LAPORAN UTAMA Standar Tarif Reparasi Kapal …

IKATAN PERUSAHAANINDUSTRI KAPAL DAN SARANA

LEPAS PANTAI INDONESI

LAPORAN UTAMA

KORPORASI TEKNOLOGI & INOVASI PROFIL

BKI Perkuat Keamanan Industri Maritim Indonesia

Iperindo Gandeng ALMA Gelar Seminar Cutting Optimization For Marine & Shipbuilding

Budhiarto Sulaiman: Saatnya Membangun Armada Kapal Ikan Modern

Halaman 4 Halaman 11 Halaman 12

Ibarat kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Kondisi inilah yang sedang dialami industri galangan kapal di dalam negeri. Ketika galangan kapal lesu karena tidak ada order bangunan baru, bisnis reparasi kapal yang menjadi andalan untuk bertahan hidup dihantui perang tarif.

Industri galangan kapal di dalam negeri saat ini praktis hanya mengandal-kan bisnis perbaikan dan perawatan (reparasi) kapal untuk mempertahankan usaha. Pembangunan kapal baru nyaris tidak ada sejak tahun lalu setelah sera-tusan kapal Tol Laut rampung dan order pemerintah belum jelas kelanjutannya.

Namun, bisnis reparasi kapal juga tidak mudah. Bisnis perkapalan kini diwarnai perang tarif yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

01/XII/2018

Penerbit dan Penanggung Jawab: DPP Iperindo | Alamat: Jl. Griya Agung, RT 2/RW 20, Sunter Agung, Tj. Priok, Jakarta Utara 1441

Bersambung ke halaman 3

Standar Tarif Reparasi Kapal MEMBANGUN

PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

Boleh dibilang, tarif reparasi kapal saat ini sudah pada tahap gila-gilaan. Modusn-ya pun beragam, mulai dari menawarkan biaya reparasi yang sangat murah, diskon besar-besaran, hingga cara pembayaran yang sangat longgar.

Kondisi ini membuat banyak galangan kapal kehilangan pangsa pasar karena tidak mampu bersaing. Tarif yang sangat rendah tidak dapat menutupi biaya in-

Insentif dan Kolaborasi

Bagi negara maritim yang besar seperti Indonesia, industri galangan kapal menjadi salah satu ujung tombak untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Industri ini tidak hanya menyediakan armada untuk angkutan logistik dan konektivitas antarpulau, tetapi juga melibatkan banyak sektor lain dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja.

Saat ini, industri galangan kapal nasional menghadapi kondisi yang sangat menantang. Order pembangunan kapal baru nyaris tidak ada dan pekerjaan reparasi kini diwarnai persaingan tarif yang tidak sehat.

Sementara itu, perusahaan pelayaran dan penyeberangan cenderung membeli kapal dari luar negeri karena harganya dinilai lebih murah.

Salah satu penyebab adalah suku bunga dan periode pengembalian pembiayaan. Suku bunga dalam negeri lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Tenor atau masa pinjaman untuk jasa angkutan laut juga kurang panjang.

Selama ini untuk pembelian kapal, masa pengembalian pinjaman rata-rata 5-7 tahun. Padahal, di negara berkembang lainnya bisa sampai dengan 20 tahun. Suku bunga tinggi dan tenor yang pendek ini

dinilai memberatkan pengusaha.

Oleh karena itu, industri dan jasa maritim perlu diberikan pembiayaan dengan suku bunga yang lebih rendah atau single digit seperti pembiayaan untuk sektor infrastruktur.

Sebab, sektor maritim sejatinya bagian dari infrastruktur layaknya jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di seluruh Indonesia hingga pulau terluar dan perbatasan.

Dukungan pemerintah diharapkan bisa menggairahkan kembali industri galangan kapal karena akan mendorong perusahaan pelayaran dan penyeberangan membangun kapal baru di dalam negeri.

Pelaku industri juga perlu membangun kolaborasi guna mengakselerasi kebangkitan industri maritim nasional. Kolaborasi tidak hanya galangan kapal dengan industri terkait, seperti industri pelayaran dan penyeberangan, tetapi juga antar pelaku usaha galangan kapal sendiri.

Harapannya, industri galangan kapal yang bergairah akan membangkitkan industri pendukung dan menarik minat investor mengembangkan komponen di dalam negeri sehingga daya saing sektor maritim semakin kuat.

Apabila upaya ini bisa diwujudkan, industri galangan kapal nasional diyakini mampu meningkatkan kandungan lokal dari 35-35 persen saat ini menjadi sekitar 50 persen dalam 5 tahun mendatang.

2 | e-bulletin IPERINDO Edisi: 01/XII/2018

Suku Bunga di Sejumlah Negara

Sumber: TradingEconomics

Negara

Indonesia 6,00Filipina 4,75Tiongkok 4,35Malaysia 3,25Singapura 2,24Korea Selatan 1,75Thailand 1,75Kawasan Euro 0,00Jepang - 0,10Swedia - 0,25Denmark - 0,65Swiss - 0,75

Suku Bunga %

vestasi dan operasional, sehingga galangan terancam tutup jika dibiarkan berlarut.

