Majalah Offshore Indonesia Edisi 1 - Agustus 2014

1INDONESIA OffshoreEdisi 01 | AGUSTUS 2014

EDISI 001 | AGUSTUS 2014

RP

. 4

0.0

00

,-

2 INDONESIA OffshoreEdisi 01 | AGUSTUS 2014


Content

Simalakama BBMPresiden Terpilih

Proyek Jumbo Chevron Lubangi Selat Makassar

Mafia Minyak di Dapur Istana

Melawan Rapor Merah di West Madura

Presiden baru yang akan memimpin Indo-nesia 2014-2019 akan dihadapkan pada be-sarnya alokasi subsidi energi yang totalnya mencapai Rp 400 triliun lebih termasuk subsidi BBM di 2014.

HEADLINE

GAS FOCUS OIL

7-16

17-19

22-29

34-36

Lunas sudah penan-tian panjang PT Chev-ron Pacific Indonenesia untuk menggarap proyek Proyek In-donesia Deepwater Development (IDD) atau pengembangan gas di laut dalam Selat Makassar.

Tangan Dingin Ibrahim Gause Tangani BKI

PROFILE

30-33Bayangkan saja, ruang lingkup pekerjaan BKI itu meliputi apapunyang bergerak di atas lautan.

Sosok mafia minyak yang dilansir Jusuf Kalla menjadi ramai dibicarakan. Bila tidak segera diberan-tas, Indonesia bakal mengalami goncangan ekonomi paling lambat 2020 mendatang.

PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) tengah diuji. Produksi minyaknya mengalami penurunan meski tidak terlalu signifikan. Pada semester I tahun 2014, target produksi meleset dari 21.432 barel minyak per hari menjadi 21.115 barel minyak per hari. Penurunan itu terjadi lantaran terganggu cuaca buruk panjang pada awal tahun.

Carmelita HartotoDolar Masih Perkasa

SHIP

Kebijakan pemerintah yang berharap pengusaha pelabuhan mengganti alat

transaksi dari dolar Amerika ke rupiah diyakini masih me-nemui kendala.

47-50


OfftorialCOMMISSIONERIr. Yudas Pasomba

CEOYeni Sollu

EDITOR IN CHIEFNurul Cahaya Hakim

EDITOR T Aji

REPORTER M Andi, Fidelia, Djaenab Natalie

EDITORIAL BOARDIbrahim Gause, Yansen Miri, M Akbar

Djohan, Yukki Nugrahawan, Yudas Pasomba, Nurul Hakim, T Aji, Rudi,

Khairul Mahalli

ACCOUNT EXECUTIVEFhariz, Dicky, Oding

FINANCEShinta

ADMINISTRATIONGilang Ramadhan

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGERYogi Prasetya

GRAPHIC DESIGNIbas, Elly

CIRCULATIONAris, Asep

BUSINESS ADDRESSGading Griya Residence B3 No 53E,

Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Phone : 021 - 4411883Fax : 021- 4411853.

PUBLISHERPT. Kreatif Arsa Utama

ACCBank Mandiri 070-000-653-7661 a/n PT.

Kreatif Arsa Utama.

SEBELUMNYA kami mengucapkan rasa syukur yang

mendalam atas terbitnya majalah Offshore Indonesia ini. Semoga majalah ini dapat menjadi bacaan media alternatif di dunia perkembangan migas di tanah air. Mengawali edisi pertama redaksi menyajikan laporan utama tentang visi misi energi presiden terpilih 2014-2019.

Selama ini pemerintah telah mensubsidi harga bahan bakar minyak. Program-program tersebut seringkali diawali dengan niat mulia untuk menjaga biaya hidup yang rendah bagi masyarakat miskin atau, dalam kasus negara-negara penghasil minyak, hal ini dilakukan untuk memberikan contoh nyata dari manfaat kekayaan sumber daya alam. Akan tetapi implementasinya malahan menimbulkan konsekuensi antara lain rusaknya APBN, distorsi ekonomi, degradasi lingkungan, dan sebagai akibatnya akan lebih menyakiti daripada membantu orang miskin.

Berdasarkan Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) tahun 2014, untuk BBM susbsidi menembus angka mencapai 400 triliun. Sungguh angka yang fantastis. Membayangkan uang rakyat sebanyak 400 trliun begitu lenyap dibakar dengan sekejap. Jika subsidi ini terus dibiarkan, bagaimana nasib rakyat Indonesia? Mereka membutuhkan jaringan infrastruktur, kesehatan, pendidikan murah.

Manfaat yang ditimbulkan dari penghapusan subsidi BBM sangatlah besar. Pemerintahan pada negara-negara berkembang bisa dengan mudah mengkompensasi setiap orang miskin dengan memberikan kontribusi yang lebih besar dari pada hanya sekadar menciptakan bahan bakar yang murah. Selain itu, pemerintah masih bisa mendapatkan sisa dana yang dapat digunakan sebagai reserve sehingga defisit APBN nya bisa diminimalkan. Dalam prosesnya, secara langsung kita akan membantu menyelamatkan bumi ini.

Namun hal ini tidak akan mudah dilakukan karena proses politik reformasi yang ada di Indonesia masih sangat sulit. Politisi segan untuk memusuhi golongan elit perkotaan, karena dengan tersedianya bahan bakar murah mereka juga mendapatkan manfaat yang besar (peluang korupsi); sedangkan warga masyarakat sendiri telah membangun mosi tidak percaya akan adanya pemberian kompensasi oleh pemerintah. Pengalaman menunjukkan bahwa setiap upaya untuk memotong subsidi perlu disertai dengan kampanye pendidikan kepada publik untuk menjelaskan biaya dan ketidakadilan atas subsidi, dibuat penjadwalan yang jelas untuk menaikkan harga bahan bakar secara bertahap, serta didukung dengan pemberian kompensasi yang tepat sasaran untuk mengimbangi efek kenaikan harga yang akan paling dirasakan oleh golongan miskin. n

COVERSTORY:EDISI 001 | Agustus 2014

SimalakamaPresiden Terpilih



HEADLINE

SIMALAKAMA BBMPRESIDEN TERPILIHDemi TakTerbebani SubsidiPresiden baru yang akan memimpin Indonesia 2014-2019 akan dihadapkan pada besarnya alokasi subsidi energi yang totalnya mencapai Rp 400 triliun lebih termasuk subsidi BBM di 2014. Akibatnya, tidak ada pilihan lain kecuali menaikkan harga BBM subsidi untuk mengurangi beban negara.



HEADLINE

Menurut Andy, dampak positif kenaikan harga BBM adalah pemerintah bisa menghemat anggaran negara, namun masyarakat miskin harus diberi kompensasi. “Kompensasinya kan bisa dalam bentuk biaya angkutan umum yang lebih murah, karena tiketnya disubsidi pemerintah, subsidi tiket kereta api, pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Andy menambahkan, saran yang lebih penting lagi, pemerintahan dan DPR yang baru bisa membentuk satu badan atau menggabungkan BPH Migas dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam satu wadah. “Seperti OJK yang merupakan badan otoritas perbankan, atau badan otoritas pelaksana/pengatur energi yang mengurusi sektor hulu-hilir migas, ngurusi listrik dari hulu-hilir,” ucapnya.

Menurutnya, lembaga tersebut dapat mengatur agar kegiatan usaha dari hulu-hilir berjalan lancar, proyek pembangkit PLN bisa selesai sesuai jadwal, dan mencegah terjadinya monopoli di satu sektor energi. “Bagaimana pipa gas bisa digunakan oleh siapa saja, bagaimana transmisi listrik bisa dimanfaatkan bersama, yang saat ini monopoli alami. Badan seperti ini sudah ada sejak lama di Turki, di Singapura dan banyak negara di Eropa dan dampaknya besar, terjadi efisiensi, pemanfaatan energi yang lebih tepat,” demikian Andy.

Saran serupa juga dilontarkan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Dia mengatakan, presiden berikutnya harus menyelesaikan persoalan anggaran subsidi energi yang terus membengkak. “Nomor satu dia harus menyelesaikan gap (jarak) yang besar di anggaran kita. Rp 400 triliun itu harus diatasi. Harus ada keberanian,” tukas Hidayat ditemui di TPS kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (9/7/2014).

BERBAGAI kalangan berpendapat, menaikkan harga BBM subsidi merupakan cara terakhir untuk menjaga agar APBN tidak jebol. Namun, taruhannya memang cukup besar, yakni ditolak ramai-ramai khususnya oleh masyarakat berpendapatan

rendah. ‘‘Saran saya untuk presiden yang baru, pertama naikkan harga BBM subsidi, perkecil disparitas harga antara yang subsidi dengan non subsidi sehingga penyelundupan dan penyalahgunaan BBM subsidi tidak terjadi lagi,’’ ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng, Kamis (10/7/2014).


Hidayat mengatakan, langkah untuk mengurangi subsidi BBM adalah langkah yang sangat krusial bagi presiden baru. Karena kalau tidak, maka anggaran pendapatan belanja negara akan semakin terbebani. “Momentumnya itu. Kalau nggak ke sana pun APBN-nya berat,” tambah dia.

Namun, agar tidak membebani dan mengejutkan masyarakat, Hidayat menyarankan agar subsidi BBM ini dikurangi tidak sekaligus, melainkan secara bertahap. “Mungkin kita masih ada waktu 3 bulan, menetapkan lanngkah itu. Secara bertahap harus jauh dikurangi.

Skemanya juga, kita sepakat. Skemanya mungkin harus diubah. Subsidi tidak kepada barang, tapi kepada pemakai. Akan ditentukan nanti, kriteria dibuat oleh BPS (badan pusat statistik),” pungkas Hidayat. n

Bagaimana pipa gas bisa digunakan oleh siapa saja, bagaimana transmisi listrik bisa

dimanfaatkan bersama, yang saat ini monopoli alami. Badan seperti ini sudah ada sejak lama di Turki, di Singapura dan banyak negara di Eropa dan dampaknya besar, terjadi efisiensi, pemanfaatan energi yang lebih tepat’’.

HEADLINE


Ujian Terakhir SBYTantangan untuk menaikkan harga BBM subsidi tak melulu menjadi bagian dari presiden terpilih. Sebelum lengser dari jabatannya, Presiden SBY juga dihadapkan pada pilihan menaikkan BBM. Sejak berkuasa 2004 silam, SBY memang sudah pernah menaikkan dan menurunkan harga BBM. Dengan demikian, SBY sesungguhnya telah berpengalaman soal naik-turun harga BBM. Karenanya, Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri, meminta SBY sebelum habis masa jabatannya.

Menurut Faisal, kebijakan itu akan meringankan beban presiden selanjutnya. Selama dua periode berkuasa, Presiden SBY setidaknya telah tiga kali menurunkan harga BBM. Dua kali dilakukan di medio 2008, dan satu kali menjelang Pemilu Presiden 2009. “Memang akhirnya Pak SBY terpilih lagi gara-gara menurunkan harga BBM, tapi sebenarnya subsidi BBM itu dampaknya ke mana-mana, mengacaukan semuanya,” kata Faisal, Rabu (2/7/2014).

Dikatakan Faisal, menurunkan harga BBM dengan cara meningkatkan angka subsidinya merupakan

cara keliru yang dilakukan pemerintahan SBY. Kebijakan itu ia anggap tak mendidik dan pada akhirnya hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, bukan kalangan bawah.

Jika harga BBM tak segera dinaikkan oleh SBY, Faisal yakin hal itu akan membuat beban presiden selanjutnya bertambah berat. Karena di tengah terus melambungnya harga minyak dunia, kas negara harus terus digelontorkan untuk memberi subsidi BBM agar harganya terus di bawah standar.

“Maka cara yang paling baik, sebelum Pak SBY selesai, naikkan harga BBM sekali supaya presiden selanjutnya tak terlalu terbebani. Masak nanti langsung naikin harga BBM 70 persen? Siapapun presidennya bisa jatuh itu,” ujarnya.

Ia melanjutkan, menaikkan harga BBM akan meringankan beban pemberian subsidi. Alokasi

HEADLINE


anggarannya dapat dialihkan untuk program lain yang sifatnya social protect yang angkanya ia nilai masih sangat rendah, seperti misalnya subsidi kesehatan dan pendidikan.

“Menurunkan harga BBM itu kebijakan jahat, membuat sesuatu yang mahal jadi murah. Akhirnya tak ada lagi empati buat generasi yang akan datang, diproduksi terus, digunakan terus, tak ada keadilan antargenerasi,” pungkasnya

Lampu hijau bagi SBY untuk menaikkan harga BBM juga datang dari Senayan. Menurut DPR, subsidi BBM yang mencapai raturan triliun rupiah menjadi beban fiskal terbesar dalam anggaran negara. Anggota DPR Komisi XI, Achsanul Qosasi mengungkapkan, pemerintah melalui direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengasumsikan penerimaan negara akan mengalami penurunan.

“Penerimaan negara yang turun itu harus diimbangi dengan pengurangan belanja, terutama subsidi BBM, karena selama ini memberatkan fiskal kita. Selain itu pengeluaran perjalanan dinas ke luar negeri, studi banding dan belanja lain yang tidak berorientasi ke ekonomi juga harus dikurangi,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Namun demikian, Achsanul mengatakan, kebijakan penyesuaian harga subsidi BBM perlu mengantongi restu dari DPR. “Tapi saya yakin pas terpilih pun pemerintahan baru tidak mungkin naikkan harga BBM subsidi karena alasan politis,” ucap dia.

Achsanul mengaku, kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait kebijakan subsidi BBM tetap dan kenaikan harga secara bertahap sudah cukup lama didengungkan. Namun faktanya tak pernah terealisasi.

“Kajian sudah dilakukan dari para ahli, Bappenas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tapi sulit diterapkan karena infrastruktur energi belum memadai dan sosialisasi pun tidak mudah sehingga distribusi nggak merata karena itu harga BBM subsidi di daerah bisa mencapai Rp 15 ribu per liter,” tegas dia.

Anggota Fraksi Demokrat ini berharap, agar pemerintah dapat membangun infrastruktur energi secara merata diiringi dengan konversi energi dari fosil ke bahan bakar gas serta energi terbarukan.

HEADLINE


“Kami setuju jika pemerintah menaikkan harga BBM subsidi secara bertahap, karena kalau subsidi fix lebih ke unsur politis. Bukan berarti anggota DPR atau pemerintah yang setuju menaikkan harga BBM tidak akan terpilih kembali,” cetus Achsanul.

Bahkan, Badan Anggaran (Banggar) DPR juga sudah merestui pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Dalam rapat antara pemerintah dan Banggar untuk membahas Rancangan APBN-P pada Rabu Malam (11/6/2014), para wakil rakyat itu meminta pemerintah merinci penanggulangan pembengkakan anggaran subsidi.

Ketua Banggar DPR Achmad Noor Supit meminta pemerintah mempersiapkan kajian terkait kemungkinan perubahan pola pemberian subsidi saat ini dari produk menjadi kepada penerima. Jika ini dilakukan maka harga BBM subsidi akan mengalami kenaikan. “Mungkin kita bisa diberi semua kajian termasuk kemungkinan perubahan pola subsidi dari produk ke orang, berapa penghematan yang bisa diperoleh,” katanya.

Menurut dia, DPR bisa saja menyetujui perubahan pola subsidi. Kendati begitu, pihaknya masih menunggu rincian dari pemerintah berapa penghematan bisa didapat. “Kita bisa kasih keberpihakan itu kalau kita tahu. Ini keputusan politik. Kita coba berikan perubahan soal pola pemberian subsidi,” tukasnya.

Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis mengatakan, DPR memberikan kewenangan bagi pemerintah apabila ingin menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi beban belanja subsidi. Dalam pembahasan di Komisi XI, kata Harry, pihaknya memberikan pilihan angka inflasi ada dua. Pertama 5,3 persen dengan artian tidak ada kenaikan. Sedangkan 7,3 persen berarti ada kenaikan. Menurut dia, laju inflasi tinggi bisa terjadi sehingga batas atas asumsi inflasi ditetapkan 7,3 persen karena biasanya kenaikan harga BBM bersubsidi diikuti oleh kenaikan harga komoditas pangan.

Menanggapi seruan DPR, anak buah SBY di kabinet juga sepakat tentang pentingnya menahan laju inflasi akibat kenaikan BBM. Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku segera menyiapkan kajian pengurangan subsidi BBM dalam rapat selanjutnya bersama Banggar dalam pembahasan APBN-P 2014. Namun, terkait opsi kenaikan harga BBM dalam waktu dekat, dia masih enggan berkomentar.

“Saya bilang periode pemerintahan ini sampai Oktober dan setelah itu ada pemerintahan baru. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah Pemilu. Tapi komisi XI membuka range, lebih baik opsi apapun tetap terbuka,” jelas dia.

Chatib memastikan opsi pemerintah untuk menahan pelebaran defisit anggaran saat ini adalah melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, memangkas belanja pemerintah di 86 kementerian/lembaga dan menaikkan harga tarif listrik yang telah disepakati Komisi VII DPR.

Deputi Bidang Statistik Perdagangan dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, kenaikan harga BBM di sisa masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II masih memungkinkan. Apalagi dampaknya kepada inflasi kurang signifikan.

