Upload
pjanto2
View
248
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
1/78
1INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 2014
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
2/78
2 INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 20114
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
3/78
3INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 2014
DEWAN PENASIHAT : Prof DR Priyatna Abdurrasyid, SH, Ph.D, FCBArb Prof DR JE. Sahetapy, SH, MA Prof DR Eman Suparman Prof DR Romli Atmasasmita, SH. LLM Prof DR Suhardiman, SE Prof DR M Daud Silalahi, SH, MH
Prof DR Adnan Buyung Nasution, SH Prof DR D. Khumarga SH, MH Prof DR Chandra Wijaya, MSi, MM Prof DR Mardjono Reksodiputro, SH, MA Prof Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, PhD Prof DR Bomer Pasaribu Prof DR Joni Emirson, SH, MH
DEWAN PENGARAH : H. Oetoyo Usman, SH DR Frans Hendra Winarta, SH, MH DR HM.Jafar Sidik, SH, MH, M.Kn, Arb Judhi Sunardi, MBA Yohanes Yahya Muhammad M. Banapon, SPd, MSi
PEMIMPIN PERUSAHAAN : DR Jimmy Budi Hariyanto, SH, MH, MBA, DBA
WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : Swari Arizona, SH
PEMIMPIN REDAKSI : Hendrik A. Sinaga, SH
SEKRETARIS REDAKSI : Debbie, S.Sos
REDAKTUR PELAKSANA : Andreas SC Hutagalung, ST
REDAKTUR : - Zainal Sidabutar
- Roy JS, S.Si - Juson Maluddin - La Ode Abdul, SH, SE - Rapen AMS Sinaga, SH. MM.
REDAKTUR SENIOR : Usman Gumanti
KEUANGAN : Mugi Hastuti, SH, MKn
ADMINITRASI & IKLAN : Restety Nurcahya, SH.
SEKRETARIAT : Verawaty Novita
PENERBIT :
PT. Media Komunitas Prima
BANK : Bank Windu Kentjana Internasional Tbk. Cabang Cibinong. Ac. 1001343188 an. PT. Media Komunitas Prima
ALAMAT REDAKSI :KOMPLEK RUKO BUARAN PERSADA NO.8 LT.2
Jl. Jend. Pol. Soekamto, Duren Sawit, Jakarta Timur
Telp : 021-866 14103
Fax : 021- 866 02316
HP. : 0878 756 789 15
Email : [email protected]
www.mediaintegritas.com
SUARA REDAKSI INTEGRITA
Kabinet Profesional
Edisi kali ini majalah INTEGRITAS mengangkat laporan utama kabinet
kerja yang profesional karena selama ini gur kabinet yang seharusnya
bisa menyelesaikan problem di kementerian malah menjadi penyebab
munculnya masalah. Terbukti, banyak menteri yang menjadi tersangka
korupsi. Ini yang harus segera kita akhiri. Oleh karena itu, presiden baru
harus memilih menteri yang cakap dan profesional serta tidak terkungkung
oleh partai.
Untuk mendalami sejauhmana pandangan dan harapan kepada para
menteri yang akan dipilih oleh presiden, redaksi mewawancari para pakardan tokoh nasional yang tidak asing. seperti Prof Dr Ikrar Nusa Bakti, Dr J
Kristiadi, Sutiyoso (Ketua Umum PKPI), Syarief Hasan (Ketua Harian DPP
Demokrat), dan Dr Frans Hendra Winarta (tokoh yang hukum yang selalu
kritis).
Rubrik Sorotan mengulas kisruh di tubuh Golkar, yakni soal para pendiri
yang menghendaki pertanggungjawaban Aburizal Bakrie mundur dari kursi
ketua umum dengan mempercepat pelaksanaan munas.
Cover Utama mengangkat sosok Gubernur Kalimatan Timur Dr Awang
Faroek yang berhasil memajukan Kaltim. Sosok politisi yang satu ini bolehsangat familiar di mata para pembaca. Ia dikenal dengan sebutan Bang Yos.
Kami tentunya berharap kritik dan saran dari narasumber maupun
pembaca.
Terima kasih
Selamat Membaca
- Bernad Hasihola
- Lisbeth Indriani- Jimmi Siregar- Tommy Toruan, S
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
4/78
4 INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 20114
SURAT PEMBACA
Redaksi menerima saran, opini, atau
keluhan dari pembaca. Kirim ke email :
THE DREAM TEAMKABINET RAKYAT
Sejak awal sebelum Pemilu,
Jokowi telah manggaungkan
kabinet kedepan adalah kabinet
profesional. Artinya menteri
yang dipilih adalah menteri yang
sesuai antara kemampuan dengan
posisi kementerian yang akan
didudukinya. Kabinet Rakyat
tentunya harus bebas dari segala
intervensi kelompok atau golongan
maupun pribadi. Kekhawatiran
rakyat pun muncul ketika pasca
pemilu, segala golongan dan orang
orang yang tadinya berseberangan
dengan Presiden dan Wakil Presiden
Terpilih Jokowi Kalla mendadak
mendukung dan berpaling dari
koalisi sebelumnya.
Rakyat Indonesia sangat
mengharapkan Kabinet Rakyat yang
terbentuk nanti betul betul pilihan
rakyat. Rakyat tak ingin Rumah
Transisi dan Kabinet Rakyat yang
digaungkan selama ini, hanyalah
kamuase yang pada akhirnya
akan bermuara pada partai partai
pendukung. Setidaknya, jangan sia
sia kan keterlibatan rakyat dalam
proses pemilu presiden silam danpembentukan kabinet idaman.
Dari sekian nama yang muncul
menghiasi percaturan kandidat
kabinet, ada yang pro dan ada
yang kontra. Rakyat menantikan
terwujudnya kabinet yang
profesional, bersih, cerdas, dan
tegas yang nantinya akan terpilih
agar tercipta kesejahteraan rakyat
yang di idam-idam kan. Sampai
saat ini, rakyat masih percaya dan
menaruh harapan besar kepada
Jokowi yang tegas dan tidak dapat di
intervensi, sekalipun oleh Megawaty
Soekarnoputri. Komitmen dan
janji rakyat adalah mengawal
pemerintahan Jokowi Kalla hingga
5 tahun kedepan. Yakinlah, jika
Jokowi Kalla sungguh sungguh
melakukan tugasnya untuk
kedaulatan rakyat, maka rakyat akan
bekerja dengan sendirinya melalui
bidang keahlian dan profesinya
masing masing.
Kabinet rakyat adalah kabinet
impian bagi seluruh rakyat
Indonesia. Kabinet yang akan
mampu bekerja untuk rakyat,
memikirkan nasib rakyat, dan
semata mata hanya bekerja untuk
kepentingan rakyat.
Rahmat Widodo
Sumedang
4 INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 2014
RESAH BBM NAIK
Kenaikan harga Bahan Bakar
Minyak (BBM) semakin meresahkan
masyarakat. Bagi kami yang
bergerak dibidang usaha jual
beli mobil misalnya, kenaikan ini
ditakutkan akan memengaruhi
minat masyarakat, terutama
golongan menengah ke bawah
untuk membeli mobil bekas. Secara
total angka penjualan kemungkinan
besar akan menurun. Kemungkinan
besar masyarakat akan mencari
mobil dengan cc kecil yang dianggap
lebih irit.
Negara kita kan salah satu negara
penghasil minyak bumi, tetapi
kenapa lumbung minyak ditanah
air ini banyak dikelola oleh
perusahaan asing? Pertamina dalampengelolaan minyak bumi hanya
sebagai pajangan dan pemerintah
lebih bernafsu memberikan izin
pengelolaan kepada perusahaan
asing. Jadi wajar saja kalau
masyarakat selalu berkoar-koar jika
harga BBM naik.
Kami berharap pemerintahan
Pak Jokowi dapat mengatasi
permasalahan ini agar pengusahakecil dapat terus bertahan. Mudah-
mudahan Pak Jokowi dan Pak Kalla
punya solusi lain selain menaikkan
harga BBM.
Solihin
Jakarta
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
5/78
5INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 2014
D A F T A R I S I
INTEGRITASEDISI 13 - TAHUN 02 - 2014
LAPORAN UTAMA 5
Jokowi Resmikan Kantor Transisi
Untuk Jabarkan Visi Misi
Prof Dr Ikrar Nusa Bakti
Kabinet Harusnya Berisi
Profesional, Muda, dan Bukan
Pejabat Partai Frans Hendra Winarta :
Kalau Separuhnya Kabinet
Jokowi orang Politisi, Saya
Pesimis
Mencari Kandidat Menteri:
Mencari Petarung yang Siap
Hadapi Birokrat Busuk
Partai yang Minta Jatah Menteri,
Sudah Lupa Komitmen Awal
Rumah Transisi Jokowi-JK, Anies:
Bukan Untuk Pendaftaran
Calon Menteri
Sekretaris Umum PGI : Kabinet
Jokowi Sebaiknya Ramping dan
Profesional Menteri dari Kalangan
Profesional Lebih Memiliki
Jaringan yang Luas 39MAESTRO HUKUM
Yan Apul Girsang
Sang Pendidik 17600 Advokat
25OTONOMI DAERAHKaltim Bukan Raksasa Tidur
5LAPORAN UTAMA
Transisi Pemerintahan
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
6/78
6 INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 20114
SOROTAN 20
Pendiri Partai Golkar Minta ARB
Mundur
Agung Laksono Siap Maju di Munas
Golkar
MS Hidayat: Serius Menuju Munas
Golkar, Hadapi Lawan Terberat
Agung Laksono
BISNIS & NIAGA 33
Menteri Perindustrian
MS Hidayat Serahkan Obyek
Vital Nasional Sektor Industri
VISIONER 43
Marsda Dr. Usra Hendra Harahap, M.Si:
Pendidikan Penting Banget Untuk
Kesejahteraan Prajurit
EVENT 57
KONSULTASI HUKUM 59
KONSULTASI 60
PENEGAK HUKUM 62
POJOK SEMINAR 67
SENYUM SEJENAK 73
SELA 74
50EKSEKUTIFDR. Hendri Saparani:
Dua Cara Pemerintahan Baru
untuk Optimalkan APBN 2015
54SEPAK TERJANG
Letjen TNI (Purn) H. Sutiyoso :
Jika Ditunjuk, Saya akan Lepas Jabatan Partai
47POLITISI
Syariefuddin Hasan, Menkop RI
Usai Lepas Jabatan di Kabinet,
Fokus Menjadi Kekuatan Penyeimbang
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
7/78
7INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 2014
Joko Widodo dan Jusuf Kalla
terpilih menjadi presiden dan
wakil presiden dalam Pemilihan
Umum Presiden-Wakil Presiden
(Pilpres) 2014. Digugat pasangan
capres-cawapres Prabowo Subianto-
Hatta Rajasa ke Mahkamah Kontitusi,
dan akhirnya menang juga. Keduanya
akan dilantik pada Oktober 2014.
Untuk memuluskan transisi
pemerintahan dari Susilo Bambang
Yudhoyono ke Jokowi, dibentuklah
Rumah Transisi Jokowi-JK. Dipimpin
Rini M Soemarno (sebutannya
kepala staf), Rumah Transisi berisi
lima deputi. Tugasnya, komunikasi
politik, mengelola kelompok-
kelompok kerja, dan menjabarkan
seluruh visi-misi serta program
Transisi PemerintahanKetua Umum Peradin, Dr Frans Hendra Winarta,
tentang hal itu mengatakan, kalau separuh
kabinet berasi dari partai polik ia pesimiss
akan terjadi perubahan berar di negeri ini. Yang
jelas, presiden terpilih hendaknya menjadikan
hukum sebagai panglima. Oleh karena itu, track
record orang-orang yang akan dijadikan Menteri
Hukum, Jaksa Agung, dan Kapolri mutlak
diperhakan.
