main portal - insw.go.id · PDF filePelabuhan Belawan sejak tahun 2009. Sistem INSW telah membantu percepatan proses impor-ekspor. 40. 48 52. 64 60. waktu. D edikasi sebuah negeri

P E M I M P I N U M U M : Djadmiko P E M I M P I N R E DA K S I : Harmen Sembiring WA K I L P E M I M P I N R E DA K S I : Andrie Kriesniawan R E DA K T U R : Maulana Ali, Ali Manshur, Damar Wijayanto, Tatiana JP F OTO G R A F E R : Ibrahim Ghozi S E K R E TA R I AT: Budiyanti

A L A M AT R E DA K S I : PP INSW, Gedung Sarana Jaya 3, Jl. Rawamangun No. 59C, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Telp. 021-2148 0000 / 2148 0001 / 2148 0002 (Hunting). Majalah Ini dapat diakses melalui www.insw.go.id

forewordKata sambutan dari kepala PP INSW selaku Pemimpin Umum INSW Magz

main portalBicara INSW berarti juga bicara Indonesia Single Risk Management (ISRM). Karena dari sinilah percepatan layanan dan efisiensi biaya ditentukan.

teropong INSWLARTAS, Yang jelas, Larangan yang dikeluarkan, harus tetap diawasi dan dapat memberikan manfaat bagi negara.

suara merekaMenampilkan opini

beberapa tokoh yang patut disimak: Mochamad

Ardi, Soekarwo, dan Benny Soetrisno

@ the momentMozaik galeri yang

merangkum peristiwa-peristiwa yang terjadi di

lingkungan PP INSW

oaseJendela wawasan yang

membagikan pengetahuan, inspirasi dan ide-ide

yang akan memperkaya khazanah wawasan.

pojok regulasiPeraturan Menteri Keuangan nomor PMK-6/PMK.010/2017

tanggal 26 Januari 2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang

dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

03

04

26

perspektifINSW mulai diterapkan secara mandatory di Pelabuhan Belawan sejak tahun 2009. Sistem INSW telah membantu percepatan proses impor-ekspor.

40

48

52

64

60

waktuDedikasi sebuah negeri bisa

dilihat bagaimana negeri itu menggunakan waktunya untuk membangun peradaban bangsa. Waktu menjadi indikator paling penting untuk mengetahui seberapa besar dedikasi diberikan.

Di sinilah Presiden JOKO WIDODO sejatinya ingin berdiri. Dwelling time yang berhasil diturunkan dari 5 hari ke 3 hari dirasakan masih belum memadai bagi sebuah dedikasi. Presiden meminta waktu sandar di pelabuhan dalam kegiatan ekspor impor lebih dipersingkat lagi menjadi 2 hari.

Ketika waktu dipertaruhkan sebagai indikator utama maka efisiensi menjadi kata kunci berikutnya. INSW telah mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga yang bekerja dengan jargon efisiensi, transparansi, konsistensi dan simplifikasi. Itu artinya pertaruhan berikutnya adalah bagaimana INSW bekerja secara sistemik agar dapat ikut berperan menciptakan efisiensi untuk menurunkan dwelling time dari 3 hari menjadi 2 hari.

Di sinilah Indonesia Single Risk Management (ISRM) bukan hanya dibutuhkan tetapi akan menjadi salah satu pijakan penting menuju efisiensi tersebut. Sistem pengelolaan manajemen risiko secara terintegrasi akan menjadi sebuah keniscayaan untuk menekan dwelling time menjadi lebih singkat lagi.

Penerapan manajemen risiko bukan kali ini saja dilakukan. Sebagai contoh, di jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penerapan manajemen risiko sudah menjadi kewajiban dalam kegiatan sehari-hari. Pelaku usaha yang berisiko rendah akan mendapatkan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat dibandingkan dengan pelaku usaha yang punya risiko ringgi. Manajemen risiko akan mengenali dan mengetahui secara presisi tingkat risiko setiap pelaku usaha.

ISRM akan mengelola semua risiko aktivitas ekspor impor secara nasional yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga secara sistematis dan terintegrasi.

Indonesia tak akan berhenti membangun bangsa dan negara ini. Dengan sekuat tenaga, dengan berbagai sumber daya, beragam cara dan terobosan. Juga komitmen dan kesungguhan yang besar.

ISRM sesungguhnya adalah sebuah dedikasi untuk membangun negeri ini dengan cara mengenali, mengetahui dan memahami berbagai risiko dan mengelolanya agar terhindar dari dampak risiko tersebut. Dedikasi inilah yang sedang diterapkan dalam mengelola risiko dalam kegiatan ekspor impor.

Edisi kali ini, redaksi menyuguhkan bagaimana sesungguhnya ISRM didefiisikan dan diterjemahkan dalam pelaksanaan. Sejumlah ahli dan praktisi serta regulator dimintai pendapatnya untuk memberi gambaran lebih lengkap dan komprehensif.

Selamat membaca.

fore

wo

rd

3PENGELOLA PORTAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DJADMIKO Kepala PP INSW

Oleh:

Hari S. Noegroho Deputi I PP INSW, Kementerian Keuangan

ISRM:

Kendali Risiko di Satu Pintu

4

ISRM menawarkan single identity bagi pelaku usaha untuk menjalani proses bisnis. Identitas tunggal ini

memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi layanan dan efektivitas pengawasan dalam proses ekpor-impor. Sebelum ISRM dioperasikan, masing-masing Kementerian/Lembaga memiliki aturan sendiri, yang seringkali tumpang tindih, redundant, atau duplikatif. ISRM adalah pintu bagi penyederhanaan prosedur dan perizinan, dimana sinergitas adalah anak kuncinya.

Dalam setiap transaksi perdagangan selalu memunculkan risiko. Risiko bukan untuk dihindari tetapi dikelola. Manajemen risiko adalah kegiatan identifikasi area risiko, dan mengukur nilai setiap area risiko yang ada di balik suatu kegiatan. Identifikasi ini akan mempermudah pencegahan risiko yang tidak dikehendaki, atau mencapai tujuan kegiatan dengan risiko sekecil mungkin. Kegiatan Manajemen risiko sebenarnya merupakan bagian dari kehidupan sehari-sehari yang kerap dilakukan siapa saja. Hanya saja, tidak disadari bahwa tindakannya merupakan bagian dari manajemen risiko.

DWELLING TIME masih menjadi isu penting tim ekonomi

di bawah kendali Presiden JOKO WIDODO. Sebagai

pintu gerbang pertama, di sinilah sejatinya, wajah

Indonesia dipertaruhkan. Upaya peningkatan level

Indonesia sebagai negara yang mudah dalam

melakukan kegiatan bisnis tidak lepas dari bagaimana

arus keluar-masuk barang ditangani dengan cepat.

Bicara DWELLING TIME tidak bisa tanpa membicarakan

INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW). Bicara

INSW berarti juga bicara INDONESIA SINGLE RISK

MANAGEMENT (ISRM). Karena dari sinilah percepatan

layanan dan efisiensi biaya ditentukan.

ISRM:

Kendali Risiko di Satu Pintu

ma

in p

orta

l


layanan tanpa membedakan tingkat risiko yang dihadapi.

Untuk menyetarakan proses layanan tersebut diperlukan peningkatan kesetaraaan kualitas dan kecepatan layanan dengan menerapkan perbedaan prosedur layanan dan percepatan pembuatan keputusan. Pembedaan berdasarkan hasil integrasi terapan manajemen risiko dari instansi.

Untuk menerapkan manajemen risiko di semua instansi peserta INSW diakui tidak mudah. Banyak batasan yang harus diatasi agar manajemen risiko di semua instansi peserta INSW dapat dilaksanakan.

Dalam melaksanakan INSW, mengintegrasikan seluruh layanan ekspor-impor, banyak ditemukan perbedaaan tata kelola layanan di antara instansi pemerintah peserta INSW. Perbedaan ini mengakibatkan pada ketidaksetaraan kualitas dan kecepatan layanana di antara instansi peserta INSW. Umumnya ketidaksetaraan terjadi akibat proses layanan tidak membedakan siapa yang dilayani dan risiko transaksi yang diproses. Akibatnya, semua eksportir-importir, atau setiap jenis transaksi berlaku standar proses dan pembuatan keputusan yang sama. Kinerja layanan akan sama untuk semua

Perkembangan ilmu manajemen telah mendorong manfaat manajemen risiko untuk mengamankan proses manajemen. Dengan memanfaatkan informasi historis sebagai dasar untuk melakukan analisa risiko, manajemen risiko mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko ataupun mempersiapkan solusi pencegahan kerugian apabila risiko terjadi. Berkembangnya pengunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam manajemen, menyebabkan terapan manajemen risiko bisa dipermudah. Otomasi proses manajemen risiko menyatu dalam Manajemen Sistem Informasi.

Manajemen risiko yang semula lebih dimanfaatkan sebatas untuk menilai kemungkinan risiko suatu kegiatan usaha—diperlukan untuk pencegahan risiko dan mempersiapkan solusi apabila risiko terjadi—akhirnya berkembang menjadi solusi untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan keputusan.

Percepatan pembuatan keputusan bisa diotomasi dengan memanfaatkan informasi basis pengetahuan (knowledge base) yang dihasilkan dari proses identifikasi dan penilaian risiko dalam Management

Information System (MIS). Dengan terbentuknya knowledge base, proses pembuatan keputusan akan dapat dipercepat dengan mutu keputusan yang standar. Ini dapat membantu percepatan layanan dengan kualitas standar.

"Diperlukan integrasi manajemen risiko agar diperoleh hasil penilaian risiko yang bisa disepakati oleh seluruh instansi." — Hari S. Noegroho

6

Integrasi manajemen risiko akan menjadi mudah bila dilaksanakan untuk kepentingan satu entitas dengan concern yang sama. Sebab,

untuk semua entitas dapat dikembangkan satu knowledge base dengan concern yang sama. Dengan begitu, akan diperoleh nilai risiko yang sama untuk digunakan oleh semua pihak. Namun, dengan INSW yang terdiri dari banyak entitas K/L, sementara concern berbeda, diperlukan integrasi atas hasil manajemen risiko di masing-maing entitas dengan knowledge base yang dihimpun di setiap entitas.

Dengan integrasi hasil penilaian risiko, maka hasil integrasinya dapat mewakili tingkat risiko dari semua K/L berdasar pertimbangan dari banyak sudut analisa dengan concern yang berbeda. Untuk dapat mengintegrasikan manajemen risiko di INSW diperlukan tiga tahapan proses ISRM, yaitu:

Batasan-batasan yang sering dijumpai di antaranya terkait SDM yang tidak paham tentang manajemen risiko. Satuan kerja pelaksana manajamen risiko agar dikelola secara berkeinambungan juga tidak utuh dimengerti. Instansi peserta INSW memiliki fokus

(concern) berbeda dalam menerapkan manajemen risiko di setiap instansi. Hal ini terjadi karena masing-masing instansi memiliki tugas dan fungsi berbeda. Untuk menjamin pelaksanaan manajemen risiko berjalan optimal, tindakan yang harus dilakukan adalah melengkapi semua instansi dengan SDM dan organisasi kerja pelaksana menajemen risiko. Kemudian, mempersiapkan manajamen risiko di masing-masing instansi, sesuai dengan concern masing-masing instansi.

Perbedaan concern yang ada dari masing-masing instansi akan menyebabkan kemungkinan perbedaan hasil analisa. Karenanya, diperlukan integrasi manajemen risiko agar diperoleh hasil penilaian risiko yang bisa disepakati oleh seluruh instansi untuk dipergunakan sebagai acuan bersama. Ini penting agar tercapai kesetaraan perlakuan, proses layanan dan kecepatan pembuatan keputusan berdasar data yang akurat di semua instansi peserta INSW.

INTEGRASI MANAJEMEN RISIKO

� Implementasi manajemen risiko di setiap K/L peserta INSW. Agar bisa diintegrasikan, diperlukan penggunaan sumber data sama untuk dianalisa sesuai dengan concern masing-masing. Sehingga bila kemudian hasilnya diintegrasikan dapat dijamin berasal dari objek risiko yang sama.

� Menghimpun semua nilai atas setiap area risiko yang menjadi concern dari semua K/L ke Portal INSW, untuk digabungkan sebagai single risk reference atas setiap area risiko.

� Melakukan normalisasi/harmonisasi berdasar risk variance atas nilai risiko antar K/L dari setiap area risiko, untuk dapat menjadi nilai risiko bersama.

ma

in p

orta

l


Dengan ketiga tahap ISRM tersebut akan diperoleh nilai risiko bersama yang menjadi dasar bagi semua K/L untuk menetapkan jenis segmentasi proses dan keputusan agar layanan bisa dipercepat bagi Penerima Layanan dan Transaksi yang berisiko rendah.

Dalam melaksanakan layanan dikenal adanya dua kelompok pemanfaatan nilai risiko: Risiko yang melekat pada pelaku ekspor-impor dan risiko transaksi eksport-impor. Risiko pelaku ekspor-impor dibuat berdasar historical profile pelaku ekspor-impor. Untuk itu, diperlukan data profile pelaku ekspor-impor sebagai pelengkap nilai risiko yang melekat pada masing-masing pelaku usaha. Risiko transaksi merupakan kombinasi area risiko yang akan berlaku sama dengan risiko pelaku usaha. Ini terjadi bila profile transaksi, sama dengan profile risiko yang tercatat dalam data pelaku usaha. Jika ditemukan perbedaan profile atau ada faktor dari area risiko lain—sesuai dengan transaksi layanan yang

terjadi—maka, nilai risiko pelaku usaha tidak lagi dipergunakan dan dijalankan. Analisa risiko transaksi nilainya bisa berbeda dengan nilai risiko pelaku ekspor-impor.

Terapan manajemen risiko dalam layanan INSW hanya dapat dilaksanakan oleh K/L peserta ISRM, bila terapan ISRM sudah menghasilkan area dan nilai risiko bersama hasil analisa risiko. Lantas, bagaimana manajemen Risiko, yang umumnya dipergunakan dalam minimalisasi risiko usaha atau merencanakan solusi bila risiko terjadi, dapat dipergunakan dalam layanan?

Relasi antara risiko dan layanan bisa diawali dari sudut pandang “bahwa tidak semua kegiatan yang dilayani mengandung risiko”. Sebenarnya bagi kegiatan yang diketahui berisiko rendah dapat meminimalisir prosedur dan kemudahan proses pembuatan keputusan. Dengan begitu layanan menjadi efisien, cepat dan bisa dipertanggung-jawabkan karena didukung dengan data. Dalam

terapan INSW, secara institusi, setiap K/L dapat menentukan sendiri tingkat risiko layanan maupun prosedur yang berlaku. Sayangnya, kesetaraan layanan di semua instansi peserta INSW memerlukan penyetaraan penilaian risiko agar ada kesetaraan layanan, oleh karenanya diperlukan integrasi nilai risiko bersama.

Dalam layanan INSW, ada tiga kelompok layanan yang memerlukan dukungan hasil integrasi manajemen risiko atau ISRM. Yaitu, jasa layanan dokumen eksport-impor, jasa pemeriksaan yang dapat dipermudah dengan memperhatikan nilai risiko berdasar profile pelaku ekspor-impor. Dan, pergerakan barang, yang sangat tergantung pada risiko komoditi yang dipindahkan. Fase ini tidak memerlukan integrasi risiko karena diselenggarakan oleh satu entitas sejenis yaitu operator pelabuhan. Dengan memperhatikan profile transaksi sama dengan profile historis dari pelaku ekspor-impor, maka berlaku nilai risiko hasil integrasi. Bila tidak diperlukan analisa risiko transaksi, berdasar rumusan yang ditentukan untuk menilai risiko transaksi yang hasilnya bisa berbeda dengan nilai risiko pelaku ekspor-impor.

Atas dasar nilai risiko, setiap transaksi layanan dapat dilaksanakan segmentasi prosedur untuk penyesuaian proses layanan dengan nilai risiko yang berlaku. Sehingga seluruh tindakan petugas atau otomasi proses dilaksanakan dan dilindungi sesuai ketentuan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

"Atas dasar nilai risiko, setiap transaksi layanan dapat dilaksanakan segmentasi prosedur untuk penyesuaian proses layanan dengan nilai risiko yang berlaku."

8

Melaksanakan ISRM secara lengkap tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan cepat. Banyak batasan yang harus

diselesaikan agar ISRM dapat dijalankan secara profesional di semua K/L. Namun, mengingat kebutuhan terapan ISRM sangat penting bagi peningkatan layanan ekspor-impor saat ini, maka tidak mungkin implementasi awal ditunda dan harus bisa dilaksanakan secepatnya.

untuk diolah menjadi satu penilaian risiko bersama di semua K/L peserta ISRM. Dengan adanya nilai risiko bersama maka K/L pengguna ISRM bisa menetapkan segmentasi prosedur yang berlaku dibagi setiap peringkat risiko, sehingga semua upaya mempercepat kegiatan layanan oleh petugas terlindungi secara hukum.

Agar tujuan akhir pelaksanaan ISRM berjalan secara profesional, perencanaan jangka panjang dalam cetak biru ISRM diperlukan sebagai panduan implementasi ISRM tahunan. ISRM sebagai terapan Integrated Risk Management antar K/L/ pemerintah sangat diperlukan untuk menjadi dasar penentuan sistem dan prosedur dalam layanan maupun pemeriksaan pada proses ekspor-impor. Percepatan dan efisiensi layanan diperoleh dari adanya segmentasi prosedur sesuai dengan tingkat risiko bersama hasil ISRM. Semakin rendah risiko yang diijalankan, prosedur semakin minimal agar layanan bisa dipercepat. Semakin tinggi risiko, dapat dilakukan pengawasan yang lebih ketat.

Dengan terapan ISRM dan segmentasi prosedur layanan maupun pembuatan keputusan dalam proses ekspor-impor, maka percepatan layanan dapat terlaksana tanpa mengurangi unsur pengawasan dan keamanannya. Kompleksitas dan batasan dalam terapan ISRM sebenarnya tidak

mungkin dilaksanakan lengkap dalam waktu singkat, sementara kebutuhan ISRM untuk layanan harus bisa dilaksanakan segera. Untuk itu diperlukan adanya cetak biru sebagai panduan pelaksanaan ISRM jangka panjang di semua K/L dan INSW. Dan, untuk memenuhi kebutuhan sesuai rencana kerja tahunan diperlukan strategi dan kebijakan sebagai panduan pelaksanaan yang segera dpaat dilakukan, tanpa terikat pada keterbatan yang diketemukan.

Untuk implementasi ISRM jangka pendek, maka batasan data dan terapan manajemen risiko internal K/L diatasi sementara dengan terapan analisa kualitatif. Makudnya agar segera diperoleh kesepakatan risiko bersama antar K/L. Untuk dapat mempercepat layanan—berdasar pada tingkatan risiko dalam terapan ISRM—diperlukan pengaturan prosedur layanan dan pemeriksaan yang berlaku sesuai tingkat risiko. Selanjutnya, hal ini menjadi menjadi dasar hukum atas tindak layanan dan pemeriksaan yang harus dilaksanakan oleh Petugas berdasar peringkat Risiko transaksi hasil ISRM

Untuk memenuhi rencana jangka panjang, dalam perencanaan kerja tahunan perlu dibuat realisasi dari tahap-tahap implementasi sesuai cetak biru. Sehingga, secara bertahap ISRM akan di implementasikan sesuai kaidah standar manajemen risiko yang berlaku. Mengingat ISRM hanya bisa dijalankan pada sistem elektronik, maka semua K/L peserta INSW harus ikut melaksanakan proses secara elektronik, walaupun bila terpaksa mempergunakan web-

entry di Portal INSW. Karena tanpa data elektronik maka ISRM tidak mungkin dijalankan.

RENCANA JANGKA PANJANG

Agar tidak lepas dari tujuan ISRM, diperlukan cetak biru atau Road Map

ISRM lengkap untuk pelaksanaan jangka panjang. Supaya ISRM segera dapat diterapkan, diperlukan strategi percepatan implementasi dengan solusi inovatif yang bisa dijalankan.

Dari ketiga tahapan terapan ISRM, ada dua hal yang sulit dipenuhi dalam jangka pendek, yaitu :

� Penyediaan data realisasi ekspor-impor nasional secara time series, terstruktur siap untuk dipergunakan sebagai analisa risiko oleh seluruh K/L, berikut fasilitas pendukung kemudahan analisa risiko bagi seluruh K/L.

� SDM dengan kemampuan melaksanakan analisa risiko dan organisasi pelaksana kegiatan rutin operasional dalam menjalankan manajemen risiko ditingkat K/L, yang belum dimiliki oleh banyak K/L.

Untuk solusi cepat terapan ISRM, kedua keterbatasan tersebut dapat dihindari sementara waktu. Caranya, dengan menjalankan proses analisa risiko kualitatif bagi pelaku ekspor-impor yang bisa diberikan prioritas berdasar tingkat kepatuhan dan profil kegiatannya.

Hasil analisa risiko kualitatif berikut profile pelaku usaha yang dibuat oleh semua K/L peserta ISRM (BPOM, Karantina dan Bea Cukai) diperlakukan sebagai hasil tahap pertama. Selanjutnya, disatukan dalam Single Stakeholder Information

ma

in p

orta

l


Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Diperlukan Antisipasi Risiko dari Gerakan Produk yang Dinamis

10

proses produksi ban berjalan. Hasil pekerjaan (output) satu K/L akan menjadi bahan (input) bagi K/L lain dalam satu rangkaian sistem IT INSW.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) DR. IR. RINA Msi kepada INSWMagz mengatakan, BKIPM telah membentuk tim internal untuk penerapan manajemen risiko di BKIPM. Selain itu, BKIPM juga tengah menyusun Peraturan Menteri terkait penerapan manajemen risiko. Bahkan, 20 Unit Pelaksana Tugas (UPT) Karantina Ikan saat ini sudah menggunakan sistem INSW dan memanfaatkan informasi yang ada di INSW. Penerapan manajemen risiko, menurut Rina, dalam operasional sebenarnya sudah berjalan di Karantina Ikan.

“Karena fokus utama kita di produk, maka kita melakukan pengelompokan produk menjadi yang low risk dan high risk. Mekanisme pengawasannya dilakukan sejak awal melalui analisa perusahaan dan pemanfaatan instalasi karantina di 20 UPT tersebut,” tegas Rina.

DR Ir. Rina Msi. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM)

T antangan berat yang dihadapi Indonesia saat berkompetisi di lingkungan global adalah persoalan inefisiensi. Hal ini dapat

berdampak pada buruknya persepsi investor yang ujungnya adalah keputusan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam laporan survei terakhir Bank Dunia, Oktober 2016, tingkat kemudahan berusaha di Indonesia (Ease of Doing Business/EODB) berada pada posisi 91. Posisi ini naik 15 peringkat dari sebelumnya 106. Kenaikan terbesar dalam sejarah penilaian EODB di Indonesia.

Sebuah prestasi yang layak disyukuri. Namun begitu, tidak berarti lantas berpuas diri. Indonesia saat ini masuk jajaran top reformers bersama Kazakhstan. Kedua negara ini dinilai sukses mereformasi tujuh indikator, yaitu: starting a business, getting electricity, registering property, getting

credit, paying taxes, trading cross borders, dan enforcing contracts. Di tengah prestasi itu, Presiden JOKO WIDODO malah menargetkan Indonesia masuk 40 besar dunia dalam kemudahan berusaha. Sebuah tantangan yang harus dijawab oleh Kementerian/Lembaga. Sejumlah rencana aksi harus segera disiapkan, tidak terkecuali INSW yang bertopang pada kesuksesan dari pelaksanaan Indonesia Single Risk Management (ISRM).

