Upload
fernandhi-dwi-prakoso
View
49
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
tugas aumen
Citation preview
1
INTERNAL AUDIT AND THE BOARD AUDIT COMMITTEE
A. PENDAHULUAN
Krisis ekonomi di Indonesia yang dipicu oleh krisis nilai tukar rupiah mempengaruhi banyak
perusahaan besar.Dampak krisis yang berat menimbulkan kesadaran bagi pentingnya
pengelolaan perusahaan secara baik.Pengalaman yang mahal ini dapat mendorong timbunya
usaha untuk menerapkan good corporate governance dalam pengelolaan perusahaan bisnis.
Isu mengenai corporate governance timbul karena perkembangan bentuk perseroan terutama
karena perseroan tersebut go publik, sehingga pemilik perusahaan pada umumnya tidak lagi
menjadi pengelola atau manajemen perusahaan. Dalam keadaan seperti ini timbul permasalahn
keagenan
Teori Agency ini banyak digunakan untuk menganalisa hubungan antara dua pihak : “Principal
(majikan) dan Agent (agen)”. Dalam konteks ini maka system pengawasan juga bisa dikaji
melalui hubungan antara si Pengawas dan pihak yang diawasi.Pihak yang mengawasi bisa
manajemen, komisaris, atasan, atau mereka yang memiliki kekuasaan dan mendelegasikan
kepada bawahannya.
Dalam hubungan ini biasanya pihak yang memberi wewenang (principal) tidak sepenuhnya
meyakini(memberikan trust) kepada pihak yang diberi wewenang (agent) oleh karena itu ada
Agency Cost. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk melihat tindak tanduk dari si agent sesuai
dengan keinginan “principal”. Semakin tinggi “trust” kepada “agent” tentu semakin simple dan
semakin rendah biaya pengawasan.
Hubungan Principal Agent ini dapat digunakan untuk mengkaji dan mendesain Sistem
Pengawasan .Ketat atau longgarnya sistem pengawasan sangat tergantung pada tingkat
keyakinan si Principal kepada siagent.Kalau si agent ini dipercaya maka biasanya system
pengawasan pun relatif lebih longgar. Demikian sebaliknya, jika Principal kurang percaya
kepada si agent, maka system pengawasan lebih ketat sehingga agency cost lebih tinggi.
2
Corporate governance dapat diartikan sebagai mekanisme pengelolaan perusahaan untuk
memastikan bahwa tindakan manajemen akan selalu diarahkan pada peningkatan nilai
perusahaan. Secara umum, prinsip-prinsip good corporate governance adalah:
1. Fairness. Yaitu prinsip yang mengharuskan perlakuan yang sama antara pemegang
saham mayoritas dan minoritas.
2. Responsibility.Yaitu prinsip yang mengatur tanggung jawab manajemen yang terdiri dari
dewan direksi dan dewan komisaris.
3. Accountability.Yaitu prinsip yang mengatur perbaikan system pengendalian dengan
memfungsikan unit-unit pengawasan seperti Satuan Pengawas Internal (SPI), komisaris,
dan komite-komite pendukung komisaris, seperti misalnya Komite Audit.
4. Tranparency.Yaitu prinsip yang mengatur peningkatan keterbukaan informasi keuangan
dan kinerja.Laporan tahunan selaian mengungkapkan informasi keuangan, juga
mengungkapkan informasi diskusi dan analisa manajemen.
Untuk dapat mewujudkan penerapan good corporate governance secara optimal, diperlukan
beberapa perangkat funsi atau kelembagaan yang dapat mendukung. Perangkat dan funsi/
kelembagaan tersebut antara lain adalah Komite Audit, Komisaris Independent, dan Corporate
Secretary. Dalam tulisan ini, pembahasan lebih lanjut mengenai perangkat pendukung tersebut
akan ditekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan peranan Komite Audit.
B. KOMITE AUDIT
Dengan memperhatikan pembentukan serta tugas dan fungsinya, maka Komite Audit dapat
didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan untuk membantu
Dewan Komisaris Perusahaan melakukan pemeriksaan atau penelitian yang diangap perlu
terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolan perusahaan serta
melaksnakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan melalui pengawasan
terhadap proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dan auditor independent.
