidak lagi punya tempat tinggal selain kembali ke bantaran kali dan membuat semua program pemerintah untuk jakarta bebas banjir gagal total. Hal itu juga merugikan semua pihak.

Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis, kemudian menjadi kata Inggris utility yang berarti bermanfaat (Bertens, 2000). Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, atau dengan istilah yang sangat terkenal “the greatest happiness of the greatest numbers”. Perbedaan paham utilitarianisme dengan paham egoisme etis terletak pada siapa yang memperoleh manfaat. Egoisme etis melihat dari sudut pandang kepentingan individu, sedangkan paham utilitarianisme melihat dari sudut kepentingan orang banyak (kepentingan bersama, kepentingan masyarakat).

Utilitarianisme mendefinisikan kebaikan dan kejahatan dalam hal konsekuensi non-etika dari kesenangan dan rasa sakit. Tindakan yang benar

secara etika adalah salah satu yang akan menghasilkan jumlah kesenangan terbesar atau jumlah rasa sakit terkecil. Hal ini adalah teori yang sangat sederhana. Tujuan hidup adalah untuk menjadi bahagia dan semua hal yang meningkatkan kebahagiaan baik secara etika karena cenderung menghasilkan kesenangan atau meringankan rasa sakit dan penderitaan.

Jika menggunakan utilitarianisme, pembuat keputusan harus mengambil perspektif yang luas tentang siapa pun, dalam masyarakat, yang mungkin akan terpengaruh oleh pengambilan keputusan itu. kegagalan dalam pengambilan keputusan akan sangat mahal bagi pengambil keputusan.

Konsep utilitarianisme yang tercermin pada kebijakan pemerintah untuk normalisasi bantaran kali. Masyarakat walaupun mendapat penderitaan karena rumah mereka harus digusur, tetapi mendapat kesenangan yang lebih besar karena mendapat rumah baru yang lebih nyaman dan aman di rusunawa. Namun, kegagalan terjadi dalam prosesnya, yaitu adanay mafia di dalam rusunawa, sehinggal bukan kesenangan yang lebih besar yang didapatkan, tetapi malah penderitaan yang lebih besar.

Deontologi berasal dari kata Yunani deon yang artinya tugas atau kewajiban. Deontologi berkaitan dengan tugas etika dan tanggung jawab seseorang. Deontologi mengevaluasi etikalitas perilaku berdasarkan motivasi pembuat keputusan, dan menurut prinsip deontologi, tindakan dapat dibenarkan secara etika meskipun tidak menghasilkan keuntungan bersih atas kebaikan terhadap kejahatan bagi para pengambil keputusan atau bagi masyarakat secara keseluruhan.

Teori deontologi telah dilakukan oleh pemerintah, mereka melakukan penyelidikan untuk menghukum oknum-oknum tak bertanggung jawab tersebut dan mengusir semua orang yang tidak berhak tinggal dirusunawa. Karena kembali pada motivasi pemerintah saat membuat program rusunawa adalah sebagai tempat tinggal bagi masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang sebelumnya tinggal di bantaran kali.

Dalam teori imajinasi moral, dalam hal ini terkait pemerintah. Pemerintah telah membuat program yang win-win solution. Baik dari pihak pemerintah dan masyarakat bantaran kali. Tidak asal main gusur, tetapi pemprov membuat kebijakan yang persuasif untuk membujuk masyarakat pindah ke rusunawa. Di dalam rusunawa pun diberi fasilitas yang cukup lengkap. Masyarakat pun sadar tempat dia tinggal merupakan tempat yang bahaya karena rawan banjir dan longsor. Sehingga, mengikuti saran pemerintah untuk pindah ke rusunawa.

Kasus 2: Kasus Akil Mochtar

A. Overview

Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. (lahir di Putussibau, Kalimantan Barat, 18 Oktober 1960; umur 53 tahun) adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2013 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 1999-2004, dan kemudian terpilih lagi untuk periode 2004-2009, juga sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI (bidang hukum, perundang-undangan, HAM dan keamanan) periode 2004-2006. Akil bergabung menjadi Hakim Konstitusi pada tahun 2008, dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada bulan April 2013 menggantikan Mahfud MD., Namun karena terbukti terlibat dan menjadi tersangka dalam kasus penyuapan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak Banten, dia diberhentikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 Oktober 2013.

