Upload
pjanto
View
236
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 1/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 2/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 3/100
1INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
DEWAN PENASIHAT : Prof DR Priyatna Abdurrasyid, SH, Ph.D, FCBArb Prof DR JE. Sahetapy, SH, MA Prof DR Eman Suparman Prof DR Romli Atmasasmita, SH. LLM Prof DR Suhardiman, SE Prof DR M Daud Silalahi, SH, MH
Prof DR Adnan Buyung Nasution, SH Prof DR D. Khumarga SH, MH Prof DR Chandra Wijaya, MSi, MM Prof DR Mardjono Reksodiputro, SH, MA Prof Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, PhD Prof DR Bomer Pasaribu Prof DR Joni Emirson, SH, MH
DEWAN PENGARAH : H. Oetoyo Usman, SH DR Frans Hendra Winarta, SH, MH DR HM.Jafar Sidik, SH, MH, M.Kn, Arb Judhi Sunardi, MBA Yohanes Yahya Muhammad M. Banapon, SPd, MSi
PEMIMPIN PERUSAHAAN : DR Jimmy Budi Hariyanto, SH, MH, MBA, DBA
WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN : Swari Arizona, SH
PEMIMPIN REDAKSI : Hendrik Aryanto, SH
SEKRETARIS REDAKSI : Oktavianus AMS, SH, MH
REDAKTUR PELAKSANA : Andreas SC Hutagalung, ST
REDAKTUR : Victor Raqual, SE
Roy JS, S.Si Juson Maluddin Zainal Sidabutar Sunggul Tumangger La Ode Abdul, SH, SE
REDAKTUR SENIOR : Usman Gumanti
KEUANGAN : Mugi Hastuti, SH, MKn
ADMINITRASI & IKLAN : Restety Nurcahya, SH.
SEKRETARIAT : Verawaty Novita
PENERBIT : PT. Media Komunitas Prima
BANK : Bank Windu Kentjana Internasional Tbk. Cabang Cibinong. Ac. 1001343188 an. PT. Media Komunitas Prima
ALAMAT REDAKSI :KOMPLEK RUKO RADEN INTEN NO.8A LT.2
Jl. Radin Inten II, Duren Sawit Jakarta Timur
Telp : 021-866 14103 Fax : 021- 866 02316
HP. 0878 756 789 15
Email : [email protected]
redaksi@ mediaintegritas.com
www.mediaintegritas.com
SUARA REDAKSI INTEGRITA
Perangi Kemiskinan Tak Boleh Seolah-olah
Majalah INEGRIAS edisi kali ini menyoroti soal kemiskinan. Bagi
Indonesia, kemiskinan tetap menjadi masalah besar. Mengatasinya tentu
tidak boleh dilakukan setengah hati, apalagi berpura-pura serius.
Boleh jadi, angka kemiskinan memang sudah turun, dan itu berkat kerja
keras pemerintah. Boleh jadi memang begitu adanya. Akan tetapi, keraguan
yang diutarakan sejumlah pakar ekonomi mengenai angka itu, tentu juga
patut diperhatikan. Jangan-jangan ....
entulah akan sangat berarti jika upaya mengentaskan kemiskinan dibarengi
dengan upaya serius, tidak seolah-seolah, memerangi praktik korupsi. Janganpernah dilupakan, hingga saat ini kebocoran anggaran negara masih tetap
terjadi dan cukup tinggi jumlahnya. Kalau saja itu dilakukan, maka angka
kemiskinan pasti bisa jauh lebih dikurangi.
Rubrik Maestro Hukum kali ini mengangkat figur DR Muchtar Pakpahan
yang sudah malang melintang dalam dunia perburuhan. Dan politisi gaek
Sabam Sirait yang terus berkiprah dalam dunia perpolitikan yang kami
rangkum dalam rubrik Sepak erjang.
Sosok Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Jimly Assidiq, yang
kini menjadi Ketua Dewan Kehormatan KPU juga menarik untuk dibaca
mengenai idenya untuk mendorong peradilan etika untuk melengkapi
peradilan hukum yang sudah ada sebelumnya.
Diharapkan dengan membuka halaman demi halaman majalah ini, pembaca
budiman mendapatkan informasi yang bermanfaat. Kritik dan saran tetap
kami tunggu sebagai feedback terhadap majalah ini agar lebih baik dari waktu
ke waktu. Selamat membaca.
Jabat erat,
Redaksi
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 4/100
2 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
SURAT PEMBACA
Redaksi menerima saran, opini, atau
keluhan dari pembaca. Kirim ke email :
Dinasti Kekuasaan itu Akhirnya Kandas
Baru-baru ini kita mendengar
penangkapan seorang Gubernur dan
dinyatakan tersangka oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ratu Atut merupakan gubernur
yang telah lama menguasai Banten
ini, ramai dibicarakan karena
dia memanfaatkan trah ayahnya
yang cukup disegani di kalanganmasyarakat Banten.
Bukan hanya dia saja, semua anggota
keluarganya ikut beramai-ramai
mencicipi nikmatnya kekuasaan itu.
Mulai dari keluarganya satu darah
sampai kepada orang-orang yang
berada di lingkaran keluarganya,
tercatat sedang menjabat jabatan-
jabatan strategis di lingkungan
pemerintahan daerah Banten.
eriakan mahasiswa dan masyarakat
sejak lama juga dibungkam untuk
mengamankan kekuasaan itu.
Hingga pada saatnya, kekuasaan
dinastinya yang korup itu kemudian
tercium oleh KPK. Di awali dengan
Operasi ertangkap angan (O)
oleh KPK, mantan ketua Mahkamah
Konstitusi Akil Mochtar ditangkap
dengan sangkaan suap atas sejumlah
penyelesaian perkara pemilukada disejumlah daerah.
Kemudian, oleh KPK menjadikan
kasus Akil pintu masuk penyelidikan
kasus korupsi di lingkaran kekuasaan
Gubernur Banten. Pengembangan
yang dilakukan berhasil menangkapadiknya, ubagus Chaery Wardana
atau Wawan.
KPK lantas tidak berhenti pada
penyelidikan kasus suap Wawan,
pada tanggal 17 Desember lalu,
kediaman Atut digeledah oleh KPK
dan menetapkan Atut resmi menjadi
tersangka KPK.
Masyarakat Indonesia kini yakin
dengan proses pemberantasankorupsi di Indonesia, dan berharap
dinasti-dinasti kekuasaan yang korup
lainnya bisa diciduk oleh KPK juga.
Bravo KPK.
Sunardi, Dosen, anggerang.
Pemimpin Yang Pintar,Tapi Miskin Etika
Untuk menduduki kursi pimpinan
seyogianya memang harus pintar.
Kepintaran tersebut diharapkan bisa
menelurkan kebijakan-kebijakan
yang bisa menjawab persoalan-
persoalan masyarakat dan bangsa.
Akan tetapi, justeru sebagian
besar pemimpin di negeri inimempergunakan kepintarannya
untuk mengamankan kekuasaannya
dan mengeruk kekayaan untuk diri
sendiri dan kelompoknya.
Ya, tidaklah cukup jikalau hanya
kepintaran dijadikan sebagaiparameter untuk seorang pemimpin,
tetapi harus juga dibarengi dengan
etika untuk menjamin integritas
seorang pemimpin itu menjalankan
tugas dan tanggung jawabnya sesuai
dengan amanah yang diberikan oleh
rakyat.
Contoh kasus yang sudah ramai
diberitakan di media cetak dan
elektronik, mantan ketua MK Akil
Mochtar dan Gubernur Banten Ratu
Atut Chosyah, tersangka kasus suap
dan korupsi yang telah ditetapkan
oleh KPK, semakin meyakinkan
masyarakat perlu suatu penegakan
etika di dalam penyelenggaran
kekuasaan negara. Penegakan etika
sekarang ini tidak bisa dianggap tabu
lagi atau tidak bisa diungkap secara
umum dengan alasan menyangkut
privasi seseorang.
Alih-alih untuk melindungi privasi
satu orang, rakyat menjadi korban.
Akibat dari pemimpin sekarang ini
tidak mengedepankan etika dalam
menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya, rakyat menjadi miskin.
Oleh karena itu, ke depan, Indonesia
harus mempunyai badan penegak
etik untuk menjamin integritas
pemimpin di negeri ini dalammenjalankan tugas dan tanggung
jawab sesuai dengan amanah yang
diberikan rakyat.
Ardian, mahasiswa, Jakarta
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 5/100
3INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
D A F T A R I S I
13LAPORAN UTAMA
Drs Hartono Laras, Dirjen PSPK Kemensos :
Tanggulangi Kemiskinan
Jangan Asal Hamburkan Uang
29MAESTRO HUKUM
Dr Muchtar Pakpahan, SH MH.,Tokoh Buruh / Advokat Senior :
Raih Gelar Doktor Dibantu Radius Prawiro,
Dibui Karena Disertasinya Kritik Soeharto
35BANKING
Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur BCA :
Prestasi Team Work di Tangan Dirigen BCA
INTEGRITASEDISI 09 - TAHUN 01
LAPORAN UTAMA 5
► Perangi Kemiskinan, Baiknya Lihat
Vietnam
► Syarifuddin Hasan
Menteri Koperasi dan UKM
”Angka 11,36 Persen Itu Sudah Cukup
Bagus Kok”
► Drs Hartono Laras
Dirjen PSPK Kemensos :
Tanggulangi Kemiskinan Jangan Asal
Hamburkan Uang
► Ceppie K Sumadilaga
Deputi Kemeneg PP/Bappenas
”Sikap Egoistis Itu Penghambat
Pengentasan Kemiskinan”
► Hendri Saparini Ph.D
Pengamat Ekonomi dari CORE-Indonesia:
Mengentaskan Kemiskinan,
Pemerintah Baru Kampanye
► Salamuddin Daeng
Peneliti IGJ (Indonesians for Global
Justice) :
Perdagangan Defsit, Kok Angka
Kemiskinan Turun
► Dr Badikenita Putri Sitepu, SE., M.Si
Calon Anggota DPD dari Sumut :
”Bisa Makan Saja, Bukan Berarti Tidak
Miskin”
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 6/100
4 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
41VISIONER
Anang Iskandar, Kepala Badan Narkotika Nasional :
”Mereka Tak Kenal Efek Jera,
Mereka Butuh Penyembuhan”
45POLITISI
Prof Dr Ir Suhardi, M.Sc, Ketua Umum Partai Gerindra
Sistem Proporsional Terbuka Jelas
Bebani Partai dan Caleg
59BIROKRASI
DR H Syarifuddin Hasan Menteri Negara Koperasi dan UKM :
”Kami Akan Terus Berupaya Optimalkan
Pemanfaatan Anggaran”
SOROTAN 23
■ Pemilu 2014 Banyak Caleg Nekat dengan
Alasan Basi
■ Sembilan Partai Andalkan Artis Hati-hati,
Ada Lho Caleg PenipuEKSEKUTIF 49
Edi Sukmoro, Direktur Aset Non Railways PT KAI
: “Menjalankan Tugas Pokok Merupakan
Targetan Pribadi Saya”
BISNIS & NIAGA 53
Dr Junaedy Ganie , CEO BNI Life : Berbagai
Indikator Memberi Kami Alasan Untuk
Memelihara Optimisme
BNN 64
PROFESOR 65
Prof Dr Jimly Asshiddiqie, Ketua Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu : Jika
Penegakan Hukum Semata, Penjara
Penuh
EVENT 69
Alumni Gathering 2013 FEB UGM
KONSULTASI BANI 72
PENEGAK HUKUM 74
KONSULTASI HUKUM 81
SEPAK TERJANG 83
Sabam Sirait, Politisi Senior PDI-P : ”Ara-lah
yang Membuat Saya Kini Maju Lagi”
(Setelah Berdebat Lama Sekali)
KAMPUS 88 Dr Ir Arissetyanto Nugroho, MM, Rektor
Univeristas Mercu Buana : "Dalam Bekerja,
Totalitas Adalah Nomor Satu"
MENUJU SENAYAN 91
SENYUM SEJENAK 94
SELA 96
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 7/100
5INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
LAPORAN UTAMA
K ementerian NegaraPerencanaan Pembangunan
dan Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, diwakili
deputinya, Ceppie K Sumadilaga, juga
menegaskan pengentasan kemiskinan
sudah menjadi salah satu program
utama pemerintah. ”Kemiskinan
itu tidak mungkin kita telantarkan
begitu saja.”
Ada dua pendekatan yang dilakukan
Bappenas dalam menjalankan
programnya saat ini, yakni pendekatan
ekonomi dan memberikan bantuan
langsung sementara masyarakat
(BLSM) dan bantuan beras miskin
(raskin).
Usaha-usaha yang dilakukanoleh pemerintah tertuang dalam
Instruksi Presiden tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
(2010). Dengan adanya percepatan
tersebut, Dirjen Pemberdayaan Sosial
dan Penanggulangan Kemiskinan
Kementerian Sosial Drs Hartono
Laras, mengklaim di ujung tahun
Perangi Kemiskinan,Baiknya Lihat Vietnam (Percaya, Angkanya Memang Sudah Turun)
Kemiskinan sedang dan akan terus diseriusi pemerintah. Ketika
Susilo Bambang Yudhoyono baru memimpin negeri ini angka
kemiskinan 17,6 persen. Dan kini, sudah turun menjadi 11,37 persen.
Tapi, ada baiknya jika kita melihat Vietnam.
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 8/100
6 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
LAPORAN UTAMA
ini, jumlah kemiskinan mencapai
11,37 persen dari total penduduk
Indonesia.
Akan tetapi, bagaimanapun usaha
yang dilakukan oleh pemerintah
tentu tidak boleh lepas tangan atasrealita kondisi masyarakat saat ini: di
setiap sudut kota banyak yang kurang
gizi, dan tidak punya tempat tinggal.
Syarief Hasan, Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah, ditanya tentang hasil
yang sudah dicapai pemerintah
dalam pengentasan kemiskinan
mengatakan, ”Angka 11,37 itu
sudah bagus. Sebaiknya kita janganberpatokan dengan angka itu saja,
tetapi lihatlah kemajuan yang sudah
dicapai pemerintah.”
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
menurut dia, memang sudah
berkomitmen mengurangi angka
kemiskinan.
”Dan hasilnya lihat sekarang,
kekuatan ekonomi kita mulai
kuat. ingkat pengangguran mulaiberkurang, hanya tinggal 6,25 persen.
Keberhasilan pemerintah mengurangi
jumlah kemiskinan itu, resepnya
sederhana saja, cukup melakukan
pembangunan ekonomi yang merata,”
kata politisi Partai Demokrat itu
kepada Majalah INTEGRITAS di
kantornya, 18 Desember lalu.
Artinya, pembangunan ekonomi itu
tidak hanya dilakukan di Ibu Kota Jakarta saja, tetapi merata sampai ke
daerah terpencil.
”Saya yakin, jika pembangunan itu
merata, perekonomian pasti akan
tumbuh karena menyerap tenaga
kerja. Ya, mudah-mudahan saja
kedepannya kita bisa mengurangi
jumlah kemiskinan menjadi 10
persen, dengan berkurangnya jumlah
pengangguran,” tambah Syarief.
JANGGAL
Hendri Saparini Ph.D, pengamat
ekonomi dari Center of Reform
on Economics (CORE-Indonesia),
mengatakan, data itu berbeda dengan
fakta yang terjadi.
”Coba lihat, tahun 2004 pemerintah
mengeluarkan pernyataan, jumlah
kemiskinan 16,6 persen. Setelah 10
tahun kemudian, angka kemiskinan
di Indonesia saat ini sekitar 12
persen. Kesimpulannya, angka
kemiskinan kita saat ini turun sekitar
empat persen. Nah, yang menjadipertanyaan saya, apa benar selama 10
tahun angka kemiskinan di Indonesia
turun sekitar empat persen? Saya
belum yakin,” ujar Saparini.
Menurut Saparini, angka kemiskinan
yang berkurang sekitar empat persen
itu janggal. Sebab, anggaran negara
(APBN) yang dikeluarkan pemerintah
tiap tahun naik di atas 100 triliun
rupiah.
”Kalau saja tiap tahunnya APBN dari
380 triliun menjadi 1.800 triliun lebih,
kemudian anggaran pengentasankemiskinan lebih dari 100 triliun,
nyatanya angka kemiskinan tidak
signifikan turun. Padahal, untuk
menghitung pengurangan angka
kemiskinan itu bisa memakai dua
data. Yakni, melalui data referensi
dan comparative study ,” papar dia.
Dalam konteks itu, Saparini
menganjurkan pemerintah hendaknya
belajar dari Vietnam. Negara tersebutbukan lagi melakukan program
pengurangan kemiskinan, tetapi
memangkas kemiskinan. Begitu juga
dengan Cina. Pada 1985 angka
kemiskinan di negara itu sekitar 65
persen, tetapi pada 2007 hanya tujuh
persen. ”Nah, kalau keadaannya
seperti ini, siapa yang disalahkan?”.
Selama ini ada kesalahan paradigma
dalam mengatasi kemiskinan.
Pemerintah tidak pernah memisahkan
program pengentasan kemiskinan
dan program pertumbuhan ekonomi.
Justru, pemerintah saat ini lebih
mengutamakan program pengentasan
kemiskinan yang sifatnya normatif,
seperti pembagian beras rakyat miskin
(raskin) dan bantuan langsung tunai
(BL).
Pada 2005 pemerintah membuat
program raskin yang diberikankepada sekitar 19,5 juta keluarga dan
katanya jumlahnya sudah dikurangi
sekitar 18 juta orang. Setelah berapa
tahun berlalu, orang yang dibantu
dengan program raskin masih banyak
yang tidak mampu membeli beras.
”Bisa saya simpulkan, program
Berbeda dengan negaraCina, pemerintahnya
memiliki program dua kali
dalam lima tahun, yaitu
fokus dalam pertanian.
Mereka sadar, orang
miskin yang terbanyak
ada di pedesaan. Para
petani Cina pun diberikan
subsidi pupuk, benih padi,
alat teknologi pertanian,
sampai subsidi listrik.
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 9/100
7INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
pengurangan kemiskinan masih jauh
dari harapan,” tambah Saparini.
Menurut dia, sudah waktunyapemerintah melibatkan orang
miskin dalam program pertumbuhan
ekonomi dengan memberikan
mereka keterampilan dan subsidi
dalam pengembangan usaha kecil
supaya terjadi pemangkasan jumlah
kemiskinan. ”Sebab, pertumbuhan
ekonomi kita yang terjadi sekarang
ini hanya melahirkan kesenjangan
kelas, orang kaya semakin kaya dan
yang miskin semakin sulit keluar darikubang kemiskinan.”
Berbeda dengan negara Cina,
pemerintahnya memiliki program
dua kali dalam lima tahun, yaitu
fokus dalam pertanian. Mereka
sadar, orang miskin yang terbanyak
ada di pedesaan. Para petani Cina
pun diberikan subsidi pupuk, benih
padi, alat teknologi pertanian, sampai
subsidi listrik.
”Sehingga kita bisa melihat, selama
10 tahun perekonomian Cina
sangat maju, salah satunya dari hasil
pertanian. Jangan salah menilai,
jumlah petani di Cina masih sekitar
60 persen. Status ekonomi petaninya
pun sudah menjadi kelompok kelas
menengah. Mereka jugalah yang
saat ini melakukan ekspor hasil
pertaniannya sampai ke seluruh
dunia,” tambahnya.
Sangat berbeda dengan di Indonesia,
yang awalnya ada sekitar 40 persen,
kini semakin berkurang jumlahnya.
Orang malas menjadi petani karena
nasib tidak pernah diperhatikan
pemerintah, dan justru produk impor
pertanian membanjiri negeri ini.
Hal senada dilontarkan, Bedenikta
Putri Sitepu, pemerhati anggaran
pemerintah, yang juga calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
dari Sumatera Utara (Sumut)
ini, berpendapat, parameter yang
digunakan untuk kategori miskin
sangat rendah.
”Oleh karena itu, persoalan
kemiskinan itu akan bisa teratasi,
jika pemerintah sendiri menetapkan
asumsi penduduk tidak miskin itu
bukan hanya bisa makan, tetapi lebih
kepada memenuhi kesejahteraanpenduduk itu sendiri,” ujarnya.
Pemerintah menyadari tanggung
jawab yang diamanatkan konsitusi.
Melalui Bappenas, pemerintah
sudah membuat program Masterplan
Percepatan Pengurangan Kemiskinan
Indonesia (MP3KI). Dalam program
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 10/100
8 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
LAPORAN UTAMA
itu, semua unsur kementerian
dilibatkan, termasuk perusahaan
BUMN. Berdasarkan hasil penelitian,
terutama di Pulau Jawa, kantong-
kantong kemiskinan bukan hanya
terdapat di kota besar, seperti Jakarta,
Bandung, Semarang, dan Surabaya,
tetapi juga banyak terdapat di daerah
pinggiran, dan salah satu faktor
kemiskinan adalah infrastruktur jalan
masih minim sehingga pertumbuhan
di wilayah kantong kemiskinan sulit
tumbuh.
”Kami sadar, selama ini dalam
program pengentasan kemiskinan
jalan masing-masing ditiap
kementerian. Makanya, sikapegoistis itu sudah kami hilangkan
karena sikap egoistis sebenarnya
penghambat program pengentasan
kemiskinan. Contohnya, kami lebih
mengutamakan pembangunan
infrastruktur di desa, seperti jalan dan
irigasi, lalu memberikan pelatihan
dan pemberdayaan petani, dan masih
banyak lainnya,” ujar Ceppie.
Selain itu, Kemensos juga ditugasimenjalankan program subsidi beras
bagi masyarakat berpendapatan
rendah, atau program raskin,
untuk 15,5 juta keluarga di seluruh
Indonesia. Masih banyak program
yang sudah dicanangkan dari
kementerian sosial.
Lantas, berapa anggaran yang
dibutuhkan untuk mengentaskan
kemiskinan? Pada tahun ini anggarandari APBN sebesar Rp 5,6 triliun.
Pada 2014, rencananya mendapat
dana tambahan sebesar Rp 7,6 triliun,
yang semuanya akan diutamakan
perluasan untuk program keluarga
harapan.
Pemerintah sudah menargetkan,
tahun depan jumlah kemiskinan
harus berkurang menjadi 8 sampai
10 persen.
Dalam kaitan itu, Hartono berharap
ada sinergitas, sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 13 ahun
2011 tentang Penanggulangan
Kemiskinan.
Dia menjelaskan, Nusa enggara
imur (N) dan Papua memang
kaya sumber daya alam, tetapi
penduduknya memprihatinkan.
”Untuk itulah, kami prioritaskanpembangunan ekonomi dan
infrastruktur di wilayah itu supaya
pertumbuhan ekonomi mereka
terangkat. Wilayah daerah perbatasan
negara, seperti Kalimantan, juga
menjadi prioritas kami.”
BESAR DAN RAWAN KORUPSI
Hartono membenarkan, dana untuk
pengentasan kemiskinan cukup besar
dan rawan korupsi. ”Untuk itulah,
saya selalu berusaha memberikan
dana bantuan program secara selektif,apakah bantuan itu layak atau tidak
diberikan. Intinya, jangan asal
hamburkan uang dalam pengentasan
kemiskinan, sebab uang yang dipakai
itu uang negara, yang asalnya juga
dari masyarakat,” katanya.
Menurut dia, Kemensos juga
sudah menyiapkan aturan ketat
menyangkut penggunaan dana.
”ujuannya, supaya mereka yangdiberikan bantuan itu menjadi orang
yang siap dan bertanggung jawab
dalam menjalankan program yang
dijalankan.”
Hartono menegaskan, masalah
kemiskinan di Indonesia sebenarnya
tidak sulit diatasi. Selama kita bersatu,
dan orang-orang yang berpotensial
dibidangnya dimanfaatkan, pasti
persoalan kemiskinan itu bisa
terselesaikan dengan baik. Sebab,
letak geografis negara kita ini sangat
strategis. Negara kita hanya memiliki
dua musim saja, tak seperti di negara
Eropa.
”Banyak yang mengatakan, negara
kita ini sedang berada dalam
kesulitan ekonomi. Semua harga
pangan sangat mahal. Namun harus
diingat, persoalan ekonomi yang sulit
itu bukan hanya dihadapi Indonesia,”sambungnya.
Dari sudut pandang yang berbeda,
Salamuddin Daeng, peneliti IGJ,
mengkritisi perjanjian WO
yang telah ditandatangani oleh
pemerintah. Ia mengakui sulit untuk
membuktikan perjanjian itu akan
Berdasarkan data BPS
2006-2010, terjadi
penurunan signifkan
dalam jumlah pabrik
industri, yang tentu sajaakan menyebabkan
hilangnya lapangan
pekerjaan. Sementara, di
bidang pertanian masih
sulit terbaca.
Tapi ada beberapa data
yang menggambarkan,
seperti di Surabaya(Jawa Timur), jumlah
petani berkurang setiap
tahunnya. Petani itu
akan hilang kalau ada
transformasi industri.
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 11/100
9INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
berdampak pada kemiskinan atau
tidak. Sekalipun sulit dibuktikan,
perjanjian WO yang diturunkan
melalui kebijakan nasional itu, jelas
sekali terpampang aspek yang diatur
begitu luas. Di antaranya, perjanjian
WO mengatur subsidi pertanian,
membuka kran impor, penegakkan
intelektual properti di bidang
pertanian dan perjanjian di bidang
jasa.
Pada sektor pertanian, misalnya,
akibat perjanjian WO, akses
masyarakat (petani) kepada barang
semakin berkurang dan akses
terhadap perlindungan produk
petani lokal melemah gara-gara hargabarang impor pertanian yang murah
menghantam produk pertanian
lokal.
Faktor-faktor ini yang kelak
menjauhkan petani dari tingkat
pendapatan yang layak. Lalu,
pemerintah tidak lagi mendukung
subsidi bagi petani. Penjualan pun
semakin menurun sebagai akibat dari
pendapatan yang rendah. Sementara,biaya produksi mahal berakibat pada
pendapatan (income ) menurun.
erakhir, berpengaruh pada indikator
kemiskinan yakni tingkat pengeluaran
dan keseimbangan kemampuan
berbelanja ( purchasing power parity ).
”Itu akibat langsung dari perjanjian
WO,” kata Daeng.
Menurut dia, kini ada kecenderungan
meningkatnya harga minyak di tingkatglobal dan nilai dolar. Situasi ini akan
mempengaruhi setiap negara untuk
memenuhi kebutuhannya. Misalnya,
kenaikan harga kebutuhan pokok
secara otomatis akan mempengaruhi
daya beli masyarakat. Kemudian,
diikuti kelangkaan barang yang
menyebabkan masyarakat akan sulit
memperoleh barang. ”Sumber-sumber
masyarakat untuk mendapatkan
pendatapan juga semakin hilang.”
Berdasarkan data BPS 2006-2010,
terjadi penurunan signifikan dalam
jumlah pabrik industri, yang tentusaja akan menyebabkan hilangnya
lapangan pekerjaan. Sementara,
di bidang pertanian masih sulit
terbaca. api ada beberapa data yang
menggambarkan, seperti di Surabaya
(Jawa imur), jumlah petani
berkurang setiap tahunnya. Petani itu
akan hilang kalau ada transformasi
industri.
Data statistik tersebut mengartikanbahwa hidup itu semakin sulit yang
diakibatkan oleh harga semakin tinggi,
kelangkaan barang terjadi dimana-
mana dan industri pabrik bangkrut.
Anehnya, angka kemiskinan turun
yang justru bertentangan dengan
fakta-fakta seperti terjadi krisis pangan
dimana-mana, krisis lahan pertanian
yang signifikan, bangkrutnya industri
nasional dan membludaknya sumber
pangan impor.
”Semua fakta itu berbicara banyak
tentang kemiskinan di Indonesia,”
tegas dia.
Dulu, pemerintah saban hari berkoar
tentang surplus perdagangan.
api kini yang terjadi Indonesia
mengalami banjir barang impor dan
defisit perdagangan. Pemerintah
tidak bisa lagi membantah adanya
defisit perdagangan yang cukup besar.Semua produk nasional terkapar.
Contohnya, industri pangan.
Kondisi sekarang, tingginya impor,
harga, biaya pendidikan, biaya
kesehatan, dan basis produksi
menyebabkan hancurnya pertanian
dan pangan. Juga, industri hancur
dengan berkurangnya pabrik yang
disebabkan, antara lain, karena
ketidakpastian soal pungutan pajak.
”Makanya, agak ganjil manakala
perdagangan defisit kok angka
kemiskinan bisa turun?” tambahDaeng.
Neraca internasional tidak bisa
dibohongi dimana tercatat neraca
perdagangan Indonesia mengalami
defisit. Pun, neraca pembayaran defisit
oleh karena uang yang dikeluarkan
pemerintah digunakan untuk
pembayaran cicilan utang dan bunga
pokok. Kondisi APBN juga semakin
membengkak. Ini berimplikasikepada nilai tukar rupiah terhadap
dolar, yang juga mempengaruhi dua
hal, yaitu harga pangan dan energi
yang kini kebanyakan diimpor.
Parahnya, pemerintah menanggulangi
defisit tersebut dengan cara
melipatgandakan utang. Ini berarti
pemerintah mencoba menyelesaikan
masalah dengan masalah. Pembayaran
utang negara diatasi dengan menyedot
utang jangka pendek yang pada
akhirnya akan menjadi beban makro-
ekonomi.
Asumsi dan pendapat yang berbeda-
beda terhadap persoalan kemiskinan,
bukanlah untuk dijadikan
perdebatan, melainkan mencari
solusi dan lebih serius dalam upaya-
upaya pengentasan kemiskinan di
Indonesia, untuk dapat mewujudkan
kesejahteraan bagi masyarakat sesuaidengan amanat konstitusi.
Tim Redaksi
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 12/100
10 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 13/100
11INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
”Lalu, bagaimana denganpersoalan kemiskinan dinegara kita? Saya nilai,
dalam perjalanan sembilan tahun
terakhir, program pengentasankemiskinan yang dilakukanpemerintah sudah cukup baik,”katanya kepada MajalahINTEGRITAS di kantornya, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, 18 Desember lalu.
Berdasarkan data statistik, jumlahkemiskinan kita saat ini tinggal 11,36persen. Angka statistik sampai saatini memang masih menjadi bahanperdebatan. Ada yang bilang, angka
itu tidak realistis dan masih jauh dariharapan.
”Kalau bagi kami dari pemerintahan,angka itu sudah bagus, banyakmengalami perubahan dari yangsebelumnya. Intinya, kita janganberpatokan dengan angka 11,36persen. api mari lihat, kemajuan apasaja yang sudah dilakukan pemerintah
Syarifuddin HasanMenteri Koperasi dan UKM
”Angka 11,36 Persen ItuSudah Cukup Bagus Kok”
Kemiskinan itu pasti tetap ada. Bukan hanya di
Indonesia tapi juga di negara maju, seperti Amerika
Serikat, tetap ada orang miskin. Buktinya, jumlah
kemiskinan di negara itu saat ini mencapai 14 persen
dan jumlah pengangguran mencapai tujuh persen.
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 14/100
12 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
LAPORAN UTAMA
sampai saat ini,” tambahnya.
Menurut dia, negara kita pernahmencapai angka kemiskinan 17,6persen pada saat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden. ”Beliau
berkomitmen mengurangi angkakemiskinan itu, dan hasilnya lihatsekarang, kekuatan ekonomi kitamulai kuat. ingkat pengangguranmulai berkurang, hanya tinggal 6,25persen. Keberhasilan pemerintahmengurangi jumlah kemiskinanitu, resepnya sederhana saja, cukupmelakukan pembangunan ekonomiyang merata.”
