1

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI

KE PROVINSI MALUKU UTARA

17 s.d 19 September 2015

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI, dalam rangka pelaksanakan fungsi pengawasan

Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Maluku Utara pada Tanggal 17 s.d 19

September 2015. Kunjungan Kerja ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas

perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara.

Sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa tahun terakhir perekonomian nasional masih dan sedang

dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat, khususnya yang berasal dari persoalan gejolak dan

ketidakpastian ekonomi global. Perkembangan kinerja ekonomi global tersebut telah berdampak cukup nyata

pada perekonomian nasional. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional terus mengalami

perlambatan. Bahkan, dalam tahun 2014 yang lalu, pertumbuhan ekonomi nasional hanya mencapai 5%

(persen), jauh lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan tiga tahun sebelumnya yang masih

diatas 6% (persen). Begitu pula dengan realisasi pada kuartal I Tahun 2015 yang hanya tumbuh 4,7%

(persen), lebih rendah dibandingkan kuartal I Tahun 2014 yang tumbuh 5,1% (persen). Menurunnya kinerja

ekspor akibat pelemahan permintaan global dan merosotnya harga komoditas internasional merupakan

faktor utama melambatnya akivitas ekonomi nasional. Melemahnya kinerja ekspor juga telah berdampak

pada kondisi neraca pembayaran Indonesia, khususnya neraca transaksi berjalan (current account), yang

terus mengalami defisit cukup besar.

Oleh karenanya Kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ingin mendapatkan informasi mengenai perkembangan

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara khususnya yang terkait dengan aspek pertumbuhan

ekonomi, keuangan pemerintah daerah, inflasi, sistem keuangan dan pengembangan akses keuangan,

2

sistem pembayaran dan pengelolaan uang, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat serta prospek

perekonomian ke depan. Komisi XI DPR RI juga mengharapkan mendapatkan paparan terkait kendala dan

permasalahan yang dihadapi dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi

Maluku Utara.

Susunan keanggotaan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Maluku Utara adalah

sebagai berikut:

No. No.

Angg Nama Anggota Fraksi Keterangan

1. 327 H. Gus Irawan Pasaribu, SE., Ak., MM Gerindra Ketua Tim

Wakil Ketua Komisi XI

2. 35 Dr. Achmad Hatari, SE., M.Si Nasdem Anggota

3. 211 I.G.A.Rai Wirajaya, SE., MM PDIP Anggota

4. 195 Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM PDIP Anggota

5. 262 Dr. H. Ade Komarudin, MH Golkar Anggota

6. 283 H. Mukhamad Misbakhun, SE Golkar Anggota

7. 242 Ir. H. M. Idris Laena Golkar Anggota

8. 400 Rooslynda Marpaung Demokrat Anggota

9. 401 H. Rudi Hartono Bangun, SE., MAP Demokrat Anggota

10. 366 Ir. Sumail Abdullah Gerindra Anggota

11. 365 Ir. H. Soepriyatno Gerindra Anggota

12. 471 Ahmad Najib Qudratullah, SE PAN Anggota

13. 541 H.M. Amir Uskara, M.Kes PPP Anggota

3

II. INFORMASI DAN TEMUAN

A. KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI MALUKU UTARA

1. Overview Perekonomian Provinsi Maluku Utara

Setelah berdiri sebagai Provinsi baru lebih dari satu dekade, Maluku Utara belum menunjukan

perubahan yang signifikan dari sisi perekonomian. Sebagai Provinsi baru, pertumbuhan ekonomi

Maluku Utara cukup tinggi dan selalu berada diatas 5,5% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan

ekonomi Maluku Utara dalam tiga tahun terakhir mengalami perlambatan yang disebabkan oleh

beberapa hal sebagai berikut:

a. Penerapan UU Minerba Tahun 2014 yang dianggap menghambat pertumbuhan pertambangan;

b. Kenaikan harga BBM yang menyebabkan inflasi sehingga menurunkan daya beli dan konsumsi

masyarakat.

Keunggulan kompetitif dari sektor agraris dengan potensi produktivitas yang besar tidak menunjukkan

kinerja yang optimal. Dalam 3 tahun terakhir, sektor yang memegang pangsa terbesar perekonomian

Maluku Utara hanya tumbuh di level rendah. Hal ini disebabkan karena proses yang masih tradisional dan

minimnya hilirisasi.

4

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dalam 3 tahun terakhir belum optimal dan cenderung melambat akibat

terhentinya ekspor bijih nikel pasca penerapan UU Minerba. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan

ekonomi yang inklusif, fokus pada sektor agraria dan industri pengolahan hasil pertanian perlu ditingkatkan.

Program intensifikasi dan mekanisasi pertanian perlu diperbanyak serta diiringi dengan program promosi

produk daerah ke pasar-pasar baru baik di lingkup nasional maupun internasional.

2. Faktor-faktor pendorong dan kendala pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan penelitian Bank Indonesia dan lembaga lainnya dalam Growth Diagnostic 2015, diketahui

penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara adalah karena minimnya investasi

yang masuk di Maluku Utara yang terindikasi dari rendahnya PMTB.

Kendala utama pertumbuhan di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

a. Kualitas infrastruktur jalan dan konektvitas;

b. Elektrifikasi, air dan sanitasi;

c. Minimnya pengelolaan potensi sumberdaya alam;

d. Geografis, indeks bencaa dan biaya kogistik; serta

e. Iklim investasi yang kurang.

Penyebab lainnya adalah sebagai berikut:

a. Masalah pembiayaan: dstribusi penyaluran kredit;

b. Sumberdaya manusia: ketersediaan sekolah dan tenaga pengajar yang layak serta fasilitas

kesehatan yang memadai;

c. Ex ante risk :inflasi dan anggaran pemerintah;

d. low property : akses mendapatkan lahan;

e. low self discovery : keragaman struktur perekonomian.

Berbagai faktor utama penyebab minimnya investasi di Maluku Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

5

3. Industri Unggulan Provinsi Maluku Utara

Sektor pertanian merupakan kontributor

utama dalam pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Maluku Utara. Komoditas

perkebunan yang menjadi unggulan

terbesar di Maluku Utara adalah kelapa.

Dengan produktivitas kelapa sebesar

0,86 ton/ha, menjadikan Maluku Utara

memegang produktivitas kelapa tertinggi

di Indonesia. Selain itu sektor perikanan

yang belum teroptimalkan juga dinilai memiliki prospek yang sangat baik bagi pertumbuhan ekonomi

Maluku Utara.

Sektor perdagangan menjadi sektor dengan pangsa nomor 2 (dua) terbesar dalam PDRB Maluku

Utara. Meningkatnya pangsa sektor perdagangan dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi rumah

tangga seiring penambahan jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku

Utara.

6

Sektor pertambangan sempat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan kendati pada

tahun ini mengalami penurunan yang drastis. Maluku Utara memiliki sejumlah pertambangan feronikel

yang dikelola beberapa perusahan lokal maupun BUMN.

