Lingkaran neoimperialisme – neoliberalisme – neoimperialisme yang memurukkan negeri

14/5/2015 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Lingkaran Neoimperialisme – Neoliberalisme – Neoimperialisme Yang Memurukkan Negeri

data:text/html;charset=utf8,%3Ch1%20class%3D%22titlesingle%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%2015px%200px%201… 1/21

Lingkaran Neoimperialisme – Neoliberalisme –Neoimperialisme Yang Memurukkan Negeri

May 13th, 2015 by kafi

Slogan “stabilise, privatize and liberalize –stabilkan, privatisasi dan liberalkan“ yangmenjadi mantra para teknokat dan pemimpin yang dikonsul oleh IMF dan Bank Duniamenunjukkan dan menjadikan liberalisasi sebagai ujung dari kebijakan. Proses yangterjadi pasca reformasi pada dasarnya adalah proses menuju liberalisasi total. Dan hal itubisa dilihat dari berbagai UU dan peraturan yang dibuat pasca reformasi.

Berbagai UU dan peraturan yang lahir pasca reformasi memiliki kesamaan yakni memilikicorak dan spirit neoliberalisme untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berlakunyaliberalisasi di berbagai bidang. Hal ini sejalan dengan doktrin IMF, Bank DuniadanWashington Consensus yang dianut oleh Pemerintah sebagai salah satu hasil daribimbingan IMF dan Bank Dunia bersama USAID, ADB dan berbagai lembagainternasional lainnya.

Berbagai UU itu pada dasarnya menjadi kerangka legal bagi liberalisasi di Indonesia.Sekaligus UU dan peraturan itu membentuk kerangka legal sistem neoliberal yang harusdijalankan oleh siapapun yang memerintah negeri ini dalam kerangka sistem yang ada.Selama ini telah muncul banyak kritik terhadap doktrin neoliberal termasuk berbagai UUdan peraturan yang mengaturnya. Sebab sistem neoliberal itu banyak merugikan negaranegara dunia ketiga dan lebih menguntungkan negara maju. Sistem neo liberal itu pada

http://www.hizbut-tahrir.or.id/wp-content/uploads/2015/05/Lingkaran-Neoimperialisme-%E2%80%93-Neoliberalisme.jpg



faktanya menjadi jalan bagi neo imperialisme negara maju terhadap negara lain. Dalamkonteks ini, sistem neo liberal itu menjadi jalan bagi berlangsungnya proses proxywar dimana korporasikorporasi menjadi “serdadu” dalam proxy war ini untuk mengalirkankekayaan negara sasaran ke negara agresor. Karena sistem neoliberal denganliberalisasi yang terjadi membuka negeri menjadi lahan investasi bagi korporasi besarmulti nasional dengan mendapat berbagai kemudahan dan jaminan dari pemerintah,mengeksploitasi kekayaan alam yang besar dari negeri sasaran, tenaga kerja murah,pasar yang besar. Hasil yang diperoleh dijamin bisa dialirkan dan ditransfer secaraleluasa ke negara asal korporasi itu melalui apa yang disebuut repatriasi, yang dalam halini dijamin oleh UU Penanaman Modal No. 25 tahun 2007.

IMF, Bank Dunia, ADB, USAID dan lembaga internasional lainya berkerja sama eratuntuk “menjamin” proses legislasi menghasilkan UU yang bercorak neoliberal itu.Caranya selain melalui LoI IMF sebagai syarat pengucuran utang juga melalupengucuran utang program dan bantuan teknis pada proses legislasi mulai daripenyiapannya, kajian pendahuluan, pembentukan opini dan dukungan publik,penyusunan RUU (drafting), pembahasan dan implementasinya di lapangan. Melaluiberbagai utang program dan bantuan teknis itu, IMF, Bank Dunia, ADB, USAID danlainnya terlibat secara dalam hingga teknis dalam proses legislasi yang ada.

Maka hasilnya adalah berbagai UU yang bercorak neo liberal seperti yang kita bisasaksikan dan analisis. Menurut Petisi 28, sejak 1998 – 2009 lebih kurang 474 UU telahdisahkan. Yang paling menyedihkan adalah UU bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.Dimana dalam UU tersebut tampak sekali; 1. Hilangnya campurtangan negara dalamperekonomian dan diserahkan pada mekanisme pasar; 2. Penyerahan kekuasaan padamodal besar/asing dalam rangka ekspansi dan eksploitasi sumber daya alam diIndonesia; 3. Perlakuan diskriminatif terhadap mayoritas usaha rakyat. Tidak herankarena biaya amandemen UUD 45 dan pembuatan UU dibiayai UNDP, NDI, BANKDUNIA, ADB, USAID kurang lebih sebesar US$ 740 juta (Sumber : PETISI 28).

Besarnya peran IMF dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah termasuk UU telahbanyak dijelaskan dan diketahui oleh banyak pihak. Adapun peran Bank Dunia, USAID,ADB dalam proses mengarahkan kebijakan dan penyusunan peraturan termasuk UUnegeri ini bisa dirujuk kepada berbagai data dan dokumen resmi dari lembagalembagatersebut.

Dalam masalah restrukturisasi sektor perbankan dan finansial peran USAID yangmencerminkan peran Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri AS bisadilihat dari data USAID terkait hal itu. Data itu diantaranya (terutama lihat yangdigarisbawahi):

ACTIVITY DATA SHEET

PROGRAM: Indonesia



TITLE AND NUMBER: Recovery of Economic and Financial Systems, 497011

STATUS: Continuing

PLANNED FY 2000 OBLIGATION AND FUNDING SOURCE:$13,550,000 DA;$12,000,000 ESF

PROPOSED FY 2001 OBLIGATION AND FUNDING SOURCE:$12,675,000 DA;$18,000,000 ESF

INITIAL OBLIGATION: FY 1998 ESTIMATED COMPLETION DATE:FY 200

Diantaranya disebutkan:

Key Results: The four key intermediate results are: 1) public sector policy andgovernance reformed; 2) corporate sector restructured and governance improved; 3)financial sector restructured and governance improved; and (4) strengthened publicparticipation in economic policy making.

(Hasil Kunci: Empat hasil kunci menengah adalah: 1) Kebijakan sektor publik dan tatakelola telah direformasi; 2) sektor korporasi direstrukturisasi dan tata kelola diperbaiki; 3)sektor keuangan direstrukturisasi dan tata kelola diperbaiki; dan (4) Penguatan partisipasipublik dalam pembuatan kebijakan ekonomi)

USAID and the Department of Treasury will provide longterm technical experts that willassist the GOI develop and implement budget, fiscal, monetary, exchange rate, and tradepolicy and laws. Technical assistance will also be provided to analyze and reviewpricing/subsidy reforms that are necessary to help the GOI reduce or eliminate budgetdeficits. Support will be provided in the energy and power sectors as well as food policyreform. (USAID dan Departemen Keuangan (AS) akan memberikan ahli teknis jangkapanjang yang akan membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan danmelaksanakan kebijakan dan hukum tentang anggaran, fiskal, moneter, nilai tukar, dankebijakan perdagangan. Bantuan teknis juga akan diberikan untuk menganalisis danmereview reformasi penetapan harga/subsidi yang diperlukan untuk membantuPemerintah Indonesia mengurangi atau menghilangkan defisit anggaran. Dukungan akandiberikan di sektor energi dan daya serta reformasi kebijakan pangan.)