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Indus-tri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iper-indo) Eddy Kurniawan Logam mengatakan, persaingan tarif yang tidak sehat meru-gikan industri galangan di dalam negeri, apalagi saat sepi order seperti sekarang. “Seharusnya jangan perang harga, tetapi bersainglah dalam kualitas. Kami juga mendorong sinergi antar galangan guna memajukan industri ini,” katanya.

Menurut Eddy, perang tarif akan mem-buat industri galangan kapal semakin sulit berkembang. Selama ini pun, galangan di-anggap industri sunset dan tidak bergengsi. “Padahal, di luar negeri galangan kapal sep-ertinya bagus-bagus. Mereka bisa seperti itu karena mendapat margin yang cukup sehingga bisa investasi pada SDM, mesin, dan suasanya kerja yang nyaman,” ujarnya. Eddy meminta Kementerian Perindus-trian, sebagai pembina industri galangan kapal nasional, mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini. Dia juga mengajak seluruh galangan kapal untuk bersinergi dan menjalankan bisnis secara profesional. Hal senada disampaikan oleh Ketua DPD Iperindo Jawa Timur Momon Hermono. Dia mengatakan galangan kapal perlu bersinergi untuk mencegah persaingan yang tidak sehat.

“Kami berharap semua pihak punya pandangan yang sama. Sebagai pengu-rus Iperindo Jatim, saya akan berupaya mendekati semua galangan kapal dari hati ke hati untuk bersinergi dan men-sosialisasikan pentingnya Iperindo bagi kemajuan bersama,” ujar Momon. Dia mengatakan banyak galangan kapal yang belum menjadi anggota Iperindo dan menjual jasanya jauh di bawah tarif normal. “Saya datangi mereka, saya ajak bersinergi. Ayo kita sama-sama majukan industri ini, jangan sampai timpang tindih,” ungkapnya. Momon juga meminta pengayoman dari Kemenperin supaya tidak ada lagi persain-gan tidak sehat. Pasalnya, Iperindo hanya bisa mengimbau galangan kapal untuk menghindari perang tarif.

Adapun pembinaan dan teguran ataupun sanksi merupakan wewenang pemerintah, dalam hal ini Kemenperin, yang bertugas mengembangkan industri di dalam negeri.

“Kalau terjadi pelanggaran, Kemenper-in bisa menegur dan memberikan sanksi administratif. Sebab persaingan yang tidak sehat akan merusak industri,” kata Momon. Langkah Kemenperin mendesak sebab industri galangan kapal nasional saat ini menghidupi ratusan ribu tenaga kerja, serta melibatkan banyak industri terkait, seperti pelat baja, cat, komponen dan suku cadang, hingga perbankan.

Momon mengungkapkan, Iperindo menyusun standar tarif untuk diajukan kepada Kemenperin. Standar tariff ini akan menjadi pedoman bagi galangan dalam menetapkan harga reparasi kapal. Misalnya, apabila standar tarif pekerjaan A sebesar 50-70, galangan kapal jangan men-jual di bawah angka 50. “Kalau sekarang, ada galangan yang berani menjual dengan tarif hingga 35 atau 50 persen dari tarif normal. Ini tidak sehat,” jelas Momon, yang juga mengusulkan standar tarif diperbarui setiap tahun.

Jamin Persaingan SehatKetika dikonfirmasi, Direktur Industri

Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Per-tahanan Kemenperin Putu Juli Ardika menjelaskan, standar tarif reparasi kapal memang diperlukan untuk menjamin per-saingan yang sehat sehingga kualitas tidak menjadi hal yang dikorbankan, yang justru berdampak negatif pada sektor ini secara perlahan.

Menurut dia, wacana standar biaya reparasi diperlukan dalam konteks rentang harga yang wajar dalam kegiatan reparasi kapal dengan tetap mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tingkat kemahalan masing-masing daerah dan letak geografis dimana galangan itu berada. “Wacana standar biaya reparasi pada dasarnya diperlukan sebagai pedoman bagi pelaku usaha industri perkapalan, khususn-ya untuk kegiatan reparasi kapal,” ujarnya. Dalam pelaksanaannya nanti, lanjut Putu, standar tarif akan dilakukan evaluasi oleh seluruh stakeholder, baik pemerintah se-laku regulator maupun pihak lainnya yang terlibat dalam sektor usaha ini.

Dia menegaskan, pemerintah terus berupaya mendorong galangan kapal se-bagai salah satu industri strategis di masa depan. Upaya itu di antaranya membangun iklim usaha yang kondusif disertai dengan keberpihakan (affirmative action) melalui dukungan insentif, baik fiskal maupun non-fiskal.

Salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan industri ini melalui pen-guatan empat bidang, yaitu penguatan struktur industri perkapalan, industri kom-ponen, kompetensi SDM, dan dukungan kebijakan iklim usaha.