Meskipun tidak memiliki pangsa yang dominan, sektor pertambangan memiliki prospek yang potensial

pada periode mendatang. Pembangunan smelter oleh 5 perusahaan diperkirakan meningkatkan

investasi sekaligus prospek produksi dan ekspor nikel ke depan.

4. Aktivitas konsumsi, investasi (PMN dan PMDN) serta ekspor – impor di Provinsi Maluku Utara

Struktur PDRB Provinsi Maluku Utara pada sisi permintaan cenderung tetap. Dari tahun ke tahun

konsumsi rumah tangga mendominasi struktur PDRB Maluku Utara. Konsumsi pemerintah meskipun

secara nominal tidak terlalu besar dibandingkan provinsi lain, memegang peranan cukup penting pada

perekonomian Maluku Utara dengan pangsa pasar yang berkisar pada angka 30%.

a. Konsumsi

Komsumsi rumah tangga mendominasi struktur PDRB Provinsi Maluku Utara pada kisaran 30%.

- Komponen konsumsi Maluku Utara relatif stabil;

- Pertumbuhan yang tercatat tumbuh lebih besar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia selama

hampir lima tahun terakhir.

- Masih kuatnya kegiatan konsumsi tercermin dari kinerja sektor PHR yang secara konsisten

tumbuh cukup tinggi

b. Investasi

Tingkat pengeluaran investasi mencatat kinerja yang kurang memuaskan.

- Tren pertumbuhan fluktuatif dan cenderung melambat;

- Stagnasi pada pangsa PMTB terhadap komponen PDRB sisi permintaan lainnya;

- Pangsa PMDN ke Maluku Utara hanya 0,5% dari PMDN nasional dan pangsa PMA hanya

0,7%;

- Penyaluran PMA dalam 3 tahun terakhir mayoritas ke sektor pertambangan. Sementara PMDN

disalurkan ke sektor pertanian dan perhubungan.

c. Ekspor – impor

Ekspor – impor Maluku Utara menunjukkan arah perkembangan yang kontras, terlebih pasca tahun

2013.

- Impor Maluku Utara relatif tinggi karena ketergantungan barang konsumsi dan bahan strategis;

7

- Defisit neraca semakin dalam pasca penerapan UU MInerba sehingga ekspor bijih nikel yang

menguasai lebih dari 90% ekspor Maluku Utara dihentikan. Kondisi ini menyebabkan ekspor

Maluku Utara mengalami kontraksi pada tahun 2014;

- Minimnya industri strategis di Maluku Utara membuat kerentanan pada komponen ekspor

Maluku Utara.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi rumah tangga relatif konstan. Sementara itu,

seiring lesunya sektor pertambangan, investasi tumbuh melambat dan ekspor mengalami penurunan.

Impor khususnya impor antar daerah tetap tumbuh tinggi seiring masih tingginya ketergantungan

Maluku utara dari daerah lainnya. Pada tahun 2015, kondisi investasi dan ekspor diperkirakan

meningkat seiring dimulainya beberapa proyek infrastruktur dan smelter serta meningkatnya produksi

pertanian.

5. Kondisi Inflasi

Pola inflasi di Provinsi Maluku Utara relatif searah dengan inflasi nasional. Inflasi lebih tinggi dari

nasional pasca tahun 2012. Inflasi Provinsi Maluku Utara selama 3 (tiga) tahun sebesar 6,54% (yoy),

sementara inflasi nasional selama 3 (tiga) tahun sebesar 6,02% (yoy).

Fluktuasi tingkat inflasi Provinsi Maluku Utara selama 3,5 tahun terakhir lebih disebabkan oleh inflasi

pada kelompok volatile food dan administered prices.

Administered prices:

Inflasi disebabkan kebijakan pemerintah khususnya peningkatan harga BBM tahun 2013 – 2014

menyebabkan multiplier effect.

Volatile foods: sektor pertanian yang tradisional menjadi ketergantungan pasokan dari daerah lain.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, inflasi cenderung mengalami peningkatan akibat kenaikan harga BBM.

Secara rata-rata, inflasi di Maluku Utara selain di dominasi oleh kenaikan harga angkutan darat dan

8

udara juga disebabkan oleh fluktuasi komoditas ikan segar (cakalang, malalugis, dan sejenisnya) serta

bumbu-bumbuan (bawang merah, cabai merah, dan sejenisnya). Pada tahun 2015, inflasi diperkirakan

lebih rendah karena harga BBM yang lebih stabil serta membaiknya produksi pertanian lokal.

6. Upaya Pengendalian Inflasi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah

berkoordinasi dalam forum TPID dan berupaya untuk menjaga inflasi tetap rendah. Upaya yang telah

dilakukan oleh TPID dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu:

a. Meningkatkan koordinasi dengan para pemasok;

- Pembentukan Forum Asosiasi Pangan oleh TPID Kota Ternate;

- Monitoring lapangan kondisi stok pangan strategis serta BBM;

- Memfasilitasi komunikasi langsung antara petani di sentra produksi di Halmahera.

b. Mendorong ketahanan pangan di daerah;

- Pengembangan kluster ketahanan pangan seperti cabai merah di Halmahera Utara,

Halmahera Timur dan Halmahera Barat, ayam di ternate, bawang erah di Halmahera Timur

dan Tidore;

- Pengembangan integrated farming;

- Sosialisasi penanaman tomat, bawang dan cabe merah di sekolah.

c. Memelihara kondisi ekspektasi masyarakat;

- Pemberian informasi harga komoditas strategis secara rutin di media massa;

- Himbauan kepada masyarakat oleh pimpinan daerah dan tokoh agama.

d. Meningkatkan infrastruktur perdagangan;

- Optimalisasi fungsi tempat pelelangan ikan;

- Pembangunan pasar-pasar baru;

e. Memfasilitasi komunikasi langsung antara asosiasi pemasok di Ternate dengan para petani

di sentra produksi di Halmahera.

7. Dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap perekonomian di Provinsi Maluku Utara

Secara umum penguatan nilai mata uang asing tidak berdampak signifikan di Provinsi Maluku Utara.

9

Komoditas unggulan Maluku Utara angat sedikit yang diekspor langsung ke luar negeri

khususnya sejak berhentinya ekspor bijih nikel Maluku Utara pasca penerapan Undang-

undang Minerba

Maluku Utara bukanlah provinsi berbasis industri atau manufaktur yang bergantung pada

bahan baku impor pada proses produksinya

Dampak minor terjadi pada tingkat harga, yaitu peningkatan harga beberapa komoditas yang

diimpor seperti barang elektronik. (kenaikan 10 s/d 30 persen)

Potensi risiko pada progress pembangunan smelter di mana bahan baku konstruksinya banyak

menggunakan produk impor

8. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2015

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 6,0& –

6,5% (yoy). Pendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dipengaruhi oleh investasi,

konsumsi rumah tangga dan ekspor. Sementara penghambat pertumbuhan diperkirakan disebabkan

oleh konsumsi pemerintah dan industri pengolahan.

