LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK IDN Penilikan VLK... · Nama Auditee : KUB Jaya Bersama Alamat : Desa Bawu, RT 29/RW 6, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara – Jawa Tengah

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN

PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Nomor : 498/EQ.SHPK/IX/2017

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Pertama VLK terhadap :

Nama Auditee : KUB Jaya Bersama

Alamat : Desa Bawu, RT 29/RW 6, Kecamatan Batealit,

Kabupaten Jepara – Jawa Tengah

No. Izin : Kesepakatan Kelompok Tanggal 24 Juli 2017

Produk Furniture dari Kayu dan Rotan

Kapasitas Produksi : -

Tanggal Pelaksanaan : 10 s.d 14 Agustus 2017

Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga

Sertifikat yang diberikan kepada KUB Jaya Bersama

Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dapat

dipertahankan dan direvisi dari No. 130/EQC-

VLK/IX/2015 menjadi No. 130.1/EQC-VLK/IX/2017

yang berlaku sejak diterbitkan awal sampai 06

September 2021

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp. : (0251) 7550722

Fax. : (0251) 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 11 September 2017

PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.

Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 5



SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 027/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/IX/2017

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

PADA KELOMPOK TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) KUB JAYA BERSAMA

DI JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT KESEPAKATAN KELOMPOK (PERUBAHAN) TANGGAL 24 JULI 2017

JUMLAH 3 ANGGOTA

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 dan kesepakatan kelompok sebagaimana

tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jumlah dan anggota pada KUB JAYA

BERSAMA sebagaimana tercantum dalam lampiran sertifikat yang telah diterbitkan

sebelumnya;

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KUB

JAYA BERSAMA Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 072/EQI-F090 tanggal 31

Agustus 2017;

d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor 072/EQI-F037 tanggal 31 Agustus 2017 dan Tinjauan Hasil

Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 133.1/EQI-F039 tanggal 4 September

2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-

F077) Nomor Urut 133.1 tanggal 4 September 2017 menunjukkan KUB JAYA BERSAMA

telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK),

sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, KUB JAYA

BERSAMA telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK);

f. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

dan kesepakatan kelompok, perubahan jumlah dan anggota kelompok sebagaimana

dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka

Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 156/EQI-KEP.Cert/

/IX/2015 tanggal 7 September 2015 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

Halaman 2 dari 5



3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik

Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-

2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party

Certification Systems:

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015

tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang

Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari

Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari

Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin,

Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan

Tanda V-Legal;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013

tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu

(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23

Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor

melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober

2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah

Halaman 3 dari 5



20. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15

April 2016;

21. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

22. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu dan perubahannya;

23. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal

18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for

bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17

Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015

dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan

melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011

tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang

Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP

& VI) dan telah diperpanjang kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017

tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY

Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

24. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk

PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

25. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013

tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem

Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

26. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31

Agustus 2016;

27. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

28. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas

Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 253/EQI-F065/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK TANDA DAFTAR

INDUSTRI (TDI) KUB JAYA BERSAMA DI JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SURAT

KESEPAKATAN KELOMPOK (PERUBAHAN) TANGGAL 24 JULI 2017 JUMLAH 3

ANGGOTA

Halaman 4 dari 5



PERTAMA : Kelompok TDI KUB JAYA BERSAMA (Pemegang Sertifikat) yang telah

mendapatkan Sertifikat Nomor : 130/EQC-VLK/IX/2015 dinyatakan “LULUS”

karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas

Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas

Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor :

130/EQC-VLK/IX/2015 menjadi Nomor : 130.1/EQC-VLK/IX/2017.

KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai

dengan tanggal 06 September 2021 selama Pemegang Sertifikat tetap

memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016.

KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY

Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan

publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik

sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan

atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan

hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat

melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan

hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau

manajemen Pemegang Sertifikat.

KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut

terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa

berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan

dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;

dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi

lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum

KEENAM;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kemJawa Tengah sebagai tindak lanjut terhadap

pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat

temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

Halaman 5 dari 5



sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran

Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau

menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut;

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 4 September 2017

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Kelompok KUB JAYA BERSAMA, di Jepara;

2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian

Program dan Pelaporan.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 28

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN

c. Alamat : JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, KabupatenBogor- 16710

d. Nomor TeleponNomor FaksE-mail

:::

0251-7550722, [email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor)

h. Tim PengambilKeputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono2. Rita Sugiarti S.Hut.

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : KUB Jaya Bersama

b. Nomor & Tanggal Izin : Surat Kesepakatan Kelompok (Perubahan), Tanggal24 Juli 2017

c. Alamat Kelompok : Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara,Provinsi Jawa Tengah

d. ManagemenRepresentatif

: Oon Mulyono

(3) Unit Usaha :

a. Nama Perusahaan : CV KAISAR REPROFURNI

b. Nomor & Tanggal SK : 05/530/TDI/II/2016, tanggal 16 Februari 2016

c. Alamat Perusahaan : Desa Bawu RT. 29 RW. 06, Kecamatan Batealit,Kabupaten Jepara.

d. NPWP : 02.035.025.2-506.000

e. Penanggung Jawab : Rianto

f. Nilai Investasi : Rp 199.900.000,00

g. Komoditi : Kursi, Kursi Rotan, Kursi Logam, Kursi Pandan,Almari, Nakas, Tempat Tidur, Meja, Meja Rias, Sofa,

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


Bangku, Handycraft, Pigura

h. Kapasitas Terpasang : 1.000 M3/Tahun

Unit Usaha :

a. Nama Perusahaan : CV ADI KARYA UTAMA

b. Nomor & Tanggal SK : 43-101/530/TDI/Pr/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014.

c. Alamat Perusahaan : Jl. KH. Abdullah Faqih, Desa Kecapi RT. 13/2,Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.

d. NPWP : 31.738.519.3-516.000

e. Penanggung Jawab : Didik Wahyudi


g. Komoditi : Almari dan Nakas, Dll.

h. Kapasitas Terpasang : 30 Container / Tahun

Unit Usaha :

a. Nama Perusahaan : CV MUI INDONESIA

b. Nomor & Tanggal SK : 28/530/TDI/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017

c. Alamat Perusahaan : Desa Bawu RT 42 RW 8, Kecamatan Batealit, Jepara

d. NPWP : 02.773.492.0-516.000

e. Penanggung Jawab : Naryoso


g. Komoditi : Meja, kursi, sofa, almari, tempat tidur, bufet, kursirotan, tempat tidur rotan, gazebo

h. Kapasitas Terpasang : 2.000 M3 / Tahun


(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (biladibutuhkan)

Tidak ada -

Pertemuan Pembukaan Tanggal 10 Agustus2017, di ruang rapatkelompok KUB JayaBersama, Jepara

Pertemuan dilaksanakan di Ruang RapatKUB Jaya Bersama. Perkenalan anggotaTim Audit, menyampaikan tujuan danruang lingkup verifikasi, menyampaikanjadwal/rencana kerja verifikasi,menyampaikan metodologi dan prosedurverifikasi, menyampaikan ketidaksesuaianpada verifikasi, serta menkonfirmasikanwaktu, tempat, dan peserta pertemuanpenutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri denganpembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

Tanggal 11 Agustus2017, Ruang rapat dangudang CV KaisarReprofurni, Observasi diGudang bahan baku,Pabrik Pengolahan danGudang barang jadi.