Dalam dokumen ini jelas bahwa USAID terlibat sampai pada tataran asistensi teknisdalam hal reformasi kebijakan publik, restrukturisasi dan reformasi sektor finansial,pengembangan kebijakan dan hukum tentang anggaran, fiskal, moneter, kurs danperdagangan. Juga memberi bantuan teknis dalam penetapan harga/subsidi secaraumum.

Contoh lain keterlibatan USAID dalam hal pangan. Data USAID berikut menunjukkannya,(kami berusaha menerjemahkannya seakurat mugkin).

ACTIVITY DATA SHEET



PROGRAM: Indonesia

TITLE AND NUMBER: Improved Food Security for the Most Vulnerable Groups, 497009

STATUS: Continuing

PLANNED FY 2000 OBLIGATION AND FUNDING SOURCE:$3,000,000 DA

PROPOSED FY 2001 OBLIGATION AND FUNDING SOURCE:$3,000,000 DA

INITIAL OBLIGATION: FY 1998 ESTIMATED COMPLETION DATE:FY 2001

Key Results: Two intermediate results are key to achieving this objective: 1)strengthening GOI food policy and management practices and 2) improving foodaccessibility. (Hasil Kunci: Dua hasil menengah yang merupakan kunci untuk mencapaitujuan: 1. Menguatkan kebijakan pangan Pemerintah Indonesia dan praktek manajemen,dan 2. Meningkatkan aksesibilitas pangan.)

Performance and Prospects: USAIDfunded technical assistance has conductedresearch into rural markets and rice competitiveness and contributed critical input toimproving fairness and efficiency of GOI policies with respect to rice pricing, rice tradeand rice production, as well as on the role of the national logistics agency (BULOG).(Kinerja dan Prospek: USAID telah mendanai bantuan teknis yang telah diadakanpenelitian ke pasar pedesaan dan daya saing beras dan memberikan kontribusi masukanpenting untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi dari kebijakan Pemerintah Indonesiasehubungan dengan harga beras, perdagangan beras dan produksi beras, serta padaperan Badan Logistik Nasional (BULOG).)

Kebijakan pangan tidak terlepas dari kebijakan pertanian. Sebab, misalnya semuakebijakan terkait produksi beras akan ikut mempengaruhi harga beras. Yang kemudiankita lihat di lapangan adalah subsidi terkait produksi pertanian (pupuk, pertisida,peralatan, dsb) dicabut atau dikurangi sangat besar. Akibatnya biaya produksi meningkatdrastis. Begitu pula produksi bahan pangan lainnya. Sampai pada kondisi produksibeberapa bahan pangan tidak ekonomis jika harus bersaing dengan bahan pangan yangsama dari luar negeri. Akibatnya pertanian makin terpuruk. Ketergantungan pangankepada asing makin meningkat.

Disisi lain, peran Bulog dikebiri. Bulog tidak lagi bisa memerankan diri sebagai pengendaliharga dengan jalan mengendalikan suply dan demand. Sebaliknya Bulog juga dibebaniuntuk mencari keuntungan sebagaimana BUMN pada umumnya. Adapun proteksipangan dalam bentuk raskin, ternyata didanai dengan utang luar negeri.

Dalam masalah reformasi sektor energi, IMF dan Bank Dunia berperan mendektekanberbagai peraturan dan UU yang meliberalisasi sektor migas. Hal itu tercantumdalam Letter of Intent(LoI) Pemerintah dengan IMF. Diantaranya:

Di dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Jan. 2000)



disebutkan: (pada sektor migas, Pemerintah berkomitmen: mengganti UU yang adadengan kerangka yang lebih modern, melakukan restrukturisasi dan reformasi di tubuhPertamina, menjamin bahwa kebijakan fiskal dan berbagai regulasi untuk eksplorasi danproduksi tetap kompetitif secara internasional, membiarkan harga domestikmencerminkan harga internasional).

Lalu di dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, July 2001)disebutkan: ..Pemerintah [Indonesia] berkomitmen penuh untuk mereformasi sektorenergi yang dicantumkan pada MEFP 2000. Secara khusus pada bulan September, UUListrik dan Migas yang baru akan diajukan ke DPR. Menteri Pertambangan & Energi telahmenyiapkan rencana jangka menengah untuk menghapus secara bertahap subsidi BBMdan mengubah tarifl listrik sesuai dengan tarif komersil.”

Pada tahun 2000 Bank Dunia melakukan studi mengenai minyak dan gas di Indonesia(Indonesia Oil and Gas Sector Study–World Bank, June 2000). Studi tersebutmerekomendasikan agar draf UU Migas yang diajukan kepada parlemen pada tahun1999 harus berlandaskan pada semangat kompetisi, berorientasi pasar, menghilangkanintervensi pemerintah, serta konsisten mengikuti auturanaturan yang berlaku diinternasional.

Berikutnya di dalam dokumen Bank Dunia, Indonesia Country Assistance Strategy (WorldBank, 2001) disebutkan: (Utangutang untuk reformasi kebijakan memangmerekomendasikan sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yangdiharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik…Banyak subsidi khususnya padaBBM cenderung regresif dan merugikan orang miskin ketika subsidi tersebut jatuh ketangan orang kaya).

Lalu dilanjutkan pada program energy and mining development, Loan No. 4712INDtahun 2003 melalui kucuran utang luar negeri sebesar US$ 141 juta untuk proyek “JavaBali Power Sector Restructuring and Strengthening Project” untuk mendorong pemerintahmenghilangkan subsidi BBM secara bertahap. Tujuan dari proyek yang akan berakhirpada bulan Desember 2008 ini, adalah untuk mendukung pemerintah menghilangkansubsidi BBM serta membangun pondasi untuk sektor energi yang layak secara komersil.

Sementara itu peran IMF dan Bank Dunia itu juga didukung dengan peran yangdimainkan oleh USAID. Diantaranya dinyatakan di dalam dokumen USAID:

Sebagian dokumen ini akan diterjemahkan seakurat mungkin, khususnya kalimatyang digarisbawahi. Sumber dokumenadalah:http://www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497013.html

ACTIVITY DATA SHEETPROGRAM: IndonesiaTITLE AND NUMBER: Energy Sector Governance Strengthened, 497013STATUS: ContinuingPLANNED FY 2001 OBLIGATIONS AND FUNDING SOURCE: $4,000,000 DA

http://www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-013.html



PROPOSED FY 2002 OBLIGATIONS AND FUNDING SOURCE: $4,000,000 DAINITIAL OBLIGATION: FY 2000 ESTIMATED COMPLETION DATE: FY 2004

Summary: The energy sector is critical to the Indonesian economy, generating nearly30% of total Government of Indonesia revenues and serving as a major source of foreignexchange. However, massive national energy subsidies ($4.5 billion annually, or half ofall energy revenues) bleed the national budget and reduce funding for critical education,health and other social programs. Poorly conceived energy policies have resulted ininefficient production and distribution by stateowned monopolies and wasteful energyconsumption. Reform efforts have accelerated since 1999, however, and the Governmentof Indonesia energy sector reform agenda has focused on improving efficiency andattracting private sector investment. The few vested interests benefiting from the currentstructure and the lack of transparency remain as obstacles to reform.