Top pertumbuhan sektoral berasal dari sektor pertanian, pertambangan dan konstruksi. Sedangkan

faktor pendorong akselerasi pertumbuhan sebagai berikut:

Panen tabama

Baseline effect dan pembangunan smelter

Infrastruktur jalan dan jembatan

Event Pilkada

Akselerasi realisasi anggaran Pemda

Pembangunan pembangkit listrik.

9. Upaya mendukung Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

10

Upaya yang telah dilakukan oleh KPwDN Bank Indonesia dalam mendukung

Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat mengakses pembiayaan ke sektor

perbankan dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan:

Langkah strategis BI Uraian

Kluster

Pembentukan beberapa klaster ketahanan pangan dan pengendalian

inflasi di 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota, yakni Klaster Cabai & Klaster

Bawang Merah

Tujuan: kapasitas usaha petani dapat ditingkatkan dan kepastian pasar

bisa lebih terjaga

Bentuk: penguatan kelembagaan, pelatihan budidaya, pelatihan

penanganan hama, pengolahan pasca panen, fasilitasi antara pedagang

besar dan petani, pelatihan pembukuan, dan mediasi dengan perbankan

Kewirausahaan (WUBI)

Wadah kewirausahaan berupa Wirausaha Bank Indonesia (WUBI) yang

saat ini beranggotakan 17 UMKM yang bergerak di berbagai sektor antara

lain, agrobisnis, food & beverages, dan rempah-rempah.

Tujuan: meningkatkan skala usaha UMKM agar lebih bankable sehingga

mampu mengakses layanan perbankan

Bentuk: promosi melalui pameran-pameran, pelatihan pencatatan

keuangan, pelatihan promosi dan periklanan, penguatan kelembagaan

Layanan Keuangan

Digital

Identifikasi potensi daerah dalam rangka implementasi layanan keuangan

digital, dan rekomendasi wilayah prioritas LKD

Kawasan Pertanian

Terintegrasi

Penyaluran bantuan mesin combine harvester, mesin transplanter padi,

mesin penyiang rumput, pembuatan kandang sapi komunal, instalasi

biogas

Dampak: peningkatan luasan area tanam peningkatan kesejahteraan

Jaringan pasar dengan harga yang relatif stabil

B. KANTOR PERWAKILAN OJK

11

1. Perkembangan Kinerja Perbankan di Provinsi Maluku Utara

Total aset perbankan per Juni 2015 sebesar Rp7.496 miliar;

Jumlah kantor Bank di Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

- 21 Bank, 108 Kantor;

- 15 Bank Konvensional, 94 kantor;

- 3 Bank Syariah, 8 Kantor;

- 3 BPR, 6 Kantor.

Jumlah Kantor Industri Keuangan Non Bank sebagai berikut:

- Asuransi 4 Kantor;

- Perusahaan pembiayaan 10 Kantor;

- Pegadaian 4 Kantor.

Pembagian kredit di Provinsi Maluku Utara:

Pertumbuhan aset Perbankan:

Aset perbankan terus meningkat dan mencapai Rp7.496 miliar, tumbuh 3,98%.

Pertumbuhan kredit:

12

Kredit perbankan terus meningkat dan mencapai Rp5.877 miliar, tumbuh 7,45%

Kredit per sektor usaha

Perkembangan NPL:

NPL masih cukup rendah yaitu 2,16%.

Dana Pihak Ketiga Provinsi Maluku Utara

13

Loan to Deposit Ratio (LDR)

LDR bank mengalami perbaikan dengan turun dari 106,04% menjadi 90,22%, seiring peningkatan

DPK.

2. Kegiatan Pasar Modal

Untuk kegiatan di sektor pasar modal saat ini tidak terdapat perusahaan sekuritas yang memiliki

Kantor Cabang di Maluku Utara. Namun pengembangan pasar modal ditangani bersama dengan

Bursa Efek Indonesia KC Manado yang juga membawahi Provinsi Maluku Utara dan saat ini terdapat

114 investor asal Provinsi Maluku Utara.

3. Data Pengaduan

Total pengaduan tahun 2015 berjumlah 4 pengaduan dengan 3 pengaduan terkait perbankan dan 1

pengaduan terkait pembiayaan.

Semua pengaduan telah diselesaikan secara prosedural dan tidak terdapat pengaduan lanjutan.

4. Kegiatan Literasi Keuangan

Sosialisasi OJK kepada wartawan di Ternate, untuk meningkatkan pemahaman wartawan terkait

dengan OJK, literasi keuangan dan perlindungan konsumen.

14

Pemuatan artikel edukasi keuangan secara rutin 1 (satu) minggu sekali di salah satu koran di

Maluku Utara yang menjelaskan OJK, manfaat dan risiko dari lembaga jasa keuangan yang ada.

5. Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan

OJK senantiasa meminta penyaluran kredit menerapkan manajemen risiko yang baik dan

memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit agar dapat menciptakan

pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Pengawasan off site: penelitian terhadap laporan-laporan dan pemberian surat pembinaan.

Pengawasan on site: Pemeriksaan kepada lembaga jasa keuangan.

6. Pengaruh BI Rate

Sejak BI Rate berubah pada Februari 2015 s.d posisi Juni 2015, Kredit di Provinsi Maluku Utara

tumbuh Rp426M (7,82%) dari Rp5.451M menjadi Rp5.877M.

- kredit konsumtif meningkat Rp228M (6,54%)

- kredit modal kerja meningkat Rp191M (13,32%)

- kredit investasi meningkat Rp6M (1,117%).

Pertumbuhan tersebut menunjukkan upaya mendorong perekonomian melalui penyaluran kredit

masih terus berjalan.

7. Mekanisme Koordinasi

OJK senantiasa bekerja sama dengan seluruh pihak yang terkait untuk menjaga stabilitas sistem

keuangan yang ada. Kerja sama yang telah terjalin antara lain kerja sama sharing data antara BI

dengan OJK mengenai data perbankan maupun data lembaga jasa keuangan lainnya. OJK juga

senantiasa melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi atas

permasalahan yang dihadapi.

15

C. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu 5 (lima)tahun terakhir terlihat fluktuatif.

Sementara pada tahun 2015 terjadi penurunan pada triwulan I, namun mengalami peningkatan pada

triwulan II tahun 2015.

2. Tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan selama periode lima tahun terakhir (2009 – 2014) secara umum mengalami

penurunan, yaitu dari 10,36 persen pada tahun 2009 menjadi 7,41 persen pada tahun 2014. Begitu pula

dari sisi jumlah, secara umum mengalami penurunan, yaitu dari 98 ribu orang pada tahun 2009 menjadi

84,79 ribu orang pada tahun 2014.

Penurunan jumlah penduduk miskin selama 5 (lima) tahun terakhir terutama terjadi di daerah pedesaan.

