MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN

DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ETIKA KEDOKTERAN

humaryanto

Pendahuluan

ETIKA BERBEDA DENGAN HUKUM Bertujuan untuk kebaikan hidup pribadi Norma hukum bertujuan untuk

mendamaikan hidup bersama Kode etik sebagai code of profesion

conduct yang bersifat etika terapan

Pendahuluan Di dalam praktek kedokteran terdapat aspek etik dan

aspek hukum yang sangat luas, yang sering tumpang-tindih pada suatu issue tertentu, seperti pada informed consent, wajib simpan rahasia kedokteran, profesionalisme, dll. 

Bahkan di dalam praktek kedokteran, aspek etik seringkali tidak dapat dipisahkan dari aspek hukumnya, oleh karena banyaknya norma etik yang telah diangkat menjadi norma hukum, atau sebaliknya norma hukum yang mengandung nilai-nilai etika.

Pendahuluan

Dalam kenyataan pasien yang kecewa terhadap pelayanan dokter akan menghadapi gugatan

Masalah : Pelanggaran ini sulit dipilah-pilah apakah pelanggaran hukum atau pelanggaran etika atau bahkan hanya pelanggaran pribadi

Pendahuluan

Keadaan menjadi semakin sulit sejak para ahli hukum menganggap bahwa standar prosedur dan standar pelayanan medis dianggap sebagai domain hukum, padahal selama ini profesi menganggap bahwa memenuhi standar profesi adalah bagian dari sikap etis dan sikap profesional.

Dengan demikian pelanggaran standar profesi dapat dinilai sebagai pelanggaran etik dan juga sekaligus pelanggaran hukum.

Contoh pelanggaran etik yang sulit dibuktikan :

over utilisasi alat canggih kedokteran di RSUndertreatment/pengobatan ala kadarnyaPerpanjangan waktu rawat inap Futilisasi medik/kesia-siaan penyakit yang

sulit sembuh

Contoh pelanggaran etik yang sulit dibuktikan :

Pasien dumping/pemaksaan pasien pulangPemimpongan pasien tidak mampuPenolakan pasien kondisi terminalMenahan-nahan pasien, tidak segera merujukMengabaikan informed consentMengabaikan rekam medis

Contoh pelanggaran etik yang sulit dibuktikan :

Dikotomi atau spiliting/komisiTidak mengungkapkan medical errorMenghalalkan tindakan medis yang tidak

seharusnya (co:aborsi)Memperkokoh ketertutupan medis/kebebasan

otonomMemasang tarif tinggi

Etika pelayanan medis :

Hampir semua dokter yang diadukan pasiennya adalah dokter spesialis

Bekerja di RS Ada juga dokter umum yang kurang hati-2 Kebanyakan yang laris Dokter arogan kurang menjalin

komuniskasi

Pengadu merasa kurang dihormati hak-2nya Komplikasi penyakit dikira malpraktek Sebagian pengadu mengeluhkan mahalnya

tarif RS Pengadu meojokkan dokter dengan

mengadu lewat publik/surat kabar Tidak kurang mereka menggunakan jasa

pengacara

Sengketa medik dokter pasien meliputi …

Masalah kualitas pelayanan dan dugaan kesalahan

Medical iatrogenesis error in judgement

Dokter bermasalah dapat dikelompokkan

Kesalahan atau kecelakaan

Watak yang menyebalkan (annoying)

Perilaku tidak professional Dokter “cacat”

Pelanggaran serius

Berkaitan dengan kompetensi dan kemampuan

Mengabaikan tanggung jawab profesional Peresepan tak bertanggung jawab Perilaku sexual menyimpang Kecurangan akademik Pengiklanan diri

Pelanggaran Etik

suatu norma etik adalah norma yang apabila dilanggar “hanya” akan membawa akibat sanksi moral bagi pelanggarnya.

suatu pelanggaran etik profesi dapat dikenai sanksi disiplin profesi bentuk peringatan hingga ke bentuk yang lebih berat : kewajiban menjalani pendidikan / pelatihan tertentu (bila akibat kurang kompeten), pencabutan haknya berpraktik profesi.