Tujuan akhir dari ISRM adalah membentuk pola pengelolaan risiko bersama antar Kementerian/Lembaga (K/L). Pada titik ini, masing-masing K/L dapat mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya secara harmonis dan terintegrasi. Sehingga menjadi jelas, siapa melakukan apa, siapa bertanggungjawab terhadap apa. Proses ISRM dapat dianalogikan seperti

ma

in p

orta

l


Kegiatan di BKIPM sekitar 90 persen pengawasan Karantina Ikan adalah terkait dengan ekspor. Sedangkan, impor hanya 10 persen. Kegaitan tersebut, dilakukan dengan proses yang tergolong cepat, yakni rata-rata hanya sekitar 0,03 hari.

Saat ini, K/L yang relatif paling maju dan terstruktur dalam menerapkan manajemen risiko adalah Bea dan Cukai. Menanggapi keraguan yang muncul, apakah pendekatan manajemen risiko di Bea dan Cukai dapat diadopsi di BKIPM, Rina mengakui, tidak semua yang dipakai Bea dan Cukai cocok dengan BKIPM. Pasalnya, BKIPM memiliki spesifikasi-spesifikasi yang menjadi fokus pengawasan BKIPM. Pendekatan manajemen risiko Bea Cukai menggunakan ERNA (EXISTANCE, RESPOSIBILITY, NATURE OF BUSINESS). Sedangkan, pendekatan BKIPM harus dimulai dari komoditasnya, yakni ikan atau memenuhi SJMKHP atau tidak hasil perikanan.

“Apakah komoditas tersebut legal atau tidak, apakah ikannya boleh nggak dikeluarkan dari Indonesia, memenuhi SNI atau tidak. Itu concern kita untuk ekspor. Sedangkan untuk impor, ikan invasive otomatis tidak boleh diimpor. Artinya, risikonya sangat tinggi,” terang Rina.

Intinya, lanjut Rina, komoditas, kualitas, legalitas dan baru kemudian perusahaanya. Indikator risiko bergerak di aspek-aspek tersebut. Bea dan Cukai berfokus pada penerimaan negara, sedangkan karantina ikan mengutamakan keberlanjutan dan kualitas. Dari sini dapat

disimpulkan: semua instansi memiliki indikator risiko, walaupun starting-nya berbeda satu dengan lainnya. Karena perbedaan inilah, menurut Rina, justru dibutuhkan kerjasama antar K/L. Jika semua informasi yang dibutuhkan sesuai concern (fokus) dan kemudian dapat diintegrasikan dan selalu ter-update, akan sangat berguna bagi kesuksesan ISRM dan pelaksanaan di masing-masing K/L.

Mengenai kemungkinan BKIPM menggunakan profil pelaku usaha yang saat ini cukup lengkap tersedia di Bea Cukai, menurut Rina, saat ini belum diperlukan. Dalam diskusi-diskusi yang telah dilakukan, awalnya memang mengarah pada penggunaan profil pelaku usaha yang tersedia di Bea Cukai. Namun, belakangan muncul kekhawatiran, yakni terlalu bergantung pada Bea Cukai dalam hal updating. Atas dasar itu, kemudian BKIPM memutuskan untuk membangun profil pelaku usaha sendiri. Profil ini nantinya tetap bisa diintegrasikan dan dibagi dengan K/L lainnya.

Seperti pada instansi lainnya, BKIPM yang merupakan bagian dari INSW menginginkan setiap informasi yang dibutuhkan untuk pengawasan dapat terlihat dalam satu jendela INSW. BKIPM menginginkan, selain company profile, ada poin-poin tentang perikanan. Misal, grade perusahaan menurut perspektif Karantina Ikan dan mutu hasil perikanan. Jika semua tersedia di INSW, maka proses pengawasan Karantina Ikan dapat lebih cepat. Sayangnya, saat ini INSW belum memiliki semua itu. Karena itulah, sekali lagi, diperlukan koordinasi dengan K/L untuk menjamin

kelengkapan data. Selain itu, profil perusahaan juga harus update. Untuk itulah, mekanisme perlu diatur. Informasi mengenai regulasi juga harus ada sehingga dapat diketahui mana barang yang boleh keluar dan yang tidak boleh.

Rina berpendapat, parameter pengambilan keputusan di BKIPM pada dasarnya sama dengan ERNA di Bea Cuka. Hanya saja, BKIPM ada tambahan faktor-faktor terkait keamanan pangan, serta sumber daya hayati. Jika informasi yang relevan dengan parameter-parameter tersebut tersedia, maka akan mempermudah. Hal yang penting lainnya adalah soal historical data transaksi. Umpama ada konsumen prioritas di BPOM, tapi ternyata historical transaksi di Karantina Ikan pernah melakukan ketidakpatuhan, maka status prioritas itu dapat dipertimbangkan ulang. Peran INSW-lah yang menjembatani pembagian informasi tersebut. Keterbukaan antar K/L menjadi sangat penting. Sebab boleh jadi, ada perusahaan yang selain impor ikan, juga impor komoditas lainnya. Pada kasus lainnya, satu produk, namun pengawasannya beririsan lebih dari satu K/L, misal susu yang mengandung minyak ikan.

Sesuai amanat Paket kebijakan, sasaran ISRM adalah menurunkan dwelling time. Menurut Rina, bila ISRM berjalan secara lengkap untuk semua komoditas, pengaruh pada dwelling time akan signifikan. Untuk di perikanan, kontribusi Karantina Ikan terhadap dwelling time tidak terlalu besar. Pasalnya, saat ini proses pemeriksaan Karantina Ikan sudah cepat jadi tidak berpengaruh signifikan ke dwelling time.

12

Pendekatan Karantina Ikan tidak hanya di border, tetapi dari hulu ke hilir sudah dilakukan pangawasan.

“Kita ada instalasi karantina ikan. Pengawasan secara rutin bahkan per bulan. Kita punya UPT di seluruh Indonesia yang melakukan pengawasan tersebut. Jadi pada saat pelaksanaan ekspor-impor, beban pengawasannya sudah berkurang, minimal setengah,” terang Rina.

Sehingga tidak disadari, BKIPM telah menjalankan risk management. Misalnya, BKIPM sudah memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan negara lain. Ini tak lain adalah pelaksanaan konsep risk management. Sebab, konsep risk management adalah bagaimana membantu pelaku usaha untuk mempermudah pelaksanaan ekspor-impor dengan tidak memperlemah pengawasannya, meski diakui tidak semua produk dapat periksa. Ia memberikan gambaran, jika semua dikategorikan sebagai high risk,

maka prosesnya akan lama. Ada beberapa hal yang tidak disadari sebagai bagian dari manajemen risiko. Pengawasan sebelum barang dikirim dapat dikategorikan sebagai pengurangan/pengelolaan risiko, walaupun tidak dinyatakan eksplisit sebagai manajemen risiko. Selama ini pengertian manajemen risiko dipahami hanya sebatas tindakan di border.

Mengenai kemungkinan BKIPM menggunakan profil pelaku usaha yang saat ini cukup lengkap tersedia di Bea Cukai, menurut RIna, itu dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan. BKIPM sendiri memiliki spesifikasi risiko yang juga harus diperhatikan, khususnya risiko komoditas yang erat kaitannya dengan risiko profil pelaku usaha. Sejauh seluruh risiko yang ada dapat dilihat secara menyeluruh tanpa mengabaikan satu sama lain, maka tingkat risiko yang ada dapat dilihat secara menyeluruh tanpa mengabaikan satu sama lain, maka tingkat

risiko dari suati K/L tentu sangat membantu bagi penilaian tingkat risiko di K/L yang lain. Prasyarat pertukaran data tingkat risiko antar K/L tentunya diperlukan keterbukaan dan validitas data yang baik dan transparan dalam tatanan level yang sama antar K/L.

“Jadi ini mempermudah pekerjaan petugas di lapangan,” tandas Rina.

INSW merupakan bentuk aktualisasi dari good governance karena semua transaksi pelayanan kegiatan ekspor dan impor bisa terstruktur, terukur, terekam dan transparan. Namun dari perspektif Karantina Ikan, pergerakan produk Ikan saat ini sudah sangat mobile. Misal, udang di Perancis, dibudidayakan di Tarakan, dibenihkan di Situbondo, induknya masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dari hasil pembudidayaan di Florida. Sehingga, risiko-risiko dari produk tersebut sangat besar dan tantangan pengawasannya sangat besar. Karena itu, BKIPM berharap PP INSW mampu menyediakan sistem yang bisa mengantisipasi risiko-risiko yang muncul akibat pergerakan produk perikanan yang sangat dinamis tersebut. (ALI MANSHUR & MAULANA ALI)

"INSW merupakan bentuk aktualisasi dari good governance karena semua transaksi pelayanan kegiatan ekspor dan impor bisa terstruktur, terukur, terekam dan transparan." — DR Ir. Rina Msi.

ma

in p

orta

l


"Yang Paling Utama itu Komitmen Menjalankan ISRM"

Wawancara Khusus

Kepala Badan Karantina Pertanian

Ir. Banun Harpini MSc

I ndonesia Single Risk Management (ISRM) tidak hanya perlu diketahui oleh semua Kementerian/Lembaga (K/L) tetapi juga harus

diterapkan. Penerapan ini dimaksudkan sebagai upaya meminimalisasi risiko terkait kegiatan ekspor impor dan kepabeanan. Bagaimana Badan Karantina Pertanian (Barantan) memahami ISRM ini? Apa yang akan dilakukannya sesuai mandat Paket Kebijakan Ekonomi ke-XI?

Berikut ini wawancara majalah INSW Magz dengan Kepala Badan Karantina Pertanian, Ibu IR. BANUN HARPINI, MSI (IBH)

INSWmagz: Indonesia Single Risk Management (ISRM) merupakan

salah satu poin penting yang disebutkan dalam Paket Kebijakan

Ekonomi XI. Bagaimana Ibu memahami ISRM ini ?

IBH: Indonesia Single Risk Management (ISRM) merupakan pengelolaan risiko pada kegiatan ekspor impor barang dalam sistem INSW yang dilakukan berdasarkan penerapan identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha. ISRM menjadi landasan profil risiko dan single treatment dalam pelayanan perizinan di Kementerian/Lembaga (K/L). Outcome dari penerapan ISRM adalah penurunan dwelling time dan biaya logistik.

INSWmagz: Artinya ISRM mampu

meningkatkan efisiensi pelayanan dan

pengawasan lebih efektif. Bagaimana

output implementasi ISRM ini?

IBH: Outputnya dapat dilihat pada dua hal besar yaitu:

� ISRM harus mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan dalam semua proses impor dan ekspor

� ISRM harus dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dengan perlakuan dan pelayanan yang sama serta jaminan kepastian penyelesaian proses impor dan ekspor.

14

tersebut. Di samping itu catatan histori pasca komoditas diintroduksi pertama kali ke Indonesia, sehingga diharapkan penyakit-penyakit yang belum eksis keberadaanya di Indonesia akan dapat dicegah melalui mitigasi risiko ini.

Pada 2015 lalu guna bersinergi dengan K/L lain yang dikoordinasikan di dalam sistem INSW khususnya dalam pengaturan pengawasan BTKI 2012, telah diterbitkan pula Permentan No 12 tahun 2015. Salah satu substansinya adalah ada kategorisasi tingkat risiko komoditas berdasarkan kode HS yang ada.

Kategorisasi itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: tingkat risiko tinggi dengan lama layanan paling lama 21 hari, risiko sedang dengan lama layanan 1-3 hari dan tingkat risiko rendah dengan lama layanan maksimal 1 hari.

Pada tahun 2017 ini, sebagai legal formal berkenaan dengan

penerapan ISRM, Barantan telah memiliki Permentan No 5 Tahun 2017 sebagai revisi dari Permentan Nomor 12 tahun 2015. Permentan tersebut telah dilengkapi dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian mengenai Pelayanan Karantina Pertanian dalam kerangka ISRM.

INSWmagz: Salah satu

kendala terbesar saat ini untuk

mewujudkan ISRM adalah karena

masing-masing Kementerian/

Lembaga memiliki tingkat

kematangan yang berbeda dalam

menjalankan risk management

di internal instansinya. Menurut

Ibu bagaimana solusi untuk

mengatasi kendala ini?

IBH: Yang paling utama adalah komitmen. Komitmen untuk memperbaiki kondisi yang ada. Dan kemauan untuk terlibat dalam koordinasi antar K/L, guna

INSWmagz: Barantan menjadi

salah satu lembaga yang menjadi

sasaran uji coba penerapan

ISRM. Apa komentar Ibu?

IBH: Saat ini sistem ISRM memang tengah diujicobakan di 4 (empat) K/L yaitu BC, BPOM, Barantan dan BKIPM sebagai piloting dalam pengimplementasiannya. Saya justru berterima kasih kepada PP INSW yang berperan aktif dalam piloting proyek pengembangan sistem ISRM ini dan mengotomasikan proses clearance Karantina melalui sistem INSW.

Saya berharap dengan adanya sistem yang terintegrasi antar kementerian dan lembaga ini akan melancarkan proses ekspor komoditas pertanian serta proses impor dengan tanpa mengabaikan tugas dan fungsi perkarantinaan.

INSWmagz: Ada beberapa konsep

ISRM. Salah satu konsep yang

cukup mengemuka, menyebutkan

bahwa ISRM dapat diterapkan

dengan mempertukarkan informasi

risiko antar Kementerian/Lembaga,

sehingga keputusan tingkat

risiko terhadap suatu pelaku

usaha oleh suatu Kementerian/

Lembaga dapat dipengaruhi oleh

informasi risiko dari Kementerian/

Lembaga lainnya. Bagaimana

penerapan risk manajemen di

Barantan sejak diuji coba?

IBH: Sebenarnya, jauh sebelum diterapkannya ISRM ini, tugas karantina adalah melakukan mitigasi risiko. Risiko dari masuk dan menyebarnya hama penyakit khususnya bagi produk-produk pertanian impor.

Faktor-faktor utama mitigasi risiko karantina adalah jenis komoditasnya serta daerah asal komoditas

"Saya berharap dengan adanya sistem yang terintegrasi antar kementerian dan lembaga ini akan melancarkan proses ekspor komoditas pertanian serta proses impor dengan tanpa mengabaikan tugas dan fungSi perkarantinaan."

ma

in p

orta

l


mereview regulasi-regulasi yang dapat mengakselerasi kondisi ideal tersebut tercapai. Selanjutnya PP INSW harus memastikan bahwa tingkat kematangan masing-masing K/L dalam menjalankan risk management di internal instansinya telah diukur dan dipetakan dengan indikator dan tata cara yang tepat sesuai dengan tugas, fungsi dan karakteristik masing-masing K/L entitas INSW. Pengukuran tingkat kematangan di masingmasing K/L dalam menjalankan risk management berdasarkan indikator kematangan agar dilakukan secara berkala.

INSWmagz: Apa yang harus

dilakukan maaing-masing K/L?

IBH: Masing-masing K/L harus menyusun roadmap dan action

plan peningkatan kapasitas di masing-masing K/L dalam rangka mempercepat terwujudnya ISRM menuju pada kondisi yang ideal. Agar dilakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring & evaluasi dalam mengembangkan ISRM kepada entitas INSW (K/L, Pelaku usaha dan stakeholder lainnya).

INSWmagz: Sejauh ini manajemen

risiko sudah cukup maju diterapkan

oleh Bea dan Cukai, namun demikian

faktor risiko yang dinilai oleh Bea

dan Cukai tentunya berbeda dengan

Kementerian/Lembaga lainnya. Jadi

perusahaan dengan tingkat risiko

rendah di Bea dan Cukai tidak serta

merta dapat memperoleh treatment

khusus dalam proses pengurusan

perijinan di Kementerian/

Lembaga. Menurut Ibu, bagaimana

seharusnya Kementerian/Lembaga

memanfaatkan profile risiko yang

saat ini ada di Bea dan Cukai?

IBH: Dalam konteks ISRM, tentu diharapkan Indonesia akan memiliki satu instrumen filtering yang sama di dalam menilai tingkat risiko guna memperoleh single profilling identity bagi para importir kita dengan grade yang telah disepakati dalam ISRM.

Profil resiko yang dimiliki oleh Bea dan Cukai sekarang tentu akan sangat bagus untuk Bea dan Cukai namun belum tentu sesuai untuk instansi lainnya. Contoh jalur hijau yang ditetapkan Bea dan Cukai belum tentu berbanding lurus dengan tingkat risiko rendahnya karantina. Untuk itu dengan ISRM ini, kita bersama akan memiliki parameter-parameter yang lebih jelas yang lebih baik dalam bersinergi antar KL dalam single profiling pelaku usaha di Indonesia.

Concern utama dalam penentuan tersebut tidak hanya melulu pada pertimbangan faktor fiskal saja, namun turut mempertimbangkan pula jenis komoditasnya serta negara asal komoditas tersebut, sehingga ISRM akan menjadi instrumen penting dalam perekonomian Indonesia ke depan tanpa mengabaikan tugas fungsi melakukan pencegahan penyebaran hama penyakit dan pembangungan pertanian yang berkelanjutan.

Penerapan manajemen risiko pada Badan Karantina Pertanian, selain berdasarkan profil importir/pelaku usaha, juga sangat dipengaruhi oleh tingkat risiko dari media pembawa/ barang yang akan diimpor serta dinamika perkembangan status penyakit di negara pengimpor. Bahkan status penyakit (HPHK/

OPTK) di negara asal merupakan prasarat untuk penerapan ISRM Karantina Pertanian.

Pemanfaatan Profile risiko yang saat ini ada di Bea dan Cukai, seharusnya dapat dilakukan untuk kepentingan penerapan manajemen risiko yang disesuaikan dengan tugas, fungsi dan karakteristik pada masing-masing K/L.

INSWmagz: INSW berencana

mengembangkan single submission

yang menjadi platform untuk

penerapan ISRM, di samping

informasi risiko yang dapat diakses

oleh Kementerian/Lembaga.

Single Submission nantinya

akan menggantikan form-form

pengajuan perijinan di Kementerian/

Lembaga.Bagaimana pendapat

Ibu terkait rencana tersebut?

IBH: Harus ada advantages bagi pelaku-pelaku usaha yang telah memperoleh profilling baik melalui ISRM. Termasuk salah satunya penerapan single

submission sebagai interface

dalam bertransaksi, dengan demikian mereka tidak perlu lagi mengajukan impor deklarasi ke tiap-tiap K/L, cukup sekali saja melakukan permohonan dan sistem harus sanggup mendistribusikannya secara elektronik ke tiap K/L yang terlibat.

Dengan demikian peran single

submission menjadi penting dalam konteks ini. Tentu harus ada perubahan dalam sistem yang telah eksis selama ini di setiap K/L, termasuk bagi Barantan. Untuk itu Tim INSW segeralah melakukan pendekatan-pendekatan terkait perubahan ini, baik aspek legal

16

maupun aspek TI-nya, yang membutuhkan waktu di dalam proses penyempurnaannya.

INSWmagz: Peran apa yang

diharapkan dari sistem INSW untuk

mendukung penerapan ISRM?

IBH: Seperti yang selama ini kita ketahui bahwa Sistem INSW adalah sistem yang berfungsi melakukan single proses, single keputusan dan single submission. Tentu sudah sangat jelas perannya, bukan hanya sekedar sebagai “hub”. Dengan kata lain sistem INSW harus mampu menjadi integrator antar sistem yang ada sehingga 3 fungsi yang saya sebutkan itu dapat berjalan optimal. Dalam konteks ISRM, engine ISRM harus berada di INSW sehingga konkretnya setiap pelaku usaha dapat melakukan registrasi dan dinilai dengan parameter-parameter yang ditetapkan ISRM melalui sistem INSW. Grade hasil penilainya dapat diakses oleh K/L dan publik. Selanjutnya bagi pelaku usaha dengan 2 grade terbaik, (misal sangat patuh dan patuh) secara otomatis akan dilayani transaksinya via Single

Submission. Begitu seterusnya.

INSWmagz: Pada akhirnya, ISRM

diharapkan dapat mempercepat

penanganan kontainer ekspor dan

impor sehingga mempersingkat

dwelling time melalui penerapan

manajemen risiko secara terintegrasi

baik dalam proses pabean

maupun perijinan. Menurut Ibu

apakah ISRM akan efektif untuk

mencapai tujuan tersebut?

IBH: Mungkin terlalu sempit bila melihat ISRM hanya sebatas mempercepat penanganan

kontainer saja, karena hal itu

sudah bisa diatasi misalnya dengan

pengenaan tarif progresif bahkan

secara internal pun karantina

sudah melakukannya dengan

penerapan Permentan 12 tahun

2015 diseluruh pelabuhan impor

utama. ISRM harus menjadi rujukan

instrumen bersama baik bagi K/L,

pelaku usaha serta pihak terkait

dalam pemetaan tingkat kepatuhan

perusahaan berdasarkan tingkat

risiko dan menjadi trigger menuju

sistem yang lebih efesien,

transparan dan akuntabel dalam

pelayanan ekspor impor, tata kelola

pelabuhan, iklim investasi, serta

pengelolaan logistik di tanah air.

INSWmagz: Apakah pemerintah

dapat bersama-sama menerapkan

ISRM ini dan seberapa optimis?

IBH: Sekali lagi, bahwa ini soal

komitmen dan telah ditetapkan

pada paket kebijakan ekonomi

yang lalu, tidak ada pesimistis.

Kita sudah memulainya dengan

sharing profil perusahaan dan

tingkat resiko di tiap K/L. Beberapa

rangkaian pertemuan sudah kita

lakukan guna menerapkan ISRM.

Jadi kita optimis bahwa sistem

ISRM ini dapat diterapkan bersama-

sama dalam entitas INSW;

INSWmagz: Apa yang

perlu dilakukan?

IBH: Yang perlu dilakukan adalah segera menetapkan parameter-parameter mandatory yang menjadi concern tiap K/L pada paket ISRM ini, lalu memfasilitasi dengan sistem aplikasi di Portal INSW, lakukan ujicoba dan trial terus menerus. Setelah itu integrasikan engine tersebut dengan aplikasi single submission. Dengan demikian rangkaian dari hulu sampai hilir telah diakomodir dalam sistem INSW. Langkah terakhir adalah sosialisasi pada dunia usaha dan secara bertahap dilakukan pemberlakuannya. Setelah itu mari kita lihat bersama, dievaluasi untuk penyempurnaan ke depan.

INSWmagz: Bagaimana

pengalaman penerapan

NSW di negara lain?

IBH: Kita tentu sudah belajar penerapan NSW dari berbagai negara, namun menurut pandangan Barantan, sistem NSW Jepang-lah yang sesuai dan lebih memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia khususnya pada model integrasi sistem teknologi informasi dari sejumlah K/L dan 3 aspek tujuan NSW seperti yang saya sebut di atas tadi. (*)

ma

in p

orta

l


Wawancara KhususDirektur Jenderal Bea dan Cukai

Heru Pambudi, SE, LLM

Sinergi Sistem Permudah Tugas dan Percepat Layanan

18

Indonesia Single Risk Management (ISRM) berperan penting dalam mendukung pelaksanaan Indonesia National Single Window (INSW). Melalui

ISRM, risiko yang tersebar di Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dipadukan, dengan satu tujuan: mempercepat layanan. Tetapi, mengintegrasikan sistem yang di dalamnya terdapat banyak kepentingan dan aturan terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di beberapa K/L, tidak selalu mudah. Lalu bagaimana peran Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai institusi yang paling berpengalaman dan terdepan dalam urusan lalu-lintas dagang? Berikut pandangan Dirjen Bea Cukai HERU PAMBUDI kepada Ali Manshur dan Maulana Ali dari INSWMagz saat diwawancara beberapa waktu lalu.

INSWMagz: Bagaimana ide awal ISRM itu muncul?

