LAPORAN TUGAS AKHIR PELAKSANAAN PENAGIHAN …

LAPORAN TUGAS AKHIR

PELAKSANAAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN

PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

O

L

E

H

NAMA : DERU SAMUDRA

NIM : 152600003

Untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Studi

Pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

Universitas Sumatera Utara


ABSTRAK

Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat

Oleh

DERU SAMUDRA (152600003)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Penagihan

Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Medan Barat. Hal ini bertujuan tentang pelunasan atau pencairan

tunggakan pajak yang terutang sesuai dengan prosedur penagihan sehingga tercapainya

pelunasan tunggakan pajak yang semestinya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian ini termasuk metode kuantitatif yaitu perbandingan data penagihan pajak 2016

dan 2017. Data penagihan diambil dari riset di KPP Pratama Medan Barat.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak

dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, dan melaksanakan

penagihan. Ada lima tahap yang bisa dilakukan juru sita pajak untuk dapat melaksanakan

penagihan pajak, yaitu: Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat

Sita, Lelang. Terdapat dua jenis kegiatan penagihan pajak, yaitu penagihan pajak pasif

dimana seksi penagihan tidak melakukan tindakan yang nyata terhadap wajib pajak agar

melunasi utang pajak dan penagihan pajak aktif dimana keseluruhan kegitan penagihan yang

merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif dimulai dari pemberitahuan Surat Paksa

hingga menjual barang yang telah disita.

Rasio surat teguran dengan penerbitan SKP meningkat pada tahun 2017 dibandingkan

2016 ini disebabkan peran aktif juru sita pajak dalam memberitahukan tunggakan wajib

pajak. Sedangkan surat paksa mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan. Kendala

dalam melakukan penagihan pajak yaitu identitas wp yang tidak jelas dan kemampuan

ekonomis wajib pajak. Langkah penyelesaian masalah dalam melaksanakan penagihan

dengan surat paksa yaitu mencari data dari pihak ketiga, meminta bantuan organisasi unit

lain (Kepolisian dan pemerintah), dan melakukan update data.

Kata kunci : Penagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak.


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa , berkat kasih karunia dan

pertolongannya penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir yang berjudul

“Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pada

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat’’ tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu

syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Jurusan Administrasi Perpajakan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini banyak bantuan yang diterima baik

berupa moral maupun material serta bimbingan yang banyak membantu penulis dalam

penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Drs. Rasudyn Ginting, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III

Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera

Utara.

3. Bapak Kariono, selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Hatta Ridho S.Sos, M.Sp selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan

perhatian, petunjuk dan saran kepada penulis dalam penyelesaian Laporan Tugas

Akhir ini dengan baik.

5. Seluruh Bapak/Ibu Staf Pegawai Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU

yang telah banyak membantu segala administrasi selama penulis menjalani

perkuliahan sampai dengan selesainya Laporan Tugas Akhir ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU yang

telah memberikan ilmunya selama penulis menjalani perkuliahan.

7. Kepada Pihak KPP Pratama Medan Barat yang telah banyak membantu, memberikan

data dan informasi kepada penulis selama penelitian.

8. Ibunda tercinta yaitu Yenni Widiawaty yang telah memberikan penulis banyak

sumbangan, baik berupa materi maupun dari segi moral. Serta Adek-Adek yang selalu

memberikan semangat untuk cepat menyelesaikan penulisan ini.


9. Ridwan Yuranda , Mhd Reza Ananta , Alvin Rimanda , Bella Ramadhany dan yang

terkhusus kepada Desi Ardyta Rambe selalu bersama penulis selama dalam

perkuliahan.

10. Kepada IMPROSAJA organisasi internal kampus yang banyak memberikan penulis

pengalaman organisasi periode 2017-2018

11. Seluruh teman-teman seperjuangan TAX A 2015, yang selama ini telah menjadi

keluarga dan sahabat penulis, semoga tetap kompak selalu dan sukses kedepannya

kita.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikanLaporan Tugas

Akhir ini, namun penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Tugas Akhir

ini masih banyak kekurangan.Penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat

memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Medan, 13 Juli 2018

Penulis,

Deru Samudra


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................ i

DAFTAR ISI ........................................................................................................ iv

DAFTAR TABEL DAN BAGAN.........................................................................v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Laporan Tugas Akhir.........................................................1

B. Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir ................................................5

C. Uraian Teoritis Laporan Tugas Akhir .........................................................8

D. Ruang Lingkup Laporan Tugas Akhir ......................................................13

E. Metode Laporan Tugas Akhir ...................................................................14

F. Metode Pengumpulan Data LaporanTugas Akhir..................................... 15

G. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir ............................................16

BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PENELITIAN LAPORAN TUGAS

AKHIR

A. Sejarah singkat KPP Pratama Medan Barat.............................................. 18

B. Visi Dan Misi Kantor Pelayanan PajakPratama Medan Barat.................. 20

C. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan PajakPratama Medan Barat................. 20

D. Struktur Organisai KPP Pratama Medan Barat ........................................ 20

E. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Medan Barat ......................................... 24

BAB III : GAMBARAN DATA LAPORAN TUGAS AKHIR

A. Ketentuan Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang

Pribadi ................................................................................. 33

B. Definisi Penagihan Pajak ......................................................................... 34

C. Penagihan Utang Pajak ............................................................................ 35

D. Dasar Hukum Penagihan Pajak ............................................................... 37

E. Tata Cara Penagihan Pajak ...................................................................... 37

E.1 Penagihan Seketika dan Sekaligus .................................................... 39


E.2 Surat Teguran ..................................................................................... 41

E.3 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ................................................ 42

E.4 Penyitaan ........................................................................................... 46

E.5 Pelaksanaan Lelang ........................................................................... 50

BAB IV: ANALISIS DAN EVALUASI LAPORAN TUGAS AKHIR

A. Analisa Perkembangan Wajib Pajak Yang Menunggak Pajak.................. 51

B. Pelaksaan Penagihan Pajak Yang Dilakukan ......................................... 55

C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksaan Penagihan Melalui Surat Paksa.... 62

D. Cara Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Penagihan Melalui

Surat Paksa ................................................................................................63

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan .................................................................................................. 64

B. Saran ......................................................................................................... 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Jumlah Pegawai KPP Pratama Medan Barat................................ 22

TABEL 2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Medan Barat 2018......................................................................... 23

TABEL 2.3 Wilayah Kerja Seksi Pengawasan Dan Konsultasi....................... 31

TABEL 4.1 Jumlah Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Medan Barat Tahun 2016 dan 2017 .................................................. 51

TABEL 4.2 Jumlah Penerbitan Surat Teguran untuk Wajib Pajak Pada Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat Tahun 2016

dan 2017............................................................................................. 52

TABEL 4.3 Jumlah Penerbitan Surat Paksa untuk Wajib Pajak Pada

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat

Tahun 2016 dan 2017........................................................................ 54


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang LaporanTugas Akhir

Administrasi adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam

mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu dengan

penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Pentingnya administrasi dikaitkan

dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tak bermakna kecuali dengan kegiatan-kegiatan

yang bersifat publik seiring perkembangan administrasi dipandang sebagai motor penggerak

pembangunan.

Pajak bukan lagi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, karena pajak

mempunyai peranan yang sangat penting dan besar dalam menjalankan roda

pemerintahan.Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang digunakan untuk

melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat ini sektor perpajakan

merupakan sumber penerimaan negara yang paling ideal dan sangat besar kontribusinya baik

penerimaan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dari data APBN 2017 penerimaan pajak

adalah sebesar Rp. 1.498,9 Triliun atau meningkat rata- rata sebesar 11,3% , dilihat dari

potensi pajak menjadi salah satu sektor yang dapat memenuhi pembiayaan pembangunan

yang dilakukan secara berkala dan berkesinambunganuntuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat.

Pelaksanaan sumber perpajakan biasanya berjalan secara baik tidak terlepas dari

adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan peran serta masyarakat selaku wajib

pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan


perpajakan.Namun dalam kenyataan masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak

sebagai akibat dari tidak dilunasinya utang pajak sebagaimna mestinya. Selama ini

masyarakat selaku Wajib Pajak masih menganggap bahwa pajak bukan sebagai kewajiban,

melainkan lebih dianggap sebagai momok dan beban, karena dengan membayar pajak

akan mengurangi penghasilan atau harta kekayaan yang mereka miliki . Sementara dilain

pihak tingkat pendapatan yang rendah serta minimnya pengetahuan tentang pajak

merupakan suatu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk

melunasi pembayaran kewajiban pajaknya.

