LEMBARAN DAERAH - jdih.badungkab.go.idjdih.badungkab.go.id/uploads/PERDA_2_1979.pdf · pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan di ... Bahwa Rencana Induk dan Usulan Zoning Regulation

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

Nomor : 16 Tahun1981 Seri II Nomor 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BADUNG

NOMOR 2 TAHUN 1979

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH PERUNTUKAN NUSA DUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG :

Menimbang : 1. Bahwa Pembangunan dan pengembangan Wilayah

Wisata Nusa Dua adalah bagian dari pada

pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan di

Bali umumnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

khususnya dan merupakan pelaksanaan

Pembangunan Industri Pariwisata secara Nasional.

2. Bahwa walaupun Nusa Dua termasuk didalam Wilayah

Administrasi Bukit, tetapi oleh karena Nusa Dua

dibangun dan dikembangkan secara khusus untuk

dijadikan Wilayah Wisata tersendiri, maka dipandang

perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur

segala sesuatu yang berkenaan dengan Pembangunan

dan Pengembangan Wilayah Wisata tersebut dalam

hubungannya dengan pembagian Wilayah Peruntukan

Nusa Dua yang terlepas dari Pembagian Wilayah

Peruntukan Bukit.

3. Bahwa Rencana Induk dan Usulan Zoning Regulation

Wilayah Lingkungan Bukit telah ditetapkan oleh DPRD

Kabupaten Daerah Tk. II Badung dengan Surat

Keputusan tanggal 1 Juli 1977, Nomor 5/DPRD/1977.

2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang

Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II didalam

Wilayah Daerah-daerah Tk. I Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969, tentang

Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Pembangunan

Kepariwisataan di Indonesia;

4. Peraturan-Peraturan Daerah Propinsi Bali

Nomor : 2/PD/DPRD/1974, Nomor 3/PD/DPRD/1974

dan Nomor 4/PD/DPRD/1974 masing-masing tentang

Tata Ruang untuk Pembangunan, Lingkungan Khusus

dan Bangunan-Bangunan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tk. II Badung dalam sidang Paripurna

tanggal 9 April 1979.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Badung

tentang Pembagian Wilayah Peruntukan Nusa Dua.

BAB I

KETENTUAN UMUM DAN PENGERTIAN DASAR

Pasal 1

(1) Ketentuan Umum :

Yang dimaksud dengan :

a. Pemda : Pemerintah Kabupaten Daerah

Tk.II Badung.

b. Bupati : Bupati Kepala Daerah Tk. II

Badung.

3

c. D.P.R.D : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tk. II Badung.

d. Perda : Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tk. II Badung.

e. Gubernur : Gubernur Kepala Daerah Tk. I

Bali.

(2) Pengertian – pengertian dasar :

Pengertian – pengertian dasar yang sudah ada dalam

Peraturan Daerah Tk. I Bali Nomor :

2/PD/DPRD/1974 dan Peraturan Daerah Tk. II

Badung tentang Pembagian Wilayah Peruntukan

Bukit, akan dipakai dalam Peraturan – Peraturan

Pembagian Wilayah Peruntukan ini, kecuali

difinisi/batasan garis pesisir untuk Nusa Dua berlaku

sbb :

Garis Pantai adalah garis yang berimpit dengan batas

kepemilikan sepanjang pesisir yang pengertiannya

dapat diperkirakan mengikuti Vegitation line (Garis

dimana tumbuh – tumbuhan mulai hidup)

BAB II

PENETAPAN WILAYAH PERUNTUKAN

Pasal 2

DAFTAR WILAYAH PERUNTUKAN

Wilayah Peruntukan berikut ini ditetapkan untuk Nusa

Dua yang meliputi :

a. Tempat tinggal satu keluarga (T.S) yaitu tempat tinggal

keluarga tunggal.

b. Tempat tinggal keluarga jamak (T.J) yaitu tempat

tinggal keluarga jamak.

c. Tempat penginapan untuk umum (T.U) yaitu hotel –

hotel dan tempat – tempat akomodasi untuk

wisatawan lainnya.

d. Pusat Wilayah Wisata (P.W.W) yaitu fasilitas – fasilitas

perdagangan, kantor dan hiburan untuk Wisatawan.

4

e. Pendidikan Kejuruan Perdagangan (K.P) yaitu fasilitas

– fasilitas pendidikan kejuruan dan perdagangan besar

yang berhubungan dengan penggunaan tempat tinggal

dan penggunaan hotel tersebut.

f. Fasilitas – fasilitas Umum (F.U) yaitu semua jenis

fasilitas untuk umum, masyarakat dan fasilitas

hubungan dan perhubungan.

g. Penggunaan – penggunaan ultilitas Umum (P.U) yaitu

fasilitas – fasilitas penggunaan untuk umum.

h. Daerah pertanian dan lapangan terbuka (P.T) yaitu

Daerah – Daerah Pertanian, lapangan terbuka, jalur

hijau, dan Daerah – Daerah yang penggunaannya

ditentukan kemudian.

Pasal 3

PETA PEMBAGIAN WILAYAH PERUNTUKAN

YANG RESMI

(1) Peraturan Daerah ini berlaku bagi tanah – tanah yang

dibagi menjadi Wilayah Peruntukan sebagai yang

terlihat pada Peta pembagian Wilayah Peruntukan

Nusa Dua dan dengan demikian Peta tersebut

disahkan dan dijadikan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini. Peta resmi ini harus

disahkan sesuai dengan pengesahan Perda.

(2) Peta Pembagian Wilayah Peruntukan yang resmi

tersebut disimpan di Kantor Pekerjaan Umum

Kabupaten Daerah Tk. II Badung dan terbuka untuk

umum. Supaya mudah dapat digunakan, Peta

Pembagian Wilayah Peruntukan tersebut dapat

diperbanyak, tetapi hanya Peta aslinya yang harus

dianggap sebagai dokumen yang sah dan mempunyai

kekuatan hukum mengenai status Pembagian Wilayah

Peruntukan pada saat ini.

5

(3) Tidak diperkenankan mengadakan perubahan –

perubahan terhadap Peta Pembagian Wilayah

Peruntukan yang resmi ini, kecuali bila mengikuti tata

cara/prosedur yang telah ditetapkan dalam pasal 30

Peraturan Daerah ini.

(4) Bila Peta Pembagian Wilayah Peruntukan ini

mengalami kerusakan sebagian atau keseluruhannya,

atau hilang, maupun sukar untuk ditafsirkan, karena

adanya perubahan – perubahan atau tambahan yang

baru, Bupati harus membuat Peta Pembagian Wilayah

Peruntukan yang baru sebagai pengganti yang lama.

(5) Peta Pembagian Wilayah Peruntukan yang baru ini

harus disahkan seperti yang telah ditentukan dalam

ayat (1) pasal ini.

BAB III

PENAFSIRAN MENGENAI BATAS-BATAS WILAYAH PERUNTUKAN

Pasal 4

Bila timbul keragu-raguan mengenai batas-batas Wilayah

Peruntukan sebagai yang terlihat pada Peta Pembagian

Wilayah Peruntukan, maka harus digunakan ketentuan –

ketentuan sebagai berikut :

a. Batas – batas yang diperkirakan mengikuti garis

sumbu jalan atau garis batas pemilikan jalan, harus

dinyatakan sebagai batas – batas yang dimaksud.

b. Batas – batas yang diperkirakan mengikuti batas

pekarangan atau batas tanah milik pribadi, harus

dinyatakan sebagai batas – batas yang dimaksud.

c. Batas – batas yang diperkirakan mengikuti batas

Wilayah Pemerintahan, misalnya Wilayah Kabupaten,

Wilayah Kecamatan Desa dan Kota, harus dinyatakan

sebagai batas – batas yang dimaksud.

d. Batas – batas yang mengikuti garis pantai, harus

dinyatakan sebagai batas yang dimaksud dan bila

garis pantai itu berubah letaknya, batas-batas

6

tersebut harus dinyatakan berpindah mengikuti garis

pantai yang ada.

e. Batas-batas yang diperkirakan mengikuti sumbu parit,

sungai, saluran air, danau atau yang sejenisnya maka

batas-batas tersebut hendaknya dinyatakan sebagai

batas-batas yang dimaksud.

f. Batas-batas pengertiannya sejalan dengan, atau

merupakan perluasan pengertian dari hal-hal yang

disebutkan dan huruf a sampai dengan huruf c diatas,

dinyatakan demikian pula.

g. Jarak-jarak yang tidak dinyatakan secara khusus

dalam Peta resmi Pembagian Wilayah Peruntukan ini,

penentuannya hendaknya disesuaikan dengan skala

Peta yang resmi.

h. Bila ada penyimpanan-penyimpanan dari apa yang

telah dinyatakan dalam Peta resmi Pembagian Wilayah

Peruntukan ini, atau bila ada yang belum tercakup

dalam huruf a sampai dengan huruf g maka Bupati

harus menetapkan batas-batas Pembagian Wilayah

Peruntukan tersebut.

BAB IV

PERSYARATAN-PERSYARATAN WILAYAH

PERUNTUKAN

Pasal 5

TEMPAT TINGGAL KELUARGA TUNGGAL

(1) Tujuan Wilayah Peruntukan Tempat tinggal Keluarga

Tunggal adalah untuk menyediakan Wilayah/tempat-

tempat guna pembangunan unit-unit tempat tinggal

keluarga tunggal, yang dapat memberikan kebebasan

pribadi, lapangan terbuka yang cukup disekeliling tiap

tempat tinggal sehingga memungkinkan terhindarnya

dari gangguan kebisingan, kepadatan dan gangguan

dari penggunaan tanah untuk tujuan lain.

7

(2) Penggunaan-penggunaan yang diijinkan ialah :

a. Unit-unit tinggal keluarga tunggal dan bangunan-

bangunan pelengkapnya.

b. Tempat-tempat ibadah.

(3) Tinggi bangunan maksimal 2 (dua) tingkat dengan

tinggi maksimum 9 (sembilan) meter.

