Embed Size (px)
Citation preview
LAYANAN INFORMASI DJPKwww.djpk.kemenkeu.go.id
Memberikan layanan konsultasi dan permintaan informasi melalui hotline
1500420
Informasi terupdate dan video e-learning mengenaitransfer ke daerah dan dana desa
serta info lainnya
Memberikan layanan konsultasi melaluiaplikasi Skype atau Jaringan Kementerian
KeuanganMemberikan layanan konsultasi di kantor DJPK
sesuai prosedur yang berlaku
Demi efisiensi dan efektivitas layanan, DJPK memberikaninovasi layanan berbasis teknologi sebagai berikut:
Mulai beroperasi sejak Agustus 2018, untukmenjawab pertanyaan konsultasi maupunpermintaan informasi terkait segala jenis dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta hal-hallain terkait tugas dan fungsi DJPK.
Petugas Call Center saat ini terdiri dari 6 orang pegawai DJPK yang telah menerima pelatihankhusus layanan masyarakat melalui call center. Meskipun pada awal beroperasi layanan ini masihmenggunakan telepon manual, namun sejak 12 November 2018 para petugas menggunakansistem management call center yang terintegrasi, sehingga data panggilan dapat terekam lebih baikdan optimal.
Petugas Call Center memiliki tanggung jawabuntuk merespon pertanyaan masyarakat melaluitelepon maupun melalui email call center, dan kemudian menuliskan tanggapan tersebut dalamBerita Acara Konsultasi yang dikirimkan melaluiemail penelpon.
Waktu Operasional:Senin – Jumat (hari kerja)Pukul 08.00 – 16.00 WIBEmail: [email protected]
PERTANYAAN
MasyarakatKonsultasi/Pertanyaan diajukanmelalui telpon hotline 1500420 atau website resmi DJPK yang akan terintegrasi dengan email
call center DJPK
TANGGAPAN
PetugasPertanyaan langsung dijawab
secara komprehensif oleh Petugas Call Center
EKSKALASI
Unit Teknis DJPKApabila diperlukan konfirmasikeakuratan data, pertanyaanakan diekskalasi kepada unit
teknis terkait di DJPK
BAK
PetugasPetugas mengirim Berita Acara Konsultasi (BAK) melalui email.
BAK berisi pertanyaan sertajawaban pada hari yang sama,
atau 2 x 24 jam untukpertanyaan yang diekskalasi.
Prosedur Layanan KonsultasiMelalui Call Center 1500420
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Jumlah dan Tujuan Pengguna Layanan Call Center
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Topik Konsultasi Des Jan’19 Feb’19
DAU 14 50 19
DAK Non Fisik 2 12 9
DBH 19 8 9
Aplikasi 9 5 46
APBD 5 18 10
DAK Fisik 11 6 15
PDRD 5 8 16
Transfer 6 6 7
Lain-lain 19 35 15
Queue Call adalah antrian panggilan masuk ke layanan hotline1500420. Queue Call terjadi apabila seluruh line teleponpetugas sedang melayani pelanggan lainnya. Penelpon yang berada pada kategori queue call biasanya telah masuk ke IVR dan telah memilih jenis layanan call center, namun belumterlayani oleh Petugas. Adanya call queuing ini menyebabkanwaktu Penelpon menunggu sampai diterima oleh Petugaslebih lama dan tentu berdampak pada tagihan pulsaPenelpon. Pada prakteknya queue call ada yang terjawab dan ada yang tidak terjawab. Queue Call yang tidak terjawabbiasanya terjadi karena penelpon memutus telepon sebelumterhubung dengan Petugas. Berikut ini statistic Queue Call selama periode November – 28 Februari 2019
0
20
40
60
80
100
Queue : 51Terjawab : 11 Tidak Terjawab : 40Terjadi pada tanggal 8-15 Nov
Queue : 89Terjawab : 38 Tidak Terjawab : 51Terjadi pada tanggal 8-15 Des
Queue : 79Terjawab : 40 Tidak Terjawab : 39Paling banyak terjadi pada tanggal 28-31 Jnauari 2019
Queue : 27Terjawab : 14Tidak Terjawab : 13
1. Mengoptimalkan aplikasi guestbook agar dapat mendownload report data tamudalam format excel, termasuk data Berita Acara Konsultasi sehingga dapatdigunakan untuk menambah FAQ Call Center.
