Mak-6 - Standar Nasional Indonesia Tentang Tata Cara Perhi

5/7/2018 Mak-6 - Standar Nasional Indonesia Tentang Tata Cara Perhi - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/mak-6-standar-nasional-indonesia-tentang-tata-cara-perhi-559abd8e99117 1/11

SNI tentang Tata Cara Perhitungan Harga Satuan(Dr. –Ing. Andreas Wibowo)

STANDAR NASIONAL INDONESIA TENTANG TATA CARA PERHITUNGANHARGA SATUAN: APLIKASI DAN PERMASALAHANNYA

Dr.-Ing. Andreas Wibowo

Peneliti Utama (LIPI) bidang Manajemen KonstruksiPusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan UmumJalan Panyawungan Cileunyi Wetan 40393 Kabupaten Bandung

Tel. 022-7798393, Fax. 022-7798392E-mail: [email protected]; [email protected]

Diajukan: 30 Juli 2009, Diterima: 4 September 2009

Abstrak

Analisa harga satuan diperlukan untuk mengestimasi biaya langsung proyek konstruksi. Dalam praktik analisaBurgerlijke Openbare Werken (BOW) yang dipublikasikan lebih dari 80 tahun yang lalu masih digunakan meski

banyak perkembangan metoda dan teknologi konstruksi selama kurun waktu tersebut. Untuk mengakomodasiperkembangan yang ada dikeluarkan Standar Nasional Indonesia tentang Analisa Biaya Konstruksi (SNI DTABK). Tulisan ini mendiskusikan berbagai hal terkait dengan penerapan SNI DT ABK, termasuk segalapermasalahan yang paling relevan saat ini. Hasil survei persepsi terhadap pengguna dan penyedia jasamemperlihatkan bahwa dari aspek kewajaran, kelengkapan item pekerjaan, dan keunggulan dibandingkananalisa BOW rata-rata respoden memberikan penilaian yang cukup baik, antara rating 3 dan 4 dari skalamaksimum 5. Antara pandangan pengguna dan penyedia jasa tidak terjadi perbedaan secara statistik. Faktor persetujuan SNI DT ABK diwajibkan yang paling sering dipilih responden adalah bahwa keberadaannya dapatmembantu pengguna jasa menyusun harga perkiraan sendiri dan membuat nilai proyek dapat lebihdipertanggungjawabkan. Sementara itu faktor penolakan SNI DT ABK diwajibkan terletak pada tidakterakomodasinya karakteristik lokal dan indeks yang dianggap terlalu memberatkan kontraktor. Beberaparekomendasi juga disajikan dalam tulisan ini, termasuk penambahan item pekerjaan baru, keberadaan escape clause dan redefinisi posisi SNI DT ABK.

Kata kunci: biaya langsung, estimasi, SNI DT ABK, analisa BOW, kewajaran, uji beda

Abstract

Indonesian National Standard Procedure for Calculation of Unit Price: Applications and Problem

Unit price analysis is required for estimating construction direct costs. In practice, the Burgerlijke Openbare Werken (BOW) analysis which was published more than 80 years ago remains applicable despite many well- advanced construction methods and technologies introduced during the period. To cope with the widespread developments, the National Indonesian Standard on the Construction Cost Analysis (referred to as SNI DT ABK)is released. The present paper discusses a sort of issues associated with the application of the SNI DT ABK,including the most relevant problems to encounter. The survey results on the owners and construction contractors reveal that the respondents on average fairly rated between 3 and 4 of the highest score 5 in terms of fairness,completeness of work items described and the advantage of SNI DT ABK over the traditional BOW. No statistical difference between the two different groups of respondents is observed. On the context of the discourse of whether or not the SNI DT ABK should be obligatory, the most cited agreement factors supporting the compulsion include assisting the owner to prepare owner’s estimate and enhancing the accountability of the project value estimate. On another front, the most popular disagreement factors are that of local characteristics not accommodated and too tight and unfavorable indexes for construction contractors. A number of recommendations are also presented in the paper, including the introduction of new work items, the existence requirement of escape clause and redefinition of the SNI DT ABK.

Keywords : direct cost, estimation, SNI DT ABK, BOW analysis, fairness, t-test

1. PENDAHULUAN

Estimasi biaya merupakan salah satu tahapanpaling penting dalam manajemen proyekkonstruksi. Karenanya kualitas manajemen

proyek sangat ditentukan oleh tingkat akurasiestimasi biaya konstruksi (Adeli dan Wu, 1998).Berhasil atau tidaknya sebuah proyek konstruksisangat tergantung pada keakurasian estimasiyang dilakukan sepanjang proyek mulai darikonseptual sampai estimasi kelayakan dan




estimasi detail atau bid estimates (Ahuja et al.,1992). Estimasi awal menjadi hal yang kritisdalam proses pengambilan keputusan untukproyek-proyek konstruksi (Trost dan Oberlender,2002), terutama untuk menentukan apakah

proyek akan berlanjut terus atau tidak (Harrison,1985). Estimasi yang tidak akurat tidak hanyamengakibatkan hilangnya kesempatan, jugamenyebabkan upaya pengembangan yangterbuang percuma dan hasil yang lebih rendahdari yang diharapkan (Oberlender dan Trost,2001).