Sedangkan pada daerah perkotaan, baik persentase maupun jumlah penduduk miskin secara umum

mengalami kenaikan, yaitu sebanyak 8,72 ribu orang (3,10%) pada tahun 2009 menjadi 11,17 ribu orang

(3,58%) pada tahun 2014.

Pada setahun terakhir (2013 – 2014) jumlah penduduk miskin di Maluku Utara mengalami penurunan

dari 85,58 ribu orang pada tahun 2013 menjadi 84,79 ribu jiwa pada tahun 2014.

Berdasarkan Kabupaten/Kota, data terakhir yang tersedia baru sampai tahun 2013. Pada tahun 2013,

kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Kemiskinan terendah

di Kota Ternate dan Kota Tidore serta Kabupaten Halmahera Utara.

3. Tingkat pengangguran

Tingkat pengangguran di Provinsi Maluku Utara pada bulan agustus tahun 2014 sebesar 5,29% dengan

jumlah angkatan kerja sebanyak 481.504 orang, jumlah ini berkurang sebanyak 11.853 orang

dibandingkan keadaan Februari 2014 atau bertambah sebanyak 8.539 orang dari bulan agustus 2013.

Keadaan ini menunjukkan tingkat pengangguran di Maluku Utara meningkat dibanding tahun 2013.

Tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2010 sampai 2013 terus mengalami penurunan namun pada

tahun 2014 persentase TPT naik hingga mencapai 5,29%.

4. Upah Minimum Regional

UMR Provinsi Maluku Utara tahun 2015 naik sebesar 9,5% dari tahun sebelumnya yatu dari 1,44 juta

menjadi 1,577 juta, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 248/KEP/KH/2014.

16

5. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan IPM Provinsi Maluku Utara menunjukkan kenaikan dalam 7 tahun terakhir. Namun

meskipun terlihat meningkat, IPM Maluku Utara berada pada urutan ke-30 secara nasional.

6. Pertumbuhan ekonomi belum berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan

kenaikan IPM. Hal ini disebabkan karena sekitar 30% pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor

konsumtif (konsumsi pemerintah dan swasta).

7. Transfer daerah merupakan pendapatan terbesar di Maluku Utara, yaitu rata-rata dalam 5 tahun sekitar

77,5% dari total pendapatan daerah. Hambatan yang dihadapi yaitu pembagian dana alokasi umum

yang diterima dengan perhitungan luas daratan, sedangkan Maluku Utara merupakan wilayah

kepulauan yang luas lautnya lebih daripada daratan. Diharapkan perhitungan alokasi dana

diperhitungkan juga luas wilayah laut.

8. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi:

Masih minimnya infrastruktur transportasi, listrik;

Masih rendahnya SDM;

Masih minimnya sarana dan prasarana ekonomi;

Indeks kemahalan.

9. Strategi pembangunan daerah Maluku Utara dalam mendukung pembangunan nasional:

Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Pengembangan potensi lokal (perikanan dan kelautan, pertanian tanaman pangan,

perkebunan, peternakan dan pertambangan);

Percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang;

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

D. KANWIL KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI MALUKU UTARA

1. Target dan Realisasi Penerimaan Negara dari sektor Pajak dan Bea dan Cukai

Untuk sektor pajak, KPP Pratama Ternate merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak di

bawah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara

dengan Provinsi Maluku Utara sebagai wilayah kerja dari KPP Pratama Ternate dan KPP Pratama

Tobelo.

17

Setiap tahun KPP Pratama Ternate dan KPP Pratama Tobelo dibebankan target penerimaan

Pajak untuk wilayah Maluku Utara.

(dlm Juta Rupiah)

No. Tahun Target Realisasi Capaian

1 2011 946,727.92 720,017.83 76%

2 2012 874,454.59 899,835.07 103%

3 2013 1,133,591.63 912,097.27 80%

4 2014 1,130,504.03 1,136,160.75 101%

5 2015* 1,580,761.25 677,367.21 43%

Untuk sektor bea dan cukai, KPPBC TMP C Ternate merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai di bawah KWBC DJBC Maluku, Papua, dan Papua Barat dengan Provinsi Maluku

Utara sebagai wilayah kerja dari KPPBC TMP C Ternate.

Setiap tahun KPPBC TMP C Ternate dibebankan target penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar.

a. Penerimaan Bea Masuk

Selama kurun waktu 5 ( Lima) tahun terakhir, pencapaian penerimaan Bea Masuk selalu

berada di atas target yang ditetapkan. Berikut tabel target dan realisasi penerimaan Bea

Masuk:

(dlm Juta Rupiah)

No. Tahun Target Realisasi Capaian

1 2010 3.314,14 7.733,08 233,3%

2 2011 3.021,15 5.318,09 176,0%

3 2012 7.024,63 7.183,06 102,3%

4 2013 1.008,00 1.157,60 114,8%

5 2014 155,00 396,03 255,5%

6 2015* 930,93 1289,76 138,5%

Konstribusi terbesar Penerimaan BM diperoleh dari kegiatan importasi dalam rangka

pembangunan Smelter.

18

b. Penerimaan Bea Keluar

Untuk Tahun 2015, KPPBC TMP C Ternate tidak dibebankan target penerimaan Bea Keluar

seperti tahun-tahun sebelumnya, mengingat adanya kebijakan pemerintah terkait larangan

ekspor komoditi mineral. Berikut tabel target dan realisasi penerimaan Bea Keluar selama

kurun waktu 5 (lima) tahun terkahir:

(dlm Juta Rupiah)

No. Tahun Target Realisasi Capaian

1 2010 1.751,26 0,00 0,0%

2 2011 0,00 0,00 -

3 2012 375.788,88 455.882,48 121,3%

4 2013 1.229.753,81 1.098.705,51 89,3%

5 2014 33.403,00 33.403,19 100,0%

6 2015* 0,00 0,00 -

Penerimaan BK sangat tergantung kepada Kebijakan Pemerintah khususnya terkait Eksportasi

Mineral, Penerapan kebijakan terhadap larangan ekspor mineral mentah di Tahun 2015,

berakibat pada hilangnya penerimaan BK.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala penerimaan negara

Untuk sektor pajak, faktor yang menjadi kendala dalam memperlancar penerimaan pajak di KPP

Pratama Ternate adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal meliputi:

1) Jumlah SDM yang masih terbatas. Account Representative (AR) yang menjadi petugas

pengawasan hanya berjumlah 12 orang. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah Wajib

Pajak yang harus diawasi kurang lebih sejumlah 73 ribu WP terdaftar.

2) Data internal yang dimiliki tidak mencakup transaksi-transaksi yang dilakukan secara

underground (tanpa Faktur Pajak).

b. Faktor Eksternal meliputi:

1) Wilayah geografis yang luas yang menghambat mobilitas dalam pengawasan

2) Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah baik material (tidak melaporkan kondisi usaha yang

sebenarnya), maupun formal (tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa)

19

3) Kurangnya dukungan dari pihak ketiga untuk mendapatkan data walaupun sudah ada

kewajiban Lembaga/Kementerian/Asosiasi untuk menyampaikan data kepada DJP,

namun sebagian masih belum dilaksanakan.