Artinya, pembangunan ekonomi itu
tidak hanya dilakukan di Ibu Kota Jakarta saja, tetapi merata sampai kedaerah terpencil.
”Saya yakin, jika pembangunan itumerata, perekonomian pasti akantumbuh karena menyerap tenagakerja. Ya, mudah-mudahan sajake depannya kita bisa mengurangi jumlah kemiskinan menjadi 10persen, dengan berkurangnya jumlahpengangguran,” tambahnya.
Yang jelas, Syarif bersyukur, sebabkrisis perekonomian global yangdialami negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat ternyata tidak terlaluberdampak ke Indonesia.
Untuk mempercepat programpengentasan kemiskinan, sebagaiMenteri Koperasi dan UKM, iaterjun langsung ke bawah menjumpaimasyarakat. Ketika berdialog dengan
masyarakat yang ingin membukausaha, ia langsung memberi bantuankredit usaha rakyat kecil untukpengembangan usaha.
”ahun ini, program kredit usaha keciluntuk rakyat jumlahnya mencapai36 triliun. Pembinaan dan bantuankoperasi di daerah-daerah juga terusmengalami kemajuan,” paparnya.
Dia menjelaskan, pemerintah juga memberi bantuan program jaminan sosial dan kesehatan sertabantuan dana pendidikan. Ada jugapembangunan infrastruktrur jalandi tiap pedesaan. “Dengan adanya
program bantuan ekonomi dan jaminan sosial itu, beban masyarakatkita bisa terbantu dan mereka bisakeluar dari lingkar kemiskinan. Sekalilagi, semua program pemerintah yangdikerjakan saat ini adalah programpembangunan yang prorakyat.”
Syarief tidak mempersoalkan jika adayang mengatakan semua programpemerintah dalam pengentasankemiskinan masih jauh dari harapan.
Baginya, komentar-komentar ituhal yang biasa di negara kita yangdemokratis, atau sudut pandangyang berbeda saja dalam menilaipersoalan. ”Artinya, ketika negarakita banyak mengalami kemajuandalam pembangunan ekonomi, justru mereka masih melihat dari sisiluarnya.”
Memang, masih banyak yangmelakukan praktik kotor, sepertitengkulak, atau ada koperasi yangtidak sehat dalam manajemen. api, justru berbagai kelemahan itu harusdiperbaiki terus.
”Sekali lagi, saya tak mempersoalkanberbagai kritik itu. Kalau kritik dansaran itu ada yang baik, pasti sayatampung, ya kalau kritiknya ada yangtak bagus, ya buat apa saya dengar.Lebih baik, kita terus mengerjakanprogram pembangunan ekonomi kitayang sudah maju. Buktinya, banyakpemimpin negara lain yang memujikeberhasilan perekonimian negarakita,” ucapnya.
Ia tidak bisa menerima jikapemerintahan SBY-Boedionodinilai sebagai pemerintahan yangmenghamba kepada kepentinganpihak asing. ”Sekarang begini saja,
sebenarnya apa sih yang dimaksuddengan ekonomi neolib itu? entu saya jawab dengan sederhana, ekonomiyang semuanya diserahkan ke pasartanpa ada intervensi. Sekarang sayamau menegaskan, kalau memang
benar pemerintah kita itu terkesanneolib, berarti tak ada lagi kebijakansubsidi listrik, bensin, pupuk,koperasi, pendidikan, kesehatan, danmasih banyak lagi.”
Dalam kaitan itu dia memberi contoh jumlah APBN yang mencapai 1.800trilun rupiah lebih. Dana subsidiyang diberikan kepada masyarakatmencapai 333,7 trilun rupiah. ”Jadi,sangat tidak mungkin kalau dikatakan
kebijakan pemerintah kita neolib.Sebab, prinsip ekonomi neolib itupaling benci jika ada program subsidikepada masyarakat, sementara kitalihat sendiri, pemerintah sangatpro kepada program subsidi untukmasyarakat kecil.”
Bagaimana kesiapan pemerintahmenghadapi kebijakan “ASEANCommunity” pada 2015? MenurutSyarief, yang harus dilakukan adalahmenciptakan SDM yang andaldan kreatif. Lalu, secara seriusmengenalkan berbagai kemajuanteknologi kepada generasi mudasupaya mereka tidak kalah bersaing.
”Kalau kita jauh-jauh harimenciptakan SDM yang andal dalambidang koperasi, tentu kita bisabersaing dengan negara lain. Danmasyarakat kita pun tak akan maumenjadi anggota koperasi negaralain kalau koperasi kita sudah kuat,”katanya.
Andreas/
Hendrik/Viktor
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 15/100
13INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
Hartono mengingatkan,
bicara soal masalahkemiskinan sebaiknya
dipahami dulu Instruksi Presidententang Percepatan PenanggulanganKemiskinan (2010). Percepatanpenanggulangan kemiskinan ituartinya bukan mengurangi jumlahkemiskinan dengan cara yang kilat.
”Di ujung tahun ini, jumlah
Drs Hartono LarasDirjen PSPK Kemensos
Tanggulangi Kemiskinan Jangan Asal Hamburkan Uang
”Wah, saya masih terus bekerja keras untuk
mengurangi jumlah kemiskinan masyarakat Indonesia
dengan kementerian yang terkait,” begitu jawab
Drs Hartono Laras, Dirjen Pemberdayaan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial.
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 16/100
14 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
LAPORAN UTAMA
kemiskinan 11,37 persen dari totalpenduduk Indonesia. Lalu apa tugaskami dari Kementerian Sosial? entukami bekerja sama dengan pihakkementerian yang terkait, yangdinamakan agenda program ’basis
terpadu’, yang dikelola langsungoleh im Nasional PercepatanPenanggulangan Kemiskinan(MPK), yang koordinasinyalangsung oleh Wakil Presiden,”paparnya.
Salah satu agenda yang sudahdijalankan adalah program keluargaharapan. MPK mengupayakanmembangun rumah sasaran dari1,516 juta menjadi 2,4 juta bagi
keluarga yang dikategorikan miskin,dimulai sejak 2007 sampai 2014.Ditargetkan tahun depan menjadi 3,4 juta keluarga harapan supaya kondisiekonomi mereka lebih baik.
”Kami juga sedang menggalakanprogram yang terkait jaminankesehatan nasional bagi masyarakatyang terlantar ketika lanjut usia. Laluada program bantuan usaha ekonomikecil untuk masyarakat miskin,
perbaikan rumah tidak layak,” jelasHartono.
Selain itu, Kemensos juga ditugasimenjalankan program subsidi berasbagi masyarakat berpendapatanrendah, atau program raskin,untuk 15,5 juta keluarga di seluruhIndonesia. Masih banyak programyang sudah dicanangkan darikementerian sosial.
Lantas, berapa anggaran yangdibutuhkan untuk mengentaskankemiskinan? Pada tahun ini anggarandari APBN sebesar Rp 5,6 triliun.Pada 2014, rencananya mendapatdana tambahan sebesar Rp 7,6 triliun,yang semuanya akan diutamakanperluasan untuk program keluargaharapan.
ugas ini harus segera diselesaikan
karena pemerintah sudahmenargetkan, tahun depan jumlahkemiskinan harus berkurang menjadi8 sampai 10 persen. entu, untukmencapainya harus ada kerja sama,termasuk dengan masyarakat.
”Perlu saya pertegas, untukmencapai target pengurangan jumlah kemiskinan, kami tidakakan menggubris dan juga tidakmau dipengaruhi persoalan politik,”katanya.
Dia mengakui, dulu kerja samadi kementerian dalam mengurusmasalah kemiskinan memang kurangbaik. Sekarang sudah tidak ada lagi
program yang tumpang-tindih.Dalam kaitan itu, dia berharap
ada sinergitas, sesuai denganUndang-Undang Nomor 13 ahun2011 tentang PenanggulanganKemiskinan.
Dia menjelaskan, Nusa enggaraimur (N) dan Papua memangkaya sumber daya alam, tetapipenduduknya memprihatinkan.”Untuk itulah, kami prioritaskan
pembangunan ekonomi daninfrastruktur di wilayah itu supayapertumbuhan ekonomi merekaterangkat. Wilayah daerah perbatasannegara, seperti Kalimantan, jugamenjadi prioritas kami.”
Waspadai Korupsi
Indonesia dikenal sangat rawanbencana alam. Bukan hanya rentanbencana alam, bencana konfliksosial pun bisa datang setiap waktu.Menyadari hal itu, tim SAR Kemensossetiap saat siap diterjunkan ke berbagai wilayah yang terkena bencana alam.
”Pasca-bencana alamkamilangsung mempersiapkanprogram pemberdayaan ekonomi,” jelas Hartono.
Dia membenarkan, dana untukpengentasan kemiskinan cukupbesar dan rawan korupsi.
”Untuk itulah, saya selalu berusahamemberikan dana bantuan program
secara selektif, apakah bantuan itulayak atau tidak diberikan. Intinya, jangan asal hamburkan uang dalampengentasan kemiskinan, sebabuang yang dipakai itu uang negara,yang asalnya juga dari masyarakat,”katanya.
Menurut dia, Kemensos juga sudah menyiapkan aturanketat menyangkut penggunaandana. ”ujuannya, supaya mereka
yang diberikan bantuan itu menjadiorang yang siap dan bertanggung jawab dalam menjalankan programyang dijalankan.”
Hartono menegaskan, masalahkemiskinan di Indonesia sebenarnyatidak sulit diatasi. ”Selama kita bersatu,dan orang-orang yang berpotensialdibidangnya dimanfaatkan, pastipersoalan kemiskinan itu bisaterselesaikan dengan baik. Sebab,
letak geografis negara kita ini sangatstrategis. Negara kita hanya memilikidua musim saja, tak seperti di negaraEropa. Banyak yang mengatakan,negara kita ini sedang berada dalamkesulitan ekonomi. Semua hargapangan sangat mahal. Namun harusdiingat, persoalan ekonomi yangsulit itu bukan hanya dihadapiIndonesia.”
Dia yakin, kalau kita bekerja sama,Indonesia pasti bangkit menjadinegara yang maju karena bangsa kitasudah teruji sebagai bangsa yangkuat menghadapi segala persoalan.”Intinya, kalau ingin negara kitakeluar dari kubang kemiskinan, kitasemua harus tetap bekerja keras,berjiwa optimistis.”
Andreas Hutagalung/Viktor
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 17/100
15INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
Ceppie K SumadilagaDeputi Kemeneg PP/Bappenas
Mengatasi persoalankemiskinan memang
sudah menjadi salahsatu program utamapemerintah. ”Kemiskinan itu tidakmungkin kita telantarkan begitu saja,tetapi harus diatasi,” kata DeputiBidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan,dan Usaha Kecil dan dan MenengahKementerian Negara PerencanaanPembangunan/Badan PerencanaanPembangunan Nasional di ruangkerjanya, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut dia, program yang sedangdijalankan Bappens saat ini adalahmenggunakan dua pendekatan.”Satu, melalui pendekatan ekonomi.Maksudnya, kami menciptakanketerampilan usaha dan lapangankerja seluasnya dengan hasil yanglayak. Lalu yang kedua, memberikanbantuan progam bantuan langsungtunai (BL) dan bantuan beras miskin(raskin), dan lainnya.”
Ceppie mengakui, programbantuan pengentasan kemiskinanitu berjalan cukup berjalan baik.”Namun ada juga faktor-faktor yangmenghambat di lapangan ketikaproses bantuan itu berjalan.”
Melihat data Badan Pusat Statistiki(BPS) 2010-2011, memang terlihatada pergerakan.
”Masyarakat miskin yang selama inidibantu program pemerintah perlahan
taraf perekonomiannya berubah baik.api, ada juga yang awalnya tarafekonominya mapan tiba-tiba hancurkarena faktor bencana alam, konfliksosial, atau terlebih lagi, ketikasituasi perekonomian global sedangtidak stabil, sudah tentu bisa terjadigejolak infllasi dalam tiap waktu.Dan dampaknya, perekonomianIndonesia bisa terpuruk,” paparnya.
Beberapa pengamat ekonomi
mengatakan, di ujung tahunini tingkat kemiskinan semakinmeningkat karena ada faktor daridampak kenaikan bahan bakarminyak maupun krisis ekonomiglobal. Untuk itulah, di tengahancaman krisis ekonomi global yangmelanda Amerika Serikat dan dikawasan Eropa, pemerintah membuatagenda program ekonomi kreatif bagimasyarakat kecil.
”Saya pikir, dampak daripemberdayaan ekmpak kenaikanonomi kreatif itu baik sekali untukmengantisipasi datangnya krisis globalke negri kita. Apalagi, pemerintahsudah mempunyai target akanmenaikkan pertumbuhan ekonomimenjadi 7,3 persen. Saya rasa, halitu menjadi tantangan yang harusdikerjakan,” tambah Ceppie.
”Sikap Egoistis ItuPenghambat Pengentasan
Kemiskinan”
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 18/100
16 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
LAPORAN UTAMA
Untuk mencapai target itu,Bappenas sudah mempersiapkanprogram Masterplan PercepatanPengurangan Kemiskinan Indonesia(MP3KI). Dalam program itu,semua unsur kementerian dilibatkan,
termasuk perusahaan BUMN.Berdasarkan hasil penelitian, terutamadi Pulau Jawa, kantong-kantongkemiskinan bukan hanya teradapat dikota besar, seperti Jakarta, Bandung,Semarang, dan Surabaya, tetapi jugabanyak terdapat di daerah pinggiran,dan salah satu faktor kemiskinanadalah infrastruktur jalan masihminim sehingga pertumbuhan di wilayah kantong kemiskinan sulittumbuh.
”Kami sadar, selama ini dalamprogram pengentasan kemiskinan jalan masing-masing ditiapkementerian. Makanya, sikapegoistis itu sudah kami hilangkankarena sikap egoistis sebenarnyapenghambat program pengentasankemiskinan. Contohnya, kami lebihmengutamakan pembangunaninfrastruktur di desa, seperti jalan danirigasi, lalu memberikan pelatihandan pemberdayaan petani, dan masihbanyak lainnya,” ujarnya.
Menurut dia, orientasipembangunan di wilayah pedesaanitu sangat bagus. Sebab, desa itusumber kekuatan ekonomi yangsangat dahsyat jika dikelola denganbaik. Kultur masyarakat Indonesiatidak seperti masyarakat negara lain.Masyarakat kita pada umumnya
senang berkumpul dalam keluargabesar, seperti filosofi orang Jawa,mangan ora mangan asal ngumpul .Namun, karena sekarang kondisipertanian kita jarang diperhatikan,masyarakat kita banyak yangmeninggalkan desa, merantau ke kotabesar maupun menjadi KI/KW.
”ujuan mereka memang untuk
mengadu nasib, agar kehidupanmereka menjadi lebih baik. Nah,kalau dari sekarang kita sudah seriusmemperhatikan pembangunan desa,saya pikir jumlah KI/KW perlahanberkurang. Mereka kembali memilih
menjadi petani lagi, dan mengolahkembali lahan pertanian,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai kesiapanIndonesia menghadapai era ASEANFree Trade Area (AFA) pada 2015,Ceppy mengatakan, sebenarnyanegara kita belum siap menghadapiera itu. Sebab, bangsa kita selalutidak mempersiapkan diri sejak awal.Padahal, negara ASEAN yang lainnya, jauh-jauh hari sudah mempersiapkandiri.
Dalam kaitan itu dia berharap,program MP3KI itu bisa berjalan baik
kedepannya, dan tiap kementerianmenjalankan program pengentasankemiskinan berjalan masing-masih,namun harus saling bekerja sama.
Ceppie menegaskan, sebaiknyaera reformasi ini kita tidak usah lagimemperbanyak perdebatan yangmembuang energi. Lebih baik banyakbekerja sambil menguatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat supayaperubahan itu lebih cepat terjadi.Sebenarnya, SDM kita sudah sangatbanyak. Hanya saja, setiap programpembangunan yang sudah ada seringtidak berjalan baik karena tak ada
koordinasi yang baik.
Pada masa Orde Baru, PresidenSoeharto membuat kebijakanpembangunan dalam bentuk instuksipresiden (iInpres). Semua kementerianatau birokrasi dari atas sampai bawahharus menjalankan instruksi tersebut. Apalagi, pada masa itu ada GBHN.Namun, setelah reformasi situasinyaberubah.
”Kami sering mengalami kesulitankomunikasi dan benturan kebijakanantara pemerintah pusat dan daerah,sehingga rencana pembangunanyang sudah direncanakan sejak awalsering tertunda. etapi, persoalanyang sering terjadi itu perlahanmulai bisa teratasi. Saat ini, kamisudah menjalankan program kerjasama dalam format pelatihan kepadapejabat daerah di seluruh Indonesia,”paparnya.
Dalam pelatihan itu peserta dilatihcara membuat format pembangunan,dari perencanaan keuangan sampaiprogram monitoring pembangunan. Agenda itu sudah berjalan baikbeberapa tahun ini dan para pejabatdaerah semakin banyak yangberminat. Disinggung soalpenyelenggaran pemilihan langsungkepala daerah, yakni mengenai perlu-tidaknya pemilukada dievaluasi, diamenjawab, “Perlu. Sebab, pemilukadamenghabiskan uang negara.Sementara, biaya pembangunanekonomi dalam rangka pengentasankemiskinan masih banyak yangkekurangan dana.”
Andreas Hutagalung
”Kami sadar, selama
ini dalam program
pengentasan kemiskinan
jalan masing-masing
ditiap kementerian.
Makanya, sikap egoistis
itu sudah kami hilangkankarena sikap egoistis
sebenarnya penghambat
program pengentasan
kemiskinan.
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 19/100
17INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
”Saya pikir, data BPS itu berbeda
dengan fakta yang terjadi. Coba lihat,
tahun 2004 pemerintah mengeluarkan
pernyataan, jumlah kemiskinan 16,6
persen. Setelah 10 tahun kemudian,
angka kemiskinan di Indonesia saat
ini sekitar 12 persen. Kesimpulannya,
angka kemiskinan kita saat ini turun
sekitar empat persen. Nah, yang
menjadi pertanyaan saya, apa benar
selama 10 tahun angka kemiskinan di
Indonesia turun sekitar empat persen?
Saya belum yakin,” kata Hendri
Mengentaskan Kemiskinan,Pemerintah Baru Kampanye
Hendri Saparini Ph.DPengamat Ekonomi dari CORE-Indonesia
Dalam mengentaskan kemiskinan,
selama ini pemerintah hanya sibuk
berkampanye. Misalnya, menyampaikan
data Badan Pusat Statistik tentang angka
kemiskinan kepada masyarakat.
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 20/100
18 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
LAPORAN UTAMA
Saparini Ph.D, pengamat ekonomi
dari Center of Reform on Economics
(CORE-Indonesia), kepada Majalah
INEGRIAS di Jakarta.
Saparini berpendapat, angka
kemiskinan yang berkurang sekitarempat persen itu janggal. Sebab,
anggaran negara (APBN) yang
dikeluarkan pemerintah tiap tahun
naik di atas 100 triliun.
”Nah, kalau saja tiap tahunnya
APBN dari 380 triliun menjadi
1.800 triliun lebih, kemudian
anggaran pengentasan kemiskinan
lebih dari 100 triliun, nyatanya
angka kemiskinan tidak signifikanturun. Padahal, untuk menghitung
pengurangan angka kemiskinan itu
bisa memakai dua data. Yakni, melalui
data referensi dan comparative study,”
katanya.
Dalam konteks itu, ia
menganjurkan pemerintah hendaknya
belajar dari Vietnam. Negara tersebut
bukan lagi melakukan program
pengurangan kemiskinan, tetapimemangkas kemiskinan. Begitu juga
dengan Cina. Pada 1985 angka
kemiskinan di negara itu sekitar 65
persen, tetapi pada 2007 hanya tujuh
persen. ”Nah, kalau keadaannya
seperti ini, siapa yang disalahkan?”.
Selama ini ada kesalahan paradigma
dalam mengatasi kemiskinan.
Pemerintah tidak pernah memisahkan
program pengentasan kemiskinandan program pertumbuhan ekonomi.
Justru, pemerintah saat ini lebih
mengutamakan program pengentasan
kemiskinan yang sifatnya normatif,
seperti pembagian beras rakyat miskin
(raskin) dan bantuan langsung tunai
(BL).
Pada 2005 pemerintah membuat
program raskin yang diberikan
kepada sekitar 19,5 juta keluarga dan
katanya jumlahnya sudah dikurangi
sekitar 18 juta orang. Setelah berapa
tahun berlalu, orang yang dibantu
dengan program raskin masih banyak
yang tidak mampu membeli beras.
”Bisa saya simpulkan, program
pengurangan kemiskinan masih jauh
dari harapan,” tambah Saparini.
Menurut dia, sudah waktunya
pemerintah melibatkan orang
miskin dalam program pertumbuhan
ekonomi dengan memberikan
mereka keterampilan dan subsididalam pengembangan usaha kecil
supaya terjadi pemangkasan jumlah
kemiskinan. ”Sebab, pertumbuhan
ekonomi kita yang terjadi sekarang
ini hanya melahirkan kesenjangan
kelas, orang kaya semakin kaya dan
yang miskin semakin sulit keluar dari
kubang kemiskinan.”
Berbeda dari negara Cina,
pemerintahnya memiliki programdua kali dalam lima tahun, yaitu
fokus dalam pertanian. Mereka
sadar, orang miskin yang terbanyak
ada di pedesaan. Para petani Cina
pun diberikan subsidi pupuk, benih
padi, alat teknologi pertanian, sampai
subsidi listrik.
”Sehingga kita bisa melihat,
selama 10 tahun perekonomian Cina
sangat maju, salah satunya dari hasilpertanian. Jangan salah menilai,
jumlah petani di Cina masih sekitar
60 persen. Status ekonomi petaninya
pun sudah menjadi kelompok kelas
menengah. Mereka jugalah yang
saat ini melakukan ekspor hasil
pertaniannya sampai ke seluruh
dunia,” tambahnya.
Sangat berbeda dengan di
Indonesia, yang awalnya ada sekitar
40 persen, kini semakin berkurang
jumlahnya. Orang malas menjadi
petani karena nasib tidak pernah
diperhatikan pemerintah, dan justru
produk impor pertanian membanjiri
negeri ini.
”Berbeda dengan sektor industri,
seperti otomotif. Justru saat ini
pemerintah lebih memperhatikan
subsidi perkembangan sektor
otomotif, padahal negara kita salah
satu negara pertanian,” tandasnya.
Kurang Sinergitas
Kinerja tiap kementerian terkait
pengentasan kemiskinan kurang
bersinergitas, seperti Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian,
Bappenas, Kementerian Sosial,
Kementerian Pertanian, dan
Kementerian Perdagangan.
Menurut Saparini, jika
Kementerian Pertanian sedang
menggalakkan program swasembadapangan, seharusnya Kementerian
Perdagangan ikut mendukung.
Nyatanya kementerian sibuk
menjalankan programnya masing-
masing, atau tumpang-tindih. Sudah
banyak instruksi presiden tentang
mengatasi masalah kemiskinan tapi
dijalankan setengah hati.
Pada zaman Orde Baru pemerintah
fokus mewujudkan programpembangunan yang dilakukan tiap
lima tahun sekali, melalu Garis-garis
Besar Haluan Negara (GBHN).
Ketika Presiden Soeharto sangat fokus
i dalam program pertanian sehingga
Indonesia mengalami masa kejayaan
swasembada pangan dan banyak
dipuji negara lain. Kini, program
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 21/100
19INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
pembangunan pemerintah ditetapkan
melalui Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM).
”Justru program kementerian
tidak bersinergi. Bisa saya simpulkan,
selama ini pemerintah belum fokusdalam satu strategi pembangunan.
Makanya kita bingung, entah mau jadi
negara apa ke depannya,” ujarnya.
Saparini mengatakan, Tailand
sangat fokus berswasembada
pangan. Begitu juga Cina,
saat ini pemerintahnya sedang
mencanangkan negara yang
berbasiskan manufaktur industri
elektronik karena kondisi pertanianmereka sudah kuat. Sementara, kalau
kita bicara strategi pembangunan
Indonesia, selama 10 tahun ini, tentu
kita bingung menjawabnya. Disebut
negara pertanian, kondisi petaninya
memprihatinkan, disebut negara
industri, kita belum mampu bersaing
dalam teknologi industri dari negara
luar.
”Sulit memang mendongkrakperekonomian negara kita yang masih
terpuruk. Sebab, sampai saat ini saja
negara kita masih digempur oleh
beragam produk barang impor yang
harganya murah, seperti dari Cina.
Sementara kita belum bisa bersaing,
dan kita masih mengekspor bahan
mentah. Kalaupun produksi bahan
mentah itu diproduksi di Indonesia,
biayanya sangat mahal,” katanya.
Beragam persoalan ekonomi itu
tentu harus diselesaikan. Kalau tidak
diselesaikan, tentu negara kita tak
punya arah pembangunan yang jelas.
Belum lagi, kebijakan perdagangan
bebas atau ASEAN Free rade Area
(AFA) yang akan diterapkan pada
2015 di wilayah ASEAN.
”Karena era perdagangan di era
AFA itu sangat bebas, saya pikir kalau
pemerintah tidak siap bersaing dalam
kebijakan AFA, perekonomian
kita bisa semakin terpuruk. Apalagi,
masyarakat kita masih dikategorikan
pra sejahtera, tentu belum bisa
bersaing seperti negara Singapura,”
jelas Saparini.
Dia yakin, kalau perekonomian
kita dikelola baik, Indonesia menjadi
negara terkuat di dunia dengan
peringkat ketujuh karena ditopang
oleh sumber daya alam yang sangat
kaya. ”ak ada istilah negara yang
bangkrut.”
Dalam konteks itu ia
mempertanyakan Gerakan Ekonomi
Syariah yang diresmikan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono
di Jakarta, sebagai gerakan
perekonomian alternatif. Gerakan
Ekonomi Syariah itu bagus. Namun
kalau pemerintah tidak punya konsep
yang jelas dalam program itu, tentu
banyak manfaatnya.
Konsep ekonomi syariah tidak
hanya bergerak pada sektor bank
syariah, atau asuransi syariah. Yang
paling konkret adalah memberikan
subsidi untuk usaha masyarakat
dalam bentuk UKM. Ada potensi
pasar halal dalam agenda ekonomi
syariah. Namun, agenda pasar halal
itu justru dikuasai oleh Tailand
dan sebentar lagi Malaysia. Apakah
Presiden SBY sudah berpikir bahwakonsep ekonomi syariah itu sudah
menjalankan agenda pengelolaan
sumber daya alam? Karena, faktanya
sumber daya alam kita saat ini justru
lebih banyak dikuasai oleh asing.
Dia mengingatkan, kalau
pemerintah memahami konsep
ekonomi syariah sekadar konsep bank
syariah, tentu kurang ada manfaatnya,
apalagi infrastruktur pembangunan
kita pun masih belum terbangun
dengan baik. ”Sebaiknya pemerintah
jangan menjalankan konsep ekonomi
syariah sekadar ikut-ikutan saja.
Justru, negara yang bukan mayoritas
muslim, seperti Inggris, berhasil
menjalankan konsep ekonomi syariah
karena mereka sebelum menjalankan
ekonomi syariah jauh-jauh hari sudah
mempersiapkan konsepnya sebaik
mungkin.”
Jika negara ini ingin maju dalam
perekonomian yang berdaulat,
pemerintah harus berani melawan
kebijakan ekonomi liberal yang
dilakukan pihak asing. Fakta yang
terjadi, sejak adanya Undang-Undang
Penanaman Modal Asing, hampir 80
persen aset kekayaan alam kita sudah
dikuasai oleh asing.
Dan hal itu sangat merugikan
perekonomian bangsa kita. Sudah
waktunya kita kembali dalam
konsep perekonomian rakyat yangberlandaskan Pancasila yang merujuk
UUD 1945. Sebab, di dalam UUD
1945 tegas diatur soal perekonomian
dan kesejahteraan rakyat, saling
berkaitan,yakni Pasal 33, Pasal 34,
Pasal 31, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal
23. Keenam pasal itu bersinergi dan
tidak bisa dipisah-pisahkan.
”Contohnya, saat ini masih ada
57 juta rakyat Indonesia yang masihdalam kategori pengangguran, maka
pemerintah harus bertanggung jawab
untuk memberikan mereka lapangan
kerja, dan pendidikan yang layak,”
jelas Saparini.
Andreas Hutagalung/Viktor
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 22/100
20 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
LAPORAN UTAMA
W orld rade Organization(WO) mengumumkandisepakatinya Paket Bali
oleh 160 negara anggota pada 7Desember 2013. Setelah terjadinyaskandal politik tukar-guling (trade-off )untuk menyelesaikan dua isu, yakniPerjanjian Fasilitasi Perdagangan
(Trade Facilitation) dan ProposalPublic Stockholding for Food Security dalam Perjanjian Pertanian.
Perjanjian perdagangan internasional WO yang dituangkan dalamkebijakan pemerintah, melaluiregulasi nasional serta turunannya,bertubrukan langsung dengankebijakan hajat hidup orang banyak.Kebijakan itu berbenturan denganindustri pertanian, industri kecildan menengah, perdagangan secaraumum, sektor lingkungan danhutan.
Salamuddin Daeng, peneliti IGJ,mengakui, sulit membuktikanapakah perjanjian WO yang telahditandatangani oleh pemerintah ituakan berdampak pada kemiskinanatau tidak. Kendati sukar dibuktikan,perjanjian WO yang diturunkan
melalui kebijakan nasional itu, jelassekali terpampang aspek yang diaturbegitu luas. Diantaranya, perjanjian WO mengatur subsidi pertanian,membuka kran impor, penegakkanintelektual properti di bidangpertanian dan perjanjian di bidang jasa.
Pada sektor pertanian, misalnya,akibat perjanjian WO, aksesmasyarakat (petani) kepada barangsemakin berkurang dan aksesterhadap perlindungan produkpetani lokal melemah gara-gara hargabarang impor pertanian yang murahmenghantam produk pertanianlokal.
Faktor-faktor ini yang kelakmenjauhkan petani dari tingkat
pendapatan yang layak. Lalu,pemerintah tidak lagi mendukungsubsidi bagi petani. Penjualan punsemakin menurun sebagai akibat daripendapatan yang rendah. Sementara,biaya produksi mahal berakibat padapendapatan (income ) menurun.erakhir, berpengaruh pada indikatorkemiskinan yakni tingkat pengeluarandan keseimbangan kemampuan
berbelanja ( purchasing power parity ).
”Itu akibat langsung dari perjanjian WO,” kata Daeng.
Menurut dia, kini ada kecenderunganmeningkatnya harga minyak di tingkatglobal dan nilai dolar. Situasi ini akanmempengaruhi setiap negara untuk
memenuhi kebutuhannya. Misalnya,kenaikan harga kebutuhan pokoksecara otomatis akan mempengaruhidaya beli masyarakat. Kemudian,diikuti kelangkaan barang yangmenyebabkan masyarakat akan sulitmemperoleh barang. ”Sumber-sumbermasyarakat untuk mendapatkanpendatapan juga semakin hilang.”
