BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana penipuan yang diikuti dengan Tindak pidana pencucian uang yang terjadi dewasa ini telah terjadi secara meluas di segala segi kehidupan birokrasi negara ini. Dengan melakukan penipuan seseorang tidak saja merugikan orang lain akan tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Sehingga sangat wajar menempatkan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan penanggulanggan tindak pidana tersebut tentu saja harus dilakukan secara luar biasa.

Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana penipuan telah mengalami perkembangan pesat. Kedua tindak pidana tersebut telah berkembang menjadi suatu kejahatan transnational yang melampaui batas-batas teritorial negara. Oleh karena itu sistem perundang-undangan yang lama telah diperbarui menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Salah satu contoh kasus sebuah penipuan disertai dengan Pencucian Uang adalah seperti hal berikut dijelaskan dalam sebuah kasus posisi.

AA, AM, RA, dan AR dengan nama inisial sebagai tersangka penipuan sudah banyak korban yang menjadi targetnya, AA, AM, RA, dan AR ini melakukan sebuah penipuan dengan mengatas namakan bahwa mereka adalah pejabat DPR, dan mereka melakukan pemalsuan kartu identitas, dan KK. AA, AM, RA, dan AR menargetkan korban yang memiliki hubungan erat dengan pejabat tersebut, dan dari hasil sebelumnya mereka telah menguntungkan diri mereka dari hasil penipuan tersebut untuk biaya hidup mereka.

Kemudian AA, AM, RA, dan AR terus melakukan pencarian untuk dijadikan korban berikutnya, dan kemudian para tersangka tersebut mendapatkan korban yaitu seorang bendahara direktur reserse kriminal umum atas nama Hedro Wijatmoko, Para Tersangka dalam berbicara dengan sang bendahara mengaku sebagai direktur reserse kriminal umum itu sendiri.

Para tersangka meminta kepada Hedro Wijatmoko dengan sejumlah uang sebesar Rp 200 juta, yang mana para tersangka mengaku uang tersebut digunakan untuk keperluan tugas yang mendesak, tetapi kemudian sang bendahara sigap dalam melakukan tindakan, sehingga sang bendahara melaporkan hal ini secara langsung.

Para tersangka dipancing sendiri oleh pihak kepolisian dengan bahwa sang bendahara telah mengirim sejumlah uang yang diminta oleh tersangka dengan mentransfer uang tersebut ke rekening yang telah diberi tahukan oleh para tersangka tersebut.

Bahwa hasil dari penipuan tersebut oleh para tersangka digunakan untuk membeli narkoba, dan untuk hal-hal lainnya dalam kebutuhan hidup atau memperkaya hidup para tersangka. Kemudian para tersangka berhasil diringkus oleh pihak kepolisian, dan diketahui para tersangka menggunakan banyak kartu ATM dari berbagai bank-bank di Indonesia.

1

Bahwa akibat dari perbuatan para tersangka, banyak yang telah dirugikan akibat perbuatannya tersebut, dan perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka adalah melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kasus posisi diatas maka dapat ditarik dan terarah dalam masalah ini adalah:

1. Bagaimana tindak pidana pencucian uang?

2. Hal-hal yang menjadikan sebuah penipuan bisa juga disebut sebagai tindak pidana pencucian uang?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memberikan manfaat sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapaun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui tindak pidana pencucian uang lebih mendalam untuk memenuhi syarat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum;

b. Untuk mengetahui bahwa unsur penipuan memiliki keterkaitan sebagai tindak pidana pencucian uang.

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Pasal 1 angka 1 UU no 8 tahun 2010, Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Menurut Pasal 2 UU no 8 tahun 2010 yang dikatakan pencucian uang adalah usaha untuk memutihkan asal usul uang dari hasil kejahatan seperti :

a. Korupsi;b. Penyuapan; c. Penyelundupan barang;d. Penyelundupan tenaga kerja; e. Perdagangan wanita dan budak;f. Perdagangan senjata gelap;g. Penculikan;h. Terorisme;i. Cukai;j. Dibidang perasuransian;k. Dibidang modal;l. Dibidang perbankan;m. Penyelundupan Imigran; n. Perbankan; o. Narkotika; p. Psikotropika;q. Pencurian;r. Pengelapan;s. Pemalsuan uang;t. Perjudian;u. Prostitusiv. Dibidang perpajakan;w. Dibidang kehutanan;x. Dibidang kelautan dan perikanan;y. Penipuan;z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Untuk menjadikan agar undang-undang ini menjadi efektif maka dibentuklah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut Pasal 26 UU no 25 tahun 2003 Adapun tugas PPATK antara lain;

a. Mendeteksi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisi informasi yang diparoleh PPATK bedasarkan undang-undang yang berlaku.

3

- Pelapor bisa orang-perorang, kelompok dan instansi.

b. Merekomendasikan pada penegak hukum.

Menurut pasal 26 g UU nomor 25 tahun 2003 PPATK wajib melaporkan hasil analisis pada kepolisian dan kejaksaan.

- Menurut pasal 26 h UU nomor 25 tahun 2003 PPATK wajib memberikan laporan pada Presiden setiap, DPR, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan setiap 6 bulan sekali.

Kemudian setelah undang-undang TPPU diubah menjadi Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 maka tugas PPATK sebagaimana diatur didalam pasal 39 Undang-undang nomor 39 Tahun 2010 adalah:

- PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.