(4) Luas pekarangan minimum 750 (Tujuh ratus lima

puluh) m2 dan lebarnya minimum 20 (dua puluh)

meter : jika tidak ada batas-batas pekarangan,

kepadatan 13,3 (tiga belas tiga per sepuluh) unit-unit

tempat tinggal per Ha harus dipakai sebagai dasar

untuk menentukan luas dan lebar pekarangan

minimum.

(5) Luas tanah yang tertutup oleh bangunan maksimum

ialah 20 (dua puluh)%.

(6) Perbandingan luas lantai maksimum ialah 30 (tiga

puluh)%.

(7) Garis sempadan bangunan minimum ialah ;

a. Garis sempadan utama minimum harus 10

(sepuluh) meter dari batas pekarangan depan, atau

dari jalan terdekat, bila tidak ada batas

pekarangan.

b. Tempat-tempat berteduh terbuka dan tempat

parkir mobil biasa dibangun dengan jarak 5 (lima)

meter dari batas pekarangan depan atau batas

jalan terdekat.

c. Garis sempadan semua bangunan minimum harus

4 (empat) meter dari batas pekarangan samping.

d. Garis sempadan semua bangunan minimum harus

5 (lima) meter dari batas pekarangan belakang.

e. Jika tidak ada batas pekarangan samping atau

pekarangan belakang jarak minimum antara unit-

unit tempat tinggal harus merupakan jumlah garis

sempadan samping dan garis sempadan belakang

yang dibutuhkan seolah-olah ada batas

pekarangan.

(8) Persyaratan- Persyaratan tempat parkir diluar jalan

ditetapkan dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini.

8

(9) Tanda-tanda pengenal, tanda penunjuk arah, tanda

keamanan dan tanda-tanda yang bersifat sementara

diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

TEMPAT TINGGAL KELUARGA JAMAK

(1) Tujuan Wilayah Peruntukan tempat tinggal Keluarga

Jamak, adalah untuk menyediakan Wilayah/tempat-

tempat untuk pembangunan Unit-Unit, tempat tinggal

keluarga jamak, yang menyediakan pemusatan

tempat-tempat tinggal yang lebih besar dari tempat –

tempat tinggal keluarga tunggal tetapi yang masih bisa

menjamin lingkungan yang aman dan sehat bagi

penghuninya.

(2) Penggunaan-penggunaan yang diijinkan ialah :

a. Unit-unit tempat tinggal keluarga tunggal dan

keluarga jamak serta bangunan pelengkap.

b. Jumlah kamar tidur setiap tempat tidak boleh

melebihi 6 (enam) buah.

c. Tempat-tempat ibadah.

(3) Tinggi bangunan maksimum 2(dua) tingkat dengan

tinggi maksimum 9 (sembilan) meter.

(4) Luas pekarangan minimum 1.000 (seribu) m2

Lebar pekarangan minimum 25 (dua puluh lima)

meter.

Luas pekarangan minimum 400 (empat ratus) m2

untuk tiap unit tempat tinggal.

Jika tidak ada batas-batas pekarangan maka

kepadatan 25 (dua puluh lima) unit tempat tinggal per

Ha harus dipakai dasar untuk membangun.

(5) Luas tanah yang tertutup oleh bangunan maksimum

30 (tiga puluh)%.

(6) Perbandingan luas lantai maksimum 40 (empat

puluh)%

(7) Garis sempadan bangunan minimum sama dengan

yang ditetapkan dalam pasal 5.

9

(8) Persyaratan-persyaratan tempat parkir diluar jalan :

sudah ditetapkan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah

ini.

(9) Tanda-tanda pengenal, tanda-tanda penunjuk arah,

tanda-tanda keamanan dan tanda-tanda yang bersifat

sementara diatur sesuai dengan Pasal 19 Peraturan

Daerah ini.

Pasal 7

TEMPAT PENGINAPAN UNTUK UMUM

(1) Tujuan Wilayah Peruntukan Tempat penginapan

untuk Umum adalah untuk menyediakan

Wilayah/tempat untuk pembangunan hotel-hotel dan

tempat-tempat penginapan lainnya bagi wisatawan,

dan juga untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang

mempunyai hubungan langsung dengan Wisatawan,

juga untuk meningkatkan pembangunan ekonomi

dengan memberikan perlindungan kepada Daerah-

Daerah terutama yang sesuai untuk tempat-tempat

penginapan bagi wisatawan, agar Daerah-Daerah itu

tidak digunakan untuk tujuan yang lain.

(2) Penggunaan yang diijinkan ialah ;

a. Hotel-hotel dan tempat-tempat penginapan lainnya.

b. Restoran-restoran, bar-bar dengan atau tanpa

fasilitas-fasilitas hiburan atau tarian-tarian, toko-

toko pengecer dan yang memberikan pelayanan

perorangan, kantor-kantor, fasilitas-fasilitas untuk

hiburan dan rekreasi didalam maupun diluar

gedung, termasuk ruangan-ruangan rekreasi,

kolam renang, lapangan tennis dan lapangan-

lapangan untuk olah raga lainnya, dan unit-unit

tempat tinggal keluarga tunggal maupun keluarga

jamak untuk dipakai oleh staf manager yang

bekerja dalam Daerah pemilikan tersebut dan

semuanya ini merupakan pelengkap terhadap

penggunaan hotel tersebut.

10

(3) Kepadatan maksimum ialah 70 (tujuh puluh) kamar

tidur per Ha.

(4) Tinggi bangunan maksimum 4 (empat) tingkat dengan

tinggi maksimum 15 (lima belas) meter sebagai yang

telah ditetapkan dalam Pasal 1.

(5) Luas dan Lebar pekarangan minimum ditetapkan

dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini.

(6) Luas tanah tertutup bangunan, adalah maksimum 35

(tiga puluh lima)%.

(7) Perbandingan luas lantai maksimum ialah 85 (delapan

puluh lima)%.

(8) Garis sempadan bangunan-bangunan utama

minimum harus 25 (dua puluh lima) meter dari batas

pekarangan depan, samping dan pekarangan

belakang.

a. Garis sempadan bangunan-bangunan utama

minimum harus 25 (dua puluh lima) meter dari

batas pekarangan depan, samping dan pekarangan

belakang.

b. Bangunan-bangunan terbuka termasuk tempat-

tempat berteduh yang tidak melebihi luas 50 (lima

puluh) m2, dan jalan-jalan kaki beratap tetapi tidak

termasuk fasilitas-fasilitas ultilitas boleh dibangun

sampai jarak 10 (sepuluh) meter dari batas

pekarangan dan tempat berteduh yang tidak

melebihi 5 (lima) m2, boleh dibangun sampai jarak

5 (lima) meter dari batas pekarangan.

c. Garis-garis sempadan tambahan bangunan-

bangunan utama yang didasarkan pada tinggi

bangunan-bangunan tersebut adalah merupakan

persyaratan pula sebagai yang telah ditetapkan

dalam Peta Pembagian Wilayah Peruntukan yang

sah demikian juga halnya dengan garis sempadan

pantai sebagai yang telah ditetapkan dalam Pasal

14 Peraturan Daerah ini.

(9) Persyaratan-Persyaratan tempat parkir diluar jalan

ditetapkan dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini.

11

(10) Tanda-tanda yang diperkenankan ialah ;

a. Satu tanda pengenal hotel yang ditancapkan

dipekarangan yang tidak langsung disinari : luas

tanda tidak boleh melebihi 2 (dua) m2 : tingginya

tidak melebihi 2,5 (dua setengah) meter, dipasang

didepan hotel menghadap ke jalan, atau ditempat

jalan masuk utama. Juga diperkenankan 1 (satu)

tanda lagi yang ditancapkan di pekarangan, tidak

langsung disinari : luasnya tidak melebihi 1 (satu)

m2; tingginya tidak melebihi 2 (dua) meter :

dipasang pada sisi jalan kaki.

b. Tanda-tanda pada emper (canopy sign) dan tanda-

tanda yang dipasang ditembok tidak boleh dari 4

(empat) buah yang dapat dilihat dari luar

pekarangan : luas tiap-tiap tanda-tanda tidak boleh

lebih dari 2 (dua) m2 : tinggi tanda-tanda tersebut

tidak boleh melebihi langit-langit lantai kedua, dan

tidak langsung disinari.

c. Tanda-tanda pengenal, tanda-tanda penunjuk arah,

tanda-tanda keamanan, dan tanda-tanda yang

bersifat sementara diatur dalam Pasal 19 Peraturan

Daerah ini.

Pasal 8

PUSAT WILAYAH WISATA

(1) Tujuan Pusat Wilayah Wisata tersebut adalah untuk

menyediakan Daerah-Daerah/tempat-tempat yang

cocok bagi pembangunan fasilitas-fasilitas

perdagangan, kantor-kantor dan hiburan-hiburan

yang terpadu erat satu sama lin, yang semuanya ini

akan dapat melayani kebutuhan wisatawan.

(2) Penggunaan - penggunaan yang diperkenankan

ialah :

a. Toko-toko pengecer termasuk toko-toko yang

menjual barang-barang klontong, obat, hasil

kesenian dan hasil kerajinan tangan, dan toko-

12

toko yang menjual barang-barang yang

tertentu.

b. Tempat-tempat yang bisa memberikan

pelayanan perorangan, misalnya : tempat

potong rumput, salon kecantikan, tukang jahit

dan toko-toko reparasi, studio tarian dan

kesenian.

c. Kantor-kantor termasuk : Biro perjalanan,

Perusahaan Penerbangan dan perusahaan

angkutan lainnya, bank-bank dan kantor-

kantor keuangan lainnya, Kantor-Kantor

Administrasi Perusahaan, dan Kantor-Kantor

Profesi untuk dokter-dokter.

d. Restoran-Restoran, Bar-Bar dengan atau tanpa

fasilitas-fasilitas hiburan dan tarian, gedung-

gedung bioskop, tempat-tempat olah raga, dan

tempat-tempat makan.

e. Tempat-tempat yang memberikan fasilitas-

fasilitas untuk konprensi dan rapat-rapat,

tempat-tempat pesta, dan tempat-tempat

pameran.

f. Tempat-tempat untuk fasilitas-fasilitas

mengadakan pertunjukan-pertunjukan dan

kegiatan-kegiatan kebudayaan, seperti

panggung terbuka, panggung tertutup,

gedung-gedung pertunjukan untuk tarian,

sandiwara, musik, museum dan tempat-

tempat pameran.

g. Fasilitas-fasilitas umum yang memberikan

pelayanan langsung kepada Wisatawandan

penduduk, seperti Mandala Wisata dan

Kantor-kontor Penerangan Pariwisata, Kantor-

Kantor Pos dan tempat ibadah.

h. Kegiatan-kegiatan pengolahan dan

penyimpanan barang-barang harus

merupakan Bagian dari kegiatan perdagangan

dan Kantor yang hanya melayani orang-orang

ditempat itu saja, dan harus mentaati

13

peraturan-peraturan keamanan sebagai yang

ditetapkan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah

ini.

i. Kegiatan pemasyarakatan yang diadakan

secara periodik harus mendapat ijin dari

Bupati.