This strategic objective will strengthen energy sector governance to help create a moreefficient and transparent energy sector. By minimizing the role of government as aregulator, reducing subsidies, and promoting private sector involvement, a reformedenergy sector can contribute billions of dollars in tax revenue. A more efficient energysector will also have positive environmental impact, rationalize pricing, increase access toenergy services, and help sustain Indonesia’s natural resource base. USAID hasbeen the primary bilateral donor working on energy sector reform, which helpsleverage larger multilateral loans.

Key Results: At the strategic objective level, impact is demonstrated by increases inenergy sector contributions to Government of Indonesia revenues and increases inemission units avoided (greenhouse gases, lead and other local pollutants). Achievementof this objective also relie45 on three key intermediate results: 1) energy sector reformimplemented; 2) broader and more knowledgeable participation in energy sector reform;3) environmentally friendly investments in the energy sector increased.

Performance and Prospects: USAID intends to obligate a total of $4 million in DA in FY2001 to strengthen energy sector governance and help create a more efficient andtransparent energy sector. USAID advisors play a catalytic role in helping the Governmentof Indonesia develop and implement key policy, legal and regulatory reforms. …(Padatahun 2001 USAID bermaksud memberikan bantuan senilai US$ 4 juta [Rp 40 miliar]untuk memperkuat pengelolaan sektor energi dan membantu menciptakan sektor energiyang lebih efisien dan transparan. Para penasehat USAID memainkan peran pentingdalam membantu pemerintah Indonesia mengembangkan dan menerapkan kebijakankunci, perubahan (reformasi) UU dan peraturan) In 2000, the Government of Indonesiareduced energy subsidies by increasing electricity prices by 20% and fuel prices by 12%.Wary of public reaction to the price hikes because similar increases in 1998 led to streetdemonstrations, the Government of Indonesia, with USAIDassistance, ensured thatnational and local parliaments, civil society organizations, media, and universities wereinvolved in the decision. As a result, there was minimal public outcry. USAID alsosupported this process by providing policy analysis for energy pricing and subsidy



removal. (USAID juga mensuport proses ini dengan menyediakan analisis kebijakanuntuk penetapan harga energi dan penghilangan subsidi). Additional increases arenecessary and will require greater public understanding of the impact on the economyand on vulnerable groups. USAID will continue to provide technical analysis on themacroeconomic and microeconomic impact on industries and households, including astudy on the impact of pricing policy on women and vulnerable populations.

USAID is helping restructure the electricity sector to open it to private competition,increase efficiency, and reduce the demand for scarce public funds in the sector. USAIDadvisors work directly with Government of Indonesia officials responsible forimplementing power sector reform, revising draft electricity legislation andredesigning regulatory structures. (USAID membatu restrukturisasi sektor kelistrikanuntuk membukanya bagi kompetisi swasta, meningkatkan efisiensi, dan mengurangipermintaan dana publik yang langka di sektor ini. Para penasehat USAID bekerjalangsung dengan para pejabat Pemerintah Indonesia yang bertanggungjawab untukmengimplementasikan reformasi sektor daya, merevisi draft legislasi kelistrikan danmeredesain struktur regulasi). USAID has provided muchneeded assistance to the stateelectricity monopoly in improving power plant efficiency. The program has been replicatedquickly within the monopoly as it prepares for sector restructuring.

In FY 2001, USAID plans to provide $2.85 million in DA to incrementally fund contractorsunder the Global Bureau Energy indefinite quantity contracts for energy analysis andpolicy assistance, and for assistance in restructuring the electricity, and oil and gassectors.

USAID helped draft new oil and gas policy legislation submitted to Parliament inOctober 2000. The legislation will increase competition and efficiency by reducing the roleof the stateowned oil company in exploration and production. (USAID telah membantupembuatan draft UU Migas yang diajukan ke DPR pada Oktober 2000. UU tersebut akanmeningkatkan kompetisi dan efisiensi dengan mengurangi peran BUMN dalammelakukan eksplorasi dan produksi). A more efficient oil and gas sector will lower prices,increase product quality for consumers, increase government revenues, and improve airquality. USAID will continue to work on developing implementing regulations for the oiland gas legislation.

USAID, in partnership with an Indonesian NGO, has been instrumental in gaining thecommitment of the stateowned oil company to phase out leaded gasoline in Jakarta byJuly 2001. USAID is assisting the Ministry of Energy’s Oil and Gas Directorate to developand implement a longrange fuel standards plan that will provide the foundation forrefinery upgrade decisions and the production of cleaner fuels.

In FY 2001, USAID plans to provide $850,000 DA to support NGOs and universities indeveloping programs for raising awareness and supporting involvement of localgovernment and the public of energy sector issues, including removal of energysubsidies and phase out of leaded gasoline. (Pada tahun 2001 USAID merencanakan



untuk menyediakan US$ 850 ribu [Rp 8.5 miliar] untuk mendukung sejumlah LSM danUniversitas dalam mengembangkan program yang dapat meningkatkan kesadaran danmendukung keterlibatan pemerintah lokal dan publik pada isuisu sektor energi termasukmenghilangkan subsidi energi dan menghapus secara bertahap bensin bertimbal).

New decentralization laws have devolved the licensing of electricity businesses andmanagement of nonoil and gas resources to local governments. USAID has helpedestablish a university network that can serve as a resource for local governments toaddress revenue sharing and regional pricing issues. The program will provide educationon national policy issues and a forum for local governments to analyze and understandtheir own energy issues, provide input into national policy and develop their own localpolicy.

In FY 2001, USAID plans to provide $300,000 in DA to support U.S. Department ofEnergy/Albany Research Center to partly fund the expansion of the performance andefficiency improvement program and possibly to support Indonesian and internationalNGOs in developing renewable energy and energy efficiency investment activities.

Possible Adjustments to Plans: An increase or decrease in political will for energysector reform may warrant adjustments to this objective. The appointment in 2000 of aprivate sectororiented reformist as the new head of the State oil and gas company bodeswell for reform agenda progress. (Pasang surutnya kemauan politik terhadap reformasisektor energi akan menjamin penyesuaian terhadap tujuan ini. Oleh karena itupengangkatan Direktur Utama Pertamina yang baru pada tahun 2000 yang berjiwareformis dan berorientasi swasta [pasar] sangat mendukung kemajuan agenda reformasitersebut).