LAPORAN UTAMA
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
8/78
8 INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 20114
aksi Joko Widodo-Jusuf Kalla ke
dalam satu paket kebijakan yang
mengedepankan agenda perubahan
untuk mempercepat peningkatan
kesejahteraan rakyat.
Prof Dr Anies Baswedan, salah satu
deputi lembaga itu, mengatakan,Rumah Transisi bukan untuk
pendaftaran calon menteri atau
tempat bagi-bagi kursi menteri,
melainkan think thank untuk
mempersiapkan postur dan lembaga
pemerintah dan postur kabinet
yang sesuai dengan kebutuhan dan
memenuhi visi dan misi presiden dan
wakil presiden.
Kabinet Profesional
Guru besar riset di Pusat Penelitian
Politik LIPI (Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia), Profesor
Ikrar Nusa Bakti, menegaskan,
menteri yang mendampingi Jokowi
nantinya harus melepas jabatan
struktur partai
Sudah waktunya yang muda-
muda muncul untuk diberikan
kesempatan, kata Ikrar kepada
Majalah INTEGRITAS.
Ketua Umum Peradin, Dr Frans
Hendra Winarta, tentang hal itu
mengatakan, kalau separuh kabinet
berasi dari partai politik ia pesimistis
akan terjadi perubahan berarti di
negeri ini. Yang jelas, presiden
terpilih hendaknya menjadikan
hukum sebagai panglima. Oleh
karena itu, track record orang-orang
yang akan dijadikan Menteri Hukum,
Jaksa Agung, dan Kapolri mutlak
diperhatikan.
Peneliti sekaligus pengamat
politik dari Center for Strategic
and International Studies (CSIS),
J Kristiadi, menilai saat ini dalam
politik masih terjadi praktik cara
lama, yaitu mendukung dengan
meminta imbalan.
Jadi bukan untuk menyejahteraan
rakyat, melainkan bagaimana
mengembalikan investasi yang
pernah ditanam kepada capres dan
cawapres, ujar Kristiadi.
Ia mulai melihat gejala tidak nyaman
dalam hubungan para politisi dengan
Jokowi-JK terkait adanya Rumah
Transisi. Ketua Rumah Transisi,
Rini Soemarno, merupakan orang
kepercayaan Megawati Soekarnoptri,
dan Jokowi harus menerima fakta
itu.Menurut dia, rasa tidak nyaman
pastinya akan menjalar ke
Jokowi terlebih setelah media
menggemborkan perilaku Rini
yang kontroversial. Oleh karena
itu, diperlukan kebesaran jiwa dari
Jokowi-JK. Para relawan yang selama
ini mengusung Jokowi-JK juga harus
membunuh keinginan, target atau
agenda-agenda untuk mendapatkan
kekuasaan.
Bila partai masih minta jatahmenteri, berarti partai tersebut
sudah lupa pada komitmen karena
mendukung Jokowi memang
harusnya tanpa syarat. Jadi
paradiqma ini harus kita jaga dan
menjadi tradisi yang baik untuk yang
masa yang akan datang, kata Djafar
Badjeber, Ketua DPP Partai Hanura.
Ia mengingatkan, biarlah presiden
sendiri yang menentukan
bawahannya. Tapi, bila diminta
sudah sepatutnya partai membantu
dan mempersiapkan kader terbaik
untuk mendukung pemerintahan
Jokowi-JK.
Wakil Ketua Umum KADIN bidangKelautan dan Perikanan, Yugi
Priyanto, yakin Jokowi akan mengisi
kabinetnya dengan orang-orang
profesional dan berpengalaman. Ia
optimistis pemerintahan Jokowi-JK
mampu membentuk pemerintahan
yang profesional. Jokowi dan JK
yang berlatar belakang pelaku usaha
merupakan nilaiplus . Mengapa?
Kalau pelaku usaha memimpin
suatu negara, dia melihat
perusahaan ini sebagai perusahaanbesar. Dan setiap perusahaan harus
untung atau mendapat surplus. Oleh
karena itu, negara harus mendapat
banyak income dari pajak atau
investasi, dan bila APBN besar,
otomatis rakyat akan sejahtera,
katanya.
Sekretaris Umum Persekutuan Gereja
di Indonesia, Pdt Gomar Gultom,
MTh, berharap kabinet Jokowi
lebih mengutamakan kandidat
yang profesional di bidangnya dansebaiknya ramping saja. Kabinet
SBY terlalu gemuk sehingga kinerja
kementerian tumpang-tindih.
Semakin gemuk kabinet, biaya
negara semakin membengkak.
Sedangkan kita saat ini sedang
menggalakkan penghematan uang
negara, kata Gomar.
Terpuruknya Indonesia menurut
dia sebenarnya bukan disebabkan
oleh sumber daya alam. Sumber
daya alam kita sangat melimpah
ruah. Tapi sayang semuanya itu
belum dikelola dengan baik. Untuk
itulah, Jokowi-JK harus mampu
membawa harapan baru untuk
Indonesia, dari pembangunan yang
merata, kesejahteraan, pendidikan,
penegakan hukum dan kerukunan
umat beragama.
Bila partai masih minta
jatah menteri, berar
partai tersebut sudah
lupa pada komitmen
karena mendukung Jokowi
memang harusnya tanpa
syarat. Jadi paradiqma
ini harus kita jaga dan
menjadi tradisi yang baik
untuk yang masa yang
akan datang
LAPORAN UTAMA
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
9/78
9INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 2014
Pada Senin 4 Agustus
2014, presiden terpilih
Joko Widodo meresmikan
sebuah rumah di Jalan
Situbondo Nomor 10, Menteng,
Jakarta Pusat sebagai Kantor
Transisi Jokowi-JK. Di tempat yang
sama, Jokowi juga menunjuk lima
orang pilihannya untuk bekerja
di Kantor Transisi Jokowi-JK ini.
Kantor Transisi ini dipimpin olehkepala staf Rini Mariani Soemarno,
yang dibantu empat deputi.
Mereka adalah Hasto Kristiyanto,
Anies Baswedan, Andi Widjajanto,
dan Akbar Faizal.
Kantor ini dipimpin oleh kepala
staf di sebelah saya, Ibu Rini
Soemarno, yang dibantu empat
Jokowi Resmikan Kantor Transisi Untuk
Jabarkan Visi MisiKantor Transisi Jokowi-JK diperlukan untuk
mempersiapkan penjabaran visi-misi, sembilan
program aksi dan seluruh janji kampanye agar dapat
dilaksanakan sebesar-besarnya bagi kepenngan
seluruh rakyat Indonesia.
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
10/78
10 INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 20114
deputinya, kata Jokowi saat
meresmikan Kantor Transisi Jokowi-
JK.
Menurut Jokowi, ada empat
tugas utama tim ini. Pertama,
mempersiapkan hal-hal strategis
berkaitan dengan pembahasan
APBN 2015. La lu, mempersiapkan
konsep kelembagaan pemerintahan
di bawah presiden, baik kantor
kepresidenan maupun arsitektur
kabinet.
Berikutnya, kata Jokowi,
menjabarkan lebih rinci visi dan
misi presiden dan wakil presiden
terpilih dalam rencana dan program
kebijakan. Juga mempersiapkan
agar program-program yang bisadilakukan dipercepat. Misalnya
Kartu Indonesia Pintar dan Kartu
Indonesia Sehat sehingga betul-
betul nantinya bisa diberikan ke
masyarakat, ujar Jokowi.
Selain itu, tanggung jawab kelima
orang tersebut juga mencakup,
antara lain, komunikasi politik,
mengelola kelompok-kelompok
kerja, dan bertugas menjabarkan
seluruh visi-misi serta program aksi
Jokowi-JK ke dalam paket kebijakan.Kantor Transisi juga dilengkapi oleh
beberapa penasihat senior dan
satuan tugas khusus.
Dipaparkan dia, guna menjalankan
mandat rakyat yang berdaulat
sebagaimana ditunjukkan oleh
hasil Pemilu Presiden 2014
yang ditetapkan KPU RI, maka
Presiden dan Wakil Presiden
Terpilih memandang perlu adanya
Kantor Transisi. Kantor Transisi ini
dijalankan berlandaskan prinsip
sistem pemerintahan Presidensial
sesuai amanat Undang Undang
Dasar 1945.
Kantor Transisi Jokowi-JK diperlukan
untuk mempersiapkan penjabaran
visi-misi, sembilan program aksi dan
seluruh janji kampanye agar dapat
dilaksanakan sebesar-besarnya
bagi kepentingan seluruh rakyat
Indonesia.
Ruang lingkup kerja Tim Transisi
itu meliputi; mempersiapkan
hal-hal strategis berkaitan
dengan pembahasan APBN
2015, mempersiapkan konsep
kelembagaan pemerintahan di
bawah presiden, baik kantor
kepresidenan maupun arsitektur
kabinet, menjabarkan visi misi
Presiden dan Wakil Presiden
terpilih dalam rencana dan program
kebijakan, mempersiapkan upaya
mempercepat pelaksanaan Kartu
Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia
Pintar.
Pembahasan terkait rekrutmendan seleksi menteri anggota kabinet
sepenuhnya menjadi tanggung
jawab presiden sesuai dengan
sistem Presidensial, ujar salah
seorang Deputi Kantor Transisi
Jokowi-JK, Anies Baswedan.
Kantor Transisi ini dipimpin oleh
Kepala Staf, Rini M Soemarno,
yang dibantu 4 Deputi (Andi
Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anies
Baswedan dan Akbar Faisal) yang
tanggung jawabnya mencakupantara lain komunikasi politik,
mengelola kelompok-kelompok
kerja dan bertugas menjabarkan
seluruh visi misi serta program
aksi Joko Widodo-Jusuf Kalla ke
dalam satu paket kebijakan yang
mengedepankan agenda perubahan
untuk mempercepat peningkatan
kesejahteraan rakyat.
Kantor Transisi juga dilengkapi oleh
beberapa penasehat senior dan
satuan tugas khusus, ujar Anies.
Presiden SBY: Kantor Transisi Itu
Ide Saya
Sebelumnya, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono mengklaim,
ide untuk membentuk Tim Transisi
antara pemerintahan yang baru dan
lama, berasal dari dirinya. Menurut
Presiden SBY, ide tersebut sudah
pernah disampaikan beberapa bulan
lalu, bahkan sebelum penetapan
pemenang pemilihan umum
presiden.
Transisi itu bagus sekali, itu
salah satu ide saya, kata SBY di
kantornya, Senin, 4 Agustus 2014.
Namun, menurut SBY, pembentukan
tim transisi hendaknya menunggu
keputusan Mahkamah Konstitusi
terhadap gugatan yang diajukan
oleh pasangan calon presiden dan
wakil presiden, Prabowo Subianto-
Hatta Rajasa.
Jika putusan MK sudah diketok,
SBY berjanji dirinya akan bersikap
proaktif untuk berkomunikasidengan presiden terpilih. Jadi sabar
dulu, kata SBY saat itu.
SBY berjanji dia sendiri yang akan
pro aktif menjalin komunikasi
dengan Presiden dan Wakil Presiden
terpilih setelah putusan Mahkamah
Konstitusi untuk menyiapkan estafet
pemerintahan ke depan.
Kami ikuti pemberitaan di sosial
media, soal transisi dari pemerintah
kita ini ke pemerintah akandatang. Saya diminta memberikan
komentar bahwa transisi itu baik
dan diperlukan. Ide semacam
transisi, hand overatau pengalihan
kekuasaan dari presiden lama ke
presiden baru, itu ide saya beberapa
bulan lalu, ujar Presiden.
SBY membandingkan saat dirinya
menjadi Presiden pertama kali
pada tahun 2004, tidak terjadi
proses alih kekuasaan yang mulus.
