LAPORANsupmwaiheru-kkp.sch.id/wp-content/uploads/2019/08/...laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi, evaluasi dan perbaikan kegiatan dimasa-masa yang akan datang . MeIalui

1

LAPORAN PENILAIAN SURVEY KEPUASAN

MASYARAKAT

SEMESTER I (SATU) TAHUN 2019

- Layanan Boarding School

- Layanan Ujian Sertifikasi CBIB

- Layanan Ujian Sertifikasi HACCP

- Layanan Praktek Kerja Industri (Prakerin)

- Layanan Sertifikasi Uji Kompetensi Keahlian (UKK)

- Layanan Ujian Sertifikasi ANKAPIN/ATKAPIN II

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAIHERU AMBON

2019

KATA PENGANTAR

Perkenankan kami menyampaikan laporan Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat

Semester I Tahun 2019. Kegiatan yang terhimpun dalam Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Semester I Tahun 2019 SUPM Waiheru Ambon mencerminkan kinerja SUPM Waiheru Ambon

terkait pelaksanaan Pelayanan Publik Semester I Tahun 2019 yang merupakan Unit Pelaksana

Teknis Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumberdaya Manusia

Kelautan dan Perikanan.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.32/MEN/2014

tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Keputusan

Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang

Pedoman Umum Penyelenggaran Pelayanan Publik. Laporan tersebut sebagai hasil

pertanggungjawaban bagi SUPM Waiheru Ambon dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik kepada

masyarakat pengguna dalam Layanan Boarding School, Layanan Ujian Sertifikasi CBIB,

Layanan Ujian Sertifikasi HACCP, Layanan Praktek Kerja Industri (Prakerin) SMK Kelautan

dan Perikanan, serta Layanan Sertifikasi Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Layanan Ujian

Sertifikasi ANKAPIN/ATKAPIN II.

Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2019 ini

merupakan wujud kesungguhan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon

dalam menerapkan prinsip-prinsip good and clean governance. Terima kasih kami ucapkan

kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan ini. Semoga

laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi, evaluasi dan perbaikan kegiatan

dimasa-masa yang akan datang .

MeIalui hasil survey ini, diharapkan agar menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas

pelayanan publik pada Unit pelayanan SUPM Waiheru Ambon dalam mewujudkan kinerja

penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat

kepada SUPM waiheru Ambon dimasa yang akan datang dan kami mohon kepada semua pihak

agar dapat memberikan masukan atau kritikan yang sifatnya membangun terhadap hasil survey

ini, agar dapat memperbaiki tingkat kesalahan serta menjadi pedoman kepada semua pihak.

Ambon, Juni 2019

Kepala,

Achmad Jais Ely, ST, M.Si

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ......................................................................... 1

1.2. Dasar Hukum ........................................................................... 2

1.3. Pengertian Umum ..................................................................... 3

1.4. Maksud dan Tujuan kegiatan .................................................... 4

1.5. Manfaat .................................................................................... 5

1.6. Hasil Yang Ingin Dicapai ......................................................... 6

BAB II METODOLOGI PENGUKURAN ................................................. 7

2.1 Ruang Lingkup.......................................................................... 7

2.2 Tahapan Kegiatan Survey ......................................................... 7

2.2.1 Persiapan ...................................................................... 8

2.2.2 Pengumpulan Data ........................................................ 10

2.2.3 Pengolahan dan Analisis Data ...................................... 10

2.2.4 Penyusunan Laporan ..................................................... 10

BAB III HASIL PENGUKURAN ................................................................ 11

3.1. Hasil Pengukuran Berdasarkan 32 Unsur Pelayanan ............... 11

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ...................................... 16

4.1. Kesimpulan .............................................................................. 16

4.2 Rekomendasi ............................................................................ 17

LAMPIRAN

HASIL SURVEY KEPUASAN

ii

LEMBAR PENGESAHAN

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2019

KUESIONER

PELAYANAN PUBLIK

6 (ENAM) JENIS LAYANAN MASYARAKAT

NAMA PETUGAS

PENCACA : ROSMINA LATURISE

NIP : -

INSTANSI : SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM)

WAIHERU AMBON

Mengetahui,

Kepala Sekolah

Achmad Jais Ely, ST, M.Si

NIP. 19750603 200212 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-undang Repubulik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu dilakukan Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja

penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Selain itu, data SKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur

pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara

pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Survey Kepuasan Masyarakat

(SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh

dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan

untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Pelayanan Publik dewasa ini yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah masih

banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang

diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan mayarakat

yang disampaikan melalui media massa dan secara perorangan, sehingga dapat

menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Aparatur Pemerintah.

Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain belum dilaksanakannya

transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu,

pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh Sekolah Usaha

Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon karena kualitas kinerja pelayanan publik

memiliki implikasi yang luas dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara

lain banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui

surat pembaca maupun media pengaduan lainnya, seperti Prosedur dan mekanisme kerja

pelayanan yang berbelit-belit, tidak konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana

pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih

1

banyak jumpai praktek pungutan liar dan tindakan-tindakan yang berindikasikan

penyimpangan. Dengan kata lain, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan

oleh Aparatur Pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, ternyata kinerjanya masih

belum seperti yang diharapkan.

Sejauh ini, kinerja pelayanan umum Pemerintah di mata masyarakat masih

dipandang kurang memadai. Padahal di era otonomi daerah sekarang ini, lebih dekat dan

memahami kebutuhan masyarakat serta lebih bersifat melayani. Oleh karena itu,

diperluksn paradigma baru dan sikap mental yang berorientasi melayani, bukan dilayani.

Selain itu, diperlukan pula pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam

melaksanakan pelayanan itu sendiri.

Mengingat fungsi utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, maka

Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

sebagai penerima pelayanan publik, diharapkan memberikan dampak nyata yang luas

terhadap peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya di Sekilah Usaha

Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah

mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat. Oleh karena itu, pada semester I tahun 2019 ini Tim Survey dan Pengolah

Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) SUPM Waiheru Ambon telah melakukan

Pengukuran Survey Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Layanan Boarding

School, Layanan Ujian Sertifikasi CBIB, Layanan Ujian Sertifikasi HACCP, Layanan

Praktek Kerja Industri (Prakerin) SMK Kelautan dan Perikanan, serta Layanan Sertifikasi

Uji Kompetensi Keahlian (UKK), dan Layanan Ujian Sertifikasi ANKAPIN/ATKAPIN I.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan

diperlukan langkah strategis untuk mendorong upaya Perbaikan pelayanan publik melalui

Survey Kepuasaan Masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan

Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik.

2

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Per/20/M.PAN/04/2006 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32/PERMEN-

KP/2014 tentang Pelayanan Publik dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.


Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara

Pelayanan Publik.


Indonesia Nomor 31 Tahun2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang

Pedoman Penanganan Pengaduan WHISTLEBLOWER dan Pengaduan Masyarakat.

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M2003 tentang Pedoman

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kop/25/M.PAN/2/2004 tentang

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi

Pemerintah.

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang

Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan

Publik.

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004

tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

1.3 Pengertian Umum

Sesuai Pedoman Umum Penyusunan Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM) terdapat

beberapa pengertian yang perlu dljelaskan yaitu :

a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas

pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara

pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

b. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara,

korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk

3

kegiatan pelayanan publik.

c. Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk

BUMN/BUMD dan BHMN.

d. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik.

e. Unit Pelayanan Publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi Pemerintah

termasuk BUMN/BUMD dan BHMN, yang secara langsung maupun tidak langsung

memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.

f. Pemberi Pelayanan Publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan

tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Penerima Pelayanan Publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah

dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggar pelayanan

publik.

h. Kepuasaan Pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja

pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.

i. Biaya Pelayanan Publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun)

sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik, yang besaran dan tata cara

pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

j. Unsur Pelayanan adalah Faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan

pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan indeks kepuasan

masyarakat untuk mengetahui kinerja.

k. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang

berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan.

1.4 Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat adalah :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja unit pelayanan Sekolah Usaha

Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon, Survey Kepuasan Masyarakat adalah

merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat

dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan

4

kualitas pelayanan publik selanjutnya.

2. Untuk mengetahui perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan

melalui Data dan Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari

hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian

masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara

pelayanan publik.

4. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pada Sekolah Usaha Perikanan

Menengah (SUPM) Waiheru Ambon sebagai salah satu unit penyelenggaraan

pelayanan publik.

5. Untuk mengetahui kinerja Aparatur penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan

oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon.

6. Adanya data dan informasi untuk bahan pertimbangan kebijakan yang perlu diambil

pada waktu yang akan datang dan memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara

pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

7. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Sekolah

Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon.

8. Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)

Waiheru Ambon sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 Manfaat

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang sangat penting

karena hasilnya dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Diketahuinya tingkat kinerja penyelengaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh

unit pelayanan publik secara periodik.

2. Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui

informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

3. Diketahuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian

masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara

5

pelayanan publik.

4. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara

pelayanan publik.

5. Diketahuinya gambaran umum tentang kinerja unit pelayanan oleh masyarakat.

6. Memudahkan pihak berwenang dalam mempertimbangkan guna penetapan kebijakan

pada masa yang akan datang.

7. Munculnya persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya

peningkatan kinerja pelayanan.

8. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Sekolah

Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon.

9. Diketahuinya tingkat Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil

pelaksanaan pelayanan publik pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)

Waiheru Ambon.