Heru Pambudi: Indonesia Single Risk Management (ISRM) sebenarnya merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam rangka efisiensi biaya logistik nasional, termasuk juga mempercepat dwelling time. Untuk mencapai tujuan tersebut, lalu diadakan diskusi dengan tiga instansi, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan. Dari sana kami sepakat ada langkah-langkah yang harus diambil.

INSWMagz: Langkah apa yang disepakati paling

penting untuk dilakukan ketika itu?

Heru Pambudi: Simplifikasi prosedur dan perizinan. Langkah ini sudah dilakukan di Paket-Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dirilis pemerintah, termasuk di dalamnya untuk memotong rantai birokrasi. Namun demikian, langkah tersebut dinilai belum cukup karena Presiden menargetkan agar kegiatan ekspor dan impor lebih efisien lagi. Dwelling time yang sebenarnya sudah turun dari sekitar lima hari menjadi saat ini sekitar tiga hari, diminta dipercepat lagi menjadi dua hari. Oleh karena itu, perlu ada langkah lanjutan, yaitu efisiensi dan simplifikasi secara sistem.

INSWMagz: Konkritnya seperti apa?

Heru Pambudi: ISRM intinya bagaimana mengintegrasikan sistem. Kalau bicara mengenai sistem yang mengintegrasikan Kementerian/Lembaga, yang berperan di sini tentu saja INSW. Tetapi, Ditjen Bea dan Cukai juga berbagi pengalaman atas pengelolaan manajemen risiko. Mengapa? karena dari awal tuntutan terhadap Bea dan Cukai sudah tinggi. Di satu sisi harus memperlancar perdagangan, di sisi lainnya menjamin pengawasan terkendali. Sejak tahun 90-an Bea dan Cukai telah menerapkan manajemen risiko dengan melakukan proses klasifikasi pelaku usaha. Kalau pelaku usaha dinilai baik atau berisiko rendah akan diberikan layanan cepat.

Heru Pambudi Dirjen Bea Cukai

ma

in p

orta

l


Juga sebaliknya. Kalau pelaku usaha dianggap berisiko tinggi maka dilakukan pengawasan secara mendalam. Untuk bisa menentukan tingkat risiko tersebut, maka diterapkan pengelolaan dengan prinsip manajemen risiko. Hal ini merupakan best

practice yang berlaku secara internasional. Manajemen risiko ini sudah berjalan secara terstruktur di Bea dan Cukai.

INSWMagz: Berdasarkan

pengalaman inikah yang membuat

Ditjen Bea Cukai menjadi

acuan pelaksanaan ISRM?

Heru Pambudi: Setidaknya, saat ini Bea dan Cukai sudah memiliki profile pelaku usaha yang diklasifikasikan menurut tingkat risikonya. Dengan profile tersebut, maka diberikan treatment khusus kepada kelompok perusahaan sesuai dengan tingkat risikonya. Pengalaman tersebut yang di-share ke Kementerian/Lembaga lainnya, kemudian bersepakat untuk menerapkan manajemen risiko secara nasional. Manajemen risiko secara nasional atau ISRM perlu diterapkan karena saya meyakini setiap Kementerian/Lembaga telah menjalankan manajemen risiko sesuai dengan versi masing-masing. Yang diperlukan adalah menyatukan yang berbeda-beda tersebut menjadi satu kesatuan pengelolaan risiko. Tujuannya adalah agar secara nasional pemerintah dapat memberikan layanan yang cepat, bukan layanan menurut versi Kementerian/Lembaga masing-masing.

Bagi pelaku usaha, sebenarnya ia tidak terlalu peduli apakah sedang menghadapi Ditjen Bea Cukai, BPOM, Karantina atau Kementerian/Lembaga lainnya, mereka menganggap sedang sedang berhadapan dengan pemerintah. Oleh karena itu, layanan Kementerian/Lembaga sebagai representasi pemerintah tersebut perlu dipadukan.

INSWMagz: Dengan integrasi,

apa sebenarnya keuntungan yang

didapat dari Kementerian/Lembaga?

Heru Pambudi: Secara teknis, dengan integrasi manajemen risiko, banyak sekali keuntungan yang didapat. Kalau manajemen risiko dilaksanakan secara terpisah, masing-masing Kementerian/Lembaga akan merasa penilaian risikonya akurat menurut versi masing-masing. Tetapi, begitu manajemen risiko tersebut diintegrasikan, belum tentu penilaian tersebut akurat. Contoh, perusahaan yang dianggap baik oleh Bea dan Cukai belum tentu demikian di BPOM. Atau sebaliknya. Bila di BPOM suatu perusahaan dianggap baik karena sudah establish lama meskipun hanya bergerak di market domestic, namun ketika perusahaan tersebut hendak melakukan kegiatan ekspor dan impor maka Bea dan Cukai menilai perusahaan ini berisiko tinggi karena baru mulai melakukan kegiatan ekspor dan impor.

Dengan integrasi menajemen risiko, perusahaan tersebut akan

lebih cepat dinilai/dilayani di Bea dan Cukai. Kalau sistem integrasi manajemen risiko sudah semakin terpadu dan semakin terpercaya, bila ada perusahaan yang dinilai berisiko rendah oleh Kementerian/Lembaga lainnya, maka Bea dan Cukai akan mempertimbangkan untuk menilai berisko rendah juga, dan memberikan layanan dengan lebih cepat. Contoh lain, integrasi penilaian risiko adalah kerja sama antara Bea dan Cukai dengan BKPM. Setelah mendapat ijin dari BKPM, suatu perusahaan langsung dapat jalur hijau. Perlakuan ini karena BKPM sudah melakukan verifikasi secara mendalam mulai dari rencana investasi, rekomendasi dari Kementerian/Lembaga teknis. Jadi, kalau BKPM sudah memberikan ijin, artinya pemerintah telah melakukan assessment.

INSWMagz: Apakah semua

risiko di Kementerian/Lembaga

bisa diintegrasikan?

Heru Pambudi: ISRM itu kalau digambarkan seperti lingkaran-lingkaran. Manajemen risiko di Bea dan Cukai, BPOM, Karantina dan lain-lain yang selama ini terpisah terus disatukan, sehingga muncul irisan dari lingkaran-lingkaran tersebut. Saya menyadari tidak semua risiko bisa diintegrasikan karena ada hal-hal yang secara spesifik menjadi concern dari Kementerian/Lembaga namun tidak menjadi concern bersama. Misalnya, ketentuan teknis di BPOM, Pertanian, dan sebagainya. Namun, saya meyakini banyak sekali yang bisa diintegrasikan.

"INSW mengharmonisasi pelaksanaan peraturan Kementerian/Lembaga, sehingga tidak tumpang tindih, redundant, atau duplikatif." — heru pambudi

20

Kalau ISRM sudah berjalan, layanan bisa dipercepat kepada pelaku usaha yang dinilai baik ataupun kepada pelaku usaha yang dinilai berisiko tinggi, pengawasannya dapat dilakukan secara bersama-sama juga. Kalau sebelumnya, pengawasan dilakukan sendiri-sendiri. Pelaku usaha masih bisa berkelit. Tapi kalau pengawasan dilakukan bersama-sama tentunya akan lebih efektif.

INSWMagz: Lalu, bagaimana

mengelola perbedaan-perbedaan

concern tersebut?

Heru Pambudi: Masing-masing K/L memiliki Tupoksi berbeda dan menjalankan amanat peraturan perundangan masing-masing. Tetapi dalam rangka menjalankan tupoksi yang berbeda-beda tersebut, banyak sekali irisan-irisan kepentingan yang dapat dijalankan secara bersama-sama. Kita harus berusaha keras mencari irisan-irisan tersebut. Dengan mencari kesamaan area kepentingan dan dikerjakan secara lebih terintegrasi, maka pelaksanaan tugas tersebut akan dapat lebih mudah dan akurat. Perbedaan tersebut tidak perlu dibikin sama, karena kalau disamakan akan menjadi satu entity. Dengan ISRM, kita dapat mempermudah pelaksanaan tupoksi masing-masing. Dengan berjalannya ISRM dan dengan semakin meningkatnya kesamaan cara pandang, trust, maka irisan pekerjaan bersama antar Kementerian/Lembaga akan semakin besar walaupun tidak mungkin semua tugas Kementerian/Lembaga masuk dalam satu irisan tugas bersama.

INSWMagz: Jadi, tahapan apa yang

dilakukan untuk membangun ISRM?

Heru Pambudi: Untuk mewujudkan ISRM, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat profile bersama supaya Kementerian/Lembaga dapat saling menilai terhadap pelaku usaha yang sama. Pada awalnya pasti ada perbedaan-perbedaan, namun apabila terus saling berkomunikasi secara intensif maka akan terwujud profile yang lebih terpadu. Profile tersebut nantinya ditempatkan di INSW. Langkah kedua adalah dilakukan penilaian bersama terhadap dokumen yang masuk secara transaksional. Langkah ketiga adalah memberikan treatment bersama-sama yang terintegrasi. Secara teknis untuk mempercepat proses ini maka perlu diterapkan single submission dan single identity. Single Submission artinya pelaku usaha cukup sekali mengirim dokumennya ke INSW untuk pengurusan kepabeanan di Bea dan Cukai dan perijinan di K/L. Selama ini dilakukan terpisah-pisah. Untuk single identity, ini penting supaya teknis otomasi dapat lebih mudah. Sistem ID di masing-masing Kementerian/Lembaga itu berbeda-beda, maka perlu ada converter. Dengan single

ID, proses akan berjalan lebih cepat dan murah karena system masing-masing Kementerian/Lembaga tidak perlu mengelola data ID yang bermacam-macam. Contoh API, NIK, Nomor Industri, itu elemen datanya relatif sama jadi sangat mungkin untuk disatukan.

INSWMagz: Apa peran INSW yang

diharapkan dalam pelaksanaan ISRM?

Heru Pambudi: INSW harapannya bukan hanya sebagai tempat penyimpanan atau media pertukaran data. Lebih dari itu, INSW sebagai manajer bisnis proses layanan dan pengawasan kegiatan ekspor dan impor antar Kementerian/Lembaga. Karena fungsinya sebagai manager, INSW tidak hanya menyediakan tempat/media penyimpanan data, tetapi juga mengatur pelaksanaan bisnis proses ekspor dan impor di antara Kementerian/Lembaga. Namun demikian, disadari INSW tidak akan mengatur konten dari peraturan yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kementerian/Lembaga. Sebagai manager, INSW mengharmonisasi pelaksanaan peraturan Kementerian/Lembaga, sehingga tidak tumpang tindih, redundant, atau duplikatif.

INSWMagz: Apakah ada

pengalaman negara lain dalam

menjalankan integrasi manajemen

risiko secara nasional?

Heru Pambudi: Indonesia sebenarnya relatif maju dalam integrasi sistem layanan eskpor dan impor. Di beberapa negara, integrasi manajemen risiko sudah jalan, beberapa negara lain sedang tahap pengembangan. Kami berbicara dengan Australian

Border Force, kami berdiskusi mengenai model integrasi. Kami berbicara juga dengan Hongkong, Amerika. Pada prinsipnya sama karena semua mengikuti guideline WCO dan WTO Trade Facilitation Agreement on Risk Management. (ALI MANSHUR & MAULANA ALI)

"INSW mengharmonisasi pelaksanaan peraturan Kementerian/Lembaga, sehingga tidak tumpang tindih, redundant, atau duplikatif." — heru pambudi

ma

in p

orta

l


K ontribusi Indonesia National Single Window (INSW) dalam peningkat peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia cukup besar.

Sumbangan itu-- terutama terkait indicator trading across border—yang mengalami kenaikan 15 peringkat, diakui oleh Bank Dunia. Pada laporan EODB 2017, Bank Dunia menyebutkan bahwa peningkatan peringkat Indonesia dikarenakan Indonesia telah berhasil membuat proses ekspor dan impor semakin mudah melalui perbaikan layanan kepabeanan dan pengajuan dokumen yang telah difasilitasi oleh sistem INSW.

Prestasi gemilang ini tentu saja tidak terlepas dari unsur-unsur yang mendukung kinerja INSW, termasuk keberadaan Indonesia Single Risk Management (ISRM). Sistem pengawasan dan penanganan risiko satu pintu, terbukti mampu memangka kerumitan prosedur dan perizinan yang seringkali tumpang tindih. Lantas, bagaimana ISRM ke depannya, terutama peranannya mendorong (EODB) Indonesia masuk jajaran 40 besar dunia. Berikut wawancara INSWMagz dengan Ketua Pelaksana Harian ISRM, Ditjen Bea dan Cukai DWI TEGUH WIBOWO, baru-baru ini.

Wawancara Ketua Pelaksana Harian ISRM di DJBC

dwi teguh wibowo,se

iSRM Dibangun dengan Kepercayaan

22

INSWMagz: Peringkat Indonesia

dalam EODB naik dari 106 menjadi

91, salah satunya karena Indonesia

mampu memangkas dwelling time.

Apakah ini peran dari ISRM?

Dwi Teguh Wibowo: Saya tidak langsung menjawab pertanyaan itu (pengaruh ISRM ke dwelling

time-red). Tetapi, bagaimana kita membangun ISRM benar-benar sebagai solusi dalam pengawasan maupun pelayanan secara keseluruhan dan lebih komprehensif. Kementerian/ Lembaga (K/L) banyak mengalami masalah terkait pengelolaan data. Karenanya, langkah pertama ISRM adalah membuat single identity. Saat ini single identity telah masuk dalam inisiatif program reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada kuartal pertama tahun ini sudah ada wujud konkritnya yaitu, data Nomor Induk Kepabeanan (NIK) yang sudah terintegrasi dengan data NPWP.

Dengan integrasi tersebut, pengelolaan data antara pajak dan beacukai dapat lebih efisien dan efektif termasuk juga sharing informasi, bagaimana wajib pajak berkegiatan di Bea dan Cukai dan sebaliknya bagaimana kepatuhan eksportir-impor dalam pelaporan SPT, pembayaran pajaknya, dan sebagainya. Sehingga integrasi tersebut membuat pengawasan saling berkait antar K/L, bahkan saling menutup celahnya.

INSWMagz: Bentuk konkrit

integrasi data seperti apa?

Dwi Teguh Wibowo: Saat ini, Ditjen Bea dan Cukai telah melakukan pemblokiran NIK terhadap sekitar 674 importir yang tidak patuh dalam pelaporan SPT-nya. Ini baru pemanfaatan single identity dalam konteks intergrasi antara Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Pajak. Ke depan kita berencara untuk integrasi dengan data kependudukan, di Kementerian Dalam Negeri dan data Angka Pengenal Impor (API) di Kementerian Perdagangan. Kalau single identity telah menyatu dalam data base besar, maka bagaimana PP INSW mengelolanya. Ini suatu hal yang saya kira pekerjaan yang besar sekali. Suatu prestasi, juga loncatan dari negara kita adalah bagaimana kita, K/L, tadinya berdiri masing-masing kemudian mengelola risiko secara bersama-sama.

INSWMagz: Integrasi data NIK

dengan data Kependudukan

apakah sudah dimulai?

Dwi Teguh Wibowo: Sudah. Kita sudah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, sebenarnya. Walaupun saat ini belum sampai tahap MoU, namun kerja sama integrasi data NIK (kepabeanan) dengan NPWP dan NIK sudah dimulai. Tepatnya, kita sudah melaksanakan cleancing data-data tersebut. Saat ini, kita masih belum menjadi satu link, belum dijadikan satu database. Tetapi memverifikasi data NIK memakai data NPWP, atau data Kependudukan. Konsepnya masih

memakai itu. Tapi, ini sifatnya masih sementara. Kalau semua K/L sudah benar-benar yakin, baru nantinya database-nya disatukan dan dikelola bersama-sama melalui INSW. Tantangan saat ini adalah terkait kepercayaan, khususnya menyangkut kerahasiaan data. Hal ini sebenarnya yang kita harapkan dari INSW. Bagaimana INSW dapat meyakinkan semua K/L bahwa data tersebut aman dalam pengelolaan INSW.

INSWMagz: Apa langkah lanjutan

setelah single identity terbentuk?

Dwi Teguh Wibowo: Berikutnya adalah menerapkan single submission (SSM). Saya setuju sekali dengan programnya INSW yang akan menerapkan SSM, dan diharapkan dapat memenuhi kepentingan seluruh K/L. Dalam arti, SSM digunakan bersama-sama untuk penyampaian data dari pelaku usaha. Setelah itu, mekanisme penggunaan datanya oleh masing-masing K/L. Artinya kalau diawalnya seluruh data dan informasi terkait importasi dan sebagainya itu di-SSM-kan, maka semua variable data yang diinginkan itu sudah masuk semua di INSW. Sehingga, seluruh K/L bisa memanfaatkan data tersebut sesuai yang diperlukan. Kemudian informasi lanjutan dari K/L seperti tentang adanya ketidakpatuhan, under value, dll sifatnya hanya response/feedback yang mekanisme akan diatur nanti.

Jadi informasi feedback tersebut belum akan disatukan dalam database. Kita akan lakukan itu secara bertahap karena saya tidak tidak yakin semua K/L saat ini siap agar datanya melebur jadi satu

ma

in p

orta

l


semua di database INSW. Jadi penting diketahui bahwa SSM itu mekanisme penyampaian data, belum menjadi dokumen secara resmi. Hanya nanti ketika data tersebut sudah sampai K/L yang dituju, misal Bea dan Cukai, Karantina, BPOM, maka K/L tersebut memberi feedback ke SSM-nya INSW.

INSWMagz: Apakah itu

saja sudah cukup?

Dwi Teguh Wibowo: Langkah berikutnya, INSW harus membuat risk engine menjadi bagus. Dengan begitu, feedback yang masuk dari K/L, baik yang positif maupun negatif, dapat diolah untuk menilai risiko suatu eksportasi/importasi. Yang sebelumnya saya jelaskan tadi prosesnya masih dalam tahap membentuk atau membangun ISRM dalam bentuk single profile melalui single identity dan SSM. Selanjutnya adalah proses pematangan. Ketika sudah masuk proses pematangan maka akan dapat diberikan single

treatment. Tetapi kembali lagi, single profile sangat penting untuk dapat memberikan single treatment

dalam kegiatan ekspor dan impor.

INSWMagz: Bisa dijelaskan

lebih lanjut, seperti apa?

Dwi Teguh Wibowo: Bea dan Cukai saat ini telah memilki importir prioritas yang tergabung dalam MITA atau AEO. Penentuan layanan prioritas tersebut salah satunya juga setelah mempertimbangkan history transaksi ekspor-impor perusahaan tersebut. K/L lainnya dapat menggunakan data profil dari

importir MITA dan AEO tersebut. K/L juga dapat memberikan masukan apabila ternyata perusahaan MITA dan AEO tersebut memiliki history yang kurang baik di K/L tersebut, sehingga Bea dan Cukai dapat mempertimbangkan untuk dilakukan penyesuaian. Di Bea cukai sendiri terdapat beberapa mekanisme penyesuaian status perusahaan, bisa di-punish, di-drop, di-downgrade, dan sebagainya. Bahkan, kalau memang melanggar, dapat juga dipidana. Penerapan pinalti dan denda sudah menjadi hal biasa di Bea dan Cukai. Tetapi kalau di K/L, pemberian treatment seperti ini barangkali belum biasa dilakukan. Hal ini yang perlu disepakati, sehingga bisa mencapai single treatment.

Jadi pelaku usaha merasa ketika melakukan kegiatan ekspor-impor berhadapannya dengan Pemerintah keseluruhan, bukan lagi terpisah-pisah Bea dan Cukai, Karantina, BPOM, dll. Semuanya memberikan fasilitasi dengan standar yang sama dan melakukan pengawasan secara bersama-sama.

INSWMagz: Jadi, itu

sebenarnya tujuan ISRM?

Dwi Teguh Wibowo: Ya. Dengan begitu ada efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan ekspor dan impor, cost of logistic dapat lebih murah. Sehingga, ketika berbicara mengenai dwelling time, pengaruh ISRM tidak hanya terhadap waktu penanganan kontainer di dalam pelabuhan, tetapi proses pelayanan

"Yang terpenting adalah membangun TRUST/kepercayaan antar K/L. Artinya, masing-masing harus saling terbuka. Semua pertimbangan pemberian tingkat risiko juga harus didukung data HISTORICAL-nya." — Dwi Teguh

24

ekspor-impor secara keseluruhan. Sebenarnya yang paling penting bagi pelaku usaha itu kepastian. Kalau pemerintah dapat memberikan kepastian mengenai waktu layanan, maka mereka dapat melaksanakan kegiatan usahanya secara lebih terencana, dengan begitu biaya produksi dapat diefisienkan. Jadi, dari konsep tersebut maka saya katakan ISRM itu supporting, dan tidak bisa head to head secara langsung dengan dwelling time. Oleh karena itu, kalau ditanyakan gimana sih dwelling time apa akan terpengaruh dengan adanya ISRM? Saya kira kalau secara langsung mungkin pengaruhnya tidak signifikan, tetapi secara tidak langsung tetap berpengaruh.

INSWMagz: Bisa dielaborasi

lebih dalam?

Dwi Teguh Wibowoh: Jadi begini, Lartas kita, dengan memakai HS 2017, itu sudah sampai 49 persen. Kalau dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi antar K/L, prosesnya akan memerlukan waktu sangat panjang. Tapi kalau ISRM diterapkan, misal K/L menggunakan standar MITA atau AEO untuk pelayanan dan pengawasan maka prosesnya akan lebih cepat. Karena MITA dan AEO itu mencakup sekitar 40 persen dari total importasi. Sehingga walaupun Lartas-nya 49 persen, tetapi karena kontribusi 40 persen importasi diberikan pelayanan prioritas, maka proses pemeriksaanya akan lebih cepat mengingat jumlah yang diperiksa berkurang. Bayangkan kalau kita hanya fokus memotong Lartas yang 49 persen menjadi 17 persen seperti Malaysia, effort-nya akan

sangat berat dan membutuhkan pembahasan panjang antar K/L. Jadi ISRM ke depan ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar dibanding sekedar masalah dwelling time.

INSWMagz: Bagaimana

mengenai concern di setiap

terintegrasi, saya kira perusahaan yang telah mendapatkan fasilitas prioritas akan berpikir dua tiga kali untuk melakukan kecurangan. Sangat berisiko buat bisnis mereka. Untuk itu, penting sekali untuk meyakinkan K/L bahwa kepentingan kita sebenarnya sama.

Yang terpenting adalah membangun trust/kepercayaan antar K/L. Artinya, masing-masing harus saling terbuka. Semua pertimbangan pemberian tingkat risiko juga harus didukung data historical-nya. Jadi jangan cuma mengatakan concern-nya beda-beda, tetapi apakah concern tersebut sudah diverifikasi. Bagaimana hasil verifikasi tersebut. Karenanya kita harus fair, saling terbuka.

INSWMagz: Jadi ISRM akan

berkembang sesuai meningkatnya

tingkat kepercayaan antar K/L?

Dwi Teguh Wibowo: Iya betul. sederhananya ya, ayo kita gabung dulu. Kalau sudah gabung kita sama-sama melihat, saling diskusi. Anda bisa mengoreksi kita, kita bisa mengoreksi anda juga. Begitu seharusnya ISRM dibangun. Bea Cukai sudah menunjukkan bahwa kita tidak menutup diri. Pemblokiran 674 Wajib Pajak dari kegiatan ekspor dan impor adalah bentuk keterbukaan antara Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Pajak. Artinya kan ini sesuatu yang positif untuk mengefektifkan pengawasan dalam konteks pemerintah secara keseluruhan, tidak terkotak-kotak antar K/L. (ALI MANSHUR,

MAULANA ALI & BUDIYANTI

Dwi Teguh Wibowo Ketua Pelaksana Harian ISRM

K/L yang berbeda-beda?

