LAPORAN TAHUNAN 2016 COPY PAKE - pa-bulukumba.net · Makassar. Salah satu tugas pokok Pengadilan Agama Bulukumba yakni membuat Laporan Tahunan untuk Tahun Anggaran 2016. ... ada di

LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 2016

1

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Assalamu alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kami ucapkan hanyalah ungkapan rasa

syukur yang tiada terhingga karena Allah SWT masih memberikan kami kesehatan

dan kesempatan serta kemampuan yang dengan bekal itu semua kami dapat

menyelesaikan apa yang menjadi tugas pokok dan kewajiban kami yakni membuat

laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban kami dalam mengelola serta

menatausahakan segala aktivitas/kegiatan pemerintahan khususnya dalam ranah

Yudikatif.

Saat ini demi menjawab tantangan reformasi birokrasi yang akuntabel dan

terukur, setiap kementerian/Lembaga dituntut untuk mempertanggungjawabkan

proses birokrasi yang berjalan di Instansinya. Untuk itu pemerintah pusat kemudian

membuat satu terobosan guna merespons keinginan publik yakni perlu dibuat satu

bentuk pertanggungjawaban publik yakni dengan menginformasikan atau

melaporkan apa-apa yang telah dilakukan selama dalam kurun waktu setahun, serta

sejauh mana progressifitas dan kemajuan, hambatan serta kendala yang dialami

sehingga mudah dipahami pokok persoalan (crusial point) sehingga semua bisa

tertangani dengan baik dimasa-masa mendatang. Laporan pertanggung jawaban

dimaksud dikemas dalam bentuk Laporan Tahunan. Bentuk laporan tahunan

mengacu pada penggabungan dua bentuk laporan sebagaimana petunjuk dari

Mahkamah Agung RI melalui surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI dan PTA

Makassar.

Salah satu tugas pokok Pengadilan Agama Bulukumba yakni membuat

Laporan Tahunan untuk Tahun Anggaran 2016. Laporan tahunan dibuat setahun

sekali dan dilaporkan diakhir tahun. Laporan tahunan dimaksud dibuat sebagai wujud

akuntabilitas publik dan harus menggambarkan secara utuh dan integral bagaimana

sistem reformasi birokrasi di Instansi peradilan apakah sudah berjalan sesuai harapan

atau belum. Mahkamah Agung RI sebagai induk dari semua lembaga peradilan yang


2

ada di Indonesia telah mencanangkan jauh-jauh hari sebelumnya implementasi

reformasi birokrasi disemua tingkatan peradilan baik pertama, banding maupun

kasasi. Proses reformasi birokrasi yang sehat harus berjalan di semua lini baik dalam

hal pemberian layanan kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, maupun

pengelolaan anggaran Negara yang akuntabel dan tepat sasaran dimana anggaran itu

diperuntukkan guna mendukung proses pelaksanaan aktivitas/kegiatan pemerintahan

secara proporsional dan professional khususnya di bidang hukum.

Dalam konteks kekinian, setiap Instansi/Lembaga Pemerintah baik vertikal

maupun horizontal, dituntut untuk mengembangkan sistem reformasi birokrasi yang

akuntabel, transparan, dan terukur. Untuk itu pertanggung jawaban publik atas

berbagai aktivitas pengelolaan Keuangan Negara dan penggunaan fasilitas Barang

Milik Negara adalah merupakan sebuah keharusan. Lembaga Peradilan di bawah

Mahkamah Agung RI, dalam hal ini Pengadilan Agama Bulukumba, menyusun

Laporan Tahunan guna melaporkan berbagai aktivitas/kegiatan pemerintahan

khususnya dalam ranah Yudikatif, dan sejalan dengan semangat reformasi yang

transparan, baik dalam hal pengelolaan anggaran maupun dalam pemanfaatan

berbagai fasilitas Barang Milik Negara yang sesuai peruntukan dan penggunaannya.

Selain itu, Laporan Tahunan ini juga dimaksudkan untuk mengetahui dan

mencermati perkembangan jumlah perkara yang ada di wilayah hukum Pengadilan

Agama Bulukumba sampai dengan tahun 2016.

Kami menyadari sepenuhnya jika dalam laporan tahunan ini masih terdapat

berbagai kekurangan, meskipun telah diusahakan untuk meminimalisir segala bentuk

kekurangan tersebut. Namun terlepas dari keterbatasan yang ada, kami tetap

berupaya semaksimal mungkin untuk merampungkan tugas ini tepat waktu.