Tim Audit menghimpun, mempelajari datadan dokumen dan menggunakan kriteriadan indikator pada Lampiran 2.7.Peraturan Direktur Jenderal PengelolaanHutan Produksi Lestari NomorP.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Untukmenguji kebenaran data, tim Auditmelakukan pengamatan, pencatatan, ujipetik menggunakan kriteria dan indikatorpada Lampiran 2.7. Peraturan DirekturJenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal31 Agustus 2016

Tanggal 12 Agustus2017, Ruang rapat dangudang CV MUIIndonesia, Observasi diGudang bahan baku,Pabrik Pengolahan danGudang barang jadi.

Tim Audit menghimpun, mempelajari datadan dokumen dan menggunakan kriteriadan indikator pada Lampiran 2.7.Peraturan Direktur Jenderal PengelolaanHutan Produksi Lestari NomorP.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Untukmenguji kebenaran data, tim Auditmelakukan pengamatan, pencatatan, ujipetik menggunakan kriteria dan indikatorpada Lampiran 2.7. Peraturan DirekturJenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal31 Agustus 2016

Tanggal 13 Agustus2017, Ruang rapat dangudang CV Adi KaryaUtama, Observasi diGudang bahan baku,Pabrik Pengolahan dan

Tim Audit menghimpun, mempelajari datadan dokumen dan menggunakan kriteriadan indikator pada Lampiran 2.7.Peraturan Direktur Jenderal PengelolaanHutan Produksi Lestari NomorP.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April


(4) Resume Hasil Penilaian CV KAISAR REPROFURNI

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

K.1.1. Industri kecil memiliki :(a) Tanda Daftar Industri (TDI)(b) investasi kurang dari Rp 200.000.000 diluar tanah dan bangunan

Verifier a.Akta pendirian perusahaan dan /atauperubahan terakhir untuk perusahaanyang berbadan hukum atau KTP bagiusaha perorangan.

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan akta pendirian perusahaan,akta pendirian Auditee diterbitkan oleh NotarisFatchur Rohman, SH dengan Akta Nomor : 01tanggal 9 Mei 2000. Akta Pendirian telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJepara dengan Nomor : 03/CV/IX/2010 padatanggal 3 September 2010. Akta PerseroanKomanditer mengalami perubahan padatanggal 5 Agustus 2015 berupa Akta Nomor03 yang dikeluarkan oleh Notaris FatchurRohman SH. Akta tersebut menerangkanperubahan anggaran dasar CV KaisarReprofurni. Akta perubahan tersebut telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJepara dengan Nomor : W12-U10/05/Hk.02.02/VIII/2015 pada tanggal 7Agustus 2015.

Verifier b.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)atau Izin Perdagangan yang tercantumdalam TDI/Izin Usaha Industri (IUI)Kecil

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan ketersediaan Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP), Auditee telahmemiliki dokumen SIUP Kecil dengan Nomor :207/11.26/PK/VII/2000/02 yang diterbitkanoleh Kantor Kecamatan Batealit, PemerintahKabupaten Jepara yang ditandatangani olehCamat Batealit Kabupaten Jepara tanggal 31Desember 2015. SIUP wajib didaftar ulang

Gudang barang jadi. 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Untukmenguji kebenaran data, tim Auditmelakukan pengamatan, pencatatan, ujipetik menggunakan kriteria dan indikatorpada Lampiran 2.7. Peraturan DirekturJenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal31 Agustus 2016

Pertemuan Penutupan Tanggal 14 Agustus2017, di ruang rapatkelompok KUB JayaBersama, Jepara

Menyampaikan ucapan terimakasihkepada KUB Jaya Bersama, ataskerjasamanya selama verifikasi.

Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan Tanggal 4 September2017, di Ruang MeetingPT EQUALITY Indonesia.

Rapat pengambilan keputusan meninjaudokumen verifikasi yang diajukan untukmenjamin bahwa verifikasi dilakukansecara efektif dan efisien sesuai denganketentuan PT EQUALITY Indonesia.


pada tanggal 31 Desember 2020. Jenis barangatau produk yang diperdagangkan sesuaidengan izin perdagangan yang dimiliki Auditee.

Verifier c.Izin HO (izin gangguan lingkungansekitar industri)

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan ketersediaan Izin HO (IzinGangguan Lingkungan Sekitar Industri),Auditee telah memiliki Izin Gangguanberdasarkan Surat Keputusan BadanPenanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Pemerintah Kabupaten Jepara denganNomor : 502.6/IG.ITU/17/2016 tanggal 29Januari 2016. Izin Gangguan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan dan wajib dilakukan daftarulang paling lambat tanggal 28 Januari 2021.Usaha yang dijalankan telah sesuai denganruang lingkup usahanya dan sesuai denganjenis usaha yang diizinkan.

Verifier d.Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda DaftarPerusahaan (TDP), Auditee memiliki dokumenTDP yang diterbitkan oleh Kantor KecamatanBatealit Kabupaten Jepara dengan Nomor :112633102087 pada tanggal 29 Desember2015. Informasi yang tercantum pada TDPsesuai dengan bidang usaha danperuntukannya. Tanda Daftar Perusahaan(TDP) ini berlaku sampai dengan tanggal 22Agustus 2020.

Verifier e.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap dokumenperpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupaNPWP dengan Nomor : 02.035.025.2-516.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT)dengan Nomor : PEM-02485/WPJ.10/KP.1303/ 2013 dan SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)Nomor : PEM-02486/WPJ.10/KP.1303/2013yang ditandatangani oleh Kepala SeksiPelayanan atas nama Kepala KantorPelayanan Pajak Pratama Jepara pada tanggal26 September 2013. Informasi yang tercantumpada NPWP sesuai dengan SKT maupunSPPKP dan telah sesuai dengan keteranganpada dokumen legalitas lainnya.

Verifier f.Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumenlingkungan hidup lain yang setara). MEMENUHI

Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumenlingkungan hidup yang dimiliki Auditee, telahtersedia Dokumen SPPL yang sesuai denganlingkup usahanya dan telah disampaikandengan bukti penerimaan dari DinasLingkungan Hidup Kabupaten Jepara padatanggal 27 Januari 2016 dengan buktipenerimaan Nomor : 11/SPPL/2016.