Other Donor Programs: USAID works closely with the Asian Development Bank (ADB)and the World Bank on energysector reform. USAID assistance is leveraging a $20million ADB power sectorrestructuring loan, with USAID advisors playing projectmanagement and planning roles. (USAID bekerja sama dengan ADB dan Bank Duniauntuk mereformasi sektor energi. Bantuan USAID mampu meningkatkan manfaat utangADB untuk restrukturisasi sektor listrik senilai US$ 20 juta [Rp 200 miliar] dimana parapenasehat USAID berperan dalam manajemen proyek dan perencanaan.) The ADB andUSAID worked together on drafting a new oil and gas law in 2000. ComplementingUSAID efforts, the World Bank has conducted comprehensive studies of the oil and gassector, pricing policy, and provided assistance to the State electric company on financialand corporate restructuring. Along with USAID, Canada and the ADB are helpingIndonesia develop an action plan for leaded gas phaseout and reducing overalltransportation emissions. (ADB dan USAID bekerja bersama dalam menyusun draft UUMigas yang baru pada tahun 2000. Melengkapi usaha USAID, Bank DUnia telahmelakukan studi komprehensif tentang sektor migas, kebijakan penetapan harga danmemberikan asistensi kepada PLN dalam masala fiannsial dan retstrukturisasi kororat. )

Principal Contractors, Grantees, or Agencies: The Energy Policy Analysis Office and



Oil and Gas Policy programs are implemented by Advanced Engineering AssociatesInternational. The Institutional Strengthening for Electricity Sector Reform program isimplemented by the Institute of International Education. The Power Plant Improvementprogram is implemented by Albany Research Labs, U.S. Department of Energy.

Dalam dokumen tersebut terlihat begitu besarnya peran USAID dalam hal lahirnya UUMigas, penghilangan subsidi BBM, reformasi sektor kelistrikan dan restrukturisasi PLN.Bahkan USAID juga mengungkapkan kegembiraan dengan ditunjuknya Dirut Pertaminayang baru pada tahun 2000 yang dinilai oleh USAID “berjiwa reformis dan berorientasiswasta [pasar]”. Ini mengindikasikan USAID sedikit atau banyak juga punya peran dalamhal itu.

Selanjutnya peran USAID dalam hal kebijakan dan UU yang lahir di negeri ini juga terlihatdalam dokumen USAID berikut:

Program Data Sheet 497013

USAID MISSION: Indonesia

PROGRAM TITLE: Energy Sector Reform (Pillar: Economic Growth, Agriculture, andTrade)

STRATEGIC OBJECTIVE AND NUMBER: Energy Sector GovernanceStrengthened, 497013

STATUS: Continuing

LANNED FY 2002 OBLIGATION AND FUNDING SOURCE:$3,630,000 DA

PROPOSED FY 2003 OBLIGATION AND FUNDING SOURCE:$4,130,000 DA

INITIAL OBLIGATION: FY 2000 ESTIMATED COMPLETION DATE: FY 2004

Summary: The energy sector is a major component of the Indonesian economy,generating nearly 30% of total Government revenues and significant foreign exchange.However, the sector is plagued by weak policies, corruption, inefficient production anddistribution, wasteful consumption, and massive energy subsidies that siphon off half ofthe sector’s $10 billion in annual revenues. USAID’s program to strengthen efficiency,governance, and transparency in the energy sector will help Indonesia overcome thesechallenges and derive the greatest benefits from its energy resources. USAID technicalassistance and training activities include

energy policy, analysis, and restructuring;



development of oil and gas and electricity laws to increase efficiency and privatesector investment;increasing public awareness and involvement in energy issues; andenergy efficiency and renewable energy development.

Inputs, Outputs, and Activities: FY 2002 Program: A reformed energy sector cancontribute billions of dollars in tax revenue, have a positive environmental impact,rationalize pricing, increase access to energy services, and sustain Indonesia’s energyresource base. USAID is the primary bilateral donor working on energy sector reform.USAID will assist the Government of Indonesia (GOI) to implement the new oil and gaslaw (drafted with USAID assistance), draft a new electricity sector law, and continueelectricity sector restructuring to increase efficiency and private sector investment.Technical assistance and training activities will facilitate the Government’s efforts toreduce energy subsidies, both in the longerterm and for the planned 30% reduction in2002. USAID will focus on mitigating the negative social impact of price increases throughoutreach activities that increase the public’s understanding of the reasons behind theprice increases. (USAID akan mengasistensi Pemerintah Indonesiamengimplementasikan UU Migas yang baru (didraft dengan asistensi dari USAID),mendraft UU kelistrikan yang baru, dan melanjutkan restrukturisasi sektor kelistrikanuntuk meningkatkan efisiensi dan investasi sektor swasta. Asistensi teknis dan trainingakan memfasilitasi usaha Pemerintah untuk mengurangi subsidi energi, baik dalamjangka lanjang yang telahd irencanakan penurunan 30% pada 2002. USAID akan fokuspada mitigasi dampak negatif kenaikan harga melalui aktivitas dengan jangkauan luasyang meningkatkan pengertian publik terhadap alasan di balik kenaikan harga). Othertechnical assistance will provide analysis on the nexus between energy, environment, andeconomy (pricing/subsidy, supply/demand, and regional energy policy) for keyGovernment policymakers at the local and national level. USAID will expand activities thatfoster grassroots support for energy reform and promote renewable energy development.

Planned FY 2003 Program: USAID plans to use FY 2003 resources to continue technicalassistance and training activities that encourage energy sector reform. USAID intends tocontinue to focus on implementation of electricity reform, including passage of a new law,and expects to begin activities on implementation of a new oil and gas sector law. USAIDplans to continue to provide technical assistance on subsidy reductions, on raising publicawareness about energy sector reform and promoting cleaner energy production and use.

Performance and Results: USAID technical assistance on drafting led to the enactmentof a new oil and gas law in October 2001 that increases competition and efficiency byending the monopoly of the State Oil and Gas Company (Pertamina). Implementation ofthe law will upgrade product quality for consumers, increase government revenues, andimprove air quality. USAID is encouraging the Government of Indonesia (GOI) to enact asecond new law governing electricity to increase efficiency, introduce independentregulation, and open the power market to competition.



In 2001, the Government took major steps toward the reduction of energy subsidies,increasing electricity prices by 17.5% and petroleum products by 29%. USAID providedtechnical assistance for activities by local NGOs to begin building public support forsubsidy elimination. These local NGOs conducted public hearings on energy subsidies,helped the Government by developing a strategy to address the adverse impact of priceincreases, and expressed their views in testimony before the Parliament. The Center forEnergy Information, established through a USAID activity in the Ministry of Energy andMineral Resources, produced policy analysis on pricing and subsidy removal that led to anew law eliminating all petroleum subsidies by 2004, except kerosene. Kerosene andelectricity subsidies will be eliminated by 2005.

Indonesia’s decentralization program has placed responsibility for energy resources in thehands of local governments. USAID is working with local universities to strengthen localcapacity in energy policymaking and provide a forum for local governments to betteranalyze and understand local and national energy issues. In 2001, USAID trained morethan 100 local government officials and regional university lecturers on calculating oil andgas and mineral resource revenue sharing, a contentious issue between central and localgovernments.