Bangun Sinergi

Momon menambahkan, pihaknya terus melakukan pendekatan kepada seluruh pelaku usaha galangan kapal melalui road-show, terutama untuk merangkul galangan kecil agar mau menjadi anggota Iperindo. “Mereka dikasih informasi bahwa Iperindo bisa bantu perizinan, pendidikan, klass dan sebagainya. Melalui Iperindo, kita bisa

Membangun Persaingan Usaha Yang SehatSambungan dari Hal.1 meminta bantuan Kemenperin untuk pen-

didikan sehingga biaya lebih murah. Juga soal sertifikasi dan pengelolaan limbah, sehingga mereka bisa ikut tender untuk dapat pekerjaan,” paparnya.

Saat ini, Iperindo memiliki 50 anggota di wilayah Jatim, terdiri dari 36 perusahaan galangan kapal serta 14 perusahaan sarana penunjang dan kontraktor. Skala perusa-haan tersebut pun beragam, mulai dari skala kecil sampai dengan besar. Salah satu program kerja Momon, yang dipercaya memimpin Iperindo Jatim sejak Februari 2019, adalah membangun sinergi antar anggota Iperondo yang beragam itu. Sinergi ini penting di tengah kelesuan industri galangan kapal saat ini.

“Sampai akhir 2018 lalu kondisi belum baik, bahkan tahun ini tidak ada pekerjaan sama sekali. Docking juga belum ada, mun-gkin nanti kalau kapal-kapal tol laut yang baru itu beroperasi baru akan ada docking lagi,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Momon, galan-gan besar dan kecil perlu bersinergi agar sama-sama mendapat pekerjaan sesuai kapasitas masing-masing. Misalnya, galan-gan besar mereparasi kapalnya, sementara galangan kecil mengerjakan raparasi din-amo atau komponen lain. “Sinergi ini agar galangan bisa sama-sama maju,” ujarnya.

Contoh lain, galangan besar mereparasi tongkang 300 feet, sementara galangan kecil mengerjakan reparasi tugboat-nya. Kalau dulu satu set diserahkan ke galangan besar, tapi melalui sinergi beberapa peker-jaan bisa diberikan ke galangan kecil.

Program lain yang ingin direalisasikan oleh Momon adalah memaksimalkan potensi industri Jatim dengan membangun galangan kapal baru yang modern, tanpa meninggalkan galangan yang ada.

“Kami sudah mengimbau bahwa memang perlu investasi untuk memajukan industri galangan kapal di wilayah ini, terma-suk membantu galangan tradisional,” ujarnya. Modernisasi sudah mulai dilakukan oleh galangan kapal di Kabupaten Lamongan, antara lain dengan mendatangkan peralatan modern dari Korea Selatan untuk mengikuti perkemban-gan teknologi perkapalan dunia.

Pihaknya juga men-dorong pemerintah pusat dan daerah membangun kawasan berikat industri galan-gan kapal di Lamongan. Momon menilai Pantai Lamongan sangat potensial untuk docking karena berada di jalur pelayaran yang dilalui kapal-kapal besa

Momon Hermono

PT Daya Radar Utama (DRU) berhasil menyelesaikan pembangunan kapal Landing Ship Tank (LST) atau Kapal Angkut Tank (AT- 4) KRI Teluk Lada 521 pesanan Kementerian Pertahanan.

Serah terima kapal canggih ini ditandai dengan penandatanganan berita acara dari DRU kepada Kemenhan di Dermaga DRU Panjang, Bandar Lampung, pada 26 Februari 2019.

Berita acara diserahkan oleh Direktur Utama DRU Amir Gunawan kepada Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana

Pertahanan Kemenhan Marsekal Pertama Budi Prasetyono, disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

KRI Teluk Lada 521 merupakan Kapal Angkut Tank kedua yang diserahkan DRU dari lima kapal sejenis yang dibangun. Kapal kedua ini merupakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru dan modern milik TNI Angkatan Laut.

“Penyerahan Kapal Angkut Tank ini merupakan bagian integral dari upaya pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI guna memperkuat postur pertahanan negara,”

kata Ryamizard.

Dia menjelaskan KRI Teluk Lada 521 ini adalah alutsista modern berteknologi canggih. Kehadiran kapal ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan TNI AL. “Ini untuk menjaga kedaulatan dan kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

KRI Teluk Lada 521 memiliki spesifikasi teknis dengan ukuran panjang 117 meter, lebar 16,40 meter dan tinggi 7,8 meter. Kapal ini dapat melaju dengan kecepatan maksimal hingga 16 knot, kecepatan jelajah 13 knot, radius pelayaran 6.240 mil laut.

Kapal ini mampu mengangkut pasukan sebanyak 478 personel yang juga dirancang untuk mengangkut sampai dengan 15 unit Tank BMP 3F serta 1 unit helikopter.

Dirut DRU Amir Gunawan mengatakan keberhasilan DRU membangun kapal ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik dari banyak pihak. Dia berharap DRU terus dipercaya untuk membangun kapal alutsista jenis lainnya.

Dia menjelaskan DRU segera menyelesaikan tiga unit kapal AT lainnya, yakni kapal AT 5, AT 6 dan AT 7 yang akan memperkuat alutsista nasional. “Kapal-kapal ini menjadi kebanggaan kami selaku galangan kapal nasional,” kata Amir.