Sejalan dengan pengertian Komite Audit sebagaimana tersebut diatas, pembentukan Komite
Audit pada dasarnya dimaksugkan untuk membantu fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan
pengawasan kepada direksi. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang
3
Republik Indonesia No 1 tahun 1995 tentang perseroan Terbatas yang mengatur bahwa komisaris
bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan
nasihat kepada direksi. Dengan memperhatikan pentingnya keberadaan Komite Audit, adalah
suatu perkembangan yang menggembirakan apabila semakin banyak pihak menyadari kebutuhan
atas fungsi tersebut. Oleh karena itu banyak lembaga yang sudah mengatur secara detail tentang
keberadaan Komite Audit termasuk tugas dan fungsinya. Dalam uraian berikut ini disampaikan
beberapa ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Komite Audit yang dikeluarkan oleh
lembaga yang menaruh harapan atas fungsi komite audit, yaitu seperti Komite Nasional
Kebijakan Corporate Governance.
Charter (Piagam) Komite Audit
Piagam Komite Audit merupakan dokumen tertulis yang dapat digunakan sebagai term of
reference. Piagam ini menunjukkan tujuan dan tanggungjawab Komite yang meliputi:
Tujuan atau misi
Organisasi: jumlah anggota, kualifikasi anggota, masa jabatan, frekuensi dan waktu
pertemuan.
Tugas dan tanggungjawab
Piagam audit perlu direview secara periodic, biasanya minimum setahun sekali agar dapat
disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan piagam ini dapat
selalu menjadi term of reference mengenai Komite Audit.
Keanggotaan Komite Audit.
Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam Nomor: SE-03/PM/2000 diatur mengenai keanggotaan
Komite Audit sebagai berikut:
Anggota Komite Audit diangkat dan diberentikan oleh dewan komisaris.Masa tugasnya
tidak dapat melebihi masa tugas komisaris.
4
Komite Audit minimum beranggotakan tiga orang, termasuk minimum satu komisaris
independen yang bertindak sebagai ketua Komite Audit.
Anggota Komite Audit harus independen, yaitu tidak mempunyai hubungan usaha
maupun hubungan afiliasi dengan perusahaan, Direktur, Komisaris atau Pemegang
Saham Utama.
Anggota Komite Audit harus memiliki intergritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan
dan pengalaman yang memedai dalam bidang tugasnya, serta mampu berkomunikasi
dengan baik, menurut Bapepam, salah seorang anggota harus memiliki latar belakang
pendidikan akuntansi dan keuangan.
Anggota Komite Audit harus memiliki komitmen yang tinggi yang ditunjukan dengan
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.Di Amerika Serikat bursa
sahamnya (NYSE, NASDAQ), dan ASE) juga mengharuskan anggota komite audit
financially literature, Artinya memiliki pengetahuan yang cukup dibidang keuangan.
Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dengan
ketentuan kuorum yang diatur dalam charternya. Berbagai rapat Komite Audit yang dapat
dilakukan meliputi rapat internal Komite Audit, rapat dengan internal auditor dan
external auditor, dan rapat dengan dewan komisaris maupun dengan dewan direksi. Agar
agenda rapat dapat berjalan lancar efisien, bahan rapat seharusnya sudah disampaikan
kepada peserta sebelumnya.
C. PERANAN KOMITE AUDIT
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peran pengawasan sekaligus akuntabilitas dewan
komisaris perusahaan khususnya di Indonesia pada umumnya masih kurang memadai.
Keanggotaan dewan komisaris yang selama ini dipilih lebih berdasarkan kedudukan dan
keakraban menyebabkan mekanisme check and balance terhadap direksi tidak dapat berjalan
sebagai mana mestinya. Hal ini mengakibatkan banyak direksi perusahaan menjalankan kegiatan
operasional usahanya secara ekspansif tanpa mempertimbangkan resiko yang mungkin timbul
dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Fungsi audit internal dan auditor
eksternal belum berjalan optimal mengingat secara structural, auditor tersebut berada dalam
5
posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif. Padahal independensi merupakan suatu
sikap mental yang harusnya ada dalam setiap auditor.
Pada masa sebelum krisis, banyak perusahaan memperoleh pembiayaan asing yang murah dalam
jangka pendek tanpa melakukan lindung nilai. Perolehan pembiayaan asing dalam jangka pendek
tersebut dibarengi dengan mismatch dalam penggunaannya. Perusahaan juga banyak melakukan
transaksi pihak hubungan istemewa tanpa pengungkapan yang memadai. Kemudian perusahaan
juga ditengarai kerap melakukan rekayasa pendapatan (managed earning) dengan cara
mendistorsi kegiatan operasional perusahaan yang sebenarnya guna memenuhi target proyeksi
perusahaan. Beberapa contoh pengelolaan perusahaan tersebut sekaligus mengungkapkan adanya
indikasi penyimpangan akuntansi atau lazim dikenal dengan accounting irregularities.Untuk itu,
sudah saatnya akuntabilitas dewan komisaris perlu ditingkatkan dengan memebentuk Komite
Audit.