2. Mereview 6 SOP tentang Layanan Informasi3. Mengupdate informasi terkini (FAQ) mengenai kebijakan TKDD TA 2019 dan
informasi penting lainnya4. Tamu yang melakukan reservasi masih banyak/tinggi, sehingga diperlukan
sosialisasi/edukasi yang lebih masif untuk memanfaatkan Call Center sebagaisarana konsultasi.
Apabila konsultasi tidak dapat dilakukan melaluiCall Center maupun Video Conference, Tamudapat berkunjung ke Kantor Ditjen PerimbanganKeuangan dengan melakukan reservasi terlebihdahulu dan dibatasi jumlahnya paling banyak 2 orang/2 SPPD setiap daerah.
Tamu reservasi melalui Call Center 3 hari sebelum
kedatangan, terutama bilakeperluan tidak dapatdilakukan melalui call
center/vicon.
Petugas menjadwalkankunjungan sesuai proseduryang berlaku, yakni maks 2
orang/2 SPPD per daerah/hari
Petugas mengirimkan Lembar Konfirmasi
Kedatangan melalui email tamu
Pada hari-H kedatangan, tamu menunjukkan Lembar Konfirmasi tersebut kepada
Petugas Resepsionis saat registrasi di Lobby DJPK
11048 11468 1097514387
1756415205
10922
2569028826 27714
36031
45139
38788
24020
0
10000
20000
30000
40000
50000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kunjungan Orang
DJPK sebagai pembuat kebijakan dalam hal pengalokasian, penyaluran dan pemberian sanksi terkait dana TKDD, menyebabkan banyak tamu dari Pemda yang datang ke Kantor DJPK baik untuk berkonsultasimaupun menyampaikan dokumen laporan. Kunjungan tamu juga disebabkan karena kekhawatiran Pemdabila terlambat menyampaikan dokumen dapat mengakibatkan sanksi penundaan atau pemotongan TKDD, walaupun DJPK sudah menghimbau untuk mengirim dokumen melalui pos.
Kunjungan tamu di tahun 2016 sangat tinggi karena pada waktu itu terdapat penyampaian dokumenproposal DAK Fisik ke kantor DJPK, dokumen Dana Desa, dokumen Laporan DAK Non Fisik. Namunsemenjak penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dialihkan ke KPPN jumlah tamu berkurang di tahun 2017 dan 2018. terlebih setelah pada bulan Agustus 2018 diberlakukan pembatasan jumlah kedatangan tamudan beroperasinya Call Center DJPK 1500420.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400 2018
Penyampaian Lap APBD, Belanja
Infrastruktur, Lap. DID, Lap TKDD TA
sebelumnya
Penyampaian Lap. TKDD Tw 1
Laporan Semester I, LPP APBD,
Laporan DBH CHT, Laporan DID
Puasa/LebaranPenyampaian Lap.
Tw II, KonsultasiLebih/Kurang
Bayar, PerkiraanTKDD TA
berikutnya
Perda PerubahanAPBD,
Penyampaian Lap. Tw III, Laporan
Akhir Tahun, dsb.