1.6 Hasil Yang Ingin Dicapai

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi

tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekolah

Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon melalui nilai Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM), atribut layanan yang dianggap penting oleh masyarakat serta

saran-saran masyarakat untuk perbaikan pelayanan.

6

BAB II

METODOLOGI PENGUKURAN

2.1 Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon yaitu pelaksananan

kegiatannya berlangsung pada Semester I Tahun 2019 terhadap seluruh bidang Pelayanan

dengan mengedarkan kuesioner kepada Responden yang menjadi pelanggan pada SUPM

Waiheru Ambon dengan mengambil berdasarkan jumlah kuesioner penilaian Responden

meliputi:

1. Layanan Boarding School.

2. Layanan Ujian Sertifikasi CBIB.

3. Layanan Ujian Sertifikasi HACCP.

4. Layanan Praktek Kerja Industri (Prakerin).

5. Layanan Uji Kompetensi Keahlian (UKK).

6. Layanan Ujian Sertifikasi ANKAPIN/ATKAPIN II

2.2 Tahapan Kegiatan Survey

Tahapan Survey dilakukan sebagai berikut :

PERSIAPAN

PENGUMPULAN DATA

PENGOLAHAN DAN

ANALISIS DATA

PENYUSUNAN LAPORAN

7

2.2.1 Persiapan

Aktivitas yang dilaksanakan pada tahap ini adalah :

a. Dalam Persiapan Kuesioner, Tim Survey melakukan konsultasi dan bimbingan dengan

Pimpinan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon.

b. Kick-Off Meeting antara Tim Survey kepuasan pelanggan untuk menyusun jadwal

pengumpulan data.

c. Briefing dan Role Play kepada para interviewer (petugas lapangan) untuk memastikan

bahwa mereka paham dengan maksud kuesioner dan mengerti cara-cara pengumpulan

data yang efektif.

d. Penyiapan bahan yang diperlukan dalam survey indeks kepuasan masyarakat ini :

1) Kuesioner

Dalam penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan kuesioner

sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan.

Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survey terhadap tingkat kepuasan

masyarakat berdasarkan jenis pelayanan.

2) Bagian dari Kuesioner

Kuesioner dibagai atas 6 (enam) bagian, yaitu :

Bagian I : Keterangan petugas pencacah meliputi, nama, tanggal

pencacah/pengawasan, tanda tangan (khusus diisi petugas pencacah)

Bagian II : Keterangan Responden, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan

terakhir, pekerjaan/kegiatan utama dan nama instansi/institusi tempat

bekerja/beraktifitas (didisi oleh responden).

Bagian III : Jenis layanan meliputi, jenis layanan yang diterima, presentase

tahapan penyelesaian pelayanan.

Bagian IV: Aspek pelayanan publik (masyarakat) dan aspek pelaksanaan tugas

(bagian ini meliputi perincian pernyataan dengan kualitas pelayanan

dan harapan konsumen) yaitu, persyaratan pelayanan, prosedur

pelayanan, waktu pelayanan, biaya atau tarif, produk/jasa

spesifikasi, kompetensi petugas pelaksana atau system, perilaku

pelaksana atau kemudahan system, dan penanganan pengaduan,

saran serta masukan.

8

Bagian V : Pelayanan yang bebas dari korupsi (bagian ini meliputi perincian

pernyataan dan kualitas pelayanan).

Bagian VI : Catatan lapangan, keterangan menurut pendapat responden.

3) Bentuk Jawaban

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum

mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat setuju sampai

dengan sangat tidak setuju (untuk jenis kualitas pelayan) dan untuk Sangat

penting sampai dengan sangat tidak penting (harapan konsumen)

Serta untuk kategori penilaian dengan nilai presepsi :

Kualitas Pelayanan Harapan Konsumen

Sangat Setuju 6 Sangat Setuju 6

Setuju 5 Setuju 5

Cukup Setuju 4 Cukup Setuju 4

Kurang Setuju 3 Kurang Setuju 3

Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 2

Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Tidak Setuju 1

Dengan tingkat kepuasan responden terhadap pelayanan di SUPM Waiheru

terhadap unsur prosedur pelayanan dengan katagori penilaian :

Katagori Penilaian Skor

Sangat Memuaskan 4,00

Memuaskan 3,00 – 3,99

Cukup Memuaskan 2,00 – 2,99

Kurang Memuaskan 1,00 – 1,99

4) Kriteria Responden

Kriteria untuk responden Survey Kepuasan Masyarakat adalah para pengguna

layanan pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon.

Pengguna layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang mendapat pelayanan

pada setiap produk layanan pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)

Waiheru Ambon.

9

5) Metode Pemilihan Responden

Responden dipilih secara simple random sampling dari semua pengguna layanan

yang masuk kriteria responden ditiap lokasi survey.