Sehubungan dengan hal ini , aparat pajak dalam melakukan tugasnya didukung

oleh berbagai faktor penunjang , salah satunya adalah penerapan langkah strategi

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta upaya yang dilakukan dalam rangka pelunasan

atau pencairan tunggakan pajak yang terutang sesuai dengan prosedur penagihan sehingga

tercapainya pelunasan tunggakan pajak yang semestinya untuk meningkatkan penerimaan

pajak.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga

pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip

kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan terus ditunjang

dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat selaku wajib pajak dan

serta pemahaman akan hak kewajiban dalam melaksanankan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak

berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih

dijumpai adanya utang wajib pajak akibat tidak mau membayar dan tidak memenuhi

peraturan perpajakan. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu


menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih

belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencariannya, namun demikian secara umum

penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. (Harian Medan Bisnis)

Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak

yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Kepatuhan Wajib Pajak dalam

membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan

demikian pengakajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib

Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian.

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

sebagaimana telah diubah terkhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dengan

demikian, penagihan pajak yang bersifat memaksa ini dilakukan apabila Wajib Pajak atau

penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu

sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan surat ketetapan pajak (SKP) dilakukan

teguran, maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita dengan surat sita dengan

pernyataan dan penyerahan secara resmi kepada penanggung pajak. Penagihan pajak

dengan surat paksa ini dilakukan oleh juru sita pajak pusat maupun pajak daerah. Jadi,

surat paksa dalam penagihan tunggakan pajak ini memiliki peran yang sangat penting yang

bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut.

Penagihan pajak dengan suratpaksa diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi wajib

pajak sehingga tidak akan terjadi lagi tunggakan pajak.

Penagihan pajak adalah rangkain kegitan petugas pajak yang dilakukan kepada

penanggung pajak agar melunasi utang pajaknya berikut biaya penagihan yang timbul dengan

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,


memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan atau

pemblokiran rekening, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita

melalui lelang.

Salah satu contoh kasus penagihan pajak di indonesia adalah terdapat informasi dari

Direktorat Intelijen dan Penyelidikan terkait Wajib Pajak PT.ABC yang bergerak dibidang

industri perkayuan akan dipailitkan oleh Pengadilan Niaga.PT ABC terdaftar di KPP Pratama

Kabar Sehati dengan jumlah piutang pajaknya Rp.10 Miliar dengan nomor surat ketetapan

pajak 000105/205/07/657/10 tanggal 10 Agustus 2010. Atas Ketetapan Pajak tersebut telah

disampaikan Surat Teguran pada tanggal 15 Oktober 2010.Dalam hal ini Wajib Pajak

dinyatakan pailit , Surat Paksa diberikan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta

Peninggalan , dan bagi Wajib Pajak yang bubar atau dikatakan likuidasi , Surat Paksa

diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan , atau

likuidator. Paling cepat tanggal 18 Oktober 2010 , JSP KPP Pratama Kabar Sehati dapat

menerbitkan Surat Paksa kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat(5) UU

PPSP . Setelah Surat Paksa disampaikan kepada Pengadilan Niaga , tindakan penagihan pajak

dapat berjalan normal , mulai dari Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sampai

dengan pencairan tunggakan pajak dengan cara melelang hasil barang sitaan apabila masih

ada asset Wajib Pajak yang tersisa. Hak mendahulu tersebut lampau 5 tahun sejak

diterbitkannya Surat Paksa , yakni 04 Oktober 2015. Dari data Aparatur Penagihan Pajak di

KPP Pratama Medan Barat, jumlah tunggakan pajak pada Surat Paksa dari 2013-2015

sebesar Rp.63 Miliar dan hanya sebesar Rp. 7 Miliar jumlah tunggakan pajak pada Surat

Paksa yang dilunasi oleh Wajib Pajak. Melihat pentingnya pelaksanaan penagihan pajak guna

pelunasan utang pajak oleh wajib pajak , maka mendorong penulis untuk memilih judul

“Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat”.


B. Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir

1. Tujuan Laporan Tugas Akhir

1.1 Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya penagihan tunggakan pajak

pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat

1.2 Untuk mengetahui kendala-kendala atau hambatan yang terjadi dalam

penagihan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Medan Barat

1.3 Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala

dalam penagihan tunggakan pajak

2. Manfaat Laporan Tugas Akhir

2.1 Bagi Mahasiswa

a) Sebagai sarana mahasiswa dalam ilmu secara langsung pada

bidang yang ditekuni sehingga dapat membandingkan antara

teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan

praktik di lapangan

b) Dapat meningkatkan kedisiplinan dan profesionalitas serta rasa

tanggung jawab akan dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja.

c) Memahami tentang pelaksanaan penagihan tunggakan pajak

terhadap wajib pajak orang pribadi.

2.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

a) Mempererat hubungan kerjasama Program Studi Diploma III

Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Universitas Sumatera Utara dengan Intansi Pemerintah

khususnya KPP Pratama Medan Barat.

b) Mempromosikan sumberdaya manusia khususnya Program

Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

c) Dapat mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan ilmu

perpajakan dilingkungan perguruan tinggi khususnya di

Program Studi Diploma III Administrasi perpajakan.

2.3 Bagi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU)

a) Membina hubungan baik dengan Program Studi Diploma III

Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara.

b) Dapat mempromosikan citra KPP Pratama Medan Barat

kepada masyarakat.

c) Mendapatmasukandan saran ataskurikulum yang berlaku di

Program Studi Diploma III AdministrasiPerpajakan.

C. URAIAN TEORITIS

MenurutProf. Dr. RochmatSoemitro, SH. dalam bukunya Dasar- DasarHukum Pajak

dan Pajak Pendapatan menyatakan“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan

Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik

(kontaprestasi) yang dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran

umum”.(Waluyo,2013:3)


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan

Tatacara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Syarat pemungutan pajak, agar pemungutan pajak

tidak menimbulkan hambatan atau perlawan, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat

sebagi berikut: Adil, yuridis, ekonomis, finansial, dan sederhana.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang

pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan

penagihan seketika dan sekaligus, memeberitahukan Surat Paksa, mengususlkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita

(pasal 1 angka 9 UU No.19/2000).

Sedangkan utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi

administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak

atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun dasar penagihan pajak sebagaimana dijelaskan dalam UU KUP pasal 20 ayat

(1) yaitu;

1. STP (Surat Tagihan Pajak)

2. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)

3. SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)

4. SK Pembetulan

5. SK Keberatan

6. Putusan Banding

7. Putusan PK


Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak .

Fungsi Surat Tagihan Pajak :

a. sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak;

b.sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda;

c. sarana untuk menagih pajak.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang

disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena

ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan SKPKBT).

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Fungsi SKPKB:

a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang.

b. Sebagai alat atau sarana untuk mengenakan sanksi .

c. Sebagai alat atau sarana untuk menagih pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak

yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Timbulnya ketetapan ini


http://pelayanan-pajak.blogspot.com/2008/11/sanksi-administrasi-berupa-denda-karena.html

biasanya dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat pemeriksaan

sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak

yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Timbulnya pajak lebih bayar ini disebabkan

karena kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dibayar. Untuk SPT

masa Pajak Pertambahan Nilai bisa disebabkan karena dalam transaksi awal telah dipungut

PPN oleh bendaharawan atau pemungut pajak, juga karena adanya transaksi ekspor yang

memiliki tarif pajak 0% sehingga selisih lebih bayar karena kredit pajak masukan telah

dibayar PPN 10%. Sedangkan dalam SPT Tahunan PPh disebabkan karena kredit pajak yang

lebih besar dibandingkan pajak yang seharusnya terutang sehingga menyebabkan lebih bayar.

Untuk mengembalikan kelebihan pajak ini kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dilakukan

pemeriksaan untuk membuktikan bahwa dokumen dan data-data terkait telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan.

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak

ada kredit pajak.Yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang

tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud

dalam pasal 9 ayat (3) dan (3a) UU KUP.

Pada dasarnya besarnya utang pajak dihitung sendiri oleh Wajib Pajak. Apabila

terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penghitungan pajak terhutang tersebut, maka

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan . Dalam hal tagihan

pajak tersebut tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, penagihannya dapat dilakukan dengan

Surat Paksa.


https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_Pertambahan_Nilai

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemungut_pajak&action=edit&redlink=1

Terdapat dua jenis kegiatan penagihan pajak yang dikenal secara umum, yaitu

penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif.Pajak Pasif adalah keseluruhan kegiatan

penagihan diluar penagihan pajak aktif dimana seksi penagihan tidak melakukan tindakan

yang nyata terhadap wajib pajak atau penanggung pajak agar melunasi utang pajak.

Sedangkan Pajak Aktif adalah keseluruhan kegitan penagihan yang merupakan kelanjutan

dari penagihan pajak pasif dimulai dari pemberitahuan Surat Paksa hingga menjual barang

yang telah disita dan dalam hal ini seksi penagihan melakukan tindakan yang nyata atas wajib

pajak atau penanggung pajak.