Untuk itu setiap saran dan bimbingan serta kritikan yang sifatnya konstruktif

sangat kami harapkan dari semua pihak terutama dari Bapak Ketua Pengadilan

Tinggi Agama Makassar demi untuk perbaikan dan peningkatan prestasi kerja yang

lebih baik terkait dalam pelaksanaan tugas pokok kami di masa mendatang.

Tak lupa kami juga ingin menyampaikan bahwa rampungnya laporan tahunan

ini, tidak terlepas dari kontribusi dan kerja sama yang baik dari seluruh aparatur


3

Pengadilan Agama Bulukumba serta semua pihak terkait. Untuk itu, kami

sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, semoga Allah SWT

senantiasa memberikan balasan yang setimpal, amien.

Demikian dibuat Laporan Tahunan ini, semoga bermanfaat dan dapat

memberikan masukan bagi pengembangan dan pembinaan Pengadilan Agama

Bulukumba di masa-masa mendatang.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Bulukumba, 30 Desember 2016

KETUA,

Drs. H. Hudrin Husain, SH. NIP. 19520812 198003 1 008


4

DAFTAR ISI

H a l a m a n PENGANTAR ……………………………………………………………………………… 1

DAFTAR ISI ………………………………………………………….……………………. 4

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………….. 7

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) …………………………………..…. 11

A. Standart Operasional Prosedur (SOP) …………………………………….. 14

B. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ………………………………… 15

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ……………………….………………. 24

A. Sumber Daya Manusia …..………………………………………………. 24

-. Mutasi ………………………………………………………………… 27

-. Promosi ………………………………………………..……………….. 29

-. Pensiun ……………………………………………………………… 29

B. Keadaan Perkara ………………………………………………………. 30

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ……….……………………………… 36

D. Pengelolaan Keuangan ………………………………….………………… 38

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya ……………………………………………………………………. 39

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ………… 40

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan ………………………….. 43

E. Dukungan Teknologi Informasi ………………..…………………………. 43

- Perangkat Keras …………………………………………………………. 43

- Perangkat Lunak …………………………………………………………. 44

F. Regulasi Tahun 2016 ………………………………………………………. 46

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Area :

1. Manajemen Perubahan ……………………………………………… 46

2. Perundang-Undangan ……………………………………………….. 47

3. Penataan dan Penguatan Organisasi ……………………………….. 48

4. Penataan Tata Laksana ……………………………………………… 49

5. Penataan Sistem Manajemen SDM …………………………………. 49

6. Penguatan Akuntabilitas …………………………………………….. 50

7. Penguatan Pengawasan ……………………………………………… 51

8. Peningkatan Kualiatas Pelayanan Publik ………………………….. 52

BAB IV PENGAWASAN ……………………………………………………………… 54

A. INTERNAL ….……………………………………………………………. 54


5

B. EVALUASI ……………………………………………………………… 56

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI …………….………………………. 60

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE

- S.O.P. KEPANITERAAN

- S.O.P. KESEKRETARIATAN

2. SASARAN KERJA PEGAWAI

3. SK. KETUA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA TENTANG PANITIA

PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2016


6

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN


7

BAB I

PENDAHULUAN

Lembaga peradilan agama dalam rentang sejarah panjang sekitar 130 tahun

telah eksis dalam perjalanan bangsa Indonesia dengan kontribusi nyata untuk

mewujudkan wajah Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek pengembangan

hukum Islam yang tidak saja mewarnai perikehidupan bangsa Indonesia tetapi juga

menjadi tolak ukur dalam setiap pengambilan kebijakan berbangsa dan bernegara.

Peradilan agama dalam lintas sejarah, tidak saja menangani perkara-perkara yang

dipercayakan oleh masyarakat untuk diselesaikan hanya berkaitan dengan perkara

keluarga (ahwal syakhsiyah) tetapi juga dalam kaitan dengan kehidupan berpolitik.