Sehingga, pemerintahan baruyang dipimpinnya ketika itu pun
kesulitan.
Kami akan ubah tradisi politik
itu sehingga baik untuk presiden
akan datang dan baik untuk rakyat
Indonesia, ujarnya. (Roy JS)
LAPORAN UTAMA
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
11/78
11INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 2014
Guru besar riset di Pusat Penelian
Polik LIPI (Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia), Profesor
Ikrar Nusa Bak, menegaskan, menteri
yang mendampingi Jokowi nannya
memang harus lepas jabatan struktur
partai.
Bila masih terlibat urusan partai, banyakpekerjaan akan terbengkalai, kata Ikrar
kepada Majalah INTEGRITAS.
Ia mencontohkan era pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono yang memilih
banyak menterinya dari kalangan partai,
dan akhirnya dak bekerja secara
opmal. Hal itu terlihat, keka presiden
SBY terlibat urusan partai, dari Dewan
Prof Dr Ikrar Nusa BaktiGuru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI
Kabinet Harusnya Berisi
Profesional, Muda,
dan Bukan Pejabat Partai
Kehormatan, Dewan Pembina sampai
Ketua Umum Partai, konsentrasinya jadi
terpecah, antara partai dan negara. Tentu
kita tak menginginkan Jokowi-JK juga
seper itu.
Ikrar mengingatkan kabinet Jokowi
hendaknya memang diisi ahli di
bidangnya.
Idealnya, bagaimana komposisi menteri
Jokowi-JK? Menurut dia, lebih baik
kombinasi 70 persen orang muda dari
kalangan profesional dan 30 persen
dari partai. Sebab, masyarakat ingin
perubahan terjadi, dan itu hanya bisa
dilakukan kaum profesional.
Sekalipun ia dak menyukai PKS, Ikrar
menilai partai yang kini dipimpin Anis
Maa ini sudah memberikan contoh
yang baik di pemerintahan SBY-
Boediono. Seap kader partai yang
direkomendasikan jadi menteri, harus
lepas dari jabatan struktur partai. Tapi apa
daya, presiden partai pengusung ideologiIslam itu juga ternyata terlibat kasus
korupsi.
Ikrar juga menyikapi kris pendukung
partai koalisi Jokowi-JK yang mulai
ngambekkeka Jokowi-JK dianggap
tak mengakomodir rekomendasi calon
menteri yang mereka usung. Dia tak
habis pikir melihat kecemasan partai
koalisi keka Jokowi-JK membuat Rumah
Transisi. Padahal, Rumah Transisi
dibentuk untuk merumuskan konsep
kerja menteri yang akan bekerja agaryang terpilih tahu arah dan format
perubahan Indonesia keka mereka
bekerja.
Ikrar heran melihat partai koalisi Jokowi-
JK ngambekdan menarik dukungan
karena sejak awal Jokowi menegaskan
keka maju menjadi capres dia menolak
semua syarat kepenngan koalisi partai
polik. Jadi, kalau ada partai koalisi
pendukung yang ngambek, sebaiknya
mereka mengingat komitmen awal,
bahwa memenangkan mereka adalahkoalisi partai tanpa syarat untuk dapat
jatah menteri dan lainnya. Saya yakin,
Jokowi-JK juga akan merekrut menteri
dari latar partai, selama calon menteri itu
profesional dan bersih dari kasus korupsi.
Mengenai siapa saja kalangan profesional
dan orang partai yang layak menjabat
menteri di kabinet Jokowi-JK, ia tertawa.
Wah, saya dak mau berkomentar
masalah itu. Kalau nan kasih komentar,
rekan media bisa menilai saya bagian
dari m sukses calon menteri dan ada
kepenngan polik. Innya, kementerian
yang baru terpilih, kurangi saja. Jangan
jadi kabinet yang kegemukan seper
pemerintahan SBY-Boediono.
Menyinggung konik internal Partai
Golkar, Ikrar mengatakan jika memang
ingin bergabung dengan pemerintahan
Jokowi-JK, konik harus segera
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
12/78
12 INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 20114
diselesaikan. Ya, kalau ingin jadi partai
oposisi juga tak jadi masalah.
Ikrar hanya berharap pemerintahan
Jokowi-JK bisa menunjukkan prestasi.
Mereka juga harus tegas terhadap
persoalan korupsi, tanpa pandang bulu.
Pertumbuhan ekonomi hendaknya juga
dak hanya dinikma oleh sekelompok
orang. Lembaga Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) juga bila perlu harus
diperkuat. Sebab, hanya lembaga hukum
KPK yang saat ini masih dipercayai publik,
di luar itu masih sangat diragukan.
Dan jangan coba-coba Jokowi-JK
nannya ikut melemahkan lembaga
KPK dalam produk undang-undang.
Sebab, selama ini kita tahu, DPR sangat
terindikasi ingin melemahkan KPK, karenaKPK sering menangkap anggota DPR yang
melakukan korupsi, tandas Ikrar.
Kemenangan Jokowi-JK pada Pilpres
2014 jangan terlalu cepat disambut
gembira bagi pendukungnya karena
tugas Jokowi-JK sangat berat, yakni
menyelesaikan persoalan kemiskinan,
pemberantasan korupsi, dan perbaikan
ekonomi. Dia berharap, susunan kabinet
menteri Jokowi-JK memang terdiri atas
profesional dan tak pernah terkena
kasus korupsi. Saya merasa miris, diIndonesia banyak orang profesional dan
jujur yang siap bekerja tapi jarang diberi
kesempatan. Untuk itu, mereka harus
diberi kesempatan merubah negara ini.
Elite Tua Sebaiknya Menepi
Direktur Abdurrahman Wahid Instute
Universitas Indonesia, Ahmad Suaedy,
mengingatkan, kabinet Jokowi-JK
sebaiknya diisi orang-orang yang
berintegritas dan bersih dari kasus
korupsi karena kemenangan Jokowi-JK dak sepenuhnya dari kerja partai
koalisi. Kemenangan mereka didukung
seluruh lapisan masyarakat yang
mengatasnamakan relawan independen.
Mereka yang menjadi m relawan
sangat militan dan langsung terjun ke
masyarakat mengkampanyekan Jokowi-
JK tanpa ada embel-embel dapat duit
dari partai. Innya relawan independen
itu menginginkan perubahan Indonesia
yang lebih baik. Nah, keka Jokowi-JK
menang, mereka harus menghorma
kerja keras para m relawan, dan harus
mengutamakan kontrak sosial. Bukan
mengutamakan kontrak polik dari partaikoalisinya, paparnya.
Ahmad juga menilai Jokowi-JK bisa
menang banyak dipengaruhi oleh
sosok Jokowi yang sudah dicintai
rakyat, sedangkan Jusuf Kalla kurang
berpengaruh. Demikian juga dengan
sosok Megawa. Masyarakat kita
sudah banyak tak percaya lagi dengan
elite polik tua, termasuk saya juga
tak percaya kepada ketua umum
partainya Jokowi, Megawa. Sebab
para elite polik yang tua itu selamaini lebih mengutamakan kepenngan
kelompoknya daripada urusan rakyat.
Ahmad yakin, keka Jokowi menduduki
kursi presiden dia mampu bersikap tegas.
Hal itu juga sudah terbuk keka Jokowi
menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan
wakilnya Basuki Tjahaja Purnama alias
Ahok, mereka dak bisa diintervensi
pihak mana pun, termasuk partai.
Mereka banyak melakukan perubahan
di Ibu Kota. Orang-orang birokrat yang
ketahuan bobrok saat itu juga langsungdiberhenkan. Dalam dua tahun, mereka
mampu menaikkan APBD Pemprov DKI
Jakarta, dan masih banyak lagi prestasi
yang mereka buat.
Dengan modal keberanian itu, Ahmad
yakin Jokowi mampu mendobrak
kebusukan birokrasi pemerintahan di
Indonesia selama ini. Dia kan sudah
menegaskan sejak awal, keka diminta
maju capres, akan lebih mengedepankan
polik kerakyatan dari pada polik
transaksional. Jadi, buat partai koalisi
pendukung Jokowi-JK jangan harap ada
minta jatah kabinet menteri dengan
seenak udel-nya.
Lantas, seper apa idealnya kabinet
menteri Jokowi-JK? Ahmad mengatakan,
sebagai kelompok gerakan sosial, instut
mereka ingin menteri di kabinet Jokowi-
JK tak semuanya berasal dari koalisi
partai. Memang, boleh saja menteri dari
rekomendasi partai tapi harus profesional
dan menanggalkan kepenngan partai.
Tak usah lagi lahkabinet menterinya
seper pemerintahan SBY-Boediono yang
lebih mengutamakan jatah kekuasaan,
tapi banyak yang tak profesional.
Ahmad menyarankan, kabinet Jokowi
diisi golongan muda yang punya
semangat nggi. Sedangkan elite polik
tua yang pernah hidup dalam kekuasaan
orde baru sebaiknya pensiun, seper
Wiranto, Surya Paloh, dan dari partai
Jokowi sendiri, seper Tjahjo Kumolo. Ia
menilai mereka masih menyimpan bau
Orde Baru. Lebih baik jika elite polik tua
merekomendasikan calon menteri yang
masih muda.
Bisa saja elite polik yang pernah akf
di masa Orde Baru menjadi menteri,
tetapi dengan catatan pernah menjadi
akvis polik yang oposisi di masa Orde
Baru, bukan akvis polik yang menjilat
kekuasaan Orde Baru, tegasnya.
Sebagai orang yang termasuk dalam
golongan muda, Ahmad menginginkan
orang muda yang punya integritas juga
menjadi menteri di kabinet pemerintahan
Jokowi-JK. Ia menilai Teten Masduki,
pendiri Indonesia Corupon Wacth(ICW), layak menjadi menteri. Begitu juga
tokoh pendidikan seper Anis Baswedan,
dapat menduduki kursi Mendikbud.
Lukman Hakim Saifuddin, juga layak
direkomendasikan kembali menjadi
menteri.
Sekalipun Lukman bukan dari partai
pendukung Jokowi-JK di pilpres, Ahmad
menilai kerja Lukman sangat baik dan
terlihat perubahan di Kementerian
Agama. Nama Todung Mulya Lubis,
pengacara dan akvis HAM juga pantas
menjadi Menkumham.
Walau usianya sudah lumayan tua tapi
saya menilai dia masih punya semangat
nggi untuk melakukan reformasi hukum
di Indonesia, sebab dia juga seorang
oposisi di masa Orde Baru, ujar Ahmad.
(Andreas/Db)
LAPORAN UTAMA
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
13/78
13INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 2014
Bila ingin mewujudkan kabinet
profesional, Jokowi harus siap
menerima perkataan Lupa
Kacang akan Kulitnya. Pernyataan
Jokowi yang sejak awal mengatakan
tidak ingin bagi-bagi kursi pada
partai pendukungnya harus benar-
benar diwujudkan, meski banyak
tantangan yang harus dihadapi.
Terlebih saat in i beberapa partai
pendukungnya sudah mengeluarkan
daftar nama calon-calon menteri
untuk mendampingi Jokowi.
Visi dan program yang
dikampanyekan presiden terpilih
Jokowi dan Jusuf Kalla memang
berkualitas, dan bila terlaksana
maka akan mensejahterakan rakyat.
Akan tetapi baik tidaknya program
Frans Hendra Winarta :
Kalau Separuhnya Kabinet Jokowi
orang Politisi, Saya Pesimis
yang terlaksana juga bergantung
dari kualitas para menteri yang
akan membantu Presiden dan Wakil
Presiden.
Dalam beberapa kali kesempatan
Jokowi sering mengatakan koalisi
partai pendukungnya tidak akan
bagi-bagi kursi bila ia terpilih sebagai
Presiden. Ia menegaskan akan
memilih orang-orang profesional,
dan dinamakannya Zaken Kabinet
atau Kabinet Profesional. Pernyataan
ini memang baik, namun hanya akan
terbukti ketika ia sudah memilih para
menterinya nanti.