Ada lima tahap yang bisa dilakukan juru sita pajak untuk dapat melaksanakan

penagihan pajak, yaitu:

1) Penagihan Seketika dan Sekaligus. .

2) Surat Teguran

3) Surat Paksa

4) Surat Sita

5) Lelang

Surat Paksa merupakan salah satu sarana penagihan pajak. Dengan kata lain, sesuai

dengan Pasal angka 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang dimaksud

dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya penagihan pajak.

Surat paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat

Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBT), Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali

yang menyebabkan jumlah pajak masihharus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh

Penanggung Pajak sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

Adapun yang menjadi dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ini, yaitu :


a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

b) Peraturan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2008 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

c) Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor Se-08/PJ.75/2002 tentang Pemeriksaan

Untuk Tujuan Penagihan Pajak.

d) Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-50/PJ/2010 tentang Kebijakan

Penagihan Pajak

D. Ruang Lingkup LaporanTugas Akhir

Adapun yang menjadi ruang lingkup kegiatan Tugas Akhir adalah masalah yang

dikemukakan dalam penelitian. Adapun ruang lingkup Tugas Akhir adalah:

1. Deskripsi tentang bagaimana prosedur pelaksanaan penagihan tunggakan

pajak terhadap wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Medan Barat.

2. Informasi mengenai data-data pelunasan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan

Pajak(KPP) Pratama Medan Barat

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penagihan pajak dan

upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasinya.

E. Metode Laporan Tugas Akhir

Dalam pelaksanaan Proposal maka penulis menggunakan metode sebagai

berikut:

1. Tahap Persiapan


Pada tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan mulai dari pengajuan

judul, penentuan judul oleh ketua program studi, penentuan tempat pelaksanaan

praktik, serta melakukan konsultasi atau diskusi dengan dosen.

2. Studi Literatur

Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan berbagai sumber-sumber

pustaka atau daftar bacaan untuk mendukung penulisan laporan sebagaimana

undang-undang, buku-buku, surat kabar (koran), majalah, media, teknologi

informasi seperti internet dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan

objek pembahasan .

3. Observasi Lapangan

Pada tahap ini penulis melakukan peninjauan secara langsung pada Kantor

Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Medan Baratuntukmengetahuikeadaankinerja

pada kantor tersebut dan untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang

akan diteliti.

4. Pengumpulan Data

a. Data primer yaitu data-data yang diperoleh dari laporan atau data yang

berasal dari pihak-pihak yang mengetahui dan memahami tentang objek

Proposal Tugas Akhir.

b. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari referensi yang

mendukung laporan Proposal.

5. Analisis dan Evaluasi Data

Setelah penulis mengumpulkan data secara lengkap dan relevan dari objek

Proposal, kemudian dilakukan pengelompokan data agar lebih dalam melakukan

analisis dan evaluasi mengenai Pelaksanan Penagihan Dalam Pencairan

Tunggakan Pajak Terhadap WP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan

Barat, serta menarik kesimpulan data-data tersebut.


F. Metode Pengumpulan Data Laporan Tugas Akhir

Metode pengumpulan data dalam pelaksanaan Proposal ini dilakukan dengan

pengelompokan data beserta cara pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Wawancara (interview) yaitu penulis melakukan kegiatan tanya jawab

kepada Kepala KPP Medan Kota, Kasubag Umum , Kasie Penagihan dan

Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami permasalahan dalam penulisan

laporan ini.

2. Pengamatan (observasi) yaitu melakukan pengamatan langsung kepada

objek Proposal untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam

melengkapi penulisan ini.

3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan berbagai dokumen administrasi,

peraturan-peraturan atau dasar hukum yang berhubungan dengan objek

Proposal.

G. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir

Untuk memudahkan dalam penulisan, tugas akhir ini akan dibagi dalam beberapa

bab, dan masing-masing bab mempunyai sub bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan alasan penulis

mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat

Proposal, uraian teoritis, ruang lingkup Proposal, metode

pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan

Proposal.

BAB II :GAMBARAN UMUM LOKASI PROPOSAL


Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi

pelaksanaan Proposal. Yang dilaksanakan pada KPP Medan

Baratmeliputi sejarah singkat KPP Medan Barat, struktur

organisasi, uraian tugas dan fungsi masing-masing bagian,

serta gambaran pegawai.

BAB III :GAMBARAN DATA PROPOSAL

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pelaksanaan dan tata

cara penagihan tunggakan dalam pencairan pajak orang

pribadi KPP Pratama Medan Barat.

BAB IV :ANALISA DAN EVALUASI

Dalam babinipenulismenganalisa data yang sudah

dikumpul kanter lebih dahulu dan menyederhana kan data

yang banyak dalam bentuk yang lebih sederhana.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan dan

saran yangkiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

membutuhkan khususnya KPP Pratama Medan Barat dan

Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik


BAB II

GAMBARAN UMUM

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

A. Sejarah Terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Perkembangan perpajakan di Indonesia mulai berkembang sejak zaman penjajahan

kolonial Belanda, nama pajak dikenal dengan istilah carlogo veganes blasting (pajak

penghasilan). Pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan oleh suatu badan yang mengurus

pemungutan pajak dari rakyat untuk negara berdasarkan Undang-Undang kolonial Belanda

yang bernama De Inspective Van Financian. Pada saat penyerahan pemerintah penjajahan

Belanda kepada pemerintahJepang pada tanggal 9 Maret 1942, maka nama De Inspective Van

Financian diganti menjadi Zaimubu, yaitu suatu badan dibawah pemerintah Jepang yang

mengurus masalah keuangan.

Namun zaimubu tidak bertahan lama karena Jepang akhirnya menyerah kepada pihak

sekutu dan Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan sehingga dapat memproklamirkan

kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Nama zaimubu lalu berganti nama menjadi

Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian pada tahun 1976 kantor inspeksi keuangan diubah lagi

namanya menjadi kantor inspeksi pajak. Di Provinsi Sumatera Utara pada saat itu berdiri tiga

kantor Inspeksi pajak yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan

2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara

3. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret

1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Inspeksi

Pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak.. Kemudian pada tanggal 29 maret


1994 dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK/1994. Terhitung sejak tanggal

1 april 1994, Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah Menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak

yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat di jalan Sukamulia No. 17-A

2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur di jalan Diponegoro No. 30

3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara di jalan Asrama No. 7

4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai di jalan Asrama no. 7 Medan

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK/01/2001 tanggal 23

Juli 2001 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dipecah menjadi dua yang berlaku sejak

tanggal 25 januari 2002. yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat

2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia

Mulai 1 juni 2006 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat berpindah alamat ke jalan

Asrama No. 7-A Medan. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri KeuanganNo.

132/PMK/01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal

Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.01/2008,

tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat diubah menjadi Pratama dan

dipecah menjadi dua yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat

2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.

B. Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Adapun visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat ialah Menjadi Kantor

Pelayanan Pajak modern sebagai penghimpun pajak negara yang handal dan dipercaya oleh

masyarakat.


Sedangkan Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat ialah

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan mengedepankan kepatuhan

terhadap aturan yang didukung SDM yang professional, mempunyai integritas dan komitmen

yang tinggi.

C. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

KPP Pratama Medan Barat merupakan Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Sumatera Utara I. Dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah

Kecamatan Medan Barat yang terdiri dari 6 kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Glugur Kota

2. Kelurahan Kesawan

3. Kelurahan Pulo Brayan Kota

4. Kelurahan Karang Berombak

5. Kelurahan Sei Agul

6. Kelurahan Silalas

D. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Struktur organisasi adalah suatu rangkaian sistematis yang mewujudkan pola tetap dari

hubungan-hubungan diantara bidang kerja, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam

sistem kerjasama masing-masing seksi. Tujuan struktur organisasi ialah untuk membina

keharmonisan kerja agar dapat dilaksanakan dengan teratur, baik untuk mencapai tujuan

secara maksimal.

Struktur organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan

Barat adalah struktur organisasi lini dan staf yang dipimpin oleh seorang kepala kantor.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat terdiri dari 11 (sebelas) seksi, yang

masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi. Struktur Organisasi yang ada di


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dapat digambarkan sebagaimana terlampir

dalam lampiran.