PT Daya Radar Utama Serahkan KRI Teluk Lada 521

Keberpihakan pada Galangan Kapal Berarti Dukung Visi Poros Maritim

BERITA GALANGAN

BERITA GALANGAN

Pelaku industri galangan kapal nasional berharap kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada industri perkapalan di dalam negeri agar mampu bersaing secara internasional.

“Keberpihakan pemerintah akan membuat industri perkapalan bisa menghadapi persaingan global. Dengan demikian, potensi Indonesia sebagai poros maritim dunia bisa direalisasikan nantinya,” kata Direktur Utama PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia (ASSI) Anita Puji Utami di Surabaya pada 2 Februari 2019.

Harapan itu disampaikan Anita dalam Rapat Kerja PT ASSI Tahun 2019 bertema Kemampuan Industri Galangan Kapal untuk Meningkatkan Kualitas dan Kecepatan Layanan Produksi Guna Mendukung Kehandalan Armada Pelayaran Nasional.

Dengan dukungan kuat dari pemerintah, tuturnya, potensi pasar yang ada bisa dikerjakan secara bersama atau melalui sinergi antara pelayaran dan

galangan kapal nasional.

Anita berharap galangan kapal nasional bisa menangkap peluang bisnis tersebut dan mampu meningkatkan kompetensi, wawasan, inovasi dan kreatiivitas sumber daya manusianya.

“Kompetensi SDM tentunya harus ditingkatkan lagi dan harapannya adalah peningkatan produktivitas, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif, akan lebih maksimal,” kata Anita yang juga Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo).

Dia menilai Raker yang diisi dengan Focus Group Discussion (FGD) ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan.

Sejalan dengan tema Raker, lanjut Anita, peningkatan kemampuan perusahaan galangan kapal tentunya akan mendukung keandalan armada pelayaran nasional, sehingga visi poros maritim dunia bisa

diwujudkan.

“Dari FGD ini kita ingin menambah wawasan atau up-date informasi kebijakan permerintah. Banyak sekali masukan yang telah disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Laut Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian, yang perlu kita tindaklanjuti permasalahannya,” kata Anita.


KRI Teluk Lada 521

Kemenhub Serahkan Kapal Tol Laut ke Sejumlah Operator Pelayaran

BERITA GALANGAN

KM Sabuk Nusantara 92 dan KM Kendhaga Nusantara diserahkan oeh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub kepada PT Pelni dan PT Djakarta Lloyd pada 4 Februari 2019.

KM Sabuk Nusantara 92 dan KM Kendhaga Nusantara 3 merupakan bagian dari program pembangunan 100 kapal Tol Laut oleh Kemenhub berjenis kapal perintis, kontainer, ternak dan rede.

“Pembuatan dan pengoperasian kapal-

kapal pendukung tol laut tersebut untuk melayani masyarakat, terutama untuk wilayah Terpencil, Tertinggal, Terluar, dan Perbatasan,” kata Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko saat serah terima kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

KM Sabuk Nusantara 92 dibangun di galangan kapal PT Janata Marina Indah. Kapal ini memiliki panjang seluruh (LOA) 62,80 meter, lebar 12 meter, berat 2,000 GT, dan panjang Antara Garis Tegak (LBP)

57,36 m.

Adapun KM Kendhaga Nusantara 3 memiliki panjang seluruh (LOA) 74,30 m dengan kapasitas angkut 100 TEUs kontainer, termasuk 7 reefer container. Kapal yang dioperatori oleh PT Djakarta Lloyd ini melayani Hub dengan rute H-4 yaitu Surabaya-Makassar- Kendari –Surabaya.

Sementara itu, KM Kendhaga Nusantara 2 yang dibangun oleh PT Industri Kapal Indonesia (Persero) diserahkan Kemenhub kepada PT ASDP Indonesia Ferry di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat pada 9 Maret 2019.

PT ASDP juga diberikan kepercayaan mengoperasikan KM Kendhaga Nusantara 6 yang akan melayani trayek T-4 dengan rute Makassar - Polewali - Belang - Belang –Sangatta - Nunukan/Sebatik - Makassar. Serah terima kapal dilaksanakan di Pelabuhan Soekarno Makassar pada 2 Maret 2019.

Sebelumnya Kemenhub menyerahkan kapal Tol Laut KM Sabuk Nusantara 71 kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) untuk melayani rute Ambon – Bebar – Wulur – Romang – Kisar – Leti – Moa – Lakor – Luang – Sermatang/Mahleta – Tepa – Dai – Dawelar – Kroing – Marsela – Saumlaki – Tual – Ambon.

Selain itu, Kemenhub telah menyerahkan tiga unit kapal perintis pendukung Tol Laut kepada tiga operator, yakni PT Citrabaru adinusantara, PT Pelayaran Berkat Abadi Jaya Makmur, dan PT Luas Line pada 15 Maret 2019.

Kapal perintis ini untuk mengoptimalkan program konektivitas antar pulau di wilayah Indonesia Bagian Timur dan menjamin pendistribusian logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.

Adapun ketiga unit kapal perintis yang diserahterimakan, yaitu KM Sabuk Nusantara 56, KM Sabuk Nusantara 62, dan KM Sabuk Nusantara 77 dengan pelabuhan pangkal di Sorong.

