7

MACAM BADAN USAHAPERUSAHAAN KEHUTANAN

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara Perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

A. KOPERASIKoperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi (Individu atau Kelompok) dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.Prinsip Koperasi: Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka Pengelolaan dilakukan secara demokrasi Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal Kemandirian Pendidikan perkoperasian Kerjasama koperasi

Jenis Koperasi Menurut Fungsi: Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya. Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan penjual/pemasok barang atau jasa dari koperasinya. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut Koperasi Tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut Koperasi Serba Usaha (multi purpose cooperative).

Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja Koperasi PrimerKoperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Koperasi SekunderKoperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi Sekunder dapat dibagi menjadi: Koperasi Pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 Koperasi Primer. Gabungan Koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 Koperasi Pusat. Induk Koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 Gabungan Koperasi.Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.

Keunggulan KoperasiSkala ekonomi fleksibel, aktivitas koperasi yang nyata untuk kepentingan masyarakat atau kelompok masyarakat, dan mendapat dukungan Pemerintah sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1.

B. BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)BUMN ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. BUMN saat ini ada 3 macam yaitu Perjan, Perum dan Persero. BUMN sesuai dengan Undang Undang (UU) Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.

1. Perjan (Perusahaan Jawatan)Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, sehingga selalu merugi. Status pegawai Perjan adalah Pegawai Negeri. Saat ini sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model Perjan karena besarnya biaya untuk memelihara Perjan. Contoh Perjan: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT. KAI.

2. Perum (Perusahaan Umum)Perum adalah perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, Perum di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (go public) dan statusnya diubah menjadi Persero.

3. PerseroPersero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh Direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ini ditulis PT (Persero). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut: Tujuan utamanya mencari laba (Komersial) Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham Dipimpin oleh Direksi Pegawainya berstatus sebagai Pegawai Swasta Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero) Tidak memperoleh fasilitas negaraContoh Perusahaan Negara (BUMN) yang mempunyai badan usaha Persero antara lain: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Mandiri (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura (Persero), PT Perusahaan Pertambangan dan Minyak Negara (Persero), PT Tambang Bukit Asam (Persero), PT Aneka Tambang (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero).

C. BADAN USAHA MILIK SWASTA (BUMS)BUMS adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang (Individu atau Kelompok). Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33, bidang- bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan bentuk hukumnya BUMS:

1. FirmaFirma (Belanda: Venootschap onder firma) secara harfiah: perserikatan dagang sering juga disebut Fa, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta laba/ keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian. Ciri-ciri Badan Usaha Firma: Bentuk firma ini telah digunakan baik untuk kegiatan usaha berskala besar maupun kecil. Dapat berupa perusahaan kecil yang menjual barang pada satu lokasi, atau perusahaan besar yang mempunyai cabang atau kantor di banyak lokasi. Masing-masing sekutu menjadi agen atau wakil dari persekutuan firma untuk tujuan usahanya. Tanggung Jawab seorang sekutu tidak terbatas pada jumlah investasinya. Harta benda yang diinvestasikan dalam persekutuan firma tidak lagi dimiliki secara terpisah oleh masing-masing sekutu. Masing-masing sekutu berhak memperolah pembagian laba persekutuan Firma. Laba/ keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian. Apabila cara pembagian keuntungan dan kerugian tidak diperjanjikan, maka pembagian didasarkan pada perimbangan pemasukan secara adil dan seimbang.

Berakhirnya Firma: Jangka waktu firma telah berakhir sesuai yang telah ditentukan dalam akta pendirian. Terpenuhinnya barang atau telah selesainya usaha yang dijalankan persekutuan firma. Adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian sekutunya. Adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.2. Persekutuan Komanditer (CV)Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap atau CV) adalah bentuk badan usaha yang merupakan perluasan Firma dimana pemilik Firma ingin menambah modal dengan mencari kerja sama dengan orang lain yang berminat terhadap perusahaannya tanpa ikut memimpin perusahaan. Anggota yang memimpin atau menjalankan perusahan dan bertanggung jawab penuh atas utang-utang perusahaan disebut sekutu aktif, sedangkan anggota yang hanya menyertakan modalnya kepada yang memimpin atau menjalankan perusahaan tanpa ikut memimpin perusahaan atau menjalankan perusahaan tanpa ikut memimpin perusahaan disebut sekutu diam atau komanditer. Tanggung jawab anggota pasif/komanditer terbatas pada modal yang diikutsertakan pada perusahaan.Persekutuan Komanditer mengenal 2 istilah yaitu: Sekutu aktif adalah anggota yang memimpin/ menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas hutang-hutang perusahaan. Sekutu pasif/sekutu komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas resiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam.

Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dibagikan sesuai kesepakatan. Persekutuan komanditer biasanya didirikan dengan Akta Pendirian dan harus didaftarkan. Namun CV sama dengan Firma bukan merupakan Badan Hukum. Berakhirnya CV sama dengan Firma.Dokumen Pembuatan CV atau Firma: Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang Foto copy KK penanggung jawab / Direktur Pas photo penanggung jawab ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar berwarna Copy PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha Surat Keterangan Domisili Foto kantor

Kelebihan CV: Mudah proses pendiriannya. Kebutuhan akan modal dapat lebih dipenuhi. Lebih mudah memperoleh kredit. Dari segi manajemen relatif lebih baik. Sebagai tempat untuk menanamkan modal, CV cenderung lebih baik, karena bagi sekutu pasif/komanditer akan lebih mudah untuk menginvestasikan maupun mencairkan kembali modalnya.Kekurangan CV: Kelangsungan hidup tidak menentu, karena banyak tergantung dari sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan. Tanggung jawab para sekutu pasif/komanditer yang terbatas dapat mengendorkan semangat CV untuk memajukan perusahaan, dibandingkan dengan sekutu-sekutu pada Firma.

3. Perseroan Terbatas (PT)PT dahulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, maka perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Peraturan tentang PT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.PT mempunyai modal perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga PT memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh PT.Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi (Surat Berharga mirip Deposito). Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa dipengaruhi oleh untung atau ruginya PT.Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut: Pendiri minimal 2 orang atau lebih. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Modal dasar minimal sesuai besar usaha dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar Mempunyai minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA (Penanaman Modal Asing).

Mekanisme Pendirian PTUntuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris) yang di dalamnya dicantumkan: Nama PT, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Untuk mendapat izin dari Menteri Hukum dan HAM, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut: Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar.

Pembagian Wewenang Dalam PTDalam PT selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya (profesional). Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, Direksi, dan Komisaris. Dalam PT, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada Direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran Direksi PT. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak.Dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut proxy. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke Komisaris untuk diteruskan ke Direksi untuk dijalankan.Isi RUPS : Menentukan Direksi dan pengangkatan Komisaris Memberhentikan Direksi atau Komisaris Menetapkan besar gaji Direksi dan Komisaris Mengevaluasi kinerja perusahaan Memutuskan rencana penambahan/pengurangan saham perusahaan Menentukan kebijakan perusahaan Mengumumkan pembagian laba (dividen)

RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham)PEMILIK/BADAN PENGAWAS/KOMISARIS

DEWAN DIREKSIDIRT UTAMADIRT ANGGOTA

SEKRETARISBENDAHARAKEPALA BAGIAN

PELAKSANA/PEGAWAI/KARYAWAN/STAF

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Keuntungan PT: Kewajiban terbatas. Tidak seperti Persekutuan, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang terbatas tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Jangka waktu lama. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan penyebaran. Efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien, sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Melalui penempatan orang yang tepat, sehingga tercapai efisiensi maksimum dari modal yang ada. Adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Kelemahan PT: Perizinan sulit, izin mendirikan sebuah PT tidak mudah, biaya pendirian tidak sedikit, butuh akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Manajemen dan biaya organisasi relatif besar. Permasalahan upah, tenaga kerja, dan sebagainya.

Macam PT:1. PT Terbuka adalah PT yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (go public). Jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut.2. PT Tertutup adalah PT yang modalnya berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.3. PT Kosong adalah PT yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja.

D. YAYASANYayasan (Inggris: Foundation) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Pendirian Yayasan:Pendirian Yayasan dilakukan dengan Akta Notaris dan mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan pendirian Yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan. Yayasan yang telah memperoleh pengesahan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Organisasi Yayasan:Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

Kewajiban Audit:Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara, bantuan luar negeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam Undang-undang, kekayaannya wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia.Penggabungan dan Pembubaran:Perbuatan hukum penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Yayasan dapat bubar karena jangka waktu yang ditetapkan Anggaran Dasar berakhir, tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak tercapai, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Dasar Hukum Yayasan: UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan PP RI No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan Inpres No. 20 Tahun 1998 Tentang Penertiban Sumber-sumber Dana Yayasan

E. PERUSAHAAN MULTINASIONAL (PMN)PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara; perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. PMN biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global.Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global, karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para politisi, dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik.Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara, dan negara sendiri, harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka (dengan begitu juga pajak pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas eknomi lainnya) di wilayah tersebut. Untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik atau standar pekerja dan lingkungan yang memadai. PMN seringkali memanfaatkan subkontraktor untuk memproduksi barang tertentu yang mereka butuhkan.