Adapun seksi/sub bagian yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

antara lain adalah sebagai berikut :

1) Sub Bagian Umum

2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

3) Seksi Pelayanan

4) Seksi Penagihan

5) Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal (RIKI)

6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan

7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

10) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

11) Kelompok Jabatan Fungsional

Saat ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat tercatat ada sekitar 91 orang

pegawai yang terdaftar. Dibawah ini terdapat rincian mengenai jumlah pegawai di setiap unit

pada KPP Pratama Medan Barat.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai KPP Pratama Medan Barat

N0 UNIT JUMLAH PEGAWAI

1 Sub Bagian Umum 11

2 Seksi Pengelolaan Data dan Informasi 7

3 Seksi Pelayanan 14


4 Seksi Pemeriksaan 4

5 Seksi Penagihan 6

6 Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 6

7 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 6

8 Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 11

9 Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 9

10 Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 11

11 Kelompok Jabatan Fungsional 6

Sumber : Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan

Barat, 2018



E. Tugas Pokok serta Fungsi Setiap Seksi

KPP Pratama Medan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang mempunyai

tugas mengkoordinasi penyusunan rencana kerja KPP, mengkoordinasikan penyusunan

rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi yang ada, dan mengkoordinasikan segala hal

yang bersangkutan dengan rencana kerja yang telah ditargetkan oleh Kanwil. Kepala Kantor

membawahi 11 seksi, yang gambaran tugas masing-masing seksi tersebut adalah sebagai

berikut :

a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kantor dam mengkoordinasikan

tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan

perlengkapan. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut :

a. Melakukan urusan tata usaha

b. Melakukan urusan kepegawaian

c. Melakukan urusan dan perlengkapan rumah tangga

d. Melaksanakan pengurusan surat masuk KPP yang bukan WP

e. Melaksanakan pengurusan surat keluar KPP

f. Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum (non WP)

g. Melaksanakan penyusutan arsip yag tidak mempunyai nilai guna atau telah

memenuhi jadawal retensi arsip

h. Mengelola penyelenggaraan penataan berkas kepegawaian (dosir), surat atau

dokumen di KPP untuk memudahkan penelusuran kembali.

i. Mengelola penyusunan rencana kinerja, revisi rencana kinerja pelaksana, serta

evaluasi kinerja pelaksanaan di lingkungan KPP

j. Mengelola penyusunan usulan surat keputusan penetapan jabatan dan peringkat

jabatan pelaksana di lingkungan KPP


k. Menyetujui konsep Surat Perjalanan Dinas (SPD)

l. Menyelenggarakan sosialisasi/pelatihan teknis pada KPP

m. Menyetujui konsep laporan barang inventaris kantor di KPP

n. Mengelola penyiapan kebutuhan rapat atau pertemuan dinas kantor untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

o. Menyusun konsep tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan fungsional

p. Membimbing pegawai untuk meningkatkan efesiensi, produktivitas, dan

profesionalitas di Sub bagian umum

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi memiliki tugas dan fungsi yaitu:

a. Melakukan pengumpulan, pencarian, pengolahan data, penyajian informasi

perpajakan

b. Perekaman dokumen perpajakan

c. Merekam Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3

d. Merekam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

e. Merekan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21

f. Merekam Surat Pemberitahuan (SPT) Pasal 23/26

g. Merekam Surat Pemberitahuan (SPT) Final Pasal 4

h. Melakukan urusan tata usaha penerimaan perpajakan

i. Memberikan pelayanan dukungan teknis computer

j. Pemantauan aplikasi e.SPT dan e-filling

k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja

l. Mengarahkan pendokumentasian dokumen pengelolaan kinerja.

m. Menyusun laporan kegiatan pekerjaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas


c. Seksi Pelayanan

Melakukan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadinistrasian dokumen dan

berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya,

penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi WP, serta kerja sama perpajakan sesuai

ketentuan yang berlaku.Adapun tugasnya sebagai berikut :

a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan

b. Menerima dan meneliti, serta merekam surat permohonan dari Wajib Pajak dan

surat-surat lainnya

c. Melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak dan surat

lainnya

d. Melakukan penatausahaan pendaftaran, pemindahandata, dan pencabutan identitas

Wajib Pajak

e. Melaksanakan urusan kearsipan Wajib Pajak baik dalam bentuk formulir maupun

dalam bentuk media elektronik

f. Melaksanakan penyelesaian registrasi WP, Objek Pajak atau Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak

g. Melaksanaan penerimaan dan penatausahaan SPT Tahunan, SPT Masa

h. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan NJOP

i. Melaksanakan kerjasama perpajakan dengan instansi lain

j. Menyusun konsep surat tanggapan atas permasalahan dari WP

d. Seksi Penagihan

Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan

angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan pajak serta penyimpanan dokumen-

dokumen penagihan.Adapun tugasnya sebagai berikut :

a. Melakukan urusan angsuran tunggakan pajak


b. Melaksanakan penundaan dan angsuran tunggak pajak

c. Penagihan aktif

d. Membuat Daftar Penghapusan Piutang Pajak

e. Penyimpanan dokumen-dokumen

f. Melaksanakan penatausahaan SKPKB/SKPKBT/STP beserta lampirannya dan surat

pembayaran pajak (SSP) beserta buku pemindahbukuan dalam rangka pengawasan

tunggakan dan pelunasan pajak

g. Melaksanakan penelitian administrasi terhadap piutang pajak yang diperkirakan

tidak dapat ditagih

h. Melaksanakan pemindah berkas penagihan beserta data-data tunggakan pajak

lainnya, bagi WP yang pindah ke KPP lain

i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak untuk mengetahui jumlah

realisasi penagihan pajak

j. Membuat usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak

e. Seksi Pemeriksaan

Pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan

aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta

administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

Adapun tugasnya sebagai berikut :

a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan pajak agar pelaksanaan tugas dapat

berjalan lancar

b. Menyusun Daftar Nominatif dan/atau Lembar Penugasan Pemeriksaan WP yang

akan diperiksa

c. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan


d. Menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi

pemeriksaan pajak lainnya

e. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan

f. Mengajukan usulan permohonan perluasan pemeriksaan

g. Melakukan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana

yang ditetapkan

h. Melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan administrasi pemeriksaan

i. Melaksanakan penerbitan dan penyaluran Surat perintah Pemeriksaan dalam rangka

penagihan pajak

j. Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan

k. Mengirimkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamatan

l. Melaksanakan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

f. Seksi Ekstensifikasi Dan Penyuluhan Perpajakan

Pada umumnya seksi inimempunyai fungsi yaitu pengamatan potensi perpajakan,

Pendataan objek dan subjek pajak, Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai

objek pajak, dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan, Pengawasan wajib pajak

baru, Serta penyuluhan yaitu :

1. Pelaksanaan Ekstensifikasi yaitu upaya proaktif yang dilakukan dalam rangka

rangka penambahan WP dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan

Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

2. Pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak baru yaitu upaya yang dilakukan untuk

mengawasi perhitungan, pembayaran atau penyetoran dan pelaporan kewajiban

perpajakan Wajib Pajak Baru


3. Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan yaitu suatu upaya yang memberikan informasi

perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun

nonpemerintah.

4. Penatausahaan PBB P3 yaitu serangkaian kegiatan yang meliuputi pendaftaran dan

pengadministrasian objek pajak, penilaian, perhitungan Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP), penetapan dan penagihan

5. Pengawasan Kewajiban Perpajakan tertentu merupakan upaya aktif yang dilakukan

untuk mengawasi kepatuhan perhitungan pembayaran dan pelaporan kewajiban

perpajakan Wajib Pajak atas :

a. Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)

b. Pajak Penghasilan atas Pengalihak hak atas tanah dan/atau bangunan

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV

Pada umumnya seksi pengawasan dan konsultasi mempunyai tugas dan fungsi

yaitu melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan bimbingan atau

himbauan, konsultasi teknis perpajakan,penyusunan profil, analis kinerja tiap Wajib

Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.Adapun tugasnya sebagai berikut :

a. Membimbing dan menghimbau kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknik

perpajakan kepada WP

b. Meneliti Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan

ekonomi dan keuangan

c. Menetapkan pembuatan profil WP serta usul rencana kunjungan kerja ke lokasi WP

dalam rangka pengawasan dan pemuktahiran data WP

d. Menganalisis kinerja Wajib Pajak

e. Memberikan konsultan kepada Wajib Pajak tentang ketentuan peraturan Perundang-

undangan perpajakan


f. Meneliti pelaksanaan Rekonsiliasi data WP

g. Meneliti konsep penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pemungutan PPh

dan Pemungutan PPN

h. Meneliti usulan WP Patuh

i. Meneliti usulan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

j. Meneliti Buku Pemindahbukuan secara jabatan.

Dalam satu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan

Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah yaitu :

Tabel 2.3 Wilayah Kerja Seksi Pengawasan Dan Konsultasi

Waskon Wilayah Kerja

I Glugur Kota

II Kesawan

III Pulo Brayan Kota, Karang Berombak

IV Sei Agul, Silalas

Sumber : Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Medan Barat, 2018

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan perundang-undangan yang

berlaku. Kelompok Jabatan ini terdiri dari :


1. Pejabat Fungsional Pemeriksaan seperti Pemeriksa pajak Madya, Pemeriksa Pajak

Muda, Pemeriksa Pajak Pertama, Pemeriksa Pajak Pelaksana

2. Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.