Kementerian Perhubungan menyerahkan empat kapal Tol Laut, yakni KM Sabuk Nusantara 92, KM Kendhaga Nusantara 3, KM Kendhaga Nusantara 2, dan KM Kendhaga Nusantara 6 kepada sejumlah operator pelayaran.

e-bulletin IPERINDO Edisi: 01/XII/2018 | 5

KM Kendhaga Nusantara 2

Peresmian KM Kendhaga Nusantara 2

KM Sabuk Nusantara 62

6 | Info Galangan - Edisi 2 - VLoume 1 - Januari 2019

galeri FOTO


Kunjungan DPP Iperindo ke DPP Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) di Kantor DPP INSA Jakarta pada 28 Februari 2019

Kunjungan DPP Iperindo ke DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) di Kantor DPP Gapasdap Jakarta pada 26 Februari 2019.


Wakil Ketua Umum Iperindo Anita Puji Utami berkunjung ke galangan kapal di Samarainda yang akan menjadi anggota Iperindo

Ketua Umum Iperindo Eddy Kurniawan Logam memberikan pengarahan dalam Rapat Konsinyering Pedoman Standar Tarif Reparasi Kapal yang diikuti anggota Iperindo wilayah Barat pada 10 Januari 2019

Kunjungan DPP Iperindo ke galangan kapal di Samarinda pada 12 Februari 2019

Anggota Iperindo wilayah Jawa Timur mengikuti Rapat Konsinyering tentang Pedoman Standar Tarif Reparasi Kapal di Surabaya pada 17 Januari 2019.

Banyaknya kapal yang dikelaskan oleh BKI menyusul pemberlakuan asas cabotage (komoditas domestik diangkut kapal berbendera RI) sehingga jumlah kapal berbendera Merah Putih terus bertambah.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama BKI Rudiyanto dalam Workshop Keselamatan Industri Maritim sekaligus gathering dengan wartawan media nasional di Graha BKI Tanjung Priok Jakarta pada 26 Februari 2019.

Workshop bertujuan memperkenalkan lebih intens kepada media tentang peran dan tugas BKI dalam membantu pemerintah dan mendukung seluruh stakeholder dalam pengembangan industri kemaritiman nasional.

Rudiyanto mengatakan tugas utama

Tidak hanya itu, BKI telah mengantongi izin untuk melakukan pengklasifikasian terhadap bangunan lepas pantai atau fasili-tas apung di lingkungan minyak dan gas.

Bangunan lepas pantai meliputi F(P)SO, FPU, MODU, MOPU, FS(R)U, FLNG, Tank Barge, Single Point Mooring, Platform, Rig, Jacket, Pipeline dan fasilitas pendukung lainnya.

BKI juga sudah melakukan proses klasifikasi untuk beberapa jenis fasilitas apung dan kapal penunjang bangunan baru maupun eksisiting ataupun konversi, baik dual class maupun single class.

Untuk layanan jasa komersil kemaritiman, lanjut Rudiyanto, BKI hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dari para stakeholder khususnya para pemakai jasa.

Diversifikasi Usaha

BKI yang pada awalnya bergerak pada bidang klasifikasi kapal, kini telah melakukan diversifikasi ke bidang usaha komersial.

Sejak tahun 1977, dengan unit usaha pengujian dan laboratorium untuk pemeriksaan komponen dan material kapal yang terus berkembang kegiatannya dan tidak hanya terkait dengan bidang perkapalan (marine).

“BKI telah berkembang sebagai independent assurance yang merambah berbagai sektor bisnis yang meliputi tiga sektor bisnis, yaitu sektor Industri, Marine, dan Energi,” ujar Rudiyanto.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sudah mengkelaskan sedikitnya 11.500 unit kapal berbendera Merah Putih dan 2.996 unit kapal bangunan baru dalam 5 tahun terakhir.

KORPORASI


BKI adalah marine industry safety atau menjaga keselamatan industri maritim nasional. Untuk melaksanakan tugas ini, BKI memiliki tiga layanan, yakni Jasa Klasifikasi Kapal, Jasa Komersil Industri, dan Jasa Statutoria.

“Kegiatan atau jasa klasifikasi kapal merupakan pengklasifikasian kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan penilaian teknis atas laik tidaknya kapal tersebut untuk berlayar,” jelasnya.

Selain itu, BKI dipercaya oleh pemer-intah untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama Pemerintah Republik Indonesia, antara lain Load Line, ISM Code dan ISPS Code.

Ketua Umum Iperindo Eddy Kurniawan Logam (keenam dari kanan) bersama stakeholder mengikuti Pertemuan Majelis BKI Tahun 2019 pada 21 Februari 2019.

Sebagai independent assurance, tuturnya, BKI mengedepankan profesionalitas tinggi yang didukung tenaga ahli dari berbagai bidang, pendidikan, dan keahlian serta pengalaman, serta didukung oleh jaringan pelayanan di 20 cabang di seluruh Indonesia.

Menurut Rudiyanto, layanan komersil tersebut berawal dari peran utamanya sebagai penjamin keamanan dan keselamatan di sektor maritim khususnya kapal.