Berdasarkan data BPS 2006-2010,terjadi penurunan signifikan dalam
jumlah pabrik industri, yang tentusaja akan menyebabkan hilangnyalapangan pekerjaan. Sementara,di bidang pertanian masih sulitterbaca. api ada beberapa data yangmenggambarkan, seperti di Surabaya(Jawa imur), jumlah petaniberkurang setiap tahunnya. Petani ituakan hilang kalau ada transformasiindustri.
Perdagangan Defsit,
Kok Angka Kemiskinan Turun
Salamuddin DaengPeneliti IGJ (Indonesians for Global Justice)
Indonesia bergelimang dengan sumber daya alam.
Ketersediaan pertambangan berupa mineral, biji besi,
dan sektor energi berada diurutan teratas seperti,
batubara, gas, minyak, dan panas bumi. Oleh sebab
itu, tidak pantas jika negara ini menjadi miskin.
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 23/100
21INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
Data statistik tersebut mengartikanbahwa hidup itu semakin sulit yangdiakibatkan oleh harga semakin tinggi,kelangkaan barang terjadi dimana-mana dan industri pabrik bangkrut. Anehnya, angka kemiskinan turun
yang justru bertentangan denganfakta-fakta seperti terjadi krisis pangandimana-mana, krisis lahan pertanianyang signifikan, bangkrutnya industrinasional dan membludaknya sumberpangan impor.
”Semua fakta itu berbicara banyaktentang kemiskinan di Indonesia,”tegas dia.
Dulu, pemerintah saban hari berkoar
tentang surplus perdagangan.api kini yang terjadi Indonesiamengalami banjir barang impor dandefisit perdagangan. Pemerintahtidak bisa lagi membantah adanyadefisit perdagangan yang cukup besar.Semua produk nasional terkapar.Contohnya, industri pangan.
Kondisi sekarang, tingginya impor,harga, biaya pendidikan, biayakesehatan, dan basis produksimenyebabkan hancurnya pertaniandan pangan. Juga, industri hancurdengan berkurangnya pabrik yangdisebabkan, antara lain, karenaketidakpastian soal pungutan pajak.
”Makanya, agak ganjil manakalaperdagangan defisit kok angkakemiskinan bisa turun?” tambahDaeng.
Neraca internasional tidak bisadibohongi dimana tercatat neraca
perdagangan Indonesia mengalamidefisit. Pun, neraca pembayaran defisitoleh karena uang yang dikeluarkanpemerintah digunakan untukpembayaran cicilan utang dan bungapokok. Kondisi APBN juga semakinmembengkak. Ini berimplikasikepada nilai tukar rupiah terhadapdolar, yang juga mempengaruhi duahal, yaitu harga pangan dan energi
yang kini kebanyakan diimpor.
Parahnya, pemerintah menanggulangidefisit tersebut dengan caramelipatgandakan utang. Ini berartipemerintah mencoba menyelesaikan
masalah dengan masalah. Pembayaranutang negara diatasi dengan menyedotutang jangka pendek yang padaakhirnya akan menjadi beban makro-ekonomi.
Daeng tidak sependapat denganadanya anggapan bahwa utangIndonesia dianggap aman denganmenghitung pada sisi perbandinganPDB ( product domestic bruto).Padahal, mereka lupa menghitung
perbandingan PDB itu sama denganmenghitung angin. Kontribusiterbesar PDB itu berasal dariperusahaan asing. ”Jadi, menghitungPDB itu sama saja menghitung anginoleh karena yang dihitung perusahaanasing juga.”
Utang tidak bisa dibandingkandengan PDB. Negara maju seperti Amerika dan Jepang mempunyaipiutang. Berbeda dengan Indonesia
yang tidak punya piutang tapi banyakutang. Dan pemerintah ujung-ujungmembebankan utang kepada rakyatmelalui peningkatan pajak.
Dia memaparkan, tahun ini PresidenSusilo Bambang Yudhoyonomencetak surat utang senilai 300triliun untuk APBN. Celakanya,surat utang itu diterbitkan dandimanfaatkan sebagian besar untukmenggaji aparatur pemerintah. ”Itukan bahaya sekali. Negara maju jikaberutang biasanya dalam rangkamembangun industri. api Indonesiaberutang untuk membayar birokrasiyang korup.”
Jika keadaan itu yang terjadi, makake depan beban Indonesia semakinberat karena diwarisi oleh utang yangbegitu besar, beban defisit anggarandan beban defisit transaksi barang
jasa. Pemerintah semakin rentanterkena krisis.
Ketika pemerintah menyebut angkakemiskinan mencapai delapan persenatau sekitar 30 juta jiwa dengan wajah
ceria, menurut dia, itu tidak pantas.Disisi lain, indikator mengukurkemiskinan dianggap menyesatkan.Mengapa? Pasalnya, kemiskinan itudiukur dari tingkat pengeluaran,bukan tingkat pendatapan danpekerjaan. Sementara pengeluaran itubisa dihitung dari mana-mana, mulaidari utang, bantuan sosial, bantuanlangsung tunai dan bantuan langsungsementara masyarakat.
ingkat pengeluaran yang dijadikanindikator kemiskinan itu sangatrendah dan tidak tidak manusiawisekali, yakni keseimbangankemampuan berbelanja ( purchasing power parity ) adalah satu dolar yangsetara dengan 6.500 rupiah. Apabilaindikatornya dinaikkan menjadi duadolar maka jumlah orang miskin diIndonesia meningkat menjadi 150-220 juta jiwa.
Indonesia bergelimang dengansumber daya alam. Ketersediaanpertambangan berupa mineral danbiji besi berada pada urutan ke-1 s/d10. Demikian halnya di sektor energiyang berada diurutan teratas seperti,batubara, gas, minyak, dan panasbumi. Oleh sebab itu, tidak pantas jika negara ini menjadi miskin.
”Persoalannya adalah kita bodohdan gagal dalam meletakkan dasar-dasar dalam pembangunan ekonomisendiri dan terombang-ambingdalam persaingan internasional,” jelasDaeng.
VICTOR/ANDREAS
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 24/100
22 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
LAPORAN UTAMA
Indonesia merupakan negara yangkaya akan sumber daya alamnya.Mulai dari makan segar-segar sampaiuranium bahan pembuat bom ada diIndonesia. Akan tetapi , kemiskianmerupakan gambaran secara umumyang didapati di masyarakat.
Bedenikta Putri Sitepu, calonanggota Dewan Perwakilan Daerah(DPD) dari Sumatera Utara (Sumut),mengatakan, persoalan kemiskinandisebabkan asumsi tingkatkemiskinan yang berbeda-beda. Bilamerujuk kepada asumsi pemerintahberdasarkan data Badan PusatStatistik, masyarakat Indonesia secaraumum tidak miskin. Sedangkan bila
merujuk kepada data World Bank,Indonesia merupakan negara miskin.
Di situlah letak persoalankemiskinan di Indonesia. Datakemiskinan yang berasal dari BPSmerupakan data dari penelitian
yang dilakukan sekali dalam limatahun. Asumsi kebutuhan limatahun sebelumnya berbeda dengankebutuhan sekarang ini.
“Harga kebutuhan pokok padasaat lima tahun yang lalu tidak samadengan harga sekarang ini,” ujarnya.
Kemudian, paramater kebutuhanmasyarakat yang tidak tergolong
”Bisa Makan Saja,
Bukan Berarti Tidak Miskin”
Dr Badikenita Putri Sitepu, SE., M.SiCalon Anggota DPD dari Sumut
miskin, sangat jelas berbeda denganparamater yang dikeluarkan oleh WorldBank. Di Indonesia, warga yang takmampu memenuhi kebutuhan 2.100kilokalori per hari, serta kebutuhandasar minimal untuk nonmakananRp 212.000 per bulan, masuk
kategori miskin. Dengan memakaikategori ini, jumlah pendudukmiskin di Indonesia 34,96 juta jiwa.Sedangkan bila menggunakan acuan World Bank, hampir separuh jumlahpenduduk Indonesia masuk kategorimiskin. Acuan yang digunakanadalah kemampuan penduduk untukmembelanjakan US$ 2 per hari.
Putri berpendapat, parameter yangdigunakan untuk kategori miskin
sangat rendah. Jika angka kemiskinandi Indonesia tinggi, maka pemerintahdianggap gagal. Jadi, survei ekonomipenduduk yang dilakukan olehpemerintah itu tidak lebih darisebuah pencitraan. Yang perlusebenarnya dijawab oleh pemerintahsaat ini adalah Apakah dengan tingkatpendapatan penduduk sekarang ini,bisa memenuhi tingkat kebutuhangizi penduduk itu sendiri?
“Oleh karena itu, persoalankemiskinan itu akan bisa teratasi, jika pemerintah sendiri menetapkanasumsi penduduk tidak miskin itubukan hanya bisa makan, tetapi lebihkepada memenuhi kesejahteraanpenduduk itu sendiri,” ujarnya. ■
Ian/Victor/Jon
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 25/100
23INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
SOROTAN
Di Jember, Jawa Timur, ada calegyang pekerjaanya juru parkir. Namanya
Hery Susanto. Lelaki berusia 45 tahun ini
sehari-hari mencari makan sebagai juru
parkir di Desa Tegal Rejo, Kecamatan
Mayang, Jember. Sudah delapan tahun
lebih Hery berprofesi sebagai juru
parkir di Dinas Perhubungan Jember.
Hery nekat maju sebagai caleg
untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Jember dari Partai Keadilan
dan Persatuan Indonesia (PKPI). Alasan
Hery menjadi caleg sederhana danklise: ingin memperjuangkan nasib
rakyat, terutama juru parkir di Jember.
Hery mengaku dak bermain-main
dan akan berusaha seopmal mungkin
untuk memperjuangkan aspirasi rakyat
kecil, jika benar-benar terpilih menjadiwakil rakyat.
“Saya ini rakyat kecil, tahu apa
yang dirasakan rakyat sehari- hari.
Bagaimana susahnya mencari makan,
untuk kebutuhan lainnya juga,”
ucap pria yang sehari-hari sejak pagi
mengatur kendaraan roda dua dan
empat di Jalan Trunojoyo, Jember, itu.
Sehari-hari ia berjalan lebih kurang
30 kilometer karena dia berpindah-
pindah lokasi parkir. Dalam kesempatanseper itu Hery menanyai warga
tentang keluhan-keluhan masyarakat
dan mencatatnya dalam sebuah buku,
sekaligus memperkenalkan dirinya
sebagai caleg.
“Saya dak punya duit, saya
dak punya m sukses, saya hanya
punya modal kepercayaan kepada
masyarakat,” ujarnya.
Hery memanfaatkan waktu
luangnya setelah menjadi juru parkir
untuk melakukan sosialisasi kepada
masyarakat. “Saya datangi satu persaturumahnya, saya ajak dialog langsung
rakyat. Kalau mereka mau berjuang
dengan saya, ayo ikut saya bersama-
sama di pemilu legislaf mendatang.”
Ia menantang seluruh caleg di
Jember, khususnya di Daerah Pemilihan
III, untuk bertarung secara adil, dak
bermain kotor dengan membagi-
bagikan uang. “Ayo kita bertarung
secara sehat, kita bersaing untuk
mendapatkan simpa rakyat.”
Ketua DPC PKPI Jember Tutuk
Kurnia Wahyuningtyas membenarkan,
salah satu calegnya adalah seorang juru
parkir.
“Di partai kami, dak ada yang
membedakan antara status sosial
caleg. Jadi dak harus banyak duit, yang
penng caleg benar-benar dipercaya
masyarakat,” katanya.
Jumlah caleg PKPI di Jember 41
orang. Yang terjaring sebagai caleg,selain seorang juru parkir tadi, ada juga
tokoh maasyarakat, mantan kades, dan
pengusaha.
Di Sukoharjo, Jawa Tengah, seorang
kernet atau kondektur bus juga menjadi
caleg. Pria yang bernama Ismanta itu
adalah warga Perumahan Johor Baru,
Sukoharjo.
Lelaki berusia 50 tahun ini adalah
kernet bus jurusan Solo-Purwantoro.
Mengapa dia juga kebelet jadi caleg?
Lagi-lagi jawabannya klise. Ismantamerasa terpanggil untuk membangun
daerah yang terpencil dan seap
hari ia lintasi kala bekerja, terutama
sepanjang jalur antara Solo-Wonogiri-
Gunungkidul.
Ia mendaarkan diri serta mendapat
nomor urut 8 untuk Dapil IV, Gunung
Kidul, DIY. Ia memilih Partai Nasional
Demokrat sebagai kendaraan poliknya
Pemilu 2014 Banyak
Caleg Nekat dengan
Alasan Basi
Pemilu 2014 bakal diramaikan tukang parkir, tukang
bakso, tukang koran, dan kondektur. Mereka merasa
pantas jadi wakil rakyat, dengan alasan yang sudah
basi.
ANTARA/Sepanda Perdana
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 26/100
24 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
SOROTAN
menuju kursi DPRD.
“Saya berangkat dengan tangan
kosong, dak ada dana sepeser pun
untuk persiapan kampanye. Saya hanya
ingin mencoba mewujudkan cita-
cita saya untuk membangun daerah
terpencil dan meningkatkan pariwisata,”tutur Ismanta, 25 November 2013.
Baginya dana bukan penghalang.
”Saya justru mengajak orang-orang
yang dak berduit untuk percaya diri
dan jangan takut untuk melangkah
maju.”
Niat menjadi caleg, kata Ismanta,
juga terdorong melihat banyaknya kasus
korupsi di pemerintahan ditambah lagi
banyak daerah pedesaan yang ternggal
dan kondisinya memprihankan.
Di Kota Medan, Sumatera Utara,
tersebutlah seorang tukang bakso
bernama Chairul Amri Zega. Warga
Kelurahan Kota Maksum, Kecamatan
Medan Kota, itu nekat maju sebagai
caleg hanya bermodalkan keyakinan.
“Saya dak punya uang, saya
hanya berkeyakinan dan berjanji
akan memperbaiki kesejahteraan
masyarakat,” kata Chairul, Kamis 5
Desember lalu.
Akrab disapa Pak Oboy, lelaki ini
berjulaan bakso keliling kampung serta
di warung kecil di depan rumahnya.
Chairul yang menjadi pedagang
bakso sejak lulus SMA menyadari
sulit bersaing dengan caleg lain
yang memiliki kekuatan nansial dan
fasilitas. Tapi dia mengaku memiliki trik
khusus untuk menarik simpa pemilih.
“Saya membagi-bagikan kartu nama
kepada para pembeli bakso di warung
saya. Itu cara saya bersosialisasi,”katanya.
Ia pengurus Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) ngkat
kecamatan.
“Jika kelak terpilih sebagai anggota
legislaf kota saya berjanji akan
mensejahterakan kehidupan warga
yang dak mampu, khususnya nasib
para pedagang,” kata Chairul yang
mendapat nomor urut 2 Kota Medan.
Mochammad Soleh, seorang tukang
koran di Surabaya, Jawa Timur, juga
nekat maju mencalonkan diri sebagai
caleg. Soleh, yang maju sebagai calon
anggota DPRD Kota Surabaya, bercita-cita memperbaiki keadaan bangsa,
termasuk kota tercinta Surabaya.
Dia mengakui dak memiliki
modal uang. “Saya berinteraksi dan
mengenalkan diri kepada warga
lewat warung yang saya punya, jadi
dak perlu uang besar,” kata Soleh, 3
Desember lalu.
Selain menjadi loper koran, ia juga
mempunyai warung kopi di depan
rumahnya. Seap hari ia menjajakankoran ke pengguna jalan di kawasan
Jalan Manyar, Surabaya.
“Saya sudah 25 tahun jadi pedagang
koran,” kata bapak satu anak itu.
Setelah berjualan koran, Soleh
langsung membantu istrinya membuka
warung kopi. Di warung itu juga
terpampang wajah Soleh sebagai ajang
kampanye dirinya. “ S a y a
mengenal betul ar hidup bagi
masyarakat kalangan bawah. Selama inidak ada perubahan bagi masyarakat
kalangan bawah. Saya didorong oleh
teman-teman untuk maju, makanya
saya punya tekad untuk memperbaiki
keadaan,” ujar Soleh.
Di Bekasi, Jawa Barat, ada seorang
tukang ojek yang bermimpi menjadi
anggota wakil rakyat. Namanya
Sulaeman, sehari-hari mangkal di
depan sebuah pusat perbelanjaan di
Jalan Raya Ahmad Yani, Bekasi.
Penghasilan pas-pasan dakmembuat pria yang sudah lebih dari
sepuluh tahun menhjadi tukang ojek
itu untuk bertarung di kancah polik
praks. Dengan bekal ijazah diploma
ga Jurusan Manajemen Informaka
di sebuah perguruan nggi swasta,
pria yang akrab disapa dengan nama
Sule itu maju sebagai Caleg DPRD
Bekasi dari Partai Bulan Bintang
(PBB) dan mendapat nomor urut 8,
Daerah Pemilihan (Dapil 2) Kecamatan
Muska Jaya, Rawa Lumbu, dan Bantar
Gebang.
“Saya dak memiliki uang, saya
hanya bermodal keyakinan saja.
Sebab Allah yang berkuasa. Jika Allahberkehendak,kunfayakun, tukang ojek
juga bisa jadi caleg,” ujar Sulaeman.
Ayah dua orang anak ini pun
berupaya memperkenalkan dirinya
kepada para penumpang ojek, dengan
membagi-bagikan sker dan kartu
nama caleg miliknya yang seadanya.
Warga kayu Ringin, Bekasi Selatan itu
mengaku maju sebagai caleg karena
merasa sangat prihan melihat orang
miskin.
Untuk persiapan pencalegannya,
Sulaeman sudah menghabiskan uang
sebesar satu juta rupiah, Rp 50 ribu
untuk biaya pendaaran caleg, Rp 450
ribu untuk medical check up, dan Rp
250 ribu untuk mencetak sker.
Djumono, penyandang cacat atau
penyandang difabel, asal Bandung,
Jawa Barat, juga kepengin menjadi
anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) Provinsi Jabar. Pria yang sehari-
hari berakvitas menggunakan kursiroda itu mendapat dukungan enam
ribu fotokopi KTP.
“Saya prihan melihat kondisi
kaum difabel yang belum mendapat
perhaan, dak ada peluang yang sama,
dan hak-haknya selalu terdiskriminasi,”
ujar Djumono.
Pelah atlet difabel di Bandung itu
berkeyakinan, dengan adanya wakil
kaum difabel di DPD nasib penyandang
difabel akan semakin baik. “ S a y a
memperjuangkan keseteraan untuk
kaum difabel.”
Ia akan bersaing melawan Aceng
Fikri, mantan Bupa Garut. ■
Roy JS
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 27/100
25INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
“Akan bagaimana
kontribusi mereka?”
kata Boni dalam sebuah
diskusi di Jakarta.
Selebri dak dibentuk dalam ruang
polik untuk menjadi manusia polik.
Mereka penghibur. Yang menjadi
masalah, dak ada program upgradingmutu agar mereka menjadi manusia
polik yang memiliki kemampuan
dasar sebagai polisi. Yakni, legislaon,
capability , lobbying, budgeng,
aggregang, dan polical arculang.
Menurut dia, sah-sah saja partai
polik merekrut ars sebagai caleg.
”Undang-undang pun tak melarang itu.
Karenanya, silakan saja merekrut ars.
Tapi, persoalannya, apa mereka punya
standar dan mekanisme menjadikan
ars sebagai manusia polik danmencerdaskan orang-orang ini secara
polik?”
Ketua DPP Partai Demokrat, Teuku
Riey Harsya, mengatakan, partainya
dak hanya melihat kearsan dari caleg
berlatar belakang ars.
“Kita pun melihat ars yang
punya pengalaman organisasi yang
baik yang nannya diharapkan bisa
memerjuangkan seni budaya,” kata
Riey, dalam diskusi yang sama.
Wakil Sekjen Partai Nasional
Demokrat Willy Aditya mengakui ada
sejumlah ars yang menjadi caleg
dari Nasdem. Sekalipun begitu, ia
mengklaim caleg ars Nasdem memiliki
kualikasi polik yang luar biasa.
Pengurus DPP PDI Perjuangan,
Firman Jaya, menyatakan, prasyarat
utama bagi partainya dalam merekrut
bacaleg adalah betul-betul menjadi
polisi terlebih dulu. Menurut dia, dak
ada ars terkenal ba-ba langsung
diusung PDIP.
“Kalau bukan polisi susah masuk
dalam parlemen,” ujarnya.
Medan pertarungan Pemilu 2014
juga masih ramai diwarnai oleh
kehadiran sejumlah ars. Mungkin
dengan nama beken atau popularitas
yang sudah dimiliki para ars itu
berharap bisa duduk di parlemen.
Caleg-caleg yang berlatar belakang
ars pun masih menjadi sorotan publik
karena mereka kebelet terjun ke
panggung polik praks.
Dari data terakhir yang dikeluarkan
oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen
Indonesia (Formappi), hanya ga partaiyang dak akan mengusung caleg ars
pada Pemilu 2014, yaitu PKPI, PBB,
dan PKS. Berar, ada sembilan parpol
menggunakan caleg ars sebagai
pengumpul pundi-pundi suara dari
rakyat Indonesia.
PAN dan Gerindra adalah partai
dengan caleg ars terbesar, yaitu
Sembilan Partai Andalkan Artis
Hati-hati, Ada Lho
Caleg Penipu Sejumlah kalangan
sudah mengingatkan
perihal perlunya sikap
kritis terhadap para caleg
Pemilu 2014.
Pengamat politik dari
Universitas Indonesia,
Boni Hargens, misalnya,
meragukan kualitas
caleg dari kalangan
artis. Boni yang kini
memimpin Lembaga
Pemilih Indonesia
(LPI) berpendapat, sembilan partai masih
mengandalkan artis
sebagai strategi
mendulang suara.
Boni Hargens
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 28/100
26 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
SOROTAN
masing-masing sembilan ars.
Peringkat kedua adalah PKB dengan
tujuh ars, Nasdem enam ars, Partai
Demokrat dan PDI Perjuangan masing-
masing lima ars, PPP empat ars,
dan yang terakhir adalah Golkar dan
Hanura, masing-masing ga ars.
Caleg ars yang akan ikut serta
pada Pemilu 2014 adalah wajah-wajah
baru dalam dunia polik. Dr Chairil N
Siregar selaku dosen ITB mengatakan,
“Ars yang dak memiliki pengalaman
polik sebelumnya akan mudah
dikendalikan oleh parpol karena
mereka pada dasarnya dak memiliki
bekal dan pengetahuan polik yang
dibutuhkan. Akan tetapi, caleg ars
tetap mempunyai peluang besar untuk
duduk di parlemen.”
Ars yang berkantor di DPR kelak
dijadikan boneka oleh partai polik.
Mereka sama sekali dak tahu ilmu
serta dak memiliki pengalaman
polik sehingga memudahkan parpol
mengendalikan mereka.
Menurut Chairil, caleg yang akan
diusung parpol sangat banyak sehingga
mayoritas rakyat menjadi kebingungan
mencoblosnya. Oleh karena itu,
kemungkinan besar caleg ars yang
sering muncul di televisilah yang akandicoblos.
Berikut daar ars yang diusung
parpol berdasarkan rilis Formappi.
1. PAN
Primus Yussio, Eko Hendro
Purnomo, Dwiky Dharmawan,
Ikang Fawzi, Marissa Haque, Dessy
Ratnasari, Hengky Kurniawan,
Jeremy Thomas, Anang
Hermansyah.
2. Gerindra
Jamal Mirdad, Rachel Maryam,Irwansyah, Bella Saphira, Rahayu
Saraswa, Riean “Seventeen”,
Moreno Soeprapto, Bondan
Winarno, Biem Benyamin.
3. PKB
Arze, Ridho Rhoma, Krisna Muk,
Said “Bajaj Bajuri”, Mandhala Shoji,
Theodora Meilani Setyowa, Iyeth
Bustami.
4. Nasdem
Doni Damara, Jane Shalimar, Mel
Sandy, Melly Manuhutu, Ricky
Subagja, Sarwana.
5. Demokrat
Yenny Rachman, Anwar Fuady,
Dede Yusuf, Vena Melinda, Inggrid
Kansil.
6. PDIP
Yessy Gusman, Edo Kondologit,
Nico Siahaan, Sonny Tulung, Rieke
Diah Pitaloka.
7. PPP
Angel Lelga, Mat Solar, Emilia
Contesa, Okky Asokawa.8. Golkar
Tantowi Yahya, Nurul Arin, Charles
Bonar Sirait.
9. Hanura
David Chalik, Gus Randa, Andre
Hehanusa.
Di kesempatan lain, Dekan
Fakultas Hukum Universitas Tadulako
Dr Idham Chalid menilai sebagian
caleg menganggap bahwa Pemilu
2014 menjadi pintu untuk mencari
pekerjaan.
“Kelihatannya seper itu. Masih ada
kesan, menjadi DPR atau DPRD itu untuk
mengadu nasib atau mencari kerja.
Sehingga, seap kali Pemilu, dianggapsebagai pintu masuk penerimaan
pegawai. Sangat kita sayangkan kalau
hal seper itu terjadi,” ujar Idham
Chaliud di Palu, Sulawesi Tengah.
Menurut dia, jika para caleg seper
itu hanya untuk mencari kerja atau
job seeker maka mereka akan menjadi
penyebab kekecewaan masyarakat.
“Mereka (para caleg) seper itu justru
akan menghukum diri sendiri.”
Pemilu bukanlah sekadar momentum
demokrasi untuk melahirkan pemimpinbaru dalam masa tertentu, tetapi
substansi yang ingin diraih adalah
melahirkan perubahan lebih baik.
”Kita butuh anggota DPRD dan
DPR yang memiliki kekuatan dan
kemampuan memahami kebutuhan
masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, seorang anggota
parlemen dak sekedar menjaga
masyarakat pemilih, tetapi juga harus
membangun masyarakat sehinggaterjadi dinamika yang sehat menuju
perbaikan kesejahteraan masyarakat.
“Menjadi legislator, perlu
membangun kapasitas diri karena hanya
dengan cara itu bisa menghasilkan
kerja-kerja yang diharapkan,” tambah
Idham.
Menurut dia, pekerjaan dan
tanggung jawab seorang anggota DPR
atau pun DPRD sangat besar, karena
tuntutannya juga semakin banyak.
“Mereka itu beklerja di area perjuangan
dan banyak risikonya.”
Seorang caleg dituntut memiliki
kemampuan. Sayangnya, masih banyak
pola rekrutmen caleg yang berdasarkan
kualikasi dan hanya untuk memenuhi
kuota. “Kebanyakan masih hanya
sebatas syarat administrasi semata,”
ujarnya.
Caleg artis yang akan
ikut serta pada Pemilu
2014 adalah wajah-wajah
baru dalam dunia politik.
Dr Chairil N Siregar selakudosen ITB mengatakan,
“Artis yang tidak memiliki
pengalaman politik
sebelumnya akan mudah
dikendalikan oleh parpol
karena mereka pada
dasarnya tidak memiliki
bekal dan pengetahuan
politik yang dibutuhkan.
Akan tetapi, caleg artis
tetap mempunyai peluang
besar untuk duduk di
parlemen.”
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 29/100
27INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
Penipu
Polisi senior PDIP Sabam Sirait
menilai, menjadi caleg dak bisa hanya
asal-asalan. Sabam yang kini berusia 77
dan masih maju sebagai calon anggota
DPD dari Provinsi DKI Jakarta, seorang
caleg harus memiliki kemampuan dankemauan, serta komitmen melayani
masyarakat dari jalur polik.
Lelaki yang sudah malang-melintang
dalam dunia perpolikan Indonesia
mengingatkan kaum muda, terutama
para caleg yang berlomba-lomba ingin
meraih kursi panas di DPR/DPRD,
hendaknya dak sekadar mencari
pekerjaan.
Caleg-caleg yang berndak bagai
seorang pencari kerja atau jobs seeker ,lanjut Sabam, takkan bisa berbuah apa-
apa bagi masyarakat.
”Yang seper itu adalah penipu-
penipu saja. Itu dak perlu diiku.
Berpolik bukan menjadi penipu,” ujar
Sabam Sirait keka berbincang dengan
Majalah INTEGRITAS di Sekretariat
GMKI Cabang Jakarta, Jalan Salemba
Raya 49, Jakarta Pusat, 6 Desember
lalu.
Zaman sekarang untuk duduk distruktur parpol loyalitas dan idealisme
harus teruji. Tidak ujug-ujug bisa duduk
sebagai pimpinan parpol tanpa proses
kaderisasi yang jelas.
”Di masa kami dulu, masih bisa
begitu. Tiba-ba seseorang bisa duduk
sebagai pimpinan partai polik. Itu pun
bukan ujug-ujug. Sebab, kualitas dan
loyalitas tetap menjadi permbangan.
Kalau sekarang, malah ada yang bayar
supaya bisa duduk dalam struktur
partai. Nah, yang seper itu pasnya
dak akan bagus. saya katakan, yang
begitu itu adalah para penipu,” kata
Sabam.
Ia sependapat, dalam sistem
perpolikan Indonesia yang mulpartai
seper sekarang, seorang caleg ataupun
kader bisa saja pindah dari satu parpol
ke parpol lainnya. “Itu sah-sah saja.
Tetapi harus dilihat latar belakangnya.Apakah dia pindah atau loncat karena
ada unsur sakit ha, ataukah hanya
unsur pragmasme. Jika dikarenakan
adanya persoalan prinsip dan idealisme
yang dak tertampung melalui parpol
tempatnya semula, saya kira itu sah-
sah saja. Asal jangan karena sakit ha
dan sikap pragmas saja.”
Para caleg dak cukup hanya
memiliki uang yang banyak, tetapi harus
mengasah kemampuan, kepekaan dan
juga ilmu yang akan diabdikan kepada
masyarakat melalui polik.
”Perlu banyak belajar, membaca
banyak buku. Melengkapi dengan
keterampilan, ilmu, dan mengasahha dan militan. Niscaya, jika terjun ke
dunia polik praks dak akan menjadi
tergilas,” kata Sabam.
Sabam menyadari usianya yang
sudah dak muda lagi, bisa jadi akan
menjadi bahan percakapan miring oleh
sejumlah kalangan, terutama anak-anak
muda yang merasa kepenngan mereka
terganggu, sebab harus bersaing dan
bertarung dalam dunia polik dengan
dirinya yang sudah sangat senior itu.
”Bagi saya, polik itu bukan soal
menang atau kalah dalam pemilihan.
Tetapi soal bagaimana memiliki
prinsip berpolik dan juga melayani
masyarakat,” ujar Sabam diplomas.
Pria yang baru meluncurkan buku
biogra berisi perjalanan polik dan
pandangannya tentang polik dengan
judul Polik Itu Suci ini mengingatkan,
berpolik praks dak harus dengan
cara-cara yang pragmas, atau sekadar
cari keuntungan pribadi.
“Uang memang diperlukan juga
dalam berpolik, tetapi bukan segala-
galanya. Pragmasme dan hanya cari-
cari kesempatan dan menebar money
polics dalam berpolik terbuk dak
akan awet, malah akan merugikan diri
sendiri dan masyarakat. Tidak akan
dipercaya oleh masyarakat. Don’t do
that . Berpolik harus memiliki prinsip
yang teguh, memiliki idealisme yang
kokoh. Berpolik harus memiliki ja
diri,” ujar Sabam.
Ia senang bila generasi muda banyak
yang terjun ke dunia polik praks.