Sementara itu, Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, pencabutan subsidi BBM dapat dilakukan pemerintah bila telah jelas alokasi subsidi tersebut untuk kebutuhan apa saja. Ia mengatakan, jangan sampai anggaran subsidi yang dialihkan malah digunakan untuk hal-hal yang tidak langsung dirasakan rakyat. Karena itu, dirinya mendukung kenaikan harga BBM. “Boleh saja subsidi dicabut. Tapi harus jelas dulu, apakah benar dapat langsung dirasakan rakyat? Jangan lalu dana yang untuk subsidi BBM malah dialihkan untuk remunerasi PNS atau belanja kebutuhan sehari-hari. Hal itu tidak dirasakan langsung rakyat,” kata Marwan. n

HEADLINE


Guna mengantisipasi terjadinya peningkatan subsidi bahan bakar minyak (BBM), untuk itu Pemerintah akan menyiapkan skenario fiskal. Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati mengatakan, salah satu skenario yang sedang dibahas oleh pemerintah adalah penghematan anggaran di Kementerian dan Lembaga (K/L).

“Semuanya (skenario) masih disiapkan, apakah dari penghematan anggaran di Kementerian/Lembaga atau tidak perlu menaikkan harga. Jadi, semua alternatif disiapkan, mana yang paling feasible,” katanya.

Selain itu, tambahnya, Kemenkeu juga sudah membahas masalah skenario fiskal, misalnya penerimaan pajak dan bagaimana belanja negara yang masih dalam defisit.

Sementara itu, Anny mengungkapkan, pemerintah juga sedang mempersiapkan langkah-langkah mengantisipasi membengkaknya subsidi BBM yang melebihi kuota seperti penggunaan bio solar, penggunaan gas dan langkah provinsi atau kabupaten/kota yang ingin menerapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

Di pihak lain, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga berencana menyodorkan dua skema BBM bersubsidi kepada pemerintah. Skenario tersebut adalah subsidi tetap dan kenaikan harga berkala.

Direktur Divisi Energi, Sumber Daya Alam dan Pertambangan Bappenas, Monty Girianna mengungkapkan, pengurangan subsidi BBM wajib

dilakukan pemerintah sebagai bagian dari reformasi keuangan. Menurutnya, harga BBM subsidi perlu disempurnakan agar menyehatkan fiskal Indonesia ke depan.

“Kami punya usul subsidi tetap karena kebijakan ini sangat bagus dari segi bujet Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tapi kelemahannya kalau harga minyak internasional dan impor BBM tinggi, opsi itu nggak akan baik,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (30/4/2014)

Melihat hal ini, kata Monty, pihaknya juga mengkaji opsi lain dengan menaikkan harga BBM subsidi secara berkala. “Misalnya saja kenaikan harganya Rp 500 per enam bulan sebab opsi ini akan bagus meski volatilitas harga minyak sedang tinggi sekalipun,” terangnya.

Dia mengaku, kedua opsi tersebut bakal diajukan kepada Presiden baru. Pasalnya, rencana ini masuk dalam RPJMN lima tahun mendatang. “Kami akan ajukan ke Presiden baru opsi subsidi tetap dan kenaikan harga berkala,” ujarnya.

Saat ini, tambah Monty, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan tengah mengkaji dua opsi tersebut mengenai dampaknya terhadap anggaran subsidi BBM.

“Lagi dikaji oleh BKF. Yang pasti dampak ke anggaran subsidi tidak akan sebesar sekarang atau tidak sampai Rp 300 triliun. BKF lagi menghitung implikasinya terhadap inflasi dan lainnya,” tutup Monty. n

Skenario Kenaikan Harga BBM

Pemerintah menawarkan sejumlah pilihan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyiasati anggaran negara yang minus. Berikut usulannya.

g Hari libur (Sabtu, Minggu, dan tanggal merah) tanpa BBM bersubsidi. Penghematan: 0,42 juta kiloliter dan menghasilkan pemasukan sebesar Rp 1,52 triliun.

g Pengurangan Nozzle BBM PSO (tambahan keberhasilan 40 persen). Penghematan: 0,75 juta kiloliter dan menghasilkan pendapatan Rp2,25 triliun.

g Pengurangan jam kerja di SPBU BBM bersubsidi. Penghematan: 0,02 juta kiloliter dan menabung Rp0,06 triliun.

g Semua kendaraan pelat hitam dengan roda empat tidak menggunakan BBM bersubsidi. Penghematan: 1,66 juta kiloliter dan menabung Rp 5,99 triliun.

Mencari Siasat Mengurai Subsidi

HEADLINE


TARGET APBN-P REALISASI % YTD (ASUMSI) YTD JUNI’14 *) TERHADAP APBN-P

MINYAK, MBOPD 818 796,5 97,4%GAS, MMSCFD 6.853 6.897 100,6%BBTUD 7.099 7.140 MBOED **) 1.224 1.232MIGAS, MBOEPD 2.042 2.028 99,3%PENERIMAAN MIGAS US$29.7 MILIAR US$17.6 MILIAR 59%BIAYA OPERASI MIGAS US$15.0 MILIAR US$9.3 MILIAR 62%

Sumber : SKK Migas

RESUME PENCAPAIAN LIFTING – APBNP 2014

PERIODE DESEMBER’13 S.D. JUNI’14

*) Data Operasional – “Not Yet Final”**) Konversi 1 MBOE = 5,6 MMSCF (rata-rata)

HEADLINE



Seolah sudah menjadi tradisi, kalangan pengusaha dan kalangan buruh juga berbeda pendapat soal kenaikan harga BBM subsidi. Jika pengusaha mendorong kenaikan BBM karena dianggap menjadi beban ekonomi nasional, kalangan buruh justru menilai sebaliknya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan elemen buruh justru menolak kenaikan harga BBM subsidi. Dia menilai implikasi dari penghapusan ini akan berdampak besar pada masyarakat, terutama kaum buruh karena akan menimbulkan inflasi yang tinggi.

“Kami akan menolak jika pemerintah mendatang berencana menaikan harga BBM. Ini implikasinya akan besar terhadap inflasi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (4/4/2014).

Selain itu, dengan kenaikan harga BBM, dianggap akan menurunkan nilai upah riil yang diterima oleh buruh.”Kalau misalnya dengan harga BBM Rp 1.000 per liter dan pendapatan buruh 1 juta, mereka bisa membeli mie instan lima bungkus, tapi jika harga BBM Rp 1.500 per liter dan upah buruh Rp 2 juta, mereka hanya bisa beli mie instan dua bungkus. Ini karena ada inflasi, jadi buat apa upah mereka naik,” lanjutnya.

Meski demikian menurut Iqbal, bisa saja pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi ini asal dibarengi dengan adanya kebijakan yang pasti dalam bidang transportasi publik.“Bisa saja asal pemerintah menjadi transportasi publik yang baik dan murah, kalau perlu gratis. Di Bangkok misalnya, bus ekonomi mereka gratis, dengan begitu masyarakat bisa menghemat ongkos mereka,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga harus ada jaminan layanan kesehatan gratis. Juga memberikan perumahan murah bagi buruh. “Anggaran subsidi yang tadinya untuk BBM bisa dialokasi untuk perumahan, jadi harga rumah untuk butuh bisa turun sampai 50%, bukan melalui BLT (bantuan langsung tunai),” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mendukung kenaikan harga jual BBM bersubsidi jika hal tersebut

memang langkah mutlak yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka melakukan reformasi struktural dan reformasi energi. “Kalau harus dinaikkan harga BBM, ya naikin dong. Kami pengusaha hanya mengikuti policy (kebijakan) pemerintah saja. Kami pasti setuju,” ujar Sofjan di Gedung BI, Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Pengusaha Indonesia, menurut Sofjan, justru menunggu kepastian skenario pemerintah mengenai hal ini. Menurutnya, skenario pemerintah justru tidak ada satu pun yang terealisasi melainkan hanya wacana tanpa realisasi nyata.

“Dari dulu, bertahun-tahun, tidak ada skenario yang jadi satupun. Terlalu banyak wacana yang dibicarakan dan tidak dilakukan, sehingga lama-lama banyak pihak menjadi tidak percaya. Dan tidak ada jalan lain, pemerintah harus memperbaiki sektor riilnya dan membuat efisien,” ujar Sofjan. n

Suara Buruh Vs Suara Pengusaha

HEADLINE


Pilihan Sulit Warisan BUNG KARNO

PRODUKSI MINYAK TERUS MELOROT

KENA

IKAN

HAR

GA B

BM S

EJAK

198

0

MRT 2005 RP 2.400 RP 2.100 OKT 2005 RP 4.500 RP 4.300 2008 RP 6.000 RP 5.500 2009 RP 4.500 RP 4.500 2013 RP 6.500 RP 5.500

1980 RP 150 RP 52,5 1991 RP 550 RP 300 1993 RP 700 RP 380 1998 RP 1.200 RP 600

TAHUN PREMIUM SOLAR

2000 RP 1.150 RP 600 2001 RP 1.450 RP 900

2002 RP 1.550 RP 1.150 2003 RP 1.810 RP 1.890

SOE

HA

RTO

GU

S D

UR

ME

GA

WA

TI

SBY

SUMBER : KEMENTERIAN ESDM

HEADLINE

Sebenarnya, kebijakan menaikkan harga BBM bukanlah hal baru. Bahkan sudah pernah ditempuh sejak zaman Soekarno. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian ESDM, Presiden Soekarno menaikkan harga BMM sebanyak 12 kali. Kendati tidak ada angka pasti tentang besaran kenaikannya, akan tetapi Biro Perancang Negara tahun 1965 menyebutkan jika kenaikan BBM di masa itu ditempuh untuk membantu pemerintah membangun sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Pada Orde Baru, Soeharto juga pernah menaikkan harga BBM sebanyak 18 kali. Demikian juga Presiden Abdurrahman Wahid, yang pernah satu kali menaikkan harga BBM. Sedangkan di era Megawati, tercatat dua kali terjadi kenaikan dan tujuh kali penyesuaian harga. Terkini, dalam dua periode pemerintahan SBY, tercatat empat kali kenaikan harga BBM.

Namun, selain mengalami kenaikan, harga BBM di Indonesia sebenarnya sempat dilakukan penurunan hingga enam kali. Pertama tahun 1986, Soeharto sempat menurunkan Solar sebesar

17,4 persen. Selanjutnya, ketika krisis moneter menerpa pada tahun 1998, harga bensin kembali turun hingga 16.7 persen, solar turun 8,3 persen dan minyak tanah turun 20 persen.

Kebijakan menaikkan harga BBM subsidi juga sejalan dengan terus melorotnya produksi minyak nasional. Lihat saja, pemerintah tidak mampu mencapai target produksi minyak 1 juta barel per hari. Di saat yang sama, kebutuhan minyak Indonesia sangat besar dan terus meningkat hingga mencapai 1,5 juta barel per hari. Namun produksinya hanya 796.500 barel per hari.

SKK Migas sendiri dalam rencana jangka panjangnya hingga 2050 memprediksi produksi minyak tidak akan mencapai 1 juta barel per hari. Justru jumlah minyak yang berhasil

diproduksi turun menjadi di bawah 500.000 barel per hari.

“Saat ini kita memang sedang mengkorek-korek minyak, belum ketemu cadangan minyak baru yang jumlahnya besar. Kalau ada 60.000 barel pun saat ini kita kejar, kecil-kecil memang minyak yang kita temukan,” ucap Sekretaris SKK Migas Gde Pradyana, Jumat (11/7/2014).

Berdasarkan outlook SKK Migas, mulai 2015 hingga 2050 produksi minyak diperkirakan paling tinggi hanya terjadi pada 2016 yang mencapai 905.000 barel per hari. Setelah itu jumlahnya terus turun. Pada 2018 hanya 764.000 barel per hari, 2019 hanya 710.000 barel per hari, pada 2025 hanya

453.000 barel per hari, dan 2050 menjadi 332.000 barel per hari. “Ini kalau kita tidak menemukan cadangan minyak baru yang besar. Kalau ada mungkin jumlahnya produksinya akan terangkat,” kata Gde.

Untuk tahun depan, produksi minyak nasional akan ada tambahan sekitar 140.086-223.056 barel per hari. “Itu mencakup 23 proyek yang akan mencapai produksi puncak pada 2015-2016. Mulai Banyu Urip dari MCL Cepu 165.000 barel, Bukit Tua yang dioperasikan Petronas sebanyak 20.000 barel, Lapangan YY dari PHE ONWJ 3.640 barel per hari, Lapangan Bunyu dari Pertamina EP sebanyak 5.711 barel per hari, sisanya kecil-kecil,” ungkap Gde. n Fidelia, T Aji, Nurul


Lunas sudah penantian panjang PT Chevron Pacific Indonenesia

untuk menggarap proyek Proyek Indonesia Deepwater Development

(IDD) atau pengembangan gas di laut dalam Selat Makassar.

PROYEK jumbo dengan investasi US$ 12 miliar juga dipastikan akan memasok devisa negara mencapai US$ 9,6 miliar atau

Rp 96 triliun.“Diperkirakan gas yang terbukti di proyek

tersebut mencapai 3,2 TCF (triliun kaki kubik), bagian negara bersih US$ 9,6 miliar termasuk setelah membayar semua proyek tersebut kalau proyeknya berhasil (cost recovery),” ucap Menteri ESDM Jero Wacik ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (30/5/2014).

Proyek Jumbo ChevronLubangi Selat Makassar

GAS


Sebelumnya, Chevron meminta percepatan dari pemerintah karena takut kehilangan kesempatan bisnis. Rencananya Chevron akan melakukan pengeboran pertama pada Juli 2014. Pemerintah dan Chevron berharap mulai 2016 proyek IDD di Selat Makassar sudah dapat memproduksi gas. “Rig pengeborannya sudah dibawa dari Singapura menuju Bontang,” kata Chairul. n

Jero mengatakan hal ini usai rapat bersama Managing Director Chevron IndoAsia Charles (Chuck) A. Taylor yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Chairul Tanjung.

Terkait membengkaknya Plan of Development (rencana kerja/PoD) proyek ini dari US$ 6,9 miliar menjadi US$ 12 miliar, pemerintah akan meminta pendapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu. “Setuju atau tidak, kita serahkan ke BPKP, kalau hasilnya sudah keluar dan dianggap boleh direvisi kita setujui,” ucapnya.

Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko mengatakan, produksi gas dari proyek IDD tersebut sebagian ditujukan untuk ekspor dan sebagian lagi untuk domestik. “Saat PoD 2008 lalu, 75% gasnya untuk ekspor dan 25% untuk domestik. Tapi kan sekarang ini kebutuhan domestik makin banyak, sekarang kalau domestik mau banyak dapatnya siap nggak infrastrukturnya, karena gas dengan minyak itu beda. Gas harus ada pembelinya dan siap infrastrukturnya sebelum gas keluar diproduksi,” katanya.

Widjonarko juga memastikan, proyek Chevron IDD ini molor setahun dari yang direncanakan produksi awal pada 2015. “Produksinya baru 2016, memang molor,” tambahnya. Selain meminta persetujuan revisi PoD, Chevron juga meminta untuk perpanjangan kontrak IDD yang memiliki 25 blok migas tersebut. “Proyek ini kan mahal, mengebornya 1.500 meter di laut, dalam sekali, jadi mereka juga minta perpanjangan kontrak dari yang seharusnya habis pada 2020 diperpanjang 8 tahun lagi jadi 2028,” tutupnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung mengatakan usaha percepatan proyek sumur dalam IDD di Selat Makassar selama ini terganjal kasus korupsi SKK Migas. “Teman-teman dari Kementerian Energi dan SKK Migas jadi agak gamang untuk mempercepat proses proyek ini,” kata Chairul, Sabtu (31/5/2014).

Namun, Chairul mengaku telah terlebih dahulu berkonsultasi dengan KPK. “Saya tadi meyakinkan teman-teman di ESDM dan SKK Migas bahwa kalau tidak ada rencana untuk melakukan korupsi atau pelanggaran peraturan, tidak ada masalah,” katanya.

Lebih lagi, Chairul menyatakan, usaha pemerintah mempercepat proyek IDD adalah untuk kepentingan negara. “Kalau mempercepat proyek ini bukan korupsi. Kalau mempercepat proses untuk keuntungan negara bukan berdosa malah dapat pahala.”

Saat PoD 2008 lalu, 75% gasnya untuk ekspor dan 25% untuk domestik. Tapi kan sekarang ini kebutuhan domestik makin banyak, sekarang kalau domestik mau banyak dapatnya siap nggak infrastrukturnya, karena gas dengan minyak itu beda. Gas harus ada pembelinya dan siap infrastrukturnya sebelum gas keluar diproduksi”.

Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko

GAS


Chevron telah menyiapkan dana hingga US$ 12 miliar atau sekitar Rp 120 triliun, untuk proyek pengeboran minyak dan gas bumi laut dalam di Selat Makassar. Dalam keempat konsesi tersebut, terdapat lima lapangan yaitu Lapangan Bangka, Gehem, Gendalo, Maha, dan Gandang. Lapangan Bangka akan beroperasi terlebih dahulu pada 2016. Sementara untuk Gendalo dan Gehem akan beroperasi setelah Bangka, berturut-turut pada 2017 dan 2018.