(3) Tinggi bangunan maksimum : 2 (dua) tingkat

dengan tinggi maksimum 10 (sepuluh) meter,

kecuali seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 15


(4) Luas dan lebar pekarangan minimum : ditetapkan

dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini.

(5) Luas tanah tertutup bangunan maksimum 50 (lima

puluh)%

(6) Perbandingan luas lantai maksimum ialah 85

(delapan puluh lima)%.

(7) Garis sempadan bangunan minimum ialah

a. Garis sempadan bangunan utama minimum

harus 10 (sepuluh) meter dari batas pekarangan

depan, samping dan pekarangan belakang atau

diukur dari batas jalan terdekat bila pekarangan

tidak mempunyai batas-batas.

b. Bangunan terbuka toko-toko berselasar (arcades)

dan selasar (covered wolkways), bisa dibangun

sampai jarak 3 (tiga) meter dari batas

pekarangan atau batas jalan yang terdekat.

(8) Persyaratan-persyaratan tempat parkir diluar jalan

ditetapkan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini.

(9) Tanda-tanda yang diperkenankan ialah :

a. Satu tanda dalam pekarangan yang

dipancangkan dalam tanah yang menunjukkan

Pusat Wilayah Wisata dan Fasilitas-fasilitas

Utamanya, yang tidak langsung disinari : luas

tanda tidak boleh melebihi 2 (dua)m2, tingginya

tidak melebihi 3 (tiga)m, dipasang pada jalan

masuk utama pada pusat Wilayah.

b. 1 (satu) tanda dalam pekarangan atau yang

terpancang dalam tanah yang menunjukkan

14

pusat perdagangan atau komplek-komplek yang

menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kegiatan

kebudayaan dan tidak langsung disinari : luas

tanda tak melebihi 1 (satu) m2 tingginya

takmelebihi 2 (dua) m : dipasang pada sisi jalan

masuk utama untuk pejalan kaki.

c. Tanda-tanda bangunan perorangan ; tidak lebih

dari 2 (dua) tanda dengan luas keseluruhan 1

(satu) m2 untuk tiap-tiap bangunan : tidak

boleh lebih tinggi dari garis terendah dari atap

bangunan tak boleh langsung disinari.

d. Tanda – tanda pengenal, tanda – tanda

penunjuk arah, tanda – tanda keamanan, dan

tanda – tanda bersifat sementara diatur dalam

Pasal 19 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

PENDIDIKAN KEJURUAN USAHA KOMERSIL

(1) Tujuan Wilayah Peruntukan Pendidikan

kejuruan – Usaha komersil ialah untuk

menentukan Daerah – Daerah yang dipakai agar

berfungsi sebagai tempat pendidikan kejuruan

dan usaha komersil khusus.

(2) Penggunaan – penggunaan yang diperkenankan

ialah :

a. Sekolah – Sekolah Perhotelan dan Lembaga –

Lembaga Pendidikan sejenisnya.

b. Hotel – hotel beserta fasilitas – fasilitasnya.

c. Penggunaan untuk tempat tinggal seperti

untuk keluarga tunggal dan Keluarga Jamak

dan fasilitas – fasilitas asrama, yang

berhubungan erat dengan penggunaan –

penggunaan yang diijinkan dalam ayat (a) dan

ayat (b).

15

d. Fasilitas – fasilitas perdagangan jasa – jasa,

misalnya : fasilitas mencuci pakaian, untuk

memberikan pelayanan kepada Wilayah

Wisata, tetapi tidak akan sesuai bila

ditempatkan di Pusat Wilayah Wisata tersebut.

(3) Kepadatan maksimum 70 (tujuh puluh) kamar per

Ha. Untuk Hotel – Hotel dan asrama – asrama.

(4) Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) tingkat

dengan tinggi maksimum 10 (sepuluh) meter

kecuali seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal

15 Peraturan Daerah ini.



(6) Luas tanah tertutup bangunan maksimum 50

(lima puluh) %.


(delapan puluh lima) %.

(8) Garis sempadan bangunan minimum ialah :

a. Garis sempadan minimum untuk bangunan

utama harus 15 (lima belas) meter dari batas

pekarangan depan, samping dan pekarangan

belakang, atau dari jalan terdekat, jika ada

batas – batas pekarangan.

b. Bangunan terbuka dan selaras (covered

walkways) diperkenankan sampai jarak 3 (tiga)

meter dari batas pekarangan atau batas jalan.

(9) Persyaratan – persyaratan tempat parkir diluar

jalan ditetapkan pasal 17 Peraturan Daerah ini.

(10) Tanda – tanda yang diperkenankan ialah :

a. Satu tanda pekarangan yang dipasangkan di

tanah yang tidak langsung disinari, luas tidak

melebihi 1 (satu m2 tingginya tidak melebihi 2

16

(dua) meter untuk setiap fasilitas yang berbeda,

kecuali untuk hotel – hotel yang persyaratan –

persyaratannya sama dengan persyaratan –

persyaratan tanda dalam Wilayah Peruntukan

tempat penginapan untuk umum.

b. Tanda – tanda pada emper (canopy sign) dan

tanda – tanda yang dipasang ditembok; tak

boleh lebih dari 2 (dua) tanda yang luasnya

tidak melebihi 1 (satu) m2 untuk setiap fasilitas,

dan tidak lebih tinggi dari garis atap yang

terendah, kecuali untuk hotel – hotel yang

persyaratannya sama dengan persyaratan

tanda – tanda dalam Wilayah Peruntukan

tempat – tempat penginapan untuk umum.

c. Tanda – tanda pengenal, tanda – tanda

penunjuk arah, tanda – tanda keamanan dan

tanda – tanda yang bersifat sementara

ditetapkan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah

ini.

Pasal 10

FASILITAS – FASILITAS UMUM

(1) Tujuan Wilayah Peruntukan Fasilitas Umum

adalah untuk menentukan Daerah – Daerah yang

letaknya sesuai dengan pembangunan fasilitas –

fasilitas yang diperuntukan masyarakat umum

sehingga dapat melayani umum secara efisien.

(2) Penggunaan yang diperkenankan ialah :

a. Fasilitas – fasilitas Umum untuk masyarakat,

termasuk kantor – kantor Pemerintah dan

administrasi lainnya, Kantor Polisi dan Kantor

Pemadam Kebakaran, Kantor Pos, Meseum,

perpustakaan – perpustakaan, fasiltas – fasiltas

konperensi dan rapat – rapat, dan pusat –

pusat kebudayaan.

17

b. Fasilitas – fasilitas Pendidikan termasuk

gedung – gedung Sekolah.

c. Tempat – tempat ibadah termasuk Pura – Pura,

Mesjid – Mesjid, Gereja – Gereja dan Kelenteng

– Kelenteng.

d. Fasilitas – fasilitas kesehatan termasuk klinik –

klinik dan rumah – rumah sakit.

e. Taman – taman rekreasi termasuk lapangan

tempat bermain lapangan – lapangan olah raga,

kebun – kebun binatang dan kebun – kebun

raya.

f. Fasilitas – fasilitas transportasi termasuk

segala jenis jalan – jalan beserta jembatan –

jembatan dan viaduct (overpasses), tempat –

tempat parkir kendaraan, stasiun Bus Bemo,

taxi, tempat – tempat berteduh distasiun –

stasiun umum, jalan – jalan kuda beserta

fasilitasnya, pompa – pompa bensin dengan

fasilitas reparasi darurat, tempat – tempat

kapal berlabuh, fasilitas – fasilitas perkapalan

beserta penyimpanan kapal –kapal, lapangan

terbuka dan Daerah – Daerah pertamanan yang

berhubungan dengan fasilitas trasportasi.

g. Tempat – tempat kerja, reparasi, dan tempat –

tempat penyimpanan bahan yang secara

langsung ada hubungannya dengan

pembangunan dan pemeliharaan fasilitas –

fasilitas Wilayah Wisata diperkenankan untuk

dibangun setelah mendapat persetujuan dari

Bupati.

h. Pembangunan – pembangunan warung –

warung dan sejenisnya yang tradisionil, balai

banjar dan wantilan, diperkenankan setelah

mendapat persetujuan dari Bupati.

(3) Persyaratan – persyaratan umum; tempat untuk

bermacam – macam fasilitas didalam Wilayah

Peruntukan Fasilitas Umum harus sesuai dengan

18

tempat – tempat yang telah ditentukan dalam

Master Plan yang telah disahkan.

(4) Tinggi bangunan maksimum : 2 (dua) tingkat

dengan tinggi maksimum 10 (sepuluh) meter

kecuali sebagai hal – hal yang diperkenankan




(6) Luas tanah yang tertutup bangunan ialah % (lima

puluh) %.


(tujuh puluh lima) %.