Namun dia mengingatkan, polik
praks harus dimaknai dan diwarnai
dengan prinsip-prinsip berpolik
yang mengabdi kepada kepenngan
masyarakat, kepada kemajuan dan
perbaikan lebih baik bagi mayarakat.
“Bukan untuk pragmasme pribadi.”
“Uang memang
diperlukan juga dalam
berpolitik, tetapi
bukan segala-galanya.
Pragmatisme dan hanya
cari-cari kesempatan dan
menebar money polititics
dalam berpolitik terbuktitidak akan awet, malah
akan merugikan diri
sendiri dan masyarakat.
Tidak akan dipercaya
oleh masyarakat. Don’t
do that. Berpolitik harus
memiliki prinsip yang
teguh, memiliki idealisme
yang kokoh. Berpolitik
harus memiliki jati diri,”
ujar Sabam.
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 30/100
28 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
SOROTAN
Bayar
Pandangan polisi Partai Nasdem
Akbar Faisal pun hampir mirip dengan
Sabam. Akbar yang dulu berkiprah di
Hanura itu menyangkal dia melompatdari satu partai polik ke partai polik
lainnya sebagai bagian dari upaya
”mengamankan posisi” dalam pusaran
pertarungan polik 2014.
Keka di Hanura dan menjadi
anggota DPR, Akbar dikenal vokal.
Akbar yang ditempatkan di Komisi II
DPR kerap mengkrik keras kebijakan
pemerintah. Secara resmi, mantan
wartawan itu mundur dari Hanura dan
dari DPR pada 8 Februari 2013.
Akbar Faisal yang dikenal sebagai
salah seorang anggota DPR yang getol
mendorong dibongkarnya skandal kasus
Century itu kini menjadi kader Nasdem
yang dipimpin pengusaha media Surya
Paloh.
Di Nasdem, Akbar menjabat Ketua
DPP.
“Saya dak mencari pekerjaan
masuk partai polik. Menjadi DPR
pun bukan karena dak ada kerjaan
saya. Banyak akvitas yang bisa saya
lakukan. Ini kan soal pilihan saja. Dan
bagaimana mewujudkan aspirasi,” ujar
Akbar Faisal keka ditemui di KantorDPP Partai Nasdem, Jalan RP Soeroso
No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta
Pusat, 6 Desember lalu.
Ia mengatakan, memang dak
tertutup kemungkinan banyak caleg
yang hanya coba-coba peruntungan.
Bahkan, movasi mereka menjadi
polisi dan caleg pun bermacam-
macam. “Yang pas, kalau saya menjadi
caleg bukan karena dak ada kerjaan.”
Setelah bergabung dengan Nasdem
ia melihat ada pola manajemen partaiyang berbeda dari parpol yang pernah
disinggahinya. “Caleg-caleg di Nasdem
dak bayar. Bahkan, partai membantu
pembiayaan calegnya, misal untuk
urusan pendaaran caleg dan foto.”
Akbar menuding ada sejumlah caleg
partai lain yang hanya asal-asalan saja
menjadi caleg. “Di sini caleg harus bisa
membedakan mana instruksi dan mana
interupsi.”
Ia juga menentang keras adanya
prakk uang dalam pencalegan.
Menurut dia, polik tansaksional
seper itu akan merusak dan kian
membuat polik terpuruk. “Terkadang
masyarakat malah menganggapbahwa menjadi caleg itu adalah orang-
orang yang berkantong tebal dan siap
membagi-bagikan uang. Itu salah
besar.”
Selain harus memiliki kemampuan
dan keterampilan yang diperlukan
sebagai anggota DPR, di partainya
seorang kader dilarang melakukan
polik uang, menggunakan narkoba,
dan korupsi.
Sebagai wujudpertanggungjawabannya sebagai
anggota DPR, Akbar selalu membuka
diri untuk dikrik dan berkewajiban
memberikan laporan kerjanya sebagai
anggota DPR kepada masyarakat
umum.
Hal itu sudah dilakukannya sejak
dia duduk sebagai anggota DPR
dari Hanura. “Saya selalu membuat
laporan kinerja tahunan saya kepada
masyarakat. Itu semua saya juga
publikasikan melalui website pribadisaya di www.akbarfaisal.com.”
Mungkin banyak dugaan yang
dialamatkan kepadanya keka
menyatakan mundur dari Hanura. Akan
tetapi, dia menegaskan dirinya dak
ada persoalan dengan Hanura.
”Ini masalah internal pribadi. Saya
diterpa kelelahan yang luar biasa di
DPR ini, terjebak pada kejenuhan
yang luar biasa. Saya mencoba untuk
menahan tapi dak kuat,” kata Akbar
pada saat jumpa pers di Gedung DPR,
Senayan, Jkarta, seusai mengajukan
pengunduran dirinya dari Hanura dan
dari DPR, 8 Februari 2013.
Roy JS
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 31/100
29INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
MAESTRO HUKUM
Raih Gelar Doktor Dibantu Radius Prawiro,Dibui Karena Disertasinya Kritik Soeharto
Dr Muchtar Pakpahan, SH MHTokoh Buruh / Advokat Senior
Muchtar Pakpahan. Inilah tokoh pejuang buruh yang gigih
memperjuangkan kesejahteraan buruh. Ia menyadari betul,
pendidikan adalah jalan yang tak bisa dihindari bila masyarakat
Indonesia ingin lebih maju dan lebih sejahtera.
29INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 32/100
30 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
MAESTRO HUKUM
Oleh karena itu,
memerangi buta huruf,
yang merupakan amanat
Undang-Undang Dasar
1945 sebagai konstusi Negara
Kesatuan Republik Indonesia, adalah
kewajiban bagi pemerintah untuk
melaksanakannya dengan dengan
konsisten, tanpa diskriminasi.
Sejak awal terjun ke dalam
pergerakan buruh, Muchtar dak
pernah lupa menimba ilmu. Ia juga
berkomitmen mengangkat harkat dan
martabat kaum-kaum terpinggirkan,
seper sektor buruh, petani, nelayan,
dan pedagang kaki lima.
”Buta huruf itu seharusnya sudah
bisa selesai dituntaskan. Indonesia yang
sudah merdeka selama enam puluhdelapan tahun, masih saja terdapat
di pelosok-pelosok negeri yang dak
melek pendidikan. Ini seharusnya
menjadi tanggung jawab utama
pemerintah,” kata Muchtar keka
diwawancarai Majalah INTEGRITAS di
kantornya, Jalan Tanah Tinggi II Nomor
44 B, Jakarta Pusat, 11 Desember lalu.
Kaum-kaum terpinggirkan sering
dianggap sebagai masyarakat yang
bodoh alias dak berpendidikan,
juga dianggap miskin karena memiliki
penghasilan yang sangat minim.
Sekalipun sudah puluhan tahun
merdeka, Indonesia tampaknya terus
masih ternggal dari negara-negara
yang semakin maju dunia pendidikannya
dan kehidupan warganya yang semakin
sejahtera. Hal ini terjadi karena para
pejabat pemerintahan Indonesia saat
ini korup dan dak mengabdi kepada
masyarakat Indonesia.
”Beginilah jadinya bila penguasa di
negara ini berwatak neolib,” tambah
lelaki yang keluar-masuk bui pada masaOrde Baru ini.
Di negeri ini, untuk menjadi
cerdas dan pintar terus dipersulit.
Muchtar Pakpahan mengisahkan
sejumlah perjalanan hidupnya, yang
secara konsisten ingin memberikan
sumbangsih nyata kepada perbaikan
nasib kaum-kaum terpinggirkan dan
termiskinkan.
Pria kelahiran 21 Desember 1953
di Bah Jambi II, Tanah Jawa, Sumatera
Utara, ini berasal dari keluarga miskin.
Lahir sebagai anak yam, dia bersekolah
di sekolah rakyat (SR) yang pada masa
itu gras. Sekalipun hidup dalam situasi
serba kekurangan, Muchtar kecil sudah
menunjukkan potensi kecerdasannya
dalam pendidikan.
Menurut kakaknya, Muchtar kecil
dak sempat duduk di kelas satu SR itu.
”Saya langsung dipindahkan ke kelas
dua. Sebab, sewaktu guru di kelas satu
itu hendak mengajar mata pelajaran
anak kelas satu, saya sudah mahir
mengikunya,” ujar Muchtar seper
yang dia dengar dari sang kakak.
Memang, selama mencicipi
pendidikan di SR Muchtar termasukmurid yang rajin belajar. Oleh karena
itu pula, dia selalu menjadi juara kelas.
Memasuki ngkat pendidikan lebih
nggi, yakni ke sekolah menengah
pertama (SMP), Muchtar harus
bergumul dengan kondisi perekonomian
keluarganya. Keinginannya untuk
bersekolah dak surut. Kelas satu
hingga kelas dua SMP, Muchtar masih
sempat menikma pendidikan gras.
“Masuk ke kelas ga pada masa
pemerintahan berubah, rezim dipimpin
oleh Soeharto. Dan mulai saat itu
sekolah pun bayar,” kenangnya.
Keluarga yang hanya ditopang
oleh ibunya, dak menyurutkan
niatnya untuk terus sekolah. Setelah
tamat SMP dia kesulitan melanjutkan
ke SMA. ”Akhirnya, saya hanya bisa
menganggur selama hampir setahun,
dak melanjutkan sekolah. Hanya bisa
menangis saja. Tetapi di rumah, saya
tetap membaca buku, menulis dan
belajar.”
Satu hal yang tak bisa lupa dan
selalu dijalankan Muchtar adalah
pesan ibunya agar selalu rajin berdoa
dan pergi beribadah ke gereja.
”Bahkan, terutama bila menjelang
ujian disekolah, saya berdoa dank e
gereja. Juga ada kebiasaan ibu saya,
menyediakan nasi puh dan telur ayam
kampung sebur dimasak, untuk saya
makan, setelah terlebih dahulu berdoa
kepada Tuhan Yesus.”
Setelah lewat satu masa tahun
ajaran, Muchtar semakin gelisah ingin
melanjutkan ke SMA. Pada masa
penerimaan murid baru untuk tahun
ajaran berikutnya, dia pun pamit dari
Ibunya untuk pergi dari kampungnyake Kota Medan. Niatnya, hendak
melanjutkan sekolah.
Sebanya di Medan, Muchtar
bekerja sebagai seorang penarik
becak. ”Sembari menarik becak, saya
mendaar ke SMA 5 dan dites.”
Rupanya dia diterima. Sehari-
hari Muchtar menarik becak untuk
memperoleh uang demi membiayai
kebutuhan sekolahnya di kota Medan.
Selama setahun lebih menarik becak,
Muchtar sempat tergiur untuk terjunke dunia keras premanisme yang
saat itu marak di Kota Medan. Sebab,
sehari-hari, keka dia menarik becak,
dia menyaksikan preman-preman
bisa memperoleh uang yang banyak
dan memiliki kendaraan pribadi yang
mentereng.
”Hanya dengan duduk di pintu keluar
masuk terminal bus Teladan di Medan,
preman itu bisa memiliki banyak uang.
Sebab hampir semua kendaraan yang
lalu lalang mengantar uang ke dia.Bahkan, dia bisa memiliki mobil Toyota
Corolla (waktu itu salah satu mobil
termewah yang pernah dilihatnya).
Enak betul dia. Saya kepingin juga
begitu,” paparnya, tersenyum.
Dia yang hanya menarik becak harus
pontang-panng mendayuh becaknya
untuk memperoleh penumpang yang
akan membayar jasanya. Itu pun jika
lagi banyak penumpang, masih bisa
memperoleh uang. Niat itu sempat
dindaklanju Muchtar dengan berlahilmu bela diri.
Selain itu, dia mengiku saran
sejumlah orang untuk ngelmu atau
mengasah ilmu kanuragan yang dak
biasa dengan bertapa dan berguru pada
seseorang yang dikenal sebagai dukun
sak agar memiliki kekebalan badan
jika berkelahi juga ilmu-ilmu lainnya
yang dianjurkan. Sebab, pada saat itu
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 33/100
31INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
seorang yang bisa menguasai lapangan
dengan jago berkelahi, tahan pukul,
akan bisa menguasai dunia pasaran.
Sejak itu Muchtar sempat menjadi
dikenal di kawasan tempatnya mangkal.
Sebab, dia pun semakin sering menjadi
buah bibir di lingkungan itu. ”Tetapi
saya bukan sembarangan berkelahi.
Saya akan berkelahi kalau saya melihatada kernet atau tukang becak yang
memaksa penumpang, biasanya ibu-
ibu, saya pas akan berantam. Dan saya
juga pernah dikeroyok, tetapi ya masih
ada ilmu bela diri yang saya punya.”
Sekalipun tetap rajin pergi ke
gereja dan berdoa, Muchtar yang
pada waktu itu pendiam dan dak
berani mengutarakan isi hanya pada
perempuan yang ditaksirnya juga
berniat memiliki ilmu menundukkan
perempuan. ”Tetapi semua itu sayabuang, karena ternyata saya pernah
mencobanya pada seorang teman
sekelas saya, saya naksir, eh tak
mempan. Wah, saya merasa dibohongi
ilmu itu. Saya buang saja semua.”
Setelah menceritakan hal itu, ia
terkekeh.
Memasuki kelas dua SMA, Muchtar
berhen sebagai penarik becak dan
dunia pasaran. Sebab, kala itu, abang
tertuanya sudah bisa mengirimkan
biaya untuk pendidikannya. ”Abang saya
run kirim wesel. Ya saya pergunakan
uang itu untuk belajar.”
Sekalipun masih di kelas 2, Muchtar
mengiku kursuspelajaran kelas ga.
Guru-guru yang mengizinkannya
ikut les itu pun memperbolehkandia belajar. Mata pelajaran yang dia
perkuat di tempat les adalah pelajaran
Kimia, Matemaka, Fisika, Biologi,
dan Bahasa Inggris. Dalam pelajaran-
pelajaran kelas ga itu, Muchtar bisa
mengikunya, maka keka masa ujian
dan kelulusan SMA untuk kelas ga
berlangsung, Muchtar pun mengajukan
untuk ikut ujian kelulusan, walau masih
kelas dua SMA.
Permintaannya itu ditolak. ”Tetapi,
ada guru-guru saya di tempat kursusitu yang juga guru di sekolah saya,
mengatakan bahwa saya sudah
mengiku pelajaran kelas ga dan
berprestasi dalam pelajaran itu.
Akhirnya, saya boleh ujian kelulusan
tetapi bukan di SMA 5, melainkan ke
SMA 6.”
Lulus SMA, ia ingin kuliah.
”Saya bercita-cita ingin jadi dokter.
Makanya saya coba tesng ke Fakultas
Kedokteran USU (Universitas Sumatera
Utara), eh rupanya dak lulus. Lalu
saya ke Universitas Metodis, ambil
kedokteran.”
Beberapa semester kuliah di
Fakultas Kedokteran UniversitasMetodis Medan, Muchtar mulai terlibat
akf di pergerakan kemahasiswaan.
Pada waktu itu Hariman Siregar,
tokoh periswa Malari, sedang getol
memimpin aksi unjuk rasa menentang
kebijakan pemerintah yang dak
prorakyat.
”Saya pun berniat juga kuliah
hukum, maka saya mendaar ke USU
ke fakultas hukum dan diterima,” ujar
Muchtar, lantas menambahkan bahwa
dia sempat berkuliah di dua tempatpada masa bersamaan.
Tak berselang lama, Muchtar
mengalami sebuah kecelakaan, tabrakan
kendaraan, yang mengakibatkan kakinya
terluka parah. Kondisi itu membuat dia
rehat kuliah dari Fakultas Kedokteran
Universitas Metodis. “Sebab, fakultas
kedokteran harus benar-benar bisa
iku perkuliahan. Dan pada akhirnya
saya memilih dak meneruskan kuliah
di kedokteran itu. Saya teruskan kuliah
di Fakultas Hukum USU.”
Sejak itu ia sudah dak mendapat
bantuan wesel lagi dari kakaknya
dan terpaksa kembali menarik becak.
Muchtar yang tertarik pada pergerakan
mahasiswa itu pun bergabung menjadi
anggota Gerakan Mahasiswa Kristen
Indonesia (GMKI) Cabang Medan. Ia
banyak belajar dan akf di organisasi
ini hingga terpilih menjadi Ketua GMKI
Cabang Medan. Semasa masa akhir
perkuliahan di Fakultas Hukum USU,
Muchtar udah mulai bekerja sampingan
menjadi wartawan di Harian Sinar
Harapan dan perlahan menjadi asisten
pengacara.
Setelah menamatkan pendidikan
S-1 Hukum, Muchtar ditawari oleh
Sekjen Huria Kristen Batak Protestan
(HKBP) untuk mengajar sebagai dosen di
Universitas HKBP Nomensen di Medan.
Kampus itu memang milik Gereja HKBP.
Memenurut Sekjen HKBP ilmu yang
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 34/100
32 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
diperoleh Muchtar sangat diperlukan
di Kampus HKBP Nomensen. Tawaran
itu pun diterima Muchtar.
Pada 1984, selain menjadi dosen,
di Universitas HKBP Nomensen
itu Muchtar dan kawan-kawannya
mendirikan Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Universitas HKBP Nomensen
yang konsentrasinya memberikan
bantuan hukum dan advokasi kepada
para petani, nelayan, buruh, pedagang
kaki lima dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia.
LBH itu pun cukup progresif
pada masa itu, sebab, hampir ap
hari kampus itu menjadi sumber
pemberitaan sejumlah media massa
di Medan atas aksi-aksi dan kerja-kerja
LBH itu.
”Dan ap hari juga ada tentara yang
mendatangi dan mengama kampus itu
karena kegiatan LBH-nya yang dianggap
berbahaya bagi kekuasaan Orde Baru
pada waktu itu,” tuturnya.
Pada masa-masa itu pula ia terjun
ke lapangan melakukan advokasi buruh
dan pembelaan terhadap buruh di
Sumut. Pada suatu kesempatan ia
memiliki buruh dampingan di daerah
Tanjung Balai. Di sana pula sedang
bertugas sebagai guru seorang gadis
bernama Rosintan Marpaung, yakni
gadis yang dia taksir sewaktu sama-
sama masih di masa kuliah. Rosintan
sebelum menjadi guru adalah
mahasiswa Instut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (IKIP) Medan—sekarang
menjadi Universitas Negeri Medan
(Unimned), Fakultas Keguruan Ilmu
Eksakta Jurusan Fisika. Mereka sama-
sama menjadi akvis GMKI. Pada
sebuah konferensi cabang GMKI,
Muchtar telah menyatakan cintanya
kepada Rosintan, tapi nampaknya
masih belum rmbenar. Karena setelah sama-sama lulus
kuliah, Muchtar telah menjadi seorang
pengacara dan Rosintan menjadi
seorang guru, dan kebetulan pula
Rosintan bertugas di Tanjung Balai,
di saat Muchtar sedanga da tugas
pendampingan buruh di sana, maka
hampir seap minggu mereka bertemu
dan menjalin hubungan pacaran yang
serius, hingga ke jenjang pernikahan.
”Saya memang sudah berdoa
kepada Tuhan, agar diberikan jodohyang sepadan. Saya berjanji bila saya
dapat jodoh, dan diberi anak laki-laki
maka saya akan berikan anak laki-laki
itu sebagai hamba pelayan di rumah
Tuhan. Jadi saya pacarannya lewat
doa, meskipun sering diledekin teman-
teman,” ujarnya tersenyum.
Dua tahun berikutnya, yakni pada
1986, Muchtar dikirim oleh Universitas
HKBP Nomensen untuk mengambil
kuliah pascasarjana (S-2) ke Universitas
Indonesia (UI) di Jakarta. Dia mengambil
Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Polik.
Akvitasnya di LBH dan Universitas
HKBP Nomensen juga terus berlanjut.
Muchtar yang sedang proses
menyelesaikan studi pascasarajananya
di UI, ba-ba disetop oleh kampus
yang mengirimnya untuk melanjutkan
pendidikannya. Menurut Profesor
Miriam Budiardjo, dosen Muchtardi Pasca Sarjana Fisipol UI, pihak
Universitas HKBP Nomensen yang
mengirimnya belajar ke UI sudah
mengirimkan surat bahwa Muchtar
sudah bukan tanggung jawab
kampus itu lagi dalam melanjutkan
pendidikannya.
”Alasannya pihak Pangdam meminta
agar Universitas HKBP Nomensen
menghenkan proses pendidikan saya.
Karena katanya saya orang kiri yang
berbahaya,” kata Muchtar.
Padahal, dak lama lagi studi S-2
Muchtar itu akan rampung. Dalam
kondisi itu, Muchtar marah kepada
kampus tempatnya mengabdi sebab
studinya diputus di tengah jalan.
Namun dia dak putus asa. Muchtar
pun melamar ke Universitas Kristen
Indonesia (UKI) di Jakarta sebagai dosen,
dan diterima. Mendapat pekerjaan
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 35/100
33INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
sebagai dosen di Jakarta, Muchtar
melanjutkan menyelesaikan studi S2-
nya di UI setelah diberhenkan dari
Universitas HKBP Nomensen karena
alasan ada tekanan dari Pangdam.
Pada 1987 Muchtar membuka
kantor pengacara. ”Di Gedung Viola
Sinambela di daerah Kramat Raya, di
lantai 8.”
Setelah plang kantor lawyer -
nya dipasang, kasus pertama yangditangani dia adalah kasus buruh.
Yakni, para karyawan dan sopir bus PPD
(Perusahaan Pengangkutan Djakarta)
yang hendak dipecat. ”Ada 2.800
supir yang akan di-PHK. Alasannya
perusahaan itu mengalama overload.”
Setelah ditelusuri dan diadvokasi,
Muchtar menemukan bahwa upaya
PHK terhadap 2.800 sopir bus PPD itu
bukanlah karena overload , melainkan
karena adanya manajemen dan
pimpinan PPD yang korup. ”Pada
akhirnya para pimpinan yang korup
itu terbuk bersalah, ditangkap dan
dipenjarakan.”
Ada cerita yang menarik saat
menangani kasus PPD. Begitu Muchtar
membuka kantor pengacara itu,
seseorang bernama Janipar Sinurat
mendatanginya di kantor. Rupanya
Janipar adalah teman sekolah Muchtar
di SR, yang juga terancam PHK. ”Kami
satu kelas, satu bangku, satu kampung.
Saya memanggil dia dengan sebutan
tulang (om).”
Keka Janipar mendatanginya,
Muchtar sempat berkilah bahwa dirinya
ingin menghasilkan uang dengan
membuka kantor pengacara. Sebab,
sudah lama juga dia sebagai pengacara
melakukan pembelaan kepada buruh,
petani, nelayan dan pedagang asongan
selama di Medan. ”Sudah mau cari
uang aku sekarang. Demikian jawabkuwaktu itu ke dia.”
Akan tetapi, mendengar jawaban
Muchtar itu, Janipar malah balik marah
dan hendak mengangkat Muchtar dari
tempat duduknya dan dilemparkan.
Sebelum hal itu terjadi, Muchtar
tersenyum dan mengiyakan akan
mendampingi dan berjuang bersama
mereka untuk PPD.
Rupanya, kasus PHK sopir PPD itu
menimbulkan reaksi besar di Jakarta.
Sebab, selain para pejabat di PPD banyak
yang ditangkapi dan dipenjarakan,
kasus itu pun jadi pemberitaan bear
di Ibukota. Maka, kian banyak kasus
buruh yang masuk ke kantornya.
”Kami tetap melayani dan
mengadvokasi tanpa dibayar. Bahkan
terkadang uang kantong pribadi yang
keluar untuk ongkos mereka,” tutur
Muchtar.
Tidak berselang lama dari
penanganan kasus itu, Muchtar kembali
membuat Ibukota gempar dengan
penanganan kasus pedagang asongan
di Jakarta. Muchtar turun membela
para pedagang asongan melawan
Soedomo yang waktu itu menjadi
Menko Polhukam. Bahkan, pada saat
itu pun Muchtar sudah mendapat
ancaman akan diculik dan dibunuh.
Masih di tahun yang sama, wabah
demam berdarah merambah Jakarta.Amun upaya pemerintah memberikan
pertolongan dan bantuan mengobatai
dan mengatasi demam berdarah
itu dak ada. Muchtar Pakpahan
melalui kantor pengacaranya waktu
itu mengajukan somasi dan gugatan
hukum, bahwa pemerintah harus
bertanggung jawab dan berkewajiban
menolong warga yang kena demam
berdarah.
Periswa itu pun kembali menjadi
isu besar di Ibukota dan menjadibuah bibir yang dipublikasikan media
massa. Kasus itu dikenal dengan Kasus
Muchtar Pakpahan melawan Gubernur
DKI Jakarta dan Kakanwil Kesehatan
DKI (kasus endemi demam berdarah)
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
pada 1988. Dalam kasus ini pengacara
Muchtar Pakpahan selaku penggugat
mendalilkan bahwa ia berndak untuk
kepenngan diri sendiri sebagai korban
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 36/100
34 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
wabah demam berdarah maupun
mewakili masyarakat penduduk DKI
Jakarta lainnya yang menderita wabah
serupa. Somasi yang dilakukan Muchtar
itu pula menjadi somasi pertama dan
mendorong lahirnya Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) di Indonesia. Pada
saat itu Provinsi DKI Jakarta dipimpin
oleh Gubernur Wiyogo Atmodarminto.
”Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat urusan Tata Usaha Negara
waktu itu akhirnya menetapkan
bahwa pemerintah berkewajiban
juga melakukan pengasapan
atau fogging untuk mencegah
terjadinya demam berdarah,” kenang
Muchtar.
Tentu, sebelum mengajukan somasi
itu dia mengumpulkan dan menganalisissemua kebijakan dan anggaran
pemerintah. Sebab, pada waktu itu,
pemerintah menyampaikan bahwa
pihaknya dak bisa mengoba demam
berdarah, dan dak ada anggaran
untuk mengatasinya. ”Saya konsultasi
dengan dokter-dokter mengenai
demam berdarah itu. Menurut para
dokter, demam berdarah bisa dioba
dan bisa dicegah. Kemudian saya ke
DPR menanyakan apakah ada anggaran
pemerintah untuk itu, dan DPR bilang
memang ada anggaran.”
Muchtar pun kian jauh melakukan
advokasi dan memberikan bantuan
hukum kepada buruh. Belum genap
setahun kantor pengacara Muchtar
Pakpahan dibuka, kasus-kasus
perburuhan pun membludak yang
datang ke kantor itu. ”Kami menjadi
kewalahan dan tak sanggup sendirian
menanganinya waktu itu.”
Melihat banyaknya kasus
perburuhan dan dak sanggup dia
tangani, Muchtar pergi menemuiseorang pendeta, Pendeta Raintung,
yang saat itu menjadi pengurus di
Persekutuan Gereja di Indonesia
(PGI). Dari pertemuan itu, mereka
sepakat untuk membentuk sebuah
lembaga yang khusus menangani
persoalan perburuhan kala itu. Maka,
terbentuklah Lembaga Penyadaran
dan Bantuan Hukum Forum Adil
Sejahtera (LPBH FAS). PGI bertanggung
jawab mencari pendanaan untuk
menjalankan kerja-kerja advokasi dan
pembelaan perburuhan di LPBH FAS
itu, sedangkan LPBH FAS sendiri fokus
mengurusi perburuhan, melakukan
pelahan-pelahan terhadap buruh
dan pembelaan-pembelaan serta
perjuangan kesejahteraan buruh.
Belum genap satu tahun berdirinya
LPBH FAS, pada 1988, Muchtar diminta
menjadi staf ahli Jaksa Agung. Pada
waktu itu jabatan Jaksa Agung dipegang
oleh Laksamana Muda TNI Sukarton
Marmosujono, SH. Tapi, Akvitas LPBH
FAS terus berjalan.
Lebih dari dua tahun menjadi staf
ahli Jaksa Agung, Muchtar dak betah.
Sebab, banyak kasus-kasus korupsiyang dilakukan lingkaran keluarga dan
kroni Cendana pada waktu itu malah
dipeeskan oleh Jaksa Agung. Selain
itu, Muchtar malah terserang penyakit
vergo karenanya.
Keka ia masih menjadi staf ahli
Jaksa Agung, seorang pengusaha
di Kalimantan Timur, yang ternyata
masih teman dari temannya Tomy
Soeharto, melakukan bisnis ilegal,
yakni menampung mobil bodong dan
butut, mengecatnya agar terlihat baru
dan dijual dengan harga baru. Tentu
saja, belum berapa lama mobil seper
itu dipergunakan akan rusak. Dan pihak
bengkel menyampaikan bahwa mobil
itu bukan mobil baru, tetapi mobil
butut yang dicat.
“Saya katakan, bahwa orang itu
berbuat salah, harusnya dipenjarakan,
karena curang dan merugikan
perekonomian negara. Dan malah
si pengusaha itu menertawai saya,
meledek saya dan menantangi saya.
Kata dia, silakan, tunggu saja apa benarbisa dipenjara. Eh benar juga, dia malah
bebas. Saya kalah,” jelas Muchtar.
Pada 1990, Muchtar keluar dari staf ahli
Jaksa Agung dan kembali akf di LPBH
FAS. Pada saat bersamaan itu, Muchtar
melanjutkan studi ke program doktoral
di Universitas Indonesia, dengan biaya
sendiri.
Pada saat menyelesaikan program
doktoralnya, Muchtar kehabisan
amunisi. Ia mendatangi Menteri
Keuangan Radius Prawiro. Untuk
menyelesaikan disertasi ia harus
menyediakan uang 32 ribu dolarAmerika atau setara dengan Rp 32 juta
(kurs dolar masih Rp 1.000).
”Saya temui beliau pada waktu
beliau main golf. Saya katakan,
’Saya sudah mau ujian disertasi.
Saya musuhnya Pak Harto, Bapak
pembantunya Pak Harto. Walau saya
dianggap musuh oleh Pak Harto, tetapi
saya bukan musuh Indonesia, dan
saya adalah warga Negara Indonesia
dan alumni GMKI dan suatu saat pas
berguna bagi Indonesia,” tuturnya. Memang, pada saat itu, Radius
Prawiro adalah Ketua Dewan Penasihat
organisasi Persatuan Inteligensia Kristen
Indonesia (PIKI) dan Muchtar salah
satu ketua PIKI. Adapun Ketua Umum
PIKI adalah Dr dr Peter Paa Sumbung,
yang juga alumni GMKI. Radius Prawiro
sendiri adalah mantan akvis GMKI.
Radius bercerita bahwa Muchtar selalu
jadi percakapan di dalam sidang kabinet
yang dipimpin Presiden Soeharto.
”Emang kalau dengar namamu,Pak Harto itu keringat dingin di
sidang kabinet,” kata Prawiro kepada
Muchtar.
Singkat cerita, Radius memenuhi
permintaannya. Sejarah mencatat,
Muchtar Pakpahan akhirnya meraih
gelar doktor. Dan, setelah berhasil
mempertahankan disertasinya di UI,
dia ditangkap anggota intelijen, lalu
dibawa ke markas Badan Intelijen
Negara di Wisma Tenang, Ragunan,
Jakarta Selatan. ”Saya dikasih tahu bahwa disertasi
saya mengundang subversif karena
berisi krikan terhadap pemerintahan
Orde Baru,” kata Muchtar Pakpahan.
Roy JS
MAESTRO HUKUM
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 37/100
35INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
BANKING
Prestasi Team Work
di Tangan Dirigen BCA
Jahja SetiaatmadjaPresiden Direktur BCA
Dari 1.220 perusahaan di Asia, Bank Central Asia (BCA) menjadi satu-
satunya perusahaan yang meraih kembali penghargaan Fabulaous 50
versi Forbes Asia. Forbes Asia melihat track record masing-masing
perusahaan dalam hal pendapatan, laba bersih, pergerakan modal dan
saham, serta prospeknya.
35INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 38/100
36 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
BANKING
Dari 1.220 perusahaan di Asia, Bank
Central Asia (BCA) menjadi satu-satunya
perusahaan yang meraih kembali
penghargaan Fabulaous 50 versi Forbes
Asia. Forbes Asia melihat track record
masing-masing perusahaan dalam hal
pendapatan, laba bersih, pergerakanmodal dan saham, serta prospeknya.
Penghargaan itu hanya satu dari sekian
banyak penghargaan yang dimiliki bank
yang sudah berusia 56 tahun tersebut.
BCA memang memiliki sejarah panjang
dalam mengelola kinerja sehingga
menjadi perusahaan yang terkemuka.
Jahja Seaatmadja, Direktur Utama BCA,
mengatakan kunci sukses kiprah BCA
terletak pada pengembangan budayateam work di antara seluruh lapisan
karyawan mulai dari yang terendah
sampai ternggi. Ibarat sekelompok
orkestra, sebagai pemimpin ternggi
BCA, Jahja menempatkan diri sebagai
dirigen.
Menurutnya dirigen yang baik dak
harus tahu cara memainkan semua alat
musik tapi harus tahu menyajikan lagu
apa yang cocok di telinga pendengar.
Dirigen yang baik juga harus membangun
kerjasama diantara pemusik dan peka
terhadap nada-nada sumbang lalu
kemudian meluruskannya.
”Jadi semua produk harus kita sesuaikan
dengan nasabah kita. Kita juga harus
menyajikan produk-produk yang pas
untuk mereka,” tutur Jahja kepada
Majalah INTEGRITAS. ”Dan orkestra
musik tak mungkin kita mainkan sendiri,
makanya harus ada team work diantara
semua lapisan karyawan.”
Selain budaya team work , Jahja juga
mengatakan pengembangan BCA saat
ini bergerak dari pengembangan kulturyang mencoba mendidik dari internal
BCA itu sendiri. Salah satu program
perekrutan SDM yang dak dimiliki
bank-bank lain yaitu BCA mencari
tamatan pelajar SMU yang berlatar
belakang keluarga dak mampu.
BCA kemudian bekerja sama dengan
beberapa universitas terkemuka seper
Universitas Trisak untuk memberi
pendidikan gras kepada para tamatan
SMU yang terjaring tersebut selama
2,5 tahun. Setelah lulus, para pelajar
tersebut diberi kebebasan untuk
memilih apakah bekerja di BCA atau
dak.
”Bila mereka mau bekerja di BCA,
status mereka kita anggap S1, tetapi
bila dak, status mereka tetap lulusan
SMU karena mereka dak mendapat
serkat,” jelas Jahja.
BCA menggunakan cara ini untuk
mendapatkan pekerja yang loyal,
pekerja keras dan meminimalisir
pembajakan karyawan dari bank lain
yang banyak terjadi pada karyawan
bank yang berpendidikan S-1. “Programini sudah berjalan enam tahun, dan
90 persen pekerja BCA berasal dari
program tersebut karena itu program
ini tetap kita lanjutkan,” papar pria
yang menduduki kursi direksi di BCA
sejak Oktober 1990.
Dengan memiliki team work yang
solid dan pekerja yang loyal, dak
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 39/100
37INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
mengherankan bila pertumbuhan
laba BCA terus meningkat dari tahun
ke tahun. Di tengah situasi dengan
berbagai tantangan yang ditandai oleh
perlambatan pertumbuhan ekonomi,
tekanan inasi yang lebih nggi dan
melemahnya nilai tukar rupiah, BCAmencatat laba bersih sebesar Rp 10,4
triliun dalam sembilan bulan pertama
2013. Ada peningkatan 25,2 persen
dari Rp 8,3 triliun pada periode yang
sama 2012.
Ada beberapa faktor penyebab BCA
berhasil membukukan kinerja usaha
yang memuaskan dengan posisi
likuiditas dan permodalan yang
kokoh. Pertama, BCA melihat likuiditas
bertambah ketat, karena itu merekamenaikkan bunga deposito. Kedua, BCA
juga melihat suasana makro-ekonomi,
yakni keka BI rate disesuaikan, BCA
kemudian menaikkan bunga pinjaman.
Tapi bunga pinjaman BCA diklaim Jahja
masih relaf di bawah bank-bank
lain. Lalu dana cadangan BCA yang
disediakan khusus bagi nasabah yang
menarik pinjaman yang ditempatkan
di Bank Indonesia, ternyata bunganya
juga naik cukup nggi dari 3,7 persen
menjadi 5,7 – 6 persen.
”Jadi kalau dilihat secara keseluruhan
memang ada peningkatan margin
kita, itu yang menyebabkan labanyameningkat menjadi 25 persen,”
paparnya.
Pada saat krisis global 2008, BCA juga
mampu bertahan dari dampak krisis
karena menurut Jahja mereka lebih
berha-ha dan menangani proses
pelepasan pinjaman serta menjaga
likuiditas sehingga bila terjadi masa
susah, likuiditas selalu tersedia.
Untuk saat ini dan ke depan, BCA tetapfokus di pasar-pasar perusahaan dan
pengusaha. BCA akan memperkuat
payment system agar bisa lebih
baik melayani lebih dari 11 juta
nasabahnya. Tiga tahun terakhir BCA
juga cukup sukses mendalami bisnis
KPR untuk kelas menengah ke atas.
Sedangkan untuk pangsa pasar strata
menengah ke bawah, BCA membantu
dan bekerjasama dengan BTN yaitu
memberi bunga pinjaman ke BTN
dengan bunga rendah.
”Tahun lalu kita berikan dana dua
triliun,” ujar Jahja.
BCA Siap Hadapi Pasar Global
Jahja mengakui tantangan terbesar
BCA saat ini adalah bersaing dengan
sesama bank besar lainnya seper BRI,
Mandiri dan BNI. Mulai dari persaingan
besarnya bunga, servis, dan produk.
Namun Jahja mengakui BCA tetap
melakukan kerjasama dengan kega
bank tersebut untuk menyediakan
sarana bagi pinjaman-pinjaman besar
seper untuk BUMN.
Menghadapi tantangan global,
BCA tetap akan fokus melakukan
pengembangan di Indonesia dan dak
berniat untuk mendirikan cabang di
luar negeri.
”Untuk menghadapi AFTA, kita juga
harus perkuat di dalam negeri,” jelas
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 40/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 41/100
39INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
Berbekal intelektualitas di atas rata-
rata, Jahja pun bisa kuliah di Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia. Untuk
mencukupi uang saku sehari-hari,
ia sempat menjajakan kaset video
rental ke rumah-rumah. Kebetulan,
salah seorang pelanggan sea yangmenyewa kaset adalah Rudi Cappelle.
Jahja pun diajaknya untuk bergabung
di Kalbe Farma. Memang pada saat
itu Kalbe Group sedang melakukan
peremajaan sistem akuntansi, termasuk
komputerisasi.
”Pada tahun 1980 saya diajak
bergabung ke PT Kalbe Farma selaku
asisten manajer cost accounng,” ujar
Jahja mengenang.
Hanya dalam waktu empat tahun,
Jahja sudah menjabat senior nance
manager . Pada 1988, ia dipercaya
untuk menduduki jabatan sebagaidirektur keuangan di Kalbe Group yang
bertugas mengelola seluruh keuangan
dari Grup Kalbe. Saat itu, Grup Kalbe
memiliki bisnis di berbagai bidang,
seper farmasi, proper, distributor,
kosmek, Kodak lm, travel, dan bank.
Pada awal 1989 Jahja mendapat
tawaran bekerja dari Kornferry, sebuah
perusahaan headhunter dari Singapura.
Ia ditawari bekerja di Indomobil,
salah satu perusahaan grup Salim. Ia
dipertemukan dengan sejumlah jajaran
senior Indomobil, seper almarhum
Angky Camaro, Subronto Laras. Di
Suzuki Mobil Group, Jahja menempaposisi direktur keuangan.
Setahun berikutnya, Andree Halim
mengajak Jahja memasuki dunia
perbankan. Keka itu Andre mengatakan
kepada Jahja bahwa dunia perbankan
sedang mengalami perkembangan yang
luar biasa besar. BCA membutuhkan
tenaga untuk melengkapi formasi
mnya. Jadilah Jahja bekerja di BCA
sebagai wakil kepala divisi.
Pada 1999 bintangnya semakin terang:
ia diangkat oleh BPPN menjadi Direktur
BCA. Enam tahun setelah itu, Jahja
sudah menjadi Wakil Presiden Direktur
BCA. Dan pada Mei 2011, dalam RUPS,
Jahja akhirnya diberi kepercayaan
menduduki kursi presiden direktur.
Dalam bekerja, Jahja memiliki prinsip
untuk menghargai semua orang
mulai dari level ternggi sampai level
terendah. Namun bila ditanya siapatokoh idolanya, Jahja mengaku dak
memiliki satu sosok yang menjadi
inspirator. Baginya, seap orang
memiliki kekuatan dan kelemahan.
Kekuatan dari sosok itulah yang
dijadikan inspirasi dalam hidup.
”Jadi, bagi saya memang dak ada gur
yang benar-benar menjadi panutan,”
tutur pria yang hobi golf ini.
Memiliki dua putri yang sudah menikahmembuat beban Jahja sebagai orangtua
semakin ringan.
”Kalau teman-teman saya bilang, PR
saya sudah beres,” ujarnya, lagi-lagi
diiringi tawa.
Viktor/Ian
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 42/100
40 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 43/100
41INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
VISIONER
Anang IskandarKepala Badan Narkotika Nasional
Mengubah paradigma dalam memperlakukan pemakai narkoba
sudah tak bisa ditunda lagi. Paradigma yang harus diubah adalah
memasukkan pemakai narkoba ke dalam penjara untuk memberi
efek jera. Demikian dikatakan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
Anang Iskandar kepada Majalah INTEGRITAS.
41INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
”Mereka Tak Kenal Efek Jera,Mereka Butuh Penyembuhan”
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 44/100
42 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
VISIONER
Ia menegaskan, pemakai narkoba
adalah korban. Memang boleh
ditangkap, tapi bukan dimasukkan
penjara, namun disembuhkan di
tempat rehabilitasi.
”Penjara hanya tempat untukmemindahkan masalah, bukan
penyelesai masalah,” ujarnya.
Penjara dak bisa dijadikan tempat
untuk memberi efek jera karena
pengguna narkoba adalah orang sakit
yang dak mengenal efek jera.
”Yang mengenal efek jera adalah
orang sehat, para pecandu akan terus
mencari narkoba meski dalam penjara,”
tambah Anang.
Secara resmi BNN akan melakukan
gerakan perubahan paradigma tahun
depan. Dunia sudah membuat konvensi
bahwa pengguna narkoba dak boleh
dihukum tapi direhabilitasi. Konvensi
PBB itu dibuat pada 1988.
”Sebelumnya memang pada
tahun 1961 dikatakan narkoba
adalah kejahatan serius, karena itu
penggunanya pun harus ditangkap.Tapi paradigma dunia saat ini sudah
berubah,” jelasnya.
Selain dak efekf memberi efek
jera, baginya penjara juga menjadi
peluang terbesar seorang pengguna
berubah menjadi pengedar. Dengan
pertemuan konnyu antara pengguna
dan pengedar, bukan dak mungkin
bila pengedar berbagi “ilmu” kepada
pengguna untuk meneruskan ndakan
kejahatannya. Selain itu pengguna jugalebih mudah mendapatkan narkoba
di dalam lapas karena bersentuhan
langsung dengan pengedar yang masih
menjalankan bisnisnya dari dalam
lapas.
Dalam kaitan itu Anang memberi
contoh mantan pemakai narkoba
sekaligus aktor kawakan Roy Marten
pernah mengatakan dalam persidangan
bahwa mendapatkan narkoba dalam
penjara hanya butuh waktu lima menit,
padahal kalau di luar bisa mencapai lima
jam. t Itu adalah fakta. Oleh karena itu,
jalan satu-satunya adalah memasukkan
pemakai narkoba ke tempat rehabilitasiuntuk disembuhkan, bukan ke dalam
penjara seper yang dilakukan selama
ini. Bila pemakai narkoba sembuh, maka
permintaan narkoba akan menyusut.
Bila permintaan tak ada, peredaran
juga akan berhen dengan sendirinya.
Anang dak membantah bahwa
perubaha paradigma akan berdampak
pada kebutuhan anggaran untukpenyediaan tempat rehabilitasi sebagai
penggan penjara. Tapi ia dak khawar
terhadap hal tersebut. Ia menegaskan
salah tugas BNN adalah melakukan
penguatan lembaga yaitu tempat
rehabilitasi yang dikelola pemerintah
dan masyarakat. Bila semua komponen
memiliki paradigma yang sama, BNN
bisa menggandeng Kementerian
Kesehatan untuk mengoordinir seluruh
rumah sakit, klinik, dan puskesmas di
seluruh Indonesia untuk menyediakan
tempat rehabilitasi medis bagi pemakai
narkoba. BNN juga bisa menggandeng
Kementerian Sosial untuk menyediakan
sarana rehabilitasi mental. “Polridan TNI juga pas akan membangun
tempat rehabilitasi bila paradigma ini
berubah.”
Tempat rehabilitasi juga akan penuh
karena pemakai atau orangtua yang
memiliki anak pemakai narkoba dak
lagi takut melapor karena ancaman
penjara.
”Mereka akan enjoy saja datang ke
rumah sakit atau tempat rehabilitasiuntuk disembuhkan,” ujarnya.
Tapi memang perubahan paradigma
perlu waktu bertahun-tahun. Thailand,
misalnya, perlu 20 tahun. Dulu negeri
ini terkenal sebagai pemasok opium
terbesar di dunia. Hampir 90 persen
opium berasal dari Thailand. Sebelum
mengubah paradigma, Pemerintah
Thailand hampir putus asa melawan
peredaran opium di negaranya. Tapi
kemudian pemerintah melakukanlangkah besar dengan mengubah
paradigma; yaitu mereka fokus
membenahi para petani opium agar
menghenkan produksi opium mereka,
dan kemudian menyembuhkan para
pemakainya. Akhirnya peredaran opium
di negara tersebut berhen. Thailand
pun bebas opium. Namun karena
permintaan dunia terhadap opium
tetap nggi, maka supplier opium pun
diambil alih negara lain.
”Arnya bila permintaan nol,
narkoba dak akan jadi peredaran. Tapi
kalau hanya memasukkan supplier-nya
ke dalam penjara, narkoba tetap akan
beredar karena permintaan masih
ada,” jelas Anang. ”Memang Thailand
butuh waktu 20 tahun, tapi kita hanya
butuh waktu lima tahun dengan road
map yang benar. Yakin saya.”
”Artinya bila permintaan
nol, narkoba tidakakan jadi peredaran.
Tapi kalau hanya
memasukkan supplier-
nya ke dalam penjara,
narkoba tetap akan
beredar karena
permintaan masih ada,”
jelas Anang. ”Memang
Thailand butuh waktu 20
tahun, tapi kita hanya
butuh waktu lima tahun
dengan road map yang
benar. Yakin saya.”
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 45/100
43INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
Sebenarnya langkah untukmengubah paradigma ini sedang
berjalan. Saat ini Instusi Wajib
Penerima Lapor (IWPL) di bawah
kordinasi BNN sudah mencapai 280-an,
awalnya hanya 131 instusi. BNN juga
membantu obat-obatan pemulihan
para pengguna narkoba di tempat
rehabilitasi.
”Paradigma ini mulai bergulir.
Memang dak boleh sembarangan
dalam menjalankan langkah ini, karena
ada juga pengguna yang merangkap
pengedar. Tapi ada juga yang hanya
pengguna. Jadi memang dak boleh
sembarangan menghukum,” tambah
Anang.
BNN juga berencana melaksanakan
program assessment yang dilakukan
oleh petugas BNN. Bila penyidik
menemukan pengguna dengan
indikator seseorang itu memiliki ekstasi
dibawah lima bur atau ganja di bawah
lima gram dan hanya untuk kepenngan
satu hari, maka orang tersebut harus
direhabilitasi seap tahun atau
seap bulan. Tingkat kecanduannya
juga ditentukan oleh petugas BNN.
Sehingga keka hakim memutuskan di
persidangan, ada saksi ahli dari petugas
Assessment .
Anang menyadari, untuk
menghenkan peredaran narkoba
dibutuhkan sumber daya mansuia yang
memiliki kemampuan dan integritas
yang nggi, jujur. dan profesional.
Tidak hanya penegak hukum tapi
seluruh pemimpin nasional dan daerah.
Bahkan, keprofesionalan petugas juga
semakin ketat diawasi.
Untuk mencegah pemikiran
masyarakat bahwa penyidik bisa
menyalahgunakan barang buk, saat
ini sudah ada aturan baru. Bila dulu
aturannya adalah; selesai penangkapan
maka barang buk dibawa ke penyidik,
kemudian ke penuntut umum,
kemudian dibawa ke persidangan lalu
diputuskan, kemudian baru barang
buk dieksekusi. Sekarang berbeda.
Keka penangkapan sudah selesai,
penyidik langsung melapor ke penuntut
umum untuk meminta penetapan
pemusnahan. Bila penyidik dak
meminta pemusnahan dalam tujuh
hari, maka penyidik diancam hukuman
satu tahun.
”Itulah satu-satunya undang-
undang yang mengancam aparat,” ujar
Anang, tertawa.
Ia dak mau menjelaskan secara
spesik hambatan yang selama
ini dihadapinya dalam mengubah
paradigma. Tapi dia mengatakan,”
Banyak yang sudah merasa nyaman
dengan itu (red-paradigma lama).”
Dan dia mengingatkan seluruh pegawai
BNN untuk dak putus asa.
Cepatnya Ekspansi Jenis Narkoba Baru
Dengan pecandu empat juta
jiwa, Indonesia menjadi potensi
pasar bagi para pengedar untukmengembangkan bisnis narkoba
mereka. Anang menjelaskan
pengedar mengembangkan bisnis
melalui cara-cara modikasi narkoba
dengan promosi yang menyesatkan
masyarakat. Misalnya menjual obat-
obatan penambah stamina, pelangsing,
dan sebagainya. Obat-obatan itu dak
berbahaya bagi tubuh, padahal efeknya
memberi ketergantungan seper
mengonsumsi narkoba.
Ekspansi jenis narkoba baru yang
beredar di Indonesia sangat cepat. Pada
Maret 2013 ditemukan 14 jenis narkoba
baru, tapi dak sampai setahun, BNN
kembali menemukan 10 jenis narkoba
baru. Di dunia kini sudah ada 251 jenis
narkoba baru yang beredar pada Maret
2013, dan paling banyak ditemukan di
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 46/100
44 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
VISIONER
India.
Menurut Kepala BNN, narkoba
jenis baru ini memang belum di-cover
dalam lampiran undang-undang,
tetapi beruntung Indonesia memiliki
yurisprudensi yang bisa menjeratpengguna dan pengedar narkoba jenis
baru tersebut.
Anang berharap Indonesia mampu
menjadikan negaranya dak lagi
menjadi potensi pasar para pengedar.
Ia bercita-cita menyusutkan jumlah
pengguna narkoba sebanyak satu juta
orang dalam satu tahun dan dilakukan
secara bertahap. Sekalipun dak bisa
bebas 100 persen, minimal Indonesia
dak lagi menjadi negara tujuan pasarpengedar narkoba.
”Kalau satu orang saja menggunakan
satu jenis narkoba dengan berat 0,2
gram sehari, tentu satu hari pengedar
bisa menjual 800 gram sehari. Itu
keuntungan besar buat mereka,” ujar
Anang.
Anang kemudian menjelaskan
prevelensi pengguna narkoba paling
banyak di tanah air terdapat di Jakarta.
Dengan perbandingan 7 dari 100
orang warga Jakarta adalah pengguna
narkoba. Hal ini disebabkan karena
muara perdagangan narkoba berada
di ibukota. ”Perdagangan narkoba iniadalah bisnis, di mana ada demand ,
di situ ada supply . Kalau penggunanya
sedikit, permintaan juga sedikit.”
Dalam menjalankan tugasnya, Anang
berprinsip menjalani kehidupan dengan
dengan gembira. Dan kebahagiaan
itu akan muncul kalau ha nurani
menemukan jalannya. Semua jabatan
yang dipegangnya, sebagai kapolres,
kapolwil, kapolda, dan akhirnya Kepala
BNN, dijalaninya dengan semangatbelajar yang nggi.
”Saya selalu ingin mengkoreksi apa
yang sudah saya lakukan, melihat jauh
ke depan, karena perjalanan ini adalah
perjalanan tanpa akhir. Jangan karena
menyelesaikan satu jabatan tertentu,
lalu menganggap perjalanan sudah
selesai,” tutur pria berusia 55 tahun
yang hobi menulis dan melukis ini.
Baginya dukungan keluarga juga
sangat penng, terlebih sebagai
seorang pemimpin keluarga, dirinya
harus bisa mempengaruhi dan
memberi ajaran nilai-nilai moral yang
baik kepada seluruh anggota keluarga.
Ia mengaku dak memiliki satu sosokyang dijadikannya sebagai inspirator
tapi ia tak pernah melepaskan objek
pengamatannya dari semua pemimpin-
pemimpin yang dianggapnya bagus.
“Yang baik kita contoh, yang dak baik
jangan diru.”
Apakah nannya dak ada
keinginan masuk ke dunia polik?
Kalau sekarang saya masih
menekankan profesionalisme. Bukanberar saya dak belajar polik. Saat ini
saya pegang profesionalisme, setelah
itu nan saya lihat.
Setelah mengatakan itu Anang
tersenyum .
Hendrik
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 47/100
45INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
POLITISI
Prof Dr Ir Suhardi, M.ScKetua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Sistem proporsional terbuka yang akan diterapkan pada
Pemilu 2014 dan sudah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi
membebani partai politik dan calon anggota legislatif karena
biaya kampanye terlalu mahal.
45INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
Sistem Proporsional Terbuka
Jelas Bebani Partai dan Caleg
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 48/100
46 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
POLITISI
Ketua Umum Partai Gerakan
Indonesia Raya (Gerindra),
Prof Dr Ir Suhardi, M.Sc,
berpendapat, sebaiknya sistem
pemilu kembali ke sistem nomor urut
sehingga partai polik hanya bertugas
melakukan kampanye partai dan bukan
mengampanyekan masing-masing
individu.
”Kalau dulu, partai hanya perlu
mengeluarkan biaya kampanye hanya
untuk 12 atribut, sekarang partai
harus keluarkan uang untuk 22 ribu
individu dikali 12 partai. Berar, sekitar
252 atribut yang harus dikeluarkan
biayanya. Dan ini pemborosan luar
biasa,” kata Suhardi kepada Majalah
INTEGRITAS.
Menurut dia, dengan sistem suara
terbanyak dan bukan sistem nomor
urut seper waktu dulu, hanya kader-
kader yang memiliki banyak uanglah
yang mampu bersaing. Padahal, belum
tentu kader yang memiliki uang banyak
itu merupakan kader terbaik dari partai
karena partai dak lagi berwenang
menentukan kader yang akan duduk di
parlemen.
”Wewenang dan kekuasaan partai
saat ini sangat dikurangi, bahkankalah dengan KPU atau MK yang bisa
mengatur siapa yang bisa duduk di
parlemen. Padahal, yang tahu siapa
kader terbaiknya adalah partai,”
tambahnya lagi.
Jika sistem pemilu kembali ke
sistem nomor urut maka partai dapat
dengan tegas menentukan siapa yang
bisa masuk. Kampanye dilakukan hanya
dalam bentuk pemasangan bendera
partai. Caleg juga berkampanye dengan
menggunakan visi-misi partai, bukanvisi-misi pribadi.
”Dalam sistem nomor urut dak
ada pertentangan antarindividu.
Yang penng, partai dapat suara yang
sebesar-besarnya dan partai sudah
tahu kader terbaik. Tapi dengan sistem
sekarang, partai kalah oleh KPU,
padahal KPU dak kenal siapa kader
yang terbaik,” paparnya.
Ibarat sebuah acara akad nikah,
partai sebenarnya sudah memiliki calon
mempelai yang dipilihnya sejak awal,
tapi ba-ba KPU hadir sebagai event
organizer yang juga memiliki wewenang
menentukan siapa mempelainya.
”Seharusnya KPU itu lebih fokus
mencek warga negara yang belum
mendapat hak DPT, yang saat ini masih
karut-marut. Bukan menentukan caleg
yang terpilih,” kata Suhardi.
Sistem pemilu proporsional terbuka
menyebabkan para caleg harus siap
bertarung secara terbuka termasuk
dengan kader internal partai sendiri.
”Biaya nggi ini kan akibat dari
sistem pemilu proporsional terbuka
dengan suara terbanyak. Sistem inilah
yang menjadi alasan dari polik biaya
nggi,” paparnya.
Penerapan sistem proporsional
terbuka dalam pemilihan caleg
berpotensi melanggengkan prakk
polik berbiaya nggi. Sistem ini
mendorong kandidat berkompesi
dengan cara mengandalkan publikasi
dibandingkan kerja polik berbasis
kerja nyata. Keka para calon bersaing
mendapat simpa pemilih, cara paling
cepat adalah dengan menguatkan
kampanye untuk meningkatkan
popularitas. Cara ini, sayangnya,
cenderung membutuhkan biaya besar.
Hanya calon dengan dukungan dana
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 49/100
47INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
kuat yang mampu ”menjual diri” secara
masif melalui publikasi.
Ada cara efekf untuk mengatasinya,
yakni belajar dari negara maju. Di
negara maju, rakyat memiliki iuran
polik yang nannya membiayai calon
atau tokoh idola mereka keka akan
maju dalam pemilu.
”Tokoh-tokoh idola bisa berperan
karena mendapat dana langsung
dari rakyat, sehingga keka menjadi
pemimpin, dia dak akan lupa kepada
rakyat dan dia akan memperjuangkan
habis-habisan rakyatnya.”
Namun, di Indonesia yang terjadi
sebaliknya. Para calon pemimpin
terpaksa harus mencari dana sendiridan berisiko menghalalkan segala
cara untuk mendapatkan dana besar
dalam berkampanye. Itulah penyebab
terjadinya banyak kasus korupsi yang
dilakukan para kepala daerah untuk
mengembalikan hutang-hutang mereka
saat kampanye.
”Logikanya, memang harus iuran,
ini yang paling baik. Kalau satu orang
urunan sepuluh ribu rupiah, satu juta
sudah 10 miliar,” tambahnya.
Selain mengkrisi sistem pemilu
2014, Suhardi juga menilai kesadaran
berpolik masyarakat saat ini cukup
rendah. Masih banyak kalangan yang
menganggap polik kotor sehingga
enggan berkiprah dalam dunia polik.
Padahal, polik sangat penng untuk
mengubah nasib bangsa. Memang
masyarakat tak bisa juga disalahkan
sepenuhnya karena pada kenyataannya
banyak pemimpin bangsa ini yang
menang karena memiliki banyak uang.
Akibatnya, pemimpin yang berkualitasdak didapatkan. Di sinilah peran partai
polik, yakni melakukan pendidikan
polik, baik kepada rakyat maupun
kepada kader partai.
”Masyarakat harus disadarkan
bahwa polik melalui proses demokrasi
merupakan cara menentukan nasib
bangsa. Kalau masyarakat anpa, kan
jadinya gur-gur yang mereka anggap
jelek itu yang jadi memimpin bangsa
ini, jadi harus diambil alih,” katanya
kemudian.
Suhardi berharap Indonesia memiliki
ketetapan kriteria yang bisa memimpin
bangsa ini. ”Apakah pemimpin menurut
pakar, menurut agama, menurut loso
daerah, dan sebagainya? Ini mesnya
dijadikan prasyarat calon pemimpin
bangsa.”
Dia menjelaskan, untuk Pemilu 2014
Gerindra sudah mempersiapkan kader-kadernya dengan baik dan matang.
Sistem proporsional terbuka memang
cukup memberatkan partai, tetapi
Gerindra tetap siap bertanding dalam
pesta demokrasi tahun depan. Gerindra
meminta para kadernya mengutamakan
program aksi dan menghindarkan
kampanye menggunakan uang.
”Misalnya, program satu miliar satu
desa. Itu bukan prakk kampanye uang
karena program itu akan berlaku setelah
rakyat memilih caleg atau presiden dari
Gerindra. Bahkan, baru-baru ini Pak
Prabowo bersama beberapa organisasi
pedesaan sudah menandatangani
kontrak tentang hal tersebut,” jelas
Suhardi.
Program-program aksi Gerindra
memang lebih menikberatkan pada
pembangunan pedesaan. Gerindra
juga berencana memindahkan ibukota
negara karena kondisi Jakarta dan
masyarakatnya dak mencerminkan
kehidupan yang sehat. Masyarakatnya
cenderung konsumf, dak produkf,
tetapi perputaran uang di Jakarta
mencapai 240 triliun. Sedangkan desadak mendapat prioritas yang penng,
padahal masyarakat pedesaan jauh
lebih produkf daripada warga kota.
”Sumber pangan dari desa. Mereka
bisa mengelola air, pangan, ternak
yang berlipat ganda dan menghasilkan.
Sedangkan masyarakat kota hanya
menghabiskan yang sudah ada. Karena
itu dana dak bisa dikonsentrasikan di
Jakarta saja,” ujarya.
Sebagai Ketua Umum Gerindrayang juga mencalonkan diri menjadi
caleg di Dapil Yogyakarta, Suhardi
selalu ke daerah-daerah dan dapilnya
untuk memaskan cita-cita Gerindra
semakin dihaya rakyat pedesaan.
Program yang ditawarkan Gerindra
dak sekadar janji. Semuanya terukur.
Misalnya, membangun jalan aspal
sepanjang ga ribu kilometer di suatu
daerah, memberi satu miliar untuk
satu desa, dan membangun sawah
empat hektare.
Lalu, siapa pendamping Prabowo
sebagai cawapres? Suhardi belum
berani menyebutkan satu nama
sebagai pendamping Prabowo karena
semuanya tergantung pada perolehan
suara Pemilu 2014.
”Kalau kami dapat 20,1 persen
ini sangat bagus, bebas menentukan
wapres dan memilih yang profesional.
Penerapan sistem
proporsional terbuka
dalam pemilihan
caleg berpotensi
melanggengkan
praktik politik berbiaya
tinggi. Sistem ini
mendorong kandidat
berkompetisi dengan cara
mengandalkan publikasi
dibandingkan kerja politik
berbasis kerja nyata.
Ketika para calon bersaingmendapat simpati
pemilih, cara paling
cepat adalah dengan
menguatkan kampanye
untuk meningkatkan
popularitas.
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 50/100
48 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 0148 INTEGRITAS - November 2013
POLITISI
Tapi kalau 19,9, kami bisa terjebak
karena itu kami harus berkoalisi,”
jelasnya.
Keka ditanyakan bagaimana
kondisi penegakan hukum di Indonesia,
Suhardi mengatakan sebaiknya
pemerintah lebih memproritaskan
kesejahteraan rakyat agar penegakan
hukum menjadi lebih mudah. ”Tugas
pemerintah seharusnya membuat
orang kenyang dulu. Kalau orang sudah
kenyang, mereka mudah diatur. Kalau
semua orang sudah sejahtera, maka
koruptor akan susah mencari kawan
untuk melancarkan aksinya.”