“Jika ini berhasil, maka ini menjadi pengeboran laut dalam pertama di Indonesia,” kata Manager Corporate Communication PT Chevron Pacific Indonesia Dony Indrawan di The 38th Indonesia Petroleum Association (IPA) Convex 2014, Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (22/5/2014).

Dony juga menerangkan risiko dan tingginya biaya untuk mengebor minyak di laut dalam tersebut. Karena dari kapal sampai dasar laut butuhkan pipa pengeboran sepanjang 12 kilometer. “Itu baru dari atas laut sampai ke dasar lautnya. Rig pengeborannya menggunakan kapal, itu belum ngebor lagi ke dalam hingga 12 km, sangat panjang, itu bor bisa ke mana-mana arahnya karena saking panjangnya. Ilustrasinya Menara BNI 46 di Jakarta itu kalau diibaratkan dasar laut itu gedung dari atas kecil sekali,” katanya.

Pertama di INDONESIADi pihak lain, SKK Migas akan menunjuk

PT Pertamina (Persero) sebagai penjual gas yang dihasilkan dari proyek IDD di Selat Makassar. Deputi Komersial SKK Migas Widhyawan Prawiraatmadja di Jakarta, Kamis (22/5/2014) mengatakan, saat ini, Chevron Indonesia Company, selaku operator IDD, bersama SKK Migas yang aktif mencari pembeli. “Tapi, nanti Pertamina,” katanya.

Menurut dia, sekarang ini, pihaknya sudah mendapat kepastian pembeli IDD dengan volume tertentu yang memungkinkan proyek mencapai tahap investasi akhir (final investment decision/FID). Volume gas IDD tersebut nantinya akan dijual ke Pertamina dan sebagian ke pembeli ekspor. Sesuai surat alokasi Menteri ESDM, 25 persen produksi IDD untuk domestik. Proyek IDD ditargetkan berproduksi 1.270 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Pasokan ke domestik direncanakan ke FSRU Jawa Barat 53 kargo (2018-2021), Terminal Arun 20 kargo (2017-2021), FSRU Lampung 37 kargo (2016-2018), FSRU Banten 30 kargo (2016-2021), dan FSRU Jawa Tengah 39 kargo (2016-2021).

Namun, Widhyawan enggan menyebutkan pembeli ekspornya. “Sekarang ini, harga antara domestik dan ekspor sudah hampir sama, sehingga kontraktor tidak mempermasalahkan domestik atau ekspor,” katanya. n Fidelia

GAS


49 Tahun PGN

MAKIN SAYANGKELUARGA INDONESIA

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK SEPANJANG 2014 KONSISTEN DALAM MEMPERCEPAT KONVERSI ENERGI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KE BAHAN BAKAR GAS. HAL INI TERLIHAT DARI PENCAPAIAN PGN SELAMA ENAM BULAN TERAKHIR.

CORPORATE

DI awal 2014, PGN telah meresmikan proyek jaringan gas rumah tangga

di Batam. Proyek bernilai Rp 4,7 miliar ini mampu menjangkau 150 rumah tangga di Perumahan Kurnia Djaya Alam.

Pada Februari awal, PGN melalui SBU distribusi wilayah I juga telah meresmikan proyek pembangunan jaringan distribusi gas untuk kebutuhan rumah tangga di Tangerang, Banten. Saat ini,

kawasan Tangerang sudah ada sekitar 5.520 rumah tangga dan pelanggan kecil yang sudah menikmati gas bumi dari PGN.

Sementara pada Maret, PGN resmi meluncurkan program ‘PGN Sayang Ibu’ untuk penyaluran gas ke rumah tangga di Klender, Jakarta Timur. Program ini merupakan program pemasangan satu juta sambungan baru ke rumah tangga di seluruh Indonesia.

“Untuk saat ini total pelanggan rumah tangga PGN di Indonesia sekitar 100 ribu rumah,” urai Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PGN, M. Wahid Sutopo di kantornya, Rabu (2/7/2014) malam.

Pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar alternatif untuk rumah tangga diyakini pemerintah akan mengurangi beban subsidi minyak tanah dan elpiji tiga kilogram. Karenanya, program jaringan


UNTUK SAAT INI TOTAL PELANGGAN RUMAH TANGGA PGN DI INDONESIA SEKITAR 100 RIBU RUMAH’’.

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PGNM. Wahid Sutopo

CORPORATE

distribusi gas bumi (jargas) untuk rumah tangga telah digenjot sejak 2009. Hingga 2013, sudah ada sekitar 72.511 sambungan rumah yang terpasang di 19 kota dalam sembilan provinsi. Namun, total volume konsumsi yang mencapai 12,2 mmscfd (juta standar kaki kubik per hari) hanya sebagian kecil dari total alokasi gas domestik sebanyak 3.650 mmscfd.

Di Jawa Barat ada lima kota yang sudah ada jaringan gas dengan total 20.628 sambungan rumah yang menyerap 3 mmscfd. Itu belum termasuk konsumsi Jakarta,

Bogor, Tangerang yang mencakup 5.254 sambungan rumah dengan alokasi gas 0,5 mmscfd. Lalu, di Jawa Timur ada dua kota dengan total sambungan 11.574 dan alokasi 2 mmscfd. Sedangkan, Jawa Tengah baru ada satu kota dengan 4 ribu sambungan rumah dan alokasi gas 0,5 mmscfd.

Tak hanya di wilayah Jawa, Sumatera juga sudah mempunyai beberapa jargas rumah tangga. Saat ini, ada jargas di tiga kota di Sumatera Selatan dengan total 11.686 sambungan rumah dan alokasi 2 mmcfd. Kemudian, Provinsi Jambi

dengan 4 ribu sambungan rumah di satu kota. Sedangkan wilayah Kalimantan, saat ini di Kalimantan Timur ada dua kota dengan total 7.326 sambungan rumah dan alokasi gas sebesar 2,2 mmscfd. Selanjutnya ada Sulawesi Selatan dan Papua Barat dengan masing-masing satu kota yang punya jargas. Sulawesi punya 4.172 sambungan dengan alokasi 1 mmscfd, dan Papua Barat punya 3.989 sambungan dengan alokasi 0,5 mmscfd.

Bahkan, pemerintah juga tengah memfokuskan pembangunan jaringan gas rumah tangga di lima kota. Yakni, Semarang, Bulungan, Sidoarjo, Kabupaten Bekasi dan Lhokseumawe.

Tak hanya menyasar keperluan gas rumah tangga, PGN juga tengah menyelesaikan pembangunan pipa Kalimantan-Jawa (Kalija Tahap I) dari sumur Kepodang ke PLTU Tambak Lorok, Semarang. Proyek ini diharapkan dapat menghemat biaya bahan bakar bagi PLN sebesar Rp 2 triliun per tahun. Hingga Juni 2014, PGN berhasil merampungkan pembangunan jaringan pipa distribusi di wilayah Lampung sepanjang lebih dari 90 kilometer dari total panjang pipa sepanjang 100 kilometer. n T Aji


Mafia Minyak di Dapur Istana

Sosok mafia minyak yang dilansir Jusuf Kalla menjadi ramai dibicarakan. Bila tidak segera diberantas, Indonesia bakal mengalami goncangan ekonomi paling lambat 2020 mendatang.

FOCUS



DALAM sesi debat cawapres, Minggu (29/6) malam, Hatta Rajasa tampaknya tak menyangka Jusuf Kalla bakal menanyakan

mengenai mafia minyak dan gas (migas). Menjadi sasaran tembak, Hatta tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa dari waktu ke waktu impor minyak terus dikurangi. Hatta mengatakan kalaupun ada mafia minyak tentunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengusut. “Kalau mengimpor minyak, kan tidak ada larangan,” katanya.

Pertanyaan JK tentunya makin menguatkan kedekatan Hatta Rajasa dengan mafia minyak (BBM). Soalnya, sebelumnya sekelompok massa menyambangi kantor KPK. Massa yang mengatasnamakan dirinya Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) itu tak henti berteriak agar KPK segera melibas para mafia minyak. Bukan setengah-setengah apalagi hanya sekadar basa-basi. Lagipula, banyak kalangan menuding, mafia minyak di Indonesia dikuasai oleh segelintir kelompok. Sehingga pemberantasannya dirasakan jauh lebih mudah. Lantas, kenapa pemerintah seperti tidak berdaya? Jangan-jangan mafia minyak juga melibatkan oknum pejabat negara di Istana Negara?

Hatta Radjasa selaku Menteri Koordinator Perekonomian seharusnya bertanggung jawab memberantas itu, tidak membiarkan mafia minyak merajalela di negeri kita”.

Begitulah intisari yang disampaikan lembaga masyarakat Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) saat menggelar unjuk rasa di depan kantor KPK, pertengahan Juni 2014. “Selama ini Indonesia terus diskenariokan tergantung pada BBM impor. Ini disengaja, kilang pengolahan tidak didirikan, agar impor jalan terus dan komisi diperoleh oleh mafia migas,” tandas Direktur SKK Migas, Ferdinand Hutahaean dalam orasinya.

Kecaman Ferdinand tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan yang disampaikan SKK Migas pekan sebelumnya. Dalam pengaduan itu, SKK Migas melaporkan mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan bos Pertamina Trading Energy Ltd (Petral), Mohammad Reza Chalid terlibat dalam mafia migas. (baca: Menguak Sosok Gasoline Godfather)

Ferdinand mengatakan, kebijakan pemerintah soal impor minyak tidak berpihak pada kepentingan rakyat saat Hatta duduk mengomandani tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Dari hitungan SKK Migas, kata Ferdinand, kerugian negaranya mencapai Rp 36 triliun per tahun.

FOCUS


Tudingan Ferdinand tersebut memang tidak berlebihan. Lihat saja, saat ini rata-rata kebutuhan BBM di Indonesia mencapai 1,5 juta barrel per hari. Dari jumlah itu, kapasitas produksi BBM di dalam negeri hanya 650.000 barrel per hari. Selebihnya impor.

“Total kita harus impor BBM dan minyak mentah 850.000 barrel, dan itu perlu duit kira-kira 120 juta dolar AS sampai 150 juta dolar AS,” kata Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo di kampus Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Senin (16/6/14).

Dengan kurs tengah Bank Indonesia per 16 Juni 2014 senilai Rp 11.814 per dollar AS, kebutuhan dana untuk impor BBM tersebut setara dengan Rp 1,41 triliun hingga Rp 1,77 triliun. Menurut Susilo, besarnya kebutuhan impor ini akan terus meningkat pada hari-hari mendatang seiring pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk.

“(Rata-rata kebutuhan BBM) meningkat 8 persen per tahun karena pertumbuhan ekonomi dan membeludaknya penduduk,” sebut dia. Sementara itu, kata Susilo, pasokan minyak bumi di Indonesia kian menurun dari tahun ke tahun. “Masih banyak yang beranggapan Indonesia kaya dengan minyak bumi. Padahal tidak,” cetusnya.

Serangan kepada Hatta Rajasa juga datang dari politisi Golkar, Poempida Hidayatullah. Menurut Poempida, Indonesia masih berada dalam cengkeraman mafia impor minyak. Kondisi ini, akhirnya membuat perekonomian Indonesia memasuki tahap kritis.

“Mafia minyak menikmati uang negara dari dua sisi, impor dan ekspor, sementara APBN berdarah-darah terus, subsidi terus membengkak, negara menambah utang terus. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Poempida dalam rilis yang diterima Offshore Kamis (12/6/14).

Pernyataan Poempida itu terkait pernyataan pasangan Hatta untuk memberantas

korupsi dan penegakan hukum. Menurut Poempida kebijakan impor minyak dipandang hanya menguntungkan segelintir kelompok dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

“Hatta Radjasa selaku Menteri Koordinator Perekonomian seharusnya bertanggung jawab memberantas itu, tidak membiarkan mafia minyak merajalela di negeri kita,” Poempida menegaskan. Karenanya, sambung dia, Presiden Jokowi harus mampu memberantas mafia minyak. Ia meminta mafia migas jangan lagi dibiarkan merajalela.

“Selama ini, mafia migas dibiarkan bergentayangan,” imbuhnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga angkat bicara soal mafia migas. Juru Bicara KPK, Johan Budi menyayangkan sikap calon wakil presiden Hatta Rajasa. Seharusnya Hatta bersedia mengatakan langsung kepada KPK jika menilai KPK perlu menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan praktik mafia migas. Saat mengikuti debat cawapres pada Minggu (29/4/2014), Hatta mengatakan agar masalah terkait dengan mafia apa pun, termasuk mafia migas, diserahkan saja kepada KPK.

“Kok di dalam debat? Seharusnya saat ke KPK disampaikan itu. Seharusnya yang kayak gitu disampaikan kepada KPK, kan dia (Hatta) ketemu pimpinan KPK juga ketika itu,” kata Johan di Jakarta, Senin (30/6/14).

Johan mengakui, KPK pernah menerima laporan

masyarakat terkait dengan pengelolaan migas. Laporan tersebut, katanya, kini tengah ditelaah. Jika ditemukan alat bukti yang menunjukkan indikasi pidana, menurut Johan, maka terbuka kemungkinan bagi KPK untuk meningkatkan penanganan laporan itu ke tahap penyelidikan.

Mengenai lamanya waktu yang diperlukan KPK untuk menelaah laporan tersebut, Johan mengatakan bahwa hal itu tergantung dari kelengkapan bahan yang disampaikan dalam laporan tersebut. n

“Mafia minyak menikmati uang

negara dari dua sisi, impor

dan ekspor, sementara

APBN berdarah-darah terus, subsidi terus

membengkak, negara

menambah utang terus. Ini sangat

memprihatinkan”.

FOCUS


PENGUSUTAN kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Energy Trading (Petral) akhirnya

direspons KPK. Juru Bicara KPK Johan Budi SP menegaskan, pihaknya akan menindaklajuti laporan soal adanya dugaan korupsi di sektor migas yang diduga melibatkan mantan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, dan pengusaha Muhammad Riza Chalid. “Setiap laporan yang diterima akan ditelaah lebih jauh,” kata Johan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (23/6/14).

Johan menyebut, telaah itu dilakukan buat menguji kelengkapan dokumen yang diserahkan pelapor. Sebab, kata dia, biasanya ada dokumen

yang perlu dilengkapi. “Kalau tidak lengkap nanti akan disampaikan ke pihak yang sampaikan laporan lagi. Kalau lengkap tentu ditindaklanjuti dengan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket),” jelas dia.

Selama ini, dicurigai menjadi sarang para mafia minyak mengeruk keuntungan. Itu pula sebabnya, desakan pembubaran Petral mulai bergulir kencang sejak 2012. Petral dinilai tidak lagi steril dari kongkalikong korupsi. Sayangnya, isu pembubaran Petral pelan-pelan menguap. Saat itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan siap membubarkan Petral, bila terbukti ada mafia minyak yang bermain di perusahaan tersebut.

Berharap KPK Membongkar Borok Petral

FOCUS



Juru Bicara KPKJohan Budi SP

Pernyataan Dahlan ini menjawab pertanyaan anggota Komisi VI DPR soal kabar adanya mafia minyak di Petral. “Petral, saya komit kalau memang dibuktikan ada mafia saya akan bubarkan,” kata Dahlan saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/13).

Dikatakan Dahlan, belum ada pihak yang dapat membuktikan adanya mafia minyak di Petral. Bahkan, Dahlan menantang anggota DPR untuk membuktikan anggapan tersebut. “Belum ada yang bisa menemukan bagaimana bentuk mafia itu. Kalau bapak-bapak anggota DPR sudah bisa membuktikan, saya komit untuk bubarkan Petral,” jelasnya.

Mantan Dirut PLN ini mengatakan, untuk menghindari fitnah yang selalu dilontarkan banyak pihak mengenai adanya mafia ini, Pertamina telah ditugaskan langsung untuk membeli ke kilang langsung. “Sebelum itu terungkap, kami mempunyai kebijakan kalau Pertamina beli BBM tidak lewat Petral. BBM beli langsung itu yang dilakukan sekarang,” tutup Dahlan.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menegaskan, Petral sudah tidak lagi ikut tender minyak mentah yang dilakukan di SKK Migas. “Kalau Petral kan nggak ada lelang sekarang untuk domestik. Kan semenjak ada peraturan Pak Presiden, kita selalu beli (minyak) dari NOC (Nasional Oil Company), langsung ke pemiliknya, yang langsung memiliki aset hulu. Jadi kita nggak ikut lelang,” ujar Karen.

Dikatakan Karen, Petral sudah sejak 2012 sudah tidak lagi ikut lelang. “Sebetulnya sejak ada instruksi pada 2012 dari Presiden, kita mulai perbaiki sedikit demi sedikit karena kan harus bikin kontrak

longterm, tapi sekarang sudah nol, semua sudah dari NOC dan IOC semua,” ucapnya.

Meski Pertamina berkali-kali membantah Petral bersih dari praktik korupsi, KPK terus didorong untuk memastikan

apakah dugaan korupsi di Petral mendapat perlindungan dari para pejabat negara, dugaan mengarah kepada Hatta Rajasa semasa menjabat Menko Perekonomian.