Sanksi tersebut diberikan oleh MKEK setelah dalam rapat/sidangnya dibuktikan bahwa dokter tersebut melanggar etik (profesi) kedokteran.

RUANG LINGKUP ETIKA KEDOKTERAN Pertimbangan dan usulan pelaksanaan

etika kepada pengurus IDI setingkat Bimbingan dan pengawasan etika kepada

seluruh dokter

MKEK

Dalam hal seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran (tanpa melanggar norma hukum), maka ia akan dipanggil dan disidang oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI untuk dimintai pertanggung-jawaban (etik dan disiplin profesi)nya.

Persidangan MKEK bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme dan keluhuran profesi.

Persidangan MKEK Persidangan MKEK bersifat inkuisitorial khas

profesi, yaitu Majelis (ketua dan anggota) bersikap aktif melakukan pemeriksaan, tanpa adanya badan atau perorangan sebagai penuntut.

Persidangan MKEK secara formiel tidak menggunakan sistem pembuktian sebagaimana lazimnya di dalam hukum acara pidana ataupun perdata, namun demikian tetap berupaya melakukan pembuktian mendekati ketentuan-ketentuan pembuktian yang lazim

Wewenang MKEK :Dalam melakukan pemeriksaannya, Majelis berwenang memperoleh :Keterangan, baik lisan maupun tertulis (affidavit), langsung dari pihak-pihak terkait (pengadu, teradu, pihak lain yang terkait) dan peer-group / para ahli di bidangnya yang dibutuhkanDokumen yang terkait, seperti bukti kompetensi dalam bentuk berbagai ijasah/ brevet dan pengalaman, bukti keanggotaan profesi, bukti kewenangan berupa Surat Ijin Praktek Tenaga Medis, Perijinan rumah sakit tempat kejadian, bukti hubungan dokter dengan rumah sakit, hospital bylaws, SOP dan SPM setempat, rekam medis, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kasusnya.

Putusan MKEK

Putusan MKEK tidak ditujukan untuk kepentingan peradilan tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan, kecuali atas perintah pengadilan dalam bentuk permintaan keterangan ahli.

Salah seorang anggota MKEK dapat memberikan kesaksian ahli di pemeriksaan penyidik, kejaksaan ataupun di persidangan, menjelaskan tentang jalannya persidangan dan putusan MKEK. Sekali lagi, hakim pengadilan tidak terikat untuk sepaham dengan putusan MKEK

Eksekusi

Eksekusi Putusan MKEK Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus IDI Wilayah dan/atau Pengurus Cabang Perhimpunan Profesi yang bersangkutan.

Khusus untuk SIP, eksekusinya diserahkan kepada Dinas Kesehatan setempat. Apabila eksekusi telah dijalankan maka dokter teradu menerima keterangan telah menjalankan putusan

PENANGANAN SENGKETA MEDIK Identifikasi seluruh masalah keluhan utama

pasein Dokter teradu diminta untuk membuat

kronologi lengkap mengenai kasus itu Menganalisa secara ilmiah dengan

pertimbangan dari ahli terkait Lakukan konfrontasi dengan pengadu

upayakan damai

BILA SAMPAI PENGADILAN

Tidak jarang kasus sudah disidik polisi Dan dilimpahkan kejaksaan Terus sampai pengadilan IDI dalam hal ini MKEK akan diminmta

menjadi saksi ahli Keputusan di majelis hakim Vonis sesuai undang-2 yang berlaku

MAJELIS KEHOMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA Disingkat MKDI Lembaga yang yang berwenang untuk

menentukan ada dan tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menetapkan sanksi

Dibentuk ditingkat Pusat dan provinsi

UU PRADOK NO. 29 THN 2004

PASAL 55 AYAT (1)

MENEGAKKAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI DALAM

PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

HUKUMETIKA

DISIPLIN

NORMADALAM PRAKTIK KEDOKTERAN

ATURAN HUKUM KEDOKTERAN

ATURAN PENERAPAN ETIKA KEDOKTERAN(KODEKI)