Tingkat akurasi estimasi merupakan fungsidari ketersediaan data dan informasi yangtergantung pada waktu (time-dependent ). Padatahapan penawaran (bidding ) informasi yangtersedia digunakan oleh calon penyedia jasauntuk menyusun proposal penawarannya. Saatinilah estimasi dinyatakan definitif (Ahuja et al.,

1992). Salah satu komponen biaya yang harusdiestimasi adalah biaya langsung (direct cost).Biaya langsung adalah biaya yang dapatdiatributkan pada satu jenis kegiatan (task) padapekerjaan konstruksi (US Army Corps of Engineers, 2005). Termasuk di dalamnya adalahbiaya upah, material, dan peralatan. Bagikontraktor utama (main contractor) subkontraktor bisa dikategorikan sebagai biaya langsung.Menggunakan gambar dan spesifikasi teknisyang tersedia, kontraktor menyusun daftar kuantitas (bill of quantities) item-item pekerjaan(work packages) yang bila dikalikan denganharga satuan (unit price) menghasilkan biaya

pekerjaan.Dalam penyusunan harga satuan

diperlukan suatu analisa yang biasa disebutanalisa harga satuan. Di dalamnya tercantuminformasi indeks-indeks upah, material danperalatan yang dibutuhkan sebagai input untukmenyelesaikan satu paket pekerjaan per satuanvolume pekerjaan. Satuan output yang biasadigunakan adalah m’, m

2, m

3, kg, unit,

tergantung pada jenis pekerjaannya. Untuk inputupah, satuan yang kerap dipakai adalah OJ(orang-jam) atau OH (orang-hari) sementarauntuk material biasanya disesuaikan dengansatuan outputnya. Untuk peralatan, khususnya

peralatan tangan (handtools) harus dibedakandengan plant yang sifatnya fixed biasadinyatakan dalam unit lumpsum.

Di Indonesia, praktisi telah terbiasamemanfaatkan analisa harga satuan BurgerlijkeOpenbare Werken atau biasa disingkat analisaBOW. Analisa BOW ini diterbitkan pada bulanFebruasi 1921 (Badan Standarisasi Nasional,2002). Karena selama lebih dari 80 tahunteknologi konstruksi telah banyak berkembangmaka dirasakan perlu adanya suatu analisaharga satuan yang baru yang lebih

mengakomodasi perkembangan yang ada.Sehubungan dengan hal tersebut PusatPenelitian dan Pengembangan Permukimansejak akhir tahun 1980an telah melakukanserangkaian riset tentang analisa harga satuan

pada beberapa paket pekerjaan. Hasilnyadijadikan Standar Nasional Indonesia (SNI)dengan penomoran dan tahun penerbitan yangberbeda untuk masing-masing pekerjaan. Satuset SNI ini kemudian lebih populer disebutsebagai SNI ABK (Analisa Biaya Konstruksi).

Dalam perkembangannya SNI ABK initidak hanya berfungsi sebagai informasipenyusunan estimasi harga namun juga sebagaiinstrumentasi pemeriksaan kewajaran harga olehinstansi terkait dalam pengadaan jasa konstruksiyang diatur Keppres No. 80 tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah. Aplikasi ganda SNI ini menimbulkan

sejumlah persoalan karena berbagai sebab; diantaranya ketidaksinkronan dasar yangdigunakan pengguna jasa dan pemeriksa,ketidaktersediaan material lokal dalam SNI,perbedaan karakteristik pekerja, perbedaanindeks yang cukup signifikan, ketidaksamaanmetoda kerja yang digunakan, dan lain-lain.Tulisan ini mencoba mendiskusikan berbagai halterkait dengan aplikasi SNI ABK ini di lapanganberdasarkan hasil survei persepsi terhadappengguna dan penyedia jasa. Diharapkan tulisanini dapat memberikan masukan bagi parapemangku kepentingan untuk memperhatikanbeberapa permasalahan untuk dijadikan dasar

perbaikan SNI ABK ke depannya.

2. STANDAR NASIONAL INDONESIATENTANG ANALISA BIAYAKONSTRUKSI

Sekumpulan hasil riset yang dilakukan olehPuslitbang Permukiman dijadikan dasar penyusunan SNI yang diterbitkan antara tahun1994 dan 2002, sebagaimana disajikan dalamTabel 1. Selanjutnya pada tahun 2007dilaksanakan revisi dan penambahan jumlahpekerjaan yang di-SNI-kan dengan penomoran

semuanya menggunakan notasi DT atauDokumen Teknis (selanjutnya disebut SNI DTABK). Tabel 2 menyajikan daftar SNI edisi revisi2007 berikut dengan nomor dan keterangannya.Berbeda dengan standar yang ditetapkan melaluikonsensus, dokument teknis merupakanRancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)tahap empat yang tidak mencapai konsensusuntuk ditetapkan menjadi SNI tetapi disahkanoleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) atasusulan panitia teknis terkait dan dapat digunakansebagai acuan atau referensi untuk pihak-pihak




yang berkepentingan (Badan StandarisasiNasional, 2007).