Komite audit menurut Pedoman Good Corporate Governance antara lain bertugas untuk:
a) Mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai;
b) Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan;
c) Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan external audit, ketepatan biaya external audit serta
kemandirian dan obyektivitas external auditor;
d) Mempersiapkan surat (yang ditandatangani oleh ketua Komite Audit) yang menguraikan
tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh
external auditor, surat tersebut harus disertakan dalam laporan tahunan yang
disampingkan kepada pemegang saham.
Pengawasan Internal
Struktur pengawasan internal merupakan suatu rangka kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
oleh manajemen untuk memberikan jaminan memadai bahwa tujuan finansial dan nonfinancial
organisasi itu tercapai. Struktur pengawasan internal yang memadai menyediakan :
Informasi yang dapat dipercaya
6
Kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, hukum dan peraturan
Pengamanan asset
Pemanfaatkan sumberdaya secara ekonomis dan efisien
Pencapaian tujuan yang ditetapkan.
Tanggung jawab Komite Audit adalah memastikan bahwa pengawasan internal dalam
perusahaan itu berjalan dengan baik.Tanggungjawab ini dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan
laporan maupun diskusi dengan manajemen, internal auditors, dan external auditors. Keterlibatan
aktif Komite Audit dalam mengevaluasi pelaksanaan saran perbaikan pengawasan internal oleh
manajemen akan dapat mendorong timbulnya lingkungan pengawasan yang baik.
Pelaporan Keuangan
Tugas Komite Audit dibidang pelaporan keuangan meliputi laporan interm dan laporan
tahunan.Laporan keuangan interm, tiga bulanan, atau enam bulanan yang diaudit ataupun tidak,
perlu direview sebelum dipublikasikan. Komite Audit melakukan berbagai hal untuk memastikan
bahwa tidak ada informasi yang menyesatkan yang akan dipublikasikan. Kegiatan yang
dilakukan meliputi:
Review terhadap pengawasan yang ada untuk memastikan informasi dapat dipercaya
Berkomunikasi dengan manajemen, internal dan external auditor mengenai berbagai hal
termasuk kejadian yang tidak biasa, perubahan-perubahan taksiran dan pelaporan.
Meneliti selisih anggaran yang material untuk memastikan kelayakan informasi.
Mempelajari standar akuntansi atau peraturan baru yang mungkin mempengaruhi laporan
keuangan.
Mereview management letter dan laporan internal audit untuk memastikan bila ada
masalah yang belum diselesaikan.
Mereview kelengkapan laporan tahunan, terutama untuk mencegah kurangnya
pengungkapan wajib.
Mereview hasil audit external auditors.
7
External Auditors
Dalam hubungannya dengan external auditor, tugas utama Komite Audit adalah memilih akuntan
publik yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan. Hasil pemilihan ini akan diusulkan
ke Dewan Komisaris untuk mendapatkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam
memilih akuntan publik. Komite Audit (dapat dibantu oleh SPI atau karyawan perusahaan
mengambil langkah-langkah:
Pengumuman terbuka
Evaluasi pendekatan dan lingkup audit yang diusulkan dalam surat penawaran
Menentukan independent akuntan public
Memilih akuntan publik yang memenuhi yang telah ditentukan, termasuk biaya audit.
Pada saat audit dilakukan oleh ekternal. Komite audit mengadakan pertemuan terjadwal atau
tidak terjadwal dengan external auditor untuk memastikan pendekatan yang digunakan kemudian
mendiskusikan temuan-temuan, dan menilai independensi external auditor.
Surat Komite Audit Dalam Laporan Keuangan.
Komite Audit membuat surat yang ditandatangani oleh ketua Komite audit dan disertakan dalam
laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham. Surat itu berisi tugas dan tanggung
jawab Komite Audit tentang kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan remunerasi direksi dan
komisaris, Surat itu juga memuat pendapat Komite Audit tentang hasil diskusinya dengan
manajemen dan external auditor mengenai kelayakan standar akuntansi, kebijakan manajemen,
dan kelayakan laporan tahunan. Dalam suratnya, Komite Audit juga menyatakan pelanggaran-
pelanggaran (kalau ada) yang dilakukan oleh manajemen terhadap pengawasan internal dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komunikasi Dengan Manajemen, Internal Auditor, dan External Auditor
Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabanya harus selalu berinteraksi
dengan manajemen untuk memperoleh pemahaman yang cukup tentang berbagai masalah yang
8
dihadapi oleh perusahaan meliputi resiko bisnis, regulasi, perpajakan.Kebijakan investasi,
kebijakan pendanaan, kebijakan operasi, serta operasi anak perusahaan. Komunikasi seperti ini
diharapkan akan memperbaiki berbagai keputusan manajemen.