Didalam pasal 40 PPATK itu memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dand. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang

berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Dapat dikatakan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur didalam pasal 3 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembuntikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Terdapat tahap-tahap pidana pencucian uang, diantaranya sebagai berikut;

a. Menempatkan uang dibank. (placeman)

Seseorang menyimpan uangnya dibank dari hasil kejahatannya agar aman, Sebab amat berbahaya jika uang tersebut disimpan dirumah atau disimpan ditempat yang tidak jelas.

b. Dipindah-pindah atau dilapis-lapis. (levering).

Uang tersebut dipindah-pindah dari bank satu ke bank yang lain lalu dipisah-pisah menjadi jumlah kecil. Seumpama seseorang dari hasil kejahatannya memperoleh uang Rp

4

1.000.000.000,00 (satu miliar) lalu dipecah-pecah menjadi Rp 2.00.000.000,00 (dua ratus juta) pada lima bank Yang berbeda.

c. Menyatukan uang. (integration).

Uang uang yang dipisahkan tadi dikumpulkan kembali dan jadilah uang tersebut seolah-olah menjadi halal.

Dalam kasus yang sebagaimana dijelaskan, telah jelas bahwa perbuatan pelaku tersebut masuk kedalam ranah tindak pidana pencucian uang yang salah satu unsur dari tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan (transaksi keuangan atau financial dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal). Jadi tindakan para pelaku tersebut sudah dikatakan tindak pidana pencucian uang karena hasil dari penipuan yang mereka para pelaku lakukan adalah menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang mereka peroleh dari penipuan (ilegal) dan mereka jadikan sebuah harta yang legal dengan menarik uang tersebut dari rekening yang telah mereka buat sebagai bahan penipuannya. Dari uang hasil penipuan tersebut, digunakan untuk membeli keperluan mereka sudah jelas itu adalah pencucian uang.

Dalam kasus yang dibahas ini, para pelaku dapat dikenakan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Bahwa Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada penipuan kasus ini mengapa dikaitkan oleh pencucian uang karena ini adalah sebuah kasus penipuan yang berkaitan dengan sebuah pentransferan kebank dengan nomor rekening yang disiapkan, dan bisa juga pula setelah selesai melaksanakan penipuan tersebut para pelaku memindahkan uang tersebut ke rekening miliknya sendiri untuk menghilangkan jejak uang tersebut barulah uang tersebut para pelaku gunakan untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mendapatkan harta kekayaan dalam memperkaya diri.

2.2 Penipuan sebagai modus Tindak Pidana Pencucian Uang

Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

5

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);

- Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

- Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

- Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

- Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah:

- Sifat melanggar hukum atau weder rech telicjkheid;

- Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Penipuan

Penipuan itu terdapat unsur – unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapus piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur – unsur subjektif yang meliputi maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Pasal – pasal penipuan antara lain :

Pasal 3786

Perbuatan :

• Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang.

• Memakai nama palsu atau keadaan palsu.

• Menggerakkan orang untuk memberikan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.

• Melakukan akal dan tipu muslihat atau perkataan-perkataan bohong atau membujuk orang lain atau perbuatan curang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Hukuman :

Hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.

Bahwa para tersangka dengan inisial AA, AM, RA, AR telah melakukan tipu muslihat, berkata bohong , membujuk dengan melakukan perbuatan dengan cara menjadi perjabat negara dengan memalsukan kartu identitas dan KK, namun tersangka tetap dan terus menjalankan aksi itu untuk mendapatkan suatu keuntungan. Dan terdakwa membuat rekening dengan identitas palsu a/n Siti Aisah, dan yang satunya a/n Nona Samanta agar perbuatannya semakin lancar.

Secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di atur dalam UU.

Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 2 UU RI No. 8 Tahun 2010)

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

a. korupsi;

b. penyuapan;

c. narkotika;

d. psikotropika;

e. penyelundupan tenaga kerja;

f. penyelundupan migran;

g. di bidang perbankan;

h. di bidang pasar modal;

i. di bidang perasuransian;

j. kepabeanan;

k. cukai; 7

l. perdagangan orang;

m. perdagangan senjata gelap;

n. terorisme;

o. penculikan;

p. pencurian;

q. penggelapan;

r. penipuan;

s. pemalsuan uang;

t. perjudian;

u. prostitusi;

v. di bidang perpajakan;

w. di bidang kehutanan;

x. di bidang lingkungan hidup;

y. di bidang kelautan dan perikanan; atau

z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa Tersangka telah memenuhi salah satu unsur tindak pidana pencucian uang, pasal 2 ayat (1) butir (r) . Hasil dari penipuan dalam modus menjadi pejabat negara, digunakan untuk membeli narkoba dan kebutuhan lainnya yang merugikan para korban atau pihak yang tertipu oleh perbuatan tersangka.

BAB III

PENUTUP8

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan isi didalam pembahasan analisa kasus penipuan pencucian uang yang sebagai tersangka dengan inisial AA, AM, RA, AR maka dapat disimpulkan :

- Bahwa Tersangka telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal adalah penipuan yang menggunakan tipu muslihat sebagai pejabat negara dan memalsukan identitas dan berkata bohong dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain ini adalah sebuah tindak pidana.

- Bahwa tersangka dapat dikenakan pasal 378 KUHPidana ditambah dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

9