Muhammad Akil Mochtar lahir di Putussibau, Kalimantan Barat, pada tanggal 18 Oktober 1960. Setelah menyandang gelar Sarjana Hukum, Akil menjalani profesi sebagai seorang pengacara. Pada tahun 1998, Akil bergabung dengan Partai Golongan Karya dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 1999-2004 mewakili daerah pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu, dengan perolehan 85 persen suara. Ia menjadi anggota DPR RI di Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Akil kemudian terpilih lagi sebagai anggota DPR untuk periode 2004-2009, sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI (bidang hukum, perundang-undangan, HAM, dan keamanan).

Pada tahun 2008, bersamaan dengan dibukanya pendaftaran calon Hakim Konstitusi, Akil juga ikut mendaftar dan terpilih sebagai Hakim Konstitusi. Pada bulan April 2013, Akil terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Mahfud MD. Karena telah menjabat sebagai Ketua MK, sebagai Hakim Konstitusi, masa jabatan Akil berakhir pada tanggal 16 Agustus 2013. DPR kemudian memperpanjang masa jabatannya untuk periode kedua (2013-2018) sebagai Hakim Konstitusi.Ia diberhentikan sebagai ketua MK pada tanggal 5 Oktober 2013 terkait dengan kasus penyuapan sengketa Pilkada.

Pendidikan:

SD Negeri I Putussibau SD Negeri II Putussibau SMP Negeri 2 Singkawang

SMA Muhamadiyah Pontianak S1 Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung

Pekerjaan:

Anggota DPR RI (1999-2004) Anggota DPR RI (2004-2009) Wakil Ketua Komisi III DPR RI (bidang hukum, perundang-undangan, HAM

dan keamanan) (2004-2006) Anggota Panitia Ad Hoc I dan II MPR RI Kuasa Hukum DPR RI untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi Ketua Pansus RUU Hakim Konstitusi (2008-2013) Ketua Mahkamah Konstitusi (2013)

Karir :Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H., sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi, adalah anggota DPR RI dari Fraksi Golongan Karya. Berikut ini pengalaman pekerjaan bapak Akil Mochtar sampai dengan saat ini:

1. Advokat/pengacara (1984-1999)

2. Anggota DPR/MPR RI Periode 1999-2004

3. Anggota DPR/MPR RI Periode 2004-2009

4. Wakil Ketua Komisi III DPR/MPR RI (bidang Hukum, perundang-undangan, HAM dan Keamanan) Periode 2004-2006

5. Anggota Panitia Ad Hoc I MPR RI

6. Anggota Panitia Ad Hoc II MPR RI

7. Kuasa Hukum DPR RI untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi

8. Anggota Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR RI

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua OSIS SMA Muhamadiyah Pontianak

2. Ketua Ikatan Pelajar Muhamadiyah Pontianak

3. Pelajar Islam Indonesia

4. Ketua Alumni SMA Muhamadiyah Pontianak

5. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Univ. Panca Bhakti Pontianak

6. Komandan Batalyon E Resimen Mahasiswa (Menwa) UPB

7. Ketua Alumni Menwa Kal-Bar

8. Ketua Alumni Universitas Panca Bhakti Pontianak

9. Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Kalbar Tahun 1998-2003

10. Ketua Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Kalimantan Barat

11. Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Cab. Pontianak

12. Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DPP Pemuda Pancasila

13. Anggota Majelis Pemuda Indonesia DPP KNPI

14. Pengurus Wilayah Muhamadiyah Kalbar

15. Ketua Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar

16. Anggota Lembaga Hikmah Pengurus Pusat (PP) Muhammaddiyah

17. Ketua Umum Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI) Kalbar Periode 2006-2010

18. Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kalbar 2006-2009 Selama menjadi anggota DPR RI,

Karya tulis:

Memberantas Korupsi, Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi (2006)

Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (2009)