BAB III

GAMBARAN MENGENAI PELAKSANAAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK

TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

A. Ketentuan Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Wajib Pajak

Orang Pribadi

Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Pengertian

mengenai pelaksanaan penagihan tunggakan pajak terhadap WajiB Pajak Orang Pribadi

1. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas

pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban

wajib pajak menurut ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan (Mardiasmo,

2006:113).

2. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang

pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan denganmenegur atau

memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan

Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakapenyitaan, melaksankan

penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2006:113).

3. Biaya penagihan adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melakukan

penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang jasa penilai, dan biaya lainnya

sehubungan dengan dengan penagihan pajak. (Mardiasmo, 2006:113)

B. Definisi Penagihan Pajak


Penagihan pajak adalah seraingkain tindakan agar penanggung pajak melunasi utang

pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegor atau memperingatkan, melaksanakan

pelaksanan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan

pencegahan, melaksanan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah

disita.

Menurut Moeljo Hadi, yang dimaksud dengan penagihan adalah:“Serangkaian tindakan

dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian

atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajkan yang

berlakuSedangkan menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan penagihan adalah:

“Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak

mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan khususnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya proses

penagihan pajak melibatkan beberpa unsur-unsur yang mempunyai arti yang cukup penting,

diantaranya yaitu:

1. Utang pajak, yaitu “Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi

berupa bunga , denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau

surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”4

2. Serangkaian tindakan dilakukan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu penerbitan

Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan berdasarkan Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), sampai dengan pelaksanaan lelang.

3. Aparat Direktorat Jendral Pajak, yaitu Jurusita Pajak yang telah memenuhi syarat

untuk melakukan penagihan pajak.

4. Penanggung pajak yang mempunyai kewajiban melunasi utang pajak.


5. Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yaitu UU KUP 1984 dan UU PPSP serta

peraturan pelaksanaan yang mengaturnya

Mengenai pembayaran pajak.”Penagihan dilaksanakan oleh fiksus sehubungan adanya

kewajiban wajib pajak, baik sebagian maupun keseluruhan, yang masih terutang pada

negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penagihan yang

optimal akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan negara melalui pencairan

tunggakan. Agar penagihan dapat maksimal, maka harus dilakukan dengan tertib dan taat

asas.

C. Penagihan Utang Pajak

Tindakan utang pajak secara teoritis dapat dilakukan dengan 2 langkah:

1. PenagihanPasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

(SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih

besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabakan pajak terutang menjadi lebih besar.

Jika jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti

dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan tindakan sita yang telah didahului

adanya Surat Teguran, dan dilanjutkandengan pelaksanaan lelang. Dalam hal ini Utang Pajak

itu adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda,

ataukenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat sejenisnya berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Penagihan Aktif


Penagihan Pajak Aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam

upaya panagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan

atau Surat Ketetapan Pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita yang didahului dengan

Surat Teguran dan Surat Paksa dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Surat Paksa

sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama wajib pajak atau penanggung pajak

b. Besarnya utang pajak

c. Perintah untuk membayar dalam waktu 2x24 jam sejak surat paksa

disampaikan.

D. Dasar Hukum Penagihan Pajak

1. Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No19

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan

E. Tata Cara Penagihan

1. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang

dilaksanakan juru sita pajak kepada penaggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh

tempo pembayaran. Jadi, juru sita pajak akan melaksanakan penagihan atas utang

pajak sebelum surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak jatuh tempo. Tujuannya


adalah mencegah terjadinya utang pajak yang tidak dapat ditagih. Apabila saat

dilakukan penagihan seketika dan sekaligus penanggung pajak belum membayar

maka juru sita pajak akan menunggu pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo.

2. Surat Teguran

Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan pejabat (Pihak

yang berwenang menerbitkan surat teguran dan surat lain yang digunakan untuk

melaksanakan penagihan pajak) apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh

tempo surat ketetapan, penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. Tujuan

diterbitkannya surat teguran adalah memberiperingatan kepada penanggung pajak

agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara

paksa.

3. Surat Paksa

Surat paksa adalah surat yang diterbitkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat

teguran penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Surat paksa ini harus

dilunasi dalam waktu 2x24 jam. 4) Surat Sita Surat sita adalah surat yang diterbitkan

apabila dalam waktu 2x24 jam penanggung pajak belum membayar utang pajaknya.

Penerbitan surat sita ini dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000 (tujuh

puluh lima ribu rupiah) dan ditanggung penanggung pajak.

4. Penyitaan

Ini tidak ditujukan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan

hanya digunakan sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya.

Dengan demikian, penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi

utang pajaknya sampai dengan dilakukannya penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh


juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah

dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya.

5. Lelang

Apabila dalam waktu 14 hari setelah dilakukan penyitaan utang pajak belum

dibayar maka akan dilakukan tindakan penyitaan. Dalam hal penanggung pajak belum

membayar biaya atas penagihan paksa dan pelaksanaan sita maka biaya tersebut akan

digabungkan dengan biaya iklan untuk pengumuan lelang dalam surat kabar dan biaya

pada saat pelelangan

E.1 Penagihan Seketika Dan Sekaligus

Perlu diketahui bahwa dalam penagihan pajak dikenal adanya penagihan seketikadan

sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang

dilaksakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh

tempo pembayaran dan meliputi seluruh uang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan

tahun pajak. Penagihan pajak seketika dan sekaligus dilakukan ketika

1. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya

atau berniat itu.

2. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat

untuk pergi. Penanggung Pajak menghentikan atau secara nyatamengecilkan kegiatan

perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya diIndonesia atau pun

memindahtangankan barang yang dimilikinya atau dikuasainya.

3. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara, atau

4. Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat

tanda-tanda kepailitan.


Mungkin saja terjadi bahwa Penangung Pajak mempunyai itikad kurang baik, sebagaimana

dicerminkan oleh berbagai indikator tersebut. Adanya itikad kurang baik tersebut mungkin

disebabkan karena yang bersangkutan bermaksud agar ketika terjadi penyitaan terhadap

kekayaan untuk kemudian dilelang, kekayaan tersebut sudah tidak ada lagi atau tidak

ditemukan lagi. Hal semacam ini tentu perlu diantisipasi sekaligus dihindarkan, sehingga

keadilan dapat diwujudkan dan Negara tidak dirugikan.

Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu Jurusita Pajak dapat melakukan penagihan

seketika dan sekaligus. Dalam hal ini terjadi penagihan seketika dan sekaligus, maka

penagihan dilakukan terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan

tahun pajak. Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan

secara langsung oleh juru sita Pajak kepada Penanggung Pajak. Ketika hal Juru sita Pajak

mengetahui bahwa barang milik Penanggung Jawab akan disita oleh pihak ketika atau

terdapat tanda-tanda kepailitan, atau Penanggung Pajak akanmembubarkan badan usahanya

atau memindahtangankan perusahaan yangdimilikinya atau dikuasainya, maka jurusita pajak

segera melakukan penagihan seketika dan sekaligus dengan melaksanakan penyitaan

terhadap sebagian besar barang milik Penanggung Pajak tersebut setelah Surat Paksa

diberitahukan. Indikator tersebut merupakan petunjuk yang kuat bahwa Penanggung Pajak

berniat untuk mengurangi atau menjual/ memindahtangankan barang-barangnya sehingga

tidak ada lagi barang yang dapat disita.

E.2 Surat Teguran

Pengertian surat teguran sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 24/PMK.03/2008

sebagaimana telah mengalami perubahan Nomor 85/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan


Sekaligus adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan

wajib pajak untuk melunasi utang pajak nya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran

(PMK.Nomor.85/PMK.03/2010).

Penerbitan Surat Teguran :

1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran atau

surat peringatan atau surat lain sejenis setelah tujuh hari sejak tanggal jatuh tempo

pembayaran (1 bulan sejak tanggal atau keputusan diterbitkan).

2. Penerbitan surat teguran dimaksudkan untuk memperingatkan atau menegur wajib

pajak untuk melunasi pajaknya.

3. Surat teguran tidak diterbitkan kepada penanggung pajak yang telah disetujui untuk

mengangsur atau pun menunda pembayaran pajaknya.

4. Penerbitan surat teguran merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan dan

harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan pengeluaran SuratPaksa.