Pada kalimatkalimat yang kami garis bawahi pada bagian input, output andactivities tampak jelas bahwa 1. USAID akan mengasistensi pemerintah dalammenerapkan UU Migas yang baru. UU Migas itu disusun draftnya dengan aisistensi dariUSAID. 2. Mendraft UU kelistrikan. 3. Melanjutkan restrukturisasi sektor kelistrikan untukmeningkatkan efisiensi dan investasi sektor swasta. 4. Memfasilitasi dan memberikantraining kepada pemeritah untuk upaya mengurangi subsidi energi. 5. Mengurangidampak negatif kenaikan harga energi termasuk dengan meningkatkan pengertian publikterhadap hal itu.

Sementara pada bagian Performance and Results dinyatakan:asistensi teknis USAIDpada penyusunan draft mengantarkan pada berlakunya UU Migas yang baru pada bulanOktober 2001 yang meningkatkan persaingan dan efisiensi dengan mengakhiri monopoliPertamina. Pengimplementasian UU tersebut akan mengupgrade kualitas produk bagikonsumen, meningkatkan pendapatan pemerintah, dan meningkatkan kualitas udara.USAID mendorong Pemerintah Indonesia (GOI) untuk memberlakukan UU baru yangkedua yang mengatur kelistrikan untuk meningkatkan efisiensi, memperkenalkan regulasiyang independen, dan membuka pasar tenaga listrik bagi kompetisi.

Dari dokumen ini jelas bahwa USAID berperan besar pada lolosnya UU Migas No.22/2001, lahirnya UU Kelistrikan, restrukturisasi PLN dan liberalisasi migas denganmengakhiri monopoli Pertamina dan membuka pasar migas bagi swasta. RestrukturisasiPLN pada faktanya kita melihat PLN diunbundling dengan memisahkan pembangkitandan dibentuk anak perusahaan sendiri. Juga akan diunbundling dengan memisahkanpenanganan jaringan dan distribusi listrik. Sementara untuk masalah migas, monopoliPertamina diakhiri. Seiring dengan itu dibuka pintu bagi masuknya peran swasta padahulu migas (eksplorasi dan produksi) dan hilir migas (distribusi dan eceran) sehingga



bermunculan SPBU non pertamina seperti Shell, Total dan lainnya. Begitu juga USAIDberperan dalam masalah pengurangan/penghilangan subsidi energi yang pada tataran riilterlihat pada kenaikan tarif listrik, kenaikan harga elpiji dan kenaikan harga BBM.

Sementara peran Bank Pembangunan Asia (ADBAsian Development Bank) juga tidakkalah besar dari peran USAID, IMF dan Bank Dunia dalam mengarahkan (mendekte)kebijakan, peraturan dan perundangundangan yang ada di negeri ini. Hal itu setidaknyabisa ditunjukkan oleh dokumen tentang utang terkait program Tata Kelola Keuangan danReformasi Jaminan Sosial (FGSSRFinancial Governance and Social Security Reform)berikut:

ADB

Completion Report

Project Number: 33399

Loan Number : 1965

November 2006

Indonesia: Financial Governance And Social Security Reforms Program

Diantaranya disebutkan:

Dokument ini adalah laporan penyelesaian (Completion Report) dari Program Tata KelolaKeuangan dan Reformasi Sistem Jaminan Sosial (FGSSRFinancial Governance andSocial Security Reform Program). Pada topik deskripsi program, pada point 1, jelasbahwa program FGSSR itu adalah dalam bentuk utang dari ADB kepada PemerintahIndonesia sebesa US$ 250 juta. Pemberian utang ini mengikuti syaratsyarat yangdisepakati Pemerintah Indonesia dengan ADB. FGSSR sendiri adalah bagian dari utangLoan 1618INO: Financial Governance Reform: Sector Development Program (FGRSDP)atau Reformasi Tata Kelola Keuangan: Program Pengembangan Sektor.

Pada point 2 dijelaskan cakupan FGSSR yang pertama adalah reformasi tata kelolakeuangan dan pada point 3 cakupan kedua FGSSR adalah pengembangan sistemjaminan sosial nasional.

Pada point 6 berikut dijelaskan, ADB memberi suport untuk pengembangan konsep dan



blueprint

institusi supervisori jasa keuangan yang terintegrasi.

Poitn7:

FGSSR bertujuan mensuport implementasi efektif dari reformasi sektor keuangan nonbank, termasuk pendirian OJK, restrukturisasi rencana pensiun, mengamandemen UUdan aturan yang relevan dan konsolidasi sektor asuransi.

Pada

bagian B. Output Program, dibagi dalam lima area. Area 1. Strengthening Framework forConsolidated Regulatory and Supervisory Authority. Pada area ini pada point 10,dinyatakan Pemerintah dengan asistensi teknis dari ADB membuat draft UU OJK. Pada

http://www.hizbut-tahrir.or.id/wp-content/uploads/2015/05/Poin-6-ADB-suport-pengembangan-konsep.jpg

http://www.hizbut-tahrir.or.id/wp-content/uploads/2015/05/poin-7-FGSSR-bertujuan-mensuport-implementasi-efektif.jpg

http://www.hizbut-tahrir.or.id/wp-content/uploads/2015/05/deskripsi-program-ADB.jpg



tahap II FGSSRI pemerintah mengajukan UU OJK ke DPR pada Mei 2003. AMandemenUU terkait (UU Pasar Modal, UU Asuransi, UU Dana Pensiun) juga diajukanke DPR satupaket dengan UUOJK….

Padatahun2004,

Kemenkeu menyiapkan rencana aksi untuk memperbaiki regulasi dan supervisi lembagakeuangan non bank, menggunakan asistensi teknis ADB untuk mensuport implementasirencana tersebut. Langkah pertama adalah merger Bapepam dan Ditjen LembagaKeuangan menajdi BapepamLK…

Padaarea2.

Strengthening Financial and Corporate Governance, point 15 dinyatakan bahwa aksiyang diperlukan untuk memperbaiki tata kelola sektor keuangan mencakup penerapanaturan dan regulasi yang ada, mengajukan legislasi yang baru ….. FGSSRI menyerukanamandemen UU Pasar Modal, UU Asuransi, UU Pensiun dan UU Perseoran untukmemperkuat supervisi dan regulasi dan untuk memenuhi internastional best practices andstandars.

Padapoint17,

disebutkan bahwa di bawah program FGSSEI disiapkan draft UU Akuntan Publik.

Pada area 3. Developing an AntiMoney Laundering Regime, point 18 disebutkan,Indoneisa pada Juni 2001 oleh OECD dimasukkan daftar negara dan wilayahnonkooperatif. Lalu tahun 202 Indonesia memperkenalkan UU Anti Pencucian Uang.

http://www.hizbut-tahrir.or.id/wp-content/uploads/2015/05/poin-15-Strengthening-Financial-and-Corporate-Governance.jpg

http://www.hizbut-tahrir.or.id/wp-content/uploads/2015/05/poin-10-pemerintah-dan-ADB-buat-draft-UU-OJK.jpg

http://www.hizbut-tahrir.or.id/wp-content/uploads/2015/05/poin-11-kemenkeu-gunakan-asistensi-teknis-ADB.jpg



Technical assistance ADB mensuport Pemerintah dalam mengimlementasikan UU AntiPencucian Uang dan membangun rezim AntiPencucian uang.