Kehadiran peradilan agama yang secara tegas disebutkan dalam Undang-

Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dengan segala

perubahannya, menunjukkan bahwa eksistensi lembaga peradilan agama tidak dapat

dinafikan begitu saja, hanya karena mengikuti berbagai persepsi miring terhadap

eksistensi peradilan agama yang hanya menangani perkara-perkara perceraian,

kewarisan dan sebagainya. Justru karena adanya political will dari elit politik saja

yang seolah tidak ingin melihat peradilan agama memiliki kewenangan lain untuk

memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang bersifat publik. Hal ini dapat dilihat

pada percaturan politik di Indonesia ketika pengadilan agama diberi kewenangan

untuk mengadili ekonomi syariah saja, berbagai pandangan dari pakar hukum dan

pakar politik muncul dengan berbagai argumen masing-masing seolah argumen

tersebut muncul secara simpang siur dan tak berujung pada suatu kepastian hukum,

hingga diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diproses dalam judicial review

atas salah satu poin kewenangan sebagaimana amanah undang-undang nomor 3

tahun 2006 tentang penanganan eknomi syariah. Walhasil, majelis hakim MK

memutuskan bahwa penanganan sengketa ekonomi syariah adalah menjadi bagian

kewenangan peradilan agama. Menilik lembaga mahkamah syariah wilayah Aceh

yang secara khusus telah menangani perkara-perkara jinayah, karena ada political


8

will dari elemen masyarakat yang menghendakinya agar wajah mahkamah syariah

tetap eksis di wilayah Aceh.

Terlepas dari pandangan demikian, lembaga peradilan agama sudah

sepatutnya mengambil peran yang lebih besar, dengan langkah-langkah yang lebih

konkrit, inovatif dan konstruktif dalam rangka mewujudkan cita keadilan

sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai catatan dalam bingkai

prestasi pengadilan agama dalam kancah pengambilan kebijakan Mahkamah Agung

RI, dimana pengadilan agama menjadi pelopor atau perintis peningkatan penanganan

administrasi perkara dengan menggunakan teknologi berbasis komputerisasi dan

berwujud pada aplikasi SIADPA dimana aplikasi tersebut seolah menjadi embrio

bagi munculnya aplikasi SIPP hingga saat ini. Adanya ide-ide inovatif kreatif lainnya

yang melahirkan program access justice for all yang bertujuan agar masyarakat yang

jauh dari pengadilan dapat mengaksesnya dengan mudah melalui sidang keliling,

demikian pula terhadap masyarakat miskin dengan program perkara prodeo. Ide

kreatif ini lahir dari sumber daya manusia peradilan agama yang terus berinovasi

tiada henti, dimana lahirnya ide kreatif tersebut adalah tidak lain bertujuan semata

untuk kemajuan lembaga peradilan yang merupakan benteng terakhir bagi

masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh negara dan hukum.

Pengadilan Agama Bulukumba dalam menata institusi tidak lepas dari cita-

cita dan arah kebijakan lembaga tertinggi peradilan adalah Mahkamah Agung RI

sesuai dengan Cetak Biru (blue print) pembaruan Peradilan dengan rencana dan arah

yang ditempuh tahun 2010 sampai dengan 2035. Peranserta sumber daya manusia

peradilan agama senantiasa siap berada di depan untuk menjadi contoh bagi lembaga

lainnya serta selalu bersinergi dalam upaya mendukung dan mendorong seluruh

stakeholder agar tetap pada arah dan kebijakan blue print Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Agama Bulukumba dalam menjalin komunikasi dengan berbagai

stakeholder institusi terkait sebagai upaya pendekatan untuk menggaungkan

program-program Mahkamah Agung RI agar masyarakat bisa mendekati pengadilan.

Salah satu pointer penting dari keberadaan lembaga Pengadilan Agama

Bulukumba dalam lingkungan daerah tingkat II, adalah memanifestasikan nilai-nilai

ketuhanan dalam berkarya dan mengabdi, yang dengan itu ada harapan yang ingin


9

dicapai adalah menjauhkan lembaga birokrasi dari adanya tendensi perilaku korupsi,

kolusi dan nepotisme.

Karya sebagai hasil nyata dari pengabdian Pengadilan Agama Bulukumba

dalam kurun waktu 1 tahun ini (2016) dapat dipatrikan dalam lembaran laporan

tahunan, untuk menjadi catatan sejarah sebagai bekal bagi generasi mendatang dalam

rangka untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih konstruktif, dimana

perwujudannya senantiasa mengacu pada visi dan misi Pengadilan Agama

Bulukumba.