Dokumen Januari Sanksi Dasar Hukum
Perda APBD 31 Januari Penundaan DAU 25% Pasal 79 PMK 112/PMK.07/2017
Laporan Belanja Infrastruktur 31 Januari Penundaan DAU Maret PMK 50/PMK.07/2017
Laporan DAK Non Fisik – Dana BOS 31 Januari Tidak Salur Dana BOS I PMK Nomor 112/PMK.07/2017
Laporan DAK Non Fisik – BOK/BOKB 31 Januari Tidak Salur Dana BOK/BOKB I PMK Nomor 112/PMK.07/2017
Laporan DAK Non Fisik – PK2UKM 31 Januari Tidak Salur Dana PK2UKM I PMK Nomor 112/PMK.07/2017
Laporan DBH CHT Smt II/2018 31 Januari Tidak Salur DBH CHT PMK Nomor 112/PMK.07/2017
Deadline penyampaian dokumen ini menyebabkan pada bulan-bulan tertentu banyak Tamu yang berkunjung ke DJPK meskipuntelah diarahkan untuk mengirim dokumen melalui kurir atau pos. Tidak sedikit pemda datang menyampaikan laporan sekaligus
konsultasi dan evaluasi dengan Petugas DJPK, apabila Laporan belum sesuai dengan syarat yang ditentukan.
Dokumen Februari Sanksi Dasar Hukum
Laporan DAK Non Fisik – BOP/PAUD 28 Feb Tidak Salur Dana BOP/PAUD I PMK Nomor 112/PMK.07/2017
Laporan DAK Non Fisik – Adminduk 28 Feb Tidak Salur Dana Adminduk I PMK Nomor 112/PMK.07/2017
Laporan DID 28 Feb Tidak Salur DID Tahap I PMK Nomor 112/PMK.07/2017
Laporan Kas Bulanan (LRA) 28 Feb Penundaan DAU 10% PMK 18/PMK.07/2017
Laporan Dana Desa TA sebelumnya 7 Februari Tidak Salur Dana Desa Tahap I PMK Nomor 225/PMK.07/2017
Dokumen Maret Sanksi Dasar Hukum
Laporan Tahunan PenggunaanTambahan DBH SDA Migas dalamrangkaOtsus
28 FebTidak Salur DBH SDA Migasdalam rangka Otsus Thp I
PMK 112/PMK.07/2017
Laporan Kas Bulanan (LRA) 28 Feb Penundaan DAU 10% PMK 18/PMK.07/2017
Laporan DAK Non Fisik – TPG, Tamsildan TKG Smt II TA sebelumnya
31 Maret Tidak Salur Smt I TA berjalan PMK 112/PMK.07/2017Dokumen April Sanksi Dasar Hukum
Berita Acara Kesepakatan PajakRokok dengan BPJS
30 April Pajak Rokok dipotong 37,5% PMK 128/PMK.07/2018
Laporan Kas Bulanan (LRA) 28 Feb Penundaan DAU 10% PMK 18/PMK.07/2017
Dokumen Mei Sanksi Dasar Hukum
Syarat DAU Tambahan Tahap IMinggu ke-2
Tidak Salur DAU Tambahan I PMK 187/PMK.07/2018
Dokumen Juni Sanksi Dasar Hukum
Laporan Dana Desa Tahap 1 30 Juni Tidak Salur Dana Desa II PMK Nomor 225/PMK.07/2017
Laporan Kas Bulanan (LRA) 20 Juni Penundaan DAU 10% PMK 18/PMK.07/2017
Laporan DID Tahap I 30 Juni Tidak Salur DID Tahap II PMK 112/PMK.07/2017
Dokumen Juli Sanksi Dasar Hukum
Laporan Realisasi APBD Semester I 30 Juli Penundaan DAU 25% PMK 04/PMK.07/2011
Laporan Kas Bulanan (LRA) 20 Juli Penundaan DAU 10% PMK 18/PMK.07/2017
Laporan DAK Non Fisik – Dana BOS 31 Juli Tidak Salur Dana BOS PMK 112/PMK.07/2017
Laporan DAK Non Fisik – BOK/BOKB 31 Juli Tidak Salur BOK/BOKB PMK 112/PMK.07/2017
Laporan DAK Non Fisik – PK2UKM 31 Juli Tidak Salur PK2UKM PMK 112/PMK.07/2017
Laporan DBH CHT Smt I 31 Juli Tidak Salur DBH CHT Smt II PMK 112/PMK.07/2017
Laporan Realisasi Pajak Rokok 31 Juli Tidak Salur Pajak Rokok PMK 128/PMK.07/2018
Dokumen Agustus Sanksi Dasar Hukum