B. Penjelasan Kasus

Pada Rabu, 2 Oktober 2013, Akil ditangkap KPK di rumah dinasnya di Jakarta terkait dugaan menerima suap dalam penanganan gugatan pemilukada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten. Esok harinya, ia dan 5 orang lainnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Kelima orang tersebut salah satunya Chairun Nisa, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, bupati Gunung Mas Hambit Bintih, seorang pengusaha Tubagus Chaeri Wardana yang juga adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sekaligus suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Pada saat melakukan penggeledahan di ruang kerja Akil di gedung Mahkamah Konstitusi, penyidik KPK menemukan narkoba dan obat kuat. Barang bukti itu langsung diserahkan ke pihak kepolisian dan ditangani pihak BNN.

Pada 5 Oktober, setelah menggelar pertemuan dengan beberapa pimpinan lembaga tinggi negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi memberhentikan sementara Akil Mochtar dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kasus Akil Mochtar bermula dari tertangkap tangannya mantan hakim mahkamah konstitusi tersebut ketika menerima suap Rp 3 miliar pada Rabu, 2 Oktober 2013. Tidak hanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan penyuapan, Akil juga melakukan pelanggaran etika terhadap profesinya, yang kala itu masih menjabat ketua hakim mahkamah konstitusi.

Pasca ditetapkannya Akil sebagai tersangka, mahkamah konstitusi langsung membentuk majelis kehormatan mahkamah konstitusi (MKMK).Dalam putusannya MKMK menjatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak hormat kepada Akil. Pembentukan MKMK ini merupakan langkah yang tepat guna memperbaiki citra serta integritas institusi yang dipertanyakan oleh masyarakat setelah kasus akil ini.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor harus berani mengambil putusan monumental dan mampu menghadirkan efek jera bagi pihak-pihak yang berniat mengikuti jejak Akil. Hakim Tipikor harus betul-betul seksama dan teliti serta kemudian mengambil putusan yang monumental serta berefek pada tujuan utama penghukuman yakni efek jera dan penghentian petualangan Akil dan Akil-akil lain serta Akil-akil baru di kemudin hari

Kasus Akil benar-benar menampar wajah bangsa dan penegakan hukum Indonesia. Sebagai lembaga superbody yang digadang-gadang menjadi pelindung konstitusi, kata Ridwan, MK berubah menjadi sarang mafia sengketa Pilkada. Ditambah lagi bentangan wilayah sengketa Pilkda yang dimainkan Akil juga mencapai belasan wilayah dari Papua, sampai di sumatera. Petualangan akil harus diakhiri, dan Akil-akil baru harus ditumpas melalui proses rekrutment

hakim MK yang kredibel, berintegritas, transparan serta menarik sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat.

Akil didakwa menerima suap, gratifikasi, dan melakukan pencucian uang terkait pengurusan penanganan sengketa Pilkada di MK. Dalam dakwaan pertama, Akil disebut menerima suap Rp3 miliar terkait penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Rp1 miliar untuk penanganan atas permohonan keberatan hasil Pilkada Lebak, Banten, serta Rp10 miliar dan USD500 ribu atas penanganan sengketa Pilkada Empat Lawang. Dia menerima Rp19,86 miliar atas permohonan keberatan hasil Pemilukada Kota Palembang, dan untuk memuluskan sengketa Pilkada Kabupaten Lampung, Akil didakwa menerima Rp500 miliar.

Dalam dakwaan kedua terkait penerimaan gratifikasi untuk permohonan keberatan Kabupaten Buton, ia didakwa menerima Rp1 miliar. Lalu, untuk penerimaan atas sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli, Akil didakwa menerima Rp1,8 miliar, dan Rp2,989 miliar untuk sengketa Pilkada Morotai, serta Rp10 miliar terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Jawa Timur.

Dakwaan ketiga, Akil telah menyalahgunakan wewenang sebagai ketua MK dengan memaksa Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem memberi uang Rp125 juta sebagai ongkos konsultasi mengenai perkara pemohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel. Di dakwaan keempat, Akil didakwa menerima hadiah senilai Rp7,5 miliar dari Adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan terkait penanganan sengketa Pilkada di Provinsi Banten.