Sebagai lembaga birokrasi di bidang hukum, kewajiban untuk memberikan

pelayanan yang benar-benar prima, menciptakan ‘kepuasan’ bagi setiap pencari

keadilan (pelanggan eksternal), wujud dari kepastian hukum bisa diraih, dan banyak

lagi aspek positif yang selalu menjadi impian, adalah menjadi suatu keniscayaan

manakala sarana dan prasarana lembaga ini tersedia dengan baik. Karena tanpa

adanya sarana dan prasarana pendukung yang lebih baik, maka keniscayaan tadi

hanyalah tetap impian.

Menghadapi perkembangan hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan

Agama, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang materinya

adalah penanganan perkara ekonomi syariah tentu tidak bisa dilepaskan dari

penyiapan SDM Hakim dan Kepaniteraan. Salah faktor yang cukup mempengaruhi

penyiapan SDM dimaksud adalah minimnya anggaran pelatihan dan pendidikan,

dengan mengikutsertakan para Hakim dan tenaga kepaniteraan dalam setiap kegiatan

teknis yustisial, sehingga untuk meminimalisir pengaruh tersebut adalah

menyiasatinya dengan cara merancang kegiatan-kegiatan positif melalui DDTK,

diskusi hukum dan bedah berkas perkara yang dilakukan dalam lingkup internal

Pengadilan Agama Bulukumba.


10

BAB I PENDAHULUAN

BAB II STRUKTUR

ORGANISASI (TUPOKSI)


11

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Pada dasarnya struktur organisasi Pengadilan Agama Bulukumba senantiasa

mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang

Bagan Susunan Pengadilan. Akan tetapi berdasarkan Perma Nomor 7 tahun 2015

tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan, maka

struktur organisasi mengalami perubahan yang cukup signifikan, dimana sentralistik

tugas pokok dan fungsi jabatan Panitera yang juga berfungsi sebagai Sekretaris

menjadi berdiri sendiri dengan tupoksi masing-masing. Perubahan itupun telah

mengeliminir status jabatan wakil panitera dan wakil sekretaris pada lembaga

peradilan.

Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

yang telah diubah dan disempurnakan dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Pasal 9, 10, 11, 26, 43 dan Pasal 44 jo Perma Nomor 7 tahun 2015, maka kondisi riil

dari susunan organisasi Pengadilan Agama Bulukumba dapat digambarkan sebagai

berikut :

KETUA

Drs. H. Hudrin Husain, SH

WAKIL KETUA

Hadrawati, S.Ag., M.HI


12

KETERANGAN :

Garis Koordinasi

Garis Tanggung Jawab

PANITERA Husain, SH.,MH

SEKRETARIS Zainuddin, S. Ag

HAKIM Muhamad Anwar, S.Ag

Mustamin, LC Achmad Ubaidillah, S.HI Muh. Amin T, S.Ag.,SH

PANMUD HUKUM

Baharuddin, S.Ag

PANMUD GUGATAN

Dra. Hj. Hajrah

PANMUD PERMOHONAN Haris, S.HI.,M.Sy

KASUBAG KEPEGAWAIAN

St. Rohani

KASUBAG UMUM &

KEUANGAN Ahyar Rizsa, S.Sos

KASUBAG PERENCANAAN, IT & PELAPORAN

Andi Asbi Muslini, S.IP

KELOMPOK FUNGSIONAL

PANITERA PENGGANTI

Dra. Kurniati

Nurwahidah, S.Ag

Hj. St. Husniati

Sakka, SH

Marlina, SH

JURUSITA

-

JURUSITA PENGGANTI

-

HAKIM Muhammad Natsir, S.HI Drs. H. Baedawi, MHI

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI


13

Mencermati struktur organisasi di atas menunjukkan bahwa Pengadilan

Agama Bulukumba tidak memiliki sumber daya manusia pada level kejurusitaan. Ini

berarti bahwa Pengadilan Agama Bulukumba ketiadaan aparatur sipil negara yang

bertugas khusus untuk melakukan tugas-tugas kejurusitaan. Dari aspek hukum,

rangkap jabatan memiliki dampak yang cukup serius dalam penyelenggaraan tugas

pokok. Meskipun strategi yang dipilih oleh pimpinan tersebut bukan sesuatu yang

absurd, namun memiliki tujuan demi untuk kepentingan dinas, tetapi di sisi lain

strategi pimpinan yang demikian perlu didukung dengan strategi lain dengan

memberikan dorongan kepada pejabat yang diberikan tugas untuk melaksanakan

pekerjaan yang berkaitan dengan kejurusitaan itu tetap memperhatikan tugas

pokoknya sesuai dengan jabatannya.