Dwi Teguh Wibowo: Iya, tapi saya kira hampir sama. Kalau menurut saya, misal terkait komoditi, beberapa K/L concern terhadap komoditi, Bea Cukai juga punya concern terkait komoditi. Dengan ISRM, justru akan diperoleh informasi yang lebih lengkap karena semua K/L memberi feedback. Masing-masing akan saling melengkapi. Misal, Kementerian Perdagangan akan memberikan izin terhadap suatu distributor. Mereka bisa memanfaatkan data intelijen dari Bea dan Cukai. Begitu juga sebaliknya, Bea Cukai bisa memanfaatkan hasil pengawasan pasar yang dilakukan Kementerian Perdagangan. Dengan demikian, kalau sudah informasi sudah

ma

in p

orta

l


Ada yang membuat Presiden JOKO WIDODO tak nyaman. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresiden Bogor,

Jawa Barat, Senin (29/5) lalu, ia meminta jajarannya untuk meninjau kembali tujuan dan fungsi larangan terbatas (Lartas).

“Apakah masih diperlukan larangan terbatas? Apakah langsung kita masuk? Langsung penggantian dari kuota, langsung masuk ke tarif?” tanya Presiden sore itu dihadapan para jajarannya.

Menurut Presiden, jika basis larangan barang dapat menggunakan tarif akan lebih memudahkan dalam pengawasan dan dapat menaikkan sisi penerimaan negara. Yang jelas, Larangan yang dikeluarkan, harus tetap diawasi dan dapat memberikan manfaat bagi negara.

Menteri Keuangan SRI MULYANI INDRAWATI sebelumnya pernah mengingatkan, larangan impor terbatas pada beberapa produk dinilai menjadi salah satu hambatan dalam kemudahan berusaha di Indonesia.

“Ini yang membuat sehingga susah mengadministrasi secara online dan perlu dilihat secara fisik,” kata Sri Mulyani.

Melongok Mekanisme Pengelolaan Lartas INSW

26

Menko Perekonomian DARMIN NASUTION merespon dengan melakukan pembahasan di jajaran Kementerian untuk penanganan masalah ini. Besar kemungkinan larangan terbatas menggunakan aturan tarif.

“Larangan terbatas itu, lebih baik pakai tarif saja daripada orang harus datang, minta izin, malah tidak terukur,” tegas Darmin

Bagaimanapun larangan terbatas tetap diperlukan, meski membicarakan persoalan ini seperti tidak berujung-pangkal. Boleh jadi ini karena banyaknya peraturan dan ketentauan barang Lartas, atau bisa juga memang rumitnya permasalahan Lartas itu sendiri.

Yang pasti, pemerintah melarang impor-ekspor barang dimaksudkan untuk kepentingan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pelarangan dan pembatasan. pengendalian perdagangan luar negeri yang dilakukan melalui perizinan dan standar

yang ditentukan itu bertujuan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat.

Barang larangan dan atau pembatasan dapat disimpulkan sebagai barang yang dilarang dan atau dibatasi dan pengatirannnya ditetapkan dengan peraturan kementerian selaku instansi teknis penerbit.

Pelarangan juga dimaksudkan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Barang yang dilarang dan/atau dibatasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri, selaku instansi teknis penerbit.

Kepentingan nasional sebagai tujuan utama dari Lartas, memiliki dimensi luas dalam perlindungan, seperti pada pembatasan ekspor. Pemerintah ingin menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri dan menjamin ketersediaan

bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri.

Pembatasan juga penting untuk melindungi kelestarian sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam, serta mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasaran internasional. Yang tidak kalah pentingnya, larangan dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.

Sementara, alasan utama dilakukan pembatasan impor adalah untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri. Serta, untuk menjaga neraca pembayaran atau neraca perdagangan.

Amanat dalam ratifikasi perjanjian World Trade Organization (WTO), khususnya dalam GATT WTO Article XX-XXI 1994, dalam bidang perdagangan terkait tata niaga atau Lartas juga cukup jelas dan mengikat bagi negara anggota yang telah meratifikasinya, termasuk Indonesia.

tero

po

ng

INS

W


Teknis pelaksanaan pengawasan barang impor-ekspor yang terkena ketentuan Lartas di Indonesia

berlandaskan pasal 53 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

Sesuai dengan praktik kepabeanan internasional, pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean dilakukan oleh instansi pabean. Agar pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan menjadi efektif dan terkoordinasi, instansi teknis yang bersangkutan wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Untuk penyederhanaan pemberlakuan ketentuan terhadap impor-ekspor barang larangan dan/atau pembatasan serta meningkatkan efektivitas pengawasan barang larangan dan/atau pembatasan, perlu diatur

MEKANISME DAN PENGAWASAN

ketentuan mengenai pengawasan terhadap impor-ekspor barang larangan dan/atau pembatasan.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan terhadap impor-ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan. Aturan ini menyebutkan, barang impor-ekspor yang dilarang atau dibatasi merupakan jenis barang yang tercantum dalam peraturan yang mengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan impor-ekspor, yang disampaikan oleh instansi teknis kepada Menteri (Keuangan) untuk dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor-ekspor wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri Keuangan dengan ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

INSTANSI PENERBIT

LARTAS

DIREKTUR JENDERAL BEA

DAN CUKAI

PORTAL INSW

Penyampaian ketentuan Lartas yang diterbitkan oleh Instansi Teknis terkait disampaikan ke Menteri Keuangan u.p. Dirjen Bea dan Cukai;

Dirjen Bea dan Cukai kemudian melakukan penelitian administrasi dalam rangka menentukan pemenuhan untuk kebutuhan pengawasan;

Setelah peneltian selesai dilakukan dan telah ditetapkan, maka akan disampaikan ke PP INSW untuk dicantumkan dalam portal INSW sebagai referensi tunggal ketentuan Lartas

Prosedur Penyampaian Ketentuan Lartas

28

Untuk memastikan ketentuan Lartas dari instansi penerbit, Ditjen Bea dan Cukai melakukan sejumlah penelitian, terutama pada aspek kejelasan jenis barang yang dilarang atau dibatasi. Kemudian, kejelasan jenis dan format dokumen elektronik yang dipersyaratkan. Kejelasan satuan barang yang digunakan dalam dokumen perizinan, dalam hal diatur kuotanya. Serta, tersedianya instrumen administrasi yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan.

Instrumen administrasi bisa berupa Harmonized System

Code, uraian jumlah dan jenis barang secara spesifik, identitas importir atau eksportir, dan/atau keterangan/pernyataan lainnya dalam Pemberitahuan Pabean. Serta, dokumen pelengkap pabean berupa dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau pernyataan dari importir atau eksportir.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan pengawasan ketentuan larangan dan/atau pembatasan terhitung sejak

tanggal berlakunya penetapan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Pengawasan ketentuan larangan dan/atau pembatasan dilakukan berdasarkan Pemberitahuan Pabean dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean yang disampaikan oleh importir atau eksportir.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window (INSW), mengamanatkan bahwa Portal INSW menjadi acuan utama (single reference)

dalam pelaksanaan ekspor dan impor yang berlaku sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

PP INSW melakukan proses pencantuman ketentuan Lartas dalam portal INSW setelah menerima penetapan Menteri Keuangan tentang barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor dari Ditjen Bea dan Cukai.

Saat ini, pencatuman ketentuan Lartas dalam portal INSW adalah pada portal Indonesia

National Trade Reporsitory

(INTR) dan sistem smart engine

INSW. Pencatuman ini tidak sekadar melakukan upload atau update data pada sistem, namun lebih kompleks karena demi kepentingan validasi dan rekonsiliasi dokumen perizinan dengan dokumen pemberitahuan pabean secara otomasi di sistem INSW. Karenanya, diperlukan serangkaian kodefikasi dan parameter untuk kebutuhan sistem dalam proses penerjemahan atas penetapan ketentuan Lartas tersebut.

Posisi sistem INSW sebagai entry point pertama dalam proses kepabeanan menuntut banyak hal strategis khususnya teknis kepabeanan. Sebab, permasalahan Lartas lebih banyak menyangkut proses bisnis kepabeanan, implementasi di sistem INSW, dan kebijakan pengaturan Lartas itu sendiri sehingga peran INSW saat ini sebagai salah satu garda depan membutuhkan aktualisasi kelembagaan.

� Kementerian Perdagangan;

� Badan Pengawas Obat dan Makanan

� Kementerian Kesehatan

� Badan Pengawas Tenaga Nuklir

� Bank Indonesia

� Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

� Kementerian Komunikasi dan Informatika

� Kementerian Perindustrian

� Kementerian Pertanian

� Kepolisian Republik Indonesia

� Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

INSPECTION GOVERNMENT

� Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

� Karantina Hewan di Badan Karantina Pertanian

� Karantina Tumbuhan di Badan Karantina Pertanian

� Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

INSTANSI PERIZINAN FINAL (penerbit ketentuan Lartas dan penerbit perizinan impor-ekspor)

tero

po

ng

INS

W


INSTANSI PENERBIT REKOMENDASI IMPOR-EKSPOR

PP INSW melihat pengelolaan Lartas dan perizinan impor-

ekspor sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Hal ini mutlak dilakukan karena terkait dengan berbagai aspek. Yaitu, mengenai kebijakan teknis dalam pengaturannya, operasional teknis dalam bidang kepabeanan dan operasional teknis dalam proses otomasi dan sistemik baik pada sistem Kementerian/Lembaga maupun sistem INSW.

Tidak sekedar integrasi teknis sistem inhouse dari masing-masing Kementerian/Lembaga(K/L) dengan sistem INSW, yang lebih penting adalah mengharmonisasikan pengelolaan Lartas dan perizinan, melakukan standarisasi dan simplifikasi, baik kebijakan dalam pengaturan merupakan hal yang juga harus diperhatikan.

� Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

� Badan Narkotika Nasional

� Kepolisian Republik Indonesia

� Mabes TNI

� Kementerian Pertahanan

� Kementerian Hukum dan HAM

� Badan Intelijen Negara (update terakhir, kewenangan sudah di limpahkan kepada Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu)

� Kementerian Perhubungan

� Badan Pengawas Tenaga Nuklir

� Gubernur Kepala Daerah

� Dinas Perdagangan dan Perindustrian

� Penerbit Sertifikasi KPCS Intan Kasar

� Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan

� Kementerian Pertanian

� Kementerian Perindustrian

� Badan Pengawas Obat dan Makanan

� Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

� Kementerian Kelautan dan Perikanan

� Kementerian Kesehatan

� Kementerian Komunikasi dan Informatika

Nantinya—saat ini dalam tahap pengembangan—semua rekomendasi impor-ekspor dan perizinan final dapat diproses secara otomasi pada sistem Kementerian/Lembaga dan terintegrasi dalam sistem INSW. Dengan begitu, proses satu siklus kegiatan impor-ekspor sejak penerbitan rekomendasi impor-ekspornya sampai dengan realisasi perizinannya dapat diketahui, dijamin tingkat kevalidannya, digunakan dalam proses validasi dan rekonsiliasi perizinan dalam kegiatan kepabeanan dalam sistem INSW, dan dapat di monitoring oleh Kementerian/Lembaga penerbitnya.

ARAH PENGEMBANGAN

30

Implementasi kententuan Lartas dalam INSW membutuhkan kode HS (Harmonized System

Code) atas komoditi yang terkena ketentuan Lartas. Kode HS merupakan salah satu parameter untuk memenuhi kebutuhan awal sistem validasi dalam sistem INSW. Ketepatan dalam pengklasifikasian kode HS mutlak diperlukan. Terlebih, perlakuan dan mekanisme penggunaan data dalam implementasi di lapangan sangat penting, sebab terkait kesamaan data yang dipakai dan kesamaan persepsi. Ini merupakan konsep pendekatan teknis dalam pengembangan sistem Indonesia National Trade Repository (INTR), yaitu konsep single reference, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012.

Pengembangan sistem yang dilakukan oleh PP INSW, dilakukan dengan dua tahap pengembangan. Pertama, pengembangan sistem aplikasi pengelolaan Lartas antara DJBC dengan PP INSW sebagai target awal dalam waktu dekat. Kedua, pengembangan yang melibatkan seluruh K/L, terintegrasi pada tahap selanjutnya. Pengembangan sistem ini hanya bagian kecil dari proses

bisnis keseluruhan dari skema pengelolaan Lartas. Meski begitu, pengembangan mutlak diperlukan core proses bisnis yang dapat mengharmonisasikan kegiatan dan memberikan kepastian proses bisnis, aspek kecepatan dan kevalidan (keakuratan) data, aspek hukum, dan aspek terkait lainnya.

Harmonisasi, simplifikasi, dan standarisasi merupakan kunci dari pegelolaan kebijakan tata niaga. Adanya koordinasi dan konsolidasi antar K/L maupun unit pelaksana teknis yang berkepentingan dari awal perumusan suatu kebijakan Lartas atau tata niaga merupakan hal yang mendasar. Sehingga saat implementasi tidak akan menimbulkan friksi atau permasalahan.

Koordinasi dan konsolidas membutuhkan suatu instansi atau satuan tugas yang mempunyai mandat yang kuat dalam memegang kontrol. Sebab, rangkaian harmonisasi yang cukup kompleks, tidak hanya berbicara kebijakan, namun juga sistem operasional, aspek hukum. Maka, diperlukan rangkaian skema dan kesepakatan bersama yang seyogyanya dapat diimplementasikan bersama pada akhirnya.

Simplifikasi mekanisme pengaturan ketentuan Lartas tidak terlepaskan dari keberhasilan koordinasi dan harmonisasi antar K/L teknis. Penyederhanaan ini mulai dari proses penerbitan perizinan sampai dengan mekanisme pengawasan atau implementasinya. Skema simplifikasi dan standarisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah atau upaya, sebagai langkah awal. Seperti, evaluasi dampak risiko dan urgensi kepentingan pengaturan atas suatu ketentuan tata niaga yang pada akhirnya akan diketahui arah kebijakan dan implementasinya.

Hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan suatu skema pengaturan pengawasan Lartasnya. Misalnya, apakah pengawasannya diterapkan di border/entry point atau sebaliknya (pengawasan di post border atau pengawasan sebelum peredaran). Konsep-konsep pengelolaan kebijakan tata niaga seyogyanya juga sejalan dengan konsep pengembangan implementasi dan kebijakan lainnya, seperti konsep Indonesia Single Risk Management (ISRM) dan sistem Single Submission (SSM) yang saat ini dalam pengembangan INSW. Sebab, kepentingan dan manfaat dari pengelolaan yang tepat ini akan lebih berdaya guna apabila dapat dintegrasikan dan dimplementasikan dengan serangkaian proses yang lain.

Kondisi-kondisi harmonis yang dinamis dalam pengelolaan kebijakan Lartas ini diharapkan dapat memperbaiki lebih baik lagi tingkat waktu tunggu penyelesaian barang (dwelling time), menurunkan tingkat biaya logistik, serta meningkatkan peringkat Ease of Doing Business

(EoDB) dan Logistic Performance Index

(LPI) Indonesia. (TRI HARYONO SUHUD)

"Harmonisasi, simplifikasi, dan standarisasi merupakan kunci dari pegelolaan kebijakan tata niaga. "

tero

po

ng

INS

W


Sebagai urat nadi jalur perdagangan, kesuksesan pelaksanaan Indonesia National Singgle

Window (INSW) menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Pada sistem yang terintegrasi, operasional INSW membutuhkan sinergi kuat antar unit dan kementerian, dimana Pengelola Portal INSW (PP INSW) sebagai leader-nya.

Salah satu unit kerja penting yang diajak diskusi adalah Ditjen Perdagangan Dalam Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan. Isu-isu strategis terkait dengan Daglu adalah mengenai implementasi Single

Submission (SSM), penerapan Indonesia Single Risk

Management (ISRM), sinkronisasi dan validasi Indonesia

National Trade Repository (INTR), rencana otomasi pemotongan kuota, serta penyampaian data realisasi.

SINERGI MEMENANGKAN ISU STRATEGIS INSW

"kedua belah pihak sepakat untuk segera menyusun rencana kerja dan program kerja, serta mengidentifikasi potensi hambatan dan solusi yang dapat ditempuh dalam mempercepat penerapan ISRM."

Oke Nurwan Dirjen Daglu

32

Isu ini menjadi begitu penting sebagai landasan yang harus dilaksanakan pada program kerja PP INSW Tahun 2017. Pada pertemuan yang berlangsung akhir Februari 2017 bersama Kepala PP INSW, Dirjen Daglu OKE NURWAN tegas menyebutkan akan mendukung program kerja PP INSW. Kongkritnya, secara internal Oke akan melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti isu strategis terkait INSW.

Oke menyebut, implementasi Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017 di Kemendag berjalan cukup lancar. Namun begitu, di beberapa unit di Kementerian/Lembaga (K/L) penerbit rekomendasi masih dihadapkan pada beberapa kendala dalam melakukan revisi rekomendasi ke Harmonized System

(HS) 2017 yang diterbitkan sebelum 1 Maret 2017.

“Namun sudah diajukan permohonan perizinan final ke sistem Inatrade sejak 1 Maret 2017,” tegas Oke.

Selain Dirjen Daglu, hadir pula Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor serta perwakilan Direktorat Ekspor Produk Pertambangan dan Industri, Direktorat Produk Pertanian dan Kehutanan, serta Direktorat Impor.

Mengenai aktivasi Larangan Terbatas (Lartas) di sistem INSW, Kemendag menginginkan PP INSW bisa menyusun Standard Operating

Procedur (SOP) tentang aktivasi Lartas sebagai acuan K/L dalam melakukan update pada in house sistem masing-masing. Agar K/L dapat memperoleh data realisasi secara lengkap, Oke mengharapkan PP INSW dapat mengkoordinasikan integrasi pengiriman data rekomendasi dan perijinan pada sistem INSW.

Atas hal ini, Kepala PP INSW DJADMIKO mengharapkan Kemendag dan K/L penerbit rekomendasi untuk menstandarkan satuan komoditi. Sedangkan terhadap pengecualian atas perizinan, Kemendag diharapkan mendefinisikan pengecualian dengan jelas sehingga dapat digunakan dalam proses validasi di sistem INSW.

Terkait realisasi pemotongan kuota otomatis, disebutkan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan. Ini disebabkan karena masih diperlukan pembahasan lebih mendalam dengan pihak Ditjen Bea dan Cukai terkait pengiriman data realisasi

akhir. Sebagai solusi sementara, PP INSW mengharapkan Kemendag dapat menggunakan kartu kendali realisasi untuk melakukan cross

check dengan data realisasi di sistem INSW.

Pada diskusi yang berjalan hangat itu, Dirjen Daglu setuju dengan konsep Indonesia Single

Risk Management (ISRM) yang dipaparkan Djadmiko. Bahkan, akan segera menganalisa profile risiko perusahaan yang dikombinasikan dengan komoditi. PP INSW mengharapkan Kemendag untuk memulai menerapkan pada perusahaan yang taat terhadap aturan perdagangan. Sebagai bahan acuan, PP INSW juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait penggunaan data perusahaan yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Perkembangan diskusi lainnya, mengenai uji coba Single Submission

(SSM) yang telah mulai dilakukan di tiga K/L. “Untuk itu Kemendag diharapkan untuk dapat ikut bergabung. Kemendag diharapkan agar dapat merumuskan legal

formal terkait SSM tersebut sehingga pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan melalui Inatrade dan portal INSW yang berbasis SSM,” ujar Djadmiko.

Dari diskusi ini, kedua belah pihak sepakat untuk segera menyusun rencana kerja dan program kerja, serta mengidentifikasi potensi hambatan dan solusi yang dapat ditempuh dalam mempercepat penerapan ISRM. (DAMAR WIJAYANTO)

Djadmiko Kepala INSW

tero

po

ng

INS

W


Posisi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai institusi

terdepan dalam rangkaian sistem penyelenggaraan INSW begitu penting.

Pelaksanaan program Kerja Pengelola Portal Indonesia National Single

Window (PP INSW) tidak dimungkiri memerlukan dukungan dan institusi

ini. Atas alasan inilah, PP INSW mengajak DJBC melakukan dialog intensif

membahas isu-isu strategis seputar INSW.

Pertemuan PP INSW & Ditjen Bea dan Cukai

Beberapa topik penting yang memerlukan dukungan dan kesepahaman bersama adalah mengenai implementasi Single

Submission (SSM), penerapan Indonesia Single Risk Management

(ISRM), sinkronisasi dan validasi Indonesia National Trade Repository

(INTR), perluasan mandatory INSW, penambahan SDM, Anggaran PP INSW, pengelolaan data sistem INSW dan ASEAN Single Window.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai HERU PAMBUDI pada pertemuan yang digelar 10 April 2017 itu

menegaskan, pihaknya mendukung PP INSW dalam melaksanakan program kerjanya. Dalam dialog tersebut, Dirjen BC didampingi Sekretaris DJBC, Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Tenaga Pengkaji Bidang Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai, perwakilan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Ditegaskan Heru, bentuk dukungan itu akan ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi internal untuk menindaklanjuti ke delapan isu strategis.

34

PERTAMA, program ISRM yang telah direspon baik oleh Presiden, harus segera ditindaklanjuti untuk mencapai target pelaksanaan pada Agustus 2017. ISRM terbukti sangat bermanfaat. Terbukti, penetapan 308 Perusahaan Jalur Prioritas (PJP) berhasil mengurangi penumpukan 13 ribu kontainer. Karenanya, terhadap 308 perusahaan ini diupayakan mendapatkan perlakuan sama di Kementerian/Lembaga (K/L) lain.

Untuk menjamin keterlaksanaan program ISRM, dibutuhkan perintah langsung dari Menko Perekonomian kepada para Menteri terkait agar para K/L melaksanakan ISRM. Bentuk perintah tersebut berupa Surat Menko Perekonomian untuk meminta K/L melaksanakan ISRM, yang akan segera dipersiapkan.

KEDUA, sebagai persiapan atas terjadinya perubahan mendasar dalam teknis dan proses bisnis pengajuan dokumen di K/L maka diperlukan sejumlah langkah, yaitu rapat tingkat tinggi dengan pimpinan K/L untuk menyamakan pemahaman terhadap SSM. Penyusunan time frame pelaksanaan SSM dan penunjukan PP INSW sebagai koordinator. Kemudian, perlunya perintah dari Presiden ke Menteri (K/L) untuk melaksanakan SSM.

KETIGA, agar INTR tetap update, maka perlu ada delegasi wewenang yang diberikan kepada DJBC untuk meng-upload sendiri aturan-aturan baru, sedangkan PP INSW menyiapkan sistemnya. Disepakati

penambahan disclaimer pada INTR yang menyatakan bahwa keputusan final setiap aturan ada pada masing-masing K/L penerbit Larangan Terbatas (Lartas). Posisi INTR hanya sebagai referensi.

KEMPAT, mandatory INSW di seluruh KPPBC agar segera direalisasikan dan diperluas, tidak hanya untuk BC 2.0 dan BC 3.0 saja. Karenanya, PP INSW akan membuat translator untuk sinkronisasi sistem CEISA dan sistem INSW. Pembuatan

translator diperkirakan selesai dalam waktu sebulan. Mandatory INSW diprioritaskan pada pelabuhan ekspor komoditi migas, barang tambang dan holtikultura.

KELIMA, anggaran PP INSW sampai dengan tahun 2018 masih berada pada anggaran DJBC. Hal ini berdampak pada pagu anggaran PP INSW menjadi terbatas dan kurang fleksibel. Mengingat pentingnya keberadaan PP INSWA, Dirjen BC mendukung kemandirian anggaran PP INSW. Sambil menunggu Perpres penguatan kelembagaan, PP INSW bersama DJBC sepakat melakukan persiapan bersama. Targetnya adalah pada tahun 2019 anggaran PP INSW sudah dapat mandiri.

