BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teori merupakan sebuah keberadaan yang sangat penting dalam dunia hukum,

karena hal tersebut merupakan konsep dasar yang dapat menjawab suatu masalah.

Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami

suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum. Penting untuk seorang

akademisi hukum mengetahui pengertian teori secara luas, sehingga tidak terjadi

kesalahan dalam membuat karya-karya ilmiah yang merupakan proses kegiatan

seorang akademisi dalam kegiatan ilmiah maupun dalam suatu penelitian.

berikut ini merupakan pendapat beberapa pakar yang memberikan pengertian arti

teori.

1. Kartini Kartono menjelaskan bahwa teori adalah satu prinsip umum yang

dirumuskan untuk menerangkan sekelompok gejala yang saling berkaitan.

2. Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat bahwa teori adalah serangkaian konsep,

definisi, dan proposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan

gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena.

3. M. Solly Lubis mengemukakan bahwa teori adalah pengetahuan ilmiah yang

mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dalam disiplin keilmuan.

4. S. Nasution menguraikan bahwa teori adalah susunan fakta yang saling

berhubungan dalam bentuk sistematis, sehingga dapat dipahami fungsi dan

peranan teori dalam penelitian ilmia, mengarahkan, merangkum pengetahuan

dalam sistem tertentu, serta meramalkan fakta.1

Teori menurut para pakar diatas berasal dari cabang-cabang ilmu lain,

tergantung dari sudut mana memandang substansi teori tersebut, begitu pula dengan

ilmu hukum yang luas sehingga terdapat banyak aliran teori atau mahzab yang lahir

dari para sarjana.

Teori hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan manusia serta

mengikuti kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam manusia sehingga teori dapat

dikatakan sebagai kajian fundamental dalam sebuah karya tulis. Makalah ini mencoba

mengulas berbagai macam teori-teori hukum yang ada serta mahzab-mahzab yang

dikemukakan oleh para sarjana.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup penjelasan mengenai macam-macam teori hukum dan

mahzab-mahzab serta menjelaskan secara eksplisit mengenai teori-teori tersebut.

Perkembangan teori-teori tersebut sesuai dengan perkembangan tiap-tiap zaman

menurut para pakar.

1 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 192.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan pembuatan makalah ini adalah

1. Membantu pembaca memahami Teori-teori hukum dan Mahzab-

Mahzabnya.

2. Menjelaskan secara umum bentuk-bentuk Teori-teori huukum dan

mahzab-mahzabnya.

Manfaat dari pembuatan makalah ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan macam-macam teori hukum dan mahzab

secara umum kepada pembaca.

2. Sebagai tugas akhir mata kuliah teori hukum.

BAB II

PEMBAHASAN

a. Teori-teori Yunani

Zaman romawi kuno dianggap sebagai sumber pemikiran tentang hukum dan filsafat,

karena pada zaman ini memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide dan

pendapatnya dan bersifat tidak menerima informasi begitu saja (receptive attitude)

namun dengan sikap senang menyelidiki sesuatu secara kritis (an inquiring attitude),

dengan sikap inilah muncul ahli hukum dan ahli pikir terkenal.

Plato hidup dalam (427-347 SM). Dilahirkan di kota Athena (Yunani) dan

mempunyai murid bernama Aristoteles (384-322 SM) Plato peletak ajaran idealism,

sedangkan Aristoteles mengembangkan ajaran realisme (kenyataan). Dalam pikiran

Aristoteles bahwa hukum harus dibagi dalam dua kelompok, yaitu

1. Hukum alam atau kodrat yang mencerminkan aturan alam. Hukum alam itu

merupakan suatu hukum yang selalu berlaku dan tidak pernah berubah karena

kaitannya dengan aturan alam, dan

2. Hukum positif yang dibuat manusia. Pembentukan hukum ini selalu harus

dibimbing oleh suatu rasa keadilan dengan prinsip equity (kesamaan) yang

kemudian melahirkan keadilan distributif yang kemudian dikembangkan

sebagai suatu perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum

(equality before the law), dan keadilan korektif (remedial).

b. Hukum Alam

Lahirnya hukum alam pada dasarnya merupakan sejarah umat manusia dalam

menemukan absolute justice (keadilan yang mutlak). Aliran hukum alam

menyebutkan “hukum itu langsung bersumber dari Tuhan” bersifat universal dan

abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan.