“Kasus ini memang sulit terbongkar dikarenakan KPK lebih mengutamakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) daripada berdasarkan dokumen yang diterima, seperti kasus suap SKK Migas dapat terbongkar dikarenakan adanya OTT. Kasus mafia migas ini yang belum terbongkar dapat dilakukan upaya penyadapan dari pihak KPK sehingga bisa membuktikan adanya keterlibatan pejabat negara atau tidak,” tukas Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Jumat (27/6/14).

Apakah dugaan keterlibatan Hatta dan pengusaha M Reza Chalid dari Global Energy Resources dalam perdagangan minyak di anak perusahaan Pertamina PT Petral di Singapore ada kaitannya dengan pendanaan untuk dana politik? Uchok mengungkapkan sampai saat ini belum ada bukti yang membenarkan hal tersebut. Semua membutuhkan pembuktian yang akurat dan tepat sehingga pejabat atau pengusaha yang terlibat dalam mafia migas ini harus diseret ke meja pengadilan. “Akan menjadi salah apabila sektor migas ini digunakan untuk kepentingan politik, dan hal berarti migas tidak dipergunakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia,” ungkap Uchok.

Direktur SKK Migas Ferdinand Hutahaean menegaskan, sudah saatnya Presiden SBY mengusut sejauh mana keterlibatan Hatta Rajasa dan Reza Chalid terkait dugaan korupsi di tubuh Petral.

Menurut Ferdinand, Hatta dan Reza diduga menjadi “pelindung” perdagangan minyak di Petral yang berpotensi sudah merugikan negara sedikitnya Rp100 miliar per hari atau Rp36 triliun per tahun.”Karena itu kami meminta Presiden SBY mendalami dugaan mafia migas tersebut dengan cara menugasi lembaga KPK untuk mendalaminya. Permintaan tersebut sudah kami sampaikan ke Presiden SBY,” kata dia.

Penelusuran SKK Migas, menurut Ferdinand, munculnya dugaan keterlibatan HR dan pengusaha tersebut bukan hanya impor BBM untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi cengkeraman luas dalam seluruh bisnis ekspor-impor migas di Indonesia, termasuk pembagian ladang minyak kepada perusahaan asing.”Siapa yang akan menjadi direksi dan komisaris di Pertamina, diduga keluar dari kantung mafia,” tuding Ferdinand. n

FOCUS


PEMBANGUNAN kilang minyak merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi candu impor BBM. Dengan

kilang, minyak mentah akan langsung bisa diolah di dalam negeri dalam berbagai bentuk seperti premium maupun solar. Dengan demikian, Indonesia diharapkan mampu menekan impor BBM. Apa mau dikata, hingga kini Indonesia hanya memiliki enam kilang minyak. Itupun semuanya merupakan peninggalan Orde Baru.

Terhambatnya pembangunan kilang minyak akhirnya membawa pada kesimpulan: ada peran mafia minyak di baliknya. Secara sederhana, ladang bisnis mafia minyak akan otomatis lenyap apabila Indonesia memiliki kilang minyak yang memadai. Maka tidak heran apabila mafia minyak ikut berkontribusi untuk menghalang-halangi pembangunan kilang minyak yang baru. Agaknya, Wapres

Jusuf Kalla sudah mencium gelagat tak baik ini. Dia menyebutkan, tingginya impor BBM karena Indonesia dihalang-halangi membangun kilang minyak oleh mafia minyak. Indonesia menghabiskan 150 juta dolar AS per hari hanya untuk impor minyak dan BBM.

Kementerian Perindustrian juga mengakui rencana pembangunan kilang pengolahan minyak di Indonesia selama ini terhambat oleh mafia minyak. Menteri Perindustrian MS Hidayat lantas meminta agar KPK bisa turut serta mengawal rencana pembangunan kilang. “Dia yang selama ini mendapat untung, para trader. Yang seharusnya dilakukan adalah jangan lagi berniat membangun kilang dengan cara tender, itu yang datang hanya para trader dan broker saja, “ ujarnya di Kemenperin, Senin (23/6/14).

Oleh sebab itu, Menperin meminta agar pemerintah selanjutnya bisa memiliki konsep yang

MINYAK

Ada Mafia MinyakDI KILANG

FOCUS



baik terkait pembangunan kilang pengolahan minyak. Dia mengusulkan agar Indonesia mengundang beberapa investor dari negara yang memang cukup mampu melakukan pembangunan kilang, seperti dari Timur Tengah.

Menurutnya, di dunia tidak banyak negara yang sanggup membangun kilang lantaran memerlukan investasi besar, margin tipis, serta harus menyuplai minyak mentah selama tiga puluh tahun. “Kalau dilakukan tender, yang datang banyak puluhan, isinya trader. Jadi lebih baik undang investor yang benar-benar bisa, lakukan beauty contes, lakukan juga dihadapan KPK agar tidak melenceng,” jelasnya.

Proyek kilang diketahui membutuhkan modal jumbo. Paling tidak, menelan Rp 120 triliun untuk membangun satu kilang minyak. Jelas, megaproyek ini dipastikan membebani APBN. Bukan itu saja, lintas kementerian pun harus terlibat di dalamnya. Yakni, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, persoalan justru semakin runyam meski disesaki campur tangan lembaga pemerintah.

Buktinya, usulan agar pendanaan kilang minyak diserahkan ke pihak swasta masih terus menuai perdebatan. Padahal, opsi ini mengemuka lantaran pemerintah mengaku tak sanggup bila harus menggunakan dana APBN. Buktinya, PT Pertamina (Persero) langsung angkat tangan karena tak punya uang. Puncaknya, perdebatan di dalam tubuh pemerintah pun tak terelakkan.

Menteri ESDM Jero Wacik sudah menyetujui apapun opsi yang akan ditempuh. Nekat menggunakan dana APBN atau menggandeng pihak swasta. Tetapi, sikap ragu datang dari Menteri Keuangan Chatib Basri sebagai bendahara negara. Chatib berkilah, biaya pembangunan kilang minyak sangat mahal dan harus dibangun di sebuah kompleks industri khusus. Bila mengandalkan swasta juga agak sulit, karena investasi yang besar dan pengembalian dana investasinya lama. Cara yang paling mungkin ditempuh untuk menarik minat swasta adalah melalui pemberian insentif fiskal seperti tax holiday atau kemudahan lainnya. Namun, hingga saat ini belum bisa menjadi kenyataan karena banyaknya permintaan insentif oleh calon investor.

Cekcok penambahan kilang minyak di internal pemerintah akhirnya menuai pesimisme dari kalangan pengusaha Indonesia. Rezim SBY-Boediono yang

sebentar lagi akan berakhir diyakini gagal mewariskan kilang minyak. “Susah karena terlalu banyak gangguan, no hope,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi di Jakarta, belum lama ini.

Sofyan mengeluhkan adanya masalah koordinasi antar lembaga pemerintah. Padahal, sambung dia, investor dari Arab Saudi dan Kuwait sudah melakukan studi di dalam negeri tetapi belum bisa diterima pemerintah. Alasannya, Kementerian Keuangan menilai permintaan kedua investor tersebut terlalu berlebihan. Di pihak lain, Kementerian Perindustrian mendesak agar perundingan dengan kedua investor tersebut dibicarakan lagi untuk mencari titik temu.

Kendati begitu, Sofyan optimis adu kuat antar lembaga pemerintah akan berakhir pada pemerintahan pasca SBY. Harapan itu dilandasi oleh disahkannya UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Di dalam UU tersebut, Kementerian Perindustrian memiliki kewenangan yang lebih besar sehingga seluruh kegiatan industri akan lewat kementerian itu. “Bila selama ini industri farmasi di Kementerian Kesehatan, energi di Kementerian ESDM, nanti semuanya akan melalui Kemenperin bila ada hubungannya dengan industri, satu kordinasi. Soal refinery (kilang minyak) nanti Kemenperin juga akan menentukan,” tukas dia.

Terkait masalah pendanaan pembangunan kilang, Apindo mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan sistem toll manufacturing. Maksudnya, pemerintah melakukan kerjasama G to G, seperti dengan negara-negara di Timur Tengah untuk mendapatkan bahan baku berupa minyak mentah. “Kilangnya dibangun swasta di sini. Swasta akan menjadi tukang jahitnya. Ini namanya toll manufacturing. Sedangkan urusan bahan baku dipegang pemerintah, swastanya yang mengolah dan Pertamina harus membeli produksinya, harus ada jaminan soal ini,” jelas Sofyan.

Cara tersebut, sambung Sofyan, akan lebih efektif digunakan demi percepatan pembangunan kilang di dalam negeri. Sebab, mengimpor miyak mentah jauh lebih murah ketimbang mengimpor BBM. “Selama ini impor mahal karena yang diimpor adalah hasil olahan. Indonesia mengimpor dari Singapura, sementara Singapura sendiri mengimpor minyak mentah dari Timur Tengah, sehingga Singapura untung. Nah, sekarang Indonesia impor minyak mentah langsung ke negara penghasil minyak. Dari Irak atau Iran bisa kita dapatkan. Singapura saja bisa, masa kita tidak,” Sofyan optimistis. n

FOCUS



Menguak Sosok Gasoline Godfather

FOCUS

SEMUA tentu sepakat mafia minyak harus diberantas. Tujuannya,

kalaupun harus mengimpor BBM, harga belinya bisa ditekan serendah mungkin untuk menahan agar APBN tidak jebol. Ke depan, impor BBM bahkan bisa dihilangkan apabila pembangunan kilang minyak mentah mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pertanyaannya, siapakah sebenarnya mafia minyak itu? Sampai saat ini, kendati belum ada bukti yang kuat, berbagai pemberitaan media kerap mengaitkan mafia minyak kepada Muhammad Reza Chalid.

Berbagai sumber menyebutkan, Muhammad Riza Chalid atau beken dijuluki gasoline godfather sangat disegani di kalangan pebisnis migas. Pemilik Global Energy Resources ini tak hanya mengelola bisnis minyak, tetapi juga diketahui sebagai pemilik tempat bermain anak-anak kelas elit, Kidzania yang berlokasi di Pacific Place, SCBD Jakarta.

Chalid Reza juga mendirikan sekolah Islam Internasional Al Jabr di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Istrinya, Roestriana Adrianti Riza yang sering disapa Uchu Riza kabarnya juga sangat dekat dengan dunia pendidikan. Sekolah ini berdiri sejak Juli 2010.

Bahkan pembukaannya dilakukan oleh Menteri Agama Suryadharma Ali. Sekolah elite yang membuka kelas PAUD sampai SD Islam ini mendapat penjagaan selama 24 jam.

Konon, pria keturunan Arab ini sudah puluhan tahun menguasai Petral. Sejak rezim Soeharto hingga sekarang. Ketika Soeharto berkuasa, Reza mendapat dukungan penuh dari pangeran Cendana, Tommy Soeharto. Dekat dengan penguasa semakin membuat Reza leluasa menjalankan bisnisnya. Saking berkuasanya, Reza bahkan mampu melengserkan pejabat Pertamina yang tidak sepaham dengan dirinya. Ari H Soemarno, mantan Dirut Pertamina disebut-sebut sebagai salah satu korban kedigdayaan Reza. Karena ingin memindahkan kantor Petral dari Singapura ke Batam, Ari Soemarno pun akhirnya dipecat dan digantikan Karen Agustiawan sampai saat ini.

Alasannya sederhana, jika Petral berkedudukan di Batam, tentu pemerintah dan masyarakat luas lebih mudah awasi operasional Petral. Rencana Ari Soemarno tersebut dinilai mengganggu kenyamanan Reza mengendalikan bisnisnya.

Belakangan, kekuasaan Reza juga banyak dikaitkan dengan Keluarga Cikeas. George Aditjondro

dalam bukunya menulis beberapa anggota keluarga besar SBY yang dibantu oleh kroni-kroni mereka memiliki bisnis impor ekspor minyak mentah.

“Jika dulu Riza (Global Energy Resources) membayar premi kepada keluarga Cendana, maka sekarang ia membayar komisi ke kelompok Cikeas sebesar 50 sen dolar AS per barrel. Kalau ekspor kita 900 ribu barrel per hari, maka yang masuk ke keluarga SBY diperkirakan mencapai 450.000 dolar AS perhari ditambah bonus boleh mengekspor minyak mentah sebesar 150 barrel setiap hari. Keberadaan sindikat Cikeas ini mendorong Karen Setiawan (Dirut Pertamina) mengancam untuk meletakkan jabatan karena tidak tahan menghadapi tekanan Cikeas,” tulis Hendrajit lagi mengutip George Junus Aditjondro dalam buku “Cikeas Makin Menggurita” di halaman 67-68.

Kendati begitu, tidak ada bukti kuat yang mampu menjawab rasa penasaran publik. Belum ada yang mengungkap apakah Reza adalah seorang mafia minyak dan mendapat perlindungan dari pejabat negara. Akankah Presiden Jokowi sanggup memuaskan misteri mafia minyak itu? n Fidelia, T Aji, Nurul

GASOLINE GODFATHER. Sosok Muhammad Reza Chalid (berkumis) diduga sebagai otak mafia BBM.


Bayangkan saja, ruang lingkup pekerjaan BKI itu meliputi apapun yang bergerak di atas lautan. Beragam

jenis kapal dan berbagai konstruksi offshore adalah garapan BKI. Nilai pangsa pasarnya mencapai lebih

dari Rp 5 triliun. Sekarang, BKI hanya mampu mencapai sekitar Rp 280 miliar saja".

PROFILE



Indonesia sebagai negara kepulauan

dengan lautan luas sejatinya bisa

dimanfaatkan menjadi salah satu

lumbung pendapatan negara. Inilah yang menjadi tugas dan tantangan PT Biro

Klasifikasi Indonesia (Persero).

semakin menunjukkan prestasinya. BKI senantiasa aktif dan mengawasi seluk-beluk perkapalan di Indonesia. “Jadi apapun benda yang bergerak di atas laut adalah ruang lingkup pekerjaan BKI. Setiap kapal atau bangunan yang didirikan di laut harus melalui uji coba atau tes di BKI terlebih dahulu,” ujar Direktur Komersil BKI, Ibrahim Gause kepada Offshore, di kantornya, awal Juli 2014.

Pria asal Palembang ini menerangkan, BKI memiliki dua ruang lingkup pekerjaan dalam menjalankan fungsinya. Yakni, klasifikasi dan non klasifikasi. “Nah, saya bertanggungjawab untuk mengembangkan non klasifikasi ini. Artinya, saya harus bekerja keras memaksimalkan manajemen sumber daya BKI dan potensinya agar dapat menjadi market leader dalam bisnis independent assurance marine di Indonesia,” tuturnya.

Tugas yang dipercayakan kepada Ibrahim memang cukup menantang. Akan tetapi, melihat rekam jejaknya sebelum mengabdi di BKI, target tersebut niscaya akan tercapai. Lihat saja, pria yang mengawali karier pertamanya di PT Sucofindo

dan PT Surveyor Indonesia ini memiliki target untuk meningkatkan pendapatan BKI hingga Rp 280 miliar rupiah di tahun 2014. Bahkan, Ibrahim juga berani memasang target pendapatan BKI mencapai Rp 1.2 triliiun pada 2018 nanti. Dengan kata lain, BKI yang hanya menguasai pasar 5 persen di tahun 2014 akan melonjak menjadi 14 persen empat tahun berikutnya.

Jebolan sarjana hukum Undip Semarang ini pun optimistis, target pendapatan Rp 1,2 triliun di 2018 tidaklah berlebihan. Kuncinya sederhana, yakni pengelolaan yang baik. Dengan pengelolaan yang baik, Ibrahim meyakini, potensi yang sebelumnya hilang dapat diraih kembali.

“Bayangkan saja, ruang lingkup pekerjaan BKI itu meliputi apapun yang bergerak di atas lautan. Beragam jenis kapal dan berbagai konstruksi offshore adalah garapan BKI. Nilai pangsa pasarnya mencapai lebih dari Rp 5 triliun. Sekarang, BKI hanya mampu mencapai sekitar Rp 280 miliar saja,” dia memberikan gambaran.

Optimisme Ibrahim terhadap BKI yang akan menjadi perusahaan yang

Ibrahim GauseD i r e k t u r K o m e r s i l B K I

TAMPIL MODERN DAN DINAMIS

BKI PASANG TARGET RP 1,2 TRILIUN

PROFILE

PERUSAHAAN pelat merah ini ditugasi sebagai satu-satunya badan klasifikasi nasional

untuk melakukan pengkelasan kapal niaga berbendara Indonesia maupun asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia. BKI juga yang menerapkan standar teknik dalam melakukan kegiatan desain, konstruksi dan survei marine terkait dengan fasilitas terapung, termasuk kapal dan konstruksi offshore.

Di usianya yang sudah 50 tahun, BKI yang didirikan pada 1 Juli 1964, ini



terus berkembang juga didasari oleh pemberlakuan azas cabotage. “Memang berlakunya azas cabotage mampu meningkatkan pendapatan perusahaan di bidang klasifikasi kapal. Tetapi peluang non klasifikasi juga penting digarap untuk nilai tambah bagi perusahaan. Maka itu kami optimistis perusahaan dapat menargetkan angka Rp 1 triliun dengan komposisi klasifikasi Rp 350 miliar dan non klasifikasi Rp 700 miliar,” ujar Ibrahim.