Advokat senior, Frans Hendra
Winarta khawatir Jokowi tidak bisa
membuktikan pernyataannya itu.
Mengingat saat ini partai-partai
pendukungnya sudah mulai banyak
merekomendasikan nama. Belum
lagi tim transisi yang berkantor
di Menteng Jakarta Pusat yang
dibentuk Jokowi merupakan orang-
orang yang berasal dari partai.
Seperti Rini Mariani Soemarno,
Anies Baswedan, Hasto Kristiyanto,
Akbar Faisal dan Andi Widjojanto.
Meski Jokowi menegaskan para
anggota tim transisi tidak otomatis
menjadi menteri, tapi Frans Hendra
mengkhawatirkan para anggota tim
transisi yang notabene merupakan
kader partai pastinya akan
mengutamakan kader partai lainnya.
Jadi saya masih menunggu apa
betul dia bisa menjalankan maksudyang dia bilang. Apalagi dia bilang
revolusi mental, itu adalah tugas
yang sulit karena itu harus didukung
orang-orang sekelilingnya, kata
Frans.
Dalam suatu waktu Jokowi
juga pernah mengatakan akan
menjadikan hukum sebagai panglima
di Indonesia. Terkait dengan
pernyataannya tersebut, Frans
yakin dengan Jokowi ketika Jokowi
memang benar-benar membuktikanpernyataannya itu saat nama-nama
pejabat hukum sudah diumumkan.
Seperti Menteri Hukum dan Ham,
Kepala Polri, Jaksa Agung dan Ketua
Mahkamah Agung. Pemilihan
personel-personel ini sangat penting.
Begitu saya tahu orang-orang yang
akan duduk di jabatan tersebut
memiliki track recordyang buruk
atau pernah tersangkut korupsi,
saya pesimis Jokowi bisa menjadikan
hukum sebagai panglima, kata
Frans.
Ia yakin hukum bisa menjadi
panglima ketika Jokowi memilih
orang-orang yang duduk di jabatan
tersebut memiliki rekam jejak
yang bersih, jujur,berintegritas,
berpengalaman dan memiliki energi
yang tinggi untuk memberantas
korupsi. Namun bila tidak, yang
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
14/78
14 INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 20114
terjadi sebaliknya.
Pembangunan Ekonomi Tak Bisa
Berhasil tanpa Penegakan Hukum
Frans menegaskan untuk
mensejahterakan masyarakat yang
paling utama adalah mengutamakan
pembangunan hukum. Karena itu
menteri yang duduk di Kementerian
Hukum dan Ham harus orang
yang benar-benar potensial dan
berkualitas. Sosok itu harus
paham membuat legislasi yang
mensejahterakan masyarakat, bukan
hanya mensejahterakan kelompok
kapitalis, ujar Frans.
Karena itu menurutnya Jokowi harus
bisa memilih sosok yang mampumenerobos sistem. Meski saat ini
KPK sudah berjuang mati-matian
memberantas korupsi, tapi tetap saja
korupsi menjamur dan berjamaah.
Uang yang hilang masih tetap lebih
banyak dari uang yang dikembalikan
KPK.
Menkumham adalah posisi
strategis. Karena beberapa tugasnya
berkaitan dengan pembenahan
penjara, keimigrasian, pembuatan
legislasi. Jadi kualitas Menkumhamitu harus betul-betul mengerti
hukum, hak asasi manusia,
berintegritas, jujur, bersih dan
memiliki semangat memberantas
korupsi, saran Frans.
Kalau Jokowi ingin sukses, dia harus
mengedepankan pembangunan
hukum dulu. Jangan dibalik, ekonomi
dulu. Selama ini kita terbiasa lebih
mengutamakan pembangunan
ekonomi, katanya. Padahal menurut
Frans, Indonesia bisa mencontoh
negara Singapura dan Australia.
Dimana 10 tahun pertama semenjak
pisah dari Malaysia, Singapura
memprioritaskan pembangunan
hukum, baru setelah itu ekonomi.
Ketika diminta untuk menyebutkan
nama untuk duduk di Menkumham,
Frans tidak bersedia menjawab.
Yang penting menurutnya sosok itu
bersih, paham penegakan hukum
dan paham legislasi. Ada, cuma saya
tidak mau menyebutkan. Ada umur
50-an, ada umur 40-an, katanya.
Frans berharap agar Menkumham
nantinya bisa membuat politik
hukum yang pro rakyat, dan
membuat peraturan investasi
yang tidak merugikan kepentingan
nasional namun atraktif terhadap
pemodal.
Memang sulit untuk mencari sosok
dari rakyat dan bekerja untuk
rakyat. Apalagi bila nanti setengah
dari kabinet merupakan politikus.
Kalau separuhnya orang politisi,
saya pesimis. Orientasinya nantibukan untuk rakyat, tapi partainya,
tukas Frans. Frans juga berharap
agar Jokowi memilih menteri tanpa
memikirkan alasan sukuisme, dan
tekanan dari parpol. Kita butuh
praktisi yang betul-betul idealis,
bukan hanya pemikir, katanya.
Tantangan terbesar Menkumham
ke depan menurut Frans adalah
merangkul anggota parlemen
agar kebijakan yang direncanakan
pemerintah bisa diterima semua pihak.Undang-undang pro rakyat harus
digolkan karena banyak kepenngan
disana. Mulai kepenngan pemodal,
polisi, kapitalis. Karena itu menteri
nannya harus menjembatani ini
semua supaya gol, kata Frans.
Salah satu yang juga perlu dievaluasi
Menkumham ke depan yaitu
undang-undang Advokat. Dimana
selama ini, undang-undang tersebut
dimonopoli oleh satu pihak. Misalnya
kedakikutsertaan Menteri Kehakiman
dalam membuat ujian serkasi
advokat, namun diselenggarakan
organisasi advokat. Ini menimbulkan
monopoli yang dilakukan organisasi
advokat.
Dalam membuat undang-undang,
menurut Frans harus melakukan riset
terlebih dulu. Dengan membandingkan
undang-undang dari ga negara
lainnya yang sudah memiliki kebijakan
yang mumpuni. Misal undang-undang
lingkungan hidup. Negara mana yang
paling baik, kita ambil contoh-contoh
disitu. Terus diuji, ahli-ahli dari laut
ngomong, jangan polisi yang bicara.
Setelah semua ada gambarannya,
baru digolkan di DPR. Menurut saya
disitu kedudukan menteri kehakiman
penng sekali, kata Frans.
Frans juga menyinggung pemberian
fasilitas kepada hakim agung yang
masih jauh dari standar. Padahal untuk
membangun hukum, para hakim harus
diberi pertahanan agar dak tergoda
suap. Pertahanan dari segi nansial
atau gaji dan penghargaan yang nggi
perlu diberikan kepada mereka.
Sekali lagi Frans berharap agar Jokowi
benar-benar membukkan ucapannya
dak akan bagi-bagi kursi. Jokowi
harus bisa membuat terobosan untuk
memilih orang-orang profesional,
bukan dari partai. Dia harus mampu
melawan arus yang demikian besar
bila ingin mewujudkan zaken kabinet
dan melakukan revolusi mental,
katanya. Menteri yang dipilih Jokowi
nannya harus bisa melawan arus,
membuat terobosan dan membuatpencapaian program yang terukur dan
memiliki target.
Menteri itu nannya harus punya
grand designsendiri dan disinergikan
dengan visi misi yang diusung Jokowi.
Pengawasan juga harus ketat dan
dilakukan berkala seap minggu.
Karena itu Frans berharap agar
menteri yang membantu Jokowi
nannya berasal dari kalangan
profesional. Dan seap menteri harus
bekerja secara bersinergi, serempak,
menunjang kerja Jokowi bukannya
menghambat dan memperlama.
Jokowi harus memiliki keberanian,
konsitensi untuk menerobos itu
semua. Mungkin nantinya ada yang
bilang kacang lupa kulitnya, itu
harus diatasi, katanya.
(Jimmy/Db)
LAPORAN UTAMA
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
15/78
15INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 2014
Bila masalah pertama Jokowi
sudah selesai yaitu menghadapi
pertarungan lawan polik, kini
masalah Jokowi yaitu harus menghadapi
orang-orang yang berada dalam lingkaran
dalamnya; relawan, partai pendukung
dan rekan-rekannya.
Peneli sekaligus pengamat polik dari
Center for Strategic and Internaonal
Studies (CSIS), Krisadi menilai praktek
polik yang digunakan masih cara
lama yaitu mendukung untuk meminta
imbalan. Jadi bukan mengenai hubungan
kesejahteraan masyarakat, tapi bisa
mengembalikan investasi yang pernah
ditanam kepada capres dan cawapres ini,
ujar Krisadi. Ia mulai melihat gejala ada
rasa dak nyaman diantara para polisi
dan antara Jokowi dan JK terkait adanyarumah transisi ini. Ketua m transisi
yaitu Rini Soemarno merupakan orang
kepercayaan Ibu Megawa, dan Jokowi
harus menerima fakta itu. Rasa dak
nyaman pasnya akan menjalar ke Jokowi
terlebih setelah media menggemborkan
perilaku Rini yang kontroversial. Karena
itu diperlukan kebesaran jiwa dari Jokowi-
JK. Dan para relawan yang selama ini
mengusung Jokowi-JK harus membunuh
Mencari Kandidat Menteri;
Mencari Petarung yang Siap
Hadapi Birokrat Busuk
keinginan , target atau agenda-agenda
untuk mendapatkan kekuasaan.
Krisadi kemudian melanjutkan Jokowi
sudah memiliki modal untuk mengatasi
persoalan seper ini. Modal pertama,
Jokowi pernah mendeklarasikan secara
jelas bahwa dia hanya tunduk pada
konstusi dan kehendak rakyat. Dengan
ketegasan itu, akan tabu bagi partai-partai
pendukungnya termasuk PDIP untuk
menawarkan kader-kadernya menjadi
menteri. Sedangkan modal kedua bagi
Jokowi yaitu keberadaan Jusuf Kalla yang
mulai menempatkan diri sebagai seorang
wakil presiden sebenarnya, dimana
kekuasaan dan kewenangannya akan
diberikan oleh Presiden.
Jokowi memang dak mudahmembukkan dirinya sebagai orang
yang memenuhi janji, apalagi kalau
hanya mengandalkan mesin birokrasi
pemerintah yang selama ini sudah
tumpang ndih.
Terkait dengan beberapa partai yang
terlihat masih ragu-ragu akan bergabung
dengan Jokowi, Krisadi menyarankan
agar partai-partai tersebut bergabung
dalam koalisi. Karena sebenarnya dak
ada oposisi dalam sistem presidensial.
Presiden dak tunduk di bawah
DPR, karena dia dipilih langsung oleh
masyarakat. Oleh karena itu dak perlu
ada kekuatan-kekuatan besar di partai.
Karena SBY di sandera oleh partainya
sendiri kan? tutur Krisadi.
Ia juga menambahkan Presiden yang
dipilih langsung dak menggantungkan
diri kepada jumlah parlemen, tapi pada
kemampuan presiden memelihara emosi
dan berkomunikasi yang baik dengan
masyarakat. Karena menurut Krisadi,
kalau Jokowi hanya dapat 48 persen,
namun punya komunikasi yang baik
dengan masyarakat, dia sebenarnya bisa
mengatakan melalui jaringan-jaringan
relawan, bahwa dia punya agenda yangbaik sekali untuk rakyat, sebuah program
yang akan menjadi jaminan ke depan
bahwa kehidupan kita akan lebih baik.
Kalau di DPR dia di blok, dia bisa turun
ke relawan dan meyakinkan publik dan
relawan untuk menyetujui program yang
sudah dicanangkannya, kata Krisadi.