Verifier g.Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atauTanda Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan dokumen perizinan yangdimiliki oleh Auditee berupa Tanda DaftarIndustri (TDI) dengan Nomor :05/530/TDI/II/2016 dari Badan PenanamanModal dan Pelayanan Perizinan TerpaduPemerintah Kabupaten Jepara. Tanda DaftarIndustri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industridan wajib daftar ulang pada tanggal 15


Februari 2021. Jenis kegiatan usaha yangdijalankan telah sesuai dengan izin usahaindustrinya.

K.1.2. Importir kayu dan produk kayuIndikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Verifier 1.2.1Dokumen identitasi importir Not

Applicable

Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baikimpor bahan baku maupun produk, tidaktersedia dokumen identitas importir, dengandemikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier 1.2.2.Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan dan bukti pelaksanaanmekanisme uji tuntas (due diligence)importir

NotApplicable

Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baikimpor bahan baku maupun produk, tidaktersedia Panduan/pedoman/ prosedurpelaksanaan dan bukti pelaksanaanmekanisme uji tuntas (due diligence) importir,dengan demikian verifier tersebut tidakditerapkan.

Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompokIndikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Verifier 1.3.1.aAkta notaris pembentukan kelompokatau dokumen pembentukankelompok

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan dokumen pembentukankelompok, bahwa Kelompok Usaha Bersama(KUB) Jaya Bersama dibentuk sesuaiKesepakan Kelompok tanggal 18 Mei 2015.Keanggotaan kelompok mengalamiperubahan, dimana terdapat 2 (dua) anggotayang keluar sebagaimana tertuang dalamSurat Keterangan tanggal 24 Juli 2017.Selanjutnya ketiga anggota menyatakan tetapbergabung dalam kelompok sesuai dokumenKesepakatan Kelompok (Perubahan) yangditandatangani oleh ketiga anggota kelompokpada tanggal 24 Juli 2017.

Verifier 1.3.1.bInternal audit anggota kelompok

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumenhasil internal audit anggota kelompok, telahdilakukan internal audit terhadap anggotaKelompok KUB Jaya Bersama CV KaisarReprofurni yang dilaksanakan pada tanggal 25Juli 2017.

Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penulusuran bahan baku (termasuk kayu impor) danhasil olahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumberyang sah.

Verifier a.Dokumen jual beli/nota atau kontraksuplai bahan baku dilengkapi buktipembelian.

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap pemenuhanbahan baku dalam periode dua puluh empatbulan terakhir, Auditee melakukan pembelianproduk mebel setengah jadi dari pengrajintidak melalui kontrak suplai, namun pembeliandilakukan secara lepas atau beli putus yangdilengkapi dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK)dan telah dilengkapi Bukti Penerimaan Barangyang dipergunakan sebagai bukti untukpenagihan pembayaran secara tunai kepada


pengrajin.

Verifier b.Bukti serah terima kayu selain kayubulat dari hutan negara, dilengkapidengan dokumen angkutan hasil hutanyang sah

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap penerimaanbahan baku dalam periode dua puluh empatbulan terakhir, Auditee menerima produkmebel setengah jadi dari pengrajin. Seluruhpenerimaan bahan baku telah dilengkapidokumen Surat Jalan dan Surat Tanda Terimasebagai bukti serah terima.

Verifier c.Dokumen angkutan hasil hutan yangsah

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan dokumen penerimaanbarang, bahwa Auditee menerima barangsetengah jadi dari pengrajin yang telahdilengkapi dengan dokumen angkutan berupasurat jalan. Sebagai bukti asal usul sumberbahan baku kayu yang digunakan untukmemproduksi mebel yang dikirim ke Auditee,pengrajin telah melampirkan dokumenangkutan hasil hutan yang sah berupa NotaAngkutan (Kayu Bulat).

Verifier d.Nota & Dokumen Keterangan (BeritaAcara dari petugas kehutanan atau dariAparat Desa / Kelurahan) yangmenjelaskan asal usul untuk kayubekas/hasil bongkaran/sampah kayubukan dari kayu lelang, serta DKP.

NotApplicable

Bahan baku yang diterima Auditee bukanberasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengandemikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier e.Dokumen angkutan berupa Nota untukkayu limbah industri.

NotApplicable

Bahan baku yang diterima Auditee daripemasok bukan berasal dari kayu limbahindustri, dengan demikian verifier tersebuttidak diterapkan.

Verifier f.Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimilikipemasok dan/atau DKP dari pemasok.

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapanlegalitas pemasok bahan baku, Auditeemenerima bahan baku berupa furnituresetengah jadi dari pengrajin yang belummemiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Pengirimanfurniture setengah jadi telah dilengkapidokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok(DKP) dari pengrajin.

Verifier g.Informasi terkait VLBB untuk pemasokyang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

NotApplicable

Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalamverifier 2.1.1.f bahwa seluruh pengrajin telahmembuat dokumen DKP sehingga tidak perludilakukan VLBB, dengan demikian verifiertersebut tidak diterapkan.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verifier a.Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Not

Applicable

Auditee tidak melakukan impor untukmemenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidakterdapat PIB, dengan demikian verifier tersebuttidak diterapkan.

Verifier b.Bill of Lading (B/L) Not

Applicable

Auditee tidak melakukan impor untukmemenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidakterdapat B/L Impor, dengan demikian verifiertersebut tidak diterapkan.

Verifier c.Packing List (P/L)

NotApplicable

Auditee tidak melakukan impor untukmemenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidakterdapat P/L Impor, dengan demikian verifier


tersebut tidak diterapkan.

Verifier d.Invoice Not

Applicable

Auditee tidak melakukan impor untukmemenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidakterdapat Invoice Impor, dengan demikianverifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier e.Deklarasi Not

Applicable

Auditee tidak melakukan impor untukmemenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidakterdapat Deklarasi Impor, dengan demikianverifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier f.Bukti pembayaran bea masuk (bilaterkena bea masuk)

NotApplicable

Auditee tidak melakukan impor untukmemenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidakterdapat bukti pembayaran bea masuk,dengan demikian verifier tersebut tidakditerapkan.

Verifier g.Dokumen lain yang relevan untuk jeniskayu yang dibatasi perdagangannya.

NotApplicable

Auditee tidak melakukan impor untukmemenuhi kebutuhan bahan baku, dengandemikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier h.Bukti penggunaan kayu dan produkturunannya

NotApplicable

Auditee tidak melakukan impor untukmemenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidakterdapat bukti penggunaan kayu impor,dengan demikian verifier tersebut tidakditerapkan.