Point20,

disebutkan bahwa berdasarkan UU AntiPencucian Uang dibentuklah PPATK padaOktober 2003.

Padaarea

4. Undertaking Insurance Reform and Restructuring, point 24 disebutkan bahwaPemerintah telah memperkenalkan beberapa langkah untuk memperkuat regulasi dansupervisi sektor asuransi dan praktek industri.

Padaarea5,point27

disebutkan, tahun 2002 Pemerintah membentuk tim penyusun draft UU SJSN. … Laludisebutkan, untuk memperkuat SJSN, FGSSRI mensuport pengembangan UU untukmemperbaiki supervisi dan tata kelola…. Asistensi teknis ADB disediakan untukmengembangkan SJSN sejalan dengan kebijakan kunci dan prioritas yang dibuat oleh timperumus dan institusi lainya.

Padapoint30

http://www.hizbut-tahrir.or.id/wp-content/uploads/2015/05/poin-17-program-FGSSE-I-disiapkan-draft-UU-Akuntan-Publik.jpg

http://www.hizbut-tahrir.or.id/wp-content/uploads/2015/05/poin-20-dibentuklah-PPATK-pada-Oktober-2003.jpg

http://www.hizbut-tahrir.or.id/wp-content/uploads/2015/05/poin-27-Pemerintah-membentuk-tim-penyusun-draft-UU-SJSN.jpg

http://www.hizbut-tahrir.or.id/wp-content/uploads/2015/05/poin-24-Undertaking-Insurance-Reform-and-Restructuring.jpg

http://www.hizbut-tahrir.or.id/wp-content/uploads/2015/05/poin-18-Developing-an-Anti-Money-Laundering-Regime.jpg



disebutkan, pada tahun 2005, ADB menyediakan asistensi teknis ke Kemendagri untukmembangun sistem registrasi yang disatukan yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan,termasuk bagi administratur jaminan sosial untuk meningkatkan administrasidanportabilitas benefit…

Dari

dokumen ADB tentang utang program FGSSR yang diberikan kepada PemerintahIndonesia ini terlihat jelas bahwa ADB terlibat langsung dalam banyak kebijakan negeriini. ADB terlibat langsung dalam penyusunan draft UU OJK, UU Penanaman Modal, UUPerseroan, UU Asuransi, UU Dana Pensiun, UU SJSN. ADB juga terlibat dalampembentukan OJK dan PPATK. ADB juga terlibat dalam program EKTP untukmenyediakan singgle identity (identitas tunggal) yang akan berguna untuk programprogram lainnya seperti SJSN dan sebagainya. ADB terlibat dalam program EKTPmelalui utang dalam bentuk asistensi teknis (technical assistance yaitu TA 4250INO:UNIFIED REGISTRATION SYSTEM dengan utang senilai US$ 300 ribu. Dalam dokumenADB tentang laporan penyelesaian program FGSSR ini dikatakan bahwa program inisecara overall sukses. Artinya hasilnya sesuai dengan proposasal program tersebut yangdiajukan oleh Presiden ADB Tadao Chino kepada Dewan Direktur ADB tertanggal 18November 2002. Proposal program itu tertuang dalam dokumen ADB Asian DevelopmentBank RRP: INO 33399 REPORT AND RECOMMENDATION OF THE PRESIDENT TOTHE BOARD OF DIRECTORS ON A PROPOSED CLUSTER FISRT LOAN ANDTECHNICAL ASSISTANCE GRANT TO THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR THEFINANSCIAL GOVERNANCE AND SOCIAL SECURITY REFORM PROGRAM padaNovember 2002. Di dalam dokumen terebut juga dilampirkan surat pengajuan utangprogram FGSSR dari pemerintah Indonesia kepada ADB yang ditandatangani olehMenkeu Boediono tertanggal 14 November 2002 yang berisi komitmen PemerintahIndonesia untuk memenuhi dan menjalankan rencana yang program FGSSR. Utangprogram FGSSR ini juga disertai utang pelengkap diantaranya:

Asistensi teknis (technical assistance) TA 4024INO: Financial Governance andSocial Security ReformUtang US$ 300 juta untuk Loan Number: 2379, Project Number: 3250701 Loanname: Capital Market Development Program Cluster (Subprogram I) (FormerlyFinancial Governance anad Social Security Reform Program II)Utang sebesar US$ 300 juta Loan Number: 2577 Project Number: 3250702Loan Name: Capital Market Development Program Cluster (Subprogram 2)Utang US$ 1,5 juta untuk technical assistance yaitu utang TA Number: 7466,Project Number: 3250703, TA Name: Strengthening Indonesia’s Capital MarketUtang US$ 1,3 juta untuk technical assistance TA Number: 7000, ProjectNumber: 3250702, TA Name: Strengthening Regulation and Governance(formerly Financial Sector Reforms)Utang US$ 800 ribu untuk technical assistance TA Number: 7204, Project

http://www.hizbut-tahrir.or.id/wp-content/uploads/2015/05/poin-30-ADB-menyediakan-asistensi-teknis-ke-Kemendagri-untuk-membangun-sistem-registrasi.jpg



Number: 4246101, TA Name: Social Security and Economic Modelling CapacityBuilding;dan utang lainnya.

Sebelum dan setelah utang progam FGSSR ini juga sudah ada utang dari ADB untukpogram lanjutan atau program yang lain.

Dari datadata dan dokumendokumen tersebut terlihat jelas bagaimana asing melaluilembagalembaga internasional IMF, Bank Dunia, ADB, USAID dan lainnya terlibatsecara dalam pada proses lahirnya berbagai kebijakan di negeri ini. Dari data dandokumen itu juga terungkap jelas bahwa banyak UU yang dilahirkan di negeri inikhususnya pasca reformasi di dalamnya ada keterlibatan dari lembagalembagainternasional itu. Bahkan draft berbagai UU itu ada yang disiapkan oleh lembagalembagaitu atau penyusunannya mendapat asistensi teknis (technical assistance) dari lembagalembaga itu. Asistensi teknis dalam penyusunan draft UU itu artinya lembagalembaga ituturut terlibat dalam penentuan isi dan redaksi dari UU itu. Apalagi dalam banyak utangprogram itu ada syaratsyarat pencairan utang tahap demi tahap yaitu syarat hasil dariprogram yang didanai dengan utang itu harus memenuhi apa yang mereka inginkan.Dengan begitu maka UU yang lahir pasca reformasi bisa dikatakan tidak keluar dari apayang diinginkan oleh asing melalui lembagalembaga internasional itu. Itulah barangkalipenjelasan paling logis kenapa berbagai UU dan peraturan terutama yang lahir pascareformasi pada masa presiden BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBYJK dan SBYBoediono banyak bercorak neo liberal, dan banyak menguntungkan asing dan swastaasing.