Apalagi, sambung dia, dalam RJPP 2014-2018, BKI telah memiliki strategi tingkat korporasi yang dipilah menjadi dua. Yakni, berdasarkan Direktorat Klasifikasi dan Direktorat non Klasifikasi. Dalam strategi Klasifikasi, BKI melakukan jasa layanan klasifikasi dan statutory, terutama dengan pemberdayaan potensi captive market dengan pemberian layanan baru sertifikasi komponen dan material. Termasuk melakukan penggarapan potensi kapal yang belum tersentuh, dan peningkatan kualitasi proses bisnis internal untuk mendapatkan sertifikasi IACS standar kualitas internasional. Sedangkan pada strategi non Klasifikasi, BKI terus meningkatkan layanan independent assurance marine pada tiga sektor yaitu marine, industry dan energy, infrastruktur dan jasa umum.

Karenanya, Ibrahim meyakini, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dalam waktu dua tahun ini BKI dapat mewujudkan badan klasifikasi dengan standar kualitas dunia. “Coba lihat Amerika yang yang bukan negara maritim saja punya badan klasifikasi nomor satu di dunia. Nah, Indonesia sebagai negara maritim belum dapat memenuhi standar klasifikasi dunia. Kami sedang membenahi sistem perusahaan yang akan didukung SDM yang profesional, Insya Allah dua tahun ke depan BKI dapat mencapainya,” imbuhnya.

Di sisi lain, pria kelahiran Palembang, 25 Januari 1960 ini mengakui, BKI sebagai perusahaan BUMN memang kerap dihadapkan pada persoalan mental di internal perusahaan. Hal inilah yang ingin diubah Ibrahim untuk mewujudkan BKI sebagai perusahaan yang berpendapatan jumbo. Ia menguraikan, perusahaan yang baik haruslah memiliki kultur yang terbuka, profesional dan memiliki kemampuan untuk menjadi pelayan yang baik bagi konsumennya. “BKI harus berubah menjadi perusahaan yang lebih modern dan dinamis,” pungkas Ibrahim. n Nurul, Yogi

‘‘Coba lihat Amerika yang bukan negara maritim saja punya badan klasifikasi nomor satu di dunia. Nah, Indonesia sebagai negara maritim belum dapat memenuhi standar klasifikasi dunia. Kami sedang membenahi sistem perusahaan yang akan didukung SDM yang profesional, Insya Allah dua tahun ke depan BKI dapat mencapainya."

PROFILE


TENTANG IBRAHIM GAUSE

LAHIR: Palembang, 25 Januari 1960

PENDIDIKAN: n Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1985 n Notariat Universitas Diponegoro, 1987 n MBA Northern California University, 1996

KARIR DI BKI:n Direktur Pemasaran dan Pengembangan (2013)n Direktur Komersil (2014-sekarang)

PROFILE



PT PERTAMINA HULU ENERGI

Melawan Rapor MerahDI WEST MADURA

PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) tengah diuji. Produksi minyaknya mengalami

penurunan meski tidak terlalu signifikan. Pada semester I tahun 2014, target produksi meleset dari 21.432 barel minyak per hari menjadi 21.115 barel minyak per hari. Penurunan itu terjadi lantaran terganggu cuaca buruk

panjang pada awal tahun.

OIL


Dia menambahkan, pada semester II/2014 jajarannya akan melakukan kegiatan penunjang operasi dan produksi. Kegiatan tersebut meliputi pemboran, pemeliharaan fasilitas, termasuk memindahan pipa penyalur gas di Alur Pelayaran Barat Surabaya.

Sementara itu, sebelum mengalami penurunan produksi menyusul ganggguan cuaca buruk, PHE WMO menargetkan produksi minyak dan gas bumi sebesar 161.000 barel oil equivalent per day (boepd) pada 2014. Target ini meningkat 7,5% dari realisasi 2013 sebesar 149.680 BOEPD. Perusahaan pelat merah tersebut optimis terhadap pencapaian target itu, menyusul hasil gemilang yang diperolehnya sebagai operator Blok Offshore North West Java (ONWJ) dan WMO.

President Director PHE Tenny Wibowo mengungkapkan optimisme tersebut setelah melihat pencapaian perusahaan dalam 6 bulan terakhir. Kendati terkendala

akibat kondisi gangguan cuaca buruk di awal 2014, tetapi produksi migas perusahaan dalam periode tersebut mencapai 151.830 bph, melampaui target sebesar 144.000 bph, dengan tren produksi terus meningkat.

Bahkan, sebagai operator, total produksi minyak PHE tercatat mencapai 192.400 BOEPD hingga April 2014, yang diperoleh dari produksi minyak 111.680 bph sebagai operator dan produksi porsi bagian PHE yang berada di kisaran 66.400 bph. Adapun total produksi gas PHE sebagai operator mencapai 466,5 mmscfd, sedangkan total produksi porsi PHE berikut non operator mencapai 493 mmcfd. Pasalnya, PHE disokong oleh produksi dari beberapa blok besar seperti Blok ONWJ, WMO, BOB Siak Pusako, dan JOB PHE Jambi Merang.

“Jika melihat tren positif produksi yang terus meningkat setiap bulannya, kami optimistis produksi migas PHE tahun ini akan mencapai sekitar 161.000 bph yang terdiri dari 72.630 bph minyak dan 510.8 mmscfd gas.”

Hal ini tidak lepas dari keberhasilan program pengeboran yang dilakukan perusahaan di ONWJ, WMO, dan aset-aset lainnya.

Pada 2014, perusahaan juga tengah melakukan pengeboran sumur pengembangan di berbagai anak perusahaan PHE dengan total sebanyak 84 sumur pengembangan. Sedangkan sumur eksplorasi direncanakan 64 unit dengan rincian 38 sumur konvensional dan 26 sumur un-conventional. Contoh sumur pengembangan yang telah berproduksi adalah Lapangan ULA di PHE ONWJ. “Tentu saja kami mengedepankan prinsip penggunaan biaya yang sebaik dan seefisien mungkin sesuai

OIL

NAMUN, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) ini tetap meyakini akan mampu

mengejar target produksi pada semester kedua 2014. “Kami jaga momentum pertumbuhan produksi minyak dan gas bumi yang terjadi sejak tahun lalu,” urai President PHE WMO Boyke Pardede di Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Catatan rekor perusahaan yang mengelola blok di perairan sekitar Madura ini sempat menyentuh catatan produksi minyak harian tertinggi sebesar 23.762 bph. Sedangkan pada semeter I tahun lalu produksi rata-rata minyak per baru 12.878 bph. Sedangkan di sisi produksi gas, perseroan hingga semester I/2014 memproduksi 118 MMSCFD. Jumlah tersebut berada di atas target pemerintah 113 juta kaki kubik per hari. Adapun produksi tertinggi gas mencapai 133,3 MMSCFD. “Pencapaian produksi ini merupakan hasil yang didapat melalui berbagai aktivitas eksplorasi dan pengembangan,” tambah Boyke.


1. PT Chevron Pacific Indonesia 304.150

2. PT Pertamina EP 127.420

3. Total E&P Indonesie 66.860

4. PHE ONWJ 39.790

5. CNOOC SES Ltd 34.080

6. Mobil Cepu Ltd 31.880

7. ConocoPhillips Indonesia Ltd 39.790

8. PHE OWJ 22.750

9. Chevron Indonesia Company 19.910

10. PetroChina International Jabung Ltd 14.960

11. PT Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu 14.600

12. PT Medco E&P Indonesia Rimau 12.970

13. Vico Indonesia-Sanga Sanga 12.970

(dalam barel per hari)

Dengan berhentinya produksi tentu ada kerugian, sehari tidak berproduksi saja rugi, apalagi 3 hari. Namun, kita tidak bisa berbuat banyak, personil dan peralatan sudah siap, tapi kita tidak bisa ambil risiko menerjunkan orang-orang kita kesana, itu bahaya sekali. Jadi, untuk saat ini kita hanya menunggu entah sampai kapan sampai cuaca membaik’’.

Manajer Komunikasi Pertamina Hulu Energi ONWJ, Donna M. Priadi

PRODUSEN MINYAKTERBESAR 201413target. Dengan perencanaan yang

lebih bagus dan realistis serta pelaksanaan di lapangan yang baik sesuai target, kami akan dapat menjawab tantangan yang ada,” tukas Tenny.

Sebelumnya, penghentian produksi ini terjadi pada Januari 2014, baik produksi minyak dan gas tidak dapat dilakukan, karena ada beberapa alat yang tidak bisa digunakan. Donna M. Priadi, Manajer Komunikasi Pertamina Hulu Energi ONWJ menyatakan selang penyalur minyak mentah (hose) ke penampungan minyak mentah (Floating Storage Offloading/ FSO) Abherka mengalami kebocoran.

“Dengan berhentinya produksi tentu ada kerugian, sehari tidak berproduksi saja rugi, apalagi 3 hari. Namun, kita tidak bisa berbuat banyak, personil dan peralatan sudah siap, tapi kita tidak bisa ambil risiko menerjunkan orang-orang kita kesana, itu bahaya sekali. Jadi, untuk saat ini kita hanya menunggu entah sampai kapan sampai cuaca membaik, “ kata dia.

Di tempat terpisah, SKK Migas mengatakan produksi minyak mentah akan mengalami kenaikan pada semester II/2014. Kepala SKK Migas J Widjonarko mengatakan, pada semester II proyek-proyek peningkatan produksi akan mulai berjalan. “Dengan demikian, produksi akan mulai ‘ramp up’ (naik),” katanya di Jakarta, Rabu (2/7/2014).

Menurutnya, produksi minyak mentah sampai semester I/2014 mencapai 796.000 bph dan gas bumi 6.900 mmscfd. Adapun produksi terjual (lifting) sampai

30 April 2014 adalah minyak 796.500 barel per hari dan gas 1,239 juta barel setara minyak per hari. Proyek-proyek peningkatan produksi tersebut berasal dari lapangan existing dan baru.

Untuk lapangan baru yang akan

mulai berproduksi semester II, menurut Widjonarko, antara lain Peciko 7B, Sisi Nubi 2B, dan Banyu Urip. Sedangkan sesuai APBN Perubahan 2014, target lifting minyak adalah 818.000 bph dan gas 7.099 mmscfd atau 1,224 juta barel setara minyak per hari. n Fidelia

OIL


PT ANEKA Tambang (Antam) dalam mengelola

corporate social resposibility (CSR) selama

ini belum sepenuhnya mencapai kesempurnaan,

sehingga perusahaan ‘‘plat merah’’ itu terus

membenahi tata kelola pelaksanaan program

sosial itu.

TATA KELOLA CSRTERUS BENAHIPT Aneka Tambang

“PENGELOLAAN CSR memang belum membaik dan sering

mendapatkan suara sumbang dari stake holder dan pemangku kepentingan,” kata Direktu Utama PT. Antam (Persero) Tbk, Tato Miraza pada acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56 PT Antam di Kolaka, Selasa (8/11).

Oleh karena itu, kata Miraza, badan usaha milik negara (BUMN) ini tetap memprioritaskan program CSR untuk melakukan pembenahan tata kelola pelaksanaan program sosialnya.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan CSR ini agar dapat membantu masyarakat sekeliling dan stake holder, tambah Miraza, pihak perusahaan telah membentuk direktorat tersendiri untuk mengurusi CSR itu.

“Begitu pentingnya CSR, PT Antam membentuk direktorat tersendiri, yang diberi nama Direktorat Umum dan CSR,” ujarnya.

Dirut PT Antam tersebut juga menjelaskan, badan usaha milik negara (BUMN) itu memiliki standar dalam mengelola CSR, yang

sedapat mungkin disepadankan dengan aturan umum penerapan ‘community development, sesuai ISO 26000.

“Hal ini penting untuk sasaran pembangunan manusia dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Makanya pendidikan diprioritaskan, setelah itu bidang kesehatan dan program fisik lainnya,” ujarnya seraya menambahkan, khusus pendidikan atau pengembangan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang.

Miraza juga berharap, di usia PT Antam ke-46 ini agar kerjasama yang selama ini telah terjalin dapat terjaga, sehingga perusahaan ini bisa lebih maju dan berkembang menjadi yang terbaik.

Pada acara HUT ke-46 PT Antam yang dihadiri jajaran direksi dan karyawan perusahaan itu, juga dihadiri Wakil Bupati Kolaka, Muhammad Jayadin dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka serta pimpinan perusahaan swasta lainnya. n T Aji

CSR


PERJALANAN Roadshow Ramadan dilakukan langsung direksi beserta jajaran manajemen Telkomsel dengan menyerahkan santunan

pada acara buka puasa bersama di lima kota, yaitu Samarinda, Lombok, Pekanbaru, Bandung, dan Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut Telkomsel juga turut memastikan kesiapan jaringan dan pelayanan beserta kesiapan para mitra di setiap kota selama Ramadan maupun saat mudik Lebaran.

Direktur Sales Telkomsel, Mas’ud Khamid mengemukakan, roadshow Ramadan merupakan kegiatan rutin yang selalu dilakukan setiap tahunnya saat bulan suci.

TELKOMSEL

BANTU 19.000ANAK YATIM PIATU

“Ini salah satu upaya kami untuk turun langsung ke tengah-tengah masyarakat dan berinteraksi dengan para stakeholders kami, di antaranya membantu anak-anak yatim piatu atau yang kurang mampu,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (11/7/2014).

“Kami harap hal positif ini dapat dirasakan kemanfaatannya oleh banyak pihak dan membuat bulan Ramadan dan Lebaran kali ini lebih berwarna dan bermakna,” tambah Mas’ud.

Selain pemberian santunan kepada 19.000 anak yatim piatu, Telkomsel juga telah menyerahkan 19 ton kurma di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Penyerahan bantuan tersebut dipimpin Direktur Utama Telkomsel Alex J Sinaga kepada Direktur Utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Endro Siswantoro disaksikan para imam masjid besar di Indonesia.

Selain Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, bantuan kurma tersebut nantinya juga akan didistribusikan kepada Masjid Baiturrahman Aceh, Masjid Al-Mashun (Medan), Masjid Istiqlal (Jakarta), Masjid Agung Jawa Tengah (Semarang), dan Masjid Al-Markas Al Islami (Makassar). n M Andi

TELKOMSEL menggelar kegiatan CSR (corporate social responsibility) selama

Ramadan 1435 H dengan melaksanakan buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada 19.000 anak yatim piatu, serta 19 yayasan panti asuhan senilai Rp6 miliar.

CSR


PT PertaminaTERNAK DOMBA TERPADU DI CILAMAYA

PT Pertamina EP Subang Field meluncurkan program CSR Ternak Domba Terpadu di Desa Pasirukem, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang (12/6).

PROGRAM ini dilaksanakan berdasarkan rekomendasi hasil social mapping yang

dilaksanakan oleh Subang Field di awal 2014 serta termasuk dalam salah satu program CSR unggulan yang dirumuskan dalam rencana strategis Pertamina EP Subang Field.

“Sebagai tindak lanjut hasil focus group discussion (FGD) di

beberapa desa Ring 1 wilayah operasi Pertamina EP Subang Field, dibentuklah 1 kelompok ternak terpadu yang terdiri dari 15 warga Dusun Wagirsari yang akan menjadi mitra binaan CSR Subang Field,” terang Subang Legal & Relation Assistant Manager, Yosi Ardilla.

Peternakan adalah salah satu bidang yang potensial untuk

dikembangkan di wilayah Cilamaya mengingat tingginya potensi pasar, ketersediaan rumput/pakan, serta kesesuaian dengan budaya masyarakat setempat. Alasan inilah yang mendasari pelaksanaan program ternak domba terpadu di wilayah tersebut.

Adapun tujuan utama implementasi program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat da-lam usaha ternak domba, membuka peluang usa¬ha, meningkatkan penda¬patan masyarakat, serta berkontribusi dalam pem¬bangunan sektor peternakan di Kabupaten Karawang.

“Melalui model kandang domba terpadu, diharapkan lokasi ini akan menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat serta sentra budidaya ternak domba di Kabupaten Karawang,’’ terang Yosi.

Untuk rencana ke depan, selain melaksanakan usaha budidaya ternak, juga akan dikembangkan usaha pengolahan hasil ternak, pengolahan kompos, serta pengolahan berbagai produk lainnya yang berbasis ternak domba.

Untuk melaksanakan program tersebut, PT. Pertamina EP Asset 3 Subang menggandeng CARE LPPM IPB untuk mendampingi masyarakat, khususnya para peternak dalam menjalankan usahanya. Pendampingan yang diberikan berupa teknik beternak yang baik, manajemen usaha serta manajemen pemasaran.

Pada peluncuran program, dilakukan penyerahan 40 ekor domba serta satu unit kandang beserta perlengkapannya kepada kelompok peternak Bina Usaha Mandiri dan dilanjutkan dengan pelatihan teknik budidaya dan manajemen usaha bagi para anggota. n Fidelia

CSR


SI MUNGILNAN DAHSYAT

Drone

DRONE ADALAH SEBUAH PESAWAT CANGGIH BERUKURAN MUNGIL. SELAIN UKURANNYA MINI, DRONE JUGA BISA DIKENDALIKAN DARI JARAK JAUH. DENGAN KATA LAIN, DRONE ADALAH PESAWAT TANPA AWAK.