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penulusuran kayu

Verifier a.Laporan produksi hasil olahan

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan laporan produksi Auditeeselama periode bulan Agustus 2015 sampaidengan Juli 2016 dan periode bulan Agustus2016 sampai dengan Juli 2017, terdapatkesesuaian antara penerimaan bahan baku(barang setengah jadi) dan laporan hasilproduksi pada periode yang sama. Prosesproduksi yang dilakukan oleh Auditee tidakmerubah bentuk bahan baku namun hanyaproses finishing, sehingga terdapat hubunganyang logis antara input-output dan sesuaidengan laporan mutasi kayu dalam periodeyang sama.

Verifier b.Produksi industri tidak melebihikapasitas produksi yang diizinkan

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan dokumen Tanda DaftarIndustri (TDI) Nomor : 05/530/TDI/II/2016tanggal 16 Februari 2016 berupa industrifurniture dari kayu dan Handycraft, realisasiproduksi Auditee bila disandingkan dengankapasitasnya tidak melebihi kapasitas yangdiizinkan.

Verifier c.Hasil produksi yang berasal dari kayulelang dipisahkan

NotApplicable

Auditee maupun pemasok yang mengirimbahan baku ke Auditee tidak menerima kayulelang, dengan demikian verifier tersebut tidakditerapkan.

Verifier d.Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumencatatan / laporan mutasi kayu, Auditee telahmembuat dan dapat menunjukan laporanmutasi kayu (LMK) secara periodik danberkelanjutan untuk periode dua puluh empatbulan terakhir (Agustus 2015 hingga Juli


2017).

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain ataupengrajin/industri rumah tangga).

Verifier a.Dokumen S - LK atau DKPVerifier tidak berlaku bila penyedia jasabukan industri pengolahan kayu

NotApplicable

Auditee tidak melakukan kontrak jasapengolahan produknya, tidak terdapatdokumen S-LK atau DKP penyedia jasa,dengan demikian verifier tersebut tidakditerapkan.

Verifier b.Kontrak jasa pengolahan produkantara auditee dengan pihak penyediajasa (pihak lain)

NotApplicable

Auditee tidak melakukan kontrak jasapengolahan produknya, tidak terdapatdokumen kontrak jasa pengolahan produk,dengan demikian verifier tersebut tidakditerapkan.

Verifier c.Berita acara serah terima kayu yangdijasakan

NotApplicable

Auditee tidak melakukan kontrak jasapengolahan produknya, tidak terdapatdokumen berita acara serah terima kayu,dengan demikian verifier tersebut tidakditerapkan.

Verifier d.Ada pemisahan produk yang dijasakanpada perusahaan penyedia jasa

NotApplicable

Auditee tidak melakukan kontrak jasapengolahan produknya, tidak terdapatdokumen pemisahan produk yang dijasakan,dengan demikian verifier tersebut tidakditerapkan.

Verifier e.Adanya pendokumentasian bahanbaku, proses produksi dan eksporapabila ekspor dilakukan melaluiindustri penyedia jasa

NotApplicable

Auditee tidak melakukan kontrak jasapengolahan produknya, tidak terdapatpendokumentasian bahan baku, dengandemikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan

atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier 3.1.1.Dokumen angkutan hasil hutan yangsah.

NotApplicable

Auditee tidak melakukan perdagangan ataupemindahtanganan hasil produksi dengantujuan domestik, dengan demikian verifiertersebut tidak diterapkan.

Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk eksporIndikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.

Verifier a.Produk hasil olahan kayu yangdiekspor

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan antara data penerimaanbahan baku berupa barang setengah jadi, datahasil produksi barang jadi dan dokumenekspor dalam periode dua puluh empat bulanterkahir, semua jenis produk yang dieksporsama dengan jenis produk yang diproses olehAuditee. Dengan demikian produk mebel yangdiekspor oleh Auditee dapat dipastikanmerupakan hasil produksi sendiri, berupaproses finishing yang meliputi kegiatanpengamplasan dan pengecatan, sedangkanproduk setengah jadi diproduksi olehpengrajin.

Verifier b.Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

MEMENUHIHasil pemeriksaan data realisasi eksporperiode dua puluh empat bulan terakhir


(Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016 danAgustus 2016 sampai dengan Juli 2017)seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapidokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).Informasi yang tercantum dalam dokumen PEBtelah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dankeabsahan dokumen ekspor selama periodedua puluh empat bulan terakhir (Agustus 2015hingga Juli 2017) seluruh ekspor telahdilengkapi dokumen Packing List. Informasiyang tercantum dalam dokumen Packing Listtelah sesuai dengan dokumen PEB sertadokumen ekspor lainnya.

Verifier d.Invoice

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dankeabsahan dokumen ekspor selama periodedua puluh empat terakhir (Agustus 2015sampai dengan Juli 2017 seluruh pelaksanaanekspor telah dilengkapi dengan dokumenInvoice. Informasi yang tercantum dalamdokumen Invoice telah sesuai dengandokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.

Verifier e.Bill of Lading (B/L)

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan keabsahan dankelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapatmenunjukkan dokumen Bill of Lading (B/L)sebanyak enam puluh delapan set yangmenyertai pengiriman ekspor selama periodedua puluh empat bulan terakhir (Agustus 2015sampai dengan Juli 2016 dan Agustus 2016sampai dengan Juli 2017). Dokumen B/Ldikeluarkan dan disahkan oleh pihakpelayaran atau forwarder. Informasi yangtercantum dalam dokumen B/L telah sesuaidengan dokumen PEB serta dokumen eksporlainnya.

Verifier f.Dokumen V-Legal untuk produk yangwajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapidengan dokumen V-Legal, dalam kurun waktudua puluh empat bulan terakhir dan seringdengan terbitnya Peraturan MenteriPerdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016tanggal 15 April 2016 sebagaimana telahdicabut dan diterbitkannya Peraturan MenteriPerdagangan Nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember2016, maka Auditee telah konsistenmelaksanakan ekspor yang telah dilengkapidengan dokumen V-Legal sejak bulan Juni2016 hingga bulan Juli 2017. Pelaksanaanstuffing dilakukan di lokasi gudang Auditeesendiri.

Verifier g.Hasil verifikasi teknis (LaporanSurveyor) untuk produk yang wajibverifikasi teknis

NotApplicable

Realisasi ekspor Auditee berupa furniture darikayu, dimana produk yang diekspor tidak wajibverifikasi teknis, dengan demikian verifiertersebut tidak diterapkan.


Verifier h.Bukti pembayaran bea keluar bilaterkena bea keluar.

NotApplicable

Produk yang diekspor oleh Auditee tidaktermasuk kelompok produk yang dikenakantarif bea keluar, dengan demikian verifiertersebut tidak diterapkan.

Verifier i.Dokumen lain yang relevan untuk jeniskayu yang dibatasi perdagangannya

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakanuntuk menghasilkan furniture berasal dari jeniskayu mahoni (Swietenia mahagony) dan Durian(Durio zibethinus). Berdasarkan PermenhutNomor : 57/Menhut-II/2008 tentang ArahanStrategis Konservasi Spesies Nasional 2008 –2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III,jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yangdibatasi perdagangannya.