5. Pada dasarnya surat teguran hanya diterbitkan 1 kali saja.

6. Bila terhadap wajib pajak tidak pernah diterbitkan surat teguran tapi langsunga

diterbitkan Surat peringatan, maka secara yuridis Surat peringatan tersebut dianggap

tidak ada, karena tidak didahului dengan pengeluaran SuratTeguran.

E.3 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Sesuai dengan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang

dimaksud dengan Surat Paksa adalah : Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya

penagihan pajak.

1. Dasar Hukum Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa


a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/2000

sebagaimana telah diubah dengan Nomor 24/PMK.03/2008.

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-561/KMK.04/2000

sebagaimana telah diubah dengan Nomor 24/PMK.03/2008 .

c. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-564/KMK.04/2000

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor Kep-474/PJ./2002.

d. Surat edaran direktorat jenderal pajak nomor : SE-13/PJ.75/1998

sebagaimana telah diubah dengan Nomor SE-19/PJ/2011.

2. Isi Dan Karakteristik Dari SuratPaksa

Berbicara lebih lanjut tentang surat paksa, maka surat paksa dapat

ditainjau dari 2 (dua) segi,yaitu segi isinya dan segi karakteristiknya.

a. Dari segi isinya:

1. Berkepala kata-kata “Atas Nama Keadilan’’ yang dengan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1970 pasal 4 disesuiakan bunyinya menjadi’’ Demi Keadilan berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa’’.

2. Nama wajib pajak/ penaggung pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi

dasar penagihan,perintah membayar.

3. Dikeluarkan/ ditandatangani oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh menteri

keuangan/ Kepala Daerah.

b. Dari segi karakteristik nya:

1. Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan hakim dalam perkara

perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.


2. Mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

3. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya

penagihan).

4. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan /pencegahan.

5. PenerbitanSuratPaksa

3. Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan

bahwa surat paksa diterbitkan apabila:

a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal

jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat

teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika

dan Sekaligus.

c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan

pembayaran pajak. Dalam hal tetentu, misalnya karena penanggung

pajak mengalami kesulitan likuidasi, kepada penanggung pajak atas

dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur

atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan pejabat. Oleh

karena itu keputusan dimaksud mengikat kedua belah pihak. Dengan

demikian, apabila kemudian penanggung pajak, tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan

angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Maka surat paksa dapat


diterbitkan langsung tanpa surat teguran, surat peringatan, atau surat

lainnya yang sejenis.

4. Fungsi Surat Paksa

Adapun fungsi surat paksa adalah sebagai sarana atau alat pemabayaran

kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu

2x24 jam. Sebagai tindak lanjut untuk mencairkantunggakan pajak atas tidak

hiraukan nya penerbitan Surat Paksa maka aparatur pajak akan melaksanakan

penyitaan.

5. Tata Cara Penagihan Surat Paksa

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan

Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

a. Surat diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan

penyerahaan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

b. Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat

hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak,

nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru sita Pajak kepada:

a. Penanggung Pajak ditempat, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan.

b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha

penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat

dijumpai.


c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat, yang mengurus harta penggilan,

apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi, atau

d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meningal dunia dan harta warisan telah

dibagi.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Juru sita Pajak kepada:

a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik

ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun

ditempat lain yang memungkinkan; atau

b. Pegawai tempat ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan

apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dalam huruf

a.

E.4 Penyitaan

1. Pengertian penyitaan

Penyitaan adalah tindakan lanjut dari pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa,

apabila Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam (dua

kali dua puluh empat) sesudah tanggal pemberitahuan dengan pernyataan dan

penyerahaan Surat Paksa kepada Wajib Pajak. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak

yang telah disumpah terlebih dahulu dan didampingi oleh 2 orang saksi penduduk

Indonesia yang telah mencapai usia dua puluh satu tahun, dikenal oleh Jurusita Pajak dan

dapat dipercaya. Tujuan penyitaan adalah memperbolehkan jaminan pelunasan utang

pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap

semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada ditempat tinggal, tempat usaha,

tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau ditempat lain sekalipun penguasanya berada

ditanganpihak lain. Prinsipnya penyitaan dilakukan terhadap sejumlah barang bergerak

dan jika ternyata tidak cukup barang bergerak menurut Surat Paksa dan biaya-biaya


penagihannya, maka dilanjutkan penyitaan terhadap barang-barang tidak bergerak.

Namun apabila barang bergerak tidak memadai langsung dapat disita barang tidak

bergerak. Dalam hal ini pengertian penyitaan oleh Mardiasmo adalah tindakan Jurusita

Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk

melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

2. Objek sita

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada

ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditemapat lain termasuk yang

penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang

tertentu yang dapat berupa:

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka,

tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan

itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada

perusahaan lain, dan atau

2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dengan rincian sebagai berikut:

rumah tinggal, bangunan kantor, bangunan perusahaan, gudang dan sebagainya, baik

yang ditempati sendiri maupun yang disewakan/dikontrakkan kepada orang lain.

Kebun, sawah, dan sebagainya baik yang ditempati/dikerjakan sendiri maupun yang

disewakan/dikerjakan orang lain.

3. Pengecualian Objek Sita

Berdasarkan ketentuan pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997

tentang Peangihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir menjadi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, barang-barang Penanggung Pajak yang tidak boleh

disita yaitu :


a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung

Pajak dan keluarganya yang menjadi tanggungannya.

b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan

memasak yang berada di rumah.

c. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas.

d. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksankan pekerjaan

atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp.20.000.000 (dua

puluh juta)

e. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga

yang menjadi tanggungannya.

4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) adalah surat perintah yang

diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan. Apabila utang pajak tidak

dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluhempat)

jam setelah Surat Paksa diberitahukan, pejabat menerbitkan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak

dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

yang diterbitkan oleh Pejabat. Pejabat yang dimaksud di sini dalah pejabat yang

berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat

Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Penentuan

Harga limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyrnderaan dan surat lain yang

diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak

melunasi sebagian atau utang pajak menurut Undang-Undang Peraturan Daerah.


E.5 Pelaksanaan Lelang

Dasar hukum pelaksanaan Lelang diatur pada peraturan pemerintah Nomor 136

Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang

dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak dengan surat

paksa. Pelelangan Barang Sitaan dilakukan setelah pengumuman lelang ternyata

Penangung Pajak tidak melunasi utang pajaknya. Pelaksanaan lelang dilakukan paling

cepat Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang.

1. Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah

dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara

lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang, sebelum

dilaksanakan lelang harus diumumkan dulu minimal 14 hari setelah penyitaan.

2. Untuk barang yang bergerak pengumuman lelang dilakukan 1 kali, sedangkan

barang tidak bergerakdilakukan 2 kali

3. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling

singkat setelah pengumuman lelang melalui media masa, kecuali untuk barang

dengan nilai paling banyak Rp. 20,000,000 tidak harus melalui media masa


BAB IV

ANALISA DAN EVALUASI

A. Analisa Perkembangan Wajib Pajak Yang Menunggak Pajak

Dalam hal ini penulis akan menganalisa suatu data mengenai tunggakan pajak yang

dilakukan tindakan Pelaksanaan Penagihan Pajak serta pencairannya guna meningkatkan

penerimaan pajak dengan dasar teori dan praktik pelaksanaan Prosedur Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa, Surat Teguran, Penyitaan, dan Pelaksanaan Lelang yang melibatkan

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketidakpatuhan Wajib Pajak atas ketentuan perpajakan dapat dilihat melalui tabel dibawah

ini :

TABEL 4.1

Jumlah Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat Tahun

2016 dan 2017

T

a

h

u

n

W

a

j

i

b

P

a

j

a

k

W

a

j

i

b

P

a

j

a

k

W

a

j

i

b

P

a

j

a

k

J

u

m

l

a

h

W

P

K

e


O

r

a

n

g

P

r

i

b

a

d

i

B

a

d

a

n

B

e

n

d

a

h

a

r

a

w

a

n

s

e

l

u

r

u

h

a

n

2

0

1

6

9

0

.

6

7

3

7

4

9

1

1

9

1

.

4

3

3

2

0

1

7

9

2

.

6

4

4

1

.

0

2

2

2

2

9

3

.

6

8

8

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, 2018.