TECHNOLOGY

DRONE mendadak tenar karena menjadi pilihan utama Presiden Jokowi

dalam mengamankan wilayah udara Indonesia. Jokowi bahkan berencana membeli tiga buah drone untuk ditempatkan di tiga wilayah strategis. Menurutnya, ketiga pesawat drone akan menjadi mengawasi Indonesia selama 24 jam. “Dengan drone, komando di Jakarta, Makassar, bisa cek di mana ada kapal yang mau main-main di perairan kita,” tegas Jokowi.

Bukan saja untuk keamanan nasional, menurut Jokowi, drone juga bisa digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan perekonomian. Semisal mengawasi impor ilegal barang baku dan barang jadi, sampai memadamkan kebakaran. “Pesawat drone bisa digunakan untuk yang berkaitan dengan sektor ekonomi. Seperti untuk memberantas illegal fishing, illegal logging, memantau kebakaran. Jadi bukan hanya untuk pertahanan saja.”

Drone memang belum terlalu akrab di telinga publik, sebagaimana pesawat Sukhoi. Berdasarkan fungsinya, ada dua jenis drone yang banyak digunakan negara maju saat ini.



PESAWAT DRONE BISA DIGUNAKAN UNTUK YANG BERKAITAN DENGAN SEKTOR EKONOMI. SEPERTI UNTUK MEMBERANTAS ILLEGAL FISHING, ILLEGAL LOGGING, MEMANTAU KEBAKARAN. JADI BUKAN HANYA UNTUK PERTAHANAN SAJA’’.

TECHNOLOGY

Drone versi pertama adalah combat drone atau drone untuk keperluan pengintaian, peperangan dan penyerangan. Karena memiliki fungsi sebagai alat pengintai sekaligus penyerang, maka pesawat terbang tanpa awak ini dilengkapi dengan senjata.

Drone versi kedua adalah dibuat dengan fungsi untuk sarana pengangkutan benda atau barang atau juga terkadang digunakan untuk melakukan tugas yang dianggap kotor dan terlalu berbahaya bagi manusia. Contohnya di tempat yang

memiliki tingkat radiasi tinggi. Karena tidak memiliki awak, maka drone dilengkapi dengan kamera infra-red, Global Positioning Systems (GPS) dan sistem komputer yang terkoneksi dengan pusat kendalinya. Kelebihan lainnya, drone tidak hanya mampu terbang dengan waktu lama dan jauh, drone juga mampu bermanuver menghindari radar.

Berbagai literatur menyebutkan, drone sebenarnya ide yang berkembang sejak awal abad 19, sebelum Perang Dunia I. Wikipedia yang merujuk makalah dari Centre

for Telecommunications and Information Engineering (CTIE) Monash University menyebutkan, konsep pesawat tanpa awak ini pertama kali digunakan 22 Agustus 1849.

Namun, popularitas drone kian meroket ketika Amerika Serikat menggunakannya untuk perang di Afghanistan. Pesawat drone yang diberi nama Predator itu dipakai untuk memburu pasukan Al Qaeda.

Abraham Karem, insinyur Israel yang kemudian bermigrasi ke AS adalah tokoh sukses di balik pembuatan Predator.Prototipe pesawat nirawak buatan Karem pun akhirnya dilirik Badan Proyek Riset Pertahanan AS yang kemudian mendanai penelitian lanjutan dari prototipe yang dikembangkan Karem. Mulai saat itu, riset drone di AS berkembang hingga terciptalah drone bernama Predator yang fenomenal itu. n M Andi


Revisi UU MigasMenanti RestorasiKURTUBI CS

REVISI UU MIGAS DIPASTIKAN GAGAL RAMPUNG PADA PERIODE

DPR 2014-2019. PEMBAHASANNYA AKAN DILANJUTKAN PADA PERIODE

LIMA TAHUN BERIKUTNYA. IMPIAN PENGAMAT PERMINYAKAN, KURTUBI

PUN AGAKNYA BAKAL TERCAPAI. YAKNI, PEMBUBARAN SKK MIGAS.

HINGGA saat ini, Komisi VII DPR sebenarnya telah menuntaskan naskah akademis revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001

tentang minyak dan gas. Diharapkan dalam dua kali masa sidang, revisi UU tersebut tuntas. Kabar tersebut disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Satya Yudha di Jakarta, Jumat (16/5/2014). Meski belum dapat memastikan kapan revisi UU tersebut diparipurnakan, setidaknya pembahasannya bisa dimulai pada Juni mendatang. “Sedang penyelesaian naskah akademik. Kita harapkan kalau misalnya selesai Juni berarti ditambah 8 bulan (dua kali masa sidang) lagi. Tapi saya tidak bisa memberi batasan kapan ada keputusan kelar karena tidak tahu kapan diparipurnakan. tapi paling tidak kita sudah finalizing naskah akademik,” ujar Satya.

Politisi Golkar ini menerangkan, perubahan UU Migas utamanya mengubah paradigma tata kelola migas. Jika sebelumnya paradigma

pengolahan migas sangat liberal, dalam revisi UU Migas parlemen lebih mengedepankan pada peran perusahaan nasional dalam pengolahan migas. “Kemarin kan liberalisasi murni sekarang menjadi liberalisasi tapi berwawasan kebangsaan. Bagaimana memberikan previledge ke Pertamina dan pemain lokal. Ini kan sudah merubah esensi UU migas sekarang. Kalau sekarang kan menyamakan antrara bumn dan non-bumn,” kata dia.

Selain mengubah esensi pengolahan migas, dalam klausul revisi UU Migas juga akan mengatur petroleum fund, atau alokasi dana untuk riset and development di sektor migas. “Itu masuk dalam pemikiran, bahwa 10 persen masuk disitu. Karena sekarang revenue dari migas yang kembali ke sektornya tidak lebih dari 2 persen itu yang disebut flow back,” paparnya.

Jika merujuk pendapat Satya, pengesahan revisi UU Migas akan berada pada periode DPR

POLICY


‘‘Saya akan meluruskan tata kelola energi yang menyimpang dari pasal 33 UUD 1945. Kita

akan memperjuangkan agar tata kelola migas dikembalikan ke negara melalui perusahaan negara yang dibentuk dengan UU. Kita akan

melakukan likuidasi atau pembubaran SKK Migas untuk digabung dengan perusahaan negara

dibidang perminyakan yang dibentuk atas UU’’.

2014-2019. Itu artinya, pembahasan tersebut akan menjadi tugas pengamat perminyakan, Kurtubi yang lolos sebagai anggota DPR. Politisi NasDem ini pun sebenarnya sudah jauh-jauh hari menolak keras keberadaan SKK Migas, lembaga sementara BP Migas yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi, 2012 silam. Di Senayan, Kurtubi bertekad akan memperjuangkan keharusan melakukan perubahan dan restorasi tata kelola migas, energi dan tambang nasional secara konkrit.

“Saya akan meluruskan tata kelola energi yang menyimpang dari pasal 33 UUD 1945. Kita akan memperjuangkan agar tata kelola migas dikembalikan ke negara melalui perusahaan negara yang dibentuk dengan UU. Kita akan melakukan likuidasi atau pembubaran SKK Migas untuk digabung dengan perusahaan negara dibidang perminyakan yang dibentuk atas UU,” tegas Kurtubi.

Kendati akan mengubah wajah pengelolaan energi, Kurtubi menjamin investor asing tidak perlu khawatir. Menurutnya, Indonesia tetap membutuhkan investor asing maupun investor swasta. Pasalnya, sambung dia, perusahaan asing ataupun perusahaan nasional bukanlah pemilik sumber daya alam. “Yang memiliki sumber daya alam di perut bumi adalah negara melalui perusahaan negara. Lalu kita akan mengusahakan agar seluruh ekspor migas dan seluruh impor migas tidak boleh lagi melewati pihak ketiga atau broker, dan langsung melalui negara melalui perusahaan negara. Nah dengan tata kelola seperti ini maka akan diperoleh tambahan penerimaan negara dari sumber daya alam,” tukas dia.

Harus diakui, lambannya pembahasan revisi UU Migas telah merugikan semua pihak, baik pemerintah, BUMN, SKK Migas, maupun Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Pengamat energi dari Reforminer Institute Kumaidi Notonegoro mengatakan lambannya pembahasan revisi UU Migas tak hanya merugikan

KKKS, tetapi juga merugikan semua pihak, termasuk Kementerian Energi Sumber dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina. “Percepatan revisi itu baik bagi semuanya, untuk industri, Pertamina sendiri, maupun penyelesaian SKK Migas,” katanya di Jakarta.

Soal SKK Migas, jelasnya, perdebatan yang sedang terjadi di parlemen berkutat pada dua wacana; digabungkan seperti dulu atau dijadikan BUMN khusus. Seandainya opsi kedua yang dipilih, nantinya Indonesia akan mempunyai tiga BUMN yang berperan di industri migas yakni Pertamina, PGN, dan SKK Migas. Dia menambahkan, mengambangnya revisi UU Migas pada akhirnya telah memicu ketidakpastian. Pasalnya, KKKS berkontrak dengan SKK Migas yang tidak jelas posisi lembaga tersebut apakah lembaga pemerintah ataukah BUMN. “Kalau presidennya ganti, bisa saja kontraknya tidak diperpanjang, dibatalkan, ataupun dianulir,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat energi Luluk Sumiarso mengimbau, revisi UU Migas harus menjelaskan secara spesifik mengenai entitas SKK Migas sebagai pengawas. Mantan Dirjen Migas ini menilai, pasca-pembubaran BP Migas oleh MK dan digantikan oleh SKK Migas, penegasan mengenai fungsi pengawas dari industri hulu migas wajib diperhatikan. Pasalnya, hingga saat ini SKK Migas hanya sebatas lembaga yang fungsinya langsung diawasi oleh Kementerian ESDM. “Sekarang ini wajib diperhatikan entitas badan dari lembaga ini melalui revisi UU Migas,” saran Luluk di Jakarta.

Dia menyarankan, ada dua opsi agar penyertaan entitas ini bisa diselesaikan. Misalnya adalah fungsi SKK Migas ini disamakan dengan BUMN. Namun pengesahan SKK Migas menjadi perusahaan pelat merah tidak bisa disamakan dengan perusahaan BUMN lainnya. “Tapi saya berharap mekanisme ini terlepas dari aturan Kementerian BUMN,” tukasnya. SKK Migas sebagai BUMN menurut dia tak perlu tunduk dengan aturan Kementerian BUMN, melainkan secara langsung fungsi dan tugas disesuaikan Kementerian teknis, yakni Kementerian ESDM.

Sedangkan opsi kedua, yakni membentuk entitas pengawas hulu migas layaknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan skenario ini, maka SKK Migas memiliki kewenangan khusus untuk mengawasi secara langsung industri hulu migas. “Nanti khusus hilir nanti ada khusus. Pokoknya ke depan proses kegiatan investasi hulu migas harus berada satu pintu. Ini dilakukan guna mengoptimalkan kinerja industri migas di Tanah Air,” pungkas Luluk. n Fidelia, Nurul

POLICY


MENDONGKRAK PELAYANANJASA PELABUHAN

STANDAR PELAYANAN JASA DI PELABUHAN DIRASAKAN MASIH RENDAH. ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI)

MENILAI, SUDAH SAATNYA PEMERINTAH MEMBUAT ATURAN BARU YANG LEBIH FLEKSIBEL.

INFRASTRUCTURE

DALAM sebuah kesempatan, Sri Mulyani, Managing Director Bank Dunia,

pernah mengatakan Indonesia harus meningkatkan infrastruktur dan konektivitas agar investasi bisa masuk lebih deras. “Misalkan impor jeruk dari China lebih murah daripada dari lokal. Sapi lebih mahal dari NTT daripada impor dari Australia, itu karena konektivitas kita,” jelas Sri Mulyani. Konektivitas ini harus dibuat lebih efisien, sehingga ongkos logistik murah dan harga bisa bersaing dengan barang impor, tambahnya kemudian.

Pada dasarnya, Sri Mulyani membicarakan tentang permasalahan sistem logistik

nasional. Sistem logistik nasional saat ini masih sangat carut marut. Masih banyak persoalan yang dihadapi sistem logistik, terutama masalah infrastruktur penunjang logistik yang buruk sehingga biaya logistik di dalam negeri menjadi mahal. Padahal, sistem logistik yang kompetitif merupakan kunci sukses dalam ekonomi global. Apalagi dalam perdagangan yang kompetitif, sistem tersebut menjadi penentu utama daya saing yang membutuhkan pengiriman cepat.

Secara sederhana, keberhasilan dalam perdagangan nasional dan global dapat tercapai bila sebuah perusahaan memiliki kemampuan untuk bergerak melewat lintas batas

dengan cepat, andal, dan murah.

Hal ini juga diamini Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi. Dia mencontohkan, standar pelayanan jasa pelabuhan maupun proses dokumen impor membutuhkan waktu lebih dari 10 hari di Pelabuhan Tanjung Priok, terutama terhadap barang impor yang masuk jalur kuning dan jalur merah. “Prosesnya sangat lama dan tidak efisien, sarana serta prasarana pelabuhan juga tidak sebanding dengan arus barang atau peti kemas,” tukas Sofian Pane belum lama ini.

Lamanya proses pengeluaran barang impor yang masuk melalui


Sebagai anggota, tentu sangat menginginkan pengurusan dokumen dan pengurusan barang atau peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok dapat berjalan cepat, tepat, murah, dan aman. Bila pengurusan dokumen lambat dan barang tidak cepat keluar dari pelabuhan, anggota kami justru yang dirugikan’’.

INFRASTRUCTURE

jalur kuning dan jalur merah di Pelabuhan Tanjung Priok, menurut Sofian, karena pengurusan dokumen kepabeanan (customs clearance) dan proses pengeluaran barang dari terminal (pos clearance) membutuhkan waktu yang panjang.

Proses perizinan impor di instansi pemerintah terkait (pre-clearance) lebih sulit diprediksi karena terkadang memerlukan pemeriksaan barang secara mendetail. “Jika kinerja instansi pemerintah terkait dan terminal tidak ditingkatkan, kami khawatir akan terjadi kongesti di Pelabuhan Tanjung Priok,” paparnya.

Yukki melanjutkan, masalah

akses jalan ke pelabuhan juga sering macet dan banyak armada truk yang berusia di atas 15 tahun masih beroperasi sehingga menghambat lalu lintas barang atau peti kemas serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi dalam proses angkutan dan pendistribusian logistik di Jakarta.

“Sebagai anggota, tentu sangat menginginkan pengurusan dokumen dan pengurusan barang atau peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok dapat berjalan cepat, tepat, murah, dan aman. Bila pengurusan dokumen lambat dan barang tidak cepat keluar dari pelabuhan, anggota kami justru yang dirugikan,” ujarnya.


SISTEM LOGISTIK DI INDUSTRI OFFSHORE

Di seluruh pelabuhan akan diterapkan transaksi dengan Rupiah’’.

INFRASTRUCTURE

Sekarang, bagaimana halnya dengan sistem logistik di industri Offshore di Indonesia? Ternyata wajahnya tak beda jauh dengan sistem logistik nasional secara keseluruhan. “ Saat ini sistem logistik di industri Offshore dikuasai oleh pihak asing. Pengusaha nasional yang bergerak disini paling hanya sekitar 10% saja dari total pelaku usaha di bidang logistik,” demikian Akbar Djohan, Sekretaris Jendral DPP ALFI.

Dikatakan Akbar, perusahaan logistik yang hendak bermain di industri Offshore, seperti di sektor migas, harus memiliki modal dan kemampuan yang tinggi. Modal itu antara lain sumber daya manusia yang menjalankannya harus memiliki sertifikasi internasional, peralatan penunjang kegiatan yang sangat mahal. Belum lagi kebiasaan perusahaan migas yang telah melakukan kontrak global dengan perusahaan logistik rekanannya. “Hal-hal itu yang menjadi kendala pengusaha logistik nasional untuk berkecimpung lebih luas di industri Offshore,” jelas Akbar.

Akbar juga menyoroti minimnya pembangunan insfrastruktur yang kurang memadai di industri migas. Ia menyayangkan pemerintah yang memang belum memiliki cetak biru pembangunan yang jelas tentang industri migas. Padahal, lanjut dia, kendala tersebut sejatinya bisa diatasi melalui transfer of knowledge dari perusahaan asing ke perusahaan nasional.

“Sementara kendala modal bisa diatasi dengan memberikan kontrak yang panjang terhadap perusahaan nasional dan masalah infrastruktur diatasi dengan keseriusan pemerintah menerapkan sistem logistik nasional sesuai amanat

Perpres Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS).”

RUPIAH GESER DOLAR

Sampai saat ini transaksi di pelabuhan dalam negeri, masih menggunakan mata uang dollar AS. Namun, pemerintah akan menerbitkan peraturan untuk bisa menggunakan mata uang Rupiah saat transaksi di pelabuhan dalam negeri. “Di seluruh pelabuhan akan diterapkan transaksi dengan Rupiah,” ujar Menteri Perhubungan E.E Mangindaan, di kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (1/7/2014).

Mangindaan menjelaskan pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan merumuskan aturan transaksi mata uang rupiah tersebut. Pemerintah menargetkan tiga bulan dari saat ini aturan transaksi tersebut selesai. “Kalau perlu tiga bulan aturannya selesai,” ungkap Mangindaan.