(8) Garis sempadan bangunan minimum sama

dengan pasal 8 ayat 7 Peraturan Daerah ini.


jalan diatur dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini.


a. dalam tanah yang menunjukan fasilitas

tersebut, tidak langsung disinari, luasnya tidak

melebihi 1 (satu) m2 dan tingginya tidak

melebihi 2 (dua) meter untuk tiap –tiap fasilitas

yang berbeda.


tanda – tanda yang dipasang ditembok tidak

boleh langsung disinari tidak melebihi dari 2

(dua)buah tanda dan luas keseluruhan tak

melebihi 1 (satu) m2 untuk tiap – tiap fasilitas

dan tingginya tidak melebihi garis atap yang

terendah.

c. Tanda – tanda pengenal, tanda – tanda yang

bersifat sementara diatur dalam Pasal 19


19

Pasal 11

UTILITAS UMUM

(1) Tujuan Wilayah Peruntukan Utilitas umum adalah

untuk menentukan tempat – tempat yang letaknya

sesuai dengan pembangunan – pembangunan

fasilitas – fasilitas umum, sehingga dapat

memberikan pelayanan secara efisien tanpa

menimbulkan gangguan – gangguan disekitarnya.


ialah :

a. Fasilitas – fasilitas umum yang memiliki

maupun yang diusahakan oleh Pemerintah

atau Swasta termasuk listrik : Air pengolahan

saluran pembuangan, fasilitas pembangunan

sampah dan fasilitas telekomunikasi.

b. Fasilitas – fasilitas lainnya yang memberikan

pelayanan kepada umum yang ada

hubungannya dengan fasilitas utilitas umum.

(3) Tinggi bangunan maksimum : 2 ( dua) tingkat

dengan tinggi maksimum (sepuluh) meter.



(5) Luas tanah tertutup bangunan maksimum ialah

50 (lima puluh) %.


(delapan puluh lima) %.

(7) Garis sempadan bangunan minimum ialah :

a. 15 (lima belas) M dari batas pekarangan depan,

samping dan belakang, atau dari batas jalan

terdekat, jika tak ada batas – batas

pekarangan.

b. Bangunan pelindung terbuka dan selasar

(covered walkways) bisa dibangun dalam jarak

3 (tiga) meter dari batas pekarangan atau dari

batas jalan yang terdekat.

20


jalan ditetapkan dalam pasal 17 Peraturan Daerah

ini.


a. Satu tanda dipekarangan dipancangkan dalam

tanah yang menunjukkan fasilitas tersebut,

tidak langsung disinari luasnya tidak melebihi

1 (satu) m2 dan tingginya tidak melebihi 2 (dua)

meter untuk tiap – tiap fasilitas yang berbeda.


tanda – tanda yang dipasang ditembok tidak

boleh langsung disinari, tidak boleh lebih dari 2

(dua) buah tanda yang keseluruhan luasnya

tak melebihi 1 (satu) m2 untuk tiap – tiap

fasilitas, dan tak lebih tinggi dari garis atap

yang rendah.

c. Tanda – tanda pengenal, tanda – tanda

penunjuk arah, tanda – tanda keamanan, dan

tanda – tanda yang bersifat sementara diatur

sesuai dengan pasal 19 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

DAERAH PERTANIAN DAN LAPANGAN TERBUKA

(1) Tujuan dari Wilayah Peruntukan Daerah

Pertanian dan lapangan terbuka adalah terutama

untuk melindungi tanah dan Daerah – Daerah

pantai agar tetap dalam keadaan yang alamiah

dan dalam keadaan yang tidak dikembangkan :

atau melindungi tanah – tanah yang digunakan

untuk pertanian, karena keindahan alamnya dan

sesuai untuk tempat rekreasi demi kepentingan

keseimbangan ecology dan juga penting untuk

menambah keindahan alam sekitarnya.

Jika dalam Peta Pembagian Wilayah Peruntukan

dinyatakan sebagai Daerah dalam Peta Pembagian

Wilayah Peruntukan dinyatakan sebagai Daerah

21

yang belum dipakai (A.O.S.Res), Wilayah

Peruntukan ini boleh dipakai untuk memelihara

Daerah – Daerah yang tidak dikembangkan

sampai saat kemudian bila ditentukan

penggunaan Daerah itu untuk keperluan yang

lebih sesuai.


ialah :

a. Untuk pertanian, termasuk bercocok tanam,

perkebunan, dan lapangan rumput untuk

ternak.

b. Lapangan terbuka dan jalur hijau yang telah

ditentukan.

c. Persemian yang juga berfungsi sebagai jalur

hijau.

d. Fasilitas – fasilitas rekreasi yang terbatas,

termasuk jalan – jalan rekreasi, jalan – jalan

sepeda, jalan – jalan kuda, jalan – jalan

setapak, tempat – tempat berteduh dan fasilitas

– fasilitas yang berhubungan dengan itu.

(3) Persyaratan – persyaratan lainnya : Pembangunan

dalam Wilayah Peruntukan ini harus sesuai

dengan ketentuan – ketentuan dan Master Plan

yang telah disahkan untuk daerah ini.

(4) Tanda – tanda yang diperkenankan ialah : tanda –

tanda pengenal, tanda – tanda keamanan dan

tanda – tanda yang bersifat sementara diatur

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19


BAB V

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS

Pasal 13

JALAN-JALAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM

(1) Semua Daerah yang ditetapkan untuk digunakan

oleh masyarakat umum adalah jenis-jenis fasilitas-

fasilitas umum, jalan-jalan, tempat-tempat parkir,

22

jalan-jalan setapak, jalan-jalan sepeda, dan jalan-

jalan kuda, pantai, taman, pura-pura, Daerah-

Daerah lapangan terbuka harus terbuka bagi dan

dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk

tujuan-tujuan yang non komersiil, yang dimaksud

Daerah-Daerah yang terbuka bagi umum adalah

Wilayah Peruntukan yang berikut ini; Pusat Wilayah

Wisata, fasilitas-fasilitas umum, Daerah pertanian

dan lapangan-lapangan terbuka dan Daerah-Daerah

lain yang menampung yang disetujui bersama oleh

pemegang hak atas tanah dan Pemerintah.

(2) Jalan-jalan dan tempat-tempat umum harus tunduk

kepada Peraturan –Peraturan Pemerintah yang telah

ada dan peraturan-peraturan tambahan yang

menampung yang disetujui bersama antara Pemda

dan pemegang hak atas tanah.

(3) Di Daerah terbuka disepanjang tepi pantai yang

mempunyai ukuran lebar 15 (lima belas) meter yang

disediakan oleh penyewa, terdapat jalan setapak.

Dan Daerah terbuka untuk umum.

Pasal 14

GARIS SEMPADAN PANTAI

(1) Garis sempadan minimum bangunan-bangunan

utama dari garis pantai adalah sebagai berikut :

a. Bangunan yang tingginya 0,00 – 5.00 meter = 30

(tiga puluh) meter.

b. Bangunan yang tingginya 5.01 – 10.00 meter = 40

(empat puluh) meter.

c. Bangunan yang tingginya 10,01 – 15.00 meter =

50 (lima puluh) meter.

(2) Bangunan – bangunan terbuka, termasuk tempat-

tempat berteduh yang luasnya tidak boleh melebihi

50 (lima puluh) m2 dan bangunan-bangunan selaras

beratap, tetapi tidak termasuk fasilitas-fasilitas

23

ultilitas, boleh dibangun sampai jarak 20 (dua puluh)

meter dari garis pantai dan tempat-tempat berteduh

yang terbuka yang tidak melebihi 5 (lima) m2 dapat

dibangun sampai jarak 10 (sepuluh) meter dari garis

pantai.

Pasal 15

(1) Tinggi maksimum bangunan harus 15 (lima belas)

meter kecuali bentuk-bentuk arsitektur khusus boleh

melebihi 15 (lima belas) meter, sesuai dengan

standard peraturan Pembangunan tang telah diatur


(2) Di wilayah peruntukan yang mempunyai persyaratan

tinggi 2 (dua) tingkat dengan tinggi maksimum 10

(sepuluh) meter biasa dibangun lebih tinggi demi

untuk kepentingan arsitektur, tetapi tetap dengan 2

(dua) tingkat dengan tinggi maksimum 15 (lima belas)

meter, untuk ini perlu mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 16

LUAS DAN LEBAR PEKARANGAN MINIMUM

Luas dan lebar pekarangan harus mengikuti ketetapan –

ketetapan yang ada dalam Peta Pembagian Wilayah

Peruntukan yang resmi dari Daerah tersebut.

Pasal 17

PERSYARATAN – PERSYARATAN TEMPAT PARKIR

(1) Persyaratan – persyaratan minimum untuk tempat

parkir diluar jalan adalah sebagai berikut :

a. Tempat penginapan umum 1 (satu) tempat

Dan asrama – asrama kendaraan untuk

setiap 4 (empat)

kamar penginapan

asrama.

24

b. Bangunan pedagang eceran, 1 (satu) tempat ken

Kantor perusahaan, dan daraan untuk

Fasilitas bagi tempat – setiap luas lantai

tempat pertemuan bangunan 50 (lima

puluh)m2yang tidak

digunakan untuk

tempat penginapan

c. Restoran, ruang pesta dan 1 (satu) tempat

bangunan – bangunan tem- kendaraan untuk

pat – tempat makan lainnya, setiap luas lantai

bar dengan atau tanpa hibu- bangunan 10 (se-

ran, termasuk bangunan – ba puluh) m2 yang di

ngunan pelengkap hotel dan pakai untuk tempat

fasilitas rekreasi. penyimpanan

d. Auditorium tempat – tempat 1 (satu) tempat

pertunjukan – pertunjukan, kendaraan untuk

gedung – gedung pertunjukan, 10 (sepuluh) tempat

ruang dan konperensi rapat - duduk

rapat dan tempat – tempat

pertemuan lainnya.

e. Sekolah perhotelan, tempat 1 (satu) tempat ken

mencuci, dan utilitas umum daraan untuk

setiap 5 (lima)

karyawan.

f. Unit – unit tempat tinggal 1 (satu) tempat ken

daraan untuk

setiap unit tempat

tinggal.

g. Fasilitas – fasilitas rekreasi 3 (tiga) tempat ken

daraan untuk

setiap lobang lapa

ngan golf : 2 (dua)

tempat kendaraan

25

untuk setiap

lapangan tenis :

dan tempat-tempat

kendaraan untuk

fasilitas – fasilitas

rekreasi yang lain,

ditetapkan oleh

Bupati.