Hukum alam sesungguhnya merupakan konsep yang mencakup banyak teori

di dalamnya yang dikemukakan oleh para ahli hukum sehingga terdapat beberapa

perbedaan pandangan, penilaian dalam menafsirkan, dan mengartikan hukum alam

tersebut, berikut adalah pendapat menurut beberapa para ahli hukum.

1. Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan, bahwa hukum alam adalah ekspresi

dari kegiatan manusia yang mencari keadilan sejati yang mutlak

2. Surojo Wignjodipuro menjelaskan, bahwa hukum alam adalah hukum yang

digambarkan berlaku adil, sifatnya kekal (tidak dapat diubah), berlaku

dimanapun dan pada zaman apapun juga.

3. Aristoteles mengatakan bahwa hukum alam adalah hukum yang oleh orang-

orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam.2

2 Ishaq, ibid. hlm. 196.

c. Mazhab atau Aliran Sejarah (Historis)

Mahzab atau aliran sejarah tumbuh sebagai suatu reaksi terhadap dua kekuatan yang

berkuasa dari zamannya yaitu Rasionalisme dengan kepercayaannya kepada hukum

alam, kekuasaan akal dan prinsip, pada masa tersebut kepercayaan dan semangat

revolusi Perancis dengan pemberontakannya terhadap kekuasaan dan tradisi,

kepercayaannya pada akal dan kekuasaan kehendak manusia.

Ajaran pokok mazhab sejarah (historis) sebagai mana diuraikan oleh von

Savigny mengatakan “bahwa hukum itu tak perlu diadakan kodifikasi, karena apa

yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusian ditentukan

dari masa ke masa.”

Savigny dan beberapa pengikutnya menyimpulkan ajaran pokok mazhab

sejarah sebagai berikut

1. Hukum ditermukan, tidak dibuat. Perkembangan hukum pada dasarnya adalah

proses yang tidak disadari dan organis, oleh karena itu perundang-undangan

adalah kurang penting dibandingkan adat dan kebiasaan.

2. Hukum dipandang sebagai perkembangan hukum yang hidup dimasyarakat

primitif mudah dipahami menuju hukum yang lebih kompleks dalam

peradaban modern. Para ahli hukum merupakan suatu organ dari kesadaran

umum, terikat pada tugas untuk membentuk dasar perundang-undangan, oleh

karena itu ahli hukum sebagai badan pembuat perundang-undangan dianggap

lebih penting daripada undang-undang itu sendiri

3. Undang-undang tidak dapat berlaku atau dapat diterapkan secara universal

karena setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri,

karena mempunyai bahasa, adat istiadat dan konstitusi yang khas.

d. Teori Teokrasi

Teori teokrasi berkembang pada zaman abad pertengahan antara abad ke-5

sampai abad ke-15. Teori ini mengajarkan bahwa hukum berasal dari Tuhan Yang

Maha Esa, oleh sebab itu manusia diharuskan tunduk kepada hukum. Perintah

tersebut dituliskan dalam kitab suci. Tinjauan mengenai hukum dikaitkan dengan

kepercayaan dan agama dan ajaran tentang legitimasi kekuasaan hukum didasarkan

atas kepercayaan dan agama.

Teori teokrasi mengajarkan pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan. Raja dan

pemimpin negara hanya bertanggung jawab terhadap Tuhan dan tidak kepada

siapapun, sehingga pelanggaran terhadap kekuasaan raja merupakan pelanggaran

terhadap Tuhan sehingga raja dianggap sebagai wakil Tuhan dan tangan Tuhan di

dunia.