Penggunaan mata uang Rupiah dalam seluruh transaksi perdagangan telah diterapkan sejak Undang-Undang Nomor Tahun 7 Tahun 2011. Isi UU tersebut memaparkan tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa Rupiah sebagai mata uang sah dalam setiap transaksi di Indonesia. “Keuntungan kita bisa kuat karena pakai Rupiah. Kita sedang siapkan permennya,” papar Mangindaan.

Saat ini, THC (Terminal Handling Charges) di Priok sebesar US$95 per kontainer. Struktur biaya tersebut

meliputi CHC sebesar US$83, PPN senilai US$8,3 dan surcharges US$3,7 untuk setiap kontainernya. Sesuai usulan kepada pemerintah, tarif CHC akan disesuaikan menjadi US$93 sedangkan THC menjadi US$110 atau naik 15%.

CHC adalah biaya bongkar muat petikemas dari kapal ke lapangan penumpukan terminal petikemas yang dibayarkan oleh perusahaan pelayaran ke terminal petikemas. Sedangkan tarif THC dibayar oleh pemilik barang kepada perusahaan pelayaran. Tarif THC meliputi biaya CHC sebesar US$93, PPN US$9,3 dan Surcharge US$7,7. PPN sebesar US$9,3 akan masuk ke kas negara.

Belakangan, PT Pelindo II mengusulkan kenaikan THC. Usulan ini pun dapat diterima oleh asosiasi pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka adalah Asosiasi Pengguna Jasa di Pelabuhan Tanjung Priok yaitu Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), dan Dewan Pelabuhan Tanjung Priok n Fidelia


Indonesia National Shipowners Asociation

Dolar AS Masih PerkasaDI PELABUHAN

Kebijakan pemerintah yang berharap pengusaha pelabuhan mengganti alat transaksi dari dolar

Amerika ke rupiah diyakini masih menemui kendala. Padahal, penggantian alat transaksi itu tertuang

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011.

SHIP

SELAMA ini, segala jenis transaksi bisnis internasional selalu menggunakan dolar Amerika.

Dominasi dolar di sektor ekonomi itulah yang akhirnya membuat pengusaha was-was bila mendadak menggantinya dengan rupiah. Kekhawatiran bakal sulitnya mengakhiri dominasi dolar juga menghampiri pengusaha di sektor pelabuhan. Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, pengusaha pelabuhan kemungkinan enggan mengubah transaksinya dari dolar ke rupiah karena sebagian besar dalam usahanya berinvestasi menggunakan dolar.


Tambunan mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun regulasi turunan UU No 71 Tahun 2011, yang dalam waktu dekat akan diterbitkan.

Sebelumnya, INSA juga menyerukan pentingnya kebijakan penurunan biaya logistik melalui pemangkasan tarif di pelabuhan serta percepatan revitalisasi

alat angkut penunjang logistik darat. Hal ini penting untuk mempersiapkan sektor logistik nasional yang memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015. “Dengan tarif kepelabuhan yang murah, harga barang produk dalam negeri lebih kompetitif,” urai Carmelita.

Kendati begitu, INSA tetap menyambut kebijakan tersebut karena hanya menekankan perihal transaksi jasa transportasi. “Paling tidak tidak perlu repot mengkonversi ke mata uang dolar,” ujar Carmelita di Jakarta, Senin (15/7/2014).

Sementara itu, Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Adolf Richard

SHIP


Paling tidak tidak perlu repot mengkonversi ke mata uang dolar’’.

Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA),

Carmelita Hartoto

pengiriman barang domestik.

“Namun, penurunan tarif pada angkutan laut tersebut, tidak dibarengi dengan penurunan tarif pada sisi daratnya, baik di sisi tarif kepelabuhanan maupun dari sisi biaya-biaya akibat pungutan liar dan akibat buruknya akses logistik jalan,” jelasnya.

Bidik Bisnis di Laut DalamSemakin tingginya investasi migas untuk eksplorasi laut dalam juga membawa berkah bagi pengusaha perkapalan. Ke depan, INSA optimistis akan mampu bersaing dengan negara lain yang menekuni

Carmelita yang juga menjabat Wakil ketua Umum Kadin Indonesia bidang Logistik ini menjelaskan, selama sembilan tahun terakhir, biaya pengiriman barang melalui moda transportasi laut di dalam negeri terus menurun seiring dengan terjadinya perubahan atau evolusi penggunaan kapal berskala besar menyusul meningkatnya permintaan

SHIP


Makanya INSA selalu mengkampanyekan, selama ada kontrak panjang maka kapal akan bisa tersedia’’.

jasa pelayanan bisnis gas di laut dalam. Diketahui, Indonesia saat ini sedang bergiat melakukan eksplorasi gas khususnya di bagian timur Indonesia. Sejumlah perusahaan asing seperti Chevron bahkan sudah memulai eksplorasinya. Perusahaan lain yang ikut dalam upaya pencarian gas tersebut adalah Genting Oil, Mubadala, dan Total. “Kami yakin bisnis pelayanan perkapalan akan semakin berkembang,” tandas Ketua Bidang Angkutan Lepas Pantai INSA, Nova Y Mugiyanto kepada OFFSHORE, di Jakarta, Senin (15/7/2014).

Nova mengatakan, dari sisi jumlah kapal, Indonesia saat ini sudah memiliki lebih dari 700 unit, jauh lebih banyak dari kapal yang berbendera asing. Akan tetapi, kapal asing tersebut

lebih mendukung dari sisi kualitas sehingga lebih banyak digunakan untuk proyek di laut dalam.

Kendati begitu, INSA meyakini selama kontrak pelayanan perkapalan dengan perusahaan gas berlangsung lama, pihaknya akan menyambut positif. Pentingnya kontrak dalam jangka panjang, sambung Nova, merupakan jaminan bagi pengusaha untuk memperoleh pendanaan dari perbankan. “Makanya INSA selalu mengkampanyekan, selama ada kontrak panjang maka kapal akan bisa tersedia.” n Fidelia, Nurul

SHIP



Dalam debat capres di Jakarta, Minggu

(22/6/2014), Prabowo Subianto dan Joko Widodo

memiliki pandangan berbeda terkait konflik

di Laut Cina Selatan. Prabowo menilai Indonesia

perlu terlibat di dalam penyelesaian konflik

tersebut secara langsung, sedangkan Jokowi lebih

memilih berkontribusi seadanya saja. Menurut

Jokowi, campur tangan Indonesia pada ketegangan

politik internasional bukanlah kewajiban yang

perlu diprioritaskan.

REBUTAN PENGARUHdi Laut Cina Selatan

INTERNATIONAL

PERDEBATAN pun semakin melebar. Ada pihak yang menuding Jokowi

tidak memahami peta politik internasional khususnya yang terkait Laut Cina Selatan. Di lain pihak, Prabowo dianggap terlalu mencampuri urusan regional negara lain. Puncaknya, penilaian Jokowi mendapat respons positif dari pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. “Saya kira posisi Indonesia selama ini, yang bukan negara yang bertikai di Laut Tiongkok Selatan, namun senantiasa menampilkan

upaya-upaya untuk menfasilitasi menyelesaikan masalah itu,” ujar Marty di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/6/2014). Marty menyatakan, Indonesia turut berkontribusi dengan upaya diplomasi yang terus dilanjutkan untuk meredam suasana. Sejauh ini, kata Marty, peran Pemerintah

Indonesia diterima semua negara. “Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi sebenarnya itu upaya kita memang dilakukan dengan asumsi kita bisa berkontribusi,” ujarnya. Sesungguhnya bagaimana sebenarnya konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan tersebut? Perkembangan militer Cina yang begitu pesat



SAYA KIRA POSISI INDONESIA SELAMA INI, YANG BUKAN NEGARA YANG BERTIKAI DI LAUT TIONGKOK SELATAN, NAMUN SENANTIASA MENAMPILKAN UPAYA-UPAYA UNTUK MENFASILITASI MENYELESAIKAN MASALAH ITU’’.

Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa

INTERNATIONAL

membuat pengaruhnya begitu kuat di ASEAN, bahkan sudah bisa menandingi pengaruh Amerika Serikat dan Sekutunya di ASEAN. Nah, Amerika Serikat yang tidak ingin kehilangan pengaruhnya di ASEAN, akhirnya merubah fokus kehadiran militer mereka yang semula difokuskan di Timur Tengah, digeser ke Asia Pasifik. Hal ini sudah di konfirmasi oleh pemerintah AS, dan ditandai dengan penempatan sekitar 2500 personel Marinir AS di Australia.

Kawasan Laut Cina Selatan di ASEAN yang merupakan jalur pelayaran paling sibuk di dunia, memiliki makna sangat penting bagi Amerika Serikat maupun Cina. Jika mereka bisa menguasai laut Cina Selatan, maka secara otomatis mereka menguasai jalur perdagangan ekonomi yang sangat besar dan akan menaikkan daya tawar negara mereka. Amerika yang selama ini berkuasa di sana, sekarang sudah mendapat

penantang baru yaitu Cina.

Akibatnya, konflik di Laut Cina Selatan hingga kini terus memanas. Wilayah ini menjadi salah satu titik panas di kawasan Asia Pasifik yang bisa meledak sewaktu-waktu. Banyak pro dan kontra dalam menyikapi kisruh sengketa wilayah di perairan yang melibatkan banyak negara tersebut. Di antaranya Cina, Taiwan,

Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia. Bahkan, konflik ini juga menarik kepentingan kekuatan besar di kawasan, seperti Amerika Serikat, Jepang dan Australia. Dalam sengketa itu, Indonesia sebenarnya tidak berkepentingan langsung atas perebutan wilayah di Laut Cina Selatan. Meski demikian, Indonesia memiliki kedaulatan tak terbantahkan atas gugusan Kepulauan Natuna yang berada di Laut Cina Selatan. Sengketa wilayah di Laut Cina Selatan kini tidak lagi

sebatas saling klaim wilayah dan perebutan sumberdaya alam, tetapi sudah merambah pula pada isu kebebasan bernavigasi. “Indonesia sebaiknya lebih berperan untuk memediasi sengketa tersebut, bukan melibatkan diri dalam kekisruhan itu,” ungkap Direktur Institute of Defense and Security Studies (IODAS) Connie Rahakundini Bakrie. n M Andi



AGAR PELAYARAN NASIONAL Peresmian Gedung Baru BKI

KIAN BERKEMBANGPT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

MERESMIKAN GEDUNG BARU DI KAWASAN JALAN YOS SUDARSO, JAKARTA UTARA, RABU (25/6/2014).

INI MERUPAKAN KADO BKI DI USIANYA YANG SUDAH 50 TAHUN. PERESMIAN GEDUNG BARU TERSEBUT

DITANDAI DENGAN PENANDATANGANAN PRASASTI DAN PENGGUNTINGAN PITA OLEH STAF AHLI BIDANG

TEKNIK MENTERI PERHUBUNGAN, NUGROHO INDRIYO.

“BKI merupakan badan nasional yang berperan menjaga dan meningkatkan keselamatan pelayaran nasional,

melalui pelaksanaan sertifikasi kapal, survey berkala sehingga ribuan armada kapal nasional terjaga dan mampu melaksanakan peran keselamatan dalam beroperasi di perairan nusantara,” kata Nugroho.

Lebih lanjut, Nugroho saat membacakan kata sambutan Menteri E.E, Mangindaan mengemukakan, pemerintah mendukung penuh dalam upaya terus meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada segenap konsumen BKI. “Di usianya yang kelima puluh tahun ini, merupakan tahun emas sebagai pemicu semangat berkarya dibidang kemaritiman Indonesia,” tuturnya.

Di samping meningkatkan pelayanan, Nugroho juga berharap agar BKI senantiasa mengawal pelaksanaan azas cabotage yang kini sangat dirasakan

manfaatnya oleh industri pelayaran nasional.“Sudah belasan ribu kapal nasional sudah

masuk BKI sejak terbitnya Inpres No 5 Tahun 2005. Hal ini tentu prestasi yang gemilang bagi BKI, sehingga patut terus ditngkatkan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BKI Rudiyanto mengatakan, pihaknya akan terus memperkuat komitmen dalam memberikan layanan jasa survey kapal sehingga industri pelayaran nasional terus berkembang. Karenanya, Rudiyanto berharap adanya dukungan, masukan, dan saran dari semua pihak, baik pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan Kementerian BUMN selaku pembina tumbuh kembangnya BKI sebagai salah satu BUMN. “Demikian juga dukungan dan masukan saran dari segenap customer BKI, pun modal utama untuk menjadikan BKI terus meningkatkan kiprahnya,” tukas Nugroho. n Nurul

Sudah belasan ribu kapal nasional sudah masuk BKI sejak terbitnya Inpres No 5 Tahun 2005. Hal ini tentu prestasi yang gemilang bagi BKI, sehingga patut terus ditngkatkan”.

ETALASE


MULAI PRODUKSI 2015SKK MIGAS: 23 PROYEK

SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA HULU MINYAK DAN GAS BUMI MENARGETKAN

SEBANYAK 23 PROYEK BARU AKAN MULAI BERPRODUKSI PADA 2015.

SEKRETARIS SKK Migas Gde Pradnyana di Jakarta, Jumat mengatakan, ke-23 proyek tersebut akan memberikan kontribusi

produksi minyak sebesar 140.086 barel per hari pada 2015. “Proyek terbesarnya adalah Banyu Urip, Blok Cepu,” ucapnya di Jakarta, Jumat (11/7).

Produksi Cepu dengan operator Mobil Cepu Limited ditargetkan menyumbang produksi minyak pada 2015 sebesar 118.980 barel per hari atau mencakup 85 persen dari keseluruhan proyek baru.

Banyu Urip akan mulai produksi pada kuartal pertama 2015 dan puncaknya diharapkan terjadi pada kuartal ketiga 2015 dengan volume 165.000 barel per hari.

Gde mengatakan, proyek “onstream” berikutnya yang menyumbang produksi terbesar pada 2015 adalah Bunyu dengan operator PT Pertamina EP yakni 5.711 barel per hari.

Proyek Bunyu tersebut akan mencapai puncak produksi pada kuartal pertama 2015 sebesar 5.711 barel per hari. Disusul, Proyek Bukit Tua dengan operator Petronas sebesar 5.000 barel per hari. Puncak produksi Bukit Tua ditargetkan mencapai 20.000 barel per hari pada 2016.

Selanjutnya, menurut Gde, proyek dengan produksi cukup besar adalah Petapahan dengan operator PT Chevron Pacific Indonesia sebesar 1.605 barel per hari.

Lapangan YY dengan operator PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java sebesar 1.015 barel per hari dan PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore sebesar 1.000 barel per hari.

Sementara, 17 proyek “onstream” lainnya pada 2015 menyumbangkan produksi minyak di bawah 1.000 barel per hari.

Selain minyak, sebanyak enam proyek di antaranya menghasilkan gas sebesar 132,7 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). SKK Migas menargetkan produksi minyak pada 2015 mencapai 845.000 barel per hari. Selain proyek baru dengan produksi 140.000 barel per hari, proyek eksisting ditargetkan berkontribusi 614.000 barel, ‘well service’ 17.000 barel, ‘workover’ 23.000 barel, dan ‘drilling’ 51.000 barel. n T Aji

ETALASE


Di kalangan bisnis, khususnya bisnis kelas enterprise atau skala besar yang berpacu dengan waktu dan bergerak di lingkungan dengan persaingan sangat ketat, sebuah notebok dengan kehandalan tingkat

tinggi merupakan faktor yang esensial. Bagi segmen pengguna seperti ini,

notebook consumer tidaklah mampu memenuhi

kebutuhan.

ASUS, sebagai pemimpin global di era digital, tentu memiliki solusi yang ditawarkan bagi pengguna segmen commercial atau korporasi seperti di atas. Adapun lini produk yang dihadirkan adalah ASUS Pro series.

produk notebook bisnis handal yang ditujukan pada kalangan profesional. Produk ini sangat ramah pengguna, memiliki tingkat kehandalan dan produktivitas yang tinggi dan dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan dan keamanan kelas bisnis.

Ia didesain untuk kalangan enterprise, instansi dan pengguna dari lembaga pemerintahan yang membutuhkan perangkat yang mampu dikelola dengan penuh dalam jaringan.

ASUS Pro P Essential series (terdiri dari ASUS Pro P dan ASUS Pro PU), merupakan lini produk notebook terjangkau namun mampu memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh kalangan SMB dengan menghadirkan daya tahan tanpa kompromi, keamanan, serta pengalaman pengguna yang fokus pada bisnis dengan menyederhanakan pekerjaan dan meningkatkan kehandalan.

Di Indonesia, ASUS menyiapkan dua seri notebook ASUS Pro Series yang dapat dimanfaatkan kalangan pengguna di atas. Pertama adalah ASUS Pro Essential PU451LD yang merupakan notebook ultra reliable namun budget friendly. Model kedua adalah ASUS Pro Advanced BU401LG, sebuah ultrabook untuk kalangan pebisnis.

Didesain Spesifik untuk Bisnis

ASUS PRO SERIES

Notebook untuk Bisnisdan Professional

ASUS Pro series menawarkan notebook bisnis yang diperkuat dan didesain sesuai dengan kebutuhan segmen Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Small Medium Business (SMB), instansi pemerintahan, dan kalangan korporasi. Selain kehandalan, notebook pada lini Pro series dilengkapi dengan fasilitas pengamanan data.