ATURAN PENERAPAN KEILMUAN KEDOKTERAN

Tugas MKDI

Menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter yang diajukan

Menyusun pedoman dan tatacara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter

MKDP bekerja sebagai MKDI ditingkat provinsi

MKDKI-MKEK

Domain atau yurisdiksi MKDKI adalah “disiplin profesi”, yaitu permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran seorang profesional atas peraturan internal profesinya, yang menyimpangi apa yang diharapkan akan dilakukan oleh orang (profesional) dengan pengetahuan dan ketrampilan yang rata-rata.

Dalam hal MKDKI dalam sidangnya menemukan adanya pelanggaran etika, maka MKDKI akan meneruskan kasus tersebut kepada MKEK.

Kedudukan MKDI

Sebagai lembaga otonoom dari Konsil Kedokteran Indonesia

Anggota-2 ditetapkan oleh Menteri atas usulan organisasi profesi

Masa bakti MKDI adalah 5 tahun dan dapat disusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan lagi

Keanggotaan

Keanggotaan MKDI terdiri atas 3 orang dokter dari organisasi profesi 1 orang dokter dari asosiasi Rumah Sakit (

dalam hal ini PERSI) 3 orang sarjana hukum

Syarat-2 keanggotaan MKDI

WNI, berkelakuan baik, taqwa sehat Usia ,inimal 40 maksimal 65 pada waktu

diangkat Minimal pengalaman praktek 10 tahun dan

memiliki STR dan SIP Bagi Sarjana Hukum berpengalaman minimal

10 tahun Cakap jujur moral baik etika integritas tinggi

reputasi baik

ETIKA

DR DISIPLIN

DRG

SENGKETA HUKUM

SENGKETA

NON HUKUM

MKEK

MKDKI

PERADILAN PIDANA

PERADILAN PERDATA

PELANGGARAN & CARA PENANGANAN

LEMBAGA MEDIASI (ADR)

PERADILAN TUN

DISIPLIN KEDOKTERAN KEPATUHAN MENERAPKAN ATURAN – ATURAN/

KETENTUAN PENERAPAN KEILMUAN DLM PELAKSANAAN PELAYANAN.

LEBIH KHUSUS: KEPATUHAN MENERAPKAN KAIDAH-KAIDAH PENATALAKSANAAN KLINIS (ASUHAN MEDIS)

YANG MENCAKUP: ~ PENEGAKAN DIAGNOSIS ~ TINDAKAN PENGOBATAN (TREATMENT) ~ MENETAPKAN PROGNOSIS DENGAN STANDAR/ INDIKATOR: - STANDAR KOMPETENSI, STD PERILAKU ETIS, STD ASUHAN MEDIS DAN STD KLINIS.

DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN, HARUS DILAKUKAN SESUAI DENGAN:

1. STANDAR PELAYANAN, 2. STANDAR PROFESI DAN 3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SUMBER: UUPK

DISIPLIN KEDOKTERAN DISIPLIN KEDOKTERAN MERUPAKANMERUPAKAN

KEPATUHAN MEMENUHI KEPATUHAN MEMENUHI

- - STANDARD OF CARE STANDARD OF CARE

- CLINICAL STANDARD- CLINICAL STANDARD

- STANDARD OF COMPETENCE- STANDARD OF COMPETENCE

- STANDARD OF PROFESSIONAL - STANDARD OF PROFESSIONAL

ATTITUDEATTITUDE

- DAN ATURAN/ KETENTUAN TERKAIT- DAN ATURAN/ KETENTUAN TERKAIT

DALAM ASUHAN MEDIS DALAM ASUHAN MEDIS

(PENATALAKSANAAN KLINIS PASIEN)(PENATALAKSANAAN KLINIS PASIEN)

PELANGGARAN DISIPLIN (SERIOUS PROFESSIONAL MISCONDUCT)KEPUTUSAN KKI No. 17/KKI/KEP/VIII/2006

KEGAGALAN PENATALAKSANAAN PASIEN OK :- KETIDAKCAKAPAN (INCOMPETENCE)- KELALAIAN (GROSS NEGLIGENCE)