Interaksi dengan internal auditor meliputi berbagai hal termasuk internal audit charter, mereview
rencana kerja dan anggaran internal auditor, meriew hasil audit, dan meminta melaksanakan
audit tertentu, dan meminta pelaksanaan review quality assurance secara periodic.Kegiatan ini
dilakukan untuk menjamin bahwa fungsi internal auditor dapat berjalan dengan baik sehingga
berguna bagi mendukung tugas Komite Audit.
Komite audit bertanggung jawab untuk mendorong timbulnya suasana yang kondusif bagi
komunikasi dengan external auditor. Dalam kaitan ini, Komite Audit harus memperoleh
keyakinan bahwa external auditor dapat memelihara independensinya. Selama masa audit,
Komite Audit melakukan evaluasi terhadap perencanaan audit yang dibuat oleh external auditor,
mendiskusikan keadaan khusus yang ditemukan selama pekerjaan lapangan, dan pada saat
penyusunanan laporan audit untuk mendiskusikan masalah pendapat akuntan, perbedaan dengan
manajemen dan pemecahannya, perubahan standar akuntansi, taksiran, perubahan penilaian
risiko, dan juga kemungkinan adanya tuntutan hukum.
Pelatihan Dan Kinerja Komite Audit
Komite Audit perlu memelihara kualitas yang tinggi melalui orientasi bagi anggota baru dan
pelatihan periodic bagi anggota lama.Orientasi bagi anggota baru dilakukan untuk memberikan
pengetahuan yang menyeluruh tentang sistem pelaporan keuangan dan lingkungan pengawasan
internal. Bidang berikut ini perlu diberikan dalam masa orientasi kepada anggota baru
(Apostolou dan Jefford, 1990,31)
Ketentuan yang mengatur pelaporan
Kebijakan akuntansi penting
Contingencies dan tuntutan hokum
Kepatuahan terhadap code of conduct organisasi
Latar belakang dan kualifikasi manajemen puncak
9
Trend laba setiap kelompok produk
Perubahan kebijakan atau operasi yang ada atau yang direncanakan
Bidang-bidang yang memiliki audit yang tinggi
Kelemahan dalam struktur pengawasan internal.
Pelatihan bagi anggota lama Komite Audit dilakukan agar pengetahuan mereka selalu up ta date
sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Berbagai bidang pelatihan adalah:
Prosedur-prosedur operasional, termasuk risiko bisnis
Perkembangan akuntansi dan auditing
Teknologi Informasi
Perkembangan bisnis, industri dan regulasi.
Dengan pelatihan dibidang diatas dan bidang lain yang dianggap penting, diharapkan Komite
Audit mempunyai pengetahuan yang cukup yang berguna dalam interaksi dengan manajemen
dan auditor.
Kinerja setiap anggota Komite dan keseluruhan Komite Audit perlu dievaluasi secara periodic
untuk meentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu.Kinerja individual diukur dari beberapa
hal termasuk kemampuan memahami pengetahuan yang perlu, pemahaman dan tanggung jawab
pelaksanaan tugasnya dan kesediaan menyisihkan waktu dan menghadiri pertemuan.Kinerja
Komite Audit secara keseluruhan dinilai oleh Dewan Komisaris, meliputi pencapaian tujuan
kegiatan yang direncanakan dan juga biaya pelaksanaan kegiatan.
Pakar Keuangan Komite Audit dan Audit Internal
Banyak kritik komite audit setelah jatuhnya Enron dikarenakann bahwa banyak dewan anggota
yang menjadi komite audit tidak datang dalam memahami isu-isu keuangan dan pengendalian
internal . Orang-orang yang dipilih untuk menjadi komite audit dikarena hanya berdasarkan latar
belakang bisnis atau profesional, tetapi mereka sering tidak mengerti masalah pengendalian
keuangan dan internal yang kompleks . SOA sekarang mengharuskan bahwa setidaknya salah
satu direktur independen komite audit menjadi seorang "pakar keuangan" dengan beberapa
persyaratan cukup spesifik untuk peran itu , seperti diuraikan dalam Bab 3 gambaran SOA
10
sebelumnya. Anggota dewan pakar keuangan bisa membantu komite audit atau audit internal,
dan mungkin sangat baik untuk memulai memperkenalkan atau memperkenalkan kembali CAE
kepada audit internal atau komite audit board.