Perda Pertanggungjawaban APBD 31 Agustus Penundaan DAU 25% PMK 04/PMK.07/2011
Laporan Penyerapan DID Tahap I 31 Agustus Tidak Salur DID Tahap II PMK 112/PMK.07/2017
Laporan Kas Bulanan (LRA) 31 Agustus Penundaan DAU 10% PMK 18/PMK.07/2017
Syarat DAU Tambahan Tahap I 16 Agustus Tidak Salur DAU Tambahan II PMK 187/PMK.07/2018
Dokumen Oktober Sanksi Dasar Hukum
Dokumen Syarat Penyaluran DAK Tahap II
21 Okt Tidak Salur DAK Tahap II PMK 121/PMK.07/2018
Laporan Kas Bulanan (LRA) 20 Juli Penundaan DAU 10% PMK 18/PMK.07/2017
Daftar Dokumen yang Disampaikan ke DJPKJanuari - Desember
Dokumen Desember Sanksi Dasar Hukum
Dokumen Syarat Penyaluran DAKTahap III
15 Des Tidak Salur DAK Tahap III PMK 121/PMK.07/2018
Dokumen Hibah 15 Des Tidak Salur Hibah
Laporan Realisasi Pajak Daerah
Dokumen September Sanksi Dasar Hukum
Laporan DAK Non Fisik TPG, Tamsildan TKG Semester I
30 SeptTidak Salur TPG, Tamsil, TKG Smt II
PMK 112/PMK.07/2017
Laporan Kas Bulanan (LRA) 20 Juni Penundaan DAU 10% PMK 18/PMK.07/2017
Ringkasan Keperluan Tamu dalam 1 TahunPeriode 2018
Topik Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
APBD 432 81 173 35 23 9 37 356 88 200 98 150
DAK Non Fisik 126 303 429 282 167 50 242 171 53 116 81 37
DAK Fisik 149 113 156 135 192 35 173 126 21 74 36 36
DID 67 183 176 64 22 16 66 180 28 37 45 23
Hibah 80 50 100 83 294 14 29 24 11 17 9 302
Dana Desa 77 57 58 36 86 9 32 24 6 11 12 22
Pajak 44 25 67 39 69 10 53 40 6 25 13 29
DBH 137 91 203 104 174 141 155 104 29 60 41 67
Tujuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Konsultasi 804 595 605 750 610 203 635 348 122 286 184 498
Laporan 363 326 86 219 189 82 215 531 141 252 186 276
Upaya yang dilakukan DJPKdalam upaya mengurangi jumlah kunjungan tamu
Disamping keperluan tamu yang sangat penting untuk berkonsultasi atau menyampaikan laporan ke kantor DJPK, namun
dengan jumlah yang cukup tinggi hal ini berdampak pada efisiensi anggaran APBD, mengingat mayoritas kunjungan
menggunakan SPPD dari Pemda. Untuk meminimalisir kunjungan Pemda ke Kantor DJPK, berikut ini upaya-upaya yang telah
dilakukan DJPK:
1. Sesditjen mengirim surat himbauan kepada Pemda yang berkunjung ke kantor DJPK lebih dari 20 frekuensi dalam
periode Januari s/d November 2018, melalui Surat Nomor: S-1093 s.d S-1141/PK.1/2018 tanggal 30 November 2018
tentang Layanan Informasi dan Konsultasi Pejabat/Pegawai Pemda ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
2. Menteri Keuangan telah melaunching Layanan Video Conference DJPK dengan Walikota Bima saat pelaksanaan Rapat
Kerja DJPK pada tanggal 10 Desember 2018
3. Menteri Keuangan telah mengirim surat himbauan kepada 121 Pemda yang datang ke DJPK lebih dari 20 frekuensi
dalam periode Januari s/d Desember 2018, melalui Surat Menteri Keuangan Nomor: S-994/MK.07/2018 tanggal 17
Desember 2018 tentang Pengendalian Perjalanan Dinas Pejabat/Pegawai Pemda ke Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan dan Pemanfaatan Layanan Informasi dan Konsultasi Berbasis Teknologi Informasi.