Suhardi melihat bahwa di negara
miskin ngkat korupsinya nggi.
Lepaskan Segalanya Demi Polik
Sebelum akf berpolik, Suhardi
akf mengajar di Fakultas Kehutanan
Universitas Gadjah Mada. Ia mendapat
gelar profesor dan guru besar karena
prestasinya di bidang akademik. Ia juga
sering melakukan berbagai penelian
terkait dengan bidang kehutanan.
Pada 1999 ia sempat menjabat
sebagai dekan fakultas kehutanan.
Hanya dua tahun menjabat, ia ditarik
pemerintah menjadi Direktur Jenderal
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan
Sosial, Departemen Kehutanan dan
Perkebunan. Namun, ia melihat bangsa
ini semakin rusak, kerusakan hutan
dimana-mana. Kerusakan semakin
meningkat 3-4 kali mencapai 100 juta
ha. Kerusakan 10 tahun reformasi
seper kerusakan selama 2000 tahun.
”Keka saya dirjen, bencana alam
yang jumlahnya 138 tahun 2001,
ternyata dalam 10 tahun meningkat
sampai 1200, karena rusaknya alam
kita luar biasa hebatnya, saya dak
ingin anak cucu saya menderita karena
itu,” ujarnya.
Ia sadar segala usulannya dan
konsep-konsepnya seper dak berar
kecuali ia memasuki jalur polik. Itulahalasan utama ia fokus dalam dunia
polik.
Keka menjadi dosen ia
mengusulkan kepada Prabowo agar
mendirikan Partai Kemakmuran Petani
dan Nelayan tapi dak ditanggapi. Dua
tahun kemudian, dia bersama Prabowo,
Hashim Djojohadikusumo, Muchdi Pr,
dan sepakat membuat partai yang
pernah diusulkan Suhardi. Setelah
Gerindra secara faktual berdiri, barulah
Prabowo yang saat itu masih menjadi
kader Golkar kemudian mengundurkan
diri dan bergabung menjadi Ketua
Dewan Pembina Gerindra.
Seiring kiprahnya di partai
tersebut, Suhardi dihadapkan pada
dua pilihan, tetap akf berpolik
atau mengundurkan diri sebagai
PNS. Akhirnya Suhardi lebih memilih
berkiprah di dunia polik, meskipun ia
sedang berada di puncak karir sebagai
akademisi.
”Gambling memang. Dan saya
adalah contoh ekstrem yang berlawanan
dari orang golput. Saya melepaskan
semuanya untuk masuk dalam dunia
polik,” ujar pria yang hobi bersepeda
ini, tertawa.
Dalam menjalani kehidupan,
Suhardi hanya punya satu prinsip:
bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya
orang, menjadi teladan, dan selalu bisa
menerima keluhan dan mencari solusi
bagi seap permasalahan bangsa ini.
Andreas
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 51/100
49INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
EKSEKUTIF
“Menjalankan Tugas Pokok
Merupakan Targetan Pribadi Saya” Sejak terjadi perpindah-alihan kepemilikan usaha perkeretapian dari
pemerintah Hindia-Belanda kepada pemerintah Indonesia, pada masa
awal-awal kemerdekaan Indonesia, hingga sekarang ini, PT Kereta Api
Indonesia (Persero)/PT KAI terus menerus melakukan pembenahan
dan restrukrisasi secara keseluruhan untuk meningkatkan mutu
pelayanan kepada masyarakat.
Edi SukmoroDirektur Aset Non Railways PT KAI
49INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 52/100
50 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
Kebijakan restrukturisai di tubuh
PT. KAI, kemudian melahirkan
salah satu direktorat untuk lebih
fokus mengurusi aset non produksi
milik PT. KAI yang selama ini lepas dari
pengawasan dan penjagaan. Direktorat
itu adalah Direktorat Pengelolaan Aset
Non Railways.
Direktorat Pengelolaan Aset Non
Railways (D8), di bawah kepemimpinan
Edy Sukmoro, mengelola aset non
railways, melipu, aset tanah, rumah,
dan bangunan diluar railway.
Edi mengatakan, pihaknya sudah
membukukan rumah dinas, buku tanah,
buku bangunan dinas (ada mess dan
kantor) yang terbit bulan Maret 2013.
Tujuannya membuat buku kepemilikan
aset adalah melindungi aset-aset kita,dengan cara memberitahu ke semua
pihak, termasuk Badan Pertahanan
Negara (BPN), supaya kalau tanah dan
aset kita mau diserobot orang dengan
cara menserpikasikan. Umumnya
masyarakat tahu, bahwa aset yang
diserobotnya itu adalah aset milik PT.
KAI .
Dalam pembukuan itu tanah non
railway yang dikelola oleh Direktorat
Aset Non Railways luasnya sekitar 270
juta meter persegi. Dari luas tanah270 juta persegi itu, Direktorat Aset
Non Railways ini sudah menserpikasi
tanah seluas 90 juta meter persegi, dan
yang belum diserpikasi seluas 180 juta
meter persegi.
“Melegalisasi tanah-tanah yang dimiliki
oleh PT. KAI itu merupakan upaya yang
dilakukan oleh Direktorat Aset Non
Railways dari aspek penyelamatan aset
tanah,” ujar Edi.
Lanjut Edi, hal itu menjadi persoalan,karena indikasi percepatan untuk
menserpikatkan tanah milik PT.KAI itu
1,2 juta meter persegi pertahun. Dilihat
dari sisi percepatan maka dibutuhkan
100 tahun lebih untuk melakukan
penserpikatan tanah yang dimiliki PT.
KAI.
Beda lagi dengan aspek pemberdayaan
aset-aset non produksi , Edi mengatakan,
pemberdayaan terbagi dalam dua
kategori, yaitu pertama, menyewakan
rumah dinas diluar dari yang dipakai
perseorangan baik pegawai, pensiunan
ataupun umum, sebanyak kurang
lebih 16.000 unit rumah. Yang kedua,
bangunan atau tanah, ada beberapa
yang sudah di KSO-kan (Kerjasama
operasi atau disewakan kepada pihak
lain).
Lanjut Edi, persoalan dalam
menerbkan aset-aset yang dimiliki
PT. KAI muncul, karena banyak sekali
aset-aset PT.KAI sudah terlalu lama
dak diurusi, sehingga banyak pihak-
pihak yang menggunakan aset-aset
itu tanpa ada ikatan kontrak dengan
PT. KAI. “Bahkan ada yang berusaha
untuk menserpikatkan secara
sepihak,”katanya dia.
Itu sebabnya buku yang dibuat tadi
dikirimkan ke BPN juga, supaya kalau
ada usaha untuk menserpikatkan
tanah PT. KAI secara sepihak, BPN bisa
terlebih dahulu memberitahu PT. KAI
Buku Aset tersebut ap tahunnya pas
diperbaharui. “Karena ap tahun bisa
ada penambahan atau pengurangan
aset,” tandas dia.
Targetan Edi dalam memimpin
Direktorat aset non produksi adalah
menjalankan apa yang menjadi tugas
utamanya. Tugas utama itu, melipu
penerban, serpikasi dan penjagaan
aset ditambah dengan tugas ekstra
mencakup seluruh aset termasuk
bangunan yang mempunyai nilai
heritage seper : stasiun, bangunan
dan benda-benda bersejarah, misalnya
Gedung lawang sewu, Stasiun
ambarawa dengan sepur bergerigi dan
yang lainnya.
Adapun aset tanah yang dimiliki oleh
PT.KAI merupakan aset-aset negara
yang dipisahkan yang diberikan kepada
PT.KAI sebagai penyertaan modal
negara seper Badan-Badan Usaha
Negara (BUMN) yang 100 persen
modalnya berasal dari negara.
Beda lagi dengan aset tanah yangberada di sekitar rel kereta api, Edi
mengatakan, 11 meter sebelah kiri dan
11 meter sebelah kanan jalur kereta
api adalah aset pemerintah c.q Dirjen
Kereta Api (DJKA) kira-kira luasnya 27
juta meter persegi. Di luar dari aset
yang dikelola oleh Direktorat Aset
Non Railways. Meskipun kepemilikan
Dirjen KA, pengelolaannya diserahkan
kepada kereta api untuk melaksanakan
perawatan Jalan Rel Kereta Api
dengan pola pemberian Infrastructure
Maintenace Operaon (IMO).
EKSEKUTIF
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 53/100
51INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
Terkait dengan dengan anak
perusahaan yang berada di bawah
kendali PT. KAI, Edi mengatakan, anak
perusahaan dak pernah memiliki
aset tanah non produksi, hanya ada
satu anak perusahaan yaitu Kereta Api
Proper Manajemen (KAPM), yang
boleh memberdayakan aset kereta
api melalui proses komersialisasi dari
Direktorat Komersial (D1).
Sesuai dengan tugas utama Direktorat
AsetNon Railways, yaitu mengupayakan
penerban, penserpikatan dan
penjagaan aset-aset yang sekarang ini
dikuasai pihak lain yang dak sesuai
dengan aturan. Terutama, aset tanah
yang berada di lintas ma (yang dak
beroperasi lagi).
Sekarang ini, banyak jalur rel lintas ma
– yang dak dioperasikan—dianggapmasyarakat dak terurus, sehingga jalur
tersebut ditempa dan dipergunakan
masyarakat.
Secara prinsip, dalam penerban jalur
ma yang mau direakvasi lagi, kita
melakukan pendekatan persuasif dan
menyosialisasikan kepada masyarakat,
agar bersedia hengkang dari jalur ma
tersebut. “Banyak juga masyarakat
yang mau menuru dan hengkang dari
jalur ma itu,” kata Edi.
Selama ini memang diakui oleh Edi,
terhadap lahan-lahan Kereta Api yang
ditempa oleh pihak lain, disebabkan
karena dak dijaga, dak ada yang
melihat, dan mengawasi lahan-lahan
itu.
Direktorat aset non produksi sendiri,
baru berusia dua tahun, lima tahun
yang lalu atau sebelumnya masih
berada di bawah sebuah divisi yaitu
Divisi Property. Diharapkan dengan
adanya direktorat sendiri, penerban,
penserpikatan dan penjagaan aset
tanah rumah dinas dan bangunan dinas
yang dimiliki dapat dilakukan secara
intensif lagi.
Edi mengatakan, tanah yang dimilikioleh PT. KAI, 100 persen milik negara.
Tanah negara kan, tanah rakyat juga?
Masa, tanah rakyat dipergunakan
oleh pihak-pihak swasta yang hanya
memikirkan keuntungan sendiri?
Hingga sekarang ini, banyak bangunan
mall, rumah sakit dan ruko dibangun
tanpa ijin diatas tanah milik PT. KAI.
Misalnya bangunan Medan Center
Point dibangun di atas tanah PT.KAI
yang ada di Medan, yang diserobot
oleh PT. Arga Citra Kharisma (ACK).
Untuk penyerobotan tanah yang ada
di Medan, sudah kita upayakan proses
pengadilan. Proses pengadilan selama
ini, PT. KAI selalu dikalahkan hingga
sampai kasasi.
Edi mengatakan, kita tak akan pernah
menyerah untuk mengupayakan proses
hukum terhadap penyerobotan tanah
yang ada di Gang Buntu, Medan Timur.
Kita akan mengajukan Peninjauan
Kembali (PK) supaya aset tanah yang
diserobot itu kembali kepada rakyat.
Pemerintah juga dak lepas tangan
terhadap aset tanah milik PT.KAI
yang diserobot oleh pihak-pihak
yang hanya menguntungkan diri
sendiri. Pengembalian aset tanahitu sangat penng, supaya PT.KAI
bisa mengembangkan usaha-usaha
perkeretapian di Indonesia yang lebih
maju dan terpadu.
Ian Oktavianus
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 54/100
52 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 55/100
53INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
BISNIS & NIAGA
Berbagai Indikator Memberi Kami Alasan Untuk Memelihara Optimisme
Dulu, Junaedy Ganie muda adalah salesman. Itulah awal kariernya di
dunia perasuransian. Kini, ia CEO BNI Life Insurance. Kata kuncinya,
selalu meningkatkan kualitas pribadi.
Dr Junaedy GanieCEO BNI Life
53INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 56/100
54 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
Berikut pekan wawancara Pemimpin Redaksi
INTEGRITAS Hendrik Aryanto dengan Junaedy Ganie
di kantornya, Gedung The Landmark Center, Jalan
Jenderal Sudirman, Jakarta, 18 Desember lalu.
Apa yang menjadi tantangan, kendala, dan peluang dalam
berbisnis asuransi di Indonesia?
Tantangan dan kendala yang utama adalah permodalan dan
SDM. Hambatan pada faktor permodalan terbuk dengan
masih banyaknya perusahaan asuransi yang bermodal
minim.
Dengan ngkat permodalan yang lemah, perusahaan
akan kesulitan menyediakan lingkungan dan infrastruktur
kerja yang mendukung ngkat produkvitas yang nggi,
juga kesulitan memperoleh SDM yang andal. Namun,
perkembangan yang menggembirakan juga terlihat jelas
dari pandangan terhadap prospek karier di bidang asuransi.
Hal ini tampak dengan semakin menonjolnya profesi dalam
bidang asuransi sebagai pilihan karier utama, baik bagilulusan dalam negeri maupun lulusan dari luar negeri dan
dari mereka yang berpindah profesi ke industri asuransi.
Peluang utama pada sektor asuransi jiwa adalah jumlah
penduduk yang besar dan jumlah kelas menengah yang
nggi serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat
Indonesia tentang penngnya proteksi asuransi untuk
jaminan kelangsungan kehidupan atau naah keluarga dan
menjadikannya sebagai pilihan investasi yang menjanjikan.
Sektor asuransi umum memiliki sejumlah ceruk atau segmen
bisnis yang terus dapat dikembangkan untuk mengatasi
dampak dari perlambatan pertumbuhan perekonomiannasional. Pertumbuhan jumlah kelas menengah Indonesia
juga akan memberikan pertumbuhan pada sektor asuransi
umum.
Bisnis asuransi sudah banyak di Indonesia dan memiliki
pangsa pasarnya masing-masing, Bagaimana strategi BNI
Life ini untuk bisa bersaing secara sehat?
Kami memiliki empat saluran distribusi, yaitu Bancassurance,
Agency, Employee Benets, dan Syariah, yang masing-masing
memiliki pasar sendiri-sendiri. Untuk Bancassurance, fokus
utama kami adalah menggali potensi bisnis yang berasal dariBNI, induk perusahaan kami dan menjadikannya sebagai
tulang punggung bisnis BNI Life. Pada saluran ini persaingan
memang terbatas karena nasabah bank yang memercayai
BNI secara alamiah akan lebih nyaman membeli asuransi
dari BNI Life dibanding dari penanggung lain.
Untuk saluran Agency, potensi pasar sangat luas, terutama
pada kelas menengah. Untuk memenangi persaingan, kami
menyusun suatu strategi yang baru kami terapkan sejak April
tahun ini. Strategi yang agak berbeda dengan para pesaing
ini terus kami sempurnakan dan telah menunjukkan hasil
yang menggembirakan.
Pada saluran Employee Benets, kami menerapkan
juga mul-plaorm strategy yang memungkinkan kami
berkembang pesat, baik untuk perusahaan nasional maupun
mulnasional dan menjadikan kami sebagai salah satu
pilihan utama bagi perusahaan-perusahaan BUMN, BUMDdan anak-anak perusahaan mereka.
Untuk saluran Syariah, kami berkembang pesat dengan
mengandalkan berbagai inovasi dalam strategi pemasaran
yang kami lakukan yang telah terbuk membawa unit ini
berkembang sangat pesat.
Apa produk unggulan BNI Life untuk tahun ini?
Akhir tahun ini kami meluncurkan produk unggulan Spectra
Health Care. Produk ini diluncurkan untuk menjawab
kebutuhan masyarakat dalam hal perencanaan biaya
perawatan kesehatan. Spectra Health Care adalah produk
asuransi kesehatan individual yang memberikan kenyamanan
nansial keka terjadi risiko sakit, baik untuk rawat inap, rawat
jalan maupun melahirkan, dengan berbagai keunggulan.
Keunggulan utama dari produk ini adalah dukungan sistem
cashless, yang memudahkan karena nasabah hanya perlu
menunjukkan kartu kepesertaan Spectra Health Care saat
membutuhkan perawatan kesehatan di jaringan rumah sakit
rekanan BNI Life di seluruh penjuru Nusantara.
Di samping itu, Spectra Health Care dilengkapi dengan
santunan kemaan dan bisa ditambah dengan asuransitambahan rawat jalan dan santunan melahirkan. Produk
kesehatan ini melengkapi ragam produk unggulan kami
lainnya, seper Plan MulPro, Spectra Link, dan Smart
Educaon.
Apa rencana produk unggulan yang akan dikeluarkan BNI
Life pada 2014?
Di 2014, kami akan terus mengembangkan produk-produk
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya
untuk pendidikan, kesehatan, dan pensiun. Untuk produk
kesehatan, tahun depan kami akan meluncurkan produk
kesehatan yang lengkap, eksibel dan terjangkau (sejenis
Spectra Health Care) yang khusus dipasarkan melalui kantor-
kantor Cabang BNI.
Selain itu, kami juga tengah mempersiapkan produk pensiun
yang sangat inovaf karena memberikan keleluasaan
bagi nasabah dalam menentukan manfaat akhir asuransi.
Produk-produk unggulan yang sudah ada sebelumnya akan
tetap kami kembangkan, baik melalui re-pricing maupun
BISNIS & NIAGA
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 57/100
55INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
re-packaging. Semua ini kami lakukan demi memenuhi
kebutuhan masyarakat.
Menurut Anda, apa keunikan BNI Life dibanding
perusahaan-perusahaan asuransi lain?
Kedudukan BNI Life sebagai anak perusahaan dari BNI,
sebuah bank BUMN besar yang berdiri pada 1946,memberikan keuntungan kompef kepada BNI Life karena
kami dak perlu lagi berusaha keras meyakinkan masyarakat
tentang siapa kami dan mengapa kami dapat dipercaya
untuk memberikan perlindungan atas aset mereka yang
paling berharga, yaitu kepasan kelangsungan naah
keluarga, kesehatan dan investasi yang menjanjikan imbal
hasil yang baik, termasuk untuk perencanaan keuangan
jangka panjang.
Di samping itu, BNI Life telah menjadi salah satu contoh
keberhasilan transformasi bisnis dengan menerapkan
best pracces pada industri asuransi jiwa yang didukung
oleh kerjasama m yang kuat, baik dari mereka yang telahlama berkarier di BNI Life maupun oleh tenaga-tenaga
berpengalaman dari berbagai latar belakang yang kuat yang
telah mempekuat SDM BNI Life.
Peningkatan kualitas layanan kepada nasabah (enhancement
of customer experience) akan menjadi salah satu ciri unik
BNI Life. Sebagai contoh, Pelayanan Klaim 27 Menit yang
menjamin bahwa semua klaim sampai dengan jumlah Rp
5 juta, yang selama ini hanya kami layani di Jakarta, segera
diperluas ke berbagai kota lainnya.
Untuk BNI Life, kontribusi
terbesar dari produk asuransi
apa?
Kami memiliki kontribusi yang
berimbang antara produktradisional dan produk unit
linked .
Apakah target premi untuk
tahun ini tercapai? Sudah
sejauh mana pencapaiannya?
Target premi kami sebesar Rp
1,5 triliun. Insyaallah, target
tersebut akan tercapai.
Berapa target premi dan laba
BNI Life untuk 2014?
Terlepas dari adanya
perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional,
berbagai indikator yang terlihat pada tahun ini memberikan
kami alasan untuk terus memelihara opimisme. Kami telah
menargetkan pertumbuhan premi yang ambisius untuk
tahun depan. Target premi tersebut sedang kami sesuaikan,
terkait dengan rencana masuknya Sumitomo Life sebagai
strategic partner kami.
Apa langkah-langkah yang dipersiapkan untuk mencapai
target itu?
Sehubungan dengan akan masuknya tambahan modal
sebesar Rp. 4.2 triliun sebagai hasil penjualan saham
baru kepada Sumitomo Life, banyak hal yang akan dapat
kami persiapkan dengan lebih baik dan lebih cepat, baik
dari aspek peningkatan penjualan maupun dari aspek
operaonal excellence yang mampu mendukung percepatan
pertumbuhan bisnis kami yang ambisius. Langkah-langkah
tersebut terutama melipu perluasan jangkauan penjualan
dan peningkatan kualitas layanan serta memberikan kinerjayang lebih baik bagi semua stakeholders.
Menurut Anda, bagaimana prospek bisnis asuransi?
Prospek bisnis asuransi semakin menjanjikan. Sebagaimana
telah saya kemukakan tadi, pertumbuhan kelas menengah
yang pesat akan menjadi landasan pertumbuhan bisnis
yang pesat pada sektor asuransi jiwa dan asuransi umum.
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 58/100
56 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
Perkembangan akan semakin meningkatkan kesadaran
berasuransi masyarakat dan upaya keras industri asuransi
yang berlanjut dengan dukungan otoritas akan menjadikan
kebutuhan berasuransi menjadi bagian dari gaya hidup
masyarakat Indonesia.
Kini banyak perusahaan asuransi asing yang mengakuisisi
perusahaan asuransi lokal. Pandangan Anda?
Perkembangan ini adalah suatu fenomena yang dak dapat
dihindari. Potensi pasar asuransi Indonesia yang besar,
keterbatasan ruang pertumbuhan di negara-negara tertentu
yang industri asuransi mereka telah mature sementara
modal mereka berlimpah, kesuksesan pelaku-pelaku usaha
asuransi asing di Indonesia dan hambatan permodalan dan
infrastruktur terutama teknologi pada industri asuransi
nasional menemukan k temu dalam bentuk akuisisi
perusahaan lokal oleh perusahaan-perusahaan asing, baik
oleh pemain-pemain lama yang sudah berkiprah di Indonesia
maupun oleh pendatang-pendatang baru. Dari sisi yang lain,
kemitraan strategis dengan asing memberikan stabilitas
rencana bisnis jangka panjang yang dak mudah dipengaruhi,
misalnya perubahan kepemimpinan (instuonalized
policy ).
Saya melihat bahwa pemerintah perlu membuat suatu cetak
biru rencana arah pertumbuhan industri asuransi nasional
termasuk perlunya pembaharuan hukum
asuransi Indonesia.
Bagaimana peran industri asuransi,
dalam hal ini BNI Life, untuk menyumbang
pertumbuhan ekonomi nasional?
Tingkat kepemilikan asuransi jiwa di Indonesia
masih rendah. Dari kurang lebih 250 juta
penduduk Indonesia, baru empat persen
yang memiliki polis asuransi. Jumlah ini masih
sangat jauh ternggal dibanding Malaysia (40
persen) atau Singapura (300 persen). Hal ini
mencerminkan bahwa ruang pertumbuhan
terbuka luas bagi industri asuransi nasional
untuk memberikan kontribusi yang lebih
besar.
Pertumbuhan premi BNI Life sampai dengan
kuartal kedua 2013 dibanding periode yangsama tahun sebelumnya mencapai 39,4
persen. Jumlah itu lebih nggi dibanding
pertumbuhan premi industri sebesar 14,48
persen. Pencapaian premi ini adalah wujud
kontribusi BNI Life terhadap pertumbuhan
ekonomi nasional. Dan kami akan selalu
berusaha untuk terus meningkatkan kontribusi
tersebut dari tahun ke tahun.
Salah satu keluhan yang sering diutarakan
nasabah asuransi adalah lambannya
pencairan klaim oleh perusahaan asuransi.
Bagaimana BNI Life menjawab keluhan
nasabah tersebut?
Pada dasarnya perusahaan asuransi yang
sehat dak memiliki kepenngan atau
keuntungan dari menahan pembayaran
klaim nasabah. Layanan klaim adalah etalase
kualitas masing-masing perusahaan asuransi.
Klaim yang dibayar dengan cepat justru
BISNIS & NIAGA
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 59/100
57INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
merupakan promosi yang sangat baik dan meningkatkan
loyalitas nasabah terhadap penanggung.
Sebagian dari lambannya penyelesaian klaim dipengaruhi
oleh sejumlah faktor seper pemahaman nasabah atau
sosialisasi tentang proses klaim yang kurang, kelengkapan
data klaim yang kurang, adanya perbedaan pengeran
tentang lingkup pertanggungan yang mungkin disebabkanpenjelasan dari tenaga pemasar yang dak lengkap atau
nasabah dak pernah mempelajari polis yang dibeli atau
disebabkan oleh faktor komunikasi yang dak baik.
Tidak menutup kemungkinan hal ini sebagai akibat dari
kondisi kondisi keuangan penanggung yang dak sehat.
Agen yang dapat memberikan penjelasan produk secara
profesional akan mengurangi masalah klaim. Sebagai
alternaf, masyarakat awam dapat pula menunjuk konsultan
asuransi atau membeli produk asuransi melalui pialang
asuransi profesional .
BNI Life menjawab dengan berbagai upaya peningkatanlayanan klaim termasuk sistem pelayananan klaim yang sah
yang kami jamin selesai dalam 27 menit untuk klaim sampai
jumlah Rp 5 juta jika dokumen lengkap (Klaim 27 menit).
Layanan ini akan kami perluas ke beberapa kota lain, selain
Jakarta, mulai 2014. Peningkatan layanan melalui Contact
Center 021 500 045 merupakan salah satu upaya memberikan
layanan yang berkualitas kepada nasabah.
Soal perjalanan karier. Anda memulainya dari door to door
sebagai salesman. Lantas, bagaimana sampai akhirnya
Anda menduduki posisi puncak di BNI Life?
Saya kira, sebagaimana umumnya sering terjadi,perkembangan karier seseorang pada umumnya dipengaruhi
oleh upaya untuk selalu meningkatkan kualitas pribadi,
melengkapi diri dengan berbagai kompetensi yang diperlukan,
dan bekerja berlandaskan integritas dan akuntabiltas diri
serta dedikasi yang nggi. Saya diberikan kesempatan
untuk memimpin BNI Life dengan modal pengetahuan,
pengalaman, dan komitmen yang diperlukan.
Apa tantangan bekerja di bisnis asuransi?
Tantangan berubah dari waktu ke waktu, tetapi yang
paling menonjol dewasa ini adalah peningkatan sikap yangmencerminkan adanya akuntabilitas yang nggi sehingga
masing-masing individu akan terus memperbaiki kualitas diri
untuk menghasilkan kinerja yang baik. Masyarakat Ekonomi
ASEAN yang sudah di depan mata, yang memungkinkan
perpindahan pekerja secara bebas, akan menjadi ancaman
yang besar jika dak ada kasadaran akan dampak yang
akan dihadapi. Apalagi, jika dak ada roadmap atau grand
design industri asuransi nasional yang menjadi pedoman
sekaligus sebagai sarana proteksi kepenngan bangsa tanpa
mengurangi apresiasi terhadap penngnya persaingan sehat
dan perlindungan kepenngan konsumen.
Kalau boleh tahu, apa strategi Anda dalam memimpin
perusahaan ini?
Ada dua fase. Pertama, strategi kami bertumpu padatransformasi korporasi pada semua aspek dalam perusahaandengan pertumbuhan berkelanjutan sebagai objekf. Strategiini juga merupakan bagian dari rencana perusahaan untukmemiliki strategic partner yang cocok.
Memasuki fase kedua, sesuai dengan roadmap perkembanganBNI Life yang mengemban value innovaon mulai 2014,kami mengusung tema InnoVacon untuk terus mendoronglahirnya inovasi nilai-nilai, termasuk dengan melakukanakselarasi operaonal excellence dan menggabungkan nilai-lokal dengan nilai-nilai yang akan dibawa oleh strategic
partner asing untuk bersama-sama memajukan BNI Life.Untuk itu, peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur usahaakan terus menjadi tumpuan dalam menjalankan strategibisnis BNI Life.
Dalam bekerja, apa prinsip yang Anda pegang?
Saya berusaha untuk mengemban amanah dengan
memegang nggi prinsip-prinsip integritas, akuntabiltas dan
passion for excellence, dan mendorong capacity building
dalam lingkungan saya.
Harapan Anda untuk diri, keluarga, dan karier?
Saya mengharapkan kiranya saya dan keluarga dapatmendedikasikan diri sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk membangun keluarga yang bahagia dan ikutberperan akf dalam pembangunan bangsa Indonesiamenjadi bangsa yang maju dan bermartabat nggi.
Ngomong-ngomong, apa hobi Anda?
Akvitas bersama keluarga, apapun bentuknya, merupakan
hobi utama. Saya juga senang tanaman dan meluangkan
waktu mengama lukisan dan kerajinan tangan tradisional
dan tentu saja meluangkan waktu untuk membaca. Untukolahraga, ternyata saya telah menekuni Satria Nusantara
lebih dari 10 tahun.
Siapa tokoh yang menginspirasi Anda?
Tentunya Nabi Muhammad sallallahu ’alaihi wa sallam,
pemimpin abadi, sebagai tokoh utama yang menginspirasi
saya. Lee Kuan Yew yang menerapkan kebijakan yang visioner
dengan disiplin yang nggi sehingga proses pencapaian cetak
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 60/100
58 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
biru Singapura dak terpengaruh
perganan kepemimpinan juga
memberikan inspirasi penng
kepada saya. Dari sektor
asuransi, saya mengagumi
Maurice “Henk’ Greenberg,
mantan Chairman & CEO AIG.
Apa visi Anda dalam memimpin
BNI Life untuk beberapa tahun
ke depan?
BNI Life tumbuh secaraberkelanjutan, berperan penngdalam menjadikan asuransisebagai bagian dari gaya hidupbangsa Indonesia sehinggadapat mencapai cita menjadiperusahaan asuransi pilihan
utama masyarakat Indonesiadan memberikan kontribusi yang berar dalam peningkatankesejahteraan bangsa Indonesia.
Bagaimana pandangan Bapak tentang situasi perekonomian
nasional?
Keadaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) membuat
Indonesia kehilangan visi, pedoman pokok arah dan alat ukur
keberhasilan pembangunan nasional.
Perencanaan perekonomian nasional akan dapat dikelola dan
tumbuh lebih baik jika Indonesia memiliki suatu pedomanpembangunan yang terencana dengan baik, terintegrasi dan
memiliki visi jangka panjang yang diturunkan ke berbagai
lapisan mulai dari ngkat kebijakan pokok ke bawah
sehingga arah pembangunan akan berjalan sesuai pedoman
dan sinergi antarsektor dan daerah akan berjalan dengan
baik dan kebijakan pembangunan nasional akan bertumpu
pada kepenngan nasional dan pemerataan pembangunan.
Teori Pembangunan Hukum dari Mochtar Kusumaatmadja
masih sangat relevan, yakni penataan hukum yang terencana
dengan baik dan penentuan prioritas akan menjadi pedoman
dan sekaligus sebagai tolok ukur kinerja pembangunan yang
menjunjung nggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
Sekilas PT BNI Life Insurance
PT BNI Life Insurance (BNI Life) yang didirikan sejak 1996
senanasa mengedepankan pelayanan terbaik bagi
nasabahnya melalui penyediaan beragam produk asuransi
(asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, investasi, pensiun,
unitlink dan syariah) dengan jaringan layanan yang luas demi
kenyamanan nasabah.