SOA telah memberikan banyak perubahan pada tata kelola perusahaan , dewan direksi , dan
tentu saja komite audit . Dalam banyak situasi , CAE dan audit internal dapat menjadi keunikan
tersendiri dalam tata kelola perusahaan berkelanjutan, dan audit internal dapat membantu komite
audit dalam era baru ini melalui tiga langkah pendekatan :
1. Melalui laporan dan presentasi , audit internal memberikan ringkasan terperinci atas
proses audit internal untuk penilaian risiko , perencanaan dan pelaksanaan hasil audit ,
dan melaporkan hasil melalui laporan audit saat ini.
2. Bekerja dengan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya , rencana masa kini/saat
ini untuk komite audit dalam membantu menunjukkan etika dan program whistleblower
SOA. (Bab 9)
3. Mengembangkan rencana terperinci untuk meninjau dan menilai pengendalian internal
dalam organisasi . Sebuah komponen kunci dari SOA bagian 404 , persyaratan penilaian
pengendalian internal, (Bab 6)
Langkah pertama adalah bahwa audit internal harus menjelaskan proses dan prosedur untuk
komite audit , dewan secara keseluruhan, dan manajemen atasan dengan penekanan pada
persyaratan audit internal SOA . Setelah presentasi dewan ini dikemukakan, presentasi ini harus
menjadi bagian dari proses perencanaan audit internal tahunan dengan perubahan yang sedang
berlangsung yang hendak dilaporkan. Namun, bahkan sebelum mengemukakan presentasi
tersebut, audit internal harus melakukan proses yang disebut pemeriksaan kesehatan (health
check) untuk menilai praktik audit internal saat ini . Proses ini mungkin nantinya akan
menunjukkan masalah apa aja yang hendak diperbaiki.
11
Exhibit 8.3menunjukkan survei internal penilaian pemeriksaan kesehatan (health check) audit
internal yang dapat diperluas atau dimodifikasi , tergantung pada kondisi saat ini . Idenya di sini
adalah bahwa audit internal untuk evaluasi diri sendiri tentang bagaimana yang akan
dilakukannya pada saat ini dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya, dan kemudian
melakukan beberapa perbaikan yang sekiranya diperlukan .Setelah audit internal telah melalui
suatu evaluasi, proses audit dan kegiatan yang sedang berlangsung harus disampaikan kepada
komite audit serta dewan dan manajemen secara keseluruhan. Idenya adalah memastikan bahwa
semua pihak menyadari proses audit internal serta isu-isu yang sedang berlangsung . Sesi ini
harus diberikan kepada anggota kunci dari manajemen terlebih dahulu, sebelum presentasi
12
komite audit untuk memastikan bahwa pesan audit internal yang dipahami dengan baik dan
konsisten dengan inisiatif manajemen lainnya .
Tanggung Jawab Komite Audit untuk Audit Internal
Komite audit perusahaan memiliki tanggung jawab utama untuk fungsi audit internal
korporasi.Fungsi audit internal yang modern saat ini harus memiliki hubungan yang sangat aktif
dengan komite audit organisasi . Charter ini seringkali sangat spesifik mengenai hubungan
dengan audit internal dan biasanya membutuhkan komite audit untuk:
A. Pengangkatan Kepala Eksekutif Audit (Chief Audit Executive)
Sementara CAE memberikan laporan kepada manajemen organisasi, komite audit
bertanggung jawab atas perekrutan dan pemecatan anggota eksekutif audit internal.
Dewan komite kompensasi juga mungkin terlibat ketika CAE ditunjuk sebagai ketua
organisasi . Tujuannya di sini bukan untuk menyangkal manajemen organisasi hak untuk
nama orang yang akan mengelola departemen audit internal ,Sebaliknya , pentingnya
partisipasi komite audit adalah untuk memastikan independensi fungsi audit internal
ketika ada kebutuhan untuk berbicara mengenai isu-isu yang diidentifikasi dalam review
dan penilaian pengendalian internal dan kegiatan organisasi lainnya .
Partisipasi dari komite audit dalam pemilihan CAE dapat memilih beberapa bentuk tetapi
biasanya melibatkan review dari mandat direktur dan diikuti dengan wawancara formal.