2.2.2 Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data yang

diperoleh langsung dari responden melalui wawancara tatap muka (face to face

interviews) dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Beberapa kegiatan yang dapat

dilakukan pada tahap ini adalah pembekalan tim pelaksana survey, pengawasan

wawancara, pemeriksaan kuesioner yang telah terkumpul, pelaksanaan back-checking

kepada 100% responden dan proses validasi kuesioner.

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survey kepada masyarakat yang

menjadi pelanggan dari instansi pelayanan umum tersebut. Kegiatan pengumpulan data

telah dilaksanakan perkegiatan pada jenis layanan pada Sekolah Usaha Perikanan

Menengah (SUPM) Waiheru Ambon.

2.2.3 Pengolahan dan Analisis Data

Kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif

dengan menggunakan aplikasi Excel secara Matriks. Proses dan analisis data sesuai

dengan petunjuk dalam Keputusan MENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004,

sehingga terstandardisasi secara nasional. Selain itu survey Kepuasan Masyarakat ini

juga dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit/lembaga pelayanan yang

bersangkutan, selanjutnya dapat diolah dengan uji statistik untuk memperoleh informasi

yang lebih baik terhadap data yang di dapat sehingga hasil survey dapat lebih

bermanfaat.

2.2.4 Penyusunan Laporan

Hasil survey disusun dalam bentuk Laporan yang akan menjadi dokumen penting

yang menyajikan informasi tentang perkembangan pelayanan pada Sekolah Usaha

Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon dari olahan dan analisis data yang dapat

dijadikan bahan dasar pengusulan peningkatan atau keperluan lain berdasarkan

ketentuan yang berlaku.

10

BAB III

HASIL PENGUKURAN

Dari keseluruhan kuesioner dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan

dianalisis lebih lanjut. Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut,

diperoleh hasil sebagai berikut :

3.1 Hasil Pengukuran Berdasarkan 32 Unsur Pernyataan

Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kementerian/lembaga/SKPD ditingkat pusat maupun daerah dengan mengutamakan

pelayan public dengan memuat 23 aspek pelayanan public (masyarakat) dan aspek

pelaksanaan tugas serta 9 aspek pelayanan yang bebas dari korupsi, yaitu :

3.1.1 Aspek pelayanan publik (Masyarakat) dan aspek pelaksanaan tugas

A. Persyaratan pelayanan adalah syarat atau hal yang harus dipenuhi dalam pengurusan

suatu jenis pelayanan, baik syarat atau hal teknis maupun administrative.

1. Informasi tentang persyaratan pelayanan atau instruksi tentang hal yang harus

dipersiapkan dapat diperoleh dengan mudah.

2. Informasi tentang persyaratan pelayanan atau instruksi tentang hal yang harus

dipersiapkan dapat dipahami dengan jelas.

3. Persyaratan pelayanan atau hal yang harus dipersiapkan dapat dipenuhi dengan mudah

4. Persyaratan pelayanan atau hal yang harus dipersiapkan wajar dan sesuai dengan

keperluan.

B. Prosedur pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima

pelayanan Prosedur koordinasi adalah tata cara pembahasa urusan antar stakeholder

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Informasi tentang prosedur/alur pelayanan dipahami dengan jelas.

6. Prosedur/alur pelayanan dapat dipenuhi dengan mudah.

7. Prosedur/alur pelayanan wajar dan sesuai dengan yang ditetapkan.

C. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh

proses pelayanan.

8. Informasi waktu operasional pelayanan diketahui dengan jelas.

9. Pelayanan diberikan sesuai dengan waktu operasional yang ditetapkan.

11

10. Informasi waktu penyelesaian pelayanan diketahui dengan jelas.

11. Pelayanan yang diterima sesuai dengan waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan.

D. Biaya atau tarif adalah tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan.

12. Informasi tentang biaya pelayanan berbayar atau gratis diketahui dengan jelas

13. Untuk pelayanan berbayar, informasi tentang unit penerima pembayaran diketahui

dengan jelas.

E. Produk/jasa spesifikasi jenis layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan

diterima sesuai dengan ketentuan.

14. Informasi tentang daftar produk/jasa layanan dapat

15. Seluruh produk/jasa layanan berfungsi dan mudah diakses.

F. Kompetensi petugas pelaksana atau sistem adalah kemampuan petugas atau keandalan

sistem pelayanan

16. Petugas pelayanan memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang memadai

atau aplikasi sistem dapat memenuhi keperluan pengguna.

17. Petugas pelayanan bertanggung jawab atau aplikasi System pelayanan.

G. Perilaku pelaksana atau kemudahan sistem adalah sikap empati petugas dalam

memberikan pelayanan atau sistem mudah digunakan.

18. Petugas/aplikasi sistem pelayanan memberikan solusi kepada pengguna apabila ada

permasalahan.

19. Petugas cepat dan responsif atau aplikasi sistem pelayanan ramah pengguna.

H. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah mekanisme penanganan dan

tindak lanjut terhadap pengaduan, saran, dan masukan.