4. DJPK melakukan perubahan prosedur kedatangan ke kantor DJPK menjadi lebih ketat dan mendorong pemda untuk
lebih mengoptimalkan layanan informasi melalui Call Center DJPK, website dan Video Conference.
5. Sosialisasi kepada seluruh pegawai DJPK melalui Nota Dinas Sesditjen PK mengenai Optimalisasi Layanan Informasi
6. Sosialisasi kepada seluruh Pemda melalui Video Inovasi Layanan Informasi DJPK, brosur/selebaran dan media sosial.
7. Surat Dirjen PK kepada seluruh Gubernur/Bupati/Walikota Nomor: S-418/PK/2018 tanggal 23 Juli 2018 mengenai
Layanan Informasi melalui Call Center dan Website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Perubahan
Prosedur Layanan TamuDiterapkan per 1 Agustus 2018
Sebelum Semenjak Agustus 2018
Tamu tidak wajib reservasi Tamu wajib reservasi minimal 1 harisebelum kedatangan.
Tamu tidak dibatasi jumlahnya Tamu dibatasi jumlahnya menjadimaksimal 2 orang/2 SPPD per kedatangan
Tamu tidak dibatasi per daerah per hari Tamu dibatasi menjadi 1 Pemda/hari
Ruang Pelayanan Terpadu KeuanganDaerah memiliki Standar ISO 9001:2015 dilengkapi dengan snackbardan CCTV
Ruang Pelayanan Terpadu diubahmenjadi Ruang Layanan Informasi, fasilitas snackbar dihapus.
Susunan meja kursi roundtable dan sofa
Susunan meja kursi menjadi loket dan jumlahnya dibatasi
Evaluasi Layanan Kunjungan Tamu (2)Semenjak Perubahan Prosedur Layanan
Meskipun jumlah tamu yang berkunjung ke DJPK berkurang, di sisi lain Petugas Call Center yang melayani Reservasi
Tamu setiap hari berhadapan dengan komplain dan keluhan Pemda terkait prosedur yang berlaku saat ini, antara lain:
1. Masih banyak Pemda yang merasa belum terinfo atau tersosialisasikan mengenai perubahan prosedur kunjungan
tamu ke DJPK (harus reservasi terlebih dahulu (minimal 1 hari sebelum kedatangan) dan maksimal kedatangan
hanya 2 orang/2 SPPD). Hal ini dikarenakan Surat Dirjen PK yang disampaikan ke Bupati/Walikota/Gubernur tidak
mereka terima, mengingat satu Pemda memiliki banyak SKPD dan 1 DPRD. Sehingga alur disposisi surat dari
Kepala Daerah/Setda tidak tersampaikan hingga ke masing-masing unit instansi yang berhubungan dengan DJPK.
2. Petugas Call Center menerapkan kebijakan pimpinan bahwa DJPK hanya menerima kunjungan 1 Pemda per hari.
Kebijakan ini menjadi masalah ketika tamu berasal dari unit atau instansi yang berbeda meskipun dari Pemda
yang sama (misalnya ada yang dari DPPKAD, Setda Biro Hukum, PDAM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan,
RSUD, dsb) bahkan dalam 1 SKPD ada yang dari Bagian Pajak Daerah dan dari bagian Pengelola Dana Transfer
DBH/DAK, sehingga konsultasi mereka tidak bisa dijadikan satu mengingat topik yang dibahas berbeda.