Diantara UU itu adalah UU No. 19 th. 2003 tentang BUMN, UU No. 25 th. 2007 tentangPenanaman Modal, UU No. 22 th. 2001 tentang Migas, UU No. 7 th. 2004 tentangSumber Daya Air, UU No. 31 th. 2003 tentang Perikanan, UU No. 17 th. 2008 tentangPelayaran, UU No. 13 th. 2003 tentang KetenagaKerjaan, UU No. 20 th. 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional, UU No. 12 th. 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, UUNo. 29 th. 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 19 th. 2004 tentangHutan Lindung Menjadi Pertambangan, UU No. 20 th. 2002 tentang Kelistrikan, UU No.18 th. 2003 tentang Perkebunan, UU No. 32 th. 2004 tentang Otonomi Daerah, UU No.17 th. 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, UU No. 4 th. 2009 tentangMineral dan Batubara, UU No. 18 th. 2012 tentang Pangan, UU No. 2 th. 2012 tentangPengadaan Tanah untuk Pembangunan, UU No. 36 th. 2009 tentang Kesehatan, UU No.12 th. 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU bercorak liberal lainnya.

Berbagai UU bercorak liberal itu memberikan kerangka legal bagi sistem liberal yangditerapkan di negeri ini. Hal itu membuat sistem yang berlaku di negeri ini adalah sistemkapitalisme neoliberal.

Liberalisasi terutama di bidang ekonomi itu juga dibarengi dengan proses liberalisasi dibidang lainnya. Secara bersamaan juga berlangsung proses sekularisasi dan liberalisasidi bidangbidang lainnya. Dalam hampir semua bidang itu ada keterlibatan dari lembagalembaga internasional, tentu untuk mengarahkan dan menjamin proses itu berjalan di



negeri ini. Karena itu kita akan dapati adanya banyak utang program misalnya dari USAIDdalam berbagai bidang. Dalam bidang politik misalnya, dalam dokumen USAID utangTITLE AND NUMBER: Democratic Transition Strenhthened, 497007, diusulkan padatahun keuangan 2001 dengan total utang US$ 40 juta.

Dalam dokumen ini dinyatakan: Key Results: Five key intermediate results arenecessary to achieve this objective: 1) formation of a representative government; 2)establishment of democratic and effective governance; 3) participation by effectivenational civil society organizations in the political process; 4) national reconciliation andconflict reduction; and 5) formation of a free and professional media.(Hasil Kunci: Limahasil kunci jangka menengah diperlukan untuk mencapai tujuan ini: 1. Formasipemerintahan representatif; 2. Terwujudnya tata kelola yang demokratis dan efektif; 3.Pastisipasi yang efektif oleh organisasi masyarakat sipil nasional dalam proses politik; 4.Rekonsiliasi nasional dan pengurangan konflik; 5. Formasi media yang bebas danprofesional.)

Program ini juga melibatkan banyak donor. Dokumen tersebut menyebutkan: OtherDonor Programs: USAID is coordinating democratic strengthening and civil societybuilding activities with multilateral and bilateral donor organizations. These include theUnited Nations Development Program (UNDP), World Bank, and 15 other bilateral donorassistance programs, such as Australia, the European Union, Great Britain and Canada.Total contributions from the multilateral and bilateral donors (excluding the U.S.) for thedemocracy and governance sector are estimated at $35 million for FY 2000, with anadditional estimated $9 million from the GOI (Donor lainnya: USAID mengkoordinasikanpenguatan demokrasi dan aktivitas pembangunan masyarakat sipil dengan organisasidonor multilateral dan bilateral. Donor lainnya itu termsauk UNDP, Bank Dunia dan 15program asistensi donor bilateral lainnya, seperti Asutralia, Uni Eropa, Inggris danKanada. Total kontribusi dari donor multilateral dan bilateral (tidak termasuk AS) untuksektor demokrasi dan tata kelola diestimasi sebesar US$ 35 juta pada tahun keuangan2000, dengan tambahan yang diestimasi sebesar US$ 9 juta dari Pemerintah Indonesia).

Di bidang kesehatan misalnya ada utang dengan TITLE AND NUMBER: Protecting theHealth of the Most Vulnerable Women and Children, 497008. Utang yang diusulkantahun 2001 itu sebesar US 15 juta pada tahun berjalan dan US$ 18,925 juta pada tahunberikutnya. Di dalamnya juga disebutkan: Other Donor Programs:The AsianDevelopment Bank (ADB) will support the GOI’s Social Safety Net program through theyear 2000. Australia is providing $2.6 million in essential drugs, medical supplies andequipment for the eastern islands. Japan is supporting district health services in severalprovinces with a total of $16 million for medicine and disposable medical supplies. TheUnited Nations Family Planning Agency (UNFPA) is developing a new $14.2 millioncountry plan for 2001 with a focus on reproductive health and adolescents. The UnitedNations Children’s Fund (UNICEF) is also developing a new country plan for 2001 andhas initiated supplementary child feeding and revitalization of community health posts infive provinces. The World Bank is supporting reproductive health activities in East andCentral Java and is preparing a decentralization project for four provinces. (Donor



Progam lainnya: ADB akan mensuport program jaring pengaman sosial PemerintahIndonesia selama tahun 2000. Australia menyediakan US 2,6 juta dalam obat asensial,suplay medis dan peralatan untuk pulaupulau wilayah Timur. Jepang mensuportpuskesmas di beberapa propinsi dengan total US$ 16 juta untuk obatobatan dan suplaymedis yang disposabel. Badan Keluarga Berencana PBB (UNFPA) mengembangkanUS$ 14,2 juta rencana baru untuk negeri untuk tahun 2001 dengan fokus pada kesehatanreproduksi dan anakanak. UNICEF juga akan merevitalisasi komunitas kesehatanlanjutan di lima propinsi. Bank Dunia mensuport aktivitas kesehatan reproduksi di Jatimdan Jateng dan menyiapkan proyek desentralisasi di empat propinsi.)

Dalam hal pengelolaan sumber daya alam ada utang program TITLE AND NUMBER:Strengthened and Decentralized Natural Resources Management, 497012. Utang yangdikucurkan sebesar US$ 7,5 juta. Disamping semua utang ini masih ada puluhan utangprogram bersamaan dari pihakpihak asing baik lembaga internasional ataupun negaradonor.

Didasari SekulerismeLiberalisme dan Memperkuat Imperialisme

Semua utang program itu, peraturan perundangundangan yang lahir dan sebagianbesarnya ada keterlibatan asing melalui utangutang termasuk dalam bentuk asistensiteknis, semuanya pada dasarnya mencerminkan terjadinya liberalisasi di semua bidang.Semua liberalisasi ini terjadi didasari oleh ideologi sekulerismeliberalisme. Sekaligussemua itu juga memperkuat ideologi sekulerismeliberalisme di negeri ini. Liberalisme danliberalisasi itu juga menjadi alat atau menjadi jalan terus berlangsungnya neoimperialisme atas negeri ini melalui skenario perang modern dan proxy war.