KEENAM, mengenai pengelolaan data di INSW. PP INSW dapat memberikan data realisasi Lartas kepada K/L terkait dalam bentuk data agregat. Dirjen Bea dan Cukai di kesempatan itu mengusulkan dilaksanakan rapat koordinasi

dengan Badan Pusat Statistik (BPS) membahas manajemen pengelolaan data nasional sehingga penyampaian data dapat lebih akurat dan real time.

KETUJUH, penambahan SDM. DJBC akan mengadakan rapat khusus internal terkait permintaan penambahan pegawai di PP INSW, mengingat saat ini DJBC juga masih memerlukan SDM di 4 Kanwil.

KEDELAPAN, ASEAN Single Window (ASW). Untuk keperluan ini, Dirjen BC akan mempersiapkan sistem agar dapat menerima e-SKA Form D yang akan mulai diimplementasi setelah PLF diratifikasi semua anggota ASEAN.

Delapan isu esensial itu akan dilanjutkan dengan sejumlah tindakan. Yakni meminta Deputi Bidang Pengembangan dan Operasional Sistem PP INSW membuat translator untuk sinkronisasi sistem CEISA dan sistem INSW, yang diharapkan akan selesai dalam waktu 1 sampai dengan 2 bulan. Kemudian, PP INSW bersama dengan DJBC akan menyiapkan bahan dan berkoordinasi untuk pelaksanaan rapat terbatas dengan K/L yang dihadiri Menko Perekonomian dan Menkeu untuk membahas SSM, ISRM, dan Peraturan Lartas. Dan, PP INSW mempersiapkan perluasan mandatory system INSW keseluruh pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan internasional. (DAMAR WIJAYANTO)

tero

po

ng

INS

W


Dwelling Time menjadi tolok ukur penting untuk melihat

pelayanan kecepatan arus keluar-masuk barang. Sebagai

sebuah proses, lama waktu bongkar muat perlu mendapatkan

pengawasan ketat. Salah satunya yang perlu dilakukan

adalah mengintegrasikan sistem Trade System dan Port

System dengan salah satu fitur yang dihasilkan Dashboard.

Integrasi ini vital sebagai pemantauan dwelling time.

Trade System dan Port System dengan salah satu fitur yang dihasilkan Dashboard. Integrasi ini vital sebagai pemantauan dwelling time. Sedangkan penerapan ISRM harus dapat mempercepat proses penyelesaian formalitas ekspor impor." tegas Sri.

Sesuai amanat Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IX tentang sinergi pergerakan barang dan dokumen dalam rangka efisiensi logistik kepabeanan, PP INSW bekerja sama dengan Kementerian BUMN (Pelindo I, II, III, dan IV) melakukan integrasi sistem tersebut.

Dengan adanya ketersediaan data pada dashboard nantinya diharapkan dapat membantu menganalisa dan penyelesaian masalah oleh stakeholders terkait guna menurunkan waktu dwelling time. Dashboard akan menjamin pemantauan lama waktu penanganan kontainer impor sejak bongkar dari kapal (staking) sampai dengan keluar dari pelabuhan (gate out) atau lebih dikenal dengan dwelling time.

Arahan dari Menteri

Baik Menko Perekonomian, Menkeu maupun Menhub menginginkan PP INSW dapat melakukan harmonisasi peraturan di K/L tanpa menunggu terbitnya Perpres penguatan kelembagaan. "PP INSW tidak perlu menunggu perpres terbit untuk melakukan harmonisasi di semua K/L. Kemenko akan mendukung dan membantu mengkoordinasikan K/L terkait, ujar Darmin Nasution.

PP INSW juga diminta untuk segera melaporkan evaluasi hasil kerja selama 10 (sepuluh) tahun sejak berdiri sampai dengan saat ini. Soal keberadaan pelabuhan, PP INSW diminta untuk membenahi dan mengoptimalkan 21 Pelabuhan Mandatory INSW sehingga dapat memantau dokumen perizinan, Kepabeanan, data pergerakan barang. Sesuai dengan amanat Paket Kebijakan XI, PP INSW diharapkan dapat menjadi lead dan mendorong implementasi ISRM sesuai target pada bulan Agustus 2017. (DAMAR WIJAYANTO)

T iga menteri hadir ke PP-PNSW. Ini perhelatan istimewa.

Menteri Keuangan SRI MULYANI, Menteri Koordinator Perekonomian DARMIN NASUTION dan Menteri Perhubungan BUDI KARYA SUMADI kompak hadir. Sejumlah pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga juga tak mau ketinggalan. Para pelaku usaha di bidang logistik juga merapat. Ini memang momen spesial untuk memastikan pentingnya manajemen risiko ISRM dalam kegiatan ekspor impor. Semua sepakat ISRM dapat menjadi faktor penting untuk mencukur waktu dwelling time dari 3,3 menjadi 2 hari. Itu artinya diperlukan integrasi sistem pendukung dashboard.

Sri Mulyani mengatakan Dwelling Time menjadi tolok ukur penting untuk melihat pelayanan kecepatan arus keluar-masuk barang. "Sebagai sebuah proses, lama waktu bongkar muat perlu mendapatkan pengawasan ketat. Salah satunya yang perlu dilakukan adalah mengintegrasikan sistem

36

Upaya pembuatan DASHBOARD DWELLING TIME sebagai bagian

dari kelancaran pelaksanaan INSW melibatkan berbagai pihak.

Sinergi teknis dilakukan antara PP INSW, baik Kepala maupun

para Deputi dengan berbagai pihak. Di antaranya, Direktorat

Lalu Lintas dan Angkatan Laut-Kementerian Perhubungan,

Direktorat Informasi dan Kepabeanan Cukai-DJBC, PT. Pelindo I, II,

III, dan IV, Otorita Pelabuhan Tanjung Priok, dan KPU BC Tanjung

Priok, dan perwakilan masing-masing Terminal Operator.

dipilih dan prostrain-costrain dari masing-masing opsi.

Pelindo II menanggapi. Saat ini sedang dibangun acuan legal bentuk kerja sama antara Pelindo II dan Indonesia Logistics

Community Service (ILCS)

sehubungan dengan kegiatan pembangunan dashboard

dwelling time. Diakui, validasi data dari terminal-terminal belum dilakukan oleh Pelindo II. Karenanya, Pelindo II meminta waktu paling lama satu bulan untuk menjamin data yang dialirkan ke PP INSW valid.

K oordinasi yang dilakukan akhir April hingga awal

Mei itu untuk menentukan opsi model aliran data yang akan digunakan dalam pembangunan dashboard dwelling time. Selain itu untuk koordinasi pengaliran data dan membangun komitmen dari pihak-pihak yang terlibat.

PP INSW sebagai lead dari pelaksanaan INSW membutuhkan data pembanding dari Pelindo I, III dan IV untuk menjamin data yang disajikan oleh Pelindo II. PP INSW juga mengajukan berbagai opsi model aliran data yang dapat

Pelindo II juga menilai, legal formal penunjukan Person In

Charge (PIC) untuk pengaliran data dari terminal ke Pelindo diperlukan surat dari Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan kepada Pelindo I, II, III, dan IV. PP INSW diharapkan dapat membuat SOP pengaliran data dwelling time dari terminal Pelindo dan dilanjutkan dari Pelindo ke PP INSW.

Sementara, Pelindo I mengaku, selama ini aliran data dari Transaction Processing System

(TPS) ke Pelindo I tidak

Berembuk Bangun Dashboard te

rop

on

g IN

SW


mengalami kendala. Bahkan, Pelindo I mengklaim bertanggung-jawab dan menjamin validitas data yang dikirimkan. Sebaliknya, sejumlah kendala masih ditemui pada Pelindo III. Diakui masih terdapat data hilang karena terkendala masalah pengiriman data. Namun, saat ini telah ditemukan solusi model aliran data dengan CSV. Pelindo IV memandang perlunya penyamaan persepsi soal perhitungan dwelling time. Disebutkan, saat ini empty container oleh Pelindo IV tidak dimasukkan ke dalam perhitungan dwelling time.

Kementerian Perhubungan menyampaikan sejumlah kemajuan. Seperti, proses pembangunan Inaportnet dalam hal pergerakan barang baru dimulai tahun 2017. Piloting Inaportnet untuk pergerakan barang akan dilakukan di pelabuhan Tanjung Priok, karena dianggap telah memiliki fasilitas paling lengkap dalam hal monitoring pergerakan barang.

Kemenhub juga menegaskan agar validitas data dashboard dwelling time harus mencapai 100%, karena hasil perhitungan dwelling time tersebut akan dipergunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga.

Sementara, Ditjen Bea Cukai (DJBC) mengungkapkan, sistem TPS dalam jaringan (daring) yang digunakan DJBC dikelola masing-masing Kantor Pelayanan. Adapun data yang dialirkan sebagian masih dilakukan manual. Cakupan TPS daring terbatas pada pelabuhan tertentu, yakni Tanjung Perak, Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Soekarno Hatta. Diungkap pula, proses bisnis kepabeanan yang berhubungan dengan pengeluaran barang belum semua tercakup dalam TPS daring. Terdapat perbedaan hitungan dwelling

time antara Bea Cukai dan terminal, kurang lebih 0,6 hari (data 2015). Untuk itu, DJBC mendukung

"Kemenhub juga menegaskan agar validitas data dashboard dwelling time harus mencapai 100%, karena hasil perhitungan dwelling time tersebut akan dipergunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga."

38

opsi yang digunakan untuk pengiriman data dashboard dwelling time. DJBC menyarankan untuk penyeragaman perhitungan dwelling time dapat mengacu pada buku putih yang telah diterbitkan.

Sejumlah hasil urun rembuk berbagai instansi disepakati. Antara lain, sambil menunggu kesiapan Inaportnet untuk menjadi konsolidator data, sementara tetap melanjutkan pelaksanaan opsi 2, yaitu Pelindo II berfungsi sebagai konsolidator data dari semua sistem PT. Pelindo (I, II, III, dan IV). Atas keputusan ini, Pelindo II mengaku memerlukan waktu maksimal satu bulan untuk menjamin validitas data yang diterima dan dikonsolidasikan, baik dari terminal-terminal di bawahnya maupun dari Pelindo I, III dan IV.

Di sisi lain, PP INSW menampilkan data sesuai yang diterima dari PT. Pelindo II. Dalam rangka evaluasi validitas data yang dikirim Pelindo II, PP INSW dapat meminta data langsung dari terminal dan juga Pelindo I, III, dan IV sebagai data pembanding. Untuk menjamin keterlaksanaan, disepakati review validitas data secara rutin mingguan. Jika kemudian ditemukan masalah validitas data, perbaikan data dilakukan oleh PIC sumber data terkait, baik dari terminal maupun dari Pelindo I, II, III dan IV.

Atas permintaan aspek legal pengelolaan dashboard dwelling time secara menyeluruh termasuk SOP segera dibahas lebih lanjut oleh pihak terkait di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan. Hasil pengecekan terhadap data dari 10 terminal oleh konsolidator data untuk bulan April 2017 menghasilkan validitas 94,81%. Selanjutnya, ILCS akan melanjutkan pengecekan terhadap data dari 10 terminal untuk bulan Maret 2017 dan Mei 2017 dan akan dikomunikasikan dengan PIC masing-masing entitas melalui Whats App Group.

Hasil lainnya, INSW menyediakan dashboard pemantauan penerimaan data kontainer gate out per hari dari Pelindo II di laman apps3.insw.go.id. Selanjutnya, Para PIC terminal dan Pelindo I, III, IV

sepakat untuk memantau data pada dashboard penerimaan data di INSW setiap hari, untuk dibandingkan dengan data masing-masing terminal yang dikirim ke Pelindo II. Pelaksanaan tersebut dilaksanakan mulai 10 Mei 2017 lalu.

Evaluasi hasil pemantauan dilaksanakan per minggu—7 hari kalender—dengan tiga mekanisme. Pertama, masing-masing terminal/Pelindo I, III, IV akan mengirimkan email yang berisi informasi jumlah kontainer gate out per hari yang dikirim ke Pelindo II. Bila terminal/Pelindo I, III, IV tidak mengirim

email dimaksud, maka dianggap telah menyetujui data seperti yang ditampilkan pada dashboard pemantauan tersebut.

Selanjutnya apabila ditemukan perbedaan antara data yang dikirim oleh terminal/Pelindo I, III, IV dengan data yang diterima INSW, Pelindo II berkewajiban menjelaskan perbedaan tersebut. Mekanisme pemantauan ini dilakukan juga untuk data bulan Maret 2017 dan Mei 2017 (tanggal 1 s/d 9 Mei 2017) sebagai salah satu bahan rapat tanggal 22 Mei 2017 dan seterusnya sampai dirumuskan mekanisme baru untuk menjamin validitas data. Pelindo I, III dan IV mengirimkan data langsung ke INSW untuk data pembanding dengan tiga mekanisme yang dirumuskan lebih lanjut. (ANDRIE KRIESNIAWAN)

tero

po

ng

INS

W


S udah sejak lama Pelabuhan Belawan, Medan, menjadi

pelabuhan terpenting di Sumatera. Pelabuhan Belawan yang menyandang kelas utama bernaung di bawah PT. Pelabuhan Indonesia I. Belanda membangun dermaga Belawan lama untuk bersandar berbagai jenis kapal, baik kapal kargo maupun kapal panumpang. Pada tahun 1938, Pelabuhan Belawan menjadi pelabuhan terbesar di wilayah Hindia Belanda. Aktivitas Pelabuhan Belawan dalam perkembangannya kian hari semakin meningkat.

Senyum Manis Petugas dan Kepuasan Pengguna Jasa

Kemudian pada awal tahun 1980 pemerintah mulai menyusun rencana pembangunan terminal peti kemas. Pada tanggal 10 Februari 1985, terminal peti kemas Belawan mulai beroperasi. Pelabuhan Indonesia I terus mengembangkan Pelabuhan Belawan. Sehinggal awal tahun 2013, Pelabuhan Belawan mampu melayani arus bongkar muat peti kemas hingga 1,2 juta twenty-

foot equivalent units (TEUs) per tahun dan akan meningkat secara bertahap hingga mencapai 2 juta TEUs per tahun.

Saat ini Pelabuhan Belawan menjalankan fungsinya sebagai Pintu Gerbang (Gateway) yang merupakan sarana perlintasan masuknya kapal/pengangkut laut ke wilayah Republik Indonesia. Pelabuhan Belawan juga berperan sebagai penghubung antar negara

dalam menjalankan kegiatan impor-ekspor, serta menjadi penghubung muatan yang diangkut oleh sarana pengangkut laut dan sarana pengangkut darat.

Kegiatan lainnya, Pelabuhan Belawan melayani bongkar—muat peti kemas untuk perdagangan domestik dan Internasional. Komoditas utama yang dilayani pada perdagangan internasional diantaranya karet, Crude Palm Oil

(CPO), kopi, besi, sparepart, barang elektronik, ban, dan pakan ternak. Negara mitra dagang utama ekspor dan impor adalah Malaysia, Singapura, Australia, Cina, Negara-negara Timur Tengah dan Eropa.

Sistem Indonesia National Single Window (INSW) mulai diterapkan secara mandatory di Pelabuhan Belawan sejak tahun 2009. Sistem INSW nyata-nyata telah

Pelaksanaan INSW Pelabuhan Belawan, Medan

40

membantu percepatan proses impor-ekspor, karena pelaku usaha tidak harus menunggu hardcopy dokumen perijinan dikirimkan dari Kementerian/Lembaga dari Jakarta. Data elektronik dokumen tersebut telah dapat diterima oleh Bea dan Cukai Belawan melalui sistem INSW. Proses customs

clearance bisa berjalan lebih cepat.

hanya dapat dilihat petugas Bea Cukai tetapi tidak dapat dikirim kembali kepada pelaku usaha. Sering juga ditemui jaringan yang terkadang down dan tidak ada call

center INSW, sehingga pelaku usaha tidak dapat mengkonfirmasi dan memperoleh kepastian waktu.

Terkait Larangan Terbatas (Lartas), INSW KPPBC TMP Belawan memberikan sejumlah catatan. Pertama, masih adanya jeda waktu pengaktifan Lartas di sistem INSW, rata-rata sekitar satu bulan. Kedua, adanya peraturan Lartas yang belum update. Ketiga, belum semua Lartas masuk ke sistem INSW. Terhadap hal ini, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sepakat hanya akan mengacu kepada sistem INSW sebagai single

reference. Dengan begitu, bila Lartas belum tersedia di sistem INSW, maka barang impor-ekspor tidak akan diperiksa dan akan memperoleh izin untuk keluar/masuk wilayah pabean. Ke depan, Kementerian/Lembaga penerbit perizinan dapat memperoleh hak akses untuk memperbarui Lartas di sistem INSW secara lebih mudah dan cepat.

Hal senada disampaikan Balai Karantina Medan, yang menilai mandatory INSW telah membantu

petugas karantina melakukan pengawasan terhadap barang karantina impor. Bila sebelum mandatory INSW petugas harus aktif meminta laporan kepada pelaku usaha, maka setelah mandatory INSW petugas cukup mengecek melalui sistem. Di balik kabar baik itu, petugas juga sering mengeluhkan beberapa kendala dalam pelaksanaan mandatory INSW. Seperti, listrik yang sering mati, SDM di bidang IT masih terbatas, dan pemasalahan hak akses untuk aplikasi internal Barantan yang masih multi user.

Balai Karantina Medan menginginkan supaya sistem INSW dapat berperan dan dikembangkan lebih luas. Hal-hal yang perlu mendapat pengembangan adalah mandatory sistem INSW untuk ekspor produk karantina, penambahan data manifest, dan data pergerakan barang/container di pelabuhan. Dari sisi pengguna jasa Balai Karantina Medan, apa yang dilakukan INSW sangat positif dan mendapat sambutan baik karena sangat membantu mempercepat dan menyederhanakan proses pertukaran data terutama antara sistem Karantina dengan sistem Ditjen Bea dan Cukai. (DAMAR

WIJAYANTO & MAULANA ALI)

"... Dari sisi pengguna jasa Balai Karantina Medan, apa yang dilakukan INSW sangat positif dan mendapat sambutan baik karena sangat membantu mempercepat dan menyederhanakan proses pertukaran data ..."

Dari sisi petugas, seperti diakui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Belawan, sistem INSW sangat membantu pekerjaan, terutama berfungsi sebagai acuan (single reference) pemeriksaan perizinan ekspor dan impor yang disampaikan oleh pelaku usaha. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti response reject. Artinya, data ‘gagal’

pe

rspe

ktif


Manfaat sistem INSW dalam rangka kegiatan ekspor-impor

diakui telah dirasakan oleh pelaku usaha di Medan. Namun

begitu, masih diperlukan beberapa perbaikan, seperti

jaringan INSW terkadang masih mengalami gangguan.

Oleh: Damar Wijayanto & Maulana Ali

“T erkadang sistem INSW mengalami gangguan,

padahal kami perlu mengakses portal INSW.” curhat CV. Indomakmur Sentosa salah satu importir keramik asal Medan. Jika terjadi gangguan jaringan pada sistem INSW, menyebabkan dokumen PIB dan/atau PEB tidak dapat diproses dengan cepat. Pelaku usaha berharap ada solusi dan kepastian waktu yang jelas untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga, kegiatan ekspor-impor bisa berjalan lancar.

Untuk kelancaran lainnya, pelaku usaha juga berharap ada media atau call center untuk dapat berkomunikasi dengan petugas INSW secara real time terkait

perizinan maupun sistem dan jaringan yang dapat membuat kegiatan ekspor-impor terhambat.

‘’Kami kesulitan untuk berkonsultasi mengenai lartas dan ganguan sistem INSW”, ungkap perwakilan PT. Lancier Transport selaku eksportir kayu, kopi, dan ikan. Ia menceritakan, dokumen perizinan SPEK (Surat Persetujuan Ekspor Kopi) yang diterbitkan oleh Dinas Pedagangan setempat yang diunggah pada Portal INSW tidak mencantumkan informasi detail barang, sehingga petugas masih meminta dokumen asli dari dokumen perizinan tersebut.

Sistem INSW juga digunakan pelaku usaha untuk mencari informasi

tentang ketentuan Larangan dan Pembatasan atas produk yang akan diekspor atau diimpor yang tersedia melalui menu Indonesia

National Trade Repository (INTR) pada Portal INSW. Dengan informasi tersebut pelaku usaha dapat mempersiapkan rekomendasi/perizinan yang diperlukan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Sayangnya, peraturan dari K/L terkait terkadang terlambat diunggah pada Portal INSW. Hal ni menyebabkan timbulnya permasalahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Dengan adanya perbaikan dan penyempurnaan sistem INSW tersebut maka diharapkan akan terwujud 4 pilar INSW, yaitu: Transparency, Consistency, Simplicity,

Efficiency yang sangat ditunggu oleh pelaku usaha di Medan.

Pelaku Usaha Medan Berharap Perbaikan Sistem INSW

42

pe

rspe

ktif


S ejak Oktober 2008, sistem Indonesia National Single

Window (INSW) telah beroperasi secara mandatory di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di awal penerapannya, sistem INSW sudah dapat berjalan lancar. Hal ini dimungkinkan karena pelaksanaan operasionalnya mendapat kawalan langsung dari Tim Persiapan NSW. Terlebih, ketika itu, seluruh petugas Bea dan Cukai mendapat pelatihan penggunaan sistem INSW sebelum terjun langung di lapangan.

Keberadaan INSW dirasakan betul manfaatnya oleh pengguna sistem ini. Seperti diakui oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak EFRIZAL. Menurutnya,

Implementasi INSW di KPPBC Tanjung Perak – Surabaya

Kawalan Langsung dari Tim Persiapan

penggunaan sistem INSW dapat mengefisienkan Sumber Daya Manusia karena beban petugas analyzing point menjadi berkurang. Selain itu, terjadi efisiensi waktu dan biaya layanan karena sebagian pemenuhan perizinan ekspor dan impor diverifikasi dan diputuskan melalui sistem. Sebelum penerapan sistem INSW, masih mungkin terjadi kasus pemalsuan dokumen perizinan.

“Saat ini, hal tersebut nyaris mustahil terjadi karena perizinan disampaikan secara elektronik dan telah divalidasi oleh sistem,” tegas Efrizal.

Namun demikian, Efrizal mengakui, dalam perkembangannya terdapat kendala pada penggunaan sistem

INSW, terutama terkait komunikasi. Ketika terjadi permasalahan sistem (down), misalnya, perizinan yang telah dikirimkan oleh Kementerian/Lembaga namun belum masuk ke sistem INSW, Petugas Bea dan Cukai tidak mendapatkan kejelasan mengenai status penyelesaian permasalahan. Saat ini, sistem INSW yang baru dua tahun dikelola oleh lembaga permanen, PP INSW, hanya sebatas mengembangkan sistem help-desk yang menjadi contact point, apabila terjadi permasalahan penerapan sistem termasuk di daerah. Oleh karena itu, permasalahan terkait komunikasi tersebut banyak ditemui di berbagai daerah yang telah menerapkan sistem INSW secara mandatory.

44

Ke depan, Efrizal berharap perizinan yang dimasukkan dalam sistem INSW dapat ditambah. Seperti, surat registrasi kendaraan untuk ekspor yang dikeluarkan oleh Polri. Baru-baru ini, Bea dan Cukai mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi mobil ilegal, karena surat registrasi yang diterbitkan oleh Polri belum masuk dalam sistem INSW sebagai perizinan Larangan dan Pembatasan (LARTAS) ekspor. Karenanya, KPPBC TMP Tanjung Perak menginginkan, semakin banyak perizinan, seperti surat registrasi kendaraan tersebut yang masuk dalam sistem INSW. Sehingga, dapat meminimalisir terjadinya “kebocoran” ekspor-impor karena validasi perizinan telah lebih baik melalui proses yang tersistem.