Kesembilan SNI DT ABK mencakup 28ruang lingkup dan 232 item pekerjaan.Dibandingkan SNI ABK pendahulunya ada

sejumlah perbaikan yang dilakukan, termasukperubahan ruang lingkup, konsistensi indeks,perubahan waste dan loss untuk indeks materialdari 15 sampai 20% menjadi 5 sampai 20% danpenggunaan notasi baku yang biasa digunakanseperti notasi f c‘ meski tetap, untuk kemudahan,diberikan notasi pendamping K untukmenyatakan kuat tekan beton. Saat tulisan inidisusun masih ada lima dokumen lagi yang akanditinjau kembali.

Pertanyaan yang kerapkali diajukanpengguna jasa dalam mengaplikasikan SNI DTABK salah satunya adalah apakah indeks yangada sudah memasukkan komponen profit danbiaya overhead. SNI DT ABK hanya

memperhitungkan biaya langsung yang terdiridari upah dan material dan tidak memasukkanbiaya-biaya tidak langsung seperti overhead danmark-up (kontingensi dan profit). Alat-alat tangan(handtools ) tidak dimasukkan sebagai salah satukomponen harga satuan dengan argumentasibahwa indeks setelah memperhitungkandepresiasi sangat kecil sehingga diabaikan.

Tabel 1 Daftar Kumpulan SNI ABK (1994-2002)

Judul SNI Nomor SNI Keterangan

Tata Cara Perhitungan HargaSatuan Pekerjaan Penutup Langit-Langit untuk Bangunan danGedung

SNI 03-3435-1994 Tata cara ini bertujuan untukmemperoleh keseragaman dasar perhitungan harga satuanpekerjaan penutup langit-langit

Tata Cara Perhitungan HargaSatuan Pekerjaan Atap untukBangunan dan Gedung

SNI 03-3436-1994 Tata cara ini bertujuan untukmemperoleh keseragaman dasar perhitungan harga satuanpekerjaan atap

Tata Cara Perhitungan HargaSatuan Pekerjaan Tanah

SNI 03-2835-2002 Tata cara ini menetapkan indeksbahan bangunan dan tenaga kerjayang dibutuhkan untuk tiap satuanpekerjaan tanah

Tata Cara Perhitungan HargaSatuan Pekerjaan Fondasi BatuBelah untuk Bangunan Sederhana

SNI 03-2836-2002 Tata cara ini menetapkan indeksbahan bangunan dan tenaga kerjayang dibutuhkan untuk tiap satuan

pekerjaan fondasiAnalisa Biaya Konstruksi PekerjaanLangit-Langit pada BangunanGedung dan Perumahan

SNI 03-2839-2002 Tata cara ini menetapkan indeksbahan bangunan dan tenaga kerjayang dibutuhkan untuk tiap satuanpekerjaan langit-langit

Analisa Biaya Konstruksi PekerjaanPlesteran pada Bangunan Gedungdan Perumahan

SNI 03-2837-2002 Tata cara ini menetapkan indeksbahan bangunan dan tenaga kerjayang dibutuhkan untuk tiap satuanpekerjaan plesteran

Tata Cara Perhitungan HargaSatuan Pekerjaan Kayu untukBangunan Gedung

SNI 03-3434-2002 Tata cara ini menetapkan indeksbahan bangunan dan tenaga kerjayang dibutuhkan untuk tiap satuanpekerjaan kayu

Tata Cara Perhitungan HargaSatuan Pekerjaan Dinding untukBangunan Gedung

SNI 03-6879-2002 Tata cara ini menetapkan indeksbahan bangunan dan tenaga kerjayang dibutuhkan untuk tiap satuanpekerjaan dinding

Tabel 2 Daftar Kumpulan SNI ABK Edisi Revisi 2007




Judul SNI Nomor SNI Keterangan

Tata Cara Perhitungan HargaSatuan Pekerjaan Tanah

SNI DT 91-0006-2007 Sebagai revisi SNI 03-2835-2002

Tata Cara Perhitungan HargaSatuan Pekerjaan Fondasi BatuBelah untuk Bangunan Sederhana


Tata Cara Perhitungan HargaSatuan Pekerjaan Beton untukKonstruksi Bangunan danPerumahan

SNI DT 91-0008-2007 Tata cara ini menetapkan indeksbahan bangunan dan tenaga kerjayang dibutuhkan untuk tiap satuanpekerjaan beton

Tata Cara Perhitungan HargaSatuan Pekerjaan Dinding untukKonstruksi Bangunan Gedung danPerumahan


Tata Cara Perhitungan HargaSatuan Pekerjaan Plesteran untukKonstruksi Bangunan danPerumahan