Penganut teori teokrasi ini adalah Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius.

Agustinus mengajarkan bahwa yang menjadi waki Tuhan di dunia adalah Paus (dari

Vatikan). Thomas Aquinas mengajarkan bahwa Raja dan Paus mempunyai kekuasaan

yang sama, hanya saja bidangnya berbeda. Raja dalam bidang keduniaan, sedangkan

Paus bertugas dalam bidang keagamaan. Kemudian Marsilius berpendapat bahwa

kekuasaan yag mewakili Tuhan adalah raja.

e. Teori Kedaulatan Rakyat

Menurut teori ini, kekuasaan yang paling tinggi terdapat dari rakyat yang

diselenggarakan dari perwakilan berdasarkan suara terbanyak (general willvolonie

generale). Tindak negara merupakan cerminan dari rakyat, juga semua peraturan

perundang-undangan adalah penjelmaan kemauan rakyat.

Teori kedaulatan rakyat menjelaskan bahwa hukum adalah kemauan orang

seluruhnya yang telah menyerahkan kepada organisasi bernama negara yang terlebih

dahulu dibentuk dan diberi tugas membentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Masyarakat sudah berjanji untuk mentaati hukum tersebut, maka teori ini dapat juga

dikatakan sebagai teori perjanjian masyarakat.

Pengantu teori ini adalah Jean Jacques Rousseau yang dalam karangan

bukunya berjudul Le Contract Social, yang mengajarkan bahwa dengan perjanjian

masyarakat, secara otomatis individu menyerahkan kebebasan hak serta

wewenangnya kepada rakyat seluruhnya, sehingga suasana kehidupan alamiah

berubah menjadi kehidupan bernegara.

f. Teori Kedaulatan Negara

Teori ini adalah kebalikan daripada teori kedaulatan rakyat dimana kekuasaan

hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan bersama seluruh masyarakat, tetapi

hukum adalah penjelmaan kemauan negara, eksistensi hukum berkaitan dengan

eksistensi negara. Karena itu kekuasaan tertinggi dipegang oleh negara.

Teori ini dipelopori oleh Hans Kelsen dalam karyanya berjudul Reine

Rechtslehre, berpendapat hukum adalah tidak lain dari pada kemauan negara (wille

des Staates). Menurut Hans Kelsen, orang taat kepada hukum karena merasa wajib

mentaatinya sebagai perintah negara bukan karena negara menghendakinya.

g. Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaualatan hukum timbul sebagai akibat dari penyangkalan terhadap

teori kedaulatan negara yang memposisikan hukum lebih rendah daripada kedudukan

negar. Negara tidak tunduk kepada hukum karena hukum diartikan sebagai perintah

negara.

Teori kedaulatan hukum (rechts souvereiniteit) mengajarkan yang memiliki

kekuasaan tertinggi adalah hukum. Karena raja ataupun penguasa, rakyat maupun

negara tunduk kepada hukum. Penggagas teori kedaulatan hukum ini adalah Leon

Duguit dalam karyanya Traite de Droit Constitusionel dan H. Krabbe dengan

karyanya Kritische Darstellung der Staatslehre.

h. Aliran Hukum Positivisme atau Utilitarisme

Aliran positivism muncul pada abad ke-19 dengan pemikiran para ahli yang kritis

terhadap idealism yang terdapat dalam pemikiran hukum alam, dengan melihat

kepada ralitas sosial yang terus berkembang pada masa itu. Aliran positivism

mengatakan bahwa kaedah hukum dari kekuasaan negara yang tertinggi, dan

sumbernya adalah hukum positif yang terpisah dari kaidah sosial, bebas pengaruh

politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Aliran posotivisme dirintis oleh John Austin (1790-1859) seorang ahli filsafat

hukum dari inggris dengan teorinya yang bernama Analytical Jurisprudence. Austin

berpendapat bahwa hukum merupakan perintah dari subyek pemegang kekuasan

tertinggi, atau pemegang kedaulatan, juga menganggap hukum sebagai suatu sistem

yang logis, tetap, dan bersifat tertutup. Hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan

(dalam arti kesebandingan), dan hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik

atau buruk, namun didasarkan atas kekuasaan yang lebih tinggi.

i. Teori Hukum Murni

Teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen (1881-1973) dalam karyanya yang

terkenal Reine Rechtslehre (ajaran hukum murni), Regemeine Staatslehre (ajaran

umumtentang negara), General Theory of Law and State (teori umum tentang hukum

dan negara)

Teori hukum murni bertentangan dengan ilmu hukum yang bersifat ideologis,

yaitu pengembangan hukum hanya sebagai alat pemerintahan negara-negara totaliter.

Teori hukum murni ini menghendaki hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur yang

tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis dan sejarah. Teori hukum murni yang

menolak unsur-unsur non yuridis dan tidak memberikan ruang untuk hukum

kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hans Kelsen berpendapat

bahwa satu-satunya obyek penyelidikan ilmu pengetahuan hukum adalah bersifat

normative, artinya hukum berada dalam dunia sollen (yang seharusnya menurut

hukum), buakn dalam sein (kenyataan dalam masyarakat).

Kemudian Hans Kelsen membentuk konsep Grundnorm atau Stufenbau

Theory, yaitu dalil yang menganggap bahwa semua hukum bersumber pada satu

induk. Lebih detailnya dalah semua peraturan hukum diturunkan dari norma dasar

(grundnorm). Norma dasar bersifat abstrak dan mengikat secara umum, yang

kemudian peraturan-peraturan hukum lainnya mengacu pada norma dasar bersifat

konkrit dan mengikat subyek tertentu.

j. Teori atau Aliran Sosiologis

Teori atau aliran sosiologis menjelaskan bahwa hukum merupakan kenyataan

apa yang menjadi kenyataan dalam masyarakat dan bagaimana secara fakta hukum

diterima, tumbuh, dan berlaku dalam masyarakat. Teori ini dipelopori oleh Roscou

Pound (Juris dari Amerika Serikat), Eugen Ehrlich (1826-1922), Emil Durkheim

(1858-1917), dan Max Weber (1864-1920).

Max Weber seorang pakar hukum dan dianggap sebagai tokoh dalam

sosiologi modern, Weber menganggap hukum merupakan segi yang sangat penting

yang mendominasi masyarakat. Menurut Weber ada empat tipe ideal hukum, yaitu

sebagai berikut.

1. Hukum irrasionil dan materiil, yaitu diamana pembentukan undang-undang

dan hakim mendasarkan keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional

tanpa merujuk kepada kaedah manapun

2. Hukum irrasionil dan formil, yaitu dimana pembentu undang-undang dan

hakim berpedoman pada kaedah-kaedah di luar akal, karena didasarkan pada

wahyu dan ramalan.

3. Hukum rasionil dan materiil, dimana keputusan para pembentuk undang-

undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan penguasa

atau ideology.

4. Hukum rasionil dan formil, yaitu dimana hukumdibentuk semata-mata atas

dasar konsep abstrak dari ilmu hukum,

Karena itu, hukum formil lebih cenderung untuk menyusun sistematika

kaedah-kaedah hukum, sedangkan hukum materiil lebih bersifat empiris. Akantetapi

kedua hukum tersebut dapat dirasionalisasikan kepada hukum formil didasarkan pada

logika murni, sedangkan materil pada kegunaannya.

k. Aliran Antropologi

Menurut aliran antropologi, hukum adalah norma yang tidak tertulis yang

tumbuh secara nyata dalam masyarakat seiring dengan perkembangan kebudayaan.

Pencetus aliran ini adalah Sir Hendry Maine (1822-1888), Radcliffe-Brown,

Malinowski, Paul J. Bohanna, dan E.A. Hoebel.