(2) Minimum 65 (enam puluh lima) % dari tempat parkir

kendaraan untuk setiap keperluan yang tertentu

harus ditempatkan pada parkir yang dipusatkan

namun Bupati dapat memberikan persetujuan

khusus menempatkan parkir kendaraan ditempat

yang berbeda terkecuali untuk unit – unit tempat

tinggal, yang harus mempunyai tempat parkir,

ditempat sendiri, beberapa tempat parkir kendaraan

yang tidak digunakan setiap hari, misalnya untuk

auditorium, ruang – ruang komperensi dan rapat –

rapat, ruang – ruang pesta dan tempat – tempat

pertemuan lainnya, boleh ditempatkan di tempat –

tempat yang ditumbuhi rumput yang tidak

dikeraskan sesuai dengan kebijaksanaan Bupati.

(3) Untuk memperhitungkan luas yang dibutuhkan

untuk parkir maka harus digunakan 16 (enam belas)

m2 untuk setiap kendaraan di tambah dengan luas

yang diperlukan untuk tempat kendaraan bergerak

dan pertamanan.

Tempat parkir harus digunakan untuk tempat parkir

segala macam kendaraan yang diperlukan termasuk

mobil besar dan kecil. Tempat – tempat parkir

kendaraan minimum harus mempunyai ruang vertikal

bebas 1,85 (satu delapan puluh lima perseratus) m.

(4) Minimum 10 (sepuluh)% dari tempat – tempat parkir

yang berisi 10 (sepuluh) kendaraan atau lebih yang

disediakan untuk umum harus dibangun dengan

26

pertamanan yang sesuai, yaitu 1 (satu) pohon untuk

setiap 4 (empat) kendaraan dan harus mendapat

pengairan yang baik.

Pasal 18

PURA – PURA, TEMPAT – TEMPAT SUCI DAN TEMPAT – TEMPAT

PEMUJAAN / IBADAH LAINNYA

(1) Setiap Pura yang sudah ada pada waktu pengesahan

Peraturan Daerah ini tidak boleh dipindahkan oleh

pemegang hak atas tanah atau penyewa tanah tanpa

persetujuan khusus dari yang berwenang mengenai

soal agama dan juga dari penyungsung Pura tersebut,

setiap Pura yang sudah ada harus dipelihara dan

dapat direhabilitasi, direkkonstruksi diperbaharui

setelah mendapat ijin dari yang berwenang mengenai

soal – soal agama dan dari para penyungsung pura

tersebut.

(2) Setiap tempat – tempat suci yang sudah ada pada

waktu pengesahan Peraturan Daerah ini, tidak boleh

dipakai untuk pembangunan oleh pemegang hak atas

tanah atau penyewa tanah tanpa ijin khusus dari

yang berwenang mengenai soal – soal agama tersebut.

(3) Tempat – tempat pemujaan/ibadah boleh dibangun di

Wilayah Peruntukan maupun juga, asal saja

bangunan tersebut memenuhi persyaratan

keamanan.

Pasal 19

PERSYARATAN – PERSAYARAT TANDA

(1) Setiap tanda yang dapat dilihat dari jalan umum,

Jalan kaki, jalan sepeda, dan jalan kuda, diharuskan

hanya menyebutkan nama pengenal utama dari

tempat itu dan harus sesuai dengan ketentuan –

27

ketentuan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Peraturan

Daerah ini.

Tidak diperkenankan ada tanda – tanda yang

mereklamekan barang – barang yang nampak dari

jalan – jalan umum, jalan kaki, jalan sepeda dan jalan

kuda.

(2) Disamping tanda – tanda yang diperkenankan dalam

Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, diperkankan pula

satu tanda yang menunjukkan Wilayah Wisata

dengan luas tidak melebihi 4 (empat) m2 tinggi tidak

melebihi 3 (tiga) meter yang dipancangkan

dipekarangan pada jalan masuk kendaraan utama

menuju Wilayah Wisata yang tidak langsung disinari

dan satu tanda lagi yang menunjukkan Wilayah

Wisata tersebut dengan luas tanda tidak melebihi 2

(dua) m2 tingginya tidak melebihi 2 (dua) meter

dipancangkan pada jalan masuk kendaraan dan jalan

kaki yang menuju Wilayah Wisata tersebut.

(3) Disamping tanda – tanda yang diperkenankan dalam

Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Peraturan Daerah ini,

pemegang hak atas tanah diijinkan pula untuk

memasang tanda – tanda penunjuk arah dan tanda –

tanda keamanan yang berukuran kecil tidak bersifat

komersil dan tidak disinari langsung, ditempat –

tempat yang dianggap perlu.

(4) Tanda – tanda yang bersifat sementara yang

diperkenankan adalah sebagai berikut :

a. Satu tanda yang menyatakan sedang ada

pembangunan, dipasang dipekarangan menghadap

ke jalan, dibagian muka bangunan yang sedang

dibangun atau sedang diperbaiki, atau dibagian

maka proyek pembangunan komplek gedung yang

sedang dibangun, dan pada tanda tersebut

dinyatakan alasan – alasan dari pembangunan

atau untuk tujuan apa bangunan atau komplek

tersebut serta nama arsitek, insinyur, kontraktor,

28

pelaksana, bahan yang membiayai dan nama

orang – orang dan organisasi – organisasi yang ada

hubungannya dengan pembangunan tersebut, luas

tanda itu tidak boleh melebihi 3 (tiga) m2 dan

harus dicabut setelah pembangunan selesai.

b. Tanda – tanda tanah dan tanda – tanda tanah

milik pribadi, satu tanda dalam pekarangan

menghadap ke jalan, mereklamekan penjualan,

sewa atau kontrak rumah dan tanahnya; luas

tanda tidak boleh melebihi 0,5 (setengah) m2 dan

tanda harus dicabut bila penjualan dan sebagainya

sudah selesai atau dibatalkan.

c. Tanda – tanda untuk acara khusus, Tanda – tanda

yang mudah dipindah dan tanda – tanda angin

boleh dipasang dipekarangan bangunan komersiil

yang sedang menyelenggarakan upacara – upacara

khusus; tanda – tanda semacam itu tidak boleh

dipasang lebih dari 14 (empat belas) hari kalender

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

(5) Tanda – tanda dalam bentuk sebagai tersebut

dibawah ini dilarang :

a. Setiap tanda yang tidak tergolong dalam bentuk

tanda – tanda menurut ketentuan dalam Pasal 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 19 Peraturan Daerah ini.

b. Setiap tanda angin atau tanda yang mudah

dipindah kecuali yang sesuai dengan ketentuan

dalam ayat 4e pasal ini.

c. Setiap tanda yang disinari langsung, yang kerdap –

kerdip atau yang berputar, atau tanda – tanda

yang bergerak jenis lainnya.

d. Setiap tanda yang dipasang di luar pekarangan,

kecuali tanda – tanda petunjuk jalan dan tanda –

tanda keamanan.

29

(6) Batas – batas tinggi, kelonggaran ruangan, dan

penonjolan dari semua tanda yang diperkenankan di

Wilayah Peruntukan itu adalah sebagai berikut :

a. Tinggi tanda maksimum ditetapkan dalam Pasal 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 19 Peraturan Daerah ini.

b. Tanda – tanda gantung dan tanda – tanda yang

menonjol, yang menjorok sampai diatas jalur

pejalan kaki, harus mempunyai kelonggaran

ruangan yang tidak kurang dari 2,25 (dua

seperempat) meter antara pinggir bawah tand dan

permukaan lantai.

c. Tanda – tanda tidak diperkenankan menonjol atau

menjorok keluar sampai diatas jalan umum,

kecuali tanda – tanda pengenal, tanda – tanda

penunjuk arah, tanda – tanda keamanan dan

tanda – tanda untuk peristiwa khusus sebagai

yang telah ditentukan dalam pasal ini.

d. Tanda – tanda tidak boleh dipasang diatas atap

bangunan atau menonjol keluar diatas permukaan

bawah dari atap.

e. Tanda – tanda yang menonjol keluar tidak boleh

melebihi 1,5 (satu setengah) meter dari bangunan.

(7) Setiap penyinaran buatan dari suatu tanda, harus

bersifat penyinaran yang tidak langsung, apakah dari

dalam atau dengan pantulan, tanpa ada berkas sinar

yang terlihat secara langsung dari jalan – jalan

umum, jalan kaki, jalan sepeda, jalan kuda, atau dari

hotel dan Daerah – Daerah tempat tinggal.

30

Pasal 20

PENYIMPAN DAN PEMINDAHAN BARANG – BARANG

BERBAHAYA

Pemindahan dan penyimpan barang – barang berbahaya,

misalnya barang – barang yang mudah terbakar dan yang

mudah meledak, dan bahan – bahan atau barang – barang

berbahaya lainnya harus mentaati peraturan – peraturan

pemerintah yang sudah ada.

Hal ini meliputi :

a. Pemindahan barang – barang berbahaya ke Daerah –

Daerah Wilayah Wisata.

b. Penyimpanan dan atau penggunaan barang – barang

berbahaya di tempat – tempat yang sudah ditentukan.

c. Hak pengawasan Pemda terhadap fasilitas – fasilitas

penyimpanan yang sudah ditentukan, dan hak untuk

memperoleh keterangan – keterangan mengenai jenis

dan jumlah barang – barang berbahaya yang disimpan.

d. Pemeliharaan alat – alat perlengkapan, supaya tetap

dalam keadaan yang baik, untuk dapat secara efektif

mengatasi setiap kecelakaan yang bisa terjadi sebagai

akibat dari menyimpan dan atau penggunaan barang –

barang yang berbahaya tersebut.

Pasal 21

TEMPAT KAPAL BERLABUH, DERMAGA, BANGUNAN PENAHAN OMBAK

DAN BANGUNAN – BANGUNAN LAIN YANG MENJOROK KETENGAH LAUT

(1) Pembangunan tempat kapal – kapal berlabuh,

dermaga, bangunan – bangunan penahan ombak,

bangunan – bangunan pelindung pantai, dan

bangunan – bangunan lainnya yang menjorok dari

pantai ketengah laut harus mendapat ijin khusus dari

Bupati.

31

(2) Ijin hanya diberikan, setelah diputuskan bahwa

bangunan – bangunan yang menjorok tersebut tidak

akan menyebabkan pengaruh – pengaruh buruk

terhadap pantai didalam atau diluar Nusa Dua, tapi

justru memberikan manfaat bagi pantai dan lainnya.