4) Sebagian besar Wajib Pajak masih melakukan kegiatan usaha tidak menggunakan

perbankan (tunai), sehingga sulit untuk melakukan pengujian kebenaran peredaran

usaha atas bisnis yang dilakukan.

5) Terbatasnya akses DJP terhadap data nasabah di perbankan, sehingga atas usaha yang

dilaporkan oleh Wajib Pajak, DJP tidak dapat melakukan pengujian kebenarannnya

secara akurat..

Sementara itu di sektor bea dan cukai, dalam meningkatkan penerimaan khususnya dari sektor Bea

Masuk, KPPBC TMP Ternate telah membuat beberapa strategi dalam pencapaian penerimaan, antara

lain:

a. Pemeriksaan Fisik Barang Impor dilakukan secara mendalam;

b. Penelitian Dokumen yang mendalam terhadap Pemberitahuan Nilai Pabean dan Tarif;

c. Berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia untuk menghidupkan lagi Pos Lalu Bea;

d. Melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pihak terkait guna: Mendorong

pembangunan Smelter, Mendorong KEK Morotai, dan Membuka Ekspor (komoditi Kopra

dan Ikan).

3. Kinerja pengawasan barang kena cukai (preventif dan represif)

a. KPPBC TMP C Ternate telah melakukan 3 (tiga) penindakan Barang Kena Cukai MMEA (2015);

b. KPPBC TMP C Ternate bersama-sama dengan KWBC melakukan penindakan terhadap Kapal

Nelayan asing asal Filipina (2014).

4. Pengawasan dan Pembinaan terhadap Aparat Pajak dan Bea Cukai

Untuk mengantisispasi kebocoran uang Negara pada sektor perpajakan, dilakukan pengawasan dan

pembinaan untuk menjaga integritas dan transparansi diantaranya melalui:

a. Whistle blowing system

b. Membentuk komunitas “DJP Bersih Ditangan Kita”

c. Sistem absensi fingerprint untuk memonitor kehadiran pegawai

d. Adanya surat ijin melakukan visit yang ditandatangani oleh Kepala Kantor apabila pegawai akan

melakukan kunjungan kepada Wajib Pajak

20

e. Adanya Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas dan Wajib Pajak meliputi hal-hal yang

dibicarakan dalam hal pemberian konseling kepada Wajib Pajak

f. Pembinaan dari atasan langsung secara continue untuk menjaga integritas pegawai agar tidak

menerima pemberian dalam bentuk apapun (gratifikasi) yang terkait dengan tugas dan

perkerjaan.

g. Internalisasi corporate value melalui IHT, outbond dan lain-lain

Sementara itu di sektor bea dan cukai, dalam rangka menghindari kebocoran uang Negara, KPPBC

TMP C Ternate melakukan program pembinaan kepada pegawai dalam melakukan tugasnya dengan

menerapkan strategi antara lain:

a. Internalisasi dan Implementasi secara terus-menerus Values dan budaya kerja kementerian

keuangan, khususnya integritas

b. Meningkatkan efektifitas Unit kepatuhan internal yg secara rutin melakukan penilaian kinerja dan

prilaku pegawai

c. Penandatanganan Pakta integritas untuk seluruh pegawai

d. Menciptakan saluran pengaduan bagi masyarakat pengguna jasa melalui Aplikasi Sipuma

(Sistem Pengaduan Masyarakat).

e. Membuka loket layanan aduan masyrakata pengguna jasa.

5. Penyerapan Anggaran Kanwil Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Utara

a) Penyerapan Anggaran dari tahun 2013 – 2015 (sd. Tanggal 11 September 2015)

Pergerakan Realisasi Bulanan Tahun 2013-2015 di wilayah Maluku Utara

Melihat tampilan grafik diatas, dapat dilihat bahwa pergerakan penyerapan/realisasi anggaran

pada tahun 2015 lebih lamabat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut dipicu oleh

0,00%

50,00%

100,00%

2013 2014 20152013 acc 2014 acc 2015 acc

21

adanya proses APBN-P di awal tahun yang memerlukan penyelesaian revisi di tingkat pusat serta

perubahan struktur dan nomenklatur Kementerian/Lembaga sebagai dampak implementasi

Perpres Nomor 165 Tahun 2014.

Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2013-2015 di wilayah Maluku Utara

(dlm jutaan rupiah)

Realisasi Anggaran Per Prov/Kab/Kota dan Per Jenis Kewenangan

Tahun 2013-2015 di wilayah Maluku Utara

(dlm jutaan rupiah)

PAGU REALISASI % REAL PAGU REALISASI % REAL PAGU REALISASI % REAL

BELANJA PEGAWAI 827,980.12 717,150.02 86.6% 825,275.01 770,416.25 93.4% 974,311.32 677,313.51 69.5%

BELANJA BARANG 1,154,996.91 1,019,543.72 88.3% 1,269,651.95 1,150,329.05 90.6% 1,454,111.28 598,786.73 41.2%

BELANJA MODAL 1,939,182.09 1,897,708.50 97.9% 2,629,302.70 2,514,935.81 95.7% 3,542,757.04 1,441,954.57 40.7%

BELANJA BANTUAN SOSIAL 292,354.14 281,352.78 96.2% 244,603.54 236,848.23 96.8% 145,108.48 74,630.12 51.4%

TOTAL 4,214,513.26 3,915,755.02 92.9% 4,968,833.20 4,672,529.34 94.0% 6,116,288.12 2,792,684.94 45.7%

JENIS BELANJA2013 2014 2015

22

Penyerapan Anggaran secara khusus pada Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA.015) selama 3 tahun terakhir

(dlm jutaan rupiah)

b) Faktor-faktor yang memperlancar proses penyerapan anggaran

Implementasi SPAN mulai bulan Februari Tahun 2015 yang mendukung otomatisasi

sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga, dengan

menggunakan konsep database yang terintegrasi membuat proses bisnis berjalan secara

otomatis sehingga mampu meminimalisir kesalahan input manual dan mewujudkan

konsep go green melalui konsep paperless dan less paper yang menyertainya.

Penyerahan dokumen anggaran (DIPA) sebelum tahun anggaran berjalan kepada satker

Kementerian Negara/Lembaga yang ada di daerah.

Penyederhanaan proses bisnis pengesahan Revisi DIPA dalam 1 atap dengan Revisi

Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran sehingga diharapkan proses penyelesaian

administrasi DIPA akan cepat selesai, khususnya pengesahan DIPA pada Kanwil Ditjen

Perbendaharaaan hanya diselesaikan dalam waktu 1 hari yang tahun sebelumnya 5 hari.

Pembatasan pengajuan pencairan dana di KPPN pada akhir tahun anggaran untuk

mendorong penarikan dana lebih awal.