Oleh karena itu, sebagai independent assurance, BKI Komersil membantu pihak-pihak yang bertransaksi (pihak pertama dan kedua) untuk memberikan data obyektif tentang kondisi bisnis dan sarana prasarana mereka di bidang marine, industri maupun energi.

Data tersebut disajikan melalui tujuh layanan jasa dengan mengacu pada standar/rules melalui riset berbagai studi, regulasi pemerintah, regulasi internasional maupun pengembangan oleh BKI.

“Dengan peranannya sebagai independent assurance, BKI Komersil juga melakukan kegiatan sebagai QA & QC (pihak kedua) melalui tujuh layanan jasa untuk menjamin bisnis pihak pertama berjalan lancar, terjamin, aman dan terus berkembang,” ujarnya.

Di bidang marine, misalnya, desain dan analisis teknik bidang perkapalan dan konsultan pembangunan/operasi kapal menjadi contoh bagaimana BKI Komersil menjadi pihak kedua. “Ini juga terjadi di bidang Industri, Marine dan Energi,” kata Rudiyanto.

Survei Statutoria

Untuk layanan yang ketiga, lanjut Rudiyanto, selain sebagai badan klasifikasi, BKI memiliki kemampuan dalam melaksanakan survei terkait statutoria.

Dengan jaringan pelayanan lebih dari 18 cabang, baik nasional dan internasional, beserta jumlah surveyor/auditor yang berkualifikasi, BKI dipercaya sebagai Recognized Organization (RO) untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria dari Indonesia dan Mongolia.

Otorisasi yang diberikan kepada BKI tersebut dilaksanakan dengan

memperhatikan pemenuhan terhadap persyaratan yang terdapat dalam Resolusi IMO A.739(18) and A.789(19) dan aturan RO Code yang akan diberlakukan.

Tugas statutoria yang diberikan kepada BKI antara lain yang terkait dengan keselamatan maritim, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan pelaut, baik yang berupa regulasi Internasional (SOLAS, ICLL, MARPOL dan MLC, dan lain-lain), dan nasional.

“Sebagai tambahan, BKI juga aktif dalam melaksanakan audit sistem manajemen keselamatan (ISM Code) maupun sistem manajemen keamanan kapal dan pelabuhan (ISPS Code),” jelas Rudiyanto.

Dalam pelaksanaan tugas otorisasi tersebut, kinerja BKI dapat diukur dari statistik Port State Control (PSC). Statistik di Tokyo MOU PSC menunjukkan tren positif dimana nilai ef yang diperoleh dari tahun ke tahun semakin kecil. Ini berarti BKI dalam tren positif menuju RO berkinerja baik (High Performance RO).

Selain tugas tersebut, BKI turut berperan serta aktif dalam IMO Meeting untuk menjaga relevansi terhadap aturan yang berlaku di dunia internasional.

“Dengan peranannya sebagai independent assurance, BKI Komersil juga melakukan kegiatan sebagai QA & QC (pihak kedua) melalui tujuh layanan jasa untuk menjamin bisnis pihak pertama berjalan lancar, terjamin, aman dan terus berkembang,”


biaya produksi bisa ditekan dan industri komponen bisa tumbuh dengan sehat.

Strategi Berbasis Ruang

Untuk Jawa Timur dengan rekam jejak industri maritim yang kuat sejak era Majapahit, pilihan menjadi Provinsi Agro-Maritim sudah pernah dirumuskan oleh Forum Maritim Jawa Timur bersama Biro SDA Provinsi Jawa Timur.

Perlu disadari bahwa strategi maritim adalah strategi berbasis ruang, bukan komoditas. Pardigma pembangunan berbasis komoditas selama 50 tahun terakhir terbukti ekstraktif sehingga tidak ramah lingkungan, dan kurang mampu meningkatkan nilai tambah.

Kelima hal tersebut perlu diselesaikan Pemerintah bersama para pemangku kepentingan industri maritim, termasuk lembaga pendidikan tinggi. (Daniel Mohammad Rosyid)

Ekonomi biaya tinggi di laut menyebabkan sektor pelayaran yang tidak sehat, dan biaya logistik yang tinggi, sehingga industri pelayaran belum mampu memberikan sinyal pasar yang kuat bagi industri galangan kapal

PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sudah mengkelaskan sedikitnya 11.500 unit kapal berbendera Merah Putih dan 2.996 unit kapal bangunan baru dalam 5 tahun terakhir.

Industri Galangan Kapal Butuh 5 Langkah Strategis

Industri galangan kapal nasional saat ini masih menghadapi banyak masalah yang cukup kompleks. Sebagai komponen penting bagi negara maritim yang dicita-citakan, diperlukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat industri ini.

Setidaknya ada lima langkah yang harus ditempuh sesegera mungkin. Hal ini terungkap dalam lokakarya Pemberdayaan Industri Galangan Kapal Nasional yang digelar DPC Iperindo Jawa Timur di Surabaya pada 30 Januari 2019.

Pertama, Indonesia memerlukan kebijakan yang mendorong sebuah sustained demand for ships dalam berbagai jenis, jumlah dan ukuran serta mutu yang makin tinggi.