3. Tamu yang tetap ingin datang ke DJPK karena konsultasi tidak dapat diselesaikan melalui call center dan vicon,
antara lain:
a. Penyampaian Laporan yang mendekati deadline, ingin datang ke kantor DJPK sekaligus melakukan
rekonsiliasi yang bersifat teknis.
b. Adanya permasalahan hukum di daerah
c. Adanya kondisi tertentu di daerah yang menyebabkan pelaksanaan TKDD didaerah tidak bisa sesuai
ketentuan yang berlaku
d. Masalah pada aplikasi yang digunakan sebagai syarat penyaluran TKDD
Evaluasi Layanan Kunjungan Tamu (3)Semenjak Perubahan Prosedur Layanan
4. Selain itu, Petugas Call Center mengalami kesulitan saat Pejabat/Pegawai internal DJPK melakukan janji
bertemu dengan Pemda tanpa melalui Call Center dan jumlahnya melebihi ketentuan. Dalam hal ini
diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intens sehingga tata cara pelayanan tamu menjadi lebih tertib.
5. Pada umumnya Pemda yang tidak bisa menerima kebijakan Prosedur Pelayanan Tamu di DJPK dan
mengungkapkan kemarahan atau kekecewaannya kepada Petugas Call Center adalah:
a. Pemda yang posisinya sudah di kantor DJPK namun belum reservasi, maka oleh Petugas Call Center
direservasikan keesokan harinya.
b. Pemda yang jumlah SPPD nya melebihi 2 orang/2 SPPD
c. Pemda yang sudah janjian ketemu dengan Pejabat/Pegawai namun tidak diperbolehkan masuk
karena belum melakukan reservasi melalui Call Center.
d. Pemda yang ingin menyampaikan laporan saja tanpa SPPD juga tidak diperbolehkan masuk, karena
diarahkan untuk menyerahkan laporan sekagus tanda tandangan SPPD keesokan harinya.
e. Pemda yang harus mereschedule jadwal tiket kepulangan karena kunjungan ke kantor DJPK oleh
petugas Call Center dijadwalkan menjadi keesokan harinya. Dalam hal ini tidak sedikit Pemda yang
hanya satu hari di Jakarta untuk laporan/konsultasi, dan langsung kembali ke daerah asal pada
malam harinya atau keesokan paginya.
Rumitnya prosedur penerimaan tamu DJPK membuat banyak Pemda yang mengeluh.
Dalam kuesioner Kepuasan Layanan Call Center yang kami sebarkan melalui email pengguna, diperoleh beberapa
masukan sebagai berikut ini:
Evaluasi Layanan Kunjungan Tamu (3)Semenjak Perubahan Prosedur Layanan
Selain itu dari pihak internal DJPK terutama Subdit yang memiliki tugas dan fungsi pengumpulan laporan Pemda
menajukan keberatan bila pemda yang sudah tiba di kantor DJPK untuk menyampaikan Laporan harus datang lagi
keesokan harinya, mengingat ada target pengumpulan Laporan Pemda sebagai syarat penyaluran TKDD.
Layanan Website DJPKwww.djpk.kemenkeu.go.id
Kebijakan, Penghitungan, Alokasi dan Realisasinya
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Data Analisis dan Realisasi APBD
Data APBD
Pengelolaan Keuangan Daerah
Video dan E-Learning
Dalam menu “DJPK Menjawab” dan
Call Center DJPK 1500420
Konsultasi dan Tanya Jawab
Jumlah Pengunjung Website DJPKJanuari – Desember 2018
96027
78892
104215
78828
72794
34988
63982
49340
60044
86645
96321
60923
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Pengunjung Website
Layanan VICON DJPK
Reservasi Penjadwalan Uji Coba Vicon
Tamu menghubungi Call Center DJPK minimal 3 hari
sebelum pelaksanaan. Tamu menyiapkan
perangkat berupa laptop yang sudah terinstall
aplikasi skype, dilengkapiwebcam, mic dan speaker.