Apresiasi atas kehadiran sistem INSW juga datang dari pihak pengguna jasa. Perwakilan dari Perusahaan Penyedia

Jasa Kepabeanan (PPJK) yang beroperasi di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak mengakui adanya perbedaan layanan yang signifikan. Sebelum ada INSW, semua proses ekspor-impor bisa cepat karena masih dapat “seenaknya”. Seperti, validasi pemenuhan ketentuan peraturan dan perizinan tidak dilakukan dengan ketat. Tetapi, ini menimbulkan kegelisahan, karena dikemudian hari dapat menjadi masalah setelah dilakukan audit oleh Bea dan Cukai. Namun, setelah sistem INSW diterapkan, kepatuhan terhadap peraturan dan perizinan dilakukan secara ketat karena dokumen divalidasi secara sistem sehingga benar-benar dapat dibuktikan keasliannya. Terlebih lagi, sistem INSW juga memfasilitasi penyampaian dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga di Jakarta secara lebih cepat karena dilakukan secara elektronik. Tetapi, bila semua proses dilalui, importir maupun eksportir dapat lebih tenang dan tidak khawatir

Efrizal Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Kalangan PPJK mengusulkan, ke depan, surat dispensasi yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga dapat dimasukkan ke sistem INSW sehingga proses lebih cepat. Sejauh ini perizinan yang sudah masuk sistem INSW memang baru izin final yang secara resmi telah ditetapkan dalam peraturan Kementerian/Lembaga. Sedangkan surat dispensasi yang sifatnya incidental belum masuk sistem INSW. KPPBC mendukung usulan ini. Sebab, dengan begitu validasi surat dispensasi lebih akurat dan cepat.

Usulan lainnya, semua peraturan ekspor dan impor, walaupun tidak terkait langsung dengan LARTAS, seperti Peraturan Menteri Keuangan tentang Anti Dumping, juga dimasukkan dalam INTR/INSW. Sehingga apabila pelaku usaha membutuhkan informasi semua peraturan terkait barang / HS tertentu, semua dapat tersedia di INTR/INSW. (ALI MANSHUR &

MAULANA ALI)

"penggunaan sistem INSW dapat mengefisienkan Sumber Daya Manusia karena beban petugas analyzing point menjadi berkurang. Selain itu, terjadi efisiensi waktu dan biaya layanan karena sebagian pemenuhan perizinan ekspor dan impor diverifikasi dan diputuskan melalui sistem." — efrizal

pe

rspe

ktif


Bersama Jatim Bangun Dashboard

yang diimpor benar-benar aman dikonsumsi masyarakat dan tidak membahayakan kesehatan,” tegas Soekarwo.

Menurut Soekarwo kerjasama pembangunan dashboard karena Pemprov Jawa Timur kesulitan dalam memperoleh data kinerja ekspor dan impor secara real time.

Seperti diakui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, sebelum ada sistem elektronik, Pemprov Jawa Timur, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebelumnya telah melakukan kerja sama dengan Bea dan Cukai untuk mendapatkan salinan formulir Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Atas dasar kerja ama ini, Disperindag dapat mengolah data

Soekarwo Gubernur Jawa Timur

"Impor harus dikendalikan agar barang yang diimpor benar-benar aman dikonsumsi masyarakat dan tidak membahayakan kesehatan," — soekarwo

S ebagai bentuk implementasi sistem INSW di daerah,

Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP INSW) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepakat mengembangkan pengaliran data ekspor-impor untuk keperluan pengembangan dashboard peningkatan ekspor dan pengendalian impor. Kerja sama itu tertuang dalam Nota Kesepahaman/Memorandum

of Understanding (MoU) yang ditandatangani Kepala PP INSW dengan Sekreteris Daerah Provinsi Jawa Timur pada 27 Oktober 2016 di Surabaya.

Gubernur Jawa Timur SOEKARWO menegaskan, Pemprov Jawa Timur tidak anti impor. “Impor harus dikendalikan agar barang

4646

perumusan kebijakan penendalian harga dan perlindungan konsumen. Dalam konteks perlindungan konsumen, berdasarkan data dari dashboard, Pemprov Jawa Timur melakukan pengawasan pasar bekerjasama dengan Balai POM. Pelanggaran yang ditemukan dari hasil pengawasan oleh Pemprov Jawa Timur umumnya diteruskan ke Balai POM untuk dilakukan penindakan mengingat Pemprov tidak memiliki wewenang penindakan.

Terkait evaluasi pelaksanaan dashboard, saat ini ada keluhan dari pelaku usaha ekspor impor terkait sistem INSW yang sering bermasalah. Ini mengakibatkan adanya biaya yang harus ditanggung pelaku usaha seperti biaya demurrage. Mereka menolak dibebankan kesalahan, sehingga

tidak layak untuk menanggung biaya tambahan.

Disperindag berharap data final PEB/PIB dapat masuk ke sistem INSW. Sehingga, data yang dihasilkan sistem INSW lebih akurat dan perbedaanya dengan data yang dirilis oleh BPS semakin minimal. Sistem INSW diharapkan juga dapat meng-cover data perdagangan antar pulau/ antar daerah. Selama ini neraca perdagangan Provinsi Jawa Timur sering defisit. Padahal, ini terjadi karena impor tujuan daerah lain dicatat sebagai impor Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya data perdagangan antar daerah maka hal-hal semacam ini diharapkan semakin dapat diminimalisir. (ALI

MANSHUR & MAULANA ALI)

untuk mendapatkan data kinerja ekspor dan impor secara real time. Sayangnya, penyampaian salinan formulir tersebut berhenti setelah penyampaian PEB/PIB dilakukan secara elektronik. Pemprov Jawa Timur tidak dapat mengandalkan data ekspor dan impor dari BPS karena umumnya data BPS memiliki jeda satu bulan.

Aliran data yang diterima INSW berupa data agregat. Dashboard mengkompilasi data dari daerah, seperti data Surat Keterangan Asal (SKA), laporan realisasi impor, dan data dari instansi vertikal di daerah, contohnya, kantor Karantina dan Balai POM. Saat ini dashboard telah terwujud namun tidak dipublikasikan karena sifatnya untuk internal pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalnya untuk

sua

ra m

ere

ka



Indonesia Single Risk Management (ISRM), sebagai bagian penting dari mega program Indonesia National Single Window (INSW) seringkali dikaitkan dengan dwelling time. Pelaku usaha sebagai pihak paling terdampak dari program ini tentu memiliki pandangan sendiri tentang ISRM: bagaimana dan apa manfaatnya. Serta, mungkinkan ISRM benar-benar dapat diwujudkan, apa aja kendalanya. Berikut wawancara INSWMagz dengan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Benny Soetrisno.

INSWMagz: Menurut Anda, apakah benar ISRM dapat menjadi solusi dalam pengawasan maupun pelayanan?

Benny Soetrisno (BS): Saya menjelaskannya tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Tetapi bagaimana kita membangun ISRM benar-benar sebagai solusi dalam pengawasan maupun pelayanan secara keseluruhan lebih komprehensif. Banyak kendala kita dalam pengelolaan data di masing-masing institusi. Maka, dalam konsep pertama kita adalah single identity. Bagaimana kita menuju single identity. Sampai hari ini, single identity kita kuatkan dengan program reform Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Itu juga dimasukkan dalam salah satu inisiatif program, joint program. Salah satu programnya adalah membentuk single identity,

dan ini sudah terlaksana. Quick win di kuartal yang sekarang ini sudah terlaksana.

Data NIK itu sudah sama dengan data NPWP-nya pajak. Jadi, cukup menggunakan data NPWP. Ini dimaksudkan untuk mengetahui sebenarnya bagaiman kita mengelola data antara Pajak dan Bea Cukai. Sehingga, dengan data yang single ini, kita melihat Bea Cukai melayani dengan WP, termasuk dari WP-nya pajak. Tentu pajak juga berkepentingan bagaimana sih mengawasi WP-nya dalam berkegiatan di Bea Cukai. Sebaliknya, Bea Cukai ingin juga mengetahui kepatuhan si WP ini dalam pelaporan SPT, pembayaran pajaknya, dan sebagainya. Sehingga tentu ini saling mengaitkan. Jadi kalau seperti Dirjen bilang link-nya itu seperti ini erat, bukan link yang hanya asal nyambung. Tapi adalah link yang saling keterkaitan kemudian saling menutup celahnya.

Wawancara Khusus

Wakil Ketua KADIN Indonesia

Benny Soetrisno

ISRM Bukan Mimpi

48

INSWMagz: Artinya, dari data yang sama bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lebih luas?

BS: Begini. Saat ini kita juga telah melakukan pemblokiran dan sebagainya. salah satu quick win kita adalah bagaimana kita memanfaatkan data Pajak atau Pajak memanfaatkan Bea Cukai meminta bantuan untuk memblokirkan atas importir yang tidak melakukan pembayaran pajak dengan baik. Itu sudah dua tahun kita lapor SPT dan sebagainya. Sehingga, direkomendasi pajak untuk kita blokir. Itu baru pemanfaatan single identity. Bisa dikembangkan ke arah sana. Oleh karenanya, ini tentu akan memengaruhi profile dari si WP-nya. Ke depan, tentu kita lihat bagaimana mengembangkannya. Walaupun secara tidak tertulis kita join dengan NIK-nya kependudukan tetapi secara data itu sudah diakomodir dari Dukcapil. Jadi data kependudukan itu dari Kemendagri sudah diatur pengelolaan NIK dan NPWP, sudah jadi satu. Oleh karena itu ke depan bagaimana menggandeng lagi dengan API-nya dari Perdagangan. Sehingga itu akan menyatu dalam single identity.Sehingga, identitas-identitas dari NPWP atau WP ini otomatis sebenarnya dapat dipakai dari seluruh K/L. Kalau sudah menyatu menjadi satu database besar, selanjutnya tinggal bagaimana PP INSW mengelolanya. Ini suatu hal yang saya kira pekerjaan yang besar sekali. Suatu prestasi juga loncatan dari negara kita adalah bagaimana kita tadinya berdiri masing-masing kemudian mengelola risiko secara bersama. Itu sebenarnya tujuan besar, makanya kita membayangkan bagaimana sih ISRM ini akan mengelola itu, mencapai itu. Saya yakin bisa, dan ini telah kita buktikan. Bahwa Bea Cukai dengan pajak sudah jadi satu. Untuk pengelolaan risikonya.

INSWMagz: Dengan NIK Kemendagri bagaimana perkembangannya?

BS: Kita sudah cleancing ke sana sebenarnya. Walaupun kita belum memakai MOU. Kerja sama antara data NIK dengan NPWP dan NIK, tapi kita sudah melaksanakan cleancing itu. Data Dukcapil itu. Saat ini, kita modelnya masih belum menjadi satu link, belum. Tetapi, memverifikasi data kita itu memakai data dukcapil (NIK). Masih dipakai seperti itu. Ini kan hanya antara. Artinya kalau meraka memang sudah bisa benar-benar diyakinkan untuk dikelola bersama. Terbenturnya soal kerahasiaan. Kita berharap juga nanti, ini harapan kepada PP INSW, bagaimana PP INSW meyakinkan seluruh K/L supaya bahwa dia-save, aman datanya dalam pengelolaan PP INSW. Bagaimana pun juga PP INSW juga akan mengembangkan aplikasinya.

INSWMagz: Kalau mengenai program single submission (SSM), tanggapan Anda?

BS: Saya setuju sekali. Justru di sinilah. SSM ini diharapkan dapat memenuhi kepentingan seluruh K/L. Kalau prinsip awalnya, single sub mission digunakan bersama-sama, saya sangat sependapat. Tetapi bagaimana kalau setelah dia SSM, mengelola, nah nanti mekanismenya tinggal diatur setelah proses masing-masing K/L. Itu sangat berbeda. Artinya, kalau diawal informasi seluruhnya bahwa importasi dan sebagainya itu di-SSM-kan, variable datanya yang diinginkan itu sudah masuk semua di dalam sana. Kepentingan K/L, Bea Cukai, dan sebagainya sudah masuk. Saya kira seluruh K/L itu akan bisa memanfaatkan apa yang diperlukan.

Tapi nanti setelah diproses di Bea Cukai, ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa diinformasikan. Misalnya, sebatas mem-feeding data, bahwa ada yang melakukan pelanggaran. Atau, cheating, under value, atau sebagainya. Itu informasi feedback yang diatur nanti. Tapi tidak an-sich seluruh data itu akan dijadikan satu di dalam database, itu menghambat. Saya kira itu harus bertahap. Kalau tidak malah reluctant ya. Saya tidak terlalu yakin bahwa seluruh K/L langsung saat itu juga, dia melebur jadi satu di dalam database PP INSW. Tetapi dikembalikan lagi. Kalau SSM-kan artinya pemberitahuan, belum menjadi dokumen secara resmi. Hanya nanti feedback-nya. Kalau Bea Cukai ada pemeriksaan, Karantina ada pemeriksaan, feedback-nya hanya report. Itu akan membuat risk engine menjadi bagus. Karena apa, tidak an sich yang negatif, tapi yang positif juga diberikan masukan. BPOM dan Kementerian Perdagangan melakukan operasi pasar, memberikan masukan. Misalnya, perusahaan ini melakukan pelanggaran dan sebagainya. Sehingga risk engine-nya yang akan berkerja. Bagaimana profile itu akan menghasilkan suatu profile yang bersama-sama.

INSWMagz: Seberapa penting profile, dalam proses ini?

BS: Semua ini adalah proses membentuk, membangun. Sehingga kalau dalam perjalanannya, tentu ada proses mematangkan. Pematangan dari sebuah konsep manajemen risiko dari masing-masing K/L. Dalam proses pematangan, arahnya adalah memang benar-benar akan menjadi single profile dan single treatment. Karena salah satu contoh ya, kenapa kita bersikeras bahwa kenapa kok profile importir atau WP itu, sangat penting?

sua

ra m

ere

ka


karena inilah awal bagaimana kita melakukan treatment terhadap sebuah kegiatan. Iya kan. Nah suatu contoh. Kenapa MITA AEO? Kita lihat saja, saat ini katakanlah, ketika K/L lain belum menerapkan hal yang sama dengan yang telah dilakukan oleh Bea Cukai, kalau memang dinyatakan bahwa MITA atau penerima AEO ini tidak pantas untuk menjadi AEO atau MITA, itu akan direspon langsung ke Bea Cukai. Sehingga mereka memang harusnya diturunkan. Tetapi kalau memang mereka di dalam pelayanan atau pengawasan K/L lain atau di dalam bea cukai sendiri saja ada mekanisme, di-punish, di-drop, di-downgrade, dan sebagainya bahkan kalau memang salah harus dipidana ya dipidana. Pinalti denda ya didenda, hal yang biasa itu.

INSWMagz: Jadi, poinnya adalah pemeriksaan?

BS: Begini. Kalau hanya submit SSM itu sebenarnya hal yang lumrah semua harus diajukan, ya kan? Tetapi tidak an sich bahwa dia harus melakukan verifikasi. Sehingga sebenarnya kalau memang Bea Cukai memberikan sebuah fasilitas itu harus tepat juga dinilai oleh K/L yang lain. Kalau memang tidak tepat, harus kita pertimbangkan juga. Bea Cukai harus mempertimbangkan ulang. Benar tidak ini sama dengan profile yang dikehendaki oleh masing-masing K/L. Nah dari arah itu kalau kita melihat tadi ya history tidak harus itu. Sehingga apa? pemerintah itu negara. Kita kan pertanyaannya bukan bea cukai atau K/L lain, tetapi pemerintah. Sebenarnya bagaimana sih pemerintah memperlakukan kegiatan fasilitasi bisnis, impor ini dan sebagainya.

Nah itulah dengan penerapan ISRM, sehingga kita sama, satu suara. Pajak pun demikian, tidak sama. Kalau memang ada pengusaha

orientasinya ekspor kita dukung untuk ekspor. Sehingga tidak ada gangguan hambatan apapun di situ. Sehingga bisnis ini akan berjalan seoptimal mungkin. Ya kan? Tetapi kalau memang melanggar, ya kita ramai-ramai harus mem-punish dia. Memang tidak pantas dia diperlakukan seperti itu. Tujuan besarnya itu ke sana. Sehingga, efisiensi akan berjalan, efektivitas, cost logistic, dan sebagainya. Sehingga bicaranya terkait dwelling time tidak an sich waktu yang selesai di dalam pelabuhan.

INSWMagz: Kenapa ada kesan tidak ada perencanaan yang tepat?

BS: Misalnya, begini. Kenapa yang jalur hijau BPOM, prioritasnya BPOM, Prioritas Bea Cukai, Prioritas Karantina, katakanlah, lama di pelabuhan karena sebenarnya tidak an sich masalah pelayanan. Tetapi dulunya, historical-nya bagaimana dapat memastikan ketepatan waktu di dalam proses pengadaan. Pengadaan barang sampai distribusi dan sebagainya atau produksinya. Itu bisa diprediksi oleh perusahaan. Kalau kita waktunya belum bisa tepat. Dia menggunakan ya, mungkin beberapa waktu ya. Yang di-lead time-nya mereka. Saya pastikan kalau barang ini bisa satu hari. Mungkin ya, satu hari bisa dipastikan. Tetapi kalau ternyata satu hari diperkirakan untuk mendukung industrinya, ternyata seminggu, ya tutup. Itu cost-nya lebih tinggi untuk menghentikan mesin dan sebagainya.

INSWMagz: Kesimpulannya, apakah ISRM memengaruhi dwelling time?

BS: Dari konsep itulah makanya ISRM itu supporting. Memang tidak head to head secara langsung untuk dwelling time. Karena apa, kalau dilihat gimana sih dwelling time

apa terpengaruh oleh ISRM? Saya kira secara langsung mungkin kalau dikatakan langsung ya akan mengurangi. Ya saya bisa mengatakan antara ya atau tidak. Saya kasih contoh. Larangan Terbatas (Lartas) kitakan sangat tinggi ya. Lartas kita yang kena HS 2017 ini, itu bahkan sudah sampai 51 persen. Nah proses harmonisasi, sinkronisasi untuk regulasi dan aturan Lartas itu kan masih cukup panjang. Kalau seluruh K/L menggunakan ISRM sebagai mekanisme pengawasan dan pelayanannya, katakanlah, pakai jalur MITA atau AEO, kita plototin bareng-bareng. Porsi AEO dan MITA itu hampir kurang lebih di atas 40 persen seluruh total importasi. Kalau di Tanjung Priok itu dia bisa mencapai di atas 40 persen. Artinya kan porsinya tidak 51% lagi. Bisa hampir separuhnya kan? Berartikan sekian persennya 25 atau lebih dari itu, yang seakan-akan Lartasnya. Bayangin kalau kita memotong 51% menjadi 17% seperti Malaysia. Nah maka konsep itu bukan an

"Saya kira bukan mimpi. ISRM itu

adalah tujuan. Kita memang harus

mempunyai ISRM. Bukan mimpi lagi." — benny soetrisno

50

sich, tidak berarti ISRM tidak dapat menyelesaikan seperti itu. Justru bisa menyelesaikan lebih ke depan itu jauh lebih besar dari sekedar hanya masalah dwelling time. Pertnyaan saya sebenarnya malah tidak sekecilnya masalah dwelling time tapi masalah besarnya kena. Apakah dia akan diperiksa secara priodik ya kan? Apakah dia akan hanya diaudit, post audit-nya oleh K/L itu dan sebagainya. Itu satu. Itu adalah mimpi besarnya ISRM.

INSWMagz: Kementerian/Lembaga memiliki perhatian (fokus) yang berbeda terhadap risiko. Menurut Anda?

BS: Iya, saya kira hampir sama ya. Kalau Bahasa saya sih, kita juga mengelola komoditi. Karena informasinya tadi mereka terputus putus. Pertanyaannya, kenapa Kementerian Perdaganan masih mewajibkan si importirnya melaporkan? Setelah impor, dia melakukan pelaporan. Padahal kalau SSM dia sudah

dapat informasinya. Feedback-nya adalah hasil pemeriksaan Bea Cukai. Karantina itu ada feedback. Ya kan? Sehingga mekanisme itu bisa dipotong.

INSWMagz: Kalau begitu apa yang sangat penting harus dibangun?

BS: Ya, sekarang kita harus membangun trust ya. Mereka harus membuka juga trust-nya. Fair. Artinya kita fair, kita sama-sama mengungkap ya kan? An sich apakah mereka melakukan itu, kita lihat historical-nya. Kita sama-sama, jadi kita jangan dikembalikan lagi mengerucut ke egonya masing-masing. Kita membuka diri. Secara sederhananya ya, ayo kita gabung dulu. Kalau saya gabung saja dulu, nanti kan sama-sama melihat. Anda bisa mengoreksi kita, kita bisa mengoreksi mereka.

INSWMagz: Menurut Anda, membangun ISRM apakah sebuah mimpi?

BS: Saya kira bukan mimpi. ISRM itu adalah tujuan. Kita memang harus mempunyai ISRM. Bukan mimpi lagi. Saya ketua pelaksanaan harian di internal ISRM Bea Cukai. Saya berani menyatakan di rapat saya yang pertama, bahwa saya harus piloting ISRM dengan BPOM. Sekarang ISRM itu harus tool atau sebenarnya tujuan? Kalau tujuannya membangun tool, ya harusnya anggarannya dulu, segala macam. Tetapi kalau keterbatasan, bisa sambil paralel. Kalau kita mendorong industri segala macam, kita dorong bareng-bareng. Jangan masing-masing. Untuk mengurangi itu kembangkan manajemen risiko. Gitu. Pertukaran data dan sebagainya. Ya di situ. Ini sudah paket loh ya. Jadi kalau paket ini mestinya kita bareng-bareng menuju ke sana. Kalau tidak, ya salah kita bersama ini.

INSWMagz: Bagaimana dengan periode evaluasi Kementerian/Lembaga yang berbeda-beda?

BS: Tidak apa-apa. Itu namanya maturity. Orang itu butuh kematangan di dalam proses. Ada yang bisa jalan cepat. Kalau kita kan memang ada beberapa treatment. Loh, kita ada surveillance loh. Surveillance, audit, itu mekanisme yang kita kembangkan terus. Tidak sich ya. Problemnya itu sebenarnya pemerintah itu menyatakan, kita semua perlu tidak sih barang yang itu diaduk-aduk di pelabuhan. Boleh saja diperiksa tapi, setelah datang, setelah dia di gudang, atau dua bulan sekali, tiga bulan sekali, atau audit, atau apa pun itu. Tapi tidak an sich setiap barang datang diimpor oleh seseorang itu dikeroyok di situ di tempat. Ini menjadi tidak menarik buat industri. Gitu. (DAMAR

WIJAYANTO & MAULANA ALI)

sua

ra m

ere

ka


D alam rangka perluasan mandatory sistem Indonesia

National Single Window (INSW), PP INSW menggelar sosialisasi Mandatory Sistem INSW pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea-Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) A, Bandung pada tanggal 6 April 2017.

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan penjelasan rencana implementasi mandatory INSW yang berakibat pada perubahan proses bisnis dan sistem yang diaplikasikan di KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung kepada pelaku usaha dan Kementerian/Lembaga penerbit lartas.

Sosialisasi dibuka oleh perwakilan KPPBC TMP A Bandung dan dipimpin oleh Deputi Bidang Hubangan Antar Lembaga PP

INSW HARMEN SEMBIRING. Acara dilanjutkan dengan pemaparan

Perluasan Mandatory INSW oleh Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi, Deputi Bidang Proses Bisnis, PP INSW. Selanjutnya, pemaparan Asistensi Penerapan Lartas oleh Kasi Intelejen, Larangan, Pembatasan dan KLN DJBC. Pada bagian lain ada pemaparan dan penjelasan Sistem

INSW oleh Kepala Divisi Sistem, Aplikasi dan Operasional, Deputi Bidang

Pengembangan dan Operasional Sistem PP INSW. Acara sosialisasi ditutup oleh Sekretaris PP INSW KUKUH S. BASUKI.