Organisasi manajemen - CFO - berkonsultasi dengan ketua komite audit mengenai
potensi calon CAE. Manajemen mungkin menyarankan promosi seseorang dari dalam
organisasi atau perekrutan orang luar , tetapi komite audit akan memiliki keputusan
akhir .
Keseluruhan masalah di sini adalah bahwa komite audit memiliki kemampuan untuk
perekrutan atau pemecatan CAE , tetapi juga, harus ada tingkat yang kerjasama
berkelanjutan. Komite audit tidak selalu berada di tempat setiap hari untuk memberikan
pengawasan audit internal terperinci dan harus bergantung pada manajemen untuk
beberapa dukungan. CAE atau anggota audit internal tidak bisa mengabaikan permintaan
13
manajemen dengan mengklaim bahwa dia hanya melaporkan kepada komite audit dan
tidak bertanggung jawab kepada tujuan manajemen organisasi. Demikian pula,
manajemen organisasi harus memastikan bahwa audit internal merupakan bagian dari
organisasi dan bukan orang luar yang dekat karena hubungan antara komite audit.
B. Persetujuan Piagam Audit Internal
Piagam audit internal berfungsi sebagai dasar atau otorisasi untuk setiap program audit
internal yang efektif . Sebuah piagam yang memadai sangat penting untuk menentukan
peran dan tanggung jawab audit internal dan tanggung jawab untuk melayani komite
audit dengan benar.misi audit internal harus jelas memberikan pelayanan kepada komite
audit serta top manajemen.
Komite Audit bertanggung jawab untuk menyetujui piagam audit internal , sama seperti
dewan yang bertanggung jawab penuh untuk menyetujui piagam komite audit. Siapa yang
bertanggung jawab menyusun piagam audit internal ini ?Secara teori, komite audit
mungkin menyusun dokumen sebagai kegiatan dewan komite. Pada kenyataannya, CAE
biasanya akan memimpin dalam penyusunan piagam ini dan / atau menyarankan update
sesuai dengan piagam yang ada pada ketua komite audit.
Sementara piagam audit internal mengesahkan suatu pekerjaan yang hendak ditampilkan,
anggota komite audit mungkin tidak dalam posisi untuk menyusun persyaratan piagam
audit secara terperinci. CAE biasanya bekerja sama dengan ketua komite audit untuk
menyusun dokumen komite audit dan persetujuan dewan secara keseluruhan . Selain
piagam , sifat khusus dan lingkup tanggung jawab jasa audit internal kepada komite audit
harus diformalkan dan diuraikan. Ini dapat mencakup periodik ditulis laporan status audit,
pertemuan yang dijadwalkan secara rutin dengan komite audit , dan kedua hak dan
kewajiban akses audit internal yang langsung kepada komite audit.kedua belah pihak
harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab audit internal untuk
menyajikan laporan dan untuk menghadiri pertemuan komite audit .
Pernyataan piagam hubungan audit internal terhadap komite audit sangat penting karena
audit internal yang memiliki hubungan kerja sehari-hari dengan manajemen organisasi.
Ketika komite audit memilih CAE, anggota lain dari tim audit yang direkrut dan dibayar
14
oleh organisasi, bukan oleh komite audit independen. Manajemen atasan mungkin sering
lupa bahwa audit internal juga memiliki hubungan pelaporan dalam organisasi.
C. Persetujuan Rencana dan Anggaran Audit Internal
Komite audit idealnya mengembangkan pemahaman keseluruhan dari total kebutuhan
audit atas suatu organisasi. Penilaian tingkat tinggi ini mencakup berbagai kontrol khusus
dan isu-isu laporan keuangan, yang memungkinkan komite audit untuk menentukan porsi
audit atau penilaian risiko perlu dilakukan baik oleh penyedia internal maupun yang
lain.komite audit bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui semua rencana
audit internal tingkat yang lebih tinggi beserta anggarannya .
Di banyak organisasi , rencana audit tahunan dikembangkan baik melalui proses analisis
risiko audit internal dan diskusi dengan kedua top manajemen dan komite audit.
Manajemen dan panitia mungkin menyarankan area yang berpotensi untukdilakukan
audit internal.Audit internal harus mengembangkan rencana dalam batasan anggaran dan
sumber daya yang terbatas. Jika komite audit telah menyarankan review dari beberapa
daerah khusus, tetapi audit internal tidak dapat melakukan audit yang direncanakan
karena beberapa kendala, CAE harus berkomunikasi dengan jelas kekurangan tersebut
kepada komite audit.