Karena itu yang penng bagi Jokowi saat
ini adalah membangun jaringan relawan
untuk dijadikan basis dukungan dan
menjadi kekuatan banding bagi parlemen
bila ada yang menjegal kebijakan-kebijakan yang memang agendanya
untuk rakyat. Sebagai perbandingan,
Krisadi mencontohkan bagaimana
Presiden Barack Obama menjalin
komunikasi dengan asosiasi masyarakat
dan kelompok-kelompok kepenngan di
Amerika. Dan menjadi kekuatan banding
kalau Presiden mendapat hambatan dari
parlemen.
Lalu bagaimana kriteria menteri yang
cocok mendampingi Jokowi-JK? Krisadi
menyebutkan nama Menteri AgamaLukman Hakim Syaifuddin dan Kuntoro
Mangkusubroto cocok duduk dalam
kabinet Jokowi-JK. Memang dak
mudah mencari orang-orang yang punya
integritas, kompetensi dan pekerja keras.
Dan yang paling penng orangnya baik
dan petarung untuk birokrat-birokrat
busuk. Tentu ada kompetensi dan
kemauan kerja keras, ujar Krisadi.
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
16/78
16 INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 20114
Tiga Tantangan Utama Jokowi-JK
Ada ga tantangan besar sekaligus
warisan dari Presiden SBY yang harus
dihadapi pemerintahan Jokowi-JK .
Pertama, kosongnya niat baik para
pengambil keputusan polik. Kedua,
terjadi banalisasi kejahatan korupsi. Dan
terakhir, terjadinya proses pendangkalan
polik.
Pernyataan itu disampaikan Krisadi.
Menurut Krisadi, kosongnya niat baik
dari para pengambil keputusan polik
terbuk dari banyak undang-undang yang
asal bikin pada zaman pemerintahan
SBY. Ini menjadi beban terberat bagi
pemerintahan Jokowi nannya. Ukuran
dari undang-undang yang asal bikin ini
yaitu dak adanya polik perundang-
undangan. Polik perundang-undangan
yaitu adanya kebijakan dan paradigma
serta pemahaman mengenai isu-isu
terkait undang-undang yang akan dibuat.
Misalnya dalam sebuah undang-undang
polik harus memiliki polik perundang-
undangan. Dalam aran undang-undang
polik itu berujung pada bagaimana cara
menghasilkan pemerintahan yang efekf.
Seap penyusun undang-undang
menurut Krisadi harus memikirkan
bahwa negara ini adalah negara kesatuan
yang plural tapi juga memerlukan
pemerintahan yang efekf. Jadi pilihan
undang-undang polik itu didasarkan
pada negara kesatuan. Otonomi daerah
di dalam sebuah negara kesatuan dak
bisa gila-gilaan. Kekuasaan daerah itu
berada di pusat, ujar Krisadi mengkrik
produk undang-undang di Indonesia
dari segi substansi. Sedangkan dari segi
jumlah, ia melihat kinerja DPR dak
maksimal untuk periode ini. Tidak sampai
50 persen dari target undang-undang
yang akan dibuat dak tercapai. Karena
itu tantangan pertama bagi Jokowi adalah
bagaimana menghadirkan niat baik daripolisi sebagai pengambil kebijakan,
katanya lagi.
Tantangan kedua sekaligus pekerjaan
rumah terberat Jokowi-JK yaitu mengatasi
banalisasi kejahatan yang disebutnya
korupsi. Ar banalisasi sendiri menurut
Krisadi yaitu sesuatu kejahatan luar
biasa yang sudah dianggap biasa oleh
pelakunya. Bayangkan oknum-oknum
perminyakan turun temurun terima duit
tanpa tahu sumbernya. Membangun niat
orang yang sudah menikma kekuasaan
kembali ke manusia dengan trah yang
benar, itu sulit, tandas Krisadi.
Tantangan kega yaitu mengatasi proses
pendangkalan polik di masyarakat.
Akhir-akhir ini Krisadi menilai banyak
dari masyarakat yang kurang memiliki
kesadaran berpolik. Misalnya saat
pemilihan umum yang lalu, banyak
masyarakat yang dak sadar bahwa
proses nyoblos merupakan perjalanan
kedaulatan rakyat, jadi bukan hanya
sekedar nyoblos. Hal ini makin
diperparah karena polik di Indonesia
masih didominasi kapitalis.
Dengan banyaknya tantangan tersebut,
Krisadi menegaskan CSIS akan tetap
mengawal kebijakan Jokowi-JK dan
memberi masukan agar pemerintahan
berjalan semakin baik. Namun tetap akan
mengkrisi bila ada kebijakan yang dak
mensejahterakan rakyat. (Hendrik/Db)
Hanura menegaskan sejak
awal mereka berkomitmen
memenangkan Jokowi-JK
pada pilpres 2014 berlandaskan
polik tanpa syarat. Jadi, kalau ada
partai dan kelompok relawan yang
menuntut jatah menteri kepada
Jokowi-JK karena merasa sudah berjasa
besar, saya pikir mereka sudah lupa
dengan komitmen awal. Partai kamisaat ini masih berkomitmen sejak
awal, dak menuntut jatah menteri.
Kalau Jokowi-JK meminta kader partai
kami untuk menjadi menteri, tentu
akan kami rekomendasikan kader
terbaik kami, ucap Ketua DPP Bidang
Organisasi Partai Hanura, Djafar
Badjeber, M.Si kepada Integritas.
Apakah Wiranto juga tergiur menjadi
Partai yang Minta Jatah Menteri, Sudah Lupa
Komitmen Awalmenteri atau jabatan lainnya? Djafar
langsung menjawab, pak Wiranto itu
tokoh bangsa. Dan ia mengatakan
keka Hanura mendukung Jokowi-JK
pada pilpres 2014, itu memang niat
yang tulus, tanpa ada kepenngan
polik apa pun. Hanura tak pernah
meminta jatah apapun, kalau Jokowi-JK
menang. Jadi, sudahi saja isu-isu polik
yang tak jelas, tandas Djafar. Djafarpun tak mempermasalahkan kebijakan
Jokowi-JK yang menginginkan agar
para pengurus partai menanggalkan
jabatannya bila direkrut menjadi
menteri. Mengurus negara ini
memang harus fokus. Kalau seorang
menteri juga merangkap ketua umum
partai, tentu akan mengganggu
konsentrasi kerjanya. Sebab, seorang
menteri itu milik semua masyarakat,
LAPORAN UTAMA
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
17/78
17INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 2014
bukan milik partai polik lagi, ungkap
Djafar menyatakan kesetujuannya.
Terkait dengan desakan dari para
relawan Jokowi-JK yang menginginkan
agar para profesional menjadi menteri
nannya, Djafar menyatakan pararelawan dak perlu meragukan kualitas
kader partai Hanura. Partai kami punya
banyak kader yang berkualitas dalam
profesi dan dunia polik, ujarnya
sambil menambahkan Partai Hanura
dak mau mencampuri soal struktur
gemuk atau rampingnya kabinet. Ada
perampingan di kementerian, tentu
ada persoalan lagi karena pegawai
negeri yang dirampingkan itu akan ada
pemindahan besar-besaran termasuk
urusan golongan pangkat. Tetapi, kalau
kebijakan presiden dan wakil presidennan menginginkan ada perampingan
di kementerian, itu hak dan kebijakan
mereka, katanya kemudian.
Keka ditanya tentang sebagian kader
partai Golkar yang ingin bergabung
dengan koalisi partai Jokowi-JK, Djafar
mengatakan dia tak mau terlibat
dalam urusan itu, walau pun kabar
terakhir partai Golkar sedang terpecah.
Sebagian, menginginkan Golkarmenjadi oposisi, sebagian menjadi
partai pendukung pemerintah. Namun,
bisa jadi dibalik konik perpecahan itu
ada sebuah skenario polik.
Dalam dunia polik praks, konik
polik itu bisa diciptakan demi ambisi
kepenngan. Tapi konik itu, urusan
mereka, saya dak mau mengurusi
urusan rumah tangga orang lain. Kalau
pun nan Jokowi-JK meminta kader
partai Golkar menjadi menteri, itu juga
kebijakan mereka. Sebab, menteri yangdirekrut nan, harus lepas dari jabatan
dan kepenngan partai. Namun, kalau
pun nan Golkar menjadi oposisi,
mereka harus siap mental. Ya sekali-
kali harus belajar mandiri lahdiluar
pemerintahan, jangan mau enak terus
selama ini dalam pemerintahan,
ucapnya.
Dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-
JK, Djafar menginginkan agar Jokowi-
JK segera mengimplementasikan
gagasan Revolusi Mental dalam
pilpres kemarin. Tanpa ada penerapan
Revolusi Mental, bangsa kita akan
sulit bangkit dari keterpurukannya.
Begitu juga, persoalan wacana
kenaikan BBM yang penuh pro-kontra.
Secara pribadi, dirinya menginginkan
presiden SBY segera menaikkan harga
BBM. Sebab, jika BBM dinaikkan
pada masa pemerintahan Jokowi-JK,
akan membuat beban baru dalammenjalankan roda pemerintahan.
(Andreas/Db)
Rumah Transisi Jokowi-JK
Anies: Bukan Untuk Pendaftaran
Calon Menteri
sebagian besar masyarakat Indonesia
untuk membuat Indonesia lebih
baik lagi disandangkan kepada dua
sosok itu dalam menjalankan roda
pemerintahan lima tahun ke depan.
Setelah pembacaan putusan
sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres)oleh Mahkamah Konstusi (MK)
pada Kamis malam 21 Agustus 2014,
dengan menolak seluruh gugatan
yang diajukan kubu pasangan capres
Prabowo Subianto-Cawapres Haa
Rajasa, legalitas pasangan Presiden
Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla
semakin kuat.
Langkah pertama yang sudah
dilakukan Presiden RI ke-Tujuh
Jokowi untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya saat Pilpres lalu
adalah dengan membuat Rumah
Transisi. Rumah transisi ini berisi
sejumlah pakar yang dianggap bisa
menyerap dan menyusun postur
kabinet baru untuk menjalankan
roda pemerintahan.
Rumah Transisi itu terletak di Jalan
Situbondo Nomor 10, Menteng,
bawah pimpinan Presiden Joko
Widodo dan Wakil Presiden Jusuf
Kalla. Harapan yang nggi dariMasyarakat Indonesia
menunggu gebrakan
pemerintahan baru di
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
18/78
18 INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 20114
Jakarta Pusat. Setelah diresmikan
sendiri oleh Joko Widodo pada Senin
4 Agustus 2014, kantor yang diawaki
oleh lima orang tokoh yakni Rini M
Soemarno sebagai Kepala Staf Kantor
Transisi dengan empat orang Depu
yang terdiri dari Andi Widjajanto,Hasto Krisyanto, Anies Baswedan
dan Akbar Faisal itu mulai beroperasi
menyusun sejumlah program.
Pembentukan Rumah Transisi ini
sempat menimbulkan polemik di
masyarakat. Selain karena dak
secara resmi melibatkan partai
polik pendukung dan koalisi
dalam pengelolaannya, masyarakat
juga menilai bahwa keberadaan
rumah transisi itu adalah sebagaitempat untuk mengkalkulasi dan
menempatkan sejumlah nama yang
akan duduk sebagai menteri pada
pemerintahan Joko Widodo-Jusuf
Kalla nannya.
Depu Rumah Transisi Anies
Baswedan menjelaskan, dibuatnya
Rumah Transisi itu bukanlah dalam
urusan bagi-bagi kursi menteri. Pria
yang merupakan juru bicara m
kampanye pasangan Jokowi-JK itu
menegaskan, bahwa keberadaan
mereka di tempat itu adalah sebagai
think tankmempersiapkan postur
dan lembaga pemerintahan dan
postur kabinet .