PAGU BELANJA % PAGU BELANJA % PAGU BELANJA %

BELANJA BARANG 11,883.40 10,374.16 87.30% 10,986.03 9,918.87 90.29% 15,774.72 6,577.32 41.70%

BELANJA MODAL 7,360.68 7,017.60 95.34% 188.50 178.35 94.62% 515.98 210.57 40.81%

BELANJA PEGAWAI 5,712.69 5,352.36 93.69% 6,136.39 5,569.76 90.77% 6,662.33 4,609.21 69.18%

Total 24,956.77 22,744.12 91.13% 17,310.93 15,666.98 90.50% 22,953.03 11,397.10 49.65%

BELANJA BARANG 1,819.42 1,816.55 99.84% 1,854.96 1,833.03 98.82% 2,089.79 1,393.31 66.67%

BELANJA MODAL 12.00 11.97 99.73% 159.50 158.88 99.61% 2,500.60 1,504.97 60.18%

BELANJA PEGAWAI 1,448.15 1,442.85 99.63% 1,755.10 1,387.57 79.06% 1,548.38 1,225.52 79.15%

Total 3,279.57 3,271.37 99.75% 3,769.56 3,379.47 89.65% 6,138.77 4,123.80 67.18%

BELANJA BARANG 5,109.24 5,084.08 99.51% 5,425.53 5,421.98 99.93% 5,814.81 3,480.20 59.85%

BELANJA MODAL 952.65 933.82 98.02% 1,855.95 1,837.01 98.98% 1,202.74 330.51 27.48%

BELANJA PEGAWAI 5,397.62 4,647.68 86.11% 4,909.61 4,718.99 96.12% 5,044.25 3,769.11 74.72%

Total 11,459.50 10,665.58 93.07% 12,191.09 11,977.97 98.25% 12,061.80 7,579.82 62.84%

BELANJA BARANG 1,939.88 1,931.64 99.58% 2,018.59 1,866.70 92.48% 1,947.11 1,069.55 54.93%

BELANJA MODAL 259.16 258.82 99.87% 156.45 156.45 100.00% 36.80 36.43 98.98%

BELANJA PEGAWAI 1,088.04 1,080.70 99.33% 1,192.80 1,156.82 96.98% 1,262.44 963.68 76.33%

Total 3,287.08 3,271.16 99.52% 3,367.84 3,179.98 94.42% 3,246.36 2,069.65 63.75%

42,982.92 39,952.23 92.95% 36,639.42 34,204.41 93.35% 44,399.95 25,170.37 56.69%

2014 2015UNIT ESELON I JENIS BELANJA

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

DITJEN PERBENDAHARAAN

DITJEN BEA DAN CUKAI

DITJEN PAJAK

TOTAL

2013

23

Melakukan penyederhanaan persyaratan pengajuan perintah bayar dengan tetap

mengedepankan fungsi pengujian perintah bayar tersebut.

Penyempurnaan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa melalui diterbitkannya

Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Namun hal ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya

mengingat pemahaman pejabat pengadaan atas Perpres tersebut belum memadai.

Menyampaikan usulan untuk sumbangan dalam rangka menyusun harga satuan sehingga

dapat digunakan khususnya di Provinsi Maluku Utara.

Melakukan reviu pelaksanaan anggaran sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan

proses bisnis pelaksanaan anggaran.

Memberikan akses data pagu dan realisasi yang seluas-luasnya pada K/L untuk

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran.

Koordinasi yang intens dengan satker untuk mengetahui kendala dan mencari solusi

permasalahan yang dihadapi.

Pembukaan KPPN filial di sofifi untuk mendekatkan diri dengan lokasi dan meningkatkan

pelayanan kepada satker.

Upaya pembinaan melalui diklat, bimtek, sosialisasi aturan/ketentuan serta aplikasi di

bidang pelaksanaan anggaran.

Fokus lain yang juga merupakan tantangan dalam pelaksanaan anggaran adalah terkait

efisiesi dan efektifitas dari realisasi/penyerapan anggaran. Selama ini pelaksanaan anggaran

lebih fokus terhadap jumlah realisasi tanpa banyak mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas

penggunaan anggaran terhadap tercapainya output dan outcome. Untuk itu Kanwil Ditjen

Perbendaharaan melakukan review pelaksanaan anggaran yang hasilnya menjadi bahan

pertimbangan bagi kebijakan penganggaran tahun berikutnya.

c) Kendala-Kendala dalam Proses Penyerapan Anggaran

Secara umum permasalahan penyerapan anggaran dari tahun ke tahun relatif sama, yakni

terdapat penyerapan dana yang tidak proporsional (menumpuk di akhir tahun) sehingga

penggunaan dana menjadi tidak optimal karena program-program pemerintah tidak dapat

segera dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain:

a. Perencanaan dan Penganggaran/Revisi Anggaran (38,5%)

Kurang cepatnya revisi anggaran atas APBN-P

24

Perubahan nomenklatur kementerian/lembaga

Keterlambatan penerbitan atau belum diterimanya DIPA Satker

Lemahnya perencanaan program dan kegiatan serta koordinasi antara bagian

perencanaan dan pelaksana kegiatan, termasuk diantaranya ketidaksesuaian

antara rencana dengan kebutuhan (riil)

Blokir anggaran yang diakibatkan belum dilengkapinya persyaratan.

b. Ketentuan Pendukung Pelaksanaan Program (5,4%)

Keterlambatan/belum terbitnya petunjuk teknis kegiatan

Persetujuan design gambar yang lambat

c. Mekanisme Pembayaran (6,6%)

Adanya perubahan penggunaan kode akun untuk belanja bansos ke belanja barang

(contoh: BOS Madrasah)

Adanya kesalahan pencantuman daftar supplier sehingga tagihan ditolak KPPN

(sistem)

d. Pengadaan Barang dan Jasa (15,7%)

Proses teknis dan administratif pengadaan yang membutuhkan waktu relatif lama

Adanya gagal lelang akibat penyedia barang terbatas (tidak memenuhi

persyaratan/spesifikasi)

Keterbatasan SDM antara lain kompetensi pejabat pengadaan barang dan jasa,

rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan, dll.

e. Pelaporan (0,3%)

Satker sering terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan sehingga

belum dapat melakukan pertanggungjawaban atas uang persediaan yang sudah

digunakan.

f. Teknis Lainnya (20,2%)

Perencanaan kegiatan dan pembayaran sebagian besar dilaksanakan di semester

II.

Kegiatan sedang berjalan/belum selesai sehingga belum dapat ditagihkan.

g. Non Teknis lainnya (13,3%)

Keterlambatan penerbitan SK Penunjukan pejabat perbendaharaan (PPK, PP SPM,

dan Bendahara Pengeluaran) .

25

Adanya kebijakan terkait pencairan anggaran hanya terbatas untuk output 001 dan

002.

Faktor iklim sehingga terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan (contoh: musim

tanam).

Faktor lokasi (geografis) sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk

pertanggungjawaban dana.