20. Fasilitas pengaduan (tempat pengaduan/hotline/call center ) jelas dan mudah diakses.

21. Prosedur pengaduan mudah dilaksanakan.

22. Petugas/aplikasi sistem pelayanan pengaduan dapat memberikan solusi kepada

pelapor apabila ada permasalahan.

23. Ada kepastian tindak lanjut atas penanganan pengaduan.

3.1.2. Pelayanan yang bebas dari korupsi

1. Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi

menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

2. Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan

12

dengan imbalan uang/barang.

3. Tidak terdapat praktik percaloan/perantara yang tidak resmi.

4. Petugas pelayanan tidak diskriminatif.

5. Tidak terdapat pungutan liar,

6. Petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan

yang diberikan.

7. Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan,

Pernyataan nomor 8 diperuntukkan bagi yang pernah melakukan pengaduan

8. Tidak ada diskriminasi dalam penanganan pengaduan.

9. Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang

tersedia

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 32 unsur pernyataan tersebut diperoleh hasil

skor Presepsi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) : 4,00 maka kinerja unit pelayanan ini

berada dalam mutu pelayanan dengan kategori Sangat Memuaskan, karena berada dalam nilai

interval konversi Kepuasan Masyarakat yang dapat dilihat pada tabel kategorisasi mutu

pelayanan berdasarkan indeks sebagai berikut :

Tabel 1. Kategorisasi Mutu Pelayanan

No Katagori Penilaian Skor

Nilai Interval

Konversi

1 Sangat Memuaskan 4,00

2 Memuaskan 3,00 – 3,99

3 Cukup Memuaskan 2,00 – 2,99

4 Kurang Memuaskan 1,00 – 1,99

13

Tabel 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 32 Unsur Pernyataan

Aspek pelayanan publik (Masyarakat) dan aspek pelaksanaan tugas

No Perincian Pernyataan

Kualitas Pelayanan Harapan Konsumen

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Kurang Setuju

Cukup Setuju

Setuju

Sangat Setuju

Sangat Tidak Peting

Tidak Penting

Kurang Penting

Cukup Penting

Penting

Sangat Penting

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

A Persyaratan pelayanan adalah syarat atau hal yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik syarat atau hal teknis maupun administratif

1 Informasi tentang persyaratan pelayanan atau instruksi

tentang hal yang harus dipersiapkan dapat diperoleh dengan mudah

2 Informasi tentang persyaratan pelayanan atau instruksi tentang hal yang harus dipersiapkan dapat dipahami

dengan jelas.

3 Persyaratan pelayanan atau hal yang harus dipersiapkan dapat dipenuhi dengan mudah.

4 Persyaratan pelayanan atau hal yang harus dipersiapkan wajar dan sesuai dengan keperluan.

B Prosedur pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan. Prosedur koordinasi adalah tata cara pembahasa urusan antar stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5 Informasi tentang prosedur/alur pelayanan dipahami dengan jelas.

6 Prosedur/alur pelayanan dapat dipenuhi dengan mudah.

7 Prosedur/alur pelayanan wajar dan sesuai dengan yang ditetapkan.

C Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan

8 Informasi waktu operasional pelayanan diketahui dengan jelas.

9 Pelayanan diberikan sesuai dengan waktu operasional yang ditetapkan.

10 Informasi waktu penyelesaian pelayanan diketahui dengan jelas.

11 Pelayanan yang diterima sesuai dengan waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan.

D Biaya atau tarif adalah tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan

12 Informasi tentang biaya pelayanan berbayar atau gratis diketahui dengan jelas.

Pernyataan nomor 13 diperuntukkan bagi pelayanan yang berbayar

13 Untuk pelayanan berbayar, informasi tentang unit penerima pembayaran diketahui dengan jelas.

E Produk/jasa spesifikasi jenis layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan

14 Informasi tentang daftar produk/jasa layanan dapat diketahui dengan jelas.

15 Seluruh produk/jasa layanan berfungsi dan mudah diakses.

F Kompetensi petugas pelaksana atau sistem adalah kemampuan petugas atau keandalan sistem pelayanan

16 Petugas pelayanan memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang memadai atau aplikasi sistem dapat memenuhi keperluan pengguna.

17 Petugas pelayanan bertanggung jawab atau aplikasi System pelayanan.

G Perilaku pelaksana atau kemudahan sistem adalah sikap empati petugas dalam memberikan pelayanan atau sistem mudah digunakan.

18 Petugas/aplikasi sistem pelayanan memberikan solusi kepada pengguna apabila ada permasalahan.

19 Petugas cepat dan responsif atau aplikasi sistem pelayanan ramah pengguna.

H Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah mekanisme penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan, saran, dan masukan.