D. Mengkaji dan Menindak atas Temuan Audit
Salah satu tanggung jawab komite audit yang paling penting adalah untuk meninjau dan
mengambil tindakan melaporkan temuan audit yang signifikan yang dilaporkan kepada
mereka oleh auditor internal dan eksternal , manajemen , dan lain-lain.Audit internal
melaporkan semua temuan yang signifikan terhadap komite audit secara teratur.Bagian
ini akan terjadi melalui distribusi audit internal dari semua laporan audit kepada komite
audit sebagai bagian dari persyaratan SOA. Exhibit 8.5 adalah contoh dari sebuah temuan
yang signifikan seperti laporan dari perwakilan ExampleCo Corp
Reaksi terhadap temuan audit yang signifikan memerlukan kombinasi dari pemahaman ,
kompetensi , dan kerja sama dengan semua tim-tim besar yang tertarik - auditor internal,
manajemen , auditor eksternal , dan komite audit itu sendiri. Jumlah kesejahteraan
15
organisasi kemudian menjadi standar yang digunakan untuk menilai semua layanan audit
internal.Dalam area atas tanggung jawab mereka, audit internal harus bertindak agresif
dalam melaporkan temuan signifikan dan harus melakukan tindakan pemantauan untuk
menilai apakah tindakan koreksi tersebut tepat yang hendak diambil/digunakan.
16
17
D. KOMITE AUDIT DAN AUDITOR EKSTERNAL
Komite audit memiliki tanggung jawab utama untuk menyewa perusahaan audit eksternal,
menyetujui anggaran dan rencana Audit yang diusulkan, dan melepaskan laporan keuangan yang
diaudit. Sementara banyak aspek dari pengaturan ini tetap tidak berubah dari waktu ke waktu,
SOA telah menyebabkan beberapa perubahan signifikan di sini.
SOA mensyaratkan bahwa komite audit menyetujui semua jasa audit eksternal, termasuk
surat kenyamanan, serta layanan nonaudit yang disediakan oleh auditor eksternal. Pada saat
publikasi ini, auditor eksternal masih diperbolehkan untuk menyediakan layanan pajak serta
pengecualian layanan de minimus service exception. Auditor eksternal dilarang menyediakan
layanan nonaudit berikut serentak dengan audit laporan keuangan mereka:
18
Pembukuan dan jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi atau laporan
keuangan klien audit
Desain sistem informasi keuangan dan implementasi
Appraisal atau penilaian jasa, pendapat kewajaran, atau laporan kontribusi
Jasa internal audit outsourcing
Fungsi Manajemen atau dukungan sumber daya manusia kegiatan
Broker atau dealer, penasihat investasi, atau investment banking services
Jasa hukum dan layanan ahli lain yang tidak terkait dengan audit
Setiap layanan lain bahwa PCAOB menentukan harus tidak diizinkan
E. PROGRAM WHISTLEBLOWER DAN KODE PERILAKU
Aturan SOA menyatakan bahwa komite audit harus menetapkan prosedur untuk
penerimaan, retensi, dan penanganan keluhan mengenai akuntansi, pengendalian akuntansi
internal, atau mengenai audit, termasuk prosedur untuk rahasia, pengajuan anonim oleh
karyawan dari kekhawatiran tentang akuntansi dipertanyakan atau masalah audit. Ini bisa
menjadi tantangan dokumentasi, karena banyak dari bahan ini harus diadakan di tempat yang
aman, dengan cara kerahasiaan. CAE akan sering menjadi satu-satunya link non-CEO dan CFO-
antara komite audit dan korporasi. Audit internal harus menawarkan layanan kepada komite
audit-sering ke ditunjuk keuangan ahli-untuk membangun doc-umentation dan komunikasi
prosedur di bidang-bidang berikut:
Dokumentasi Logging whistleblower
SOA bahwa komite audit mendirikan program whistleblower formal dimana karyawan
dapat meningkatkan kepedulian mereka terhadap pemeriksaan yang tidak tepat dan
kontrol masalah tanpa takut akan pembalasan.
Disposisi Whistleblower Matters
Bahkan lebih penting daripada login panggilan whistleblower awal, dokumentasi harus
dipertahankan untuk merekam sifat dari setiap penyelidikan tindak lanjut dan disposisi
terkait. Meskipun program whistleblower SOA tidak memiliki komponen hadiah uang
tunai, dokumentasi lengkap yang mencakup tindakan yang diambil serta penghematan
bersih harus dipertahankan. Dengan tradisi menangani hal yang bersifat rahasia, audit
19
internal harus menawarkan untuk mengambil tanggung jawab di sini secara rahasia aman.