Kekurangan SDM sebagaimana diuraikan di atas, pada dasarnya tidak

menghalangi pelaksanaan tugas teknis yustisial, namun perlu mendapatkan perhatian

khusus dari para stakeholder tingkat banding agar melakukan kajian yang lebih

komprehensif berkaitan dengan analisis beban kerja quota ASN, analisis SWOT,

analisis kondisi lingkungan kehidupan masyarakat Kabupaten Bulukumba,

mengingat volume perkara di Pengadilan Agama Bulukumba dan beban kerja

aparatur sipil negara lainnya pada level tugas jabatan fungsional kepaniteraan cukup

tinggi, bahkan yang terjadi adalah pejabat eselon turun tangan dalam menangani

hambatan pelaksanaan tugas-tugas kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba

tersebut.

Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan potensi yang dimiliki Pengadilan

Agama Bulukumba, fokus pelayanan publik/pencari keadilan/pelanggan tetap

menjadi skala prioritas utama pelayanan. Pengkajian metode yang tepat untuk

menangani proses berperkara di Pengadilan Agama Bulukumba agar lebih sistematis,

dan tercapai asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, adalah dengan

memaksimalkan segala potensi yang ada melalui peningkatan kapasitas keilmuan

aparatur peradilan dan didukung dengan perangkat teknologi apa adanya, serta

meningkatkan pemahaman aparatur terhadap eksistensi Standar Operasional

Prosedur pelayanan pada level pelaksanaan tugas mulai dari tingkat pimpinan sampai

bawahan, dimana konteks Standar Operasional Prosedur pelayanan yang


14

dimaksudkan tersebut dirasakan masih perlu dilakukan penyesuaian yang cukup

signifikan dengan aspek perkembangan regulasi tata kelola manajemen peradilan

berdasarkan peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung RI.

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tersebut dilaksanakan oleh

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha

negara. Sedangkan Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi.

Peradilan Agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat

pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yakni

hukum keluarga Islam, sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang

Nomor 50 tahun 2009, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam

mengenai perkara-perkara perdata.

Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Upaya pencapaian asas peradilan tersebut, kebijakan strategis yang

dipandang layak untuk ditempuh Pengadilan Agama Bulukumba adalah dengan

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai amanat Pasal 20 ayat (1)

Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang menegaskan bahwa

“Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dan

memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi

lingkungan”. Kemudian didukung dengan peraturan internal Mahkamah Agung

RI sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah

Agung RI Nomor 002/2012 tentang penyusunan standar operasional prosedur di


15

lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya;

Pijakan utama penyusunan SOP pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup

kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba adalah dengan berpedoman pada

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006,

tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku I, II dan III tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang uraiannya telah disusun

sedemikian rupa dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bulukumba untuk

selanjutnya ditaati oleh seluruh jajaran aparatur sipil negara demi terlaksananya

tujuan dan cita-cita ataupun visi dan misi Pengadilan Agama Bulukumba,

sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

B. Sasaran Kinerja Pegawai

Aparatur sipil negara dalam lingkup lembaga peradilan pada dasarnya

adalah melaksanakan tugas-tugas dan fungsi pelayanan. Karena itu, dalam

pelaksanaan tugas-tugasya tersebut, ASN lembaga peradilan sangat

membutuhkan sarana dan prasarana penunjang bagi terselenggaranya pelayanan

publik.

Mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,

pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan oleh setiap ASN khususnya yang

melaksanakan tugas peradilan pada dasarnya adalah bentuk karakteristik

pekerjaan yang bersumber dari filosofi collective collegial, yakni suatu

mekanisme pelayanan dengan cara melakukan pekerjaan dengan pola

interdependensi antara satu bagian dengan bagian lain yang tidak bisa

dipisahkan. Konsentrasi pekerjaan pada level penerimaan perkara, pemeriksaan,

mengadili hingga penyelesaian perkara setelah putusan in kracht dilakukan

dengan tidak dibenarkan mengabaikan ketentuan pola