Pemegang hak atas tanah yang ingin membuat

bangunan yang menonjol serupa itu : harus

bertanggung jawab dan membuktikan, bahwa tidak

ada pengaruh buruk yang diakibatkan, atau dapat

membuktikan bahwa hal tersebut adalah

menguntungkan, dengan melakukan suatu penelitian

dan analisa.

Pasal 22

PEMBAKARAN SAMPAH

Pembakaran sampah bahan – bahan dan barang – barang

secara terbuka dilarang disemua Wilayah Peruntukan,

kecuali bila ada hubungannya dengan upacara – upacara

adat dan agama.

Pasal 23

PENETAPAN PERATURAN – PERATURAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Pemegang hak atas tanah dan Panitia Penilai design Nusa

Dua menyiapkan daftar standar pembangunan yang tidak

ditetapkan dalam peraturan – peraturan Daerah ini.

Dengan bentuk arsitektur Bali yang disesuaikan dengan

lingkungannya yang disahkan oleh Bupati, termasuk

tempat dan tinggi tembok, pagar – pagar, bentuk tanda –

tanda, jarak antara bangunan – bangunan, tinggi

bangunan yang menonjol dan atap, misalnya antene tiang

– tiang bendera dan ruangan – ruangan untuk

perlengkapan lift. Dalam hal ini termasuk pula cara

melindungi dan mengamankan pohon – pohon besar yang

sudah ada dan pertamanan lainnya.

32

Setelah standard pembangunan tersebut disahkan oleh

Bupati, peraturan – peraturan pembangunan ini harus

dilaksanakan sebagai bagian dari Peraturan – Peraturan

Pembagian Wilayah Peruntukan ini standard – standard

pembangunan Peraturan Pembagian Wilayah Peruntukan

ini standard – standard pembangunan tersebut harus

diajukan kepada Bupati dalam jangka waktu 6 (enam)

bulan setelah pengesyahan peraturan – peraturan

Pembagian Wilayah Peruntukan ini.

BAB VI

PENAKSIRAN MENGENAI PERATURAN PEMBAGIAN

WILAYH PERUNTUKAN

Pasal 24

Penetapan Peraturan Daerah ini bermaksud untuk

menetapkan persyaratan – persyaratan minimum dan

sama sekali tidak akan menghalangi pemegang –

pemegang hak atas tanah dan Panitia design Nusa Dua

untuk mentepakan persyaratan – persyaratan yang lebih

mengikat.

BAB VII

TATA – LAKSANA

PERSYARATAN – PERSYARATAN IJIN BANGUN – BANGUNAN DAN SURAT

KETERANGAN PEMENUHAN PERSYARATAN WILAYAH PERUNTUKAN

Pasal 25

(1) Tidak diperkenankan mendirikan bangunan –

bangunan apapun tanpa ijin bangunan – bangunan.

(2) Barang siapa yang akan membangun didalam Wilayah

Peruntukan harus mengajukan permohonan ijin

bangun – bangunan kepada Bupati.

(3) Pemohon akan diberikan Ijin Bangun – Bangunan

setelah mendapat ijin prinsip dari Gubernur.

33

(4) Surat Permohonan Ijin Bangun – Bangunan seperti

dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus disertai :

a. Penjelasan mengenai tanah milik tersebut secara

terperinci untuk menentukan letaknya yang tepat.

b. Gambar dari tanah milik memakai skala, yang

memperlihatkan bangunan – bangunan yang

sudah ada, maupun yang diusulkan, letak dan

jenis jalan – jalan dan fasilitas – fasilitas

transportasi lainnya ke dan di dalam tanah milik

dan keterangan – keterangan lain yang perlu untuk

menunjukkan bahwa bertentangan dengan

persyaratan – persyaratan yang ditetapkan dalam

peraturan pembagian Wilayah Peruntukan ini.

c. Gambar kerja dan bentuk arsitektur yang lengkap

dan terperinci dan tempat dari bangunan yang

diusulkan, yang akan dipakai untuk tujuan

pembangunan.

d. Gambar terperinci mengenai macam, banyak dan

sumber utilitas umum, termasuk air, tenaga

listrik, telekomunikasi dan saluran pembuangan

dan pembuangan sampah – sampah.

e. Perencanaan pertamanan, pengairan dalam

saluran pembuangan air hujan yang terperinci.

(5) Bila tidak ada keputusan terhadap permohonan ijin

bangunan tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan

puluh) hari setelah permohonan itu diajukan dengan

persyaratan – persyaratan sebagaimana mestinya,

maka permohonan otomatis disetujui, kecuali jika

pemohon setuju untuk memperpanjang waktunya.

(6) Setiap pekerjaan atau pembangunan jenis lainnya

yang telah mendapat ijin bangunan tersebut tidak

dimulai pengerjaannya dalam jangka waktu 180

(seratus delapan puluh) hari ditambah dengan

perpanjangan waktu yang disetujui setelah ijin

bangunan dikeluarkan maka ijin bangunan tersebut

otomatis batal.

34

(7) Permohonan perpanjangan berlakunya ijin bangunan

diajukan kepada Bupati. Permohonan ini harus

tertulis yang disertai dengan alasan – alasan

secukupnya. Perpanjangan waktu tersebut tidak

diperkenankan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

(8) Secara hukum tidak dibenarkan menempati

bangunan tersebut walaupun ijin bangunan sudah

dikeluarkan, sebelum Bupati mengeluarkan surat

keterangan pemenuhan persyaratan – persyaratan.

Pembagian Wilayah Peruntukan yang mengatakan

bahwa bangunan dan penggunaan yang diusulkan

sudah sesuai dengan peraturan – peraturan


(9) Bupati mempunyai hak untuk mengawasi tanah milik

tersebut selama dan setelah penyelesaian

pembangunan itu untuk meyakinkan bahwa

persyaratan – persyaratan peraturan pembagian

Wilayah Peruntukan ini benar – benar telah dipenuhi,

sebelum mengeluarkan surat keterangan pemenuhan

persyaratan – persyaratan Pembagian Wilayah

Peruntukan.

Surat keterangan pemenuhan persyaratan –

persyaratan Pembagian Wilayah Peruntukan tersebut

bisa digabungkan dengan keterangan penggunaan

bangunan, jika keterangan semacam itu diperlukan

dalam peraturan – peraturan bangunan.

(10) Disamping harus memperoleh ijin bangun –

bangunan dan surat keterangan pemenuhan

persyaratan Pembagian Wilayah Peruntukan, juga

menjadi tanggung jawab pemohon untuk

mendaftarkan ijin – ijin penting lainnya.

35

Pasal 26

PENYIMPANGAN – PENYIMPANGAN

(1) Dalam beberapa hal yang khusus Bupati dapat

memberikan penyimpangan – penyimpangan

persyaratan – persyaratan Peraturan Daerah ini, asal

saja penyimpangan tersebut tidak bertentangan

dengan kepentingan umum, yang bila, didalam

beberapa pelaksanaannya akan mengakibatkan hal –

hal yang tidak diinginkan, disebabkan karena

keadaan tanah yang sangat berbeda dengan lainnya.

(2) Dalam hal apapun, tidak diperkenankan ada

penyimpangan – penyimpangan terhadap garis

sempadan pantai atau tinggi maksimum dari

bangunan, sebagai yang telah ditetapkan dalam pasal

14 dan 15 dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Prosedur permohonan yang diperkenankan bagi

penyimpangan – penyimpangan adalah :

a. Harus mengajukan permohonan tertulis, dengan

menyertakan keadaan tanah tersebut yang sangat

berbeda dengan keadaan dan tanah lainnya di

Wilayah Peruntukan yang sama.

b. Permohonan tersebut harus bisa menunjukkan

bahwa penafsiran secara leterlyk/harfiah dari

peraturan ini akan menyebabkan pemohon

kehilangan hak – haknya, yang mana tidak

demikian halnya di Daerah – Daerah lain di

Wilayah Peruntukan itu dan dinyatakan pula

bahwa keadaan – keadaan yang khas tersebut

bukanlah akibat dari tindakan sipemohon.

c. Bupati akan memberi jawaban terhadap

permohonan penyimpangan ini didalam jangka

waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan

itu diajukan.

36

Pasal 27

PENGAJUAN KEBERATAN

(1) Pemegang hak atas tanah, orang – orang dan Badan

Hukum yang ditolak permohonannya untuk

memperoleh penyimpangan – penyimpangan dari

Bupati bisa pengajuan keberatan kepada Gubernur.

(2) Permohonan pengajuan keberatan harus diajukan

tertulis kepada Gubernur dalam jangka waktu 60

(enam puluh) hari setelah keputusan diberikan oleh

Bupati dan harus dinyatakan alasan khusus untuk

permohonan naik banding tersebut.

Pasal 28

PELANGGARAN – PELANGGARAN DAN SANKSI – SANKSI

(1) Yang berwenang, berhak memasuki tanah milik

perorangan untuk pelaksanaan peraturan Pembagian

Wilayah Peruntukan ini, sesuai dengan Pasal 14

dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor :

2/Pd/DPRD/1974, sedangkan yang melanggar

dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 17 dalam

Peraturan Daerah tersebut.

(2) Bila ternyata terdapat pelanggaran terhadap

peraturan Pembagian Peruntukan ini, Bupati harus

memberikan peringatan kepada barang siapa yang

melanggar serta menyatakan sifat pelanggaran

tersebut dan memerintahkan untuk melakukan

tindakan yang perlu memperbaikinya, seperti :

a. Memerintahkan untuk menghentikan penggunaan

yang tidak sah dari tanah, bangunan dan

bangunan – bangunan lainnya.

b. Memerintahkan untuk memindahkan bangunan

atau bangunan – bangunan lainnya, penambahan

dan perubahan – perubahan bentuk yang tidak

beraturan.

37

c. Memerintahkan untuk menghentikan segala

pekerjaan yang masih sedang berlangsung.

d. Mengambil tindakan yang perlu, agar persyaratan

– persyaratan dari Peraturan – Peraturan Daerah

ini dapat dipenuhi.