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V – LegalIndikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal

Verifier 3.3.1.Tanda V – Legal yang dibubuhkansesuai ketentuan

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan implementasi penggunaantanda V-Legal, Auditee telah membubuhkantanda V-Legal pada Label Kemasan dimanaukuran dan bentuk sesuai ketentuan. Auditeetidak menggunakan bahan baku yang berasaldari kayu lelang sehingga tidak terdapat TandaV-Legal yang dibubuhkan pada produk yangberasal dari kayu lelang.

Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Indikator 4.1.1. Pedoman / prosedur dan implementasi K3

Verifier a.Prosedur K3

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaandokumen prosedur K3 serta ketersediaanpersonel yang bertanggung jawab dalamimplementasi pedoman K3, Auditee telahmemiliki dokumen Standar OperasionalProsedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3). Auditee juga telah menunjuk personilpenanggung jawab implementasi pelaksanaanK3 berdasarkan Surat Penunjukan Nomor :004/SJ/I/2015 tanggal 4 Januari 2015 yangmenunjuk Sdri. Selvi Lustina Dewi.

Verifier b.Implementasi K3

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap implementasiprosedur K3, telah tersedia peralatan K3sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik.Pendataan inventaris peralatan K3 telahtercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasimaupun keberadaan tanda titik kumpul telahtersedia dan ditempatkan pada lokasi yangmudah terlihat dan terbebas dari segalahambatan.

Verifier c.Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan ketersediaan catatankecelakaan kerja, Auditee telah memilikirekaman berupa catatan kecelakaan kerja.Dalam laporan kecelakaan kerja periode duapuluh empat bulan terakhir (bulan Agustus2015 hingga Juli 2017) tidak terjadi kasuskecelakaan kerja baik yang bersifat beratmaupun ringan.


Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerjaIndikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier 4.2.1.Kebijakan perusahaan yangmembolehkan untuk memben- tukatau terlibat dalam kegiatan serikatpekerja

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hakpekerja, Auditee telah menunjukkanketersediaan dokumen berupa SuratPernyataan yang ditandatangani oleh Direkturpada tanggal 4 Januari 2015 dengan Nomor :002/KRF-I/2015 yang menyatakan bahwaseluruh karyawan diperkenankan terlibat danatau membentuk serikat pekerja.

Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier 4.2.2.Ketersediaan Dokumen KKB atau PPyang mengatur hak – hak pekerja.

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap keberadaandokumen Peraturan Perusahaan, Auditee telahmemiliki Peraturan Perusahaan berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKMTenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenJepara Nomor : Kep.560/1949/2017 tanggal18 Agustus 2017.

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).

Verifier 4.2.3.Pekerja yang masih dibawah umur

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan daftar karyawan sampaidengan bulan Juli 2017, Auditee memilikijumlah karyawan sebanyak 28 orang yangterdiri dari 13 orang pria dan 15 orang wanita.Berdasarkan catatan tanggal kelahirankaryawan yang bekerja di Auditee, usiatermuda adalah 18 atau kelahiran tahun1999. Dengan demikian Auditee tidakmempekerjakan karyawan yang masihdibawah umur.

5) Resume Hasil Penilaian : CV ADI KARYA UTAMA



Verifier a.Akta pendirian perusahaan dan /atauperubahan terakhir untuk perusahaanyang berbadan hukum atau KTP bagiusaha perorangan. MEMENUHI

Hasil pemeriksaan akte pendirian perusahaan,akta pendirian Auditee diterbitkan oleh NotarisIman Immanuel Sinaga, SH M.Kn. dengan AktaNomor 01 tanggal 17 April 2013 dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJepara dengan Nomor Register : 17/CV/2013pada tanggal 19 April 2013. Dengan demikiansejak Verifikasi Awal hingga Penilikan Pertama,akta pendirian Auditee tidak mengalamiperubahan.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan ketersediaan Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP), Auditee telahmemiliki dokumen SIUP Kecil dengan Nomor :510/51/PK/VIII/2014 yang diterbitkan olehKantor Kecamatan Tahunan danditandatangani oleh Camat Tahunan,


Pemerintah Kabupaten Jepara pada tanggal 2September 2014. SIUP wajib didaftar ulangpada tanggal 1 September 2019. Data daninformasi yang tercantum pada SIUP sesuaidengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Verifier c.Izin HO (izin gangguan lingkungansekitar industri)

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan ketersediaan Izin HO (IzinGangguan Lingkungan Sekitar Industri),Auditee telah memiliki Izin Gangguanberdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal Dan Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor :502.6/IG.ITU/186/2014 tanggal 18 Agustus2014. Izin Gangguan ini berlaku sejakditetapkan dan wajib dilakukan daftar ulangpada tanggal 17 Agustus 2019 danperuntukannya sesuai dengan bidangusahanya.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda DaftarPerusahaan (TDP), Auditee memiliki dokumenTDP yang diterbitkan oleh Kantor KecamatanTahunan dan ditandatangani oleh CamatTahunan, Pemerintah Kabupaten Jeparadengan Nomor : 112633101737 tanggal 2September 2014. TDP Auditee berlaku sampaidengan tanggal 17 Desember 2019, dimanainformasi yang tercantum pada TDP sesuaidengan bidang usaha dan peruntukannya.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap dokumenperpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupaNPWP dengan Nomor : 31.738.519.3-516.000 dan Surat Keterangan Terdaftar(SKT) dengan Nomor : PEM-00572/WPJ.10/KP.1303/2013 yangditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayananatas nama Kepala Kantor Pelayanan PajakPratama Jepara pada tanggal 30 April 2013.Informasi yang tercantum pada NPWP berupa9 digit awal sesuai dengan SKT dan telahsesuai dengan keterangan pada dokumenlegalitas lainnya.


Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumenlingkungan hidup yang dimiliki Auditee, telahtersedia Dokumen SPPL yang sesuai denganlingkup usahanya dan telah disampaikandengan bukti penerimaan dari BadanLingkungan Hidup Kabupaten Jepara padatanggal 27 Mei 2015 dengan buktipenerimaan Nomor : 41/SPP-1/2015.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yangdimiliki oleh Auditee berupa Tanda DaftarIndustri (TDI) dengan Nomor : 43-101/530/TDI/Pr/VII/2014 yang diterbitkanoleh Badan Penanaman Modal Dan PelayananPerizinan Terpadu Kabupaten Jepara padatanggal 17 Juli 2014 dan wajib didaftar ulangpada tanggal 2 Mei 2018. Berdasarkan hasilproduksinya menunjukan jenis usaha yang


dijalankan oleh Auditee telah sesuai denganizin yang diberikan.