Petugas menjadwalkankonsultasi melalui Vicon
dan menginfokan kepadaUnit Teknis terkait untuk
menyiapkan materi ygakan ditanyakan
Sehari sebelum pelaksanaan dilakukan
ujicoba vicon dan pengecekan jaringan
Vicon dilaksanakan di Ruang Lt 3 dengan Pejabat
Konsultan yang telah ditetapkan. Hasil konsultasi dituangkan dalam BAK yang
dikirim ke tamu melalui email.
Komunikasi Video Conference dapat dilakukanmelalui aplikasi Skype DJPK dengan akun: DJPK Kemenkeu. Mohon menginfokan terlebihdahulu melalui Dering DJPK 1500420 paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan Vicon.
Melalui Skype
Komunikasi Vicon dapat dilakukanmenggunakan fasilitas yang tersedia di BalaiDiklat BPPK Kementerian Keuangan antara lain: Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Jogja, Malang, Denpasar, Pontianak, Balikpapan, Makassar, Manado dan Magelang. Mohonmenginfokan terlebih dahulu melalui Dering DJPK 1500420 paling lambat 10 hari kerjasebelum pelaksanaan Vicon.
Melalui Jaringan Kemenkeu
Layanan Vicon DJPKSkype: DJPK Kemenkeu
Konsultasi melalui Vicon selama tahun 2018 baru dilakukan
sebanyak 2x, yakni:
1. Tgl 29 November 2018
▪ Tamu: Kepala DPPKAD Kota Bima
▪ Pertanyaan: (1) Mengapa DID yang diterima Kota
Bima menurun dibandingkan tahun sebelumnya,
sementara prestasi meningkat. (2) Mengapa DAK
Fisik turun? (3) Alokasi DAU tidak cukup apabila
ditambah dengan kenaikan gaji dan alokasi gaji ke-
13.
▪ Pejabat Konsultan: Kasubdit DID (Bpk M. Zainuddin),
Kasi DAU (Bpk Amnan), dan Kasi DAK (Bpk. Prasetyo
Indro S.)
2. Tgl 10 Desember 2018
▪ Tamu : Walikota Bima
▪ Pertanyaan: Mengapa DID Kota Bima tidak sama
dengan tahun sebelumnya
▪ Pejabat Konsultan: Menteri Keuangan
Pelaksanaan Vicon 2018Selama ini Petugas Call Center sudah berupaya
maksimal untuk mengalihkan kunjungan tamu
Pemda ke DJPK menjadi pertemuan Vicon, namun
belum terlalu banyak Pemda yang berminat untuk
Vicon. Lebih banyak yang melakukan konsultasi
melalui telepon.
Adapun alat sederhana yang dibutuhkan untuk
melakukan Vicon dengan DJPK antara lain:
1. Laptop yang sudah terinstal aplikasi SKYPE
2. Webcam dan Mic serta Speaker
3. Jaringan Internet yang stabil
Kuesioner Layanan Call Center
Tidak PuasPoin = 1
Sangat PuasPoin = 5
Indeks Kepuasan Layanan Call CenterTarget : 3,5Capaian : 4,4
Tanggapan pengguna layananmengenai tingkat kepuasanLayanan Call Center Dering DJPK dalam periode Januari2019 menunjukkan data bahwa60% merasa Sangat Puas, 25% Puas, 10% merasa Cukup, dan 5% Kurang Puas. Sehinggaperhitungan indeks kepuasanlayanan call center bulanJanuari mencapai 4,4 daritargetnya 3,5.