6. Penerimaan Pajak dan Bea dan Cukai

a. Data penerimaan Pajak dan Bea Cukai

Data penerimaan pajak dan bea dan cukai di Provinsi Maluku Utara selama 5 (lima) tahun terakhir

sebagai berikut:

b. Jumlah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi

Jumlah wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Maluku Utara dalam 5 (lima)

tahun terakhir sebagai berikut:

26

c. Langkah peningkatan penerimaan pajak dan bea dan cukai

Pada sektor perpajakan, langkah yang ditempuh oleh Kementerian Keuangan untuk

meningkatkan penerimaan pada tahun ini adalah:

1) Pencanangan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan, dengan menerbitkan PMK-

91/PMK.03/2015 mengenai pengurangan/penghapusan sanksi administrasi

2) Memperkuat basis data internal melalui program e-Faktur Pajak, geotagging, MPN G2

3) Melakukan visit (kunjungan), himbauan kepada Wajib Pajak potensial (Penyelenggara

Negara/LHKPN, Notaris/PPAT, dokter, jasa konstruksi, bahan bangunan, minimarket,).

4) Melakukan law enforcement dengan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak bersedia

melakukan pembetulan SPT dalam rangka tahun pembinaan.

5) Melakukan penagihan aktif melalui blokir rekening, sita, dan pencegahan terhadap

penanggung pajak.

6) Memanfaatkan data pihak ketiga (LHKPN, KSEI, agunan, kredit bank) yang ada di Sistem

Informasi DJP.

d. Kendala yang dihadapi

Untuk sektor pajak, kendala yang dihadapi dalam upaya mempelancar dan meningkatkan

penerimaan sector perpajakan:

1) Data Perbankan belum bisa diakses oleh DJP.

2) Belum adanya reward kepada Lembaga/Kementerian/Asosiasi/pihak ketiga lainnya, yang

menyampaikan data kepada DJP, serta tidak ada punishment apabila tidak memberikan

data.

Untuk sektor bea dan cukai, kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian penerimaan

dan pengawasan antara lain:

1) Terbatasnya jumlah SDM dan Kesediaan Sarana Patroli laut yang tidak sesuai dengan luas

wilayah kerja pengawasan;

2) Importasi untuk pembangunan Smelter yang menggunakan Fasilitas BKPM dengan

mendapat Pembebasan Bea Masuk;

3) Importasi yang menggunakan Fasilitas Skema Preferensi Tarif (COO) antara lain Form D

dan Form E;

27

4) Importasi yang melalui KPPBC TMP C Ternate tidak berlangsung secara Reguler (sewaktu-

waktu), sehingga sulit memprediksi penerimaan.

5) Kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor komoditi Minerba yang membuat hilangnya

potensi penerimaan Bea Keluar.

e. Target penerimaan Pajak dan Bea dan Cukai

Untuk sektor pajak, target penerimaan pajak di KPP Pratama Ternate seyogyanya lebih realistis

(dikurangi), karena adanya dampak perlambatan pertumbuah ekonomi regional, kenaikan PTKP

dan lesunya kegiatan pertambangan sebagai akibat dari UU Minerba yang melarang ekspor

bahan tambang mentah.

Untuk sektor bea dan cukai, target penerimaan Bea dan Cukai di KPPBC pada tahun 2015

turun drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan

pemerintah terkait larangan ekspor komoditi Minerba sehingga membuat hilangnya potensi

penerimaan Bea Keluar

f. Jumlah aset/kekayaan negara yang ada di Provinsi Maluku Utara

Tahun 2015 s.d semester I, jumlah aset/kekayaan negara yang berada di Provinsi Maluku Utara

berjumlah Rp59.995.580.440.293 (Hasil Rekonsiliasi Data BMN).

Terkait Penilaian Barang Milik Negara (BMN), semua BMN di provinsi Maluku Utara telah

dilakukan penilaian pada kegiatan Inventarisasi dan Penilaian yang telah dilaksanakan dalam

kurun waktu tahun 2008 – 2010. Dalam hal penertiban aset, sebagian besar BMN telah dilakukan

penertiban baik penertiban administrasi, hukum, maupun fisik. namun terdapat beberapa BMN

yang masih belum tertib, contohnya Lapas Tobelo yang belum punya bukti kepemilikan atas

tanah; Aset yang telah dimanfaatkan pihak ketiga (berupa sewa ATM) yang belum mendapat

persetujuan pemanfaatan dari Pengelola.

Kendala dan Permasalahan dalam pengelolaan kekayaan negara di Maluku Utara antara

lain:

1) Kondisi Geografis;

Kondisi Geografis memiliki pengaruh dalam pelaksanaan pengelolaan aset, baik

pengelolaan aset yang dilaksanakan oleh stakeholder (pengamanan fisik, maupun

pelaporan pencatatan aset) maupun oleh pengelola barang (pengawasan dan pengendalian

28

BMN, cek fisik pengelolaan BMN). Namun dengan adanya digitalisasi pelaporan BMN

melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), kendala geografis dapat

berkurang terhadap daerah kabupaten kota yang memiliki fasilitas internet, namun untuk

stakeholder yang berada di kabupaten kota yang tidak memiliki fasilitas internet yang

memadai tetap melakukan pelaporan ke daerah yang memiliki fasilitas internet;

2) Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman pengelolaan barang milik negara pada

stakeholder masih kurang;

Tahun 2006 merupakan awal pencatatan dan pengelolaan kekayaan negara baik berupa

kekayaan yang dimiliki Negara (Barang Milik Negara) maupun yang dikuasai Negara. Pada

saat itu tingkat pengetahuan dan pemahaman pengelolaan Barang Milik Negara oleh

Pengguna Barang masih kurang. Untuk itu dalam kurun waktu tahun 2006 – 2015, telah

dilaksanakan Sosialisasi peraturan perundang-undangan serta workshop terkait aset

dengan tujuan untuk memberi pemahaman akan pentingnya aset. Hal ini terlihat dengan

sudah tertibnya satuan kerja melakukan pelaporan serta pengeloaan aset secara umum.