Dari tabel 4.1 diatas, dapat kita lihat jumlah wajib pajak keseluruhan bahwa kesadaran

wajib pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan setiap tahun meningkat. Hal ini dapat kita

lihat secara tidak langsung dari peningkatan jumlah wajib pajak antara tahun 2016 sampai tahun

2017 yang peningkatannya dimana wajib pajak orang pribadi mengalami penambahan sebanyak

1.971 wajib pajak wajib pajak badan sebanyak 273 wajib pajak dan wajib pajak bendaharawan


sebanyak 11wajib pajak. Dengan demikian peningkatan jumlah wajib pajak keseluruhan dari

tahun 2016 sampai tahun 2017 sebanyak 2.255 wajib pajak, di lain sisi kesadaran wajib pajak

akan kewajibannya diharapkan akan terus meningkat. Jumlah wajib pajak pada Kantor Pelayanan

Pajak Medan Barat ini meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2017 , jumlah utang pajaknya

pun bertambah juga. Hal ini terlihat dari masih banyaknya jumlah surat teguran dan surat paksa

yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

TABEL 4.2

Jumlah Penerbitan Surat Teguran untuk Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Medan Barat Tahun 2016 dan 2017

T

a

h

u

n

J

u

m

l

a

h

S

K

P

R

u

p

i

a

h

J

u

m

l

a

h

S

u

r

a

t

T

e

g

u

r

a

n

R

u

p

i

a

h

2

0

1

6

5

0

9

7

4

5

.

3

4

2

.

1

.

1

2

5

7

6

7

.

6

0

4

.


4

1

7

8

0

2

2

0

1

7

1

.

0

9

0

3

.

3

4

2

.

9

8

4

.

4

0

9

2

.

8

1

4

7

9

5

.

3

8

1

.

9

1

7

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan barat, 2018.

Rasio Surat Teguran dengan Penerbitan SKP :

Rasio surat teguran dengan penerbitan SKP : Jumlah Surat Teguran X 100%

Jumlah penerbitan SKP

Tahun 2016 : 1.125 x 100% = 221%

509

Tahun 2017 : 2.814 x 100% = 258%

1090

Dari data diketahui tidak semua SKP yang diterbitkan ditindak lanjuti dengan proses

penerbitan surat teguran. Pada tahun 2016 sebesar 221%, tahun 2017 sebesar 258%, dari 2(dua)

tahun tersebut setiap tahun mengalami kenaikan. Kondisi ini disebabkan peran aktif dari jurusita

pajak KPP Pratama Medan Barat dalam memberitahukan tunggakan pajak lewat surat teguran

belum di ikuti dengan kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat

surat teguran.


TABEL 4.3

Jumlah Penerbitan Surat Paksa untuk Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Medan Barat Tahun 2016 dan 2017

T

a

h

u

n

J

u

m

l

a

h

S

K

P

R

u

p

i

a

h

J

u

m

l

a

h

S

u

r

a

t

P

a

k

s

a

R

u

p

i

a

h

2

0

1

6

5

0

9

7

4

5

.

3

4

2

.

4

1

7

8

0

0

2

.

8

4

6

.

3

7

9

.

6


0

7

2

0

1

7

1

.

0

9

0

3

.

3

4

2

.

9

8

4

.

4

0

9

1

.

5

2

1

2

.

3

0

4

.

8

0

6

.

4

6

0

Sumber : Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, 2018.

Rasio Surat Paksa dengan Penerbitan SKP

Rasio surat paksa dengan penerbitan SKP : Jumlah Surat Paksa X 100%

JumlahPenerbitan SKP

Tahun 2016 : 800 x 100 % =167%

509

Tahun 2017 : 1.521 x 100% = 139.5%

1.090

Dari data penerbitan SKP yang ditindaklanjuti dengan surat paksa masih terdapat jumlah

surat paksa yang belum dilunasi wajib pajak. Hal ini dilihat dari tingginya jumlah skp setelah

diterbitkannya surat paksa sebesar tahun 2016 sebesar 167% dan tahun 2017sebesar 139.5%. Dari

2(dua) tahun tersebut tahun 2017 mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan.


B. Pelaksanaan Penagihan Pajak Yang Dilakukan

Tata cara Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa yang

dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Terhadap wajib Pajak yang

tidak melunasi utang pajaknya adalah:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat mengeluarkan Surat Teguran setelah

7(tujuh) hari jatuh tempo pembayaran melalui kantor POS dari produk hasil penelitian

diantaranya:

a. Surat Tagihan Pajak (STP)

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Dalam pelaksanaan penagihan ini masih dalam penagihan pasif penyerahan ketetapan

pajak.

2. Tujuh hari setelah saat jatuh tempo Pengajuan Banding, dan Wajib Pajak tidak

mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan (SKPKB),

atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) kepada Wajib Pajak

disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1).

3. Tujuh hari setelah jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan

putusan banding.

4. Setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pelunasan sebagaimana dalam pasal 5 dalam

akhir pemeriksaan, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran.

5. Tujuh hari sejak tanggal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas surat

keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah tanggal jatuh tempo pelunasan

tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak,


Kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksudkan dalam

pasal 8 ayat (1).

6. Kemudian apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak yang seharusnya dibayar

setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, pejabat segera

menerbitkan Surat Paksa, dalam hal ini:

(1). Jurusita Pajak mendatangi tempat tinggal/tempat kedudukan Wajib

Pajak/penganggung pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri.

Jurusita mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat

Paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salinan surat paksa tersebut.

(2). Jurusita Pajak mendatangi tempat tinggal/tempat kedudukan Wajib

Pajak/penganggung pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri.

Jurusita mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat

Paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salinan surat paksa tersebut.

(3). Jika jurusita bertemu langsung dengan Wajib Pajak/penanggung pajak dan

meminta agar Wajib pajak memperlihatkan surat-surat keteranganpajak yang

ada untuk diteliti:

1. Apakah tunggakan pajak menurut STP/STKP cocok dengan jumlah

tunggakan yang tercantum dengan surat paksa.

2. Apakah ada surat keputusan pembetulan dan keberatan/ penghapusan.

3. Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun/jenis pajak lainnya yang

diperhitungkan.

4. Apakah terdapat kelebihan utang tersebut dalam surat paksa, diajukan

keberatan.


(4) Bila Jurusita tidak menjumpai Wajib Pajak/penangggung pajak maka salinan

surat paksa tersebut dapat diserahakan kepada:

a. Keluarga Wajib pajak atau orang yang bertempat tinggal bersama

Wajib Pajak/penanggung pajak yang dewasa dan sehat mental.

b. Anggota pengurus komisaris atau para persero dari badan usaha

bersangkutan atau;

c. Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/Camat/Lurah) dalam

hal ini mereka tersebut pada butir 1 dan 2 diatas juga tidak dijumpai.

Pejabat harus member tanda tangan pada surat paksa dan salinannya

sebagai tanda diketahuinya dan menyampaikan salinannya kepada

Wajib Pajak/penanggung pajak yang bersangkutan.

d. Jurusita yang telah melaksanakanpenagihan pajak dengan surat paksa

herus membuat laporan pelaksanaan Surat Paksa.

(5) Jurusita pajak mendatangi tempat tinggal/tempat kedudukan Wajib

Pajak/penangggung pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri jurusita

mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat Paksa

dengan pernyataan dan meyerahkan salinan surat paksa tersebut.

(6) Bila Wajib Pajak tidak ditemukan di kantor atau tempat usaha/tempat tinggal.

Apabila hal ini terjadi, maka Jurusita dapat menyerahkan salinan surat paksa

kepada:

a. Seseorang yang ada dikantornya (salah seorang pegawai)

b. Seseorang yang ada ditempat tinggalnya (misalnya : istri,anak, atau

pembantu rumah tangga).

(7) Biaya Penyampaian Surat Paksa


a. Biaya pelaksanaan atau penyampaian Surat Paksa yang meliputi biaya

harian dan biaya perjalanan Jurusita pajak. Biaya ini dikeluarkan untuk

setiap Surat Paksa yang harus disampaikan oleh Jurusita pajak kepada

penganggung pajak.

b. Apabila seorang Jurusita telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka ia berhak sepenuhnya biaya

Penagihan tanpa dikaitkan apakah piutang pajak dan biaya penagihannya

telah diluniasi atau belum oleh Wajib Pajak/penganggung pajak.

Tetapi itu tidak berarti bahwa Jurusita yang bersangkutan setelah menerima biaya

Penagihan, lalu bebas dari tanggung jawab terhadap pencairan piutang pajak tersebut.

Apabila Jurusita yakni Wajib.Pajak/penangggung pajak tersebut masih aktif dan potensial,

maka ia harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan tahap tindakan Penagihan lebih

lanjut.

(8) Surat Paksa yang telah dilaksanakan,diserahkan kepada Kasi Penagihan

disertai laporan pelaksanaan Penagihan dengan surat paksa dan diteruskan

kepada Kepala Seksi Penagihan dan Vertifikasi untuk ditanda tangani dan

selanjutnya dimaasukan dalam berkas Penagihan Wajib Pajak/penangggung

pajak yang bersangkutan atau terlebih dahulu dicatat tanggal pelaksanaan surat

paksa dalam buku register pengawasan Penagihan, buku register tindakan

Penagihan, kartu pengawasan tunggakan pajak dan tindakan STP/SKP

yangbersangkutan. Dalam melaksanakan surat paksa tersebut Jurusita sedapat

mungkin melihat keadaan rumah tangga/perusahaan Wajib

Pajak/penangggung pajak untuk dapat memberikan informasi dalam rangka

mengambil langkah berikutnya.