20 Fasilitas pengaduan (tempat pengaduan/hotline/call center ) jelas dan mudah diakses.

21 Prosedur pengaduan mudah dilaksanakan.

Pernyataan nomor 22 dan 23 diperuntukkan bagi yang pernah melakukan pengaduan

22 Petugas/aplikasi sistem pelayanan pengaduan dapat memberikan solusi kepada pelapor apabila ada

permasalahan.

23 Ada kepastian tindak lanjut atas penanganan pengaduan.

14

Pelayanan yang bebas dari korupsi

No Perincian Pernyataan

Kualitas Pelayanan

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Kurang Setuju

Cukup Setuju

Setuju

Sangat Setuju

1 2 3 4 5 6

1 Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN).

2 Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar

prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan

uang/barang.

3 Tidak terdapat praktik percaloan/perantara yang tidak resmi.

4 Petugas pelayanan tidak diskriminatif.

5 Tidak terdapat pungutan liar

6 Petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan.

7 Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan.

Pernyataan nomor 8 diperuntukkan bagi yang pernah melakukan pengaduan

8 Tidak ada diskriminasi dalam penanganan pengaduan.

9 Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah

pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup

tinggi harus tetap dipertahankan. Dari 32 (tiga puluh dua) unsur yang ditetapkan seluruhnya

dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai

4,00 (empat, nol nol) dengan mutu pelayanan Sangat Memuaskan.

Proses menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, maka ke-32 unsur pernyataan di

atas harus ditingkatkan kembali khususnya unsur Aspek pelayanan publik (Masyarakat) dan

aspek pelaksanaan tugas dan Pelayanan yang bebas dari korupsi, Untuk itu perlu banyak saran

dan masukan dari masyarakat dalam hal ini adalah pengguna jasa pelayanan yang berada pada

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon agar dapat ditingkatkan lagi

kinerja melalui kotak saran atau kotak pengaduan yang telah disediakan.

15

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Secara umum kualitas pelayanan pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah

(SUPM) Waiheru Ambon dipersepsikan Memuaskan oleh masyarakat penggunanya.

Hal ini terlihat dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh yaitu

berkisar di antara 3.00 – 3.99 . Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang diperoleh

yaitu pada 32 unsur pernyataan :

Jenis Kegiatan pada semester 1 (satu) di tahun 2019

No Judul Layanan

Katagori Penilaian Skor

Indeks

Persepsi

Kualitas

Pelayanan

(IPKP)

Indeks

Persepsi Anti

Korupsi

(IPAK)

Indeks Persepsi

Kualitas

Pelayanan

(IPKP)

Indeks

Persepsi Anti

Korupsi

(IPAK)

1 Layanan Boarding School Memuaskan

Memuaskan

3,83 3,97

2 Layanan Ujian Sertifikasi

CBIB Memuaskan Memuaskan 3,85 3,97


HACCP Memuaskan Memuaskan 3,85 3,97

4 Layanan Praktek Kerja

Industri (Prakerin).

Memuaskan

Memuaskan 3,85 3,97

5 Layanan Uji Kompetensi

Keahlian (UKK)

Memuaskan

Memuaskan 3,85 3,94


ANKAPIN/ATKAPIN II

Memuaskan

Memuaskan 3,85 3,94

Keterangan

Untuk Nilai

Indeks

Persepsi

Kualitas Pelayanan

(IPKP)

Minimal

adalah 3,20 untuk dapat

diusulkan

penilaian

WBK/WBBM dari

Kementerian

PANRB

Untuk Nilai

Indeks Persepsi Anti Korupsi

(IPAK) minimal

adalah 3,47

untuk dapat diusulkan

penilaian

WBK/WBBM

dari Kementerian

PANRB

3,84

3,96

Kesimpulan dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan produk layanan

SUPM Waiheru Ambon indeks rata-rata dengan nilai kepuasan masyarakat terhadap

layanan SUPM Waiheru adalah katagori Memuaskan.

16

4.2 Rekomendasi

4.2.1. Rekomendasi Semester 1 Tahun 2019

Rekomendasi yang disarankan pada semester 1 (satu) 2019 adalah :

- Peningkatan kualitas pelayanan dengan memberi informasi yang lebih jelas tentang

persyaratan atau hal yang harus dipenuhi dan dipersiapkan oleh pengguna layanan.