Tata Cara Perhitungan HargaSatuan Pekerjaan Kayu untuk

Konstruksi Bangunan Gedung danPerumahan


Tata Cara Perhitungan HargaSatuan Pekerjaan Penutup Lantaidan Dinding untuk KonstruksiBangunan Gedung dan Perumahan

SNI DT 91-0012-2007 Tata cara ini menetapkan indeksbahan bangunan dan tenaga kerjayang dibutuhkan untuk tiap satuanpekerjaan penutup lantai dandinding

Tata Cara Perhitungan HargaSatuan Pekerjaan Langit-Langituntuk Konstruksi BangunanGedung dan Perumahan


Tata Cara Perhitungan HargaSatuan Pekerjaan Besi danAluminium untuk KonstruksiBangunan Gedung dan Perumahan

SNI DT 91-0014-2007 Tata cara ini menetapkan indeksbahan bangunan dan tenaga kerjayang dibutuhkan untuk tiap satuanpekerjaan besi dan aluminium

Peralatan besar mekanis (mechanical heavy equipments ) juga tidak diperhitungkandalam SNI DT ABK. Hal yang patut diingatadalah ada sejumlah peralatan yang digunakanuntuk banyak kegunaan (multipurpose ) sepertitower crane . Tower crane sebagai alat angkutvertikal digunakan untuk banyak item pekerjaansehingga tidak memenuhi kriteria untukdikategorikan sebagai biaya langsung. Dalampraktik biaya pengoperasian dan sewa tower crane biasa dimasukkan ke dalam kelompokbiaya project (atau site-office ) overhead , untukmembedakannya dengan head-office overhead .Dalam beberapa kasus benang merah antarabiaya langsung dan tidak langsung memangterkadang tidak jelas, tergantung padakonteksnya. Mobile crane , misalnya, bisadikategorikan sebagai komponen biayalangsung, contoh untuk ereksi beton pracetak,tetapi juga bisa sebagai biaya tidak langsung bilasifatnya mendukung lebih dari satu itempekerjaan.

Isu lain yang sebenarnya lebih sensitif adalah fungsi ganda SNI DT ABK sebagaimanatelah disinggung sebelumnya. Permasalahan di

lapangan memperlihatkan tidak jarangpemeriksa dari instansi terkait dan pengguna

jasa pada proyek-proyek pemerintahmenggunakan dasar yang tidak sama untukpemeriksaan kewajaran harga yang, anehnya,terkadang dilakukan setelah proyek secara fisikdinyatakan selesai dan bukannya selamapengadaan penyedia jasa. Terkadang pengguna

jasa masih tetap menggunakan analisa BOWsementara instansi pemeriksa menggunakanSNI DT ABK. Masalah muncul saat indeks yangada secara signifikan berbeda yangberkonsekuensi ada potensi kerugian baginegara.

Penyedia jasa pun terkadang mengajukankeberatannya atas penggunaan SNI DT ABKdengan argumentasi indeks yang ada lebihrendah dibandingkan dengan apa yangtercantum dalam analisa BOW. Indeks yanglebih rendah mengakibatkan profit yangdiharapkan menjadi terkikis. Isu ini sebenarnyamuncul bila pengguna jasa menetapkan profitsebagai suatu yang tetap (fixed ), biasanyadiambil 10% meski besaran 10% ini tidak jelasargumentasinya. Sementara itu Keppres No.




80/2003 sendiri tidak mengatur besaran profitharus ditetapkan seragam. Dalam penyusunanharga perkiraan sendiri, pengguna jasa wajibmemperhitungkan profit yang wajar tetapi tidakdijelaskan berapa profit yang wajar. Sebenarnya

wajar atau tidaknya profit tergantung pada nilaiproyek, tingkat kesulitan, tingkat risiko,komponen subkontraktor, dan lain-lain. Bahkan,profit yang seragam sangat tidak dianjurkan. (USArmy Corps of Engineers, 2005). Sebuah studitentang menentukan interval profit yang wajar dapat dibaca di Wibowo dan Wuryanti (2008).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mendapatkan pandangan tentang aplikasiSNI DT ABK, penulis melakukan pengumpulandata melalui pendistribusian kuesioner kepada

pengguna dan penyedia jasa dengan teknikpurposive sampling . Data calon respondenberasal dari penyedia jasa diperoleh daridatabase Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi Nasional (LPJKN) di Jakarta danBandung. Hanya perusahaan yang berada diatas gred 4 yang diseleksi menjadi calonresponden. Sementara itu sebagian besar datapengguna jasa diperoleh dari data satuan kerja(satker) yang tercantum dalam situs DepartemenPekerjaan Umum. Survei dilaksanakan selamakurang lebih dua bulan, antara bulan November dan Desember 2008. Untuk memudahkanresponden dalam setiap set kuesioner disertai

amplop balasan dengan alamat kirim tertera diatasnya. Sebanyak 73 kuesioner yang telah diisidikembalikan, merefleksikan response rate sebesar 20%.