Tugas kami adalah non-polik.
Hanya mempersiapkan konten dan
juga menyusun desain kabinet,
juga penjabaran program-program
pemerintahan Jokowi-JK, seper
yang sudah disampaikan pada
visi misi dan janji-janji pada saatkampanye lalu, papar Anies keka
ditemui di Rumah Transisi, Selasa, 5
Agustus 2014.
Rektor Universitas Paramadina
itu melanjutkan, m yang bekerja
di Kantor Transisi itu terdiri dari
orang-orang profesional, yang selain
dibagi dalam depu-depu, juga
mempersiapkan kelompok-kelompok
kerja (Pokja) sesuai bidang-bidang
yang akan dikerjakan.
Tujuannya untuk melakukan
idenkasi terhadap hal-hal yang
akan dilakukan pemerintahan
Jokowi-JK setelah pelankan
nan. Juga melakukan idenkasi
dan menyusun program untuk
merealisasikan janji-janji kampanye,
termasuk menyusun arsitektur
kabinet juga arsitektur lembaga-
lembaga pemerintahan lainnya,
sehingga begitu dilank nannya,
Pak Jokowi-JK langsung segera
bekerja, papar Anies.
Anies sendiri menekankan bahwa
m di Kantor Transisi itu dakmemiliki tugas menyaring calon-
calon menteri yang akan duduk
di kabinet. Oh, dak, tugas kami
bukan menentukan personalia
kabinet. Kami hanya mempersiapkan
konten dan desain. Soal personalia
yang duduk itu adalah hak prerogaf
Pak Jokowi sebagai presiden. Sekali
lagi, kami dak mengurusi ranah
polik sampai ke urusan personalia
kabinet seper itu. Itu bagiannya Pak
Jokowi, jelas dia.
Menurut Anies, Tim Kantor Transisi
ini adalah satu-satunya m yang
dibentuk Jokowi dalam rangka
persiapan pemerintahannya.
Pembentukan kantor ini pun, lanjut
Anies, sudah dikomunikasikan
dengan Pimpinan Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) dan
Partai Koalisi mereka.
Jadi ya m ini benar-benar
profesional, dak berurusan dengan
kepenngan polik partai-partai.
Soal kepenngan polik seper itu,
menjadi tanggung jawab langsung
Pak Jokowi-JK, ujarnya.
Anies memaskan, m ini adalah m
yang bekerja secara profesional di
bawah kendali langsung Jokowi-JK.
Karena itu, dia dak mencampuri
urusan penyusunan personalia
kabinet. Tugas kami adalah
menjalankan perintah membuat
terobosan-terobosan terhadap
kinerja pemerintahan ke depan,
sebagaimana janji Pak Jokowi bahwaakan ada terobosan-terobosan bagi
pemerintahan untuk memecahkan
persoalan masyarakat Indonesia
yang sudah begitu banyak ini. Insya
Allahada terobosan, lanjut Anies.
Sebagai m transisi, lanjut dia,
memang ada kesinambungan
komunikasi antara pemerintahan
yang sedang berlangsung di bawah
Presiden SBY dengan Tim Transisi
Jokowi-JK.Innya yamempersiapkan
pemerintahan yang melakukan
kerja-kerja yang baik dan melakukan
terobosan-terobosan yang masih
sangat perlu dalam berbagai bidang
yang begitu banyak harus dilakukan.
Begitu dilank nannya yaPak
Jokowi-JK sudah bisa segera bekerja,
papar Anies.
Anies menjelaskan, estafet
kepemimpinan ke depan ini tentuharus benar-benar siap bekerja.
Sehingga, orang-orang yang
profesional lebih diutamakan
untuk duduk di kabinet. Yang
memiliki kapasitas dan kapabilitas
sesuai dengan bidang-bidang kerja,
termasuk sesuai dengan arsitektur
yang kita buat, jelasnya.
Menurut Anies, kriteria dan
arsitektur yang dibangun daklah
jauh berbeda dengan kapasitas
orang-orang yang duduk di kabinet.
Personalia tetap menjadi hak
prerogaf presiden kan, ujarnya
tersenyum. Anies mengaku bahwa
kinerja mereka di tempat ini hanya
sampai masa batas pelankan
presiden pada 20 Oktober 2014
mendatang. (Roy JS)
LAPORAN UTAMA
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
19/78
19INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 2014
Sekretaris Umum PGI :
Kabinet Jokowi Sebaiknya
Ramping dan Profesional
Sekretaris Umum Persekutuan
Gereja di Indonesia, Pdt
Gomar Gultom, MTh
berharap agar kabinet yang
nannya disusun Presiden terpilih
Jokowi lebih mengutamakan
kandidat yang profesional di
bidangnya. Dan jumlah kabinet
sebaiknya dirampingkan saja,
sebab kabinet era Presiden SBY
sangat gemuk sekali, sehingga
kinerja ap kementerian salingtumpang ndih. Semakin gemuk
kabinet, biaya negara semakin
membengkak. Sedangkan kita
saat ini sedang menggalakkan
penghematan uang negara,
pungkasnya.
Ia juga sangat mengapresiasi
pernyataan Jokowi yang meminta
kader partai mundur dari
jabatannya di partai bila ingin
menjadi menteri. Gagasan itu
sangat bagus, sebab seorang
menteri harus fokus mengabdi
kepada rakyat. Jadi, dia tak boleh
merangkap pada jabatan partai,
untuk menghindari kepenngan
partai yang banyak kepenngan
pragmas, tuturnya.
Gomar juga mengatakan persoalanterpuruknya Indonesia itu,
sebenarnya bukan terletak pada
sumber daya alam. Sumber daya
alam kita juga sangat melimpah
ruah, tapi sayang semuanya itu
belum dikelola dengan baik.
Untuk itulah, Gomar berharap,
kepemimpinan Jokowi-JK mampu
membawa harapan baru untuk
Indonesia, dari pembangunan yang
merata, kesejahteraan, pendidikan,
penegakan hukum dan kerukunan
umat beragama.
Persoalan in negara kita ini
masih terletak pada kedakadilandan kemiskinan ditengah
kehidupan berbangsa, katanya
kemudian. Gomar yakin, kalau
Jokowi-JK nan berkomitmen
memberikan rasa keadilan dan
kesejahteraan, tanpa bersikap
diskriminasi, pas negara ini akan
pulih, dan menjadi negara yang
bermartabat dihadapan negara
lain.
Ia berharap pemerintahan yang
terpilih nan, harus memberikan
contoh pendidikan polik yang
baik dihadapan masyarakat. Sebab,
masih banyak elit polik di negara
ini yang belum memberikan contoh
yang baik kepada masyarakatnya.
Kata dan perbuatan sangat
berbeda. Dihadapan media,
mereka berbicara tentang keadilan,
tapi tak lama kemudian, banyak
elit polik yang tertangkap kasuskorupsi oleh lembaga KPK.
Untuk penuntasan kasus korupsi,
Gomar berharap agar lembaga
KPK diperkuat. Sekarang ini,
dia menilai KPK semakin sering
dilemahkan oleh elit polik dan
pejabat birokrat yang dak suka
dengan kinerja mereka untuk
menangkap para koruptor. Negara
kita ini bobrok penuh dengan
praktek korupsi, penyebabnya
bukan datang dari luar. Virus
kehancuran di negara ini datang
dari dalam negeri sendiri, karena
penuh dengan praktek korupsi,
ungkapnya.
Untuk itulah, satu-satunya lembaga
pemberantasan korupsi yang
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
20/78
20 INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 20114
terbilang bersih saat ini hanya
KPK. Jadi, bagi masyarakat yang
menginginkan korupsi harus
dibasmi sampai akarnya, maka
lembaga KPK harus didukung untuk
diperkuat. Jangan sampai kekuatan
KPK dilemahkan. Dengan hadirnyaUU MD3 yang baru di sahkan DPR
itu, sebenarnya juga termasuk
melemahkan kerja-kerja DPR.
Berapa tahun lalu juga ada wacana
melumpuhkan KPK, dengan dak
boleh melakukan penyadapan
terhadap pelaku korupsi. Kalau
pun ingin melakukan penyadapan,
harus ijin pengadilan. Saya kira,
hal itu sangat jelas, bahwa selama
ini DPR memang ada indikasi untuk
melemahkan KPK. Sebab lembaga
KPK memang berprestasi, karena
sudah banyak menangkap anggota
DPR yang korupsi dan didukung
masyarakat, katanya kemudian.
Saran Gomar, masyarakat harus
mendukung kepemimpinanJokowi-JK di jalur yang kris.
Gomar menegaskan PGI tetap
menjadi mitra yang kris terhadap
pemerintah. Kalau kebijakan
Jokowi-JK berpihak pada rakyat,
tentu PGI mendukung. Tapi kalau
kebijakan mereka dak berpihak
pada rakyat, kami bersikap kris
menyikapinya. Tentu juga PGI dak
hanya bersikap kris, kami juga
akan memberikan sumbangsih
yang terbaik bagi bangsa ini, janji
Gomar.
Dia juga menghimbau untuk
mengakhiri beragam kampanye
hitam dan segala permusuhan
yang terjadi di pileg dan pilpres.
Ia berharap dak ada lagi dua
kelompok pendukung untuk
saling menjatuhkan dalam bentuktnah. Sudah waktunya Indonesia
saling gotong royong dan melihat
masa depan bangsa ini. Sebab, 69
tahun Indonesia merdeka, nilai-
nilai Pancasila sama sekali belum
dijalankan. Sebab bangsa ini
membutuhkan pemimpin yang bisa
menjadikan bangsa yang mandiri,
berdaulat dan berdikari seper
ajaran Bung Karno, ucapnya.
(Andreas)
Wakil Ketua Umum KADIN
bidang Kelautan dan
Perikanan, Yugi Priyanto
yakin Jokowi akan mengisi kabinetnya
dengan orang-orang profesional
dan berpengalaman. Ia opmis
pemerintahan Jokowi-JK mampumembentuk pemerintahan yang
profesional. Jokowi dan JK yang
berlatar belakang pelaku usaha
merupakan nilai plus. Mengapa?
Karena kalau pelaku usaha memimpin
suatu negara, dia melihat perusahaan
ini sebagai perusahaan besar. Dan
seap perusahaan harus untung atau
mendapat surplus. Karena itu negara
harus mendapat banyak income dari
pajak atau investasi, dan bila APBN
besar, otomas rakyat akan sejahtera,
katanya. Karena itu Jokowi pas akan
memilih orang-orang profesional yang
dak akan merugikan negara.
Yugi mengapresiasi langkah
Jokowi dalam meminta usulan
dari masyarakat dan berkonsultasi
dengan partai pendukung. Namun
kemungkinan besar hanya dua dan
ga orang saja yang diakomodir dari
Menteri dari Kalangan
Profesional Lebih Memiliki
Jaringan yang Luas
LAPORAN UTAMA
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
21/78
21INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 2014
masyarakat, selebihnya keputusan
Jokowi sendiri.
Ia juga setuju keka Jokowi
mengatakan 60 persen kabinetnya
akan diisi orang profesional dan 40
persennya dari tokoh partai. Meskibanyak pihak yang berpendapat
para profesional nannya akan sulit
melobi para anggota parlemen untuk
menggolkan kebijakan pemerintah,
Yugi merasa malah sebaliknya.
Menurutnya para profesional memiliki
jaringan yang luas dan bisa melobi
orang-orang partai selama demi
kebaikan rakyat. Namun sekiranya pun
mereka dipersulit, maka menteri dari
kalangan profesional nggal melapor
ke Presiden atau rakyat dan media.Kalau anggota DPR yang merupakan
wakil rakyat tapi mempersulit
kebijakan untuk rakyat, jadi untuk apa
mereka duduk disana? tandas Yugi.