Memasuki usia ke-17 tahun, BNI Life yang merupakan salah
satu anak perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk ini terus meneguhkan komitmen untuk dak hanya
sekedar memberikan perlindungan secara nansial tetapi
juga berupaya memberikan nilai tambah terbaik pada seap
sisi kehidupan.
Kantor pemasaran merupakan salah satu saluran jaringan
pemasaran yang dimiliki oleh BNI Life yang secara khusus
memasarkan produk asuransi jiwa individu baik konvensional
maupun syariah melalui agen perorangan. Hingga Oktober
2013, BNI Life sudah mempunyai 40 kantor pemasaran
dengan 2106 agen. Selain agen, BNI Life juga memiliki 635
Bancassurance Specialist di kantor-kantor cabang BNI di
seluruh Indonesia.
Upaya peningkatan perolehan premi melalui jalur
distribusi melalui agen (Agency) terus dingkatkan dengan
mengadakan ekspansi kerja sama dengan berbagai pihak
dengan menyediakan program asuransi sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
Selain Agency, saluran distribusi lain yang dimiliki BNI
Life dalam memasarkan produk-produknya adalahBancassurance, Employee Benet, dan Syariah.
BISNIS & NIAGA
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 61/100
59INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
BIROKRASI
”Kami Akan Terus BerupayaOptimalkan Pemanfaatan Anggaran”
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Koperasi
dan UKM bersama sepuluh kementerian lain sepakat meluncurkan
program peningkatan kehidupan nelayan.
DR H Syarifuddin HasanMenteri Negara Koperasi dan UKM
59INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 62/100
60 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
”Program ini bahkan sudah ditetapkan dalam
Keppres Nomor 10 Tahun 2011 tanggal
15 April 2011 tentang Tim Koordinasi,
Peningkatan dan Perluasan Program
Prorakyat. Program ini segera diimplementasikan pada tahun
ini dan diharapkan kurun ga tahun ke depan nelayan bisa
terbebas dari persoalan kemiskinan,” kata Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarief Hasan
dalam wawancara khusus dengan Majalah INTEGRITAS di
kantornya, 18 Desember lalu.
Bagaiaman soal penggunaan anggaran? Syarief menegaskan,
”Kami akan terus berupaya mengopmalkan pemanfaatan
anggaran.”
Berikut pekan wawancara.
Bisa Anda jelaskan secara garis besar Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM 2010-2014?
Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2010-
2014 terdiri atas visi ”Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (KUMKM) Sehat dan Kuat”. Misinya,
”Memberdayakan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan
menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan
Indonesia yang sejahtera, demokras dan berkeadilan”.
Adapun tujuannya, peningkatan jumlah dan peran koperasi
dan UMKM dalam perekonomian nasional, pemberdayaan
koperasi dan UMKM, daya saing produk koperasi dan UMKM,
pemasaran produk koperasi dan UMKM, akses pembiayaan
koperasi dan UMKM, pengembangan wirausaha koperasi
dan UMKM, dan perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak
kepada koperasi dan UMKM.
Apa yang menjadi target Kemenkop dan UKM dalam
Renstra 2010-2014?
Sasaran strategis dan target Kementerian Koperasi dan UKM2010-2014 adalah peningkatan jumlah dan peran koperasi
dan UMKM dalam perekonomian nasional, pemberdayaan
koperasi dan UMKM, dan daya saing produk usaha kecil dan
menengah. Kemudian, pengembangan kemitraan
usaha kecil dan menengah, peningkatan produksi dan
pemasaran produk usaha kecil dan menengah, penyediaan
akses pembiayaan, pengembangan wirausaha koperasi dan
usaha kecil dan menengah, serta perbaikan iklim usaha yang
lebih berpihak kepada KUMKM.
Adapun targetnya, diterbitkannya Undang-Undang
Perkoperasian dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Perkoperasian, revitalisasi koperasi, mewujudkan koperasi
berkualitas, meningkatkan akses pendanaan koperasi dan
UMKM, menumbuhkan wirausaha baru, memberikan
dukungan modal awal bagi wirausaha pemula, meningkatkan
akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil melalui
pendampingan KUR, tersalurkannya dana bergulir bagi
KUMKM, terfasilitasinya KUMKM melalui promosi, pameran
dalam dan luar negeri, revitalisasi sarana dan prasarana
pemasaran KUMKM, meningkatkan kapasitas SDM koperasi
dan UMKM, terciptanya keselarasan program dan kegiatan
pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui koordinasi lintas
sektor di ngkat pusat, provinsi/daerah ismewa, kabupaten
dan kota.
Apa yang menjadi kendala Kemenkop dan UKM dalam
merealisasikan Renstra 2010-2014?
Tugas dan fungsi pembinaan terhadap UMKM pada
hakikatnya dak hanya ditangani oleh Kementerian Koperasi
dan UKM, tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab
kementerian/lembaga lainnya. Kendala dan permasalahan
yang dihadapi antara lain adalah dalam hal koordinasi dan
sinergi terhadap implementasi program/kegiatan melalui
kementerian/lembaga terkait.
Dukungan SDM yang memadai masih perlu terus dingkatkan
karena belum secara opmal sesuai dengan kapabilitas dan
kompetensinya, dan bahkan juga belum secara opmalmendukung fungsi sebagai pencipta (creator ) kebijakan
pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Adanya otonomi daerah menjadikan tantangan karena
kebijakan dan program untuk pembangunan yang dilakukan
pemerintah daerah belum sepenuhnya berjalan sinergis
dengan apa yang dilakukan pemerintah pusat. Tidak
adanya koordinasi, perbedaan konsep dan egoisme daerah
mengakibatkan tumpang ndih, dan pertentangan dalam
pembangunan dan peraturan antara pusat dan daerah.
Bagaimana Anda melihat perkembangan koperasi danUKM di Indonesia saat ini?
Pemberdayaan koperasi dan UMKM berkaitan langsung
dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi
sebagian besar rakyat Indonesia ( pro-poor ). Selain itu, potensi
dan peran strategisnya telah terbuk menjadi penopang
kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional ( pro- growth).
Keberadaan koperasi dan UMKM yang dominan sebagai
pelaku ekonomi nasional juga merupakan subjek vital
dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan
BIROKRASI
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 63/100
61INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan
tenaga kerja serta menekan angka pengangguran ( pro- job)
serta pro-environment .
Pemberdayaan KUMKM tersebut dilaksanakan melalui
perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi
dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.
Kemudian, melaksanakan koordinasi dan kemitraandalam rantai nilai proses pembangunan guna memperluas
kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan
dan prakk tata kelola pemerintahan yang baik serta
mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka
mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokras, dan
berkeadilan.
Performance perkembangan koperasi nasional posisi 30 Juni
2013, 200.808 unit dengan jumlah koperasi akf mencapai
142.387 unit koperasi, jumlah anggota 34,685,145 (orang),
dan aset 115,25 triliun rupiah.
Jumlah pelaku usaha mikro menurut data BPS tahun 2011
diperkirakan 54.559.969 unit atau 98,82 persen, usaha kecil
602.195 unit atau 1,09 persen, dan jumlah usaha menengah
44.280 unit atau 0,08 persen. Kondisi ini menggambarkan
bahwa peluang dan potensi UMKM sangat strategis. Jumlah
UMKM yang besar, dengan penyebaran hingga ke pelosok
daerah, merupakan kekuatan ekonomi yang sesungguhnyadalam struktur pelaku ekonomi nasional.
Kemenkop dan UKM memiliki bidang kerja yang
bersentuhan dengan kementerian lain. Bagaimana
hubungan dan koordinasi Kemenkop dan UKM dengan
kementerian lain yang berkaitan dengan bidang koperasi
dan UKM? Misalnya, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan kementerian
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 64/100
62 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
lainnya?
Adanya bidang kerja yang bersentuhan dengan K/L lain,
Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana tugas pokok
dan fungsinya adalah melakukan koordinasi dan sinergi secara
harmonis dalam rangka mendukung kinerja pemerintahan
dalam mewujudkan tujuan dan target-target pembangunan
nasional.
Wujud koordinasi, sinergi, dan kerja sama Kementerian
Koperasi dan UKM, salah satunya tertuang dalam bentuk
MOU ataupun kesepakatan bersama dengan kementerian/
lembaga. Antara lain, kesepakatan bersama (MOU) lima
kementerian (Kemenakertrans dengan Kementerian Koperasi
dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan
dan Perikanan, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga)
pada tanggal 9 Februari 2010 tentang perluasan kesempatan
kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui
penciptaan dan pengembangan wisausaha.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), KementerianKoperasi dan UKM bersama sepuluh kementerian lain sepakat
meluncurkan program peningkatan kehidupan nelayan.
Program ini bahkan sudah ditetapkan dalam Keppres Nomor
10 Tahun 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Tim Koordinasi,
Peningkatan dan Perluasan Program Prorakyat. Program ini
segera diimplementasikan pada tahun ini dan diharapkan
kurun ga tahun ke depan nelayan bisa terbebas dari
persoalan kemiskinan.
Selain itu, juga ada surat keputusan bersama (SKB) ga
menteri, yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Menteri Dalam
Negeri, Nomor 500-738.A/2010, Nomor 1320.1/M- DAG/
MoU/IX/2010 dan Nomor 12.1/NKB/M.KUKM/IX/2010
tentang Sinergi Program Pengembangan Ekonomi dan
Penataan Lingkungan Perkotaan melalui Penguatan Sektor
Usaha Mikro, serta MOU Kemensos dan Kemenkop UKM
dalam rangka pemberdayaan sebanyak 1.160 kube menjadi
koperasi
Apakah APBN saat ini sudah mencukupi untuk merealisasi
Renstra Kemenkop dan UKM 2010 -2014?
Meskipun besarnya alokasi pagu anggaran untuk Kementerian
Koperasi dan UKM tahun 2010-2014 relaf terbatas, kami
terus berupaya mengopmalkan pemanfaatan anggaran
yang tersedia guna melanjutkan program-program strategis
pemberdayaan koperasi dan UKM dalam mendukung
pembangunan ekonomi nasional.
Apa upaya yang dilakukanpemerintah untuk mendorong
masyarakat gemar koperasi?
Sejumlah upaya dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM
dalam mendukung pemberdayaan KUMKM di Indonesia. Yakni,
melalui kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan,
berupa sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
BIROKRASI
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 65/100
63INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Fasilitasi program, berupa terwujudnya pengembanganPetugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), yang sampai
saat ini jumlahnya sudah mencapai 540 orang dan tersebar
di 33 provinsi dan terwujudnya KUMKl yang memahami dan
menerapakan standarisasi manajemen mutu, hak kekayaan
intelektual (HKI), dan kehalalan produk.
Kemudian, dilaksanakannya bimbingan teknis mengenai
kebijakan perkoperasian sebagai suatu upaya untuk
memperbaiki fungsi kelembagaan koperasi agar koperasi
dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai,
prinsip dan ja diri koperasi dan menjadi koperasi sehat,
mandiri, tanguh dan profesional serta mempunyai keterikatan
yang kuat dengan anggotanya, difasilitasinya KUMKMuntuk mengiku pameran dalam dan luar negeri, penilaian
kesehatan bagi KSP/KJKS, dan fasilitasi penyelenggaraan
kegiatan pasar rakyat untuk perluasan.
Adapun menyangkut perkuatan modal, berupa bantuan
perkuatan, yang dilakukan oleh depu terkait. Yakni, bantuan
sosial dan dana bergulir. Kedua hal itu juga dilakukan oleh
depu terkait.
Apakah sarana dan prasarana sekarang ini sudah dapat
mendukung pengelolaan koperasi dan UKM di Indonesia?
Dalam rangka mengakselerasi pemberdayaan koperasi dan
UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan
beberapa kegiatan yang bersifat fasilitasi maupunpembangunan dan pengembangan sik untuk fasilitasi
sarana dan prasarana di pusat maupun daerah. Antara lain
pengembangan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan
UKM (LLP-KUKM) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-
KUMKM), serta pada 2013 membangun Pusat Layanan
Terpadu (PLUT).
Selain itu, membangun lima pusdiklat terpadu peningkatan
SDM KUKM di pusat dan daerah, pengembangan Gedung SME
Tower dan Pusat Pendidikan dan Pelahan Kewirausahaan,
pendirian Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan
Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam.
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 66/100
64 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
Lanjutkan Perjuangan Bangsa,
Kepala BNN Lantik Dua Pejabat Tinggi BNN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Badan Narkoka Nasional (BNN) terus memaksimalkan
upaya dalam menghadapi permasalahan Narkoba
diIndonesia yang terus berkembang. Sepak terjang BNN
dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tak lepas dari peran
penng para pengambil kebijakan dalam menyikapi seap
permasalahan yang mbul. Kebijakan srategis yang telah
BNN ambil merupakan buah pemikiran dari mereka yang
peduli terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini.
Seper diketahui bersama permasalahan Narkoba
saat ini masih terus menjadi polemik yang senanasa
membutuhkan keseriusan kita bersama dalam upaya
penanganannya. Oleh karenanya, hari ini, Selasa (25/11),
Kepala BNN, Anang Iskandar, melank dua Pejabat Eselon
I yang nannya akan melanjutkan perjuangan BNN dalam
memerangi kejahatan Narkoba di Indonesia. Kepala BNN,
memberikan amanat kepada Drs. Deddy Fauzy Elhakim,
yang sebelumnya menjabat sebagai Pa Bareskrim Polri,
untuk melanjutkan tugas Depu Bidang Pemberantasan
BNN, yang sebelumnya dijabat oleh Drs. Benny J Mamoto
dan telah menyelesaikan masa kerjanya di tahun 2013 ini.
Tugas Depu Bidang Rehabilitasi BNN diserahkan kepada dr.
Diah Sea Utami, Sp. KJ. MARS, yang sebelumnya menjabat
sebagai Direktur Bina Upaya Kesehatan Jiwa Kemenkes RI
menggankan dr. Kusman Suriakusumah, Sp. KJ, MPH.
Perganan kepemimpinan merupakan hal yang lumrah, dan
menjadi bagian dari dinamika organisasi dalam menghadapi
tantangan tugas ke depan. Kepada kedua pejabat yang
telah dilank, Kepala BNN memberikan beberapa
penekanan penng. Pertama, seluruh pejabat harus
mengenali permasalahan yang ada di lingkungan kerjayang baru. Kedua, para pejabat harus melakukan langkah-
langkah strategis untuk meningkatkan kinerja. Kega, para
pejabat baru ini harus mampu memperkuat kebersamaan
internal dan koordinasi dengan instansi terkait dan seluruh
komponen masyarakat. Poin terakhir, pejabat baru harus
membangun sifat kepemimpinan yang berorientasi pada
tugas pokok dan kepenngan masyarakat.
Presiden Republik Indonesia dalam sambutannya padapuncak peringatan Hari An Narkoba Internasional (HANI),
24 Juni 2013 lalu, mengajak seluruh elemen bangsa untuk
bersama-sama menyamakan persepsi dan pemahaman
tentang dua hal.
Pertama, cara pandang masyarakat terhadap korban
penyalahgunaan Narkoba. Dibutuhkan pemahaman yang
sama dalam menangani korban penyelahguna narkoba
agar dak terjadi kekeliruan dalam menentukan solusi
penyelesaian.
Kedua, penegakan hukum terhadap siapapun yang terlibat
kedalam jaringan sindikat Narkoba. Penegasan hukuman
terhadap pelaku kejahatan Narkoba akan memberikan efek
jera dan penanganan korban penyalahguna Narkoba secara
humanis akan memudahkan kita untuk merangkul mereka
kembali menjadi generasi bangsa yang sehat dan bebas dari
penyalahgunaan Narkoba.
64 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 67/100
65INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
Jika Penegakan Hukum Semata,
Penjara Penuh
Hukum tidak lagi bisa dijadikan andalan satu-satunya untuk
mengontrol perilaku ideal manusia modern. Selain membenahi
hukum, etika juga harus dijadikan pelengkap. Dan antara hukum dan
etika jangan lagi dipertentangkan, tetapi harus bisa bersinergi.
Prof Dr Jimly AsshiddiqieKetua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
65INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
PROFESOR
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 68/100
66 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
PROFESOR
”Roh hukum itu harus
berdasarkan eka,” kata
Prof Dr Jimly Ashiddiqie
kepada Majalah INTEGRITAS di ruang
kerjanya, Gedung Dewan Kehormatan
Penyelenggaraan Pemilu (DKPP),
Jakarta Pusat.
Jimly adalah guru besar hukum tata
negara yang namanya cukup dikenal. Ia
tercatat pernah menjabat di sejumlah
lembaga negara. Ilmu hukumnya dak
terbantahkan lagi. Banyak konsep
hukum yang sudah dihasilkan guru
besar hukum tata negara Universitas
Indonesia ini.
Ke depan, hukum dan eka harus
bekerja sama, harus dipahami sebagai
sistem yang saling mengisi. Kekurangan
hukum harus diisi oleh eka. Apalagi
beban hukum sekarang ini sudah
terlalu berat, semua orang meyakini
bahwa hukum menjadi solusi untuk
dapat mengatasi segala-galanya.
“Padahal nyatanya enggak,” ujar Jimly
Misalnya, dari segi kelengkapan
hukum, untuk mengontrol perilaku
manusia melalui sistem sanksi. Sanksi
hukum yang terberat adalah di bidang
pidana, yaitu pidana ma. Hukuman
ma sekarang ini makin lama makin
dak populer. Makin banyak negara
menghapus pidana ma karenadianggap dak lagi sesuai dengan
perkembangan kemanusiaan. Maka,
sebagai akibatnya, semua orang hanya
mengandalkan penjara. Seakan-akan
penjara menjadi solusi bagi manusia
modern.
Menurut dia, di seluruh dunia penjara
penuh, perilaku manusia dak kunjung
beres juga, dan ngkat kejahatan
semakin meningkat. Demokrasi yang
ideal memberikan ruang hidup yangsemakin bebas, mengakibatkan
semakin banyak orang menggunakan
kebebasan itu untuk kepenngan
sendiri-sendiri. “Itulah yang disinyalir
menghasilkan ndak kriminal, yang
pada akhirnya membuat semua penjara
penuh, contohnya, kondisi penjara di
Indonesia. Penghuni penjara itu hanya
bisa dur berganan karena ruangan
penjaranya sudah melebihi kapasitas
daya tampung.”
Dalam kaitan itu, Jimly menyebut jenis-
jenis kejahatan baru yang dihasilkan
undang-undang. Misalnya, tanaman
ganja yang sebenarnya merupakanrempah-rempah yang bisa digunakan
untuk bumbu makanan, oleh
undang-undang, orang-orang yang
menanam, memiliki, menggunakan
dan memperdagangkan ganja dianggap
pelanggaran hukum yang serius. “Ini
yang disebut dengan mala prohibita.”
Mala prohibita adalah islah bahasa
Lan yang mengacu kepada perbuatan
yang tergolong kejahatan karena diatur
demikian oleh undang-undang. Berbeda
dengan mala in se, suatu perbuatan
yang dianggap sebagai sesuatu yang
jahat bukan karena diatur atau dilarang
oleh undang-undang, melainkan karena
pada dasarnya bertentangan dengan
kewajaran, moral, dan prinsip umum
masyarakat beradab.
Ia menengarai mala prohibita menjadi
penyumbang terbesar makin rumit dan
PROFESOR
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 69/100
67INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
kompleksnya hukum di Indonesia dan
semakin membebani hukum sendiri.
Oleh karena itu, hukum dengan sistem
sanksinya terbuk sudah dak efekf
sehingga dak bisa diharapkan lagi.
Dia menyayangkan, kondisi penjarasekarang ini bukan lagi sebagai lembaga
pemasyarakatan, melainkan sudah
berubah menjadi sekolah kriminal.
Banyak orang yang sudah keluar
dari penjara bukan malah lebih baik,
tetapi malah makin jahat. Apalagi di
bidang ndak pidana korupsi, koruptor
yang masuk penjara itu, umumnya
keluar dengan dendam bukan dengan
pertobatan. Mereka dak tobat malah
dendam, karena merasa diperlakukan
dak adil dan merasa dipolisasi. Olehkarena itu, sekarang ini, kemampuan
hukum untuk mengontrol kemampuan
perilaku manusia harus dievaluasi.
Hukum dak bisa lagi diharapkan
karena hukum itu sendiri sudah
terlalu berat bebannya. Hukum harus
dilengkapi dengan sistem eka. Keka
sistem eka berfungsi pelanggaran
hukum bisa dicegah sejak awal sebelum
perilaku menyimpang itu menjadi suatu
pelanggaran hukum. Tapi tentu dak
memahami eka dalam perspekf
lama.
”Kita juga harus mengetahuiperkembangan sistem eka yang baru.
Bukan cuma di Indonesia, seluruh
dunia sudah mempromosikan sistem
eka,” ujarnya
”Umumnya kode ek dan perilaku di
organisasi profesional termasuk di
kelembagaan negara, hanya sebatas
simbolik saja. Tidak benar-benar
diterapkan dan ditegakkan sebagaimana
halnya hukum,” tambahnya.
Pada akhir abad XX (1997), Persatuan
Bangsa Bangsa (PBB) melalui sidang
umumnya, menganjurkan supaya
anggota-anggotanya membangun
infrastruktur ek dan perilaku di
lingkungan jabatan publik.
Ia menjelaskan, infrastruktur ek ada
dua, pertama kode ek, kedua lembaga
penegak kode ek (bisa ad hoc atau
permanen). Dalam prakk hal itu
juga berkembang. Di Amerika Serikat,
misalnya, ada yang namanya komisi
yudisial, tetapi itu bukan dijadikan
sebagai lembaga nasional, seap
pengadilan masing-masing ada komisi
yudisialnya.
Indonesia meniru konsep yang dipakai
Amerika Serikat, tetapi ada perbedaan.
Di Indonesia, komisi yudisial diatur
langsung di dalam konstusi dan
menjadi lembaga negara. Itu adalah
akibat perkembangan zaman, bahwa
sistem kekuasaan kehakiman mes
dilengkapi dengan sistem eka, yang
sifatnya bukan cuma internal tapi juga
lembaganya dibentuk eksternal. Ada
lembaga kode eknya dan ada lembagapenegak kode eknya, yaitu komisi
yudisial.
Ini merupakan tren baru. Dalam
Undang-Undang tentang Susunan dan
Kedudukan DPR dan MPR, ada Badan
Kehormatan DPR. Badan Kehormatan
DPR melengkapi sistem kode ek
anggota DPR, lalu ada lembaga yang
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 70/100
68 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
PROFESOR
menegakkannya.
”Makanya anggota DPR yang dipecat.
Kita bukan ngarang sendiri, tetapi
itu merupakan suatu perkembangan
baru,” katanya.
Indonesia sudah punya Komisi
Kejaksaan, Komite Ek KPK, Majelis
Kehormatan MA, Majelis Kehormatan
Hakim MK, tetapi cara kerjanya belum
dikonstruksi sebagai peradilan sehingga
lembaganya masih dipengaruhi cara
pandang lama tentang eka, bahwa
eka itu masalah privat sehingga
menyidangkannya juga harus tertutup.
”Itulah yang terjadi sehingga misalnya
di KPK sidangnya tertutup, sementara
cara berpikir orang yang mau
menyidangkannya pun seper mau
memeriksa pesakitan secara hukum.
Jadi, tradisi untuk menerapkan dan
menegakkan eka itu masih campur
baur juga seper sistem eka dan
sistem hukum,” papar Jimly.
Dalam kaitan itu dia memberi contoh
Majelis Kehormatan Hakim MK, yang
di dalamnya ada mantan Ketua MA,
mantan Ketua MK, mantan Jaksa Agung.
”Lihat cara mereka bersidang (panggilsaksi), persis seper logika peradilan
hukum. Seper hal yang dak perlu
lagi dilakukan (dikorek-korek) lagi atau
mencari-cari buk, misalnya kasus Akil,
sudah tertangkap tangan, ngapain lagi
dicari-cari buk hukumnya?”
Ia berpendapat, seseorang yang sudah
terbuk melanggar hukum seyogianya
melanggar eka juga, maka tak
perlu lagi cari-cari buk. Sebaliknya,
seseorang yang dak melanggarhukum belum tentu dak melanggar
eka, karena eka itu cakupannya lebih
luas. Untuk bisa menegakkan eka,
bangsa Indonesia memang masih harus
membangun tradisi. Yang kedua, cara
sidangnya sebagian masih tertutup,
maka hakim MK Arsyad Sanusi pun
disidang oleh MK secara tertutup.
Lalu kesimpulannya direkomendasikan
mempercepat masa pensiun enam
bulan.
”Putusan seper itu bukan sanksi.
Sebab, jika diajukan ke Presiden,
prosesnya enam bulan juga. Ya, sama
juga prosesnya seper memberhenkandengan hormat dan ucapan terima
kasih atas jasa-jasanya. Itu bukan sanksi
eka,” katanya.
Contoh yang kedua, hakim agung
Achmad Yamanie juga disidangkan
secara tertutup. Kesimpulannya
sama, mempercepat masa pensiun
juga. Tetapi setelah banyak yang
mempermasalahkan, dibentuklah
Majelis Kehormatan oleh KY bersama
dengan MA, dengan melakukan sidang
terbuka.
Setelah sidang dibuat terbuka,
masyarakat bisa mengiku logikanya,
bahwa betul dia melanggar kode ek
yang berat. Maka atas dasar itulah dia
diberhenkan secara dak hormat.
Kasus Achmad Yamanie merupakan
satu-satunya hakim agung hingga saat
ini yang diberhenkan dengan dak
hormat.
Jadi, keterbukaan dan transparansisebagaimana prinsip peradilan modern
itu belum diterapkan sebagaimana
mesnya. Memang betul, ada kadang
kala kasus yang harus tertutup, tetapi
pada prinsipnya haruslah terbuka,
seper peradilan anak dan perceraian
sehingga ada prinsip baru yang
diadopsikan ke dalam sistem penegakan
eka. Itulah yang dinamakan Jimly
sebagai prinsip peradilan eka.
Kalau di bidang hukum, kita punyakitab hukum dan pengadilan hukum,
di bidang eka, kita juga harus punya
kitab eka, buku eka, kode eka dan
pengadilan eka. Jadi, demokrasi abad
modern sekarang dak hanya diimbangi
oleh rule of law tapi juga rule of ethic.
Rule of law terdiri atas code of law dan
court of law ; rule of ethic juga terdiri
dari code of ethic dan court of ethic.
Inilah yang memberi kualikasi baru
sistem demokrasi abad XXI, bukan lagi
hanya diimbangi tegaknya hukum tapi
juga eka. Dengan demikian, demokrasi
abad ini harus menjadi demokrasi
yang lebih substansial dibandingkandengan hanya prosedural karena
hanya diimbangi rule of law sehingga
terciptalah demokrasi yang substansial,
demokrasi yang bermartabat dan
berintegritas, bukan hanya formalisk
prosedural. Cirinya rule of law dan rule
of ethics.
Ia menegaskan, eka harus diwujudkan
di dalam prakk kehidupan, dak
hanya diceramahkan di acara-acara
keagamaan sehingga seap perilaku itudikontrol oleh dua sism, yaitu sism
eka dan sistem hukum.
“Sistem hukum sanksinya hanya
menghukum. Sistem eka ada dua hal,
yaitu bisa menghukum kalau sudah
sangat berat, tetapi bisa juga bersifat
mendidik, misalnya peringatan dan
teguran. Sedangkan dalam sistem
hukum dak ada sifatnya teguran,”
paparnya.
Jimly menjelaskan, fokus penegak
hukum dan penegak ek berbeda.
Penegak hukum yang menjadi
sasarannya adalah subjek hukumnya,
sedangkan penegak eka sasarannya
adalah instusinya. “Kalau sistem
hukum, orangnya yang dihukum.
Kalau sistem eka, instusinya yang
diselamatkan.”
Ia berharap, fakultas-fakultas hukum di
Indonesia melakukan kajian terhadap
peradilan ek karena dak bisa lagi
hanya mengandalkan hukum. ”Bila
perlu, fakultas hukum di Indonesia
dikembangkan dengan menggan
nama nya menjadi fakultas hukum dan
eka.”
Ian/Victor/Andreas
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 71/100
69INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
Jakarta, Minggu, 8 Desember 2013, bertempat di
Ball Room Pascasarjana UGM Jakarta, Alumni
Gathering Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM
2013 kembali diselenggarakan dengan mengusung
tema “Indonesia Masa Depan, Kepemimpinan dan
Kepedulian.”
Acara tahunan temu alumni ini menghadirkan alumni
yang sukses di instansi pemerintahan dan swasta.
Antara lain, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan Rahmat Waluyanto yang kala itu
menyosialisasikan tentang peran Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam temu alumni itu diadakan diskusi singkat yang
berbicara tentangmasa depan ekonomi Indonesia yang
menghadirkan pembicara lulusan FE UGM yaitu
pengamat ekonomi, Dr Hendri Saparini dan Deputy
Country Director Asian Development Bank (ADB)
Edimon Ginting.
Diakhir perhelatan, FEB UGM memberikan award
kepada para alumni yang telah mengabdi kepada
masyarakat dan Kampus UGM, diantaranya, DR Jimmy
Budi Hariyanto, SH, MH, MBA, DBA
Tim Redaksi.
Alumni Gathering 2013 FEB UGM
69INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
EVENTS
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 72/100
70 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
Alumni Gathering 2013 FEB UGM
70 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 73/100
71INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 74/100
72 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
KONSULTASI
BANI ARBITRATION CENTER
BANDUNG OFFICE
Gedung Wahana Bak Pos (GWBP), lantai 5, Blok A
Jl. Banda No.30, Bandung 40115, Indonesia
E-mail : [email protected]
Telepon : +62 (0) 22 421 3647 Fax : +62 (0) 22 426 1564Dr. H. Jafar Sidik, S.H., M.H., M.Kn., IArbl.
Salam Integritas,
Dari Bapak Sonny di Bandung, memiliki permasalahan
sebagai berikut :
Bahwa Kami dan Dinas Terkait di Bandung bermaksud
meminta OPINI / Pendapat yang mengikat, dalam hal
penerbitan IMB yang kami ajukan ke Dinas Terkait di
Bandung. Dalam hal ini, Kami dan Dinas Terkait dak dalam
kondisi berperkara/sengketa. Hubungan kami dengan
Dinas Terkait bukan Kontrak Kerjasama/Pengadaan,
namun kami sebagai Pemohon IMB kepada Dinas Terkait
tersebut. Untuk hal tsb, kami mohon informasi besaran Fee
untuk Opini/Pendapat Yang Mengikat ? Terima kasih atas
perhaan dan kerjasamanya.
Jawaban :
Bahwa BANI Arbitraon Center ( selanjutnya disebut
“BANI” ) sebagai lembaga independen dan otonom, selain
menyediakan dan menyelenggarakan jasa-jasa penyelesaian
sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternaf
penyelesaian sengketa lainnya, seper negosiasi, mediasi,
konsiliasi, namun juga menyelenggarakan pemberian
pendapat hukum yang mengikat sesuai dengan peraturan
dan prosedur BANI atau peraturan dan prosedur lainnya
yang disepaka oleh para pihak yang berkepenngan.