Kuesioner dibagi menjadi dua bagian.Bagian I berisi data dan informasi respondenyang opsional; artinya responden dapat mengisiatau tidak informasi opsional ini. Bagian keduaberisi daftar pertanyaan terkait dengan maksuddan tujuan penelitian. Pada bagian II ini adascreening item yaitu pertanyaan tentang apakah

responden sudah mengetahui adanya SNI DTABK ini. Bila tidak, pertanyaan berhenti sampaidi situ dan responden tidak diperkenankanmenjawab pertanyaan selanjutnya dan kalaupuntoh ada responden yang melakukan maka

jawaban yang ada akan diabaikan. Opiniresponden dinyatakan dalam dua bentuk data.Bentuk pertama sifatnya ordinal menggunakanSkala Likert (1=sangat tidak wajar, 5=sangatwajar) dan bentuk kedua kategorikal untukmengetahui faktor persetujuan dan penolakanbila SNI DT ABK diwajibkan. Pada bentuk keduaini responden dipersilakan memilih satu ataulebih jawaban yang tersedia atau jugamemberikan pendapatnya sendiri bila tidak adadalam daftar yang ada. Contoh kuesioner dapatdilihat pada Lampiran 1.

Demografi Responden

Gambar 1 dan 2 memperlihatkan distribusiresponden menurut pengalaman kerja di sektor konstruksi dan jabatan responden dalaminstansi. Sebagaimana terlihat, lebih dari 50%responden memiliki pengalaman kerja 10 tahunatau lebih dan hanya 14% yang berpengalamankurang dari lima tahun. Dari sisi posisi, lebih dari60% responden menduduki jabatan manajerialbaik sebagai kepala dinas/direktur maupunkepala bagian/kepala subdinas/manajer. Dengandistribusi responden yang demikian tentunyamenambah validitas jawaban yang diberikan.Tabel 3 memperlihatkan tabulasi silangkepemilikan dan tipe organisasi responden. Bilapemilik dikategorikan sebagai pengguna jasa,sebesar 41 responden (58%) berasal darikelompok ini dan sisanya sebagai penyedia

jasa. Di sini jumlah data berbeda dengan jumlahkuesioner yang masuk karena dua respondentidak bersedia memberikan data dan informasipersonal pada bagian pertama. Dari 39, 36pemilik (92%) adalah dari instansi pemerintah.

Gambar 1 Distribusi Responden menurutPengalaman Gambar 2 Distribusi Responden menurut Posisi

Tabel 3 Tabulasi Silang Kepemilikan dan Tipe Organisasi Responden




KepemilikanTipe

Pemerintah Swasta BUMN BUMDTotal

Pemilik 36 5 0 0 41

Konsultan teknis 0 1 0 0 1

Kontraktor pelaksana 0 23 2 1 26

Lainnya 3 0 0 0 3

Total 39 29 2 1 71

4. ANALISIS DATA DAN DISKUSI

Tabel 4 menyajikan tabulasi silang dasar perhitungan biaya konstruksi menurut tiperesponden. Dari keseluruhan 67 respon sahih,hanya sekitar 21% yang menggunakan SNI DTABK secara eksklusif. Sebagian besar responden (58%) menyatakan bahwa mereka

menggunakan kombinasi SNI DT ABK, BOW,dan perhitungan sendiri, meksi tidak harusketiganya. Penggunaan kombinasi dasar perhitungan mudah dijelaskan yaitu bahwa item-item pekerjaan yang ada dapat salingmelengkapi sebagaimana dijelaskan lebih detilpada bagian selanjutnya. Yang menarik adalahsetelah sekian lama SNI DT ABK dipublikasikan,toh masih ada pengguna jasa (4) yang masih

tetap menggunakan analisa BOW secaraeksklusif.

Terkait dengan pertanyaan tentang tingkatkewajaran indeks-indeks yang tercantum dalamSNI DT ABK, Gambar 3 memperlihatkansebaran opini responden menurut tiperesponden. Hal yang menarik adalah tidak adasatu orang responden pun yang menyatakanbahwa indeks yang ada sangat tidak wajar.

Sebagian besar responden sepakat memberikanrating 3 dan 4 untuk indeks-indeks SNI DT ABK.Tabel 5 menyajikan hasil analisis statistiksederhana. Sebagaimana terlihat, nilai rata-ratauntuk kewajaran SNI DT ABK adalah 3,66 untukresponden pengguna jasa dan 3,34 untukpenyedia jasa.

Tabel 4 Dasar Perhitungan Harga Menurut Tipe Responden

Tipe Responden TotalDasar Perhitungan

HargaPengguna

JasaPenyedia

Jasa

BOW 4 0 4 (6%)

SNI 12 2 14 (21%)

Perhitungan Sendiri 2 8 10 (15%)

Kombinasi 19 20 39 (58%)

Total 37 30 67

Sementara itu sebaran tingkatkelengkapan item-item pekerjaan yangtercantum dalam SNI DT ABK menurutresponden disajikan dalam Gambar 4. Dari 65opini yang sahih, ada 10 responden (4 penyedia

jasa dan 6 pengguna jasa) menyatakan SNI DTABK tidak lengkap namun sebagian besar responden (48) sepakat menyatakan cukuplengkap dan lengkap. Tabel 4 memperlihatkannilai rata-rata dari responden pengguna jasa danpenyedia jasa masing-masing adalah 3,22 dan3,31 untuk kelengkapan SNI DT ABK.