Penyempurnaan peraturan pengelolaan aset yang cepat juga membutuhkan sosialisasi

kepada seluruh stakeholder sehingga masih terdapat satuan kerja yang masih belum

memahami beberapa peraturan pengelolaan BMN terbaru;

3) Luasnya cakupan pengelolaan Kekayaan Negara

Pengelolaan Kekayaan Negara mencakup aset yang dimiliki negara dalam hal ini BMN yang

digunakan oleh Kementerian Lembaga Negara dan aset yang dikuasai negara contoh aset

bekas asing/tiongkok dan lain-lain. Setiap bentuk kekayaan negara (aset eks. KKKS, BMN,

ABMA/T, dll) memiliki peraturan pengelolaan yang berbeda-beda sehingga membutuhkan

keahlian yang berbeda/spesifik.

g. Langkah-langkah tindak lanjut Tiga Paket Kebijakan September I yang dikelaurkan

Pemerintah pada 9 September 2015

Untuk sektor pajak, penjabaran Paket Kebijakan di laksanakan oleh Kantor Pusat DJP,

namun kebijakan yang selama ini telah berjalan sudah mendukung paket Kebijakan

September dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga, antara

lain: Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 berdasarkan PMK-91/PMK.03/2015, kenaikan

29

PTKP berdasarkan PMK 122/PMK.010/2015, tax allowance sesuai PMK 159/PMK.010/2015

tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Paket Kebijakan September secara

operasional diproyeksikan akan mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Untuk sektor bea dan cukai, dalam rangka mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) sebagai salah satu upaya untuk penguatan daya saing perekonomian,

diperlukan kebijakan dan strategi dalam pencapaiannya. Hal ini sesuai dengan Visi, Misi, dan

Strategi yang telah ditetapkan dalam dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan nomor

36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian

Keuangan 2014-2015. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai upaya penyempurnaan

Visi dan Misi telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-

105/BC/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Visi, Misi dan Fungsi Utama Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai. Di dalam keputusan tersebut visi DJBC adalah “Menjadi institusi

kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia”

Sementara Misi DJBC adalah:

1. Memfasilitasi perdagangan dan industri

2. Melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan

perdagangan ilegal

3. Mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai

Sedangkan fungsi utama DJBC saat ini adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang

kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran.

2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik

impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta

penerapan manajemen resiko yang handal.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran/belanja Negara, Ditjen Perbendaharaan terus

berupaya untuk mendorong percepatan realisasi belanja terutama belanja yang bersifat

strategis dan merupakan prioritas nasioanl yang mendukung perkembangan investasi dan

perekonomian di daerah Maluku Utara seperti di bidang infrastuktur. Secara rutin, Kanwil

Ditjen Perbendaharaan melakukan monitoring dan pembinaan dalam hal pelaksanaan

30

anggaran. Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan kelancaran pelaksanaan pengelolaan

dana desa, bersama-sama dengan pemerintah daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan

melakukan sosialisasi ke beberapa daerah di wilayah Maluku Utara mengenai ketentuan-

ketentuan terkait pengelolaan dana desa.

E. KANTOR PERWAKILAN BPS MALUKU UTARA

i. Data sosial ekonomi Provinsi Maluku Utara

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Maluku Utara selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan.

Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak (30

kecamatan) di Maluku Utara memiliki penduduk paling banyak, yaitu sebesar 215.791 jiwa pada

tahun 2014. Kota Ternate menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah penduduk sebanyak

207.789 jiwa pada tahun 2014.

b. Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita yang dihitung melalui PDRB per kapita di Maluku Utara menunjukkan tren

yang meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2010 PDRB per kapita Maluku Utara

sebesar Rp14,36 juta. Pada tahun 2014, pendapatan per kapita penduduk di Maluku Utara sebesar

Rp21,12 juta.

31

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan menurut lapangan usaha di

Provinsi Maluku Utara periode tahun 2010-2014 sebagai berikut:

d. Pertumbuhan ekoonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dari tahun 2010-2014 sudah cukup baik. Pada

tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebesar 6,80%, meningkat menjadi 6,98% di tahun

2012. Pada tahun 2013 dan 2014 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan namun sedikit

melambat, masing-masing sebesar 6,37 dan 5,49%.

e. Struktur ekonomi

Struktur pertumbuhan Maluku Utara masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan dimana kontribusi sektor ini sekitar 25 – 26%, diikuti oleh kategori selanjutnya yaitu dari

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta administrasi pemerintahan

masing-masing 17% dan 16%.

32

f. Inflasi

Pada bulan agustus 2015, Ternate mengalami inflasi sebesar 1,56 (peringkat ketiga secara

nasional). Inflasi Kota Ternate tahun 2010 – 2015 sebagai berikut:

Tahun Inflasi

Ternate Nasional

2010 5,32

2011 4,52

2012 3,29

2013 9,78

2014 9,34

Jan ‘15 -0,55 0,24

Feb ‘15 -0,83 -0,36

Mar ‘15 0,35 0,17

Apr ‘15 0,62 0,36

Mei ‘15 0,65 0,5

Jun ‘15 0,89 0,54

Jul ‘15 0,90 0,93

Aug ‘15 1,56 0,39

g. Gini Ratio (indeks ketimpangan pendapatan)

Kab/Kota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Halmahera Barat 0,286 0,230 0,278 0,311 0,255 0,252 0,223 0,249

Halmahera Tengah 0,299 0,286 0,270 0,261 0,286 0,282 0,257 0,339

Kepulauan Sula 0,231 0,291 0,270 0,326 0,316 0,317 0,267 0,295

Halmahera Selatan 0,224 0,317 0,265 0,285 0,248 0,266 0,274 0,303

Halmahera Utara 0,291 0,272 0,281 0,295 0,283 0,338 0,253 0,312

Halmahera Timur 0,189 0,318 0,226 0,308 0,297 0,261 0,248 0,271

Pulau Morotai 0,308 0,262 0,287 0,315 0,288

Ternate 0,246 0,278 0,217 0,233 0,276 0,289 0,254 0,293

Tidore Kepulauan 0,284 0,250 0,200 0,227 0,251 0,239 0,257 0,222

Provinsi Maluku Utara 0,315 0,327 0,304 0,319 0,335 0,332 0,315 0,324

33

ii. Upaya dan koordinasi yang dilakukan BPS dalam rangka TPID

a. Dalam rangka upaya menjaga kualitas data inflasi BPS Provinsi Maluku Utara melakukan langkah-

langkah sebagai berikut:

- Melakukan pencacahan sesuai SOP yang ditetapkan oleh BPS baik periode pecacahan

(mingguan, dua mingguan dan bulanan) maupun komoditas barang/jasa.

- Pencacahan dilakukan terhadap 382 komoditi hasil Survey Biaya Hidup (SBH) tahun 2012.

- Melakukan monitoring lapangan terhadap hasil pencacahan terutama komoditas strategis (9

komoditas bahan pokok).

- Menambah frekuensi pencacahan terhadap komoditas tertentu pada momen seperti hari-hari

besar yang fluktuasi harganya relatif cepat.

- Melakukan survei volume komoditas tertentu dalam rangka meningkatkan akurasi data harga

komoditi.

b. Upaya koordinasi BPS dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, BPS melakukan langkah-

langkah sebagai berikut:

- Menyampaikan hasil rilis inflasi tiap bulan kepada anggota TPID sebagai bahan evaluasi

kebijakan.

- Menghadiri rapat-rapat koordinasi anggota TPID yang terkait dengan inflasi yang terjadi.

- Menyampaikan data penyumbang inflasi serta komoditi yang memberi share besar terhadap

angka inflasi.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Maluku Utara. Kami mengharapkan

berbagai data dan informasi yang diperoleh didalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta

ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI.

Jakarta, September 2015 TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI

PROVINSI MALUKU UTARA Ketua, ttd

H. Gus Irawan Pasaribu, SE., Ak., MM