Belanja pemerintah yang cukup besar (sekitar Rp20 triliun/tahun) dalam pengadaan infrastruktur maritim dalam bentuk kapal negara, KRI, dan kapal penyeberangan akan memberikan sinyal pasar yang positif bagi industri ini.

Kedua, pasar industri maritim ini juga memerlukan sebuah pemerintahan maritim yang kuat. Pemerintahan maritim nasional saat ini masih lemah, kurang sinergis, dan tidak memiliki maritime leadership dengan visi jangka panjang.

Agenda mentransformasikan Badan Keamanan Laut menjadi Badan Pengawal Laut dan Pantai (Indonesia Sea and Coast Guard) yang diamanahkan oleh UU Pelayaran 2005 hingga saat ini masih terbengkalai.

Akibatnya belum ada kepastian hukum di laut yang dibutuhkan agar ekonomi biaya tinggi di laut bisa dihilangkan.

Ekonomi biaya tinggi di laut menyebabkan sektor pelayaran yang tidak sehat, dan biaya logistik yang tinggi, sehingga industri pelayaran belum mampu memberikan sinyal pasar yang kuat bagi

industri galangan kapal.

Sekalipun asas cabotage sudah dilaksanakan cukup baik, program Tol Laut pemerintah saat ini belum mampu memberi sinyal pasar yang cukup bagi industri komponen kapal untuk tumbuh sehingga mengurangi biaya produksi kapal.

Ketiga, menghadapi kesenjangan spasial antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia, kita membutuhkan kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan pemerataan, bukan pertumbuhan tinggi yang obsesif.

Persatuan nasional memerlukan industri maritim yang kuat. Kita juga memerlukan kebijakan Melihat ke Timur yang konsisten agar pembangunan infrastruktur di KTI meningkatkan kesempatan kerja sekaligus kapasitas penciptaan nilai tambah nasional.

Perencanaan pembangunan perlu mengadopsi paradigma baru bahwa armada kapal nasional merupakan infrastruktur negara kepulauan bercirikan Nusantara ini.

Keempat, industri galangan kapal nasional juga masih menghadapi kelangkaan qualified welders. Pembentukan SMK perkapalan dan lembaga-lembaga pelatihan pengelas bersertifikat sudah dilakukan namun perlu dukungan yang lebih besar.

Saat ini sistem pendidikan nasional belum cukup berpihak pada pendidikan vokasi dan pendidikan non-formal yang mendidik warga muda untuk menguasai berbagai keterampilan yang dibutuhkan industri maritim.

Kelima, peningkatan daya saing industri galangan kapal nasional juga memerlukan kebijakan standardisasi desain berbagai jenis kapal (kapal niaga berbagai jenis, kapal negara, KRI, kapal khusus) agar

BERITA GALANGAN


ALMA merupakan pengembang software CAD/CAM untuk pengerjaan logam lembaran, optimasi pemotongan dan robotik, yang banyak diaplikasikan di industri perkapalan.

Dalam seminar ini, materi presentasi disampaikan oleh Arnaud FraydanLarbi Baala, dua tenaga ahli ALMA yang mempunyai banyak pengalaman dalam pembangunan kapal di dunia.

Wakil Ketua Umum DPP Iperindo Anita Puji Utami mengatakan seminar ini

diharapkan membantu galangan kapal nasional, khususnya anggota Iperindo, meningkatkan produktivitas dalam pembangunan kapal baru.

“Kami berharap seminar ini memberikan manfaat bagi kita semua galangan kapal anggota Iperindo,” kata Anita saat memberikan kata sambutan seminar.

Tenaga ahli ALMA tersebut berdikusi dengan peserta seminar guna membahas beberapa macam isu yang terjadi di

galangan dengan CAM Software untuk Nesting dan Sheet Metal Cutting.

Pada acara terpisah, Anita Puji Utami selaku Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia (ISSI) menjadi narasumber dalam diskusi panel di Kampus ITS Surabaya.

Diskusi panel bertema Peran Kawasan Sains dan Tekno Kampus Menunjang Perindustrian Indonesia ini diselenggarakan dalam rangka peresmian fasilitas STP-Inkubator dan PUI ITS.

Iperindo Gandeng ALMA Gelar Seminar Cutting Optimization For Marine & Shipbuilding

TEKNOLOGI & INOVASI

Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) bekerja sama dengan ALMA menggelar SeminarCutting Optimization For Marine & Shipbuilding di Surabaya pada 17 Januari 2019.


Upaya ini membuat habitat laut berupa ikan dan lain-lain berlimpah di perairan Indonesia. Sayangnya, hanya sedikit ikan-ikan itu yang bisa ditangkap dan dimanfaatkan karena Indonesia tidak memiliki armada kapal tangkap ikan yang memadai.

“Kebijakan pemerintah itu bagus. Tapi, setelah berhasil memberantas illegal fishing dan ikan berlimpah, siapa yang akan menangkap ikan itu,” ungkap Budhiarto Sulaiman, Direktur Utama PT Teknik Tadakara Sumberkarya—produsen panel listrik kapal dan industri.