Penyebab pengguna merasakurang puas kemungkinandisebabkan reservasikunjungannya ditolak karenadilakukan pada hari-H, ataujumlah orang yang berkunjungmelebihi 2 orang sesuaiketentuan.
Kuesioner Layanan Call Center
Tidak PuasPoin = 1
Sangat PuasPoin = 5
Indeks Kepuasan Layanan Kunjungan Tamu DJPKTarget : 3,8Capaian : 4,5
Tanggapan pengguna layananmengenai tingkat kepuasanLayanan Kunjungan TamuDJPK dalam periode Januari2019 menunjukkan data bahwa 62,5% merasa SangatPuas, 25% Puas, 12,5% merasa Cukup. Sehinggaperhitungan indeks kepuasanlayanan call center bulanJanuari mencapai 4,5 daritargetnya 3,8.
Perubahan prosedurkedatangan tamu menjadilebih ketat dan dibatasi sertatidak adanya snack bar cukupmempengaruhi tingkatkepuasan tamu saatberkunjung ke Kantor DJPK.
Kuesioner Layanan Call Center
Tidak EfektifPoin = 1
Sangat EfektifPoin = 5
Indeks Kepuasan Layanan Kunjungan Tamu DJPKTarget : 3,5 (belum ditetapkan secara resmi)Capaian : 4,13
Tanggapan pengguna layananmengenai efektivitas kontenwebsite DJPK dalammemberikan informasi terkinimengenai Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta info lainnya sehubungan tusi DJPK.
Website DJPK selama ini telahmengupdate produk hukumterbaru, video e-learning dan video e-learning.
Dukungan
a. Harus dipertahankan pelayanannyadan ditingkatkan
b. Untuk pelayanan sudah sangat baiksekali, dan respon / jawaban sudahsangat cepat dan memuaskan
c. Tingkatkan kualitas layanand. Tingkatkan terus pelayanan yang
sudah baik inie. Okf. sudah cukup memuaskang. Sosialisasinya lebih di tingkatkan di
daerahh. Tetap di pertahankan pelayanannyai. cukup puasj. Tidak ada
Masukan/Saran
a. Untuk ijin kunjungan, setelah reservasi via call center katanya akan dikirimi email konfirmasi. Kejadian pd kami, email konfirmasi tsb sering tidak kami terima. Tapi Alhamdulillah kami tetapdilayani sesuai jadwal walaupun tanpa menunjukkan email konfirmasi. Terimakasih DJPK. Semoga semakin baik lagi.
b. Untuk konsultasi agar disediakan layanan yang bersifat tidak langsung, misalkan melalui email dan jawaban konsultasi melalui email, karena untuk call center kadang konsultasi tidak dapatmaksimal.
c. Disarankan untuk info terkait surat ke pemda dikirim via email ke masing-masing pemdad. Mohon jawaban sesuai pertanyaan email. Krn jawaban yg ada blm menjawab apa yg
ditanyakan.. Trima kshe. Layanan call center cukup baik. Untuk layanan kunjungan kiranya bisa disediakan self service
minuman dan snack sprti tahun2 sebelumnya. Terima kasihf. Saya berharap lebih banyak konten serta sosialisasi terkait kunjungan atau pun permintaan data
dalam media massa atau iklan2 pendek sehingga memudahkan instansi untuk mendapatkaninformasi
g. Bagi daerah daerah yg lupa reservasi, sebaiknya jangan dipersulit untuk datang besok lagi, biasanya SPT terbatas.
h. saran saya untuk daerah yang jauh seperti kami di Aceh saya mohon untuk disegerakan sebabkalau sempat tidak konfirm dan waktu kami cuma satu hari dan besoknya sudah harus kembali, kan bisa hangus tiket pesawat yg telah kami pesan dan juga sosialisasi akan hal itu juga penting.
Tanggapan Masyarakat mengenai Layanan Call Center Dering DJPK
Terima Kasihwww.djpk.kemenkeu.go.id