(3) Bupati dapat mengambil tindakan hukum melalui

saluran instansional sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, agar persyaratan Peraturan Daerah ini

ditaati.

(4) Bupati dapat menarik kembali/membatalkan ijin

bangunan yang dikeluarkan jika pemohon tidak

mentaati Peraturan – Peraturan Pembagian Wilayah

Peruntukan ini.

(5) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal

– pasal 3 ayat (3) 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 21 ayat (1) 22, 25, ayat (1), 22, 25 ayat

(1), diancam dengan hukuman kurungan selama –

lamanya 6 bulan atau denda sebanyak – banyaknya

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(6) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini

pelanggaran.

Pasal 29

UANG BANGUN – BANGUNAN

Besarnya uang bangun – bangunan disesuaikan dengan

Peraturan yang berlaku untuk itu.

Pasal 30

USUL – USUL PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN

PEMBAGIAN WILAYAH PERUNTUKAN

Pembagian Wilayah Peruntukan yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah ini dapat diubah, ditambah, atau

38

dicabut sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah didasarkan atas :

1. Usul perubahan hendaknya dibuat oleh Bupati atau

oleh DPRD tergantung pada bentuk – bentuk

perubahannya.

2. Usul – usul perubahan ini dapat diusulkan oleh

Pejabat – Pejabat/Pegawai – Pegawai Pemerintah, oleh

Perorangan atau oleh perusahaan.

3. Permohonan usul perubahan harus diajukan tertulis,

dengan menyatakan macam perubahan yang hendak

diusulkan disertai alasan – alasannya. Jika usul

perobahan itu mengenai batas – batas Wilayah

Peruntukan, maka harus dilampirkan pula sebuah

Peta beserta batas – batas yang telah ada dan usul

perubahannya.

4. Permohononan usul perubahan harus ditinjau

sedemikian rupa untuk mengetahui apakah perobahan

– perobahan akan dapat mencapai tujuan dari Perda

Pembagian Wilayah Peruntukan ini sebagaimana

tercantum dalam penjelasan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN – KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Perda ini, akan

diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

(2) Dengan berlakunya Perda ini maka segala peraturan

yang mengatur hal – hal yang sama dinyatakan tidak

berlaku lagi.

(3) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan

Surat Keputusan Bupati.

(4) Peraturan Daerah ini disebut “Peraturan Darah

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang

Pembagian Wilayah Peruntukan Bukit” dan mulai

berlaku sejak disahkan.

39

Mengetahui : Denpasar, 9 April 1979

Dewan Perwakilan Rakyat Bupati Kepala Daerah

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

Tingkat II Badung

Ketua,

ttd. ttd.

(A.A. Ngurah Manik Parasara) (I. D. G. OKA)

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

Tanggal 22 Juli 1980 No. 24/Hot/I.C/1980.

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Dan Tatalaksana

ttd.

I Gusti Nyoman Pacung, SH

NIP. : 01001940

Diundangkan Kedalam Lembaran Daerah

Tingkat II Badung

Tanggal : 7 Januari 1981

Nomor : 16 Seri D Nomor 16.

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd

( Drs. I Gusti Agung Mayun Eman )

Nip. : 010026454

40

PENJELASAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH PERUNTUKAN BUKIT

U M U M

1. Rencana induk Pariwisata Bali yang ditentukan oleh DPRD Propinsi

Daerah Tk. I Bali pada tanggal 19 Desember 1973 (dengan surat

keputusan No. 21/KPTS/DPRD/1973), memberikan petunjuk yang

luas mengenai pengembangan Pariwisata di Bali dalam bidang sosial,

fisik, maupun dalam bidang ekonomi yang terarah dan secara

menyeluruh.

Salah satu bagian penting dari rencana induk Pariwisata Bali ialah

telah diusulkannya Nusa Dua sebagai Wilayah Wisata, dan untuk ini

telah disiapkan rencana pembangunanannya.

Sebagian besar dari tempat – tempat penginapan wisatawan akan

berada di wilayah Wisata Nusa Dua, dan tempat ini akan merupakan

satu – satunya pusat tempat penginapan yang terbesar di Daerah Tk.

I Bali. Sebagai akibatnya, Wilayah Wisata Nusa Dua ini akan

mempunyai pengaruh yang luar biasa dan apabila perkembangannya

wajar, akan merupakan faktor penting bagi suksesnya

pengembangan Pariwisata di Bali maupun di Indonesia.

2. Tujuan umum dari Peraturan Daerah ini bermaksud untuk

memberikan suatu petunjuk yang tepat bagi pembangunan fisik Nusa

Dua sebagai salah satu alat penting dalam pelaksanaan Rencana

Pembangunan Nusa Dua itu. Juga tidak kurang pentingnya ialah

pengarahan Nusa Dua tersebut sehingga serasi dengan lingkungan

fisik dan Kebudayaan Pulau Bali.

3. Karena telah direncanakan, bahwa penggunaan tanah di Nusa Dua

mempunyai corak yang khusus, dan juga karena perkembangan yang

serupa ini tidak terdapat ditempat lain di Propinsi Daerah Tk. I Bali,

maka oleh karena itu perlu kiranya yang khusus bagi Daerah ini.

Peraturan Daerah ini dirancang agar tercapai suatu tingkat mutu

lingkungan dan fasilitas yang tinggi yang sesuai untuk suatu

wilayah/kawasan Pariwisata internasional.

41

Akan tetapi walaupun Peraturan Pembagian Wilayah Peruntukan ini

ditetapkan khususnya untuk Nusa Dua.

Peraturan Daerah ini pada umumnya tidaklah bertentangan dengan

Peraturan lingkungan khusus Daerah Tk. I Bali yang berlaku, dan

hendaknyalah peraturan ini dianggap sebagai pelengkap dari

peraturan tersebut (No. 2 dan 3/PD/DPRD1974). Tujuan khusus

peraturan Pembagian Wilayah peruntukan ini mencakup hal – hal

sebagai berikut :

a. Mengembangkan pengaturan penggunaan tanah yang memberikan

tempat agar berfungsi secara efisien serta memberi lingkungan

yang menarik, praktis bagi para Wisatawan untuk tinggal maupun

bagi karyawan yang bekerja.

b. Memajukan sistim hubungan lalu lintas yang aman, nyaman dan

ekonimis bagi kendaran maupun bagi orang – orang yang berjalan

kaki yang erat perpaduannya dengan pola penggunaan tanah.

c. Memelihara sumber – sumber alam, tempat – tempat rekreasi,

keindahan alam dan benda – benda budaya dan menjamin

mudahnya kunjungan masyararakat ketempat – tempat umum

serta fasilitas umum yang penting.

d. Menetapkan dasar perkembangan kepadataan, lapangan terbuka,

infrastruktur, kwalitas perencanaan dan bangunan yang sesuai

untuk suatu Wilayah/Kawasan Wisata yang bertaraf internasional.

e. Memperbaiki tingkat kehidupan sosial maupun ekonomis,

termasuk perluasan kesempatan kerja bagi penduduk Bukit dan

Bali lainnya.

f. Menggunakan pengembangan pariwisata dan Nusa Dua sebagai

suatu alat untuk mempertahankan dan meningkatkan

kebudayaan Bli yang khas yang bersumber pada Agama Hindu.

g. Menyediakan tempat – tempat yang cocok dan penggunaan tanah

yang cukup untuk semua bentuk fasilitas masyarakat dan fasilitas

umum yang dibutuhkan.

h. Mengharuskan tempat – tempat yang cocok dan penggunaan

tanah yang cukup untuk semua bentuk fasilitas masyarakat dan

fasilitas umum yang dibutuhkan.

i. Mengharuskan supaya bangunan – bangunan, komplek – komplek

bangunan maupun bentuk bangunan lainnya dibuat dan diatur

secara fungsionil dan indah, setta penampilan keseluruhannya

Daerah yang dibangun secara menarik, termasuk dalam hal ini

42

membangun pertamanan yang mencerminkan atau menunjukkan

kerharmonisan dengan bentuk bangunan Bali yang tradisionil.

j. Mencegah pengotoran udara dan air, mencegah kebisingan, dan

mencegah segala apapun yang dapat mengakibatkan pengerusakan

alam lingkungan.

Pasal 1 : Tegetation Line ialah garis pantai atau tempat

yang paling depan dari laut yang dapat

ditumbuhi tumbuh – tumbuhan darat ilmiah.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Peta pembagian Wilayah Peruntukan yang resmi

menunjukkan batas – batas berbagai – bagai

Wilayah Peruntukan secara tepat, dan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Perda Pembagian Wilayah Peruntukan tersebut

harus diberlakukan sebagai dokumen hukum,

dalam segala hal.

Pasal 4 : Karena batas-batas Wilayah Peruntukan dalam

Peta Pembagian Wilayah Peruntukan yang resmi

itu mungkin memerlukan penafsiran untuk

menentukan letak batas-batas tersebut diatas

tanah; pasal ini menetapkan cara-cara

penafsiran tersebut.






Pasal 10 : Wilayah peruntukan fasilitas umum ini

memperkenankan bermacam-macam

pembangunan fasilitasi jenis umum.

Fasilitasi-fasilitasi semacam itu, walaupun milik

perorangan, dirancang untuk penggunaan

masyarakat umum.

43

Karena fasilitas-fasilitas umum yang

diperkenankan bermacam-macam, Ayat (3)

menyebutkan juga letak-letaknya sebagai yang

telah dinyatakan dalam rencana pembangunan

yang telah diterima sehingga fasilitas-fasilitas

umum tersebut mempunyai hubungan yang

wajar satu dengan yang lainnya.


Pasal 12 : Wilayah peruntukan Daerah Pertanian dan

lapangan terbuka dimaksudkan untuk

memelihara Daerah-Daerah menurut

penggunaan alamiahnya, penggunaan tanah

untuk pertanian atau Daerah Hijau sebagai

pelengkap Wilayah Peruntukan lainnya yang

dibangun secara lebih intensif.