Dia mengatakan manfaat sumber daya di benua maritim kita begitu besar dari segala sisi kehidupan. Sumber daya terbaharukan ini aset yang tidak akan habis selama kita menjaga kelestarian laut.

Menurut Budhiarto, pemerintah seharusnya mengantisipasi berlimpahnya ikan dengan membangun ribuan kapal sehingga hasil laut bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Indonesia juga butuh banyak pelaut tangguh dan terampil.

“Kita perlu bangun kapal yang canggih, bisa menyimpan hasil tangkapan dengan baik dan berkualitas. Rakyat bisa menikmati ikan segar dengan harga terjangkau, selebihnya bisa diekspor dengan harga tinggi,” cetusnya.

Budhiarto mengingatkan kembali kebijakan President ke-3 BJ Habibie saat menjabat Menteri Riset dan Teknologi yang merintis program kapal Mina Jaya dan Caraka Jaya untuk eksplorasi hasil laut dan konektivitas antara pulau.

Program ini dinilai sangat bagus, sebab kapal Mina Jaya berukuran 400 GT itu dilengkapi dengan frozen storage -40 derajat untuk menampung ikan tangkapan dan bisa berbulan-bulan berada di tengah luat.

Budhiarto mengatakan KKP seharusnya memfasilitas pembangunan kapal ikan modern dan bekerja sama dengan stakeholder lain untuk mewujudkannya. “Armada kapal ikan kita belum modern dan keterampilan pelaut masih rendah. Akibatnya harga ikan mahal meskipun ikan kita berlimpah,” ujarnya.

Dalam empat tahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan gencar memberantas pencurian ikan oleh kapal asing (illegal fishing). Ratusan kapal ikan asing berhasil ditangkap dan sebagian besar ditenggelamkan.

TOKOH

Budhiarto Sulaiman: Saatnya Membangun Armada Kapal Ikan Modern


Sejauh ini, kata Budhiarto, belum ada kapal tangkap ikan yang dibangun di galangan kapal di dalam negeri, khususnya anggota Iperindo. Meskipun pemerintah pernah mengungkapkan wacana untuk membangun 2.500 kapal ikan.

Selain pemberantasan illegal fishing dan pengamanan perairan Nusantara, program Tol Laut yang dicanangkan pemerintah perlu dilanjutkan. “Presiden Joko Widodo bilang akan bangun ribuan kapal untuk konektivitas Nusantara. Ini jangan berhenti,” tegas Budhiarto.

Industri Penunjang

Industri dalam negeri yang berperan sebagai industri ‘penunjang’ perkapalan juga harus terus meningkatkan kualitas produk dan menjadi pemain global.

“Harus buktikan bahwa Indonesia mampu membangun kapal dengan harga kompetitif, berkualitas, tepat waktu dan mutu yang baik. Untuk itu, diperlukan industri penunjang yang kuat,” ujar Budhiarto.

Saat ini, industri penunjang yang menjadi anggota Iperindo sekitar 40 perusahaan. Dari jumlah itu, separuhnya merupakan produsen dan sisanya agen penjualan.

Untuk menjadi produsen alat penunjang perkapalan memang tidak mudah karena harus memiliki pabrik atau workshop yang disertifikasi oleh BKI dan klass lain. Saat ini, baru beberapa perusahaan yang mengantongi sertifikat klass (workshop approval).

Budhiarto pun menyampaikan apresiasi kepada industri galangan kapal nasional yang telah menunjukkan keberpihakannya kepada industri penunjang dalam negeri.

“Bahkan, ada galangan kapal yang menempatkan industri penunjang sebagai mitra usaha strategis, bukan sekadar pemasok. Kami sangat apresiasi, seperti yang dilakukan oleh PT PAL (Persero), PT Radar Utama, PT Dumas, dan PT Adiluhung Sarana Segara,” ungkapnya.

Keberpihakan ini, menurut dia, sangat

diperlukan mengingat galangan kapal dan industri penunjangnya sulit bersaing dengan produk luar negeri, yang dijual lebih murah.

PT Teknik Tadakara Sumberkarya (TTS) yang dirintis Budhiarto sejak 30 tahun lalu memproduksi panel listrik untuk kapal, seperti main switchboard dan emergency switchboard, salah satu peralatan utama di dalam kapal.

Selain panel listrik, TTS memproduksi bridge control console, engine control console, distribution board, starter panel, engine telegraph unit, navigation light panel, signal light panel, dan alarm monitoring system.

Meskipun komponennya sebagian besar masih diimpor, Budhiarto yakin Indonesia mampu merancang dan memproduksi panel listrik kapal berkualitas tinggi dan memenuhi standar klass dan IMO.

Dia optimistis galangan kapal dan industri penunjangnya di dalam negeri mampu meningkatkan kandungan lokal apabila pemangku kepentingan saling bekerja sama.

“Semua harus berpikir lintas sektoral. Semua stakeholder tentunya punya titik singgung, kita perlu rekatkan dalam satu institusi atau wadah yang mewakili seluruh insan di bidang maritim, tidak hanya bicara perkapalan,” ungkap Budhiarto.

Documents

LAPORAN UTAMA Standar Tarif Reparasi Kapal …