Selanjutnya isu tentang apakah SNI DTABK lebih baik ketimbang analisa BOW yangditerbitkan lebih dari 80 tahun yang lalu terjawabmelalui hasil survei yang dijabarkan dalamGambar 5. Dari 64 opini yang sahih, ada 7

responden yang menyatakan ketidaksetujuanSNI DT ABK lebih baik. Sekitar 80% respondencukup setuju dan setuju SNI DT ABK lebih baikdibandingkan BOW. Tingkat persetujuan rata-rata untuk pengguna dan penyedia jasa masing-masing adalah 3,53 dan 3,29.




Gambar 3 Distribusi Respon Responden tentang Kewajaran SNI DT ABK

Gambar 4 Distribusi Respon Responden tentang Kelengkapan SNI DT ABK

Gambar 5 Distribusi Respon Responden tentang Perbandingan antara SNI DT ABK dan BOW

Tabel 5 Statistik Opini Responden

Isu Tipe Responden N MeanStd.

DeviationPengguna Jasa 35 3,66 0,80Kewajaran

Penyedia Jasa 29 3,34 0,90

Pengguna Jasa 36 3,22 0,96Kelengkapan


Pengguna Jasa 36 3,53 1,00Lebih_baik





Meski nilai rata-rata untuk pengguna jasadan penyedia jasa berbeda namun perbedaanini masih perlu diinvestigasi secara statistiksignifikan pada tingkat kepercayaan yangditetapkan. Untuk keperluan itu dilakukan ujibeda t -test yang rumusannya dapat dilihatsebagai berikut (Devore, 1987).

H 0: μ1=μ2 (1)

H a: μ1≠μ2 (2)

t statistik: 2

1 1

i

p

Z Z t

sm n

-=

+

(3)

Daerah penolakan:

2, 2m nt t a + -³ atau 2,2 −+−≤ nmt t

α

Tabel 6 memperlihatkan hasil uji beda t .Bila tingkat kepercayaan diambil pada p =0,05,nilai statistik t memperlihatkan bahwa

perbedaan yang ada ternyata secara statistiktidak signifikan karena nilai probabilitas lebihbesar daripada yang ditetapkan. Dengan katalain, terjadi persetujuan (agreement ) atas opiniresponden pengguna dan penyedia jasa (H 0 diterima). Tabel 6 juga menyajikan bahwa nilaistatistik F memperlihatkan asumsi bahwavarian sama untuk kedua kelompok respondendapat diterima secara statistik. Tabel 6 Hasil UjiBeda t

Levene’s Test forEquality ofVariances t-test for Equality of MeansIsu

F Sig. T df Sig. (2-tailed)Equal variancesassumed

0,609 0,438 1,469 62 0,147Kewajaran

Equal variancesnot assumed

1,454 56,836 0,152

Equal variancesassumed

0,356 0,553 -0,395 63 0,694Kelengkapan


-0,402 62,868 0,689

Equal variancesassumed

3,506 0,066 1,084 62 0,283Lebih_Baik


1,130 61,594 0,263

Kewajiban Mengaplikasikan SNI DT ABK

Saat ini berkembang wacana apakah SNI DTABK wajib untuk diikuti. Berbeda denganstandar-standar lain yang lebih menyangkutmutu pekerjaan yang baku, SNI DT ABK terkaitdengan estimasi biaya yang lebih bernuansa„seni“ ketimbang „sains “. Bagian terakhir surveiadalah menginvestigasi faktor-faktor untukmendukung persetujuan (atau ketidaksetujuan)SNI DT ABK diwajibkan digunakan. Penulismengidentifikasi 9 dan 12 faktor persetujuan danpenolakan dengan masing-masing kode,sebagaimana terlihat pada Tabel 7.

Gambar 6 dan 7 masing-masingmenyajikan sebaran respon responden untukpersetujuan dan penolakan yang teridentifikasi.Untuk kelompok pertama, dua faktor yangmenempati peringkat tertinggi –masing-masingdipilih oleh 40 responden– adalah keberadaanSNI DT ABK sangat membantu pengguna jasadalam menyusun harga perkiraan sendiri dansecara legalitas nilai proyek dapatdipertanggungjawabkan. Sementara itu

peringkat terendah, hanya dipilih oleh limaresponden, adalah keberadaan SNI DT ABKdapat mengurangi tingkat kompetisi. Hal yangmenarik dapat ditarik dari faktor X8 yaitu SNI DTABK menghasilkan harga yang lebih hemat. Bila15 responden pengguna jasa memilih faktor inimaka hanya ada 3 responden penyedia jasayang sepakat dengan hal ini. Ini terkonfirmasioleh pernyataan sebelumnya bahwa SNI DTABK dianggap lebih ketat dibandingkan analisaBOW.