Dakwaan kelima, Akil didakwa bersama Muhtar Ependy terhitung sejak 22 Oktober 2010 hingga 2 Oktober 2013 melakukan pencucian uang, dan diancam dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Total Rp 161,08 miliar uang yang disamarkan Akil Mochtar.

Dakwaan keenam, Akil Mochtar pada 17 April 2002 sampai 21 Oktober 2010 didakwa sengaja menempatkan ke dalam penyedia jasa keuangan dan membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Dia didakwa menempatkan di rekening M Akil Mochtar, uang Rp 6,1 miliar (BNI); Rp 7,048 miliar (Bank Mandiri), RP 7,299 miliar (BCA). Dia didakwa membayarkan atau membelanjakan uang untuk kendaraan bermotor dan properti berupa Toyota Fortuner B 988 TY Rp 405,8 juta

serta sebidang tanah dan bangunan di Jalan Pancoran Indah III No 8 sebesar Rp 1,29 miliar.

Menurut analisa kami, Akil telah melanggar kode etik mahkamah konstitusi yang termaktub dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/pkm/2003. Pertama dengan tertangkap tangannya akil menerima suap telah menunjukan perlanggaran terhadap norma moral.

Kedua, akil telah melanggar nilai-nilai kepantasan dan kesopanan seperti yang tercantum dalam pasal1ayat 2 yang menegaskan sebagai abdi hukum yang terus-menerus menjadi pusat perhatian masyarakat hakim konntitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela serta bertingkah laku dengan martabat mahkamah.

Perilaku yang dimaksud adalah saat Akil pergi ke Singapura pada 21 September dan ke beberapa Negara lainnya tanpa pemberitahuan ke Sekretariat Jenderal MK. Selain itu diketemukannya narkoba jenis ganja saat operasi tangkap tangan juga telah mencederai nilai kepantasan panutan masyarakat.

Ketiga, tertangkap tangannya Akil saat menerima suap untuk perkara yang ditanganinya mengindikasikan bahwa perkara yang diputuskannya tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang jelas dan objektif, melainkan didasarkan atas iming-iming materi. Hal ini melanggar kode etik ketiga pasal 2 ayat2 yang menjelaskan bahwa hakim MK harus terbebas dari pengaruh manapun.

Dari kaca mata kode etik yang sebenarnya dibuat memang untuk menjaga kehormatan dan martabat hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tertulis pada pembukaan “Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, Akil telah melanggar banyak kode etik tersebut. Lalu, timbullah pertanyaan, mengapa ini bisa terjadi padahal telah dibuat kode etik. Ini sebenarnya terjadi mutlak karena pribadi diri Akil sendiri. Kode etik dibuat untuk memberikan pedoman bagi hakim untuk menjalankan tugas dengan baik. Bahkan bukan hanya menjalankan tugas, kode etikpun memberikan pedoman hakim untuk beretika sebagaimana tertulis pada Pasal 1 dan pasal 2 kode etik mahkamah konstitusi.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menilai Akil Mochtar melanggar kode etik dan perilaku hakim yang tertuang dalam Peraturan MK Nomor 9 Tahun 2006. Dalam peraturan MK itu tercantum tujuh prinsip Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Kepergian Akil ke Singapura yang telah dijelaskan diatas pada 21 September 2013 tanpa pemberitahuan ke Sekretariat Jenderal merupakan perilaku yang melanggar etika prinsip keempat, yaitu kesopanan dan kepantasan. Selain itu, perilaku Akil yang menyamarkan kepemilikan mobil sedan Mercedes Benz S-350 juga melanggar prinsip keempat.

Kemudian perilaku Akil yang tidak mendaftarkan mobil Toyota Crown Athlete ke Ditlantas, mengadakan pertemuan dengan anggota DPR CHN di ruang kerja hakim, menggunakan kewenangan sebagai Ketua MK dalam menentukan pendistribusian perkara, memerintahkan sekretaris Yuanna Sisilia dan sopir Daryono dalam melakukan transaksi, ditemukannya narkoba di ruangan kerjanya, serta penerimaan dana dari STA-- kuasa hukum pihak yang beperkara-- dianggap merupakan pelanggaran prinsip ketiga: integritas hakim konstitusi.

Dalam poin pertimbangan juga disebutkan bahwa perilaku Akil Mochtar yang saat masih menjabat Ketua MK memerintahkan secara langsung kepada panitera untuk menunda putusan tanpa persetujuan rapat permusyawaratan hakim dianggap melanggar prinsip kedua: ketakberpihakan.

Dengan banyaknya pelanggaran etika yang dilakukan oleh Akil, maka keputusan MK yang memberhentikan Akil secara tidak hormat merupakan keputusan yang sangat tepat. Tindakan MKMK yang dengan cepat menghasilkan keputusan tersebut membuktikan bahwa MK masih merupakan lembaga yang berintegrasi yang tidak akan menoleransi segala pelanggaran kode etik, dan juga membuktikan bahwa MK masih memiliki keteguhan dalam menegakkan konstitusi kedepannya

C. Analisis Kasus

Dari kasus yang dihadapi oleh akil mochtar, kami menganalisis terjadi pelanggaran etika. Yang mana pelanggaran etika ini dilakukan akil dengan tujuan tertentu yang menguntungkan dirinya sendiri. Ada beberapa pendekatan etika yang dapat dirujuk untuk menganalisis kasus ini, yaitu:

a. Teleologi (analisa dampak)

Teleologi memiliki sejarah panjang di antara filsafat empiris Inggris. John Locke (1632-1704), Jeremy Bentham (1748- 1832), James Mill (1773-1836), dan anaknya John Stuart Mill (1806-1873) semua melihat etika dari perspektif teleologi. Teleologi berasal dari kata Yunani telos, yang berarti akhir, konsekuensi, hasil; sehingga, teori-teori teleologi yang mempelajari etika perilaku dalam hal akibat atau konsekuensi dari keputusan etis. Teleologi cocok

untuk banyak pelaku bisnis yang berorientasi hasil karena berfokus pada dampak dari pengambilan keputusan. Teleologi mengevaluasi keputusan sebagai baik atau buruk, diterima atau tidak diterima, dalam hal konsekuensi dari keputusan tersebut.

Dalam kasus akil ini, beliau menghiraukan etika dari aspek konsekuensi dari prilaku yang ia lakukan. Akil melakukan suatu tindakan yang memberikan konsekuensi negative baik untuk dirinya, keluarganya, maupun untuk masyarakat Indonesia. Sehingga dalam hal ini Akil tidak menghiraukan teori teleology yang sebenarnya dapat menjauhkan diri kita dari perbuatan melanggar etika khususnya dalam hal konsekuensi.

Jelas tindakan Akil melakukan kasus suap ini melanggar etika, sehingga konsekuensi yang dipadat merupakan konsekuensi negatif. Konsekuensi negative yang didapat Akil atas perbuatannya ini pun beragam. Dari konsekuensi kepada dirinya sendiri hingga masyarakat yang merasa dirugikan oleh prilaku yang dilakukan Akil.

b. Hedonisme dan UtilitarianismeHedonisme berfokus pada individu, dan mencari jumlah terbesar

kesenangan pribadi atau kebahagiaan pribadi. Epicurus (341-270 SM) menyatakan bahwa tujuan hidup adalah keamanan dan kesenangan abadi, sebuah kehidupan di mana rasa sakit diterima hanya jika rasa sakit itu menyebabkan kesenangan yang lebih besar, dan kesenangan akan ditolak jika kesenangan itu menyebabkan rasa sakit yang lebih besar. Utilitarianisme, sebaliknya, mengukur kesenangan dan rasa sakit bukan pada tingkat individu melainkan pada tingkat masyarakat.

Pada kasus Akil ini, beliau merupakan contoh yang cocok untuk hedonism yang sangat berfokus pada individu. Seperti yang dikatakan Epicurus (341-270 SM) rasa sakit diterima jika rasa sakit itu menyebabkan kesenangan, dari kasus Akil ini, beliau tau bahwa rasa sakit akan datang akibat prilakunya, namum dia tetap melakukan hal itu hanya semata-mata dilandaskan oleh kesenangan.

Disisi lain dia sangat mengabaikan apa yang dijelaskan dalam pendekatan utilitarianisme, yang mana pendekatan ini mengukur kesenangan dan rasa sakit pada tingkat masyarakat. Jadi melakukan suatu tindakan dengan memikirkan konsekuensi terhadap masyarakat bukan pribadi diri sendiri.

c. EgoismeRachels (2004) memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan

egoisme yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri (selfish). menurut teori ini oreang boleh saja yakin bahwa ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban, namun semua tindakan tersebut hanyalah sebuah ilusi. Pada pada kenyataannya setiap

orang hanya peduli pada dirinya sendiri. jadi menurut teori ini, tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat altruism yaitu suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya.

Sedangkan egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri (self-interest). Perbedaan egoisme psikologis dengan egoisme etis adalah pada akibatnya terhadap orang lain. Tindakan berkutat diri ditandai dengan cirri mengabaikan atau merugikan kepentingan orabg lain, sedangkan tindakan mementingkan diri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain.

Pada kasus yang dialami oleh Akil mochtar ini, sangat erat kaitannya dengan tingkat egois pada diri Akil sendiri. Yang mana akil sangat “rakus” dengan pundi-pundi uang bahkan dengan menurunkan derajat dari jabatannya sendiri. Kasus suap yang dilakukan Akil sangat dekat dengan pendekatan teori egoism etis. Dimana teori egoism etis melegalkan tindakan menolong seseorang dengan syarat tindakan menolong itu dapat memberikan keuntungan bagi diri yang menolong.

Pada kasus ini Akil “menolong” beberapa orang untuk mendapatkan yang mereka inginkan dengan diberikan imbalan berupa uang yang dijanjikan. Disinilah tampak praktek dari teori egoism etis itu berlangsung. Dimana Akil memberikan pertolongan dengan dasar pertolongan tersebut memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri.

d. Teori Manusia Utuh

Ilmu etika ke depan hendaknya didasarkan atas paradigma manusia utuh, yaitu suatu pola pikir yang mengutamakan integrasi dan keseimbangan pada :

1. Pertumbuhan PQ, IQ, EQ dan SQ.2. Kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan Tuhan.3. Keseimbangan tujuan lahiriah (duniawi) dengan tujuan rohaniah (spiritual).

Hakikat utuh manusia adalah keseimbangan yang bisa diringkas sebagai berikut :

1. Keseimbangan antara hak (teori hak) dan kewajiban (teori deontologi).2. Keseimbangan tujuan duniawi (teori teologi) dan rohani (teori teonom).3. Kesiembangan antara kepentingan individu (teori egoisme) dan kepentingan

masyarakat (teori utilitarianisme).4. Gabungan ketiga butir di atas akan menentukan karakter seseorang (teori

keutamaan).

5. Hidup adalah suatu proses evolusi kesadaran.Teori manusia utuh benar-benar mengacu pada manusia yang sempurna.

Intinya adalah keseimbangan. Jika kita lihat, awalnya individu akil telah memiliki PQ, IQ, EQ, dan SQ. Namun, karena sistem yang rusak atau pun karena memiliki kekuasaan yang besar mengguncang EQ akil, sehingga merusak SQ nya. Keseimbangan antara tiga kepentingan yaitu individu, masyararakat, dan tuhan sekarang menjadi timpang dan hanya memikirkan kepentingan individu saja. Akil telah mengabaikan kepentingan masyarakat dan tuhan.

Akibatnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban rusak. Sebagai ketua MK, dia menggunakan kekuasaannya untuk mengeruk pundi-pundi uang. Padahal, kekuasaan itu dipercayakan kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya menegakkan hukum tertinggi di indonesia.

Keseimbangan antara rohani dan spiritual juga rusak, jika rohani dan spiritual seimbang, akil tidak akan melakukan hal yang melanggar apa yang dilarang oleh agamanya yaitu, melalaikan kewajiban pemimpim. Keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat luas, telah di jelaskan bahwa akil benar-benar mengabaikan kepentingan masyarakat. Dari ketiga keseimbangan tadi, kita bisa melihat karakter seseorang yang sebenarnya. Walaupun dia memiliki PQ dan IQ, tapi jika EQ dan SQ nya rusak. Keseimbanngan tidak akan terjadi.

Yang terakhir dari inti teori manusia utuh adalah, hidup adalah proses evolusi kesadaran. Jadi selama masih hidup, manusia pasti mengalami perubahan dalam tiga poin pertama, perubahan tersebut menentukan apakah dia mempunyai karakter yang pantas sesuai dengan status atau jabatannya sekarang ini. Setiap manusia pasti selalu ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Dan berlomba-lomba untuk melengkapi PQ, IQ, EQ, dan SQ.

Teori ini tidak hanya berlaku untuk akil, tapi juga untuk seluruh pejabat tinggi di indonesia yang melalaikan kewajibannya dan memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan uang untuk kepentingan individu dan mengabaikan kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari dua kasus di atas, dapat kita simpulkan bahwa peristiwa dan kejadian di dunia ini erat dengan teori etika. Kita bisa menjadikan teori etika pedoman dalam membuat keputusan atau menyelesikan suatu persoalan. Dalam prakteknya, masih banyak manusia yang tidak berprilaku etis, dan hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga akibatnya, banyak orang yang dirugikan, baik secara fisik atau non fisik.

Dari contoh kasus diatas, kita bisa mempelajari bahwa bukan hanya kebaikan yang bisa mendatangkan kesenangan, tetapi kejahatan seperti melakukan penggusuran juga mendatangkan kesenangan yang lebih besar. Selanjutnya, kita bisa melihat bahwa tidak semua kebaikan atau perbuatan tolong menolong adalah untuk kepentingan orang lain. Hal tersebut sebenarnya untuk kepentingan pribadi.

Saran yang bisa kami berikan adalah

1) Pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat. Semua penyimpangan dalam kasus terjadi selain karena moral pelaku yang buruk, tetapi juga karena pengawasan pemerintah yang lemah. Dan memberi pelaku kesempatan untuk mengambil uang rakyat.

2) Pemerintah harus menangkap dan menghukum semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut

3) Sarana dan prasarana dalam rusunawa perlu di tingkatkan. Agar masyarakat nyaman tinggal dirusunawa, segala fasilitas seperti transportasi, pasar, sekolah, dll harus di persiap kan dengan baik. Agar masyarakat tidak kembali lagi tinggal ke bantaran kali.

DAFTAR PUSTAKA

Brooks, L.J. (2004). Business and Professional Ethics for Accountants. South-Western College Publishing.

Agoes Sukrisno dan Ardana, I Centik (2011), Etika Bisnis dan Profesi-Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya, Penerbit Salemba Empat Jakarta

http://www.pta-yogyakarta.go.id/pedoman-perilaku/kode-etik-pns.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Akil_Mochtar

http://uniqpost.com/profil/muhammad-akil-mochtar/

http://www.youtube.com/watch?v=SIUIDy80_cs

http://www.youtube.com/watch?v=Cutyr8FL4G8

http://www.tempo.co/read/news/2014/02/22/064556567/Ahok-Ancam-Akan-Penjarakan-Penjual-Rusun

http://www.tempo.co/read/news/2014/03/03/064559073/Mafia-Rusun-Bisa-Dijerat-Pidana-Korupsi

http://khoyunitapublish.wordpress.com/2013/12/10/teori-teori-etika/

http://www.solopos.com/2014/02/28/kasus-akil-mochtar-akil-mengaku-difitnah-dan-dizalimi-492630

http://www.tempo.co/read/news/2013/11/01/063526473/3-Prinsip-Kode-Etik-Hakim-yang-Dilanggar-Akil

http://www.tempo.co/read/news/2013/10/03/063518928/Kronologi-Lengkap-Penangkapan-Akil-Mochtar