Beberapa hal pokok dan penng dalam mengajukan
permohonan pemberian pendapat hukum yang mengikat
kepada BANI, sebagai berikut :
(i) Para pihak atau satu pihak menyampaikan permohonan
mengenai pendapat hukum yang mengikat secara
tertulis beserta dokumen-dokumen kelengkapannya
kepada BANI;
(ii) Pengurus BANI akan memeriksa permohonan tersebut
untuk menentukan apakah terdapat perjanjian
arbitrase atau klausula arbitrase dalam kontrak, yang
dapat memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk
menerima dan memeriksa permohonan pendapat
hukum tersebut. Jika belum ada, maka para pihak
terlebih dahulu membuat perjanjian arbitrase atau
klausula arbitrase atau kesepakatan arbitrase secara
tersendiri untuk menyerahkan permohonan pendapat
hukum yang mengikat tersebut kepada BANI;
(iii) Atas permohonan tersebut, BANI akan mengirimkan
jawaban kepada para pihak atau satu pihak dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
sejak permohonan pendapat hukum diterima oleh
Sekretariat BANI;
(iv) Biaya Registrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah) yang harus dibayarkan keka permohonan
diajukan;
72 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 75/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 76/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 77/100
75INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
Selain informasi tentang perkara, informasi tentangmanajemen pengadilan juga terbuka lebar untuk diketahuimasyarakat. Misalnya penggunaan anggaran per-triwulansecara konnyu dilaporkan ke masyarakat. Demikian jugapengumuman lelang atau tender sudah menggunakan basiselektronik. Bahkan, pembayaran biaya perkara juga dilakukanmelalui bank yang bekerja sama dengan pengadilan, seper
BRI atau BNI.
”Jadi dak melalui bendahara pengadilan lagi. Ini untukmemperkecil praktek korupsi dan grakasi,” paparnya.
Dan penggunaan TI ternyata mendapat apresiasi posifdari banyak pihak. Beberapa waktu lalu MA mendapatpenghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi(Kemenkominfo) sebagai lembaga terbaik di urutan keempatdalam penggunaan TI dalam seluruh proses tata laksanakegiatan lembaga.
Bina dan Awasi
Selain fokus dalam meningkatkan transparansi, cetakbiru MA untuk 2035 memuat poin meningkatkan kualitaskepemimpinan badan peradilan. Langkah MA untukmencapai hal tersebut adalah pengadaan sebuah lembagapengawasan dan pembinaan yang memang sudah berjalansejak lama.
”Di situ ada Ketua Kamar Pembinaan, Ketua KamarPengawasan dan Kepala Badan Pengawasan,” jelas Ridwan.
Pengawasan di bidang internal ini dak hanya mengontrolseluruh staf dan hakim di lingkungan pengadilan denganhanya memberi evaluasi atau rekomendasi. Tapi juga merekaberwenang memberi sanksi. Dari sanksi ringan seper dakmenerima gaji beberapa bulan, mutasi, sampai dipecat.
Sejak Januari 2013 – Oktober 2013, sudah ada 81 hakimyang dikenai sanksi dengan perilaku yang bervariasi. Darikasus perselingkuhan, judi, narkoba sampai jual beli perkara.Selain pengawasan internal, MA juga bekerjasama denganKY, KPK, media, LSM, dan menerima laporan atau pengaduanmasyarakat untuk mengawasi para hakim dan seluruh stafpengadilan yang melakukan pelanggaran.
Selain melakukan pengawasan yang ketat, Ridwanmemaparkan, MA saat ini juga sedang menggalakkanprogram serkasi untuk seap unsur di pengadilan mulaidari hakim, panitera dan sebagainya. ”Jadi sekarang daksemua hakim bisa memegang perkara bila dak sesuaidengan serkasinya. Misalnya hakim pikor harus memilikiserkasi hakim pikor, hakim peradilan anak memilikiserkasinya sendiri, demikian hakim di peradilan niaga,perburuhan dan sebagainya.”
Ridwan opmiss MA akan lebih cepat mencapai visi“Mewujudkan Badan Peradilan Agung” sebelum tahun 2035.Dari percepatan penggunaan IT dan pengelolaan keuangan
yang semakin baik, ia menganggap itu adalah tahapankemajuan posif. Pada tahun ini MA mendapat predikatWajar Tanpa Pengecualian untuk pengelolaan keuangantahun 2012, sebuah predikat dari BPK yang selama ini belumpernah diraih MA. ”Kita juga mendapat ranking pertamasebagai lembaga yang memiliki penyerapan anggaranterbaik, yaitu sebesar 95,7 persen dari UKP4.”
Lalu, bagaimana soal ditemukannya 81 hakim ”nakal” 81pada tahun ini? Ridwan dak menyangkal hal itu merupakantugas MA untuk membenahi para hakim dan mengawasimereka dengan lebih ketat. Akan tetapi, bila dilihat secarapersentase, maka 81 hakim itu dak seberapa, karena hanyasekian persen dari jumlah hakim seluruh Indonesia yangmencapai 8408 hakim.
”Kami punya 23.700 staf dan 8408 hakim, kami memangdak bisa mengawasi dengan mata kepala sendiri. Olehkarena itu, kami juga butuh peran media, LSM, pengaduanmasyarakat dan lain-lain,” ujarnya.
Sampai saat ini MA mendapat banyak pengaduan dalambentuk surat.
”Dari segi jumlah, pelan-pelan angka itu menurun.Keterbukaan informasi itu sangat membantu kecuranganoknum dan mengurangi kelambatan kinerja,” ujarnya lagi.
Keka ditanya tentang hubungan MA dan KY yang kurangharmonis, Ridwan mengatakan pernyataan tersebut hanyapandangan subjekf dari orang-orang tertentu. Sebab,ia mengakui pada dasarnya hubungan MA dan KY salingbersinergi dan masing-masing sudah menjalankan tugasnyadengan baik.
”Kedua lembaga ini sudah mempunyai peraturanbersama tentang tata cara pemeriksaan, mana yang menjadikewenangan KY dan mana yang menjadi kewenangan Bawasatau Ketua Kamar Pengawasan,” ujar Ridwan.
Sekadar mengingatkan, KY berfungsi dalam mengawasikode ek, sedangkan MA selain juga bertugas mengawasikode ek, ia juga berwenang mengawasi materi perkara.
”Yang menilai apakah hakim tersebut dak berndakprofesional, apakah dia dihukum atau direkomendasidipecat, itu adalah wewenang Badan Pengawasan maupunKetua Kamar Pengawasan dan Pembinaan melalui KetuaMA,” jelas Ridwan.
Namun, KY juga bisa mengusulkan untuk memberhenkan
seorang hakim. Akan tetapi usulan ini harus dibawa ke Majelis
Kehormatan Hakim (MKH).
”MA dan KY terus membangun sinergi yang baik.Tujuannya menjaga harkat dan martabat hakim,” kata Ridwan
(Andreas/Viktor)
75INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 78/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 79/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 80/100
78 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
bahwa hal ini belumlah cukup, we have to do more. Hal
ini sebagai jawaban dari pandangan pesimis dengan
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang
terus menerus dilakukan oleh Kejaksaan.
Beberapa Gambaran keberhasilan dalam penanganan
ndak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaanuntuk penyidikan pada tahun 2011 sebanyak 1.729,
tahun 2012 sebanyak 1.401 dan pada tahun 2013
sebanyak 1539 perkara. Sementara untuk tahap
penuntutan tahun 2011 sebanyak 1.499 perkara, tahun
2012 sebanyak 1.511 perkara dan pada tahun 2013
sebanyak 1933 perkara.
Pada tahun 2013 untuk penyelamatan keuangan
negara tahap penyidikan dan penuntutan adalah
Rp. 394.363.415.372,- dan USD 500.000,-. Kegiatan
penyelamatan keuangan negara melalui bidang
Perdata Dan Tata Usaha Negara sampai November2013 yang berhasil diselamatkan sebesar Rp.
1.093.535.428.352,90 serta tanah seluas 13.250 m2;
yang dipulihkan sebesar Rp. 84.580.954.969,03. Dalam
hal memburu pelaku ndak pidana yang dilakukan
melalui Adhyaksa Monitoring Center (AMC) terus
mengalami peningkatan pada tahun 2013 ini berhasil
menangkap 58 orang yang terdiri dari 27 tersangka, 3
terdakwa dan 28 terpidana.
Keberhasilan-keberhasilan yang telah kita dapatkan
tersebut dak akan berar dan bahkan sia sia tanpa
diiringi semangat untuk menahan diri, menjaga diridan menjaga instusi, sebab sek kesalahan yang kita
lakukan akan menghapuskan jerih payah seluruh korps
Adhyaksa.
Peserta Upacara Yang Berbahagia,
Salah satu poin penng yang harus diperhakan dalam
melaksanakan pemberantasan korupsi ialah bahwa
korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan
penuh perhitungan, bukan karena nafsu atau keinginan
semata. Seseorang cenderung untuk melakukan korupsi
bila resikonya kecil dan hukumannya ringan, sedangkanhasil yang didapatkan besar atau sangat besar.
Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa untuk
menimbulkan deterrence eect diperlukan upaya
yang komperhensif supaya orang takut melakukan
korupsi. Penegakan hukum ndak pidana korupsi yang
menggunakan pendekatan konvensional follow the
suspect, ternyata belum cukup efekf untuk menekan
ngkat kejahatan ndak pidana korupsi, oleh karena
itu perlu disertai dengan upaya untuk menyita dan
merampas hasil kejahatan melalui instrumen pidana.
Sebagai instusi negara yang diberi kewenangan oleh
undang-undang untuk melakukan upaya penegakan
hukum, kejaksaan telah melakukan berbagai
upaya konkret untuk melakukan pencegahan danpemberantasan korupsi di negara ini, baik melalui cara-
cara atau pendekatan yang bersifat prevenf, represif
maupun edukaf.
Kejaksaan harus mampu menjadi garda terdepan
dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya
dalam pemberantasan ndak pidana korupsi, harus
secepat mungkin berbenah dan membersihkan diri
dari segala prakk-prakk penegakan hukum yang
tercela, sehingga dapat menjadi contoh suri tauladan
bagi aparat penegak hukum lainnya.
Warga Adhyaksa Yang Saya Banggakan,
Sebagai upaya mewujudkan instusi yang bersih pada
tanggal 25 November 2013 kita telah mencanangkan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Kolusi
Dan Neposme (KKN) dilingkungan Kejaksaan. Selain
itu kita juga telah melakukan penindakan terhadap
oknum-oknum yang terbuk bersalah, dan dak
segan-segan apabila ditemukan indikasi ndak pidana
akan dilanjutkan melalui proses pidana. Langkah
ini merupakan wujud keseriusan kejaksaan dalam
melakukan perbaikan dan pembenahan instusionaluntuk meminimalisir ruang gerak oknum-oknum nakal
melalui bidang pengawasan.
Mulailah dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang,
semoga kejaksaan dapat menjadi instusi penegak
hukum yang bersih transparan, tanpa korupsi,
sehingga mengilhami aparat penegak hukum lainnya
untuk bersama-sama mewujudkan indonesia bersih,
transparan, dan sejahtera
Jaga diri, dan jaga instusi, teruslah berkarya untuk
menunjukkan kesungguhan kejaksaan dalam penegakan
hukum, sehingga kita mendapat simpa dan dukungan
masyarakat dalam tugas penegakan hukum, khususnya
pemberantasan ndak pidana korupsi.
Mengakhiri amanat saya ini, marilah kita memohon
kehadirat Allah subhanahu wata’ala, semoga kita
senanasa mendapatkan bimbingan serta perlindungan-
Nya dalam upaya kita bersama membangun masa
depan bangsa dan negara yang semakin adil, makmur,
sejahtera dan demokras.
PENEGAK HUKUM
78 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 81/100
79INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 82/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 83/100
81INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
KONSULTASI HUKUM
ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM
HAS & REKAN
Dasar Hukum dan Kewajiban PerusahaanMenjaga Lingkungan serta upaya yangdilakukan perusahaan sebelum memulaiakvitas utama
Hal apa saja menjadi dasar perundang-undangan yang
melarang untuk perusahaan industri yang berdiri di tengah
lingkungan dan sangat mengganggu pada lingkungan
sekitarnya dan Apa saja upaya yang dilakukan perusahaan
sebelum melakukan akvitasnya
Jawaban:
La Ode Abdul Rahim
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Kami berasumsi bahwa perusahaan industri yang Anda
tanyakan adalahbadan usaha yang melakukan kegiatan
di bidang usaha industri sebagaimana yang terdapat
dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1984 tentang Perindustrian (“UU Perindustrian”).
Perusahaan industri mempunyai kewajiban dalam upaya
pencegahan mbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap
lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21
UU Perindustrian yang berbunyi:
(1) Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya
keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta
pencegahan mbulnya kerusakan dan pencemaran
terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang
dilakukannya
(2) Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan
berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan
pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran
terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri.
(3) Kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam
kelompok industri kecil.
Menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Perindustrian,
perusahaan industri yang didirikan pada suatu tempat, wajib
memperhakan keseimbangan dan kelestarian sumber
daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya
serta pencegahan mbulnya kerusakan dan pencemaran
terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri
yang dilakukan. Dampak negaf dapat berupa gangguan,
kerusakan, dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan
masyarakat di sekelilingnya yang dimbulkan karena
pencemaran tanah, air, dan udara termasuk kebisingan
suara oleh kegiatan industri. Dalam hal ini, Pemerintah
perlu mengadakan pengaturan dan pembinaan untukmenanggulanginya.
Sedangkan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh
perusahaan sebelum melakukan akvitas utama adalah
sebagai berikut:
1. Perusahaan wajib melakukan survey dari segala aspek,
sehingga dapat meyakinkan bahwa lahan yang dimaksud
dalam keadaan dak bermasalah serta memiliki
dokumen yang dipersyaratkan.
KANTOR HUKUM
HAS & REKANADVOKAT & KONSULTAN
KOMPLEK RUKO RADEN INTEN NO.8A LT.2
Jl. Radin Inten II, Duren Sawit Jakarta Timur
Telp. 021 866 14103
Fax. (021) 866 02316
HP : 0813 5568 9948
Email : [email protected] Ode Abdul Rahim, SE, SHAdvokat
81INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 84/100
82 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
2. Perusahaan wajib membuat formulasi study kelayakan
usaha
3. Perusahaan wajib melakukan penyusunan Amdal
Dengan demikian langka-langka tersebut diatas akan mampumenghindarkan perusahaan dari segala kerugian yang mbul
di kemudian hari.
Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa maksud dari
“mengganggu lingkungan sekitar” pada pertanyaan Anda
adalah gangguan yang berupa kerusakan dan pencemaran
terhadap lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 21 UU Perindustrian.
Perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) UU
Perindustrian, jika dilakukan dengan sengaja, dapat dipidana
penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda sebanyak-banyaknya Rp100.000.000,- (seratus juta
rupiah) (Pasal 27 ayat (1) UU Perindustrian). Sedangkan jika
dilakukan dak dengan sengaja atau karena kelalaian, maka
dapat dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun
dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp1.000.000,- (satu
juta rupiah) (Pasal 27 ayat (2) UU Perindustrian).
Selain pengaturan pada UU Perindustrian, menurut Pasal
87 ayat (1)Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (“UUPPLH”):
“Seap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan
hidup wajib membayar gan rugi dan/atau melakukan
ndakan tertentu.”
Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Rifanni Sari dalam
arkel yang berjudul Tanggung Jawab Kerusakan dan
Bencana, seap penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkanpencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap
sebagai perbuatan melawan hukum. Penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab
untuk menggan kerugian yang dimbulkan, sejauh terbuk
telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan.
Pembukan tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal
antara kesalahan dengan kerugian (liability based on faults)
maupun tanpa perlu pembukan unsur kesalahan (liability
without faults/strict liability ) (Pasal 88 UUPPLH).
Bagi pihak yang merasa dirugikan terhadap pencemaran
akibat usaha industri, dapat mengadukan atau menyampaikan
informasi secara lisan maupun tulisan kepada instansi yang
bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau
kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau
pasca pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur secara
rinci dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan
Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/
atau Perusakan Lingklungan Hidup.
Dengan demikian, dari penjelasan kami di
atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya
seap pendirian perusahaan industri perlu
mempermbangkan berbagai aspek, yakni pencegahan
mbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan
hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang
Perindustrian
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
9 Tahun 2010 Tata Cara Pengaduan dan Penanganan
Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup.
KONSULTASI HUKUM
82 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 85/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 86/100
84 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
dengan INTEGRITAS di Sekretariat
Gerakan Mahasiswa Kristen
Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta,
Jalan Salemba Raya 49, Jakarta
Pusat, 6 Desember lalu.
Sabam berdebat denganMaruarar (kini pengurus
Dewan Pimpinan Pusat PDIP)
selama berhari-hari karena
anak pertamanya itu kembali
mengusulkan dan memintanya
kembali berpolik lewat jalur DPD.
Maruarar, atau biasa disapa Ara,
tidak menyerah. ” B e r k a l i -
kali saya tolak permintaan Ara itu.
Tetapi dia terus meminta saya.
Alasannya, di sisa usia saya ini,sebagai seorang polisi yang sudah
mendarah daging sejak muda,
pas akan merecoki partai ataupun
perpolikan bila dak dikasih
kesempatan berpolik praks lagi.
Padahal saya katakan, ’Saya sudah
cukup kok’,” tutur Sabam.
Pria kelahiran Pulau Simardan,
Tanjung Balai, (Sumatera Utara), 13
Oktober 1936, ini memang dikenal
sebagai salah satu tokoh senior,dan sentral, di partai berlambang
banteng itu.
Sabam adalah anggota DPR-
GR/MPRS (1967 hingga 1977).
Kemudian, pria yang dikenal
humoris dan cerdas ini tercatat
sebagai seorang deklarator Partai
Demokrasi Indonesia (PDI), keka
lima partai polik bersepakat
melakukan fusi di masa Orde Baru.
Pada 10 Januari 1973, Sabam
sebagai tokoh Partai Kristen
Indonesia (Parkindo), bersama
sejumlah tokoh polik dari Partai
Nasionalis Indonesia (PNI),
Partai Katolik, Ikatan Pendukung
Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan
Partai Musyawarah Masyarakat
Banyak (Murba) mendeklarasi
berdirinya Partai Demokrasi
Indonesia (PDI) yang sejak reformasi
berubah menjadi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP).
Setelah fusi itu, Sabam terpilih
menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen)PDI, jabatan yang kemudian
dipegangnya selama 13 tahun.
Kiprahnya di dunia polik semakin
berkibar. Selain vokal dan berani
menyuarakan aspirasi rakyat, ia juga
tampil dalam waktu yang tepat.
Ia menjadi anggota DPR
Fraksi PDI dari 1973 hingga 1982,
kemudian anggota MPR (1982-
1983). Pernah menjadi anggota
Dewan Permbangan Agung atauDPA (1983 1992), keka kembali ke
Senayan ia menduduki kursi Wakil
Ketua Komisi I DPR (1992-1997).
Jabatan lain yang pernah
didudukinya dalah Ketua BKAP/
BKSAP DPR dan Ketua Pansus
Otonomi Khusus Papua (1999-2004).
Pada 2005 hingga 2009, Sabam
kembali menjadi anggota DPR dari
Fraksi PDIP dan ditempatkan di
Komisi I. Alhasil, dia mengabdikandiri untuk bangsa dan negara
hampir separuh usianya.
“Mungkin ini seper takdir juga,”
ujarnya, lalu terkekeh.
Beberapa hari setelah berdebat
dengan Ara, Sabam mendapat
telepon dari sahabatnya yang
juga polisi senior di PDIP, Sidarto
Danusubroto. Sidarto yang kini
Ketua Majelis PermusyawaratanRakyat (MPR) malah berusia lebih
tua dari Sabam. Purnawirawan
polisi yang pernah menjadi ajudan
Bung Karno itu berusia 80-an tahun
tapi masih juga maju sebagai calon
anggota DPD dari Provinsi DIY
Yogyakarta untuk Pemilu 2014.
“Anda kan masih sehat walau
lebih tua dari saya. Masih bisa
jogging, karena sebagai polisi selalu
melah sik. Nah, kalau saya?
Saya sudah sakit-sakitan, hanya
bisa duduk, membaca, untuk naik
tangga saja sudah kewalahan,” ujar
Sabam kepada Sidarto.
Sabam dak menyangka bahwa
desakan-desakan itu bisa terwujud.
Sekitar tujuh ribu fotokopi KTP
dia terima beberapa hari sebelum
mendaar ke Komisi Pemilihan
Umum (KPU). Fotokopi KTP itu
merupakan syarat yang harus
dipenuhi keka mendaar sebagai
calon anggota DPD.
“Ya mau gimana? Never mind-lah. Dijalani saja. Dan seusia saya ini,
juga harus terus turun ke bawah dan
berjuang,” kata dia, tersenyum.
Sabam sungguh menyadari,
usianya yang sudah dak muda
lagi mungkin akan menjadi bahan
gunjingan sejumlah kalangan,
terutama anak-anak muda yang
merasa kepenngannya terganggu,
sebab harus bersaing dengan orang
sekaliber dirinya.
“Bagi saya, polik itu bukan
soal menang atau kalah dalam
pemilihan. Tapi, soal bagaimana
memiliki prinsip berpolik untuk
melayani masyarakat,” ujar Sabam
diplomas.
Don’t Do That
Sabam yang baru meluncurkanPolik Itu Suci, buku biogra berisi
perjalanan karier dan pandangannya
tentang polik, mengingatkan,
berpolik praks dak harus
dengan cara-cara yang pragmas
atau mencari keuntungan pribadi.
“Uang memang diperlukan juga
dalam berpolik, tetapi bukan
SEPAK TERJANG
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 87/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 88/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 89/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 90/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 91/100
89INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
Ditemui di kantornya, Kampus
UMB, kawasan Kebon
Jeruk, Jakarta Barat, kepada
INTEGRITAS Arissetyanto
menjelaskan tentang peran dan strategi
UMB dalam memajukan pendidikan di
Indonesia, juga perjalanan karirenya
sampai akhirnya menjadi Rektor UMB
pada 2010.
Sejak lulus dari Fakultas Teknik
Universitas Indonesia pada 1992
sebagai wisudawan terbaik,
Arissetyanto dak pernah terpikir akan
berkarier di dunia akademisi. Seper
kebanyakan sarjana teknik lain, setelah
lulus ia menjalankan bisnisnya sendiri
sebagai kontraktor bidang migas. Ia
pernah membangun tangki bahan
bakar minyak di Indramayu (Balongan),
Dumai, dan Balikpapan. Arissetyanto juga bekerja sama dengan perusahaan
di Bandung (Jawa Barat) merakit dan
mengekspor peralatan keselamatan
bandara. Namun, sembari bekerja
ia mengiku perkembangan dunia
pendidikan di Indonesia. Misalnya,
tentang ujian nasional dan terbitnya
Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional. Ia juga kerap menulis tentang
pendidikan di majalah dan koran.
Movasi untuk meneruskan
jenjang pendidikan S-2 muncul kekadia bertemu dengan teman lama di
perpustakaan Salemba yang sudah
terlebih dulu mengecap pendidikan
S-2. Akhirnya, Arissetyanto memilih
kuliah di UMB. Pada 1996, ia menjadi
dosen di universitas yang berdiri sejak
1985 ini. Sepuluh tahun kemudian, ia
menduduki jabatan wakil rektor.
Pengalamannya di dunia bisnis
menjadi modal penng dalam menyusun
bahan mengajar Kewirausahaan yang
dapat dipergunakan mahasisiwa S-1.Ia bersama Prof Dr H Suharyadi dan
Purwanto SK, M.Si menyusun bahan
mengajar berjudul Membangun Usaha
Sukses Sejak Usia Muda. Disusul
dengan tulisan-tulisan lain mengenai
kewirausahaan dan pendidikan, serta
akf menjadi pembicara di berbagai
kegiatan kemahasiswaan.
Ibarat lokomof, tantangannya
sebagai rektor adalah bagaimana
menggerakkan gerbong kereta, yaitu
seluruh civitas akademika, agar
mencapai tujuan. Tantangan kedua,
bagaimana menanamkan enterpreneur
mindset kepada seluruh dosen agar
mampu bergerak lebih dinamis
mengiku perkembangan zaman.
”Apa pun organisasinya, yang paling
bahaya adalah terperangkap dalam
zona nyaman. Padahal, yang paling
penng adalah kita harus mengasah
diri kita sehingga bisa membuat nilai
tambah terus-menerus dan dak
mandek,” ujarnya.
Dalam bekerja Arissetyanto
memang dak pernah mau tanggung-
tanggung. Baginya totalitas adalah
nomor satu. Maka tak mengherankan jika ia sering mendapat predikat
sebagai dosen terbaik di UMB. Terakhir
gelar itu didapatnya pada 2011.
”Di mana pun kita bekerja, kita
harus menjadi nomor satu. Bila dak di
jabatan, ya nomor satu dalam kinerja,”
katanya.
Ada beberapa tokoh yang cukup
menginspirasi hidupnya, khususnya
dalam berkarier. Misalnya, Napoleon
Bonaparte, Ronald Reagen, dan
Soekarno. Dari Napoleon ia belajarkonsep so power karena Napoleon
sangat memperhakan semua hal yang
berkaitan dengan para prajuritnya,
termasuk memperhakan kondisi
keluarga mereka. Maka tak aneh bila
Arissetyanto tak pernah lupa dan selalu
memberi ucapan selamat bila ada
dosen yang berulang tahun.
Dari Ronald Reagen ia belajar
tentang ketegasan dalam bersikap dan
bijak dalam mengambil keputusan
demi tujuan yang lebih besar. Sebagaikeponakan Soeharto, Arissetyanto
juga mengagumi nilai-nilai posif
yang dimiliki pamannya itu. Seper
kemampuan Soeharto dalam
mengoperasikan ideologi bangsa
yang tertuang dalam P4 (Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila) dan kemampuannya
mengeksekusi rencana.
”Tegas, direkf, apa yang sudah
disampaikan itu kalau sudah punya
komitmen akan dikawal terus,” papar
Arissetyanto.
Pria berusia 44 tahun ini juga
memiliki hobi unik. Selain membaca
buku biogra, ia gemar mengumpulkanmainan. Koleksinya mencapai ribuan
dan kini diwariskan kepada anak laki-
lakinya.
Pengajaran So Skill Jadi Ciri Khas
Dalam upaya merealisasi visi
universitas menjadi ”universitas unggul
dan terkemuka untuk menghasilkan
tenaga profesional yang memenuhi
kebutuhan industri dan masyarakat
dalam persaingan global”, UMB
mencoba menerapkan apa yang
dimaksud dengan universitas unggul.Unggul berar seap mahasiswa harus
lulus hanya dalam delapan semester;
enam bulan setelah lulus bekerja dan
membuat bisnis sendiri; memiliki
kompetensi bahasa Inggris dengan
TOEFL di atas 450; dan memiliki kaidah
moralitas.
Selain menjalankan tridarma
perguruan nggi, UMB melakukan
beberapa inovasi dan kreavitas untuk
memperbaharui kualitas pengajaran
di kelas, menjalankan kurikulumberbasis kompetensi, dan mengajarkan
mahasiswa tentang penngnya
tanggung jawab dan komitmen yang
nggi. Oleh karena itu, UMB sangat
tegas terhadap mahasiswa yang absen
mengiku perkuliahan.
”Bila dua kali saja dak masuk
kuliah, itu akan memengaruhi nilai
mereka,” jelas Arissetyanto.
Dengan begitu mahasiswa diajari
menghargai proses.
”Ada mata kuliah dengan konsep
so skill yang menjadi ciri khas
UMB. Bagaimana dia memiliki sikap
tanggung jawab, leadership, karsa dan
sebagainya,” paparnya.
Menurut dia, sikap-sikap mahasiswa
akan diukur dan dinilai lalu dicantumkan
dalam serkat. ”Jadi yang diukur
misalnya kedisiplinan mahasiswa
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 92/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 93/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 94/100
92 INTEGRITAS - Edisi 09 Tahun 01
Dalam beberapa bulan ke
depan menjelang digelarnya
pemilu, para calon legislator
dan senator sedang berpikir
dan berusaha keras agar masyarakat
mengenal dan memilih calon tersebut
di pemilu nan.
Dr Badikenita Putri Sitepu,
SE, M.Si, perempuan berdarah
Karo ini mencalonkan diri sebagai
anggota DPD dari Sumatera Utara
(Sumut). Keka diwawancari Majalah
INTEGRITAS di Jakarta, ia mengakui
sudah mempersiapkan strategi untuk
menghadapi pertarungan yang sengit
di Pemilu 2014.
Putri, demikian sapaan akrabnya,menjelaskan, movasi dia mencalonkan
diri sebagai anggota DPD adalah
melihat perkembangan di Sumut.
Pertumbuhann ekonomi, ngkat
kesejahteraan, ngkat pendidikannya,
peredaran narkoba, pergaulan anak-
anak muda yang semakin rusak, dan
gaya hedonis masyarakat memovasi
dirinya untuk menjadi senator.
Ia juga melihat di Sumut sekarang
ini terjadi degradasi budaya. Contoh
kecil adalah yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pesta.
”Orang Sumut kini kurang
membermaknakan pesta. Keka
mendapat undangan mereka datang,
itu saja. Berbeda dengan dulu, pesta
dijadikan sebagai sarana untuk
mempererat tali persaudaraan,”
paparnya.
Perekonomian masyarakat Sumut
juga memprihankan. Memang,
berdasarkan data yang dikeluarkanoleh Badan Pusat Stask, Sumut
bukan daerah yang termiskin, tetapi
bukan juga daerah yang kaya.
”Selama ini sumber daya
yang dimiliki daerah Sumut dak
diopmalkan untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Sektor pertanian dak luput
dari perhaan Putri. Dia menganggap
sektor pertanian di Sumut mempunyai
peranan besar dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Sumut.
Sekarang ini, pendapatan petani jatuh.
Pupuk palsu banyak beredar, harga jual hasil pertanian turun, belum lagi
dipengaruhi dengan kondisi gagal
panen.
Putri mengakui, faktor-faktor itulah
yang menjadi movasi dia keka hendak
mencalonkan diri menjadi anggota
DPD dari Sumut, untuk kemudian
bisa mendorong pembenahan dan
pembangunan, terutama di sektor
pertanian yang masih menjadi andalan
masyarakat Sumut pada umumnya.
Terkait peranan DPD yang selama
ini dianggap sebelah mata oleh sejumlah
kalangan, ia mengatakan, anggapan itu
seharusnya dak ada, bila DPD proakf
dalam mengambil peranan sesuai
dengan kewenangan yang diberikan
peraturan perundangan, dan jangan
menunggu bola.
Pada saat menjadi staf Gubernur
Sumut, dia pernah mengadakan programagropolitan dan agromarinpolitan
untuk membuat desa-desa pertanian
di dataran nggi dan memberdayakan
nelayan, seper pengalengan ikan dan
rumput laut. Dia menargetkan, 2013
income per kapita masyarakat bisa
mencapai US$ 3.000. Sayang, program
itu kandas di tengah jalan karena dak
mendapatkan dukungan serius dari
pemerintah daerah setempat.
“Dengan background pendidikan
saya, didukung pengalaman di bidang
polik, ekonomi dan kedekatan dengan
masyarakat, saya bisa mengambil dan
memainkan peranan DPD sebagaimana
mesnya,” ujarnya dengan yakin.
Putri melanjutkan, peranan DPD
sebenarnya bukan untuk memberi
tekanan kepada pemerintah daerah,
MENUJU SENAYAN
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 95/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 96/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 97/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 98/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 99/100
7/22/2019 Majalah Integritas Desember 2013
http://slidepdf.com/reader/full/majalah-integritas-desember-2013 100/100