Dari 12 faktor penolakan SNI DT ABKdiwajibkan, peringkat pertama diduduki oleh

faktor bahwa SNI DT ABK tidak mengakomodasikarakteristik lokal (produktivitas, etos kerja,upah) sementara faktor ini jelas berpengaruhpada biaya konstruksi. Isu ini seringkalididiskusikan tetapi belum mendapatkankonsensus untuk penyelesaiannya. Contoh,disparitas produktivitas pekerja. Banyak pihakyang meyakini produktivitas pekerja di suatudaerah lebih tinggi dibandingkan daerah yanglain. Di lain pihak, koefisien yang ada dalam SNIDT ABK adalah tunggal. Pertanyaannya adalah




apakah angka-angka yang ada sudah cukupmerepresentasikan disparitas yang terjadi.

Peringkat kedua dan ketiga ditempati olehfaktor bahwa koefisien yang ada terlalumemberatkan kontraktor dan jumlah jenismaterial yang terlingkup dalam SNI DT ABKsangat terbatas. Untuk alasan bahwa koefisien

terlalu memberatkan sebenarnya lebih banyakmuncul karena ketidakpahaman bahwa profitseharusnya tidak ditetapkan seragam.Sebagaimana sering didiskusikan, banyakmaterial konstruksi alternatif yang sekarang lebih

banyak diaplikasikan yang belum tercatumdalam SNI DT ABK. Contoh yang paling seringdigunakan adalah kerangka atap baja ringan danbahan pasangan dinding dari beton ringan.Untuk peringkat terbawah adalah metodologipengukurang yang tidak jelas dan mengurangiinsentif bagi kontraktor untuk melakukan

efisiensi; artinya bagi responden kedua faktor initidak terlalu penting dibandingkan faktor-faktor lainnya.Tabel 7 Alasan Persetujuan danPenolakan SNI DT ABK Diwajibkan

Kode Alasan Persetujuan Kode Alasan Penolakan

X1Memudahkan pengguna jasamempersiapkan HPS

Y1 Tidak mengakomodasi karakteristik lokal

X2Secara legalitas nilai proyek mudahdipertanggungjawabkan

Y2 Jumlah jenis material terbatas

X3Menghindari terjadinya praktik bantingharga

Y3 Variasi teknologi konstruksi terbatas

X4Kemudahan dalam melakukanevaluasi harga

Y4Tidak mengakomodasi kemajuan teknologikonstruksi

X5 Kewajaran harga lebih dapatdipertanggungjawabkan

Y5 Koefisien yang ada terlalu memberatkankontraktor

X6Memudahkan penyedia jasamenyusun harga penawaran

Y6 Berbeda dengan perhitungan sendiri

X7Institusi pemeriksa mempunyaikesamaan pandangan denganinstansi yang diperiksa

Y7 Ketidakwajaran koefisien

X8 Lebih hemat daripada BOW Y8 Ketidakkonsistenan koefisien

X9 Mengurangi tingkat kompetisi Y9Ketidakjelasan metoda konstruksi yangdigunakan

Y10 Metodologi pengukuran tidak jelas

Y11Mengurangi insentif bagi kontraktor untukmelakukan efisiensi

Y12 Mengurangi tingkat kompetisi

Gambar 6 Distribusi Respon Responden tentang Faktor Persetujuan SNI DT ABK Diwajibkan




Gambar 7 Distribusi Respon Responden tentang Faktor Penolakan SNI DT ABK Diwajibkan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tulisan ini mendiskusikan berbagai hal terkaitdengan penerapan SNI DT ABK, termasuk

segala permasalahan yang timbul. Surveipersepsi juga dilaksanakan untuk mendapatkanopini pengguna dan penyedia jasa tentang SNIDT ABK. Ditinjau dari kewajaran indeks yangada, sebagian besar sepakat bahwa indeks-indeks SNI DT ABK masuk dalam kategori wajar (cukup dan wajar) baik dari responden penggunamaupun penyedia jasa. Temuan yang sama jugaberlaku untuk aspek kelengkapan item-item yangtercantum dalam SNI DT ABK dan aspekkeunggulan SNI DT ABK dibandingkan dengananalisa BOW. Meski terjadi perbedaan rata-ratarating antara pengguna dan penyedia jasa hasiluji statistik t menyatakan perbedaan yang terjadi

tidak signifikan secara statistik.Dari beberapa faktor persetujuan yang

teridentifikasi untuk SNI DT ABK diwajibkan,responden lebih banyak memillih faktor bahwakeberadaan SNI DT ABK memudahkanpengguna jasa mempersiapkan harga perkiraansendiri dan faktor bahwa keberadaan SNI DTABK membuat nilai proyek mudahdipertanggungjawabkan. Ini bila diasosiasikandengan fungsi ganda SNI DT ABK yang tidaksaja digunakan sebagai alat bantu estimasiperkiraan harga melainkan juga untukinstrumentasi kewajaran. Terkait dengan faktor penolakan SNI DT ABK diwajibkan, faktor-faktor

yang paling sering dipilih oleh responden adalahbahwa SNI DT ABK tidak mengakomodasikarakteristik lokal dan bahwa koefisien yang adaterlalu memberatkan bagi kontraktor.