PERILAKU TERCELA (MENURUT UKURAN PROFESI) KETIDAKLAIKAN FISIK & MENTAL (UNFIT TO PRACTICE)

ATAU DENGAN KATA LAIN

TIDAK MEMENUHI: - STANDARD OF CARE, CLINICAL STANDARD

- STANDARD OF COMPETENCE- STANDARD OF PROFESSIONAL ATTITUDE

- DAN ATURAN/ KETENTUAN TERKAIT

FILOSOFI PENEGAKAN DISIPLIN

TUJUAN PENEGAKAN DISIPLIN

UTAMA : PROTEKSI PASIEN LAIN-LAIN :

1. JAGA MUTU DR/ DRG

2. JAGA KEHORMATAN PROFESI

KEDOKTERAN/ KEDOKTERAN GIGI

TAHAP PENEGAKAN DISIPLIN OLEH MKDKI

TAHAP 1: INVESTIGATIONAL STAGE (TAHAP INVESTIGASI) - PENGADUAN (ADMISSION) ~ VERIFIKASI - PEMERIKSAAN AWAL OLEH MPA ~ INVESTIGASI (INQUIRY) TAHAP 2: ADJUDICATORY STAGE (PEMERIKSAAN DAN

KEPUTUSAN) - PEMERIKSAAN DISIPLIN OLEH MPD ~ PEMBUKTIAN

- PENGAMBILAN KEPUTUSAN

TAHAP 3: DISPOSITIONAL STAGE (PENYAMPAIANKEPUTUSAN)

- PEMBACAAN KEPUTUSAN

- PENGAJUAN KEBERATAN TERADU (JIKA ADA)

- PENYAMPAIAN KEPUTUSAN KEPADA PIHAK TERKAIT

TAHAP PENEGAKAN DISIPLIN OLEH MKDKI

PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN (TAHAP PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN (TAHAP MPA)MPA)

Setiap orang atau kepentingan yang

dirugikan

Pengaduan tertulis

↓

Verifikasi

Penetapan Majelis Pemeriksa Awal

Oleh Ketua MKDKI

Pemeriksa Awal

Investigasi

↓

Keputusan MPA

Ditolak Diluar disiplinPelanggaran Etik Pelanggaran Disiplin

P E L A K S A N A A N K E P U T U S A N M A J E L I S P E M E R I K S A A W A L

Kepada PengaduSekretariat MKDKI/

MKDKI-P

Penetapan Majelis Pemeriksa Disiplin oleh Ketua MKDKI

Organisasi Profesi

PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN (TAHAP MPD)

Pemeriksaan Awal

Pelanggaran Disiplin

Penetapan Majelis

Pemeriksa o/Ketua MKDKI

Pemeriksaan Proses

Pembuktian

KEPUTUSAN

Bebas / tidak bersalah

Peringatan tertulis Rekomendasi pencabutan

SIP/STR

Mengikuti Pendidikan/ pelatihan

P E L A K S A N A A N K E P U T U S A N

Sekretariat MKDKI/MKDKI

PROV

Sekretariat MKDKI/MKDKI

PROV

Sekretariat MKDKI/MKDKI

PROV

Sekretariat MKDKI/MKDKI PROV

KKI

STR

Dinkes Kab/Kota

SIP

KKI

Dokter/ dokter gigi

Dokter/ dokter gigi

Dokter/ dokter gigi

Institusi Pendidikan

Kolegium

PENGADUAN (PASAL 66 UU PRADOK) SETIAP ORANG YANG MENGETAHUI ATAU

KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN ATAS TINDAKAN DOKTER ATAU DOKTER GIGI DALAM MENJALANKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DAPAT MENGADUKAN SECARA TERTULIS KEPADA KETUA MKDKI

PENGADUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN AYAT (2) TIDAK MENGHILANGKAN HAK SETIAP ORANG UNTUK MELAPORKAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA KEPADA PIHAK YANG BERWENANG DAN/ATAU MENGUGAT KERUGIAN PERDATA KE PENGADILAN.