4.2.2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Sebelumnya

Rekomendasi yang disarankan pada semester 2 (dua) 2018 yang sudah dilaksanakan

pada Semester 1 (satu) 2019 adalah :

a. Mempertahankan penggunaan atribut pendukung petugas layanan

17

b. Pemberian penghargaan kepada pegawai/pelaksana layanan yang berprestasi berupa

sertifikat

18

LAMPIRAN

NO JENIS LAYANAN

Indeks Persepsi

Kualitas Pelayanan

(IPKP)

JUMLAH

Indeks Persepsi

Anti Korupsi

(IPAK)

JUMLAH

1 Layanan Boarding School 3,83 3,97

2Layanan Ujian Sertifikasi

CBIB3,85 3,97


HACCP3,85 3,97

4Layanan Praktek Kerja

Industri (Prakerin) 3,85 3,97

5Layanan Sertifikasi Uji

Kompetensi Keahlian (UKK)3,85 3,94


ANKAPIN/ATKAPIN II3,85 3,94

Nilai Total 23,06 23,77

Rata - Rata

Untuk Nilai Indeks

Persepsi Kualitas

Pelayanan (IPKP)

minimal adalah 3.20

untuk dapat

diusulkan penilaian

WBK/WBBM dari

Kementeriaan

PANRB

3,84

Untuk Nilai Indeks

Persepsi Anti

Korupsi(IPAK)

minimal adalah 3.47

untuk dapat

diusulkan penilaian

WBK/WBBM dari

Kementeriaan

PANRB

3,96

Mengetahui, Ambon, 14 Juni 2019

Kepala Sekolah Pencacah

Achmad Jais Ely, ST., M.Si Rosmina Laturise

NIP. 19750603 200212 1 001

PADA SUPM WAIHERU SEMESTER I TAHUN 2019

REKAPITUASI HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

PERTANYAANHARAPAN

RATA - RATAJUMLAH

KUALITAS

RATA - RATAJUMLAH

HARAPAN X

KUALITAS

IV A. PERSYARATAN PELAYANAN Pertanyaan 1 5,81 5,79

Pertanyaan 2 5,83 5,81



5,83 5,79 33,75

B. PROSEDUR PELAYANAN Pertanyaan 5 5,79 5,71



5,85 5,75 33,66

C. WAKTU PELAYANAN Pertanyaan 8 5,98 5,73




5,88 5,73 33,66

D. BIAYA ATAU TARIF Pertanyaan 12 5,91 5,79


5,86 5,74 33,64

E. PRODUK / JASA SPESIFIKASI Pertanyaan 14 5,85 5,65


5,84 5,70 33,30

F. KOMPETENSI PETUGAS Pertanyaan 16 5,88 5,65

PELAKSANA ATAU SISTEM Pertanyaan 17 5,81 5,81

5,84 5,73 33,48

G. PERILAKU PELAKSANA ATAU Pertanyaan 18 5,88 5,79

KEMUDAHAN SISTEM Pertanyaan 19 5,90 5,71

5,89 5,75 33,84

H. PENANGANAN PENGADUAN, Pertanyaan 20 5,98 5,79

SARAN DAN MASUKAN Pertanyaan 21 5,96 5,85



5,90 5,74 33,86

V Pertanyaan 1 5,96

Pertanyaan 2 5,94

Pertanyaan 3 5,98

Pertanyaan 4 5,91

Pertanyaan 5 5,96

Pertanyaan 6 5,96

Pertanyaan 7 6,00

Pertanyaan 8 6,00

Pertanyaan 9 5,96

5,96

Indeks

Persepsi

Kualitas

Pelayanan

(IPKP)

Indeks Persepsi

Anti Korupsi

(IPAK)

3,83 3,97

Ambon, 14 Juni 2019

Pencacah

Rosmina Laturise

REKAPITUASI HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SEMESTER I TAHUN 2019

LAYANAN BOARDING SCHOOL

KRITERIA

PELAYANAN YANG BEBAS

DARI KORUPSI

Untuk Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

minimal adalah 3.20 untuk dapat diusulkan penilaian

WBK/WBBM dari Kementeriaan PANRB

Untuk Nilai Indeks Persepsi Anti

Korupsi(IPAK) minimal adalah 3.47 untuk

dapat diusulkan penilaian WBK/WBBM dari

Kementeriaan PANRB

PERTANYAANHARAPAN RATA -

RATAJUMLAH

KUALITAS RATA -

RATAJUMLAH

HARAPAN X

KUALITAS





5,79 5,79 33,48




5,83 5,77 33,66





5,86 5,76 33,75



5,87 5,84 34,32



5,80 5,71 33,11



5,88 5,66 33,23



5,86 5,76 33,78





5,90 5,86 34,53

V Pertanyaan 1 5,89

Pertanyaan 2 5,87

Pertanyaan 3 5,94

Pertanyaan 4 5,85

Pertanyaan 5 5,94

Pertanyaan 6 5,94

Pertanyaan 7 5,98

Pertanyaan 8 6,33

Pertanyaan 9 5,91

5,96

Indeks

Persepsi

Kualitas

Pelayanan

(IPKP)

Indeks Persepsi Anti

Korupsi (IPAK)

3,85 3,97




NIP. 19750603 200212 1 001


PELAYANAN YANG BEBAS DARI

KORUPSI

Untuk Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) minimal

adalah 3.20 untuk dapat diusulkan penilaian WBK/WBBM dari

Kementeriaan PANRB

Untuk Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi(IPAK)