Sosialisasi Mandatory INSW di KPPBC TMP A: BANDUNG

Implementasi Berujung Perubahan Proses Bisnis dan Sistem

Sosialisasi dihadiri oleh pelaku usaha, Perwakilan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Karantina Pertanian (Barantan), Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat, Stasiun Balai Karantina Tumbuhan Bandung, Stasiun Balai Karantina Ikan Bandung, Balai POM Bandung, PT. EDI Indonesia, dan pejabat/staf KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung.

"Sosialisasi bertujuan untuk

memberikan penjelasan

rencana implementasi

mandatory INSW yang berakibat

pada perubahan proses bisnis dan

sistem."

52

Diskusi berjalan hangat. Ada beberapa catatan penting yang disampaikan peserta diskusi. Disperindag Provinsi Jawa Barat menanyakan dampak mandatory INSW terhadap kelanjutan provider yang selama ini menangani operasional sistem penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan Surat Keterangan Asal (SKA) di Kantor Disperindag. Atas pertanyaan ini, Kemendag menjelaskan, aplikasi sistem yang saat ini ada tetap berjalan dan proses pengiriman data dari Disperindag ke sistem INSW yang dikoordinasikan melalui Inatrade.

Sebaliknya, Kemendag meminta kejelasan jadwal penyediaan fitur realisasi pemotongan kuota di sistem INSW. Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC menjelaskan, pembahasan relisasi pemotongan kuota terbagi ke dalam tiga tahap. Pada tahap pertama dilakukan identifikasi komoditi dan standarisasi satuan. Tahap kedua adalah perumusan

legal formal dan pengembangan aplikasi. Tahap ketiga akan dilakukan uji coba pertukaran data melalui sistem INSW. Seluruh tahap tersebut diperkirakan akan selesai pada bulan Oktober 2017.

Sedangkan, stasiun Karantina Tumbuhan Bandung menanyakan cakupan wilayah Implementasi Mandatory Sistem INSW pada KPPBC TMP A Bandung dan pengecekan lartas yang telah dilakukan di Stasiun Karantina Tanjung Priok. PP INSW menyampaikan, cakupan wilayah mandatory sistem INSW di Bandung adalah wilayah kerja KPPBC TMP A Bandung. Diantaranya Dry Port dan Bandara Hussain Sastranegara. Sedangkan, jika eksportasi atau importasi dilakukan melalui Tanjung Priok atau pelabuhan lain dan telah dilakukan pengecekan lartas maka K/L tidak perlu melakukan pengecekan ulang

Di ujung pertemuan dihasilkan sejumlah kesimpulan. Yaitu,

peserta uji coba sistem INSW akan diambil dari beberapa eksportir. Hal ini dikarenakan kegiatan ekspor di KPPBC TMP A Bandung lebih dominan dan berkelanjutan sehingga lebih ideal untuk dilakukan uji coba.

Kemudian, barang kiriman dari luar negeri segera akan menggunakan aplikasi BC 2.0 yang selama ini masih menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT). Karenanya, diharapkan implementasi mandatory sistem INSW pada KPPBC TMP A Bandung sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan yaitu tanggal 1 Mei 2017 sehingga dapat membantu petugas AP dalam mengecek lartas untuk barang kiriman tersebut.

Ke depan, perlu dilakukan evaluasi teknis terhadap ujicoba sistem INSW pada KPPBC TMP A Bandung untuk memastikan kesiapan implementasi mandatory INSW. (DAMAR WIJAYANTO)

@ th

e m

om

en

t


D elegasi PP INSW bersama perwakilan dari Ditjen Bea

dan Cukai dan Badan Karantina Pertanian mewakili Indonesia pada pertemuan The Working Group on Technical Matters for ASEAN Single Window (ASW-TWG) ke-38 pada 14 – 17 Februari, di Sofitel Philippine Plaza Manila, Filipina. Pertemuan dihadiri oleh seluruh perwakilan dari negara anggota ASEAN dan ASEAN Secretariat (ASEC).

Isu utama yang dibahas pada pertemuan tersebut terkait pembiayaan maintenance ASW

Gateway setelah berakhirnya

bantuan dari USAID-ACTI selaku lembaga donor. Pihak Axway yang dikontrak USAID-ACTI melakukan pemeliharaan ASW Gateway menyampaikan perhitungan biaya dan technical support. Hasilnya, harus disiapkan di level nasional untuk kebutuhan pemeliharaan dan lisensi software ASW Gateway. Kelak, ketika ASW Gateway diserahterimakan dari USAID-ACTI kepada ASEAN Secretariat. Selanjutnya, diteruskan ke masing-masing negara anggota ASEAN. Setiap negara dapat memutuskan apakah melanjutkan untuk menggunakan jasa Axway atau dapat melakukan pemeliharaan

secara mandiri. Indonesia yang selama ini membangun INSW secara mandiri kemungkinan besar akan melakukan pemeliharaan secara mandiri mengingat kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki telah dapat melaksanakannya.

Terkait pertukaran data e-SPS, ASEAN Secretariat telah melakukan e-SPS Study dan preliminary

report study telah di-workshop-kan pada tanggal 23-24 November 2016 di Bangkok, Thailand. Report dari e-SPS Study tersebut akan dibahas terlebih dahulu di pertemuan ASEAN Sanitary and

INSW Hadiri Pertemuan TWG-ASW ke-38 MANILA

54

Phyto-Sanitary Contact Point (ASCP) untuk kemudian menjadi pedoman dalam pertukaran data e-SPS melalui ASW. Report dari e-SPS study

akan dijadikan Message Implementaion Guide and

Process Specifications (MIG) untuk pertukaran e-SPS, yang berisi rancangan information flow dan struktur data (elemen data) dari e-SPS.

Di tahap awal ini, Badan Karantina Pertanian di Indonesia telah melakukan pertukaran eSPS dengan beberapa Badan Karantina di negara lain secara point to point and bilateral understanding dengan menggunakan standar yang telah disepakati antara kedua pihak. Sedangkan untuk eSPS yang diterbitkan oleh karantina ikan masih memerlukan kesepakatan atas standar yang akan digunakan. Menurut timeline yang disepakati, pertukaran data e-SPS akan dimulai pada Desember 2017. (ALI MANSHUR)

Gagal Disepakati di SEOM, Pembiayaan PMO ASW Dibawa ke AEM Retreat

S enior Economic Official Meeting (SEOM) belum mencapai sepakat soal sumber

pembiayaan untuk kelanjutan pengelolaan PMO ASW. Pembiayaan dengan menggunakan ASEAN Operating Budget akan berakhir pada akhir tahun 2017. SEOM sepakat untuk menaikkan masalah ini ke forum tingkat Menteri, yaitu AEM Retreat. Informasi ini didapat setelah delegasi PP INSW yang dipimpin Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Harmen Sembiring menghadiri pertemuan ASEAN Single Window Steering Committee (ASWSC) ke 18 tanggal 28 Februari – 2 Maret 2017 di Hua Hin, Thailand.

@ th

e m

om

en

t


Biaya PMO ASW Gunakan Anggaran ASEAN Secretariat

Berkenaan dengan live

operation ASW dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan legal yang dihadapi, Indonesia, Malaysia dan Singapura sepakat live

operation ASW (penggunaan e-Form D sebagai dasar untuk pemberian bea masuk preferensi) akan secara efektif mulai dilakukan satu bulan setelah semua Negara menyelesaikan ratifikasi PLF.

Sedangkan Thailand masih mengalami beberapa kendala teknis. Sehingga, menyatakan baru akan siap live operation pada akhir tahun 2017. Untuk persiapan live operation ASW tersebut, PP INSW akan memastikan kesiapan teknis berupa pengaliran data e-Form D ke CEISA dan kesiapan Petugas BC serta kesiapan legal yaitu revisi PMK 205/2015.

Untuk mempersiapkan pertukaran ACDD dan e-Phyto yang rencananya mulai pada bulan April 2017 dan bulan Agustus 2017, akan dilakukan enhancement pada ASW Gateway. Pertemuan sepakat biaya enhancement tersebut akan ditanggung oleh USAID-ACTI. (ALI MANSHUR)

A SEAN Economic Ministers telah telah menyepakati,

biaya pengelolaan PMO ASW akan menggunakan Anggaran Operasional ASEAN Secretariat (ASEAN Secretariat Operating Budget/ AOB). Kepastian ini didapat dari delegasi Indonesia yang ikut menghadiri pertemuan The Working Group on Technical Matters for ASEAN Single Window (ASW-TWG) ke-39 tanggal 28 - 31 Maret 2017.

Kesepakatan penggunaan AOB tersebut disertai dengan beberapa catatan. Antara lain, implementasi project tidak boleh dijadikan precedence bagi sektor/pilar AEC karena pada dasarnya ASW bukan project namun komitmen fasilitasi perdagangan yang harus dijamin operasionalnya. Kesepakatan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pendanaan di ASEAN, diantaranya article 5 ASEAN Charter tentang equal

rights and obligations of the AMS

dan kesepakatan diambil untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang dari fasilitas ASW. Proposal / opsi-opsi sumber pembiayaan yang disampaikan ASEAN Secretariat merupakan bagian tak terpisahkan dan menjadi bahan pertimbangan

dalam pengambilan keputusan/kesepakatan oleh AEM.

Terkait rencana pertukaran ASEAN Cutoms Declaration Documents (ACDD), negara anggota ASEAN mencapai kesepakatan pemahanan terkait pertukaran data ACDD. Bahwa elemen data dari ACDD mengacu pada informasi terkait kegiatan ekspor dari masing-masing AMS. Selain itu, ertukaran data dari ACDD akan digunakan untuk kebutuhan risk management di negara tujuan (importing countries). ACDD Message Implementation

Guide and Process Specification

(MIG) berisi information flow pertukaran data ACDD dimana untuk Indonesia data ACDD akan diekstrak dari data PEB yang diterima oleh INSW dari sistem DJBC. ACDD mencakup 54 elemen data, dimana sebagian besar elemen data bersifat optional (hanya 14 elemen data yang berifat wajib). (ALI MANSHUR)

56

B adan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) mendukung penuh PP INSW dalam melaksankan tugasnya, namun tetap mengacu pada rambu yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Segala isu-isu strategis terkait PP INSW selalu akan dikoordinasikan secara internal. Penegasan ini disampaikan Kepala BKIPM RINA saat melakukan pertemuan dengan Kepala PP INSW DJADMIKO dalam rangkaian koordinasi program kerja PP INSW medio Mei 2017 lalu.

Pertemuan yang fasilitasi oleh Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga PP INSW itu bertujuan untuk mendapatkan dukungan terkait program yang dilaksanakan oleh PP INSW. Dalam pertemuan tersebut Djadmiko memaparkan isu strategis PP INSW yang berkaitan dengan BKIPM untuk mendapatkan tanggapan dari pimpinan BKIPM. Isu-isu yang disampaikan adalah implementasi Single Submission (SSM), penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM), sinkronisasi dan validasi Indonesia National Trade Repository (INTR), pembentukan unit Pengelola INSW di BKIPM, dan penyampaian data realisasi.

Terkait isu-isu tersebut, BKIPM menyampaikan beberapa proses yang sedang berjalan. Diantaranya, BKIPM sangat hati-hati dalam menetapkan perusahaan kategori

low risk karena perusahaan perikanan tidak stabil dalam jangka panjang dan ekspor ikan juga terkait dengan impor ikan (sebagai bahan baku). Namun demikian, BKIPM berupaya untuk menyelesaikan kategorisasi pada bulan Agustus 2017. Selama ini BKIPM telah berkoordinasi langsung dengan DJBC dalam penentuan kategorisasi perusahaan perikanan (risk management). Hal tersebut dilakukan karena BKIPM merasa bahwa konsep yang dibangun PP INSW dan DJBC berbeda sehingga timbul petanyaan siapa yang menjadi pedoman.

Di BKIPM pelaku uaha dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelaku usaha yang dikategorikan low risk dan pelaku usaha yang dikategorikan high risk. Untuk pelaku usaha yang dikatagorikan kedalam low risk berjumlah 69 perusahaan berdasarkan self-assessment oleh BKIPM dari total sekitar 13.000 perusahaan yang ada di BKIPM. Terhadap dua kategori pelaku usaha tersebut akan diberikan perlakuan (treatment) tertentu sesuai dengan kategorinya. Untuk kategori pelaku usaha low risk akan mendapatkan kemudahan dalam rangka pelayanan dan pemeriksaan karantina ikan, kecuali jika ada wabah/penyakit dari negara asal maka akan diterapkan perlakuan khusus. Aturan hukum penerapan ISRM telah dimasukan dalam Prolegnas di KKP, terdiri

dari Peraturan Menteri dan Surat Keputusan Kepala Badan (juknis) yang ditargetkan selesai pada bulan Agustus 2017;

Terkait INTR, PP INSW meminta ketegasan kedudukan BKIPM apakah dikategorikan sebagai inspection body di pelabuhan selain Ditjen Bea dan Cukai, sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh BKIPM tidak harus mengikuti proses pada PMK 224. Namun demikian, peraturan yang dikeluarkan oleh BKIPM agar tetap dicantumkan pada INTR-INSW, sehingga sistem INSW tetap menjadi single reference.

Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Rina menegaskan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi di internal BKIPM untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dan akan menyampaikan surat resmi kepada PP INSW terkait daftar pelaku usaha yang dikategorikan low risk. Untuk mempermudah koordinasi, Rina juga telah menunjuk pejabat in charge yang akan menjadi counterpart PP INSW dalam membahas isu-isu strategis terkait program kerja PP INSW.

Kedua belah pihak sepakat untuk segera disusun bahan-bahan terkait ISRM dan SSM untuk progress jangka pendek yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam implementasi ISRM dan SSM. (DAMAR WIJAYANTO)

Dukungan dari BKIPM

@ th

e m

om

en

t


58

K abar gembira buat PP Indonesia National Single

Window (INSW). Setelah diperjuangkan cukup lama akhirnya Presiden JOKO WIDODO mengeluarkan mandat untuk memperkuat kelembagaan dan kewenangan PP INSW dengan fungsi yang lebih independen. Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian DARMIN NASUTION saat meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XV pertengahan Juni 2017. Mandat baru Presiden ini akan memperkokoh PP INSW dalam mengelola kegiatan ekspor impor sehingga lebih transparan, konsisten, efisien dan sederhana.

Darmin Nasution menegaskan penguatan kelembagaan dan kewenangan INSW meliputi empat hal utama. Pertama, memberikan fungsi independensi badan INSW untuk dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor impor, kepabeanan, dan kepelabuhan di seluruh Indonesia. Kedua, mengawasi kegiatan ekspor impor yang berpotensi sebagai illegal trading. Ketiga, membangun single risk management untuk kelancaran arus barang dan penurunan dwelling time. Keempat, sebagai competent authority dalam integrasi ASEAN Single Window dan pengamanan pelaksanaan FTA.

Kepala PP INSW DJADMIKO menyambut baik mandat baru Presiden ini. Ia sedang menyiapkan berbagai langkah untuk melaksanakan mandat baru ini. “Mandat baru Presiden ini harus kita laksanakan dengan baik,” tegasnya.

Menurutnya, sejumlah persiapan sedang dilakukan untuk menata

kelembagaan INSW. Berbagai kajian dan pembahasan dilakukan guna mendudukkan PP INSW secara tepat. Apalagi mandat Presiden ini juga menyangkut kesiapan PP INSW dalam Integrasi ASEAN Single Window dan pengamanan pelaksanaan FTA.

DAYA SAING Paket Kebijakan Ekonomi XV fokus pada upaya Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional. Porsi biaya logistik menyumbang sekitar 40% dari harga ritel barang, dan komponen terbesar dari logistik, yaitu 72% adalah ongkos transportasi.

“Paket XV difokuskan pada Perbaikan Sistem Logistik Nasional untuk mempercepat Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional,” tegas Darmin, seperti rilis Humas Kemenko Perekonomian yang diterima redaksi INSWMagz.

Selain tentang INSW, Paket kebijakan ekonomi kali ini juga memberi kesempatan Meningkatkan Peran dan Skala Usaha. Kebijakan yang dituju antara lain memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galangan kapal/pemeliharaan kapal di dalam negeri.

Kemudahan berusaha juga menjadi perhatian. Paket kebijakan ekonomi ini memberikan kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional. Kebijakan yang didorong antara lain mengurangi biaya operasional jasa transportasi,

menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang, meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan, standardisasi dokumen arus barang dalam negeri, mengembangkan pusat distribusi regional, kemudahan pengadaan kapal tertentu, dan mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas.

Penyederhanaan tata niaga juga masuk dalam isi paket kebijakan ekonomi kali ini. Penyederhanaan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran arus barang, dengan membentuk Tim Tata Niaga Ekspor Impor dalam rangka mengurangi Lartas dari 49% menjadi sekitar 19% atau mendekati rata-rata non tariff barrier negara-negara ASEAN sebesar 17%.

Dari sisi regulasi, terdapat 18 kebijakan yang telah dibuat, yaitu: Menghilangkan dan menerbitkan berbagai peraturan menteri (12 permen, 2 Surat Edaran, 1 surat Menko) yang dapat mendorong perluasan usaha dan meningkatkan daya saing penyedia jasa logistik nasional dalam membangun dan mengembangkan Sistem Logistik Nasional.

Merevisi 3 Perpres yang disatukan menjadi 1 Perpres menyangkut INSW untuk mempercepat pengembangan dan penerapan pelayanan otomasi perizinan ekspor-impor, kepabeanan, dan Kepelabuhanan melalui penguatan kelembagaan dan kewenangan PP INSW.

Menerbitkan 1 Inpres, untuk Penguatan Peran Otoritas Pelabuhan dalam mengelola kelancaran arus barang dim pelabuhan.

Menerbitkan 1 Keputusan Menko Perekonomian tentang Tim Tata Niaga Ekspor Impor. (HER)


MANDAT BARU PRESIDEN:

Perkuat Lembaga

INSW

Joko Widodo Presiden RI

Pojok regulasi kali ini mengambil tema

harmonized system (HS). berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-

6/PMK.010/2017 tanggal 26 Januari 2017

tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan

Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang

Impor, terhitung mulai tanggal 1 Maret

2017, telah diberlakukan ASEAN Harmonized

Tariff Nomenclature (AHTN) 2017.

HarmonizeD System (HS) 8 Digit & Implementasinya

60

A. DEFINISI

• HARMONIZED SYSTEM

Harmonized Commodity Description and

Coding System, yang biasa dikenal sebagai Harmonized System (HS) adalah “a multipurpose

international product nomenclature”. Penyusunan sistem HS adalah berdasarkan konvensi internasional yang disusun oleh WCO dan diratifikasi/digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia sejak 1 Januari 1988. Konvensi internasional tersebut mengatur tentang struktur klasifikasi barang perdagangan dalam bentuk kelompok-kelompok barang berdasarkan pos dan sub-pos dan dilengkapi Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi serta Catatan. Indonesia mengesahkan konvensi tersebut melalui Keppres Nomor 35 Tahun 1993 tentang Pengesahan International

Convention on Harmonized Commodity Description

and Coding System, beserta Protocol-nya.

• ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE

ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) adalah sistem klasifikasi barang yang diterapkan secara seragam pada negara anggota ASEAN yang dilaksanakan dengan prinsip Transparency,

Consistency, Simplicity, dan Uniformity. Pelaksanaan AHTN mendasarkan pada Protocol

Governing The Implementation of AHTN yang disahkan oleh Para Menteri Keuangan ASEAN tanggal 8 Agustus 2003. AHTN disusun dan dibahas berdasarkan masukan dari masing-masing negara ASEAN dalam forum AHTN Task Force yang beranggotakan classification

experts dari negara anggota ASEAN.

BTKI

HS

XXXX.XX.

AHTN

XXXX.XX.XX.

XXXX.XX.XX.

• BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA

BTKI adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang memuat nomenklatur klasifikasi barang yang disusun berdasarkan HS dan AHTN. Indonesia berperan aktif dan senantiasa terlibat dalam proses pembahasan AHTN dan banyak mengusulkan pos AHTN. BTKI memuat Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS), Catatan Bagian, Catatan Bab, dan Catatan Sub Pos, serta Struktur Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif. Besaran tarif bea masuk dan pos tarif yang ada dalam BTKI/AHTN ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan disusun berdasarkan masukan dari Kementerian dan Instansi terkait, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan POM, dan instansi pemerintah terkait lainnya.

GAMBARAN SKEMA HARMONIZED SYSTEM

Sumber : Ditjen Bea dan Cukai

po

jok

reg

ula

si


Harmonized System (HS) secara periodik (setiap 5 tahun) diamandemen oleh World Customs Organization (WCO), sehingga berdampak langsung pada AHTN dan BTKI yang harus disesuaikan dengan struktur HS yang baru sekaligus me-review struktur AHTN.

HS bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan teknologi, perubahan pola perdagangan, dan menyesuaiakan dengan situasi dan kondisi di dunia.

B. SISTEM KLASIFIKASI BARANG 2017Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-6/PMK.010/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017 telah diberlakukan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) 2017. Dengan adanya perubahan sistem klasifikasi barang tersebut, maka pembebanan tarif bea masuk atas barang impor juga ditetapkan kembali.

Negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk menerapkan a single tariff

nomenclature dengan pertimbangan :

� Merupakan rekomendasi AHTN Task Force dan sesuai AHTN Protocol

� Mendukung AEC (ASEAN Economic Community)

� Sebagai dasar pembentukan ASEAN Single Window (ASW)

� Sebagai embrio penerapan Single Document Export-Import (ASEAN Customs Declaration Document) antar negara anggota ASEAN

Mengingat sistem klasifikasi barang digunakan untuk berbagai keperluan tarif dan non tarif di Indonesia, perubahan dan pemberlakuan BTKI 2017 (kode HS 8 digit sesuai struktur AHTN 2017) berdampak pada berbagai bidang yang terkait dengan pencantuman kode HS, diantaranya adalah :

� Pembebanan Bea Masuk termasuk Bea Masuk dengan skema tarif Free Trade Area, Bea Keluar dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya (Bea Masuk Umum/Most Favoured Nation (MFN), Bea Masuk Free Trade Agreement (FTA), BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) dan BMTP (Bea Masuk Tindak Pengaman), Pajak Dalam Rangka Impor (PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22), Dokumen perijinan dalam rangka larangan dan pembatasan impor/ekspor)

� Infrastruktur IT dan sistem komputer terkait proses kepabeanan (sistem Indonesia National Single Window (INSW), sistem CEISA-DJBC, dan sistem Kementerian/Lembaga)

� Peraturan Instansi Penerbit Peraturan yang terkait dengan HS Code (Peraturan LARTAS, Perijinan, Fasilitas, dsb)

� Perubahan pada sistem atau aplikasi lain dari Pelaku Usaha yang berbasis (menggunakan) HS code

Perkembangan struktur HS, AHTN, dan BTKI adalah sebagai berikut :

TABEL PERKEMBANGAN STRUKTUR HS

Sumber : Ditjen Bea dan Cukai

2004 2007 2012 2017

STRUKTUR KLASIFIKASI

10 DIGITXXXX.XX.XX.XX

8 DIGITXXXX.XX.XX

BAGIAN 21 21 21 21

BAB 98 BABBAB 01-97 DARI WCO, DAN BAB 98 KEBIJAKAN NASIONAL

POS 1.247 1.224 1.224 1.222

SUB POS WCO 5.225 5.062 5.205 5.387

SUB POS AHTN 10.697 8.311 9.558 10.826

POS TARIF NASIONAL 11.173 8.744 10.02510.826

Sub Pos AHTN = Pos Tarif Nasional

62

Dengan adanya perubahan struktur tersebut, dalam struktur AHTN 2017 terdapat perubahan/amandemen untuk pelaksanaannya, diantaranya yaitu :

1. Perubahan struktur klasifikasi

a. Penambahan pos/sub pos

b. Penghilangan/penggabungan pos/sub pos

c. Revisi redaksional

2. Perubahan catatan penjelasan

a. Catatan Bab dan Catatan Sub Pos

b. Explanatory Notes to The HS

c. Supplementary Explanatory Notes to The HS atau Catatan Penjelasan Tambahan adalah referensi yang memuat deskripsi, spesifikasi dan penjelasan teknis barang yang termasuk dalam subpos AHTN (8 digit) tertentu yang disusun oleh AHTN Task Force

3. Tabel Korelasi (tabel yang berfungsi sebagai referensi untuk membantu menelusuri perubahan pos tarif dari BTKI 2012 ke BTKI 2017 dan sebaliknya)

C. IMPLEMENTASI SISTEM KLASIFIKASI BARANG 2017Sejak bulan Agustus 2016, Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP INSW) senantiasa berkoordinasi aktif dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) teknis untuk melakukan persiapan dalam pengimplementasian BTKI 2017 ini. Peran aktif seluruh K/L sangat diperlukan dalam rangka kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan BTKI 2017.