Applicable




NotApplicable



kelompok


MEMENUHI



MEMENUHI

Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumenhasil internal audit anggota kelompok, telahdilakukan internal audit terhadap anggotaKelompok KUB Jaya Bersama CV Adi KaryaUtama yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli2017.



Verifier a.Dokumen jual beli/nota atau kontraksuplai bahan baku dilengkapi buktipembelian.

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap pemenuhanbahan baku dalam periode dua puluh empatbulan terakhir, Auditee melakukan pembelianproduk mebel setengah jadi dari pengrajintidak melalui kontrak suplai, namun pembeliandilakukan secara lepas atau beli putus yangdilengkapi dengan Surat Perintah Kerja dantelah dilengkapi Nota Pembayaran Barangyang dipergunakan sebagai bukti pembayarandengan cara tunai kepada pengrajin sebagaisahnya jual beli.



MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap penerimaanbahan baku dalam periode dua puluh empatbulan terakhir, Auditee menerima produkmebel setengah jadi dari pengrajin. Seluruhpenerimaan bahan baku telah dilengkapidokumen Surat Jalan dan Tanda TerimaBarang yang ditandangani oleh kedua belahpihak.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan dokumen penerimaanbarang, bahwa Auditee menerima barangsetengah jadi dari pengrajin yang telahdilengkapi dengan dokumen angkutan berupasurat jalan. Sebagai bukti asal usul sumberbahan baku kayu yang digunakan untukmemproduksi mebel yang dikirim ke Auditee,pengrajin telah melampirkan dokumenangkutan hasil hutan yang sah berupa NotaAngkutan (Kayu Bulat).


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap penerimaanbahan baku, Auditee menerima bahan bakuberupa akar kayu jati dari pengrajin (pemasok)yang tergabung dalam paguyuban pengrajinlimbah akar, dimana pengangkutannya telahdilengkapi dengan Nota Pengiriman/SuratJalan sebagai lampiran dokumen DKPpengrajin yang ditujukan ke Auditee.


NotApplicable



MEMENUHI



NotApplicable




Applicable



Applicable



NotApplicable

Auditee tidak melakukan impor untukmemenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak


terdapat P/L Impor, dengan demikian verifiertersebut tidak diterapkan.


Applicable



Applicable



NotApplicable



NotApplicable



NotApplicable




MEMENUHI



MEMENUHI

Hasil pemeriksaan dokumen Tanda DaftarIndustri (TDI) Nomor : 43-101/530/TDI/Pr/VII/2014 tanggal 17 Juli2014 berupa industri furniture dari kayu,realisasi produksi Auditee bila disandingkandengan realisasi produksi maupun eksportidak melebihi kapasitas yang diizinkan.


NotApplicable



MEMENUHI



2017).



NotApplicable



NotApplicable



NotApplicable



NotApplicable



NotApplicable





NotApplicable




MEMENUHI





(Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016 danAgustus 2016 sampai dengan Juli 2017)seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapidokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dankeabsahan dokumen ekspor selama periodedua puluh empat bulan terakhir (Agustus 2015hingga Juli 2017) seluruh ekspor telahdilengkapi dokumen Packing List. Informasinama eksportir, nama penerima, deskripsiproduk dan kuantitas produk telah sesuaidengan dokumen PEB serta dokumen eksporlainnya.

Verifier d.Invoice

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dankeabsahan dokumen ekspor selama periodedua puluh empat terakhir (Agustus 2015sampai dengan Juli 2017 seluruh pelaksanaanekspor telah dilengkapi dengan dokumenInvoice. Informasi nama eksportir, namapenerima, deskripsi produk dan kuantitasproduk telah sesuai dengan dokumen PEBserta dokumen ekspor lainnya.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan keabsahan dankelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapatmenunjukkan dokumen Bill of Lading (B/L)sebanyak sepuluh set yang menyertaipengiriman ekspor selama periode dua puluhempat bulan terakhir (Agustus 2015 sampaidengan Juli 2016 dan Agustus 2016 sampaidengan Juli 2017). Dokumen B/L dikeluarkandan disahkan oleh pihak pelayaran atauforwarder. Informasi nama eksportir, namapenerima, deskripsi produk dan kuantitasproduk telah sesuai dengan dokumen PEBserta dokumen ekspor lainnya


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapidengan dokumen V-Legal, dalam kurun waktudua puluh empat bulan terakhir dan seiringditerbitkannya Peraturan Menteri PerdaganganNomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22Desember 2016, maka Auditee telahmelaksanakan ekspor yang telah dilengkapidengan dokumen V-Legal sebanyak 4 (empat)kali pengiriman. Kegiatan stuffing produk yangdiekspor dilakukan di lokasi industri Auditee.

Verifier g.Hasil verifikasi teknis (LaporanSurveyor) untuk produk yang wajibverifikasi teknis

NotApplicable

Realisasi ekspor Auditee berupa furniture darikayu, dimana produk yang diekspor tidak wajibverifikasi teknis, dengan demikian verifiertersebut tidak diterapkan.


NotApplicable




MEMENUHI

Hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakanuntuk menghasilkan mebel berasal dari jeniskayu Jati (Tectona grandis) dan kayu mahoni(Swietenia mahagony). BerdasarkanPermenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008tentang Arahan Strategis Konservasi SpesiesNasional 2008 – 2018 dan daftar CITESAppendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidaktermasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.



MEMENUHI

Hasil pemeriksaan implementasi penggunaantanda V-Legal, Auditee telah membubuhkantanda V-Legal pada kemasan atau packingdimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan.Auditee tidak menggunakan bahan baku yangberasal dari kayu lelang sehingga tidakterdapat Tanda V-Legal yang dibubuhkan padaproduk yang berasal dari kayu lelang.



MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaandokumen prosedur K3 serta ketersediaanpersonel yang bertanggung jawab dalamimplementasi pedoman K3, Auditee telahmemiliki dokumen Standar OperasionalProsedur K3, beserta surat penunjukanpetugas yang bertanggung jawab terhadapimplementasi K3 dengan Surat PenunjukanNomor : 005/AKU/IV/2015 tanggal 8 April2015.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap implementasiprosedur K3, telah tersedia peralatan K3sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik.Pendataan sarana peralatan K3 telah tercatatdengan baik. Tanda jalur evakuasi maupunkeberadaan tanda titik kumpul telah tersediadan ditempatkan pada lokasi yang mudahterlihat dan terbebas dari segala hambatan.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan ketersediaan catatankecelakaan kerja, Auditee telah memilikirekaman berupa laporan catatan kecelakaankerja yang dibuat setiap bulan. Dalam catatankecelakaan kerja periode dua puluh empatbulan terakhir tersebut memperlihatkan tidakpernah terjadi kasus kecelakaan kerja baikyang bersifat berat maupun ringan.



MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap keberadaanSerikat Pekerja, bahwa Auditee telahmengeluarkan kebijakan berupa SuratPernyataan Nomor : 003/AKU/IV/2015 yangditandatangani oleh Direktur tanggal 8 April


2015 yang menyatakan bahwa seluruhkaryawan diperkenankan terlibat dan ataumembentuk serikat pekerja.



NotApplicable

Jumlah karyawan Auditee dengan statussebagai karyawan tetap hanya 8 orang,sehingga tidak diwajibkan memiliki PeraturanPerusahaan (PP) dengan demikian verifiertersebut tidak diterapkan.



MEMENUHI

Hasil pemeriksaan daftar nama karyawansampai dengan bulan Juli 2017, Auditeememiliki jumlah karyawan dengan statuskaryawan tetap sebanyak 8 orang yang terdiridari 6 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.Sedangkan karyawan lainya merupakankaryawan borongan dengan jumlah 5 orang.Berdasarkan catatan tanggal kelahirankaryawan yang bekerja di Auditee, usiatermuda adalah 25 atau kelahiran tahun1992. Dengan demikian Auditee tidakmempekerjakan karyawan yang masihdibawah umur.

6) Resume Hasil Penilaian : CV MUI INDONESIA



Verifier a.Akta pendirian perusahaan dan /atauperubahan terakhir untuk perusahaanyang berbadan hukum atau KTP bagiusaha perorangan. MEMENUHI

Hasil pemeriksaan akta pendirian perusahaan,akta pendirian Auditee diterbitkan oleh Notarisdan Pejabat pembuat Akta Tanah H.A. QomarNasikh, SH. dengan Akta Nomor : 38 tanggal20 Desember 2013. Akta Pendirian telahdidaftarkan didalam buku daftar KepaniteraanPengadilan Negeri Jepara dengan Nomor :18/CV/XII/2013/PN.Jpr pada tanggal 30Desember 2013.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan ketersediaan Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP), Auditee telahmemiliki dokumen SIUP Kecil dengan Nomor :510/01/PK/I/2014 yang diterbitkan olehKantor Kecamatan Batealit, PemerintahKabupaten Jepara yang ditandatangani olehCamat Batealit Kabupaten Jepara tanggal 3Januari 2014. SIUP wajib didaftar ulang padatanggal 3 Januari 2019. Jenis barang atauproduk yang diperdagangkan sesuai denganizin perdagangan yang dimiliki Auditee.

Verifier c. MEMENUHI Hasil pemeriksaan ketersediaan Izin HO (Izin


Izin HO (izin gangguan lingkungansekitar industri)

Gangguan Lingkungan Sekitar Industri),Auditee telah memiliki Izin Gangguanberdasarkan Surat Keputusan Camat BatealitPemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor :502.6/IG.ITU/001/2014 tanggal 3 Januari2014. Izin Gangguan ini berlaku sejak tanggalditetapkan dan wajib dilakukan daftar ulangpaling lambat tanggal 3 Januari 2019. Usahayang dijalankan telah sesuai dengan ruanglingkup usahanya dan sesuai dengan jenisusaha yang diizinkan.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda DaftarPerusahaan (TDP), Auditee memiliki dokumenTDP yang diterbitkan oleh Kantor KecamatanBatealit Kabupaten Jepara dengan Nomor :11265700075 pada tanggal 3 Januari 2014.Informasi yang tercantum pada TDP sesuaidengan bidang usaha dan peruntukannya.Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ini berlakusampai dengan tanggal 3 Januari 2019.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap dokumenperpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupaNPWP dengan Nomor : 02.773.492.0-516.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT)dengan Nomor : PEM-04674/WPJ.10/KP.1303/ 2013 dan SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)Nomor : PEM-00399/WPJ.10/KP.1303/2014yang ditandatangani oleh Kepala SeksiPelayanan atas nama Kepala KantorPelayanan Pajak Pratama Jepara pada tanggal20 Januari 2014. Informasi yang tercantumpada NPWP sesuai dengan SKT maupunSPPKP dan telah sesuai dengan keteranganpada dokumen legalitas lainnya.


Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumenlingkungan hidup yang dimiliki Auditee, telahtersedia Dokumen SPPL yang sesuai denganlingkup usahanya dan telah disampaikandengan bukti penerimaan dari BadanLingkungan Hidup Kabupaten Jepara padatanggal 23 April 2015 dengan buktipenerimaan Nomor : 035/SPPL-1/2015.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yangdimiliki oleh Auditee berupa Tanda DaftarIndustri (TDI) dengan Nomor01/530/TDI/I/2014 berdasarkan KeputusanKepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Terpadu PemerintahKabupaten Jepara tanggal 07 Januari 2014yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari2019. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus2017 (setelah rapat penutupan), Auditeemenyampaikan dokumen TDI baru denganNomor : 28/530/TDI/VIII/2017 tanggal 16Agustus 2017 yang diterbitkan oleh DinasPenanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan


Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara padatanggal 16 Agustus 2017, dimana izin TDItersebut wajib didaftar ulang pada tanggal 15Agustus 2022. Berdasarkan hasil produksinyamenunjukan jenis usaha yang dijalankan olehAuditee telah sesuai dengan izin yangdiberikan.



Applicable




NotApplicable



kelompok


MEMENUHI



MEMENUHI

Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumenhasil internal audit anggota kelompok, telahdilakukan internal audit terhadap anggotaKelompok KUB Jaya Bersama CV MUIIndonesia yang dilaksanakan pada tanggal 25Juli 2017.



Verifier a.Dokumen jual beli/nota atau kontraksuplai bahan baku dilengkapi buktipembelian. MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap pemenuhanbahan baku dalam periode dua puluh empatbulan terakhir, Auditee melakukan pembelianfurniture setengah jadi yang telah dilengkapidengan surat Purchase Order sebagai buktipembelian atau pemesanan barang dan telahdilengkapi bukti pembayaran secara tunai


berupa kuitansi sebagai bukti sahnya jual beli.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap penerimaanbahan baku dalam periode dua puluh empatbulan terakhir, Auditee menerima produkmebel setengah jadi dari pengrajin. Seluruhpenerimaan bahan baku telah dilengkapidokumen Surat Jalan dan Surat Tanda Terimasebagai bukti serah terima.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan dokumen penerimaanbarang, bahwa Auditee menerima barangsetengah jadi dari pengrajin yang telahdilengkapi dengan dokumen angkutan berupasurat jalan. Sebagai bukti asal usul sumberbahan baku kayu yang digunakan untukmemproduksi mebel yang dikirim ke Auditee,beberapa pengrajin telah melampirkandokumen angkutan hasil hutan yang sahberupa Nota Angkutan (Kayu Bulat).


NotApplicable

Bahan baku yang digunakan oleh Auditee danpemasok bukan merupakan kayu bekas/hasilbongkaran/sampah kayu bukan dari kayulelang, dengan demikian verifier tersebut tidakditerapkan.