LAYANAN UJIAN SERTIFIKASI (CBIB) DENGAN JUMLAH RESPONDEN 30 ORANG

KRITERIA


RATAJUMLAH

KUALITAS RATA

- RATAJUMLAH

HARAPAN X

KUALITAS





5,79 5,79 33,48




5,83 5,77 33,66





5,86 5,76 33,75



5,87 5,84 34,32



5,80 5,71 33,11



5,88 5,66 33,23



5,86 5,76 33,78





5,90 5,86 34,53

V Pertanyaan 1 5,89

Pertanyaan 2 5,87

Pertanyaan 3 5,94

Pertanyaan 4 5,85

Pertanyaan 5 5,94

Pertanyaan 6 5,94

Pertanyaan 7 5,98

Pertanyaan 8 6,33

Pertanyaan 9 5,91

5,96

Indeks Persepsi

Kualitas

Pelayanan

(IPKP)

Indeks Persepsi

Anti Korupsi

(IPAK)

3,85 3,97




NIP. 19750603 200212 1 001


LAYANAN UJIAN SERTIFIKASI (HACCP) DENGAN JUMLAH RESPONDEN 34 ORANG

KRITERIA


KORUPSI

Untuk Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) minimal adalah

3.20 untuk dapat diusulkan penilaian WBK/WBBM dari Kementeriaan

PANRB




PERTANYAANHARAPAN

RATA - RATAJUMLAH

KUALITAS RATA

- RATAJUMLAH

HARAPAN X

KUALITAS





5,79 5,79 33,48




5,83 5,77 33,66





5,86 5,76 33,75



5,87 5,84 34,32



5,80 5,71 33,11



5,88 5,66 33,23



5,86 5,76 33,78





5,90 5,86 34,53

V Pertanyaan 1 5,89

Pertanyaan 2 5,87

Pertanyaan 3 5,94

Pertanyaan 4 5,85

Pertanyaan 5 5,94

Pertanyaan 6 5,94

Pertanyaan 7 5,98

Pertanyaan 8 6,33

Pertanyaan 9 5,91

5,96

Indeks Persepsi

Kualitas

Pelayanan

(IPKP)

Indeks Persepsi

Anti Korupsi

(IPAK)

3,85 3,97




NIP. 19750603 200212 1 001



KORUPSI

Untuk Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) minimal

adalah 3.20 untuk dapat diusulkan penilaian WBK/WBBM dari

Kementeriaan PANRB




KRITERIA

LAYANAN PRAKERIN DENGAN JUMLAH RESPONDEN 36 ORANG


RATAJUMLAH

KUALITAS RATA

- RATAJUMLAH

HARAPAN X

KUALITAS





5,79 5,79 33,48




5,83 5,77 33,66





5,86 5,76 33,75



5,87 5,84 34,32



5,80 5,72 33,17



5,88 5,67 33,29



5,86 5,77 33,84





5,90 5,86 34,56

V Pertanyaan 1 5,89

Pertanyaan 2 5,87

Pertanyaan 3 5,94

Pertanyaan 4 5,85

Pertanyaan 5 5,94

Pertanyaan 6 5,94

Pertanyaan 7 5,98

Pertanyaan 8 5,86

Pertanyaan 9 5,91

5,91

Indeks

Persepsi

Kualitas

Pelayanan

(IPKP)


Korupsi (IPAK)

3,85 3,94




NIP. 19750603 200212 1 001



KORUPSI



PANRB




KRITERIA

LAYANAN SERTIFIKASI UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK) DENGAN JUMLAH RESPONDEN 55 ORANG


RATAJUMLAH

KUALITAS RATA

- RATAJUMLAH

HARAPAN X

KUALITAS





5,79 5,79 33,48




5,83 5,77 33,66





5,86 5,76 33,75



5,87 5,84 34,32



5,80 5,71 33,11



5,88 5,66 33,23



5,86 5,76 33,78





5,90 5,86 34,53

V Pertanyaan 1 5,89

Pertanyaan 2 5,87

Pertanyaan 3 5,94

Pertanyaan 4 5,85

Pertanyaan 5 5,94

Pertanyaan 6 5,94

Pertanyaan 7 5,98

Pertanyaan 8 5,86

Pertanyaan 9 5,91

5,91

Indeks Persepsi

Kualitas

Pelayanan

(IPKP)


Korupsi (IPAK)

3,85 3,94




NIP. 19750603 200212 1 001


LAYANAN UJIAN SERTIFIKASI ANKAPIN/ATKAPIN II DENGAN JUMLAH RESPONDEN 79 ORANG

KRITERIA


KORUPSI



PANRB




Documents

LAPORANsupmwaiheru-kkp.sch.id/wp-content/uploads/2019/08/...laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi, evaluasi dan perbaikan kegiatan dimasa-masa yang akan datang . MeIalui