(9) Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.

a. Atas pelaksanaan surat paksa dibuat laporan oleh jurursita yang melaksanakan

Penagihan pajak dengan surat paksa tersebut.

b. Hal-hal yang mendapat perhatian untuk dilaporkan yaitu : - Pengakuan

Penyelesaian surat keberatan. Mengenal hal ini agar diuraikan secara jelas dan

jangan sampai melaksanakanpenagihan secara paksa sedangkan tunggakannya

ternyata sudah dikurangi Jenis letak dan taksiran harga dari objek sita dengan

memperlihatkan tunggakan pajak dan biaya pelaksanaan yang mungkin

dikeluarkan.

Dalam kesan dan usul hendaknya dilaporkan keadaan yang sebenarnya dari Wajib

Pajak/penangggung pajak antara lain: kemampuan bayar, itikad mau membayar dan

pandangannya terhadap penetapan/penagihan pajak dan sebagainya,sehingga Jurusita dapat

mengajukan usul untuk tindakan Penagihan selanjutnya.

10) Apabila Jurusita tidak dapat melaksanakan surat paksa secara langsung, maka

jurursita membuat laporan secara tertulis mengenai sebab-sebabnya dan usaha-

usaha yang dilakukan dalam upaya surat paksa, antara lain menghubungi

Pemerintah setempat, Polisi dan sebagainya

7. Apabila utang yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penaggung Pajak setelah

lewat 2x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya Pejabat segera

menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang dilaksanakan oleh Jurusita

dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa,

penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Pengajuan

keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkanpenundaan pelaksanaan Penyitaan.

Penyitaan dapat dilaksanakan tehadap penganggung pajak yang berada di tempat


tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain, termasuk yang

penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak

tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Didalam pelaksanaan Jurusita

dapat menempel kertas Penyitaan kepada barang yang akan disita, biasanya barang

yang akan disita tidak akan dibawa oleh Jurusita dikarenakan:

a. Tidak adanya tempat penyimpanan barang sitaan.

b. Mengantistipasi terjadinya kerusakan barang sitaan dengan perjalanan. Barang

dari hasil sita harus sebanding dengan jumlah utang pajak yang ditanggung

Penanggung pajak dan jika tidak sebanding maka akan dilakukan Penyitaan.

8. Apabila utang pajak dan biaya Penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi

oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal

pelaksanaan Penyitaan, Pejabat segera melaksanakan pengumuman Lelang. Dan

dalam hal pelaksanaan Lelang Jurusita mempertanyakan dulu kepada Dinas yang

bersangkutan mengenai hak milik barang yang dilelang. Hasil Lelang dipergunakan

terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan pajak yang belum dibayar dan

sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam hal hasil Lelang sudah mencapai jumlah

yang cukup utnuk melunasi biaya Penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan

Lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang

beserta uang kelebihan hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung

Pajak setelah Pelaksanaan Lelang

C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penagihan Melalui Surat Paksa

Adapun kendala-kendala yang sering ditemui berkaitan dengan Penagihan

pajak dengan surat paksa pada kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat

adalah :

1. Data yang tidak jelas atau identitas Wajib Pajak tidak jelas


2. Wajib Pajak tidak ditemukan/pindah tetapi tidak memberitahu data ke

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat

3. Kemampuan Ekonomis Wajib Pajak (Kondisi Usaha Wajib Pajak)

4. Wajib Pajak menolak pemberian Surat Paksa

5. Daftar penetapan hutang pajak kurang valid

6. Wajib pajak yang sudah meninggal dunia

D. Langkah Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Penagihan Melalui Surat

Paksa

1. Mencari data dari pihak ketiga melalui konfirmasi tertulis

2. Meminta bantuan unit organisasi lain:

a.Kepolisian

b.Pemerintah daerah setempat

3. Melakukan Update Data agar kondisi data Kantor pelayanan pajak sesuai

dengan yang ada dilapangan


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penagihan Pajak adalah merupakan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak

melunasiu tang pajak dan biaya Penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,

melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan SuratPaksa, mengusulkan

pencegahan, melaksanakan Penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang

yang telah disita. (Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa yang telah dikemukakan pada bab

sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Penagihan pajak timbul akibat dari adanya penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan

terhadap SPT yang disamapaikan oleh Wajib pajak kepada kantor pelayanan pajak.

Pada KPP Pratama Medan Barat pun terdapat tunggakan pajak dari hasil pemeriksaan

yang dimana tindakan Penagihan terhadap tunggakan tersebut telah dilakukan.

2. Bedasarkan pencapaiannya KPP Pratama Medan Bara telah melakukan Penagihan

pajak dengan optimal, dan bedasarkan Prosedur pelaksanaan Penagihan pajak pada

KPP Pratama Medan Barat sudah sesuai dengan Undang-UndangNomor 19 Tahun

2000. Pelaksanaan Penagihan pajak yang dilakukan KPP Pratama Medan Barat

merupakan salah satu upaya penegakan hukum(Law Enforcement) yang dimana upaya

ini memiliki kekuatan humum dan dalam prosesnya sendiri upaya ini dapat

meminimalisasikan jumlah tunggakan pajak yang ada.

3. Hambatan yang dihadapi dalam Penagihan pajak berasal dari dua faktor yaitu faktor

internal dan factor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari


instansi perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk factor eksternal meruapakan faktor

yang berasal dari luarisntansi perusahaan yang diantaranya adalah mengenai objek

sita, kerjasama dengan pihak-pihak lain likuliditas, pengetahuan wajib pajak yang

kurang mengenai perpajakan, danWajib pajak yang tidak diketahui alamatnya.

B. Saran

Setelah penulis mengemukakan uraian dan menarik kesimpulan dari data yang ada, pada

kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Pelakasanaan Penagihan pajak pada Kantor Pelayanan PajakPratama Medan Barat

bedasarkan system harus lebih ditingkankan lagi, sehingga dapat mengurangi

tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

2. Meningkatkan pengetahuan Juru sita melalui pendidikan dan pelatihan agar terdapat

kesiapan saat regenerasi. Selain itu juga lebih meningkatkan penyuluhan Wajib pajak

dan membuat kerjasama dengan pihak lain untuk membuat talkshow seputar

perpajakan ataupun membuat penayangan iklan perpajakan lebih intensif lagi agar

mampu menggugah semangat Wajib pajak untuk membayar pajak. Dalam hal

pendaftaran Wajib pajak baru, sebaiknya perlu dilakukan penelitian lapangan agar

alamat yang diberikan oleh Wajib pajak dapat dibuntikan kebenarannya (tidak fiktif).

Selain itu juga pemberitahuan yang jelas dan menyeluruh atau sosialisasi dari

pemerintahan mengenai setiap perubahan peraturan perundang-undangan pajak, dan

penyuluhan tentang pentingnya pajak sebaiknya lebih ditingkatkan lagi, seperti

dengan cara mendatangi langsung Wajib pajaknya maupun dengan membuat

selebaran tentang informasi perpajakan. Sehingga penanggung pajak menyadari

kegunaan pajak dan diharapkan dapat membayar pajaknya tepat pada waktunya,

sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak


3. Perlunya dilaksanakan penyuluhan pajak secara lebih intensif oleh Direktorat Jenderal

Pajak, agar Wajib Pajak semakin sadar akan pentingnya membayar pajak untuk

kelangsungan pembangunan.

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat hendaknya menindak tegas Wajib

Pajak yang tidak mengindahkan Surat Teguran yang disampaikan oleh KPP.

5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat hendaknya menindak tegas oknum-

oknum yang berusaha menghalangi proses Penagihan yang dilanjutkan dengan

Penyitaan sesuai denganUndang-undang yang berlaku.


DAFTAR PUSTAKA

Suandy, Erly. 2011. HukumPajak, Edisi 5, Jakarta Salemba Empat.

Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia, Edisi10 Buku 1. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.

Soemitro, Rochmat.1993. Asas dan Dasar Perpajakan, Edisi revisi, Bandung: PT .Eresco

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata

cara Perpajakan.

Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umumdan Tata

cara Perpajakan.

Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia No 182/PMK.03/2007 tentang

Bentuk dan isi surat pemberitahuan, serta tata cara pengambilan, pengisian,

penandatanganan dan penyampaian Surat Pemberitahuan.

Sumber Internet:

http://www.pajak.go.id


http://www.pajak.go.id/

Documents

LAPORAN TUGAS AKHIR PELAKSANAAN PENAGIHAN …