Akan tetapi mungkin penggunaan dari beberapa

Daerah-Daerah lapangan terbuka akan lebih

untuk tujuan-tujuan rekreasi dan pembangunan

fasilitas-fasilitas rekreasi yang yang terbatas

adalah wajar jika dilakukan sesuai dengan

rencana pembangunan.

Karena dalam Wilayah Peruntukan lapangan

terbuka terdapat bermacam-macam penggunaan

tanah, ayat (3) menyebutkan letak-letaknya

sebagai yang dinyatakan dalam rencana

pembangunan yang telah diterima, sehingga satu

sama lain mempunyai hubungan wajar.

Daerah terbuka Wilayah Peruntukan Cadangan

(P.T.C) akan dipergunakan untuk

memelihara/membiarkan Daerah-Daerah sebagai

lapangan Terbuka sampai pada suatu saat

dimana telah dianggap perlu untuk membangun

Daerah-Daerah ini untuk penggunaan-

penggunaan yang lain. Pada saat itu Daerah-

Daerah tersebut dapat diubah menjadi Wilayah

44

Peruntukan sebagaimana dikehendaki,

berdasarkan rencana pembangunan.

Pasal 13 : Umum diperkenankan menuju Daerah-Daerah

dan fasilitas-fasilitas yang bersifat umum, dan

hal ini dinyatakan oleh jenis Wilayah

Peruntukan, sehingga tindakan ada pertanyaan

dimana jalan umum diperkenankan.

Wilayah Peruntukan Pusat Wilayah wisata

termasuk dalam Wilayah Peruntukan jalan

umum, karena wisata termasuk dalam Wilayah

Peruntukan jalam umum, karena membuat

Daerah-Daerah danfasilitas-fasilitas jenis umum

dan menyediakan jalan langsung dari tempat

parkir kepantai.

Penyediaan jalan umum ini diperkenankan

hanya untuk tujuan-tujuan non komersiil,

kecuali mendapat ijin khusus dari pemegang hak

atas tanah tersebut.

Pasal 14 : Garis sempadan pantai dibutuhkan untuk

memelihara bentuk garis pantai yang alamiah.

Pasal 15

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Dalam ayat (2) kelonggaran – kelonggaran

diperkenankan untuk tinggi bangunan –

bangunan yang bertingkat 2 (dua) yang tingginya

diatas 10 (sepuluh) meter sesuai dengan

kebijaksanaan Pemerintah.

Kelonggaran – kelonggaran ini memungkinkan

perencanaan / bentuk bangunan – bangunan

dengan bentuk – bentuk arsitektur yang

menarik, dan juga memungkinkan atap – atap

yang tinggi, akan tetapi bangunan – bangunan

yang diusulkan yang tingginya lebih dari 10

meter hanya akan diperkenankan, jika tidak

menghalangi pemandangan yang indah dan juga

45

bangunan tersebut tetap serasi dengan

bangunan yang lain dan dengan alam sekitarnya.

Pasal 16 : Berhubungan Nusa Dusa adalah merupakan

satu Wilayah yang direncanakan secara integrasi

maka akan lebih tepat untuk menunjuk kembali

kepada rencana pembangunan yang telah

ditetapkan sehubungan dengan luas pekarangan

– pekarangan dari pada penentuan luas

minimum terkecuali untuk keperluan tempat

tinggal.

Pasal 17 :


Ayat (2) : Syarat untuk menempatkan 65% dari tempat

parkir kendaraan – kendaraan di Daerah –

Daerah tempat parkir yang dipusatkan, akan

mengurangi jumlah lalu lintas melalui Wilayah

Wisata dan menyediakan lebih banyak Daerah

terbuka pertamanan bagi tanah untuk hotel

maupun lainnya. Bupati dapat memberi

pengecualian terhadap keadaan yang tidak

realistis dan tidak diinginkan.

Untuk memperkenankan pemarkiran terpusat

dengan memanfaatkan tempat – tempat parkir

yang tidak dipakai setiap harinya di Daerah –

Daerah berumput, akan mendorong adanya

Daerah – Daerah tempat parkir yang lebih

menarik, dan serentak pula menyediakan tempat

– tempat parkir Kendaraan yang dibutuhkan

untuk digunakan pada saat – saat padat.

Ayat (3) : Cukup Jelas.





Pasal 21 :

Ayat (1) : garis pantai, terutama garis – garis pantai yang

berpasir adalah Daerah – Daerah yang sensitif

dipandang dari segi keindahan alam, yang

46

bentuknya termasuk pengikisan dan

penimbunan pasir, dapat berubah dengan

mudah sebagai akibat buatan alam maupun

buatan manusia.

Perubahan – perubahan ini bersifat positif atau

negatif oleh karena itulah, setiap perluasan yang

menjorok kelaut harus dipelajari dengan teliti

untuk menentukan apakah hal tersebut akan

membawa pengaruh dari perluasan tersebut

terhadap pemandanganalam harus

dipertimbangkan sedalam – dalamnya.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam persyaratan

ini, pemegang hak atas tanah berkewajiban

untuk mempelajari hal – hal tersebut.


Pasal 23 : Adalah tidak mungkin dan tidak diinginkan

untuk mencakup semua syarat – syarat

pembangunan dalam peraturan – peraturan


Maka itu perlu dipersiapkan dengan seksama

atas dasar ciri – ciri khas dari letak dan jenis

pembangunan.

Bagaimanapun juga, syarat – syarat

pembangunan yang terperinci penting untuk

mendorong pembangunan sebagaimana

dikehendaki. Karena itulah tanggung jawab

untuk mempersiapkan syarat – syarat semacam

itu diserahkan kepada pemegang hak atas tanah

dan Panitia Penilai Design Nusa Dua.

Bila Badan – Badan ini telah mempersiapkan

rencana dari persyaratantersebut, maka

persiapan – persiapan itu harus diajukan kepada

Pemerintah untuk dinilai dan ditetapkan.

Pemerintah mempunyai wewenang penuh untuk

memutuskan apakah persyaratan – persyaratan

tersebut sesuai atau tidak.

47

Setelah diterima persyaratan – persyaratan ini

akan dilaksanakan sebagai bagian dari Perda

Pembagian Wilayah Peruntukan ini, Dalam Perda

ini ada disebutkan Panitia Penilai Design Nusa

Dua.

Panitia ini adalah Panitia yang berdiri sendiri

yang bertugas untuk menilai menetapkan,

perancangan data letak, perencanaan bentuk

arsitektur, pertamanan dan ciri – ciri

perencanaan yang khas, yang ada hubungannya

dengan bangun – bangunan, yang diusulkan

untuk pembangunan di Nusa Dua.

Panitia ini terdiri dari anggota dari Bali dan luar

Daerah yang mempunyai keakhlian perancangan

dan perencanaan, yang dibentuk oleh pemegang

hak atas tanah dan Pemda.

Oleh karena itu merupakan badan yang wajib

untuk mempersiapkan syarat – syarat

pembangunan secara terperinci.



Pasal 26 : Penyimpangan – penyimpangan adalah suatu

cara untuk memperkenankan penyimpangan

khusus dari persyaratan – persyaratan Peraturan

Pembagian Wilayah Peruntukan tersebut hanya

jika misalnya karena ciri – ciri khas tanah,

pelaksana persyaratan – persyaratan peraturan –

persyaratan peraturan Daerah ini secara ketat di

Daerah tersebut akan menimbulkan kesukaran

yang terlampau berat bagi pemegang hak atas

tanah, penyimpangan – penyimpangan tidak

diperkenankan dalam hal – hal tanah, dimana

persyaratan – persyaratan pembangunan diatas

tanah, misalnya mengenai garis sempadan

bangunan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal ini,

penyimpangan – penyimpangan tidak

48

diperkenankan terhadap batas tinggi bangunan

atau garis sempadan pantai.

Pertimbangan dalam memperkankan

penyimpangan – penyimpangan tersebut adalah

didasarkan atas hal apakah pemilik akan

kehilangan hak – hak pemilikan yang biasa

karena ciri – ciri khas keadaan tanahnya

sedangkan tidak demikian keadaannya dengan

tanah – tanah lain yang ada di Daerah dan

Wilayah Peruntukan yang sama itu.

Bupati menambahkan pada penyimpangan –

penyimpangan tersebut persyaratan khusus yang

menurut pertimbangan adalah penting.

Pasal :

Ayat (1) : yang dimaksud dengan hak atas tanah, orang –

orang dan Badan Hukum ialah setiap orang,

perusahaan Negara atau Badan – Badan

Pemerintah yang telah mengajukan permohonan

resmi keapada Bupati untuk memperoleh ijin –

ijin, keterangan – keterangan penyimpangan –

penyimpangan, penafsiran – penafsiran mengenai

pelaksanaan Peraturan Daerah ini atau

keterangan – keterangan, yang sejenis yang

berhubungan dengan persyaratan – persyaratan

Peraturan Pembagian Wilayah Peruntukan ini,

yang merasa bahwa keputusan Bupati telah

menyebabkan mereka kehilangan hak – hak

hukumnya.



Pasal 29 : Yang dimaksud dengan peraturan yang berlaku

untuk itu ialah Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Badung Nomor : 6/1977.

49

Pasal 30 : Kemungkinan untuk mengadakan usul – usul

perubahan terhadap peraturan – peraturan

pembagian Wilayah Peruntukan itu, yang

didasarkan atas keadaan yang berubah – ubah,

akan memungkinkan kita untuk memelihara

peraturan – peraturan tersebut sebagai

peraturan – peraturan hukum yang dapat

dilaksanakan sesuai dengan keadaannya.

Akan tetapi, setiap usul perubahan harus dibuat

sesuai dengan maksud dan tujuan dari

peraturan Daerah ini dan untuk kepentingan dan

kesejahteraan masyarakat umum.

Pasal 31 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan hal – hal yang belum

diatur dalam Perda ini adalah mengenai buku

petunjuk yang menerangkan tata – cara, tata

laksana yang bila perlu dengan memakai

gambar, sehingga mudah dapat dimengerti oleh

mereka yang mempergunakan.

Documents

LEMBARAN DAERAH - jdih.badungkab.go.idjdih.badungkab.go.id/uploads/PERDA_2_1979.pdf · pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan di ... Bahwa Rencana Induk dan Usulan Zoning Regulation