Semua itu terjadi karena sekulerisme yang mendasari kehidupan di negeri ini sejakmerdeka. Sekulerisme yang melahirkan tatanan kehidupan sekuler yang memisahkanagama dari kehidupan bahkan meninggalkan dan mengabaikan agama dalampengaturan kehidupan. Hal itu bisa kita lihat, sejak negeri ini merdeka, telah 70 tahunlebih negeri ini diatur oleh sistem sekuler, baik bercorak sosialistik di masa orde lamamaupun kapitalistik di masa orde baru dan neoliberal sejak masa reformasi hinggasekarang.

Dalam sistem sekuler, aturanaturan Islam atau syariah tidak pernah secara sengajaselalu digunakan. Maka, di tengahtengah sistem sekuleristik tadi lahirlah berbagai bentuktatanan yang jauh dari nilainilai Islam. Yakni tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilakupolitik yang oportunistik dan machiavellistik, budaya hedonistik yang amoralistik,kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik sertasistem pendidikan yang materialistik. Tatanan kehidupan seperti itu yang bisa kita lihatdan rasakan telah melahirkan banyak sekali problem yang susul menyusul dan tidakpernah berhenti dan tidak terselesaikan secara final.

Maka, bukan kebaikan yang diperoleh oleh rakyat negeri ini yang mayoritas muslim itu,melainkan berbagai problem berkepanjangan yang datang secara bertubitubi. Lihatlah,meski Indonesia adalah negeri yang amat kaya dan sudah 69 tahun lebih merdeka, tapi



sekarang ada lebih dari 100 juta orang terpaksa hidup di bawah garis kemiskinanmenurut standar Bank Dunia, atau 28 juta orang lebih menurut standar BPS yaitu orangyang memiliki pengeluaran sekitar Rp 220 ribu per bulan per orang, suatu standar yangjauh dari manusiawi. Beban kehidupan bertambah berat seiring dengan kenaikan hargaharga yang terus menerus terjadi. Bagi mereka yang lemah iman, berbagai kesulitanyang dihadapi itu dengan mudah mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan.Maka, tindak kriminal seperti pencopetan, perampokan maupun pencurian denganpemberatan serta pembunuhan dan tindak asusila, budaya permisif, kejahatan seksualterhadpa perempuan dan anakanak, pornografi dengan berbagai kejahatan dengan dalihkebutuhan ekonomi lainnya begitu marak dan terasa semakin meningkat tajam. Sampaisampai penjarapenjara di negeri ini sudah kelebihan kapasitas. Celakanya lagi, sistemhukum dan sanksi yang berlandasarkan ideologi sekuler tidak bisa menghentikan lajukriminalitas apalagi mencegahnya. Wajar bila lantas orang bertanya, sudah lebih 60tahun merdeka, hidup koqmakin susah.

Liberalisme dan liberalisasi di segala lini itu telah menjadi jalan berlangsungnyaneoimperialisme atas negeri ini. Indonesia memang telah merdeka. Tapi penjajahanternyata tidaklah berakhir begitu saja. Penjajahan kembali dan terus berlangsung denganwajah baru berupa neoimperialisme. Melalui instrumen hutang dan kebijakan global,lembagalembaga dunia seperti IMF, World Bank dan WTO dibuat oleh negaranegaraBarat sebagai cara untuk melegitimasi langkahlangkah imperialistik mereka. Akibatnya,negaranegara berkembang, termasuk Indonesia tidak lagi merdeka secara politik.Melalui para kompradornya di negeri ini, mereka merancang aturanaturan seperti yangsebagian faktanyua diungkapkan di atas. Maka lahirlah berbagai UU dan kebijakan yangmenguntungkan asing seperti penyerahan blok kaya minyak Cepu kepada Exxon Mobil,juga perpanjangan selalu kontrak untuk Freeport dan Newmont. Akibat dari neoimperialisme ini, kekayaan negeri ini dieksplorasi dan dieksploitasi namun banyakmengalir demi kesejahteraan asing. Tanah negeri ini dalam luasa jutaan hektar jugadikuasai swasta termasuk asing, melalui berbagai konsesi pertambangan, perkebunan,kehutanan dan pertanian. Air yang tersimpan di dalam tanah negeri ini juga disedot dandiekspolitasi oleh perusahaanperusahaan swasta yang banyak diantaranya asing. Negeriini dengan kekayaan alamnya yang besar menjadi sasaran untuk dijadikan sumber bahanbaku yang murah. Negeri ini dengan penduduknya yang banyak dijadikan sumber pekerjaburuh murah, sebaliknya juga menjadi pasar dari produkproduk kapitalis internasional.

Maka apa yang berlangsung di negeri ini adalah lingkaran neoimperialismeneoliberalismeneoimperialisme. Neoimperialisme memaksakan neoliberalisme.Neoliberalisme melempangkan jalan bagi neoimperialisme. Dan begitu seterusnya. Jikalingkaran ini terus berjalan maka kehidupan masyarakat negeri ini akan dilanda problemmulti dimensi terus menerus. Karena itu lingkaran neoimperialismeneoliberalismeneoimperialisme itu harus dihentikan. Satusatunya jalan adalah dengan menerapkansyariah Islamiyah secara menyeluruh di bawah naungan Khilafah Rasyidah ‘ala minhajannubuwwah. Merealisasi hal ini sudah sangat mendesak untuk menyelamatkan negeriini, kekayaan dan penduduknya dari neoimperialisme dan neoliberalisme. Inilahtanggungjawab sejarah dan keimanan generasi muslim negeri ini untuk kebaikan mereka



di dunia dan akhirat dan untuk kebaikan negeri ini dan demi masa depan generasimendatang. Wallâh a’lam bi ashshawâb. []Yahya Abdurrahman– LS DPP HTI dariberbagai sumber]

Baca juga :

1. Indonesia dalam Cengkeraman Neoimperialisme dan Neoliberalisme2. Utang Luar Negeri Membengkak, Apa Penyebabnya?3. Rokhmat S Labib : Ancaman Terbesar Adalah Neoliberalisme yang Menjadi

Pintu Neoimperialisme !4. Utang Luar Negeri Indonesia Tumbuh 7,4 Persen5. Daurah Akbar HTI Ciamis: Indonesia Kita Terancam Neoliberalisme dan

Neoimperialisme

http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/04/19/utang-luar-negeri-indonesia-tumbuh-74-persen/

http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/04/21/utang-luar-negeri-membengkak-apa-penyebabnya/

http://m.hizbut-tahrir.or.id/2015/04/13/daurah-akbar-hti-ciamis-indonesia-kita-terancam-neoliberalisme-dan-neoimperialisme/

http://m.hizbut-tahrir.or.id/2015/05/12/indonesia-dalam-cengkeraman-neoimperialisme-dan-neoliberalisme/

http://m.hizbut-tahrir.or.id/2015/04/16/rokhmat-s-labib-ancaman-terbesar-adalah-neolibelisme-yang-menjadi-pintu-neoimperialisme/

Documents

Lingkaran neoimperialisme – neoliberalisme – neoimperialisme yang memurukkan negeri