PP INSW juga telah mengkoordinasikan beberapa rapat pembahasan teknis dengan seluruh K/L teknis terkait dengan konversi kode HS Komoditi Larangan dan/atau Pembatasan (LARTAS) pada BTKI 2012 ke BTKI 2017 sebagai tindak lanjut dalam pemutakhiran database peraturan LARTAS pada Indonesia National Trade Repository (INTR).

Dalam pelaksanaan implementasi secara teknis pemberlakuan BTKI 2017, PP INSW mengkoordinasikan proses bisnis dan teknis sistem operasional pemberlakuan BTKI 2017 dengan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang terintegrasi, yaitu mekanisme proses pemberlakuan BTKI 2017 secara sistem dalam sistem INSW terkait mekanisme validasi dan rekonsiliasi perijinan impor/ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean impor/ekspor, serta perlakuan terhadap perijinan impor/ekspor Kementerian/Lembaga dalam sistem INSW.

Dalam implementasi BTKI 2017 per tanggal 1 Maret 2017 tersebut, baik dari sisi teknis kebijakan pemberlakuan maupun dari sisi teknis sistem operasional, khususnya pada sistem INSW maupun sistem K/L yang terintegrasi dengan sistem INSW, tidak ada kendala dalam pelaksanannya dan dapat berjalan dengan baik. (TRI HARYONO SUHUD)

2004 2007 2012 2017

STRUKTUR KLASIFIKASI

10 DIGITXXXX.XX.XX.XX

8 DIGITXXXX.XX.XX

BAGIAN 21 21 21 21

BAB 98 BABBAB 01-97 DARI WCO, DAN BAB 98 KEBIJAKAN NASIONAL

POS 1.247 1.224 1.224 1.222

SUB POS WCO 5.225 5.062 5.205 5.387

SUB POS AHTN 10.697 8.311 9.558 10.826

POS TARIF NASIONAL 11.173 8.744 10.02510.826

Sub Pos AHTN = Pos Tarif Nasional

po

jok

reg

ula

si


Oleh:

Harmen Sembiring Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga PP INSW Kementerian Keuangan

64

Pertukaran e-Form D

Akhir Penantian Panjang Implementasi ASW

P elaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

sejak tahun 2015 telah menjadikan ASEAN sebagai kawasan perdagangan bebas bagi sepuluh negara anggotanya. Salah satu tujuan penting kehadiran pembentukan MEA adalah meningkatkan hubungan perdagangan antar sesama anggota ASEAN, sekaligus meningkatkan minat investasi di dalam kawasan. Peluang pemanfaatan pasar di regional ini cukup fantastis. Total GDP tahun 2015 tercatat USD2.431,6 milIar.

Berbagai kesepakatan untuk mencapai sasaran tersebut diantaranya adalah menurunkan, bahkan menghilangkan tarif. Negara anggota ASEAN juga sepakat menjalankan sejumlah inisiatif fasilitasi perdagangan, salah satunya adalah ASEAN Single Window (ASW). Melalui ASW diharapkan seluruh dokumen-

dokumen yang diperlukan untuk kegiatan ekspor dan impor dapat dipertukarkan secara elektronik. Dengan begitu, proses ekspor dan impor dapat berjalan lebih cepat, tepat, mudah dan murah. ASW juga bertujuan mengefisienkan prosedur ekspor dan impor di kawasan ASEAN, dimana pelaku usaha nantinya tidak harus menyampaikan data dan informasi yang sama secara berulang dan tumpang tindih. Ini dimungkinkan karena pembagian data dan informasi akan difasilitasi secara elektronik melalui sistem ASW.

Gagasan pembangunan ASW telah disepakati sejak 12 tahun lalu melalui penandatanganan Agreement to Establish and

Implement the ASEAN Single Window oleh 10 kepala negara anggota ASEAN pada tahun 2005 di Bali. Setelah melalui pembahasan panjang dan berlarut-larut, meliputi 39 kali sidang Technical Working Group (TWG), 24 kali sidang Legal Working Group (LWG) dan 18 kali

sidang Steering Committee ASW (SC-ASW), akhirnya berhasil disepakat untuk melaksanakan ASW. Implementasi tersebut direncanakan bergulir pada pertengahan tahun 2017 atau 12 tahun setelah gagasan ASW dicetuskan. Kendala terbesar dalam merealisasikan ASW adalah sulitnya menemukan kata sepakat, untuk sejumlah persoalan seperti terkait masalah hukum, teknis maupun non teknis.

Sebagaimana diketahui, ASW dirancang sebagai sebuah sistem regional yang mengintegrasikan National Single Window (NSW) negara-negara anggota ASEAN yang telah atau sedang dibangun berdasar kebutuhan dan sistim hukum nasional masing-masing. Pada 2005, saat ASW dicetuskan, belum satupun negara anggota ASEAN memiliki sistem SW terpadu secara nasional.

oa

se


Ketika itu, hanya ada sistim pelayanan publik di masing-masing Kementerian/Lembaga. Kondisi ini memerlukan waktu dan proses untuk mengintegrasikan, baik untuk integrasi internal secara nasional maupun integrasi eksternal secara regional ASEAN. Indonesia termasuk negara yang relatif cepat dalam pembangunan INSW, hanya dua tahun sejak komitmen ASW ditandatangi. Sistem Indonesia National Single Window (INSW) mulai berjalan tahun 2007. Saat ini tercatat hanya lima negara yang telah memiliki NSW, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Salah satu kendala nonteknis yang membuat implementasi ASW membutuhkan waktu lama, adalah terkait masalah lokasi penempatan server ASW. Untuk memutuskan ini, negara anggota ASEAN sampai beberapa kali melakukan putaran perundingan, menentukan di mana server ASW di tempatkan. Barulah setelah perundingan yang alot, sepuluh negara anggota ASEAN sepakat, server ASW ditempatkan di Jakarta, di bawah tanggung

jawab ASEAN Secretariat. Terkait kendala legal, ditemui kendala saat penyusunan prosedur dan protokol pertukaran data melalui ASW. Seperti prosedur pertukaran dokumen perdagangan ekspor-impor atau OCP yang baru disepakati dan ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2016. Sedangkan, protokol untuk pelaksanaan ASW atau PLF baru disepakati pada tanggal 4 September tahun 2015.

Pada pertemuan TWG-ASW akhir Juli lalu di Brunei Darussalam, disepakati bahwa implementasi ASW akan dilaksanakan lima bulan setelah seluruh negara anggota ASEAN telah menyelesaikan ratifikasi PLF. Dengan penyampaian instrumen ratifikasi oleh Filipina, maka saat ini semua Negara Anggota ASEAN telah menyelesaikan ratifikasi PLF. Dengan demikian, implementasi ASW akan dimulai secara efektif pada bulan Desember 2017 dengan pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) secara elektronik untuk mendapatkan bea masuk preferensi.

Pada tahap awal implementasi ASW, anggota ASEAN sepakat untuk pertukaran dokumen SKA form D. Form ini adalah dokumen yang menjadi dasar pemberian keringanan bea masuk (preferential

duty) dalam kerangka ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) yang akan dilakukan secara elektronik melalui ASW. Pertukaran SKA form D secara elektronik sangat penting untuk percepatan perdagangan di kawasan ASEAN. Yang terjadi saat ini, kegiatan ekspor dan impor seringkali terkendala, karena harus menunggu pengiriman hardcopy dokumen untuk memastikan keaslian dokumen yang diterima oleh Bea Cukai negara tujuan ekspor.

Perkembangan sistim logistik dan pertumbuhan perdagangan di kawasan ASEAN—akibat adanya MEA yang semakin dinamis—memerlukan kecepatan dan ketepatan pelayanan dokumen dan pergerakan barang ekspor-impor. Saat ini pengiriman barang antar negara di kawasan ASEAN melalui transportasi laut memakan waktu kurang dari empat hari, bahkan jika menggunakan transportasi udara hanya butuh kurang dari empat jam. Jadi, jika dokumen perdagangan seperti SKA form D masih berbentuk hardcopy dan dikirim secara konvensional maka akan menghambat kecepatan perdagangan di ASEAN khususnya dalam pemanfaatan preferensi tarif AFTA.

Sebagai contoh, barang yang diekspor dari Kualanamu, Medan

66

ke Kuala Lumpur, Malaysia barang akan tiba dalam dua jam. Sehingga, untuk memanfaatkan preferensi tarif AFTA, maka SKA form D harus sudah diterima Bea Cukai Malaysia segera setelah barang tiba. Seandainya tidak, maka proses pengeluaran barang dari pelabuhan termasuk dalam mendapatkan preferential duty bisa terganggu. Dengan pertukaran SKA Form D melalui ASW (e-SKA form D ), permasalahan ini dapat dihindarkan. Proses ekspor dan impor di kawasan ASEAN dengan begitu dapat berjalan secara lebih cepat dan tidak memerlukan biaya pengiriman dokumen untuk setiap transaksi perdagangan.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, Indoneia telah menerbitkan sebanyak 1.057.804

SKA pada tahun 2016 yang dikirim ke berbagai negara tujuan ekspor dalam rangka mendapatkan preferensi tarif di negara tujuan ekspor. Dari jumlah tersebut ada 169.405 SKA. Diantaranya adalah SKA -D dalam rangka AFTA yang dikirim ke negara anggota ASEAN. Jika pengiriman dokumen tersebut dilakukan oleh eksportir dengan menggunakan jasa perusahaan pengiriman dokumen dengan biaya rata-rata USD 40 per dokumen, total biaya pengiriman akan mencapai sekitar USD6,8 juta pertahun hanya oleh pengusaha di Indonesia. Bila melalui pengiriman dokumen melalui ASW, eksportir tidak perlu mengeluarkan biaya dan e-SKA-D akan diterima oleh Bea Cukai negara tujuan ekspor secara “real time” dan terjamin keaslian dan kebenarannya.

Pada tahap selanjutnya, setelah pertukaran e-SKA Form D, ASW sepakat akan mempertukarkan dokumen ASEAN Customs Declaration Document (e-ACDD) dan e-Phyto. E-ACDD merupakan dokumen semacam deklarasi ekspor meskipun tidak mencakup semua elemen data dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Dengan pertukaran e-ACDD maka Negara pengimpor akan mendapatkan data dan informasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh eksportir ke otoritas kepabeanan di Negara pengekspor. Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk proses manajemen resiko di Negara pengimpor dan dapat mempercepat pemeriksaan barang. Sementara itu, dokumen e-Phyto merupakan dokumen karantina tumbuhan yang diterbitkan di negara pengekspor. Dengan pertukaran e-Phyto, maka dapat mempercepat prosedur karantina di negara pengimpor. Dokumen e-Phyto diprioritaskan karena dokumen tersebut relatif lebih mudah, karena telah memiliki standar internasional yang mapan. Sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan harmonisasi data antar Negara.

Dengan kemajuan yang dicapai ASW ini, diharapkan proses dan prosedur kegiatan ekspor dan impor dapat diefisienkan dan dapat menguntungkan bisnis secara keseluruhan. Yang jelas, penerapan ASW akan membuat daya saing kawasan ASEAN semakin meningkat. Pada akhirnya, arus investasi masuk ke kawasan sebagai tujuan pembentukan ASEAN dapat tercapai.

"Dengan kemajuan yang dicapai ASW ini, diharapkan proses dan prosedur

kegiatan ekspor dan impor dapat diefisienkan dan dapat menguntungkan

bisnis secara keseluruhan."

oa

se


I ndonesia merupakan salah satu

negara berkembang dengan

jumlah penduduk sangat besar.

Saat ini Indonesia menempati

urutan keempat di dunia. Kondisi

ini membuat Indonesia sebagai

salah satu target pasar yang

menarik bagi para produsen di

seluruh dunia. Dengan potensi

jumlah penduduk yang besar,

seharusnya membuat Indonesia

menjadi negara penghasil produk-

produk unggulan yang berdaya

saing di pasar internasional.

Saat ini pemerintah sedang gencar

mendorong para pelaku usaha,

khususnya usaha mikro, kecil,

dan menengah (UMKM) untuk

terus meningkatkan kapasitasnya,

baik dari sisi kualitas maupun

dari segi kuantitasnya. Sehingga,

produk UMKM nantinya dapat

bersaing dan dipasarkan ke luar

negeri. Kemudahan melakukan

usaha pun gencar diberikan oleh

pemerintah sebagai insentif bagi

para pengusaha dalam menjalankan

dan mengembangkan usahanya,

baik dari proses perizinan sampai

dengan penyediaan infrastruktur.

Pemerintah menyediakan semua

hingga mempermudah proses.

Tingkat Kemudahan berusaha

atau lebih dikenal sebagai Ease of

Doing Business (EODB) merupakan

indikator yang diperhatikan oleh

para calon investor sebelum

menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam hasil survei OEDB 2017 yang

dipublikasikan tahun lalu, tepatnya

tanggal 26 Oktober 2016, Bank Dunia

mengumumkan, peringkat EODB

Indonesia berada pada peringkat

91 dunia, naik 15 peringkat dari

tahun sebelumnya yang berada

pada peringkat 106. Kenaikan 15

peringkat dalam satu tahun tersebut

merupakan kenaikan tertinggi dalam

sejarah penilaian EODB Indonesia.

Indonesia dalam catatan Bank

Dunia masuk jajaran top reformers

bersama Kazakhstan. Indonesia

dinilai sukses mereformasi tujuh

indikator, yaitu starting a business,

getting electricity, registering property,

getting credit, paying taxes, trading

cross borders, dan enforcing contracts.

Kenaikan peringkat EODB Indonesia

layak disyukuri. Pun begitu, Presiden

Joko Widodo meminta pemerintah

PERAN KUNCI INSW dalamKEMUDAHAN BERUSAHA

Oleh:

Ali Manshur & Budiyanti

68

tidak cepat puas. Presiden telah

menargetkan agar Indonesia mampu

mencapai peringkat 40 besar dunia

dalam beberapa tahun mendatang.

Hal ini tentunya tantangan yang cukup

berat. Oleh karena itu, Kementerian/

Lembaga telah diminta untuk

menyiapkan rencana aksi (action plan)

guna mencapai target EODB tersebut.

Prosedur & Timeline

Laporan Ease of Doing Business

(EODB) dari Bank Dunia terbit

pertama kali pada tahun 2003. Pada

waktu itu, EODB baru mencakup 5

indikator dengan 133 Negara yang

disurvei. Pada edisi ke-14 yang

dipublikasikan tahun lalu, survei

EODB mencakup 190 negara dengan

10 indikator yang dinilai yaitu: Starting

a business, Dealing with construction

permits, Registering property, Getting

electricity, Paying taxed, Getting credit,

Protecting minority investors, Trading

across border, Enforcing contracts,

dan Resolving insolvency. Survei

EODB mengukur tingkat reformasi

regulasi yang dilakukan oleh suatu

negara yang berdampak pada

peningkatan kemudahan berusaha.

Untuk dapat meningkatkan peringkat

EODB diperlukan pemahaman

prosedur dan timeline Bank Dunia

dalam melakukan survei yang

dilakukan tiap tahun itu. Survei EODB

dilakukan di dua kota besar masing-

masing negara dengan responden

para profesional yang memahami

peraturan dan prosedur terkait

setiap indikator yang diukur. Pada

November sampai

dengan Januari Bank

Dunia menyebarkan

kuesioner dengan

menampung masukan

dari pihak-pihak terkait.

Kemudian kuesioner

diisi oleh responden dan

datanya diverifikasi dan

dianalisa oleh Bank Dunia.

Proses pengisian, verifikasi dan

analisa data kuesioner tersebut

dilakukan mulai bulan Februari

sampai dengan Agustus. Dengan

urutan waktu tersebut, maka Bank

Dunia umumnya mengumumkan

hasil survei yang dimuat dalam

Laporan EODB antara bulan

September sampai Oktober.

Dengan pemahaman terhadap

prosedur dan timeline tersebut,

Pemerintah dapat berperan dalam

proses pengembangan kuesioner

dan penentuan responden yang

tepat, sehingga hasil survei

dapat menggambarkan realita

bisnis sesungguhnya.

Peran INSW

Kontribusi INSW dalam peningkat

peringkat EODB Indonesia,

khususnya untuk indikator Trading

Across Border yang mengalami

peningkatan 5 peringkat, diakui

oleh Bank Dunia. Pada laporan

EODB 2017, Bank Dunia menyebut,

peningkatan peringkat Indonesia

dikarenakan Indonesia telah berhasil

membuat proses ekspor dan impor

semakin mudah melalui perbaikan

layanan kepabeanan dan pengajuan

dokumen yang telah difasilitasi oleh

sistem Indonesia National Single

Window. Survei EODB untuk

indikator Trading Across Borders

dilakukan untuk menilai kecepatan

waktu dan biaya kegiatan ekspor

dan impor di Pelabuhan Tanjung

Priok Jakarta danTanjung

Perak Surabaya. Komoditas

ekspor yang dinilai adalah

CPO ke India dan impor

produk spare part

otomotif dari Jepang.

Bank Dunia memilih

komoditas/produk

tersebut karena

memiliki volume

ekspor/impor

tertinggi

secara

nasional.

Berdasarkan

hasil survei Bank Dunia, eksportir

membutuhkan waktu rata-rata 48

jam untuk proses ekspor (border

compliance) di Pelabuhan Tanjung

Priok, lebih singkat dari rata-

rata waktu di negara Asia Pasifik

selama 57 jam. Namun lebih lama

dibanding waktu yang diperlukan

di negara maju yang rata-rata

12 jam. Sedangkan di Pelabuhan

Tanjung Perak Surabaya, proses

ekspor rata-rata membutuhkan

waktu 72 jam. Sementara itu untuk

kegiatan importasi, hasil survei

Bank Dunia menunjukkan waktu

yang dibutuhkan importir rata-rata

80 jam di Pelabuhan Tanjung Priok

dan 168 jam di Pelabuhan Tanjung

Perak, lebih lama dari rata-rata

negara Asia Pasifik selama 71

jam dan negara maju yang hanya

membutuhkan waktu 9 jam.

oa

se


Untuk mencapai target peringkat

EODB Indonesia menjadi 40

besar dunia, maka untuk

indikator Trading Across Borders

upaya yang harus dilakukan

pemerintah adalah mempercepat

waktu dan mengefisienkan

biaya penanganan ekspor dan

impor lebih cepat dan lebih

murah lagi dibanding catatan

Bank Dunia pada survey EODB

2017. Untuk itu, PP INSW

telah mempersiapkan dan

melaksanakan beberapa rencana

aksi sesuai dengan tugas dan

fungsi PP INSW sebagai sistem

elektronik yang mengintegrasikan

dan mengharmonisasikan

proses bisnis dan sistem di

Kementerian/Lembaga.

Pada 10 Oktober 2016, PP

INSW melaksanakan rapat

koordinasi dengan Kementerian

Perdagangan dan KSO Sucofindo–

Surveyor Indonesia untuk

menyederhanakan prosedur

penerbitan Laporan Surveyor

(LS) yang selama ini dinilai

menghambat percepatan proses

clearance impor. Penyebabnya

adalah LS hanya diterbitkan

setelah dokumen Bill of Lading

(B/L) diterima oleh Surveyor.

Sementara di lain pihak, B/L

umumnya diterima importir setelah

barang tiba di pelabuhan. Dengan

rapat koordinasi tersebut, disepakati

bahwa sejak tanggal 10 Oktober 2016,

Surveyor tidak akan lagi menunggu

dokumen B/L untuk menerbitkan

LS. Rakor juga menyepakati, tidak

diperlukan perubahan peraturan

untuk melaksanakan penghapusan

persyaratan B/L dalam penerbitan LS

karena elemen nomor dan tanggal

B/L yang selama ini dicantumkan

dalam LS tidak diverifikasi oleh

INSW maupun Bea Cukai dalam

proses customs clearance. Dengan

penyederhanaan prosedur maka

proses impor diharapkan akan

berjalan lebih cepat dan efisien.

Selanjutnya, pada 6 Februari 2017,

PP INSW meluncurkan Dashboard

Dwelling Time yang berfungsi untuk

memonitor lama waktu penanganan

container impor sejak bongkar dari

kapal (discharge) sampai dengan

keluar dari pelabuhan (gate out)

pada setiap terminal di Pelabuhan

Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak

Surabaya, Tanjung Emas Semarang,

Belawan Medan dan Soekarno-

Hatta Makassar. Dashboard tersebut

menyediakan informasi rincian pada

setiap tahapan dwelling time, mulai

dari discharge, stacking, SPPB, job

order, truck in, sampai dengan gate

out. Dengan adanya data dwelling

time yang rinci diharapkan jika terjadi

permasalahan pergerakan barang

di pelabuhan, maka penangannya

dapat lebih cepat dan tepat sasaran.

Sejak tanggal 9 Februari 2017,

proses tracking dokumen PIB/PEB

dan Perijinan di Website INSW tidak

lagi memerlukan User ID INSW.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk

mempermudah importir maupun

eksportir agar secara langsung dapat

memonitor posisi dokumen PIB/

PEB dan dokumen perijinan yang

sedang diproses untuk keperluan

customs clearance. Dengan kebijakan

tersebut, maka diharapkan dapat

mengefisienkan biaya ekspor

dan impor serta mempercepat

70

pelayanan pabean perijinan karena

semua proses berjalan secara

transparan dan akuntabel.

Serangkaian aksi yang dijalankan

PP INSW di atas diharapkan dapat

berkontribusi dalam mempercepat

waktu dan mengefisienkan biaya

ekspor dan impor. Rencana aksi

lainnya juga sedang dijalankan

oleh Kementerian/Lembaga lain

seperti Ditjen Bea dan Cukai dan

PELINDO. Dengan koordinasi

yang baik dan rencana aksi yang

dijalankan oleh semua Kementerian/

lembaga yang menangani Trading

Across Borders, maka diharapkan

memberikan sinyal positif ke

pelaku usaha bahwa pemerintah

serius mengupayakan peningkatan

kemudahan proses ekspor dan impor

sehingga pada gilirannya hal ini dapat

tereflesikan dalam peningkatan-

peringkat EODB Indonesia.

"Serangkaian aksi yang dijalankan PP INSW di

atas diharapkan dapat berkontribusi dalam

mempercepat waktu dan mengefisienkan biaya

ekspor dan impor."

oa

se


INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW) Gedung Sarana Jaya 3, Jl. Rawamangun No. 59C, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Telp. 021-2148 0000 / 2148 0001 / 2148 0002 (Hunting)