NotApplicable



MEMENUHI



NotApplicable




Applicable



Applicable



NotApplicable

Auditee tidak melakukan impor untukmemenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidakterdapat P/L Impor, dengan demikian verifier


tersebut tidak diterapkan.


Applicable



Applicable



NotApplicable



NotApplicable



NotApplicable




MEMENUHI



MEMENUHI

Hasil pemeriksaan dokumen Tanda DaftarIndustri (TDI) Nomor : 28/530/TDI/VIII/2017tanggal 16 Agustus 2017 berupa industrifurniture dari kayu dan rotan, realisasiproduksi Auditee bila disandingkan dengankapasitasnya tidak melebihi kapasitas yangdiizinkan.


NotApplicable



MEMENUHI



2017).



NotApplicable



NotApplicable



NotApplicable



NotApplicable



NotApplicable





NotApplicable




MEMENUHI





(Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016 danAgustus 2016 sampai dengan Juli 2017)seluruh pelaksanaan ekspor telah dilengkapidokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).Informasi yang tercantum dalam dokumen PEBtelah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dankeabsahan dokumen ekspor selama periodedua puluh empat bulan terakhir (Agustus 2015hingga Juli 2017) seluruh ekspor telahdilengkapi dokumen Packing List. Informasiyang tercantum dalam dokumen Packing Listtelah sesuai dengan dokumen PEB sertadokumen ekspor lainnya.

Verifier d.Invoice

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dankeabsahan dokumen ekspor selama periodedua puluh empat terakhir (Agustus 2015sampai dengan Juli 2017 seluruh pelaksanaanekspor telah dilengkapi dengan dokumenInvoice. Informasi yang tercantum dalamdokumen Invoice telah sesuai dengandokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan keabsahan dankelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapatmenunjukkan dokumen Bill of Lading (B/L)sebanyak enam puluh delapan set yangmenyertai pengiriman ekspor selama periodedua puluh empat bulan terakhir (Agustus 2015sampai dengan Juli 2016 dan Agustus 2016sampai dengan Juli 2017). Dokumen B/Ldikeluarkan dan disahkan oleh pihakpelayaran atau forwarder. Informasi yangtercantum dalam dokumen B/L telah sesuaidengan dokumen PEB serta dokumen eksporlainnya.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapidengan dokumen V-Legal, dalam kurun waktudua puluh empat bulan terakhir dan seringdengan terbitnya Peraturan MenteriPerdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016tanggal 15 April 2016 sebagaimana telahdicabut dan diterbitkannya Peraturan MenteriPerdagangan Nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember2016, maka Auditee telah konsistenmelaksanakan ekspor yang telah dilengkapidengan dokumen V-Legal sejak bulan Agustus2016 hingga bulan Juli 2017. Auditee telahmelaksanakan ekspor yang telah dilengkapidengan dokumen V-Legal sebanyak 16 (enambelas) kali pengiriman. Kegiatan stuffingproduk yang diekspor dilakukan di lokasiindustri Auditee.

Verifier g.Hasil verifikasi teknis (LaporanSurveyor) untuk produk yang wajib

NotApplicable

Realisasi ekspor Auditee berupa furniture darikayu, dimana produk yang diekspor tidak wajibverifikasi teknis, dengan demikian verifier


verifikasi teknis tersebut tidak diterapkan.


NotApplicable



MEMENUHI

Hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakanuntuk menghasilkan furniture berasal dari jeniskayu mahoni (Swietenia mahagony).Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis KonservasiSpesies Nasional 2008 – 2018 dan daftarCITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebuttidak termasuk jenis yang dibatasiperdagangannya.



MEMENUHI

Hasil pemeriksaan implementasi penggunaantanda V-Legal, Auditee telah membubuhkantanda V-Legal pada kemasan atau packingdimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan.Auditee tidak menggunakan bahan baku yangberasal dari kayu lelang sehingga tidakterdapat Tanda V-Legal yang dibubuhkan padaproduk yang berasal dari kayu lelang.



MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaandokumen prosedur K3 serta ketersediaanpersonel yang bertanggung jawab dalamimplementasi pedoman K3, Auditee telahmemiliki dokumen Standar OperasionalProsedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3). Auditee juga telah menunjuk personilpenanggung jawab implementasi pelaksanaanK3 berdasarkan Surat Penunjukan Nomor :MUI.02/SP/01/IV/2015 tanggal 30 Mei 2015yang menunjuk Sdr. M Prio Sutanto.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap implementasiprosedur K3, telah tersedia peralatan K3sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik.Pendataan inventaris peralatan K3 telahtercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasimaupun keberadaan tanda titik kumpul telahtersedia dan ditempatkan pada lokasi yangmudah terlihat dan terbebas dari segalahambatan.


MEMENUHI

Hasil pemeriksaan ketersediaan catatankecelakaan kerja, Auditee telah memilikirekaman berupa catatan kecelakaan kerja.Dalam laporan kecelakaan kerja periode duapuluh empat bulan terakhir (bulan Agustus2015 hingga Juli 2017) tidak terjadi kasuskecelakaan kerja baik yang bersifat berat


maupun ringan.



MEMENUHI

Hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hakpekerja berupa kebebasan berserikat bagipekerja, Auditee telah menunjukkanketersediaan berupa pernyataan tertulis yangmenyatakan bahwa perusahaan memberikankebebasan bagi karyawan untuk melakukankegiatan yang terkait dengan kebebasanberserikat selama tidak bertentangan denganperaturan yang berlaku berupa SuratPersetujuan pada tanggal 6 Mei 2015 denganNomor : MUI.01/SP/01/V/2015 yangditandatangani oleh Pimpinan.



MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap keberadaandokumen Peraturan Perusahaan, Auditee telahmemiliki Peraturan Perusahaan, dimana padasaat Penilikan Pertama Auditee telahmenyampaikan bukti Tanda TerimaPermohonan Pengesahan PP dari DinasKoperasi UKM Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Jepara pada tanggal 25 Agustus2017 dan Surat Keterangan tanggal 30Agustus 2017 yang menerangkan bahwa PPatas nama CV MUI Indonesia dalam prosespengesahan.



MEMENUHI

Hasil pemeriksaan daftar karyawan sampaidengan bulan Juli 2017, Auditee memilikijumlah karyawan sebanyak 32 orang yangterdiri dari 10 orang pria dan 22 orang wanita.Berdasarkan catatan tanggal kelahirankaryawan yang bekerja di Auditee, usiatermuda adalah 25 atau kelahiran tahun1992. Dengan demikian Auditee tidakmempekerjakan karyawan yang masihdibawah umur.

Documents

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK IDN Penilikan VLK... · Nama Auditee : KUB Jaya Bersama Alamat : Desa Bawu, RT 29/RW 6, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara – Jawa Tengah