ALAT BUKTI

SURAT-SURAT/DOKUMEN TERTULIS KETERANGAN SAKSI PENGAKUAN TERADU KETERANGAN SAKSI AHLI BARANG BUKTI

SIFAT SIDANG

SIDANG MAJELIS PEMERIKSA DISIPLIN : TERTUTUP

SIDANG PEMBACAAN AMAR KEPUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA DISIPLIN : TERBUKA

MACAM KEPUTUSAN TIDAK BERSALAH BERSALAH DENGAN SANKSI:

- PERINGATAN TERTULIS

- REKOMENDASI PENCABUTAN STR

ATAU SIP, SEMENTARA (MAX 1 TH) ATAU SELAMANYA

- DAN ATAU KEWAJIBAN MENGIKUTI

PENDIDIKAN/ PELATIHAN

SIFAT SANKSI DISIPLIN

KEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN OLEH MKDKI MERUPAKAN KEPUTUSAN TUN (BESCHIKKING)

KEPUTUSAN BERSIFAT FINAL PENGAJUAN KEBERATAN BILA ADA

BUKTI BARU

BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

1. TIDAK KOMPETEN/ CAKAP

2. TIDAK MERUJUK

3. PENDELEGASIAN KPD NAKES YG TDK KOMPETEN

4. DR/ DRG PENGGANTI TDK BERITAHU KE PASIEN, TDK PUNYA SIP

5. TDK LAIK PRAKTIK (KESEHATAN FISIK & MENTAL)

6. KELALAIAN DLM PENATALAKSANAAN PASIEN

7. PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN BERLEBIHAN

8. TDK BERIKAN INFORMASI YG JUJUR 9. TDK ADA INFORMED CONSENT10. TDK BUAT/ SIMPAN REKAM MEDIK 11. PENGHENTIAN KEHAMILAN TANPA INDIKASI

MEDIS12. EUTHANASIA13. PENERAPAN PELAYANAN YG BLM DITERIMA

KEDOKTERAN14. PENELITIAN KLINIS TANPA PERSETUJUAN ETIS15. TDK MEMBERI PERTOLONGAN DARURAT 16. MENOLAK/ MENGHENTIKAN PENGOBATAN TANPA

ALASAN YG SAH 17. MEMBUKA RAHASIA MEDIS TANPA IZIN18. BUAT KETERANGAN MEDIS TDK BENAR19. IKUT SERTA TINDAKAN PENYIKSAAN

BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERANKEDOKTERAN

20. PERESEPAN OBAT PSIKOTROPIK/NARKOTIK TANPA INDIKASI

21. PELECEHAN SEKSUAL, INTIMIDASI, KEKERASAN

22. PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK/ SEBUTAN PROFESI, PALSU

23. MENERIMA KOMISI THD RUJUKAN/ PERESEPAN

24. PENGIKLANAN DIRI YG MENYESATKAN 25. KETERGANTUNGAN NAPZA26. STR, SIP, SERTIFIKAT KOMPETENSI TDK SAH27. IMBAL JASA TDK SESUAI TINDAKAN28. TDK BERIKAN DATA/ INFORMASI ATAS

PERMINTAAN MKDKI

BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

MKDKP

Keanggotaan MKDKP terdiri atas 2 orang dokter 1 orang sarjana hukum Semuanya atas usulan dari organisasi

profesi setingkat provinsi

Tata kerja

Ada sekretariat tetap Rapat pleno Rapat koordinasi pimpinan

Alur tata cara penanganan kasus pelanggaran Pengaduan dari masyarakat verifikasi

penetapan ketua MKDKI pemeriksaan proses dan pembuktian KEPUTUSAN

Keputusan : Penolakan Peringatan tertulis Rekomendasi : Mengikuti Pendidikan Pelatihan,

pencabutan SIP

Keputusan

Tidak bersalah Bersalah dan pemberian sanksi disiplin Ditemukan pelanggaran etika