Demikian juga permintaan proyek dari
oknum-oknum di parlemen sangat
mudah untuk diansipasi. Semuanya
nggal diarahkan agar mengiku
tender dan mengiku syarat-syarat
yang sudah berlaku. Hal ini juga untuk
mencegah agar anggota DPR dak
tertangkap KPK.
Para menteri dari kaum profesional
tentu dak mau beresiko kehilangan
nama baik dan karir bisnis yang
sudah dibangun selama ini hanya
untuk terlibat dalam kasus kolusi dan
korupsi di proyek pemerintah. Para
menteri dari kalangan profesional
akan lebih mudah menolak bila ada
godaan suap atau korupsi dari oknum
polisi karena kaum profesional dak
memiliki utang budi terhadap partai.
Dan bila tak masuk kabinet pun,pendapatan mereka sudah lumayan
sebagai pengusaha, ujar Yugi. Tapi
dari sisi pengabdian, menjadi menteri
itu memang tak ternilai. Jadi jika
saya sebagai kaum profesional dari
KADIN diijinkan mengabdi, ya saya
mengabdi, kata Yugi kemudian.
Keka ditanyakan siapa sosok yang
pantas menjadi menteri, Yugi dak
bersedia menjawabnya. Akan tetapi
sebaiknya menteri-menteri nannya
berusia muda, yaitu 55 tahun ke
bawah. Terkecuali Jusuf Kalla yang
memang memiliki rekam jejak kerja
yang cepat dan energik meski sudah
berumur, tapi Yugi berharap para
menterinya nan adalah orang-orang
muda. Selain itu para menteri harusmemiliki program target jangka
pendek yang jelas dan memiliki
kerangka acuan (TOR) untuk mencapai
target tersebut. Target itu sebaiknya
bisa dicapai dalam waktu dua tahun.
Dan bila dak tercapai sebaiknya
mundur.
Yang paling penng para menteri itu
harus bersih, memiliki integritas dan
memiliki leadership. Yang punya
rekam jejak baik, supel, aksesnya luas
dan memiliki jaringan luas, kata Yugi.
Terkait dengan penyusunan kabinet
Jokowi-JK yang semakin santer
dibicarakan saat ini, Yugi mengatakan
perlunya Indonesia memiliki menteri
yang khusus mengurusi kemariman.
Karena bila ingin maju, maka
ekonomi Indonesia ke depan harus
fokus pada pengembangan marim.
Kelautan itu bukan cuma ikan, tapi
banyak bahan tambang, gas, harta
karun dan beberapa ribu pulau yang
belum dihuni. Potensi laut sangat
banyak yang bisa dikelola, kata Yugi.
Karena kompleksnya potensi laut,
maka perlu ada satu kementerian
yang membawahi semua urusanlaut, sehingga segala yang berkaitan
dengan laut berada pada satu pintu.
Selama ini ada 18 instansi terkait
yang mengurusi laut, jadi dak efekf,
katanya. Karena itu, Yugi mengusulkan
agar dibentuk Menteri Koordinator
Kemariman.
Kementerian ini nannya bisa
mengopmalkan seluruh potensi laut
Indonesia. Karena Yugi melihat selama
ini produksi perikanan sangat kecil,
masih jauh di bawah negara Cina.Salah satu penyebabnya adalah ilegal
shingdan kurangnya pengolahan
bahan mentah ikan menjadi produk
siap jadi yang bisa diekspor ke negara
lain. Padahal kalau diopmalkan,
Indonesia bisa mendapat 300 triliun
hanya dari sektor kelautan, jelas Yugi
yang sudah menyerahkan dokumen
road maptentang pengopmalan
potensi kelautan dari KADIN kepada
Jokowi.
Dalam road maptersebut,
pembangunan Indonesia mur lebih
kepada pembangunan infrastruktur
listrik dan air. Sedangkan Indonesia
barat lebih kepada budidaya perikanan
air tawar dan air laut. Yugi mengakui
kesiapan Indonesia dalam hal sumber
daya manusia untuk mengopmalkan
potensi kelautan memang belum
siap saat ini. Tapi memang harus
dimulai mempersiapkan dari sekarang.
Misalnya melakukan pendidikan dan
pelahan, dan bila perlu mengundangtrainer dari negara-negara yang
sudah sukses mengelola potensi
laut seper Jepang untuk melah
para nelayan. Hal ini juga harus
dipersiapkan dari sekarang mengingat
Masyarakat Ekonomi Asean akan
dimulai pada akhir 2015.
(Andreas/Db)
Para menteri dari
kalangan profesional akan
lebih mudah menolak bila
ada godaan suap atau
korupsi dari oknum polisi
karena kaum profesional
dak memiliki utang budi
terhadap partai. Dan
bila tak masuk kabinet
pun, pendapatan mereka
sudah lumayan sebagai
pengusaha
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
22/78
22 INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 20114
SOROTAN
Pendiri Partai Golkar Minta
ARB Mundur
Salah satu pendiri Golkar,
Prof. DR. H. Suhardiman,
SE meminta Aburizal Bakrie
segera mundur dari jabatan
Ketua Umum Partai Golkar. Karena
di bawah kepemimpinan Aburizal
Bakrie, Partai Golkar semakin
terpuruk.
Dalam jumpa pers di kediamannya
pada 3/8/2014, Suhardiman menilaiada dua tindakan Partai Golkar di
bawah kepemimpinan ARB yang
memalukan dan tidak terpuji. Yaitu
Partai Golkar telah mengambil
dua keputusan, yang pertama,
membentuk Koalisi Permanen
bersama partai-partai pendukung
capres dan cawapres Prabowo
Subianto Hatta Rajasa. Kedua,
Partai Golkar telah mengusulkan
agar capres dan cawapres
Prabowo Subianto Hatta Rajasa
mengundurkan diri dari proses
Pemilihan Presiden 2014 alias tidak
menerima keputusan KPU yang
jelas-jelas bertentangan dengan
pasal 15, 22 ayat 2 dan pasal 245
ayat 1 Undang-undang Nomor
42 Tahun 2008. Dan mendorong
pasangan Capres-CawapresPrabowo Hatta untuk mengajukan
gugatan atas keputusan KPU atas
Penetapan Pasangan Presiden
dan Wakil Presiden Terpilih
ke Mahkamah Konstitusi. Itu
menunjukkan ketidakmatangan
politik, tidak memiliki jiwa besar
dan tidak sportif untuk menerima
kekalahan, malah justru membangun
alasan-alasan yang sulit untuk
dipertanggungjawabkan, ujar
Suhardiman.
Sebagai pendiri SOKSI (Sentra
Organisasi Karyawan Swadiri
Indonesia) dan Pendiri Partai
GOLKAR, Suhardiman menganggap
dua keputusan Partai Golkar itu
sangat tidak terpuji dan memalukan.
Mengingat RAPIM maupun Rapat
Pleno Partai Golkar tidak pernah
memberi mandat kepada Ir. Aburizal
Bakrie sebagai Ketua Umum
Partai Golkar untuk membentuk
koalisi permanen. Karena itu
saya menghimbau kepada saudara
Ketua Umum Partai Golkar dengan
segenap jajarannya untuk menarik
diri dan segera meninggalkanKoalisi Permanen tersebut terlebih
mengingat pasca terpilihnya
pasangan Capres Cawapres Jokowi
dan Jusuf Kalla menjadi Presiden dan
Wakil Presiden RI masa bakti 2014
2019, ujar Suhardiman. Ia juga
memperkirakan koalisi permanen
tersebut akan ditinggalkan satu
persatu oleh para anggotanya paling
tidak tiga partai, sehingga arah dan
tujuan koalisi menjadi kabur dan
tidak jelas. Konsekuensinya posisi
Partai Golkar semakin terpuruk
dalam perpolitikan nasional karena
arah dan tujuannya semakin tidak
jelas.
Suhardiman juga mengatakan bahwa
ternyata usul untuk mengundurkan
diri dari proses pencapresan
Prabowo Hatta datangnya dari
Akbar Tanjung yang merupakan
Ketua Dewan Pertimbangan Partai
Golkar. Usul ini, disadari atau
tidak telah menodai PembangunanDemokrasi Indonesia yang
dengan susah payah kita bangun
bersama sejak reformasi 1998, dan
merupakan upaya memecah belah
pasangan Capres Cawapres karena
terbukti Cawapres Hatta Rajasa
berikut Partai PAN sesungguhnya
menerima kekalahan, tetapi
sebaliknya capres Prabowo didorong
untuk tidak menerima kekalahan
Prof. DR. H. Suhardiman, SE
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
23/78
23INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 2014
secara ksatria dan terhormat karena
bertentangan dengan Undang-
undang Pilpres Nomor 42 Tahun
2008, tandasnya.
Suhardiman kembali menegaskan
kedua langkah politik Partai Golkar
tersebut sangat keliru, tidak simpatik
dan membuat posisi Partai Golkar
menjadi sulit dan kritis di tengah
kancah perpolitikan nasional
dengan risiko Partai Golkar akan
ditinggalkan kader, anggota maupun
simpatisannya karena dinilai telah
menjadi Partai Pecundang dan tidak
bisa dipercaya dan tidak kesatria
untuk menerima kekalahan. Partai
Golkar dibawah kepemimpinan
saudara Aburizal Bakrie semakin
mengalami kemunduran danterpuruk, tegas Suhardiman.
Suhardiman kemudian memaparkan
setidaknya ada 12 kegagalan
Aburizal. Kegagalan pertama
Aburizal, yakni gagal mencapai
target perolehan suara sebesar
30 persen pada pemilu legfislatif
2014. Pada pemilu itu, Partai Golkar
hanya mendapat suara sebesar 14,5
persen.
Kedua, Suhardiman menilai Aburizal
gagal mempertahankan kursi Partai
Golkar di DPR RI. Jumlah kursi yang
didapat pada Pemilu 2014, yakni 91
kursi, berkurang dari periode 2009-
2014 sebanyak 106 kursi.
Kegagalan kega, Ketua Umum Partai
Golkar gagal menjadi calon presiden
pada Pilpres yang lalu karena dak
ada partai yang mau berkoalisi alias
dak layak jual, katanya.
Keempat, lanjut Suhardiman, Aburizal
telah gagal menjadi calon wakil
presiden karena dak ada satu calon
presiden pun yang mau menerima
pemilik Bakrie Grup itu.
Kelima, Aburizal dianggap gagal
meraih kemenangan pada pilpres lalu
dengan keputusan berkoalisi dengan
pasangan Prabowo Subianto-Haa
Rajasa.
Keenam, usul Ketua Dewan
Permbangan Partai Golkar Akbar
Tanjung kepada Prabowo-Haa
untuk mengundurkan diri pada
proses Pilpres merupakan usul yang
bertentangan dengan Undang-undang
nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu
Presiden dan menciderai demokrasi,
imbuh Suhardiman.
Ia juga menambahkan, Aburizal
gagal pula dalam mengelola partai.
Suhardiman menuding Aburizal
telah menjadikan Partai Golkar
sebagai alat untuk memperjuangkan
kepentingan pribadi, korporasi, dan
kroni-kroninya.
Kedelapan, Aburizal dianggap telah
berbohong lantaran tidak menepati
janjinya saat Munas VIII Partai Golkar
di Pekanbaru, Riau. Saat itu, Aburizal
berjanji akan membangun gedung
DPP Partai Golkar sebanyak 25
tingkat dan menyediakan dana abadi
sebesar Rp 1 triliun untuk Partai
Golkar.
Kesembilan, Ketua Umum Partai
Golkar dengan segelintir elit Partai
Golkar akan menjadikan partai ini
sebagai partai oposisi adalah sebuah
gagasan yang naif dan ngawur
karena bertentangan dengan doktrin
karyawanisme di mana setiap kader
Partai Golkar harus selalu berkarya
untuk nusa dan bangsa di supra
maupun di infrastruktur politik,
papar Suhardiman.