Berdasarkan hasil survei dan analisa datayang dilakukan ada beberapa saran yangdirekomendasikan. Pertama, masih banyakmaterial konstruksi alternatif yang semakinsering digunakan di lapangan seperti kerangkaatap baja ringan dan material dinding berbahanbeton ringan. Material-material ini perlu segera

diakomodasi. Kedua, mengingat banyaknyadisparitas yang terjadi di lapangan yang tidakcukup direpresentasikan oleh satu indeks, perludipertimbangkan secara mendalam untukperbaikan SNI ke depannya apakah escape

clause diperlukan yaitu angka-angka yang adabisa dikecualikan untuk tidak digunakan bila ujilaboratorium mendukung hal tersebut. Ini sangatrelevan dengan spesifikasi bahan; contoh,kekuatan karakteristik beton. Saat ini teknologibeton telah berkembang sangat pesat dan untukmencapai kuat tekan beton yang disyaratkanbanyak metoda tersedia. Pun, keberadaanbahan-bahan adiktif telah banyak dijual dipasaran.

Kontraktor memiliki sejumlah metoda danteknologi yang mungkin saja berbeda denganapa yang digunakan dalam SNI DT ABK meskihasilnya adalah sama yaitu memenuhi

persyaratan teknis. Namun jelas memenuhi atautidak harus didasarkan pada hasil ujilaboratorium yang teruji. Hal yang dikuatirkanadalah bila indeks-indeks yang ada dalam SNIDT ABK dijadikan satu-satunya dasar menghasilkan kuat tekan yang diinginkan yangtentunya berkonsekuensi terhadap persepsikewajaran harga. Jelas bila metoda yangdigunakan berbeda, indeks yang ada puntentunya tidak sama. Hal yang perlu dipahami,terutama oleh pengguna jasa, adalah perlupemahaman tentang jenis spesifikasi yangdiadopsi dalam rencana kerja dan persyaratan.Material and method specificiation adalah satu

dari sekian banyak spesifikasi yang ada. Masihada end-result specification, open specification,brand-name specification, descriptive specification, performance specification , dll.

Ketiga, perlu adanya kesamaanpandangan antara pengguna jasa dan instansipemeriksa terutama pada proyek-proyekpemerintah. SNI DT ABK disusun untukmembantu perkiraan harga sebuah proyekkonstruksi namun dalam perkembangannya juga




digunakan menjadi salah satu instrumentasi pemeriksaan kewajaran. Saat ini posisi SNIDT ABK perlu diredefinisikan kembali.

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini didasarkan pada hasil survei persepsi yang merupakan bagian dari kegiatan riset yang

didanai oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman melalui skema penelitian inovatif tahun anggaran 2008. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasiatas pendanaan yang diberikan. Namun segala kesalahan dan kekeliruan yang ada dalam tulisanini tetap menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya. Tulisan ini juga sepenuhnya pandanganpribadi penulis dan tidak harus merefleksikan pandangan dan kebijakan Pusat Penelitian danPengembangan Permukiman.

DAFTAR PUSTAKA

Adeli, H., and Wu, M. 1998. Regularization Neural Network for Construction Cost Estimation, J.Construction Engineering and Management, Vol. 124, No. 1, 18-24.

Ahuja, H.N. et al. 1992. Project Management: Techniques in Planning and Controlling

Construction Projects, 2

nd

. Ed., John Wiley&Sons, New York.Badan Standarisasi Nasional 2002. SNI 03-2835-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Harga

Satuan Pekerjaan Tanah, Jakarta.

Badan Standarisasi Nasional 2007. Pedoman Standarisasi Nasional 06:2007 tentang Tata CaraPenomoran Standar Nasional Indonesia dan Dokumen Teknis, Badan StandarisasiNasional, Jakarta.

Devore, J.L. 1987. Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, 2nd

. Ed., ThomasNelson Australia, Melbourne.

Harrison, F.L. 1985. Advanced Project Management, 2nd

. Ed., Gower Publishing, Hants.

Oberlender, G.D. and Trost, S.M. 2001. Predicting Accuracy of Early Cost Estimates Based onEstimate Quality, J. Construction Engineering and Management, Vol. 127, No.3, 173-182.

Trost, S.M. and Oberlender, G.D. 2002. Predicting Accuracy of Early Cost Estimates Using

Factor Analysis and Multivariate Regression, J. Construction Engineering andManagement, Vol. 129, No. 1, 198-204.

US Army Corps of Engineers. 2005. Unified Facilities Criteria (UFC) Construction Cost Estimates,Washington, D.C.

Wibowo, A. dan Wuryanti, W. 2008. Model Matematis Penentuan Interval Profit yang Wajar untukPelaksanaan Proyek Konstruksi, Jurnal Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, Vol. 15, No. 1,15-26

Documents

Mak-6 - Standar Nasional Indonesia Tentang Tata Cara Perhi