Paul J. Bohanna berpendapat bahwa pada dasarnya hukum adalah suatu

pelembagaan kembali (reinstitutionalization) kebiasaan dalam masyarakat atau juga

kebiasaan menjalani pelembagaan kembali untuk memenuhi tujuan yang leboih

terarah dalam kerangka apa yang disebut dengan hukum.

l. Aliran Realis

Gerakan aliran realis dalam ilmu hukum muncul di Amerika Serikat dan

Skandinavia, Kaum realis berfikir didasarkan oleh suatu konsepsi radikal mengenai

proses peradilan. Dan menurut aliran realis, hukum apa yang dibuat oleh hakim dan

hakim lebih layak disebut membuat hukum daripada menemukan hukum. Aliran

realis ini menekankan kepada hakikat manusiawi dalam pelaksanaan hukum.

Pencetus aliras realis dari Amerika Serikat adalah Karl Llewellyn (1893-

1962), Jerome Frank (1889-1957), dan Hakim Agung Amerika Serikat Olive Wendell

Holmes (1841-1935). Kemudian dari Swedia dipelopori oleh Hagerstron (1868-1939)

dan dari Denmark adalah Alf Ross.

Esisnsi dari ajaran realisme hukum dari Holmes dapat dijelaskan sebagai

berikut.

1. Perkembangan Ilmu hukum terletak pada pengujian-pengujian fakta

2. Kehidupan hukum pada dasarnya bukan logika, melainkan pengalaman (the

life of the law has been not logic, but experience).

3. Yang dianggap sebagai hukum adalah ramalan, dan tidak ada yang lebih

penting dari itu.

BAB III

KESIMPULAN

Teori hukum terus berkembang dan berevolusi seiring dengan perkembangan

dan perubahan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat ataupun negara, teori

hukum sendiri telah banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur lain karena kesadaran

daripada pembentukan hukum itu sendiri melalui proses yang panjang dan melibatkan

kehidupan manusia itu sendiri, penulis secara pribadi berpendapat bahwa dari

historisnya teori hukum sebagian besar dijadikan alat justifikasi dan berperan besar

dalam social engineering oleh pihak-pihak tertentu namun hal tersebut tidak dapat

dihindari karena manusia pada hakikatnya akan terus mencari hukum yang mampu

menyesuaikan diri dari zaman ke zaman dan mampu memenuhi kebutuhan manusia

untuk hidup, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.

Namun pada akhirnya teori hukum akan tetap mencari bentuknya yang

mengikuti sifat manusia yang terus berubah-ubah perubahan tersebut tidak dapat

dikatakan menjadi lebih baik atau tidak, karena terjadinya pergeseran nilai-nilai yang

substansial dan mendasar, namun selama masih bisa memenuhi kebutuhan manusia

tersebut, maka teori hukum tersebut dapat berguna untuk manusia.

SARAN

Teori hukum sebaiknya selalu dikembangkan oleh para ahli hukum, karena

kebutuhan dan perubahan nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan manusia selalu

berubah-ubah tiap zaman. Hukum selalu dituntut untuk mengikuti perubahan tersebut

ataupun manusia harus dibatasi oleh hukum itu sendiri, semua bergantung pada cita-

cita dan tujuan manusia yang menciptakan teori hukum itu sendiri.

Maka dari itu sebaiknya teori hukum dapat selalu dikembangkan hanya

melibatkan pakar hukum untuk menggali lebih dalam mengenai teori hukum secara

fundamental ataupun melibatkan ahli dari berbagai cabang ilmu pengetahuan agar

jurang antara idealisme hukum itu tercipta dan kenyataan lapangan dimana hukum itu

ditegakan tidak terlalu dalam.

Daftar Pustaka

Dirdjosisworo, Soedjono. 1994. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo

Ishaq. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Garfika

Rasjidi, Lili. 2007. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya

Bakti