Setiap unit notebook pada lini Pro series menjalani proses uji coba sangat ketat yang mendapatkan sertifikasi dari industri untuk memastikan bahwa tiap-tiap unit tersebut dapat bekerja dengan maksimal dan memenuhi harapan penggunanya. Apalagi mengingat betapa pentingnya kehandalan notebook tersebut bagi kalangan bisnis dan pekerja.

Jajaran notebook ASUS Pro series sendiri terbagi menjadi dua lini produk yakni ASUS Pro B Advanced dan ASUS Pro P Essential.

ASUS Pro B Advanced series (terdiri dari seri ASUS Pro B dan ASUS Pro BU), merupakan lini

ADVERTORIAL


ASUS Pro Essential PU451LD

AASUS Pro Advanced BU401LG

Touchpad lebar yang tersedia juga menawarkan tingkat presisi yang tinggi terhadap sentuhan.

Untuk bekerja, pengguna tidak akan merasa silau atau lekas lelah pada karena notebook ini sudah menggunakan panel layar beresolusi HD atau HD+ jenis anti glare. Dan bagi pengguna yang membutuhkan, ASUS juga menyediakan pilihan layar touchscreen demi kenyamanan lebih saat bekerja pada lingkungan sistem operasi Windows 8.

Berbeda dengan lini produk untuk segmen konsumer, notebook dari lini commercial ini tersedia secara built to order. Artinya, pengguna dari kalangan korporasi ataupun SMB yang membutuhkan produk-produk dalam line up ASUS Pro series dapat memesan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Unit yang dipesan akan siap produksi dalam kurun 3 minggu setelah pemesanan, dan tidak ada batasan minimum pemesanan per project.

Selain itu, jika notebook dari segmen end user mendapatkan layanan purna jual selama 2 tahun penuh (termasuk service dan spare parts), notebook dari lini Pro series mendapatkan layanan garansi selama 3 tahun. Dan demi memberikan rasa nyaman yang lebih pada pengguna segmen korporasi, product lifecycle dari ASUS Pro Series juga jauh lebih panjang. Ini sangat penting demi memastikan ketersediaan dukungan dan spareparts terhadap produk yang bersangkutan. ADV

ADVERTORIAL

Untuk memastikan kualitas dan daya tahan yang tinggi, notebook seri ini telah menjalani sejumlah uji coba kehandalan yang ekstra ketat. Demi mengamankan data, PU451LD dilengkapi dengan perlindungan anti guncangan terhadap harddisk sehingga data-data pengguna yang tersimpan di dalamnya akan tetap terjaga.

Adapun untuk pengamanan ekstra saat sedang bekerja, ASUS Pro Essential PU451LD sudah menggunakan keyboard berjenis spill-resistant yang mampu melindungi komponen dari tumpahan air yang tidak disengaja.

Notebook yang berupaya untuk meredakan kelelahan mata meski telah bekerja dalam jangka waktu panjang dengan penggunaan panel layar HD anti glare ini tersedia dengan pilihan sistem operasi Microsoft Windows 8.1 Pro atau versi lain. Ia dapat membuat penggunanya terhubung ke jaringan perusahaan lewat fitur dual-band WiFi yang tersedia.

Dukungan fasilitas Wake-on-LAN (WOL) membuat notebook dapat dinyalakan secara mudah, hanya dengan mengirim pesan lewat jaringan ke notebook tersebut. Adapun untuk pengelolaan komputer dalam jaringan, ASUS Pro Essential PU451LD memiliki paket software ASUS Pro Business Center yang mudah digunakan.

Pengguna yang membutuhkan pengisian ulang terhadap

gadget-gadget mereka dapat menikmati fasilitas USB Charger+ yang tetap dapat berfungsi meski notebook dalam kondisi shutdown. Sementara itu, untuk memperpanjang masa pakai baterai dan memudahkan perbaikan, baterai 6 atau 9 cell yang terdapat pada notebook dapat dilepaskan.

Bagi pengguna profesional ataupun pebisnis yang sering bepergian, ASUS menghadirkan ultrabook khusus dalam lini produk Pro Advanced BU series. Selain tipis, lini produk ini menawarkan pengamanan dan kemudahan pengelolaan lebih lanjut.

Dari sisi pengamanan, notebook ASUS Pro Advanced BU401LG menggunakan prosesor Intel Core terbaru yang mendukung Intel vPro Technology serta Intel Trusted Platform Module. Teknologi ini akan meningkatkan keamanan data, di luar fitur tambahan yakni fingerprint reader.

Dari sisi ketahanan, notebook ini juga sudah melewati seluruh pengujian daya tahan ekstra ketat. Untuk layar, material notebook ini juga menggunakan LCD carbon fiber yang diperkuat. Adapun fitur anti-shock pada harddisk untuk melindungi data dari guncangan serta keyboard mendukung spill-resistant juga sudah digunakan.

Dari sisi desain, meski ultra tipis dan ultra ringan, ultrabook kelas professional ini juga memiliki konektivitas input-output yang lengkap. Selain itu, keyboard ASUS Pro Advanced BU401LG juga didesain agar lebih nyaman digunakan untuk bekerja.


Whiz Prime Cifest Cikarang

HOTEL BINTANG TIGA SEJUTA AKSES

Bisnis perhotelan kian menggeliat di Cikarang, Jawa

Barat. Terbaru, jaringan hotel Intiwhiz Hospitality Management membuka

sebuah hotel baru dengan kategori bintang tiga. Hotel yang sangat dekat ke pintu tol Cikarang ini diberi nama Whiz Prime Cifest Cikarang.

LEISURE

WHIZ Prime Cifest Cikarang memiliki 122 kamar yang terdiri dari tipe kamar

Standard, Superior, dan Deluxe. Harga yang ditawarkan hotel ini per malam sebesar Rp 748.000 untuk tipe Standard, Rp 848.000 untuk tipe Superior, dan Rp 948.000 untuk tipe Deluxe. Namun, dalam rangka Soft Opening, Whiz Prime memberikan harga spesial untuk kamar tipe Standard sebesar Rp 448.000,00 hingga 31 Agustus 2014.

Untuk kamar dengan tipe Standard, tamu hotel dapat menikmati ruangan dengan fasilitas shower serta water heater untuk kamar mandi, twin bed, dan AC. Kamar tipe standard ini cukup simpel dengan luas ruangan 15-17 meter persegi. Tamu hotel juga dimanjakan akses internet selama 24 jam penuh di dalam kamar. Hotel ini juga dengan ruang Internet Corner yang dapat digunakan tamu hotel untuk mendukung kebutuhan business traveller.


LEISURE

“Kami berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas hotel seperti tersedianya ruang rapat, kolam renang, dan restoran,” tutur Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Intiwhiz, Moedjianto Soesilo Tjahjono, pada Soft Opening Whiz Prime Cifest Cikarang, Sabtu (12/7/2014).

Moedjianto menerangkan, Whiz Prime Cifest Cikarang terletak

di kawasan industri seperti Jababeka Industrial Area, EJIP (East Jakarta Industrial Park), Delta Silicon Industrial Area, dan Hyundai Industrial Area. Selain dekat dengan kawasan industri, Whiz Prime Cifest Cikarang juga dekat dengan pusat rekreasi dan perbelanjaan seperti Waterboom Cikarang dan Mal Lippo Cikarang yang lokasinya kurang lebih berjarak 5 km dari hotel.

Hal senada juga diungkapkan Komisaris Utama Ispi Group, Preadi Ekarto. Menurut dia, kebutuhan hotel di Cikarang masih sangat tinggi. Hadirnya Whiz Hotel ini, diharapkan mampu mengisi kekurangan pasokan hotel di kawasan industri seperti Cikarang. Preadi menjelaskan, dengan nilai investasi lebih dari Rp 500 miliar yang sudah ada dan sudah disiapkan Rp 300 milyar yang akan digelontorkan ke depannya, ISPI Group akan mengembangkan kawasan Cifest Walk, Cifest Hill, dan Vila Mutiara Cikarang seluas lebih dari 230 hektar lengkap dengan apartemen, hunian modern, dan commercial area.

“Ini akan menjadi yang terlengkap di Cikarang dengan ratusan ritel, Food and Fun Giant Ekspres, Matador Waterpark, Starmoon Recreation & Culinary Area. waterpark yang bertema Matador berlokasi di samping Whiz Hotel. Venue Hang Out bernama Star Moon Walk dimana pengunjung menikmati makanan lengkap dengan aktifitas dan suasana berbeda setiap bulannya dibuka pertengahan 2015,” sambung Preadi.

“Target pasar kami adalah ekspatriat yang bekerja di kawasan-kawasan industri besar Cikarang,” timpal Corporate Marketing and Communication Manager Intiwhiz, Atri Maryanti.

Menurut Atri, untuk memenuhi kebutuhan ekspatriat tersebut, hotel ini menyediakan 8 ruang rapat dengan kapasitas 300 orang. Ruang rapat ini diharapkan dapat menjadi fasilitas business traveller untuk menyelenggarakan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition). n Fidelia


TERBIASA BERHEMATTERBIASA BERHEMAT

S I T I L I Z A

OFFTAINMENT



Penyanyi cantik Siti Liza ternyata paham betul pentingnya menghemat energi. Pelantun lagu Dua Hati itu mengaku sudah terbiasa berhemat listrik dan bahan bakar sejak dulu.

“ORANGTUA sudah mengajarkan aku untuk menghemat listrik sejak

kecil. Hemat energi bahan bakar juga. Semua yang dirasa nggak diperlukan, aku mati-matiin, apalagi kalau sudah mau tidur,” tutur penyanyi besutan Talenta Indonesia ini saat diwawancarai via BBM, baru-baru ini.

Menurut wanita asal Padang Sumatera Barat ini, dia pun bukan termasuk wanita yang boros penggunaan AC. “Di rumah itu pakai AC kalau memang sudah terasa gerah banget. Kan bisa pakai kipas angin. Lagipula aku juga nggak suka dingin-dingin,” katanya lagi.

Soal menghemat bahan bakar, wanita yang disapa Liza ini memilih memakai solar. “Bahan bakar mobilku skrg solar. Alhamdulillah hemat he he he. Aku memang sengaja cari yang hemat. Apalagi kegiatanku di Jakarta padat, hampir tiap hari kesana kemari dan jalanan macet. Jadi pilih mobil yang nggak boros juga,” jelasnya.

Meski tak menghitung sehari menghabiskan berapa banyak liter solar, Liza menyebut jika dia terbiasa mengisi bahan bakar sebanyak 50 liter untuk 3 sampai 4 hari.

Tak hanya menghemat bahan bakar dan listrik saja, Liza ternyata juga menghemat dalam penampilannya. Penyanyi multi genre ini meluncurkan produk bulu mata dengan nama D’eyeko Siti Liza Collection. Tidak tanggung-tanggung, lima model bulumata diluncurkan sekaligus. Kelima koleksi bulu mata Siti lIza itu adalah Juwita, Seroja, Purnama, Mentari dan Asmara.

“Ya ini jadi profesi baru saya selain penyanyi. Saya bekerjasama dengan

D’eyeko, perusahaan nasional yang berpengalaman di bidang produksi dan pemasaran bulumata ke seluruh dunia. Saya berperan dalam hal desain produk dan promosi bulumata” tutur Liza saat launching bulu mata Siti Liza di Supermall Karawaci, Tangerang, Sabtu (21/6).

“Aku desain sendiri, ya memang hobi juga kali yah. Dari dulu aku suka merangkai dan memilih bulu mata sendiri untuk aku pakai. Jadi, ini adalah kegiatan baruku di luar profesiku sebagai penyanyi,” ucap pelantun lagu “Cintaku Istimewa” itu.

Bagi Liza, bulu mata menjadi satu hal penting untuk menunjang penampilannya di atas panggung. “Kalau saya show, riasan wajah juga harus pas. Bulumata Siti Liza dirancang sangat ringan, desain yang bagus dan tidak menimbulkan iritasi di kulit sekitar mata,” tutur pelantun hits single Dua Hati.

Maklum lanjut artis besutan Talenta Indonesia itu, dia mengaku pernah mengalami pengalaman buruk dengan bulu mata palsu. “Banyak produk bulu mata yang tidak mementingkan kenyamanan dan higienitas bagi pemakainya. Akhirnya bukan tampil cantik tapi malah tersiksa. Saya sendiri mengikuti semua tahapan proses pembuatan bulu mata ini, mulai pemilihan bahan, model bulu mata sampai design packaging. Jadi bisa dipastikan bulu mata Siti Liza dijamin oke,” tambahnya.

“Terus terang, nama-nama itu terinspirasi dari lirik lagu, karena aku penyanyi. Ada lima varian, semua bulu mata palsu memiliki perbedaan fungsi dan pemakaian” ucapnya.

Dia berharap desain bulu mata palsunya tersebut dapat mendukung penampilan wanita yang ingin kelihatan cantik dan menarik. Selain itu, bulu mata palsu desainnya juga cocok dan tidak mengakibatkan iritasi si pemakainya. n Djaenab

OFFTAINMENT


Toshiba Pasok Turbin dan Generator ke Proyek Sarulla

Dunia Butuh 8,5 Miliar Ton Batubara Per Tahun

Pemerintah Siapkan Sanksi untuk Newmont

OFFSHORT

TOSHIBA Corporation, Selasa (15/7/2014), mengumumkan telah memenangi kontrak untuk memasok steam turbine and generator (STG) geothermal berkekuatan 3 x 60 megawatt (mw) untuk Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Sarulla di Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam keterangannya, Toshiba menyebutkan bahwa proyek untuk salah satu PLTP terbesar di dunia itu diberikan oleh Sarulla Operations Ltd. (SOL), satu konsorsium yang terdiri atas empat perusahaan, yaitu Itochu Corporation dan Kyushu Electric Power Co. Inc. (Jepang), PT Medco Power Indonesia (Indonesia), dan ORMAT International, Inc. (Amerika Serikat). Sementara itu, kontraktor engineering, procurement and construction (EPC) adalah Hyundai Engineering and Construction Co., Ltd. (HDEC).

Toshiba akan mulai memasok STG ke HDEC pada Juli 2015, sementara PLTP tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada November 2016. Produksi listriknya akan menyumbang sekitar 1 persen dari total pembangkit listrik di Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya panas bumi terbesar di dunia sekitar 28.000MW, namun kapasitas terpasangnya hingga saat ini baru 1.300 mw.

Toshiba bukan nama baru di sektor pembangkit listrik di Indonesia. Perusahaan telah memasok 12 STG dengan kapasitas gabungan sebesar 4.200 mw untuk empat pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), termasuk PLTU Tanjung Jati B dan Patuha Unit 1, satu proyek PLTP berkapasitas 55 mw yang tengah dibangun di Jawa Barat. n

RATA-rata produksi batu bara dunia dalam setahun mencapai 8,5 miliar ton dan dari jumlah tersebut habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan energi umat manusia. Presiden Komisaris PT Coalindo Energy Jeffry Mulyono mengatakan China merupakan produsen terbesar di dunia dengan produksi rata-rata tiap tahun sekitar 3,7 miliar ton, menyusul Amerika Serikat yang memproduksi 800 – 900 juta ton.

“Indonesia bukan produsen terbesar, tetapi eksportir terbesar. Kalau produksi masih dipegang China dengan rata-rata produksi mencapai 3,7 miliar ton,” katanya, Selasa (15/7/2014).

Sementara itu, India memproduksi batu bara rata-rata per tahun sekitar 600 juta ton, meskipun demikian, negara yang tengah berkembang tersebut masih mengimpor lagi batu bara sebesar 120 juta ton dari Indonesia. Indonesia sendiri menjadi eksportir batu bara tersbesar di dunia karena pasar dalam negeri Indonesia belum berkembang sehingga sebagian besar produksi batu bara nasional ditujukan untuk ekspor. n

PEMERINTAH menunggu sidang kabinet khusus minerba untuk memberikan sanksi tegas kepada PT Newmont Nusa Tenggara jika tidak mencabut gugatan arbitrasenya yang dilayangkannya ke the International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan akan meminta kepada Presiden mengadakan sidang kabinet untuk membahas masalah tersebut.

“Tindakan kepada Newmont belum ada tapi saya tunggu sidkab minerba. Jika tidak ada tanggapan dan cabutan gugatan, kita langsung putuskan,” ujarnya usai rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Kamis malam (10/7/2014). Terkait sanksi terberat bagi PT Newmont Nusa Tenggara, Chairul enggan mengatakannya kepada media. “Strategi mau perang masak dibuka,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan pemerintah siap melayani gugatan arbitrase internasional yang dilakukan oleh Newmont. Namun, pemerintah tetap membuka ruang untuk melanjutkan perundingan dengan harapan terjadi hasil yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan perusahaan.

Seperti diketahui, pengajuan gugatan ke arbitrase internasional dilakukan Newmont karena perusahan ini meminta kepastian atas operasi usaha perusahaan itu di Indonesia. Perusahaan tambang asal Amerika ini mengklaim telah memberi kontribusi besar pada devisa nasional. n



Documents

Majalah Offshore Indonesia Edisi 1 - Agustus 2014