Kesepuluh, Suhardiman menjelaskan
bahwa posisi Golkar yang
direncanakan sebagai partai oposisi
sangat merugikan kader partai
yang saat ini duduk dalam jabatan
pemerintahan.
Selain itu, kegagalan Aburizal
lainnya, yakni terkait dengan
pemecatan kader Golkar tanpa
didasari pertimbangan prestasi,
dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela(PDLT).
Terakhir, kebijakan Ketua Umum
Golkar memecat kader-kader Partai
Golkar karena mendukung Cawapres
Jusuf Kalla adalah merupakan
sebuah upaya untuk memecah belah
kader-kader Partai Golkar mengingat
cawapres Jusuf Kalla adalah kader
Partai Golkar dan mantan Ketua
Umum Partai Golkar, katanya.
Karena itu guna mencegahsemakin terpuruk dan hilangnya
eksistensi Partai Golkar dalam
kancah perpolitikan nasional,
maka Suhardiman mengusulkan
agar Aburizal Bakrie mundur
dari jabatannya atau segera
melaksanakan Musyawarah Nasional
Partai Golkar secepatnya sebelum
tanggal 4 Oktober 2014 sesuai
siklus pergantian kepemimpinan
kepengurusan Partai sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar Partai
Golkar pasal 30.
Ia juga mengajak jajaran SOKSI dan
jajaran Partai Golkar mengucapkan
selamat kepada Presiden dan Wakil
Presiden terpilih, Jokowi dan Jusuf
Kalla. Terutama mengingat saudara
Jusuf Kalla adalah kader Partai
Golkar dan mantan Ketua Umum
Partai Golkar, imbuhnya kemudian.
(Hendrik/Db)
Terakhir, kebijakan Ketua
Umum Golkar memecat
kader-kader Partai Golkar
karena mendukung
Cawapres Jusuf Kallaadalah merupakan sebuah
upaya untuk memecah
belah kader-kader
Partai Golkar mengingat
cawapres Jusuf Kalla
adalah kader Partai Golkar
dan mantan Ketua Umum
Partai Golkar
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
24/78
24 INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 20114
SOROTAN
Hal itu disampaikannya
secara resmi di depan
ribuan kader Kosgoro 1957
dalam acara halal bihalal keluarga
besar yang digelar di Aston Hotel
Makassar, Sulawesi Selatan,
Minggu malam (7/9).
Dalam kesempatan ini saya
sampaikan bahwa saya berniat
untuk maju sebagai calon ketuaumum Partai Golkar periode
2015-2020, ujarnya.
Menurut Agung, pencalonan
dirinya maju sebagai orang nomor
satu di partai beringin sesuai
dengan amanat Musyawarah
Nasional Kosgoro 1957 yang
Agung Laksono Siap Maju
di Munas Golkar
digelar 2013 lalu. Dia mengaku
optimis dengan adanya dukungan
dari Kosgoro 1957 dan DPD Partai
Golkar se-Sulawesi.
Saya dengan dukungan Kosgoro
1957 siap untuk maju sebagai
Ketua Umum Golkar, ujar Ketua
Umum Pimpinan Pusat Kolektif
Kosgoro 1957 itu.
Karenanya, ke depan, dia akan
terus menggalang dukungan dari
kader-kader, pengurus daerah,
maupun ormas sayap Partai Golkar
lainnya. Guna memenangkan kursi
ketua umum dalam ajang Munas
ke IX yang digelar awal tahun 2015
nanti.
Kalau didukung oleh Kosgoro
1957 dan Partai Golkar di Sulawesi
mudah-mudahan akan meraih
kemenangan, tegas Agung
yang juga Menteri Koordinator
Kesejahteraan Rakyat.
Politikus Partai Golkar, Indra J.
Piliang menilai, Agung Laksono
merupakan sosok ideal untuk
menjadi ketua umum partai
berlambang pohon beringin itu.
Alasannya, Agung Laksono sudah
dikenal oleh kader daerah. Selain
itu, dalam sepuluh tahun terakhir,
Agung aktif di pemerintah dan
partai. Track record-nya juga
tidak perlu diragukan lagi, kata
Indra.
Tak cuma itu, Indra mengatakan,
kemampuan komunikasi politik
Agung Laksono juga bagus. Misi
pribadinya untuk mengabdi
kepada partai, kata Indra.
Tapi, sampai saat ini, Indra
menjelaskan, belum ada kegiatan
untuk mengumpulkan dukungan.
Sekarang baru berkomunikasi
saja, ujar Indra.
Agung, kata Indra, juga telah
melakukan sosialiasi kepada
sejumlah pengurus Golkar
di beberapa daerah, seperti
Yogyakarta, Garut , dan Bogor,
Sosialisasi bukan untuk cari
dukungan, kata Indra.
Menurut Indra, sosialiasi
dibutuhkan agar para kader
daerah tahu bahwa Agung Laksono
mencalonkan diri sebagai KetuaUmum Golkar. Indra mengatakan
saat ini belum waktunya mencari
dukungan. Bagaimana mau
mencari dukungan, musyawarah
nasional saja belum pasti, kata
Indra.
(Roy JS)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono jugasudah memaskan diri maju sebagai calon Ketua Umum
dalam Musyawarah Nasional ke IX.
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
25/78
25INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 2014
Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden (Pilpres) 2014 yangdimenangi pasangan Jokowidodo-
Jusuf Kalla membuat gejolak yang
hebat pada sejumlah partai polik di
Indonesia.
Terutama partai-partai polik yang
mengalami perbedaan pendapat di
internal mengenai dukung mendukung
pasangan calon presiden dan wakilpresiden yang lalu. Salah satunya adalah
Partai Golongan Karya (Golkar).
Partai yang pernah berjaya selamaOrde Baru itu mengalami goncangan
yang serius akibat Pilpres 2014. Ketua
Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie
atau yang akrab disapa Ical atau ARBitu menahkhodai partainya dengan
berlabuh pada pasangan Capres Nomor
Urut 1 yakni Prabowo Subianto-Haa
Rajasa. Sejumlah elit Golkar memilikisikap berbeda dengan Ketua Umum
Partai yang merupakan pengusaha itu.
Serius Menuju Munas Golkar,
Hadapi Lawan Terberat Agung Laksono
MS HidayatMenteri Perindustrian
Dukungan kader-kader partai
berlambang beringin kepada pasangancapres nomor urut 2 yakni Jokowidodo-
Jusuf Kalla dak kalah gencarnya.
Bahkan sejumlah kader partai Golkar
yang sudah dinyatakan terpilih sebagai
anggota DPR RI periode 2014-2019
mengalami ndakan pemecatan dari
DPP Partai Golkar karena dinilai telah
menyalahi kesepakatan dan keputusan
partai. Mereka yang kebagian sial
karena memberikan dukungan kepadapasangan Joko Widodo-JK adalah
Nusron Wahid, Agus Gumiwang dan
Poempida Hidayatullah. Nasib merekakini masih menggantung, sebab mereka
juga menggugat Ical karena melakukan
pemecatan itu.
Bukan hanya berupa pemecatan
sejumlah kader partai yang terjadi,
desakan untuk melengserkan Ical
dari jabatan Ketua Umum Golkarpun bergulir. Dengan ditandainya
sejumlah desakan untuk mempercepat
Musyawarah Nasional (Munas) Partai
Golkar yang dimotori kader-kader partai
yang dak sejalan dengan sikap dankebijakan Ical. Bahkan sejumlah sesepuh
Partai Golkar turut menyuarakan agar
Ical segera melangsungkan Munas
dipercepat itu.
Nah, konsolidasi partai itu diprediksi
akan kembali terlaksana pada Munas
yang direncanakan akan dilaksanakanpada Januari 2015 itu.
Tentu, dengan dikumandangkannya
agenda Munas, maka prosespertarungan pun mengerucut pada
suksesi calon Ketua Umum Partai Golkar
yang akan menggankan Ical nannya.
Salah seorang kandidat Ketua
Umum Partai Golkar yang sudah
mempersiapkan dirinya adalahMohamad Suleman Hidayat atau yang
akrab dikenal dengan sebutan MS
Hidayat.
Kini, MS Hidayat masih menjabat
sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet
Indonesia Bersatu (KIB) II di bawah
komando Presiden Soesilo BambangYudhoyono (SBY). Di masa akhir jabatan
yang diembannya itu, MS Hidayat
mengaku sudah mempersiapkan diri
untuk maju bertarung sebagai Calon
Ketua Umum Golkar pada Munasmendatang.
Saya siap maju, bila saya sudah
katakan maju di Munas ya arnya itu
saya sangat serius, ujar MS Hidayat
keka diwawancara di kantornya Jalan
Gatot Subroto, Jakarta Pusat,(Selasa,2/9/2014).
Dari pemetaan di tubuh Golkar, MS
Hidayat adalah polisi Golkar yang
memiliki kedekatan dengan Ical. Dan,
hal itu terlihat juga dari pengakuandia yang menyatakan telah melakukanserangkaian pertemuan khusus dengan
Ical untuk proses pencalonan dirinya
sebagai salah seorang calon Ketua
Umum.
Saya sudah bertemu dengan Pak Ical,
dan menyatakan siap untuk maju. Selain
itu, rencana saya juga akan bertemu danberdiskusi dengan tokoh-tokoh senior
dan sesepuh Partai Golkar. Komunikasi
7/23/2019 Majalah Integritas Edisi 13
26/78
26 INTEGRITAS- Edisi 13 Tahun 02 - 20114
dijalin terus, ujar MS Hidayat.
Secara umum, kebijakan partai Golkar
dak akan jauh berbeda dengan
kebijakan yang akan dilakukan MS
Hidayat dengan kepemimpinan Ical.
Terutama, mengenai urusan koalisi
dengan Koalisi Merah Puh pimpinanPrabowo Subianto-Haa Rajasa, dimana
Golkar bergabung.
Demikian juga dengan kebijakan
mengambil sikap sebagai partai Oposisi
pada masa pemerintahan Jokowidodo-
Jusuf Kalla. Padahal, selama ini, Golkardinilai sebagai parpol yang selalu eksis
di pemerintahan dan kekuasaan walau
siapapun pemenang Pilpres.
MS Hidayat mengelak bahwa dirinya
akan segera mengambil sikap sebagai
barisan Oposisi begitu dirinya terpilih
sebagai Ketua Umum Golkar nannya.
Saya ini polisi, jadi sikap dan rencana
partai Golkar nannya akan jelas jika
saya terpilih sebagai Ketua Umum PartaiGolkar, ujar dia.
MS Hidayat yang dikenal dekat dan
mendapat dukungan secara personaldari Ketua Umum Partai Golkar Aburizal
Bakrie atau yang akrab disapa Ical itu,
tentu dengan demikian sikap oposisi
terhadap pemerintahan Jokowi-JK pun
kemungkinan besar akan diikunya.
Saya mau fokus dulu untuk bertarung
di Munas Golkar. Jika terpilih, barulahsaya akan menyusun rencana kerja
dan program-program partai seper
apa, termasuk menyusun struktur
kepengurusan partai yang kuat, ujar MSHidayat berdiplomasi.
Dia dak secara gamblang menyatakanakan menjadi barisan Oposisi yang
akan mengkrisi kebijakan dan proses
pemerintahan Jokowi-JK nannya. Itunan dululah. Sekarang fokus ke Munas
dulu. Pasnya setelah Munas akan
ketahuan seper apa langkah-langkah
kami terhadap pemerintahan, ujarnya
tersenyum.
Konstelasi Polik di Partai Golongan
Karya (Golkar) kian mengerucut.
Meskipun Musyawarah Nasional atauMunas Golkar baru akan dilaksanakan
pada Januari 2015, namun pertarungan
di bu