Embed Size (px)
Citation preview
KONFIRMASI PENDAFTARANPALEMBANG, 9 AGUSTUS 2017
NAMA : 1............................................................................................................ 2............................................................................................................INSTANSI/PERUSAHAAN: ...............................................................................................................HP : ..............................................................................................................TELP & FAX : ..............................................................................................................EMAIL : ..............................................................................................................
Associate Member of
LOKAKARYA AKUNTANSI PENDAMPING PEMILIHAN RAYA 2017(PEMILIHAN DEWAN PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS IAPI PERIODE 2017 - 2021)MEMAHAMI PERHITUNGAN AKTUARIA PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA, UANG PENGGANTIAN HAK DAN IMPLEMENTASI PSAK 24, “IMBALAN KERJA”
Rabu, 9 Agustus 2017Pukul 09.00 - 17.00 (Registrasi pukul 08.00 - 08.50)
NARASUMBER:Marisi P. Purba, SE, MH, Ak, CA (Penulis, Praktisi dan Akademisi)
Pembayaran transfer ke rekening:Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma Metropolitan,Rek. No. 122-00-0542202-0a/n Institut Akuntan Publik Indonesia - Korwil Palembang
INVESTASI
Hotel Jayakarta DairaJl. Jend. Sudirman No. 153, Ilir Timur I, Sungai Pangeran, Palembang
TOPIK BAHASAN1. Ketentuan terkait kontrak kerja, pemutusan hubungan kerja, besaran manfaat pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan implikasi pemberlakuan UU BPJS,2. Penerapan metode Projected Unit Credit (PUC) dan asumsi-asumsi aktuaria, implikasi perubahan-perubahan PSAK 24 (R 2013) terhadap pelaporan keuangan dan implikasi penghapusan metode koridor 10%. 3. Akuntansi imbalan pasca kerja berbasis program manfaat pasti dengan skema single employer plan dan multi-employer plan dan implikasi penerapan ISAK 15.4. Penggunaan Laporan Aktuaris Independen (pakar manajemen) dalam menghitung liabilitas atau aset imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam SA 500 tentang Bukti Audit.
Rp 1,8 juta/hari(Anggota IAPI - AP + 2 Staf)
Rp 800 ribu/hari(Anggota IAPI -
AP luar Palembang)
Rp 500 ribu/hari(Staf KAP & Dosen)
Rp 600 ribu/hari(Umum)
* Anggota yang belum membayar iuran akan dikenakan biaya investasi 2x lipat* Termasuk Sertifikat (8 SKP AK), Makan Siang, dan Rehat Kopi
INFO PENDAFTARAN:Korwil Sumatera Bagian Selatan: KAP DRS. TANZIL DJUNAIDIJl. Dr. M. Isa No.1117, PalembangTelp: (0711) 320492 Fax: (0711) 319680 atau hubungi Ibu Febriyati Sinaga: 081367369985, [email protected] Esther Ros: 081929260976, [email protected]
Indonesian Institute Of Certified Public Accountants
DSAK telah merevisi PSAK 24 menjadi PSAK 24 (R 2013) yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2015 dan Interpretasi atas PSAK 24 (R 2013), yakni ISAK 15, “PSAK 24-Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya” (ISAK 15). Penerapan PSAK 24 (R 2013) harus dipahami dengan baik, mengingat terdapat beberapa perubahan yang signifikan.Disamping itu, implementasi PSAK 24 dan ISAK 15 juga harus memperhatikan peraturan perundang- undangan yang telah diberlakukan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU Dana Pensiun) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Sebab ketiga undang-undang tersebut sangat mempengaruhi pelaporan keuangan imbalan kerja baik yang didanai (funded) maupun yang tidak didanai (unfunded). Bagaimana Profesi Akuntan Publik menyikapi perkembangan tersebut?
TUJUAN• Membekali praktisi akuntan publik pemahaman atas peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan seperti UU Ketenagakerjaan, UU Dana Pensiun dan UU BPJS,• Membekali praktisi akuntan publik pemahaman terkait Projected Unit Credit Method, asumsi-asumsi aktuaria dan pencatatan imbalan kerja jangka pendek & jangka panjang berdasarkan PSAK 24 dan ISAK 15 baik funded maupun unfunded.