Ini bisa menjadi kegiatan yang sangat penting karena jika seorang karyawan panggilan
dalam hitungan whistleblower, dan kemudian terbukti bahwa ini melaporkan informasi
keluar dan whistleblower menerima beberapa tingkat pembalasan, karyawan pelaporan
dapat membawa tindakan hukum terhadap korporasi .
Kode Etik
SOA memberikan komite audit tanggung jawab untuk menerapkan kode etik atau
melakukan untuk perwira senior korporasi seperti CEO dan CFO. Konsepnya adalah
untuk menguraikan seperangkat " aturan " bagi perilaku yang tepat dan memiliki perwira
senior ini mengakui bahwa mereka telah membaca, memahami, dan setuju untuk
mematuhi aturan-aturan ini.
F. PENUTUP
Pengelolaan usaha yang baik dapat meningkatkan apresiasi pemegang saham maupun
stakeholder laiinnya terhadap kinerja perusahaan.Peningkatan apresiasi ini pada gilirannya dapat
meningkatkan daya saing perusahaan.Sehingga , dengan pengelolaan usaha yang baik,
diharapkan dapat menghindari perusahaan dari kesulitan-kesulitan yang utamanya karena
kesalahan kelola yang dapat berakibat pada kebangkrutan usaha perusahaan seperti yang dialami
di Indonesia. Pengelolaan usaha yang baik dicerminkan pada adanya prinsip-prinsip transparansi.
Keadilam akuntabilitas, dan pertanggungjawaban yang tentunya tentunya harus didasari pula
dengan adanya landasan moral yang baik yang berfungsi sebagai spirit dalam pelaksanaan
pengelolaan usaha yang baik (good Corporate Governance).
Dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan usaha yang baik tersebut diperlukan berbagai
perangkat pendukung, yang salah satunya adalah Komite Audit. Dalam fungsi pokoknya Komite
audit sebagai organ yang dibentuk dengan tujuan utama membantu dewan komisaris untuk
menjalankan fungsinya agar dapat berperan secara optimal, maka anggota Komite Audit harus
memiliki keahlian/kecakapan yang memadai dan kepada Komite Audit ini perlu diberikan
fasilitas dan kewenangan yang cukup atas data perusahaan. Selaian perlu keahlian/kemahiran dan
diberikan fasilitas dan kewenangan atas data, Komite Audit dituntut juga untuk bertindak secara
independent.Tuntutan kebutuhan independen Komite Audit tidak dapat dipisahkan dari perlunya
20
persyaratan moralitas yang melandasi integritasnya.Hal ini perlu disadari karena Komite Audit
merupakan pihak yang memjembatani antara eksternal auditor dan Perusahaan yang juga
sekaligus menjebatani antara fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan internal auditor.
Daftar Pustaka
21
1. Apostolous, Barbara and Raymond Jeffords. Working with the Audit Committee.The
Institute of Internal auditor Florida, 1990.
2. Badan Pengawas Pasar Modal.Surat Edaran.Nomor SE-03/PM/2000.
3. Bebchuk, L.A, dan Roe, M.J., A Theory of Path Dependence in Corporate Ownershipand
Governance , standford Law Review, Vol 52, no.127,1999
4. Bill, Arthur H. Audit committee Guide. A Source of Information for Audit Committees
of public Company Boards of Directors Bowne, 2002.
5. Gugus Kerja Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Pedoman Komisaris
Independence dan Pedoman Pembentukan Komite Audit Yang efektif, 2004
6. Harahap, Sofyan syafri Sistem pengawasan manajemen Cet 1 Jakarta: Pustaka Quantum,
2001
7. Jafar Basri, Implementasi Good Corporate governance pada Perguruan Tinggi, makalah
UPN Jakarta 21 April 2004
8. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. Pedoman Good Corporate
governance. KNKCG,2001.
9. PT. Bursa Efek Jakarta.Keputusan Direksi Nomor Kep-339/BEJ/07-2001.
10. Turnbull, S., Corporate Governance Concept: Its Scope, Concerns and Theories,
Corporate Governance : an International Review, vol.5 no 4,1997
11. Tim Corporate Governance , BPKP, Implementasi Good Corparate Governance dalam
manajemen Korporasi,2003
12. YPPMI Institute dan FCGI The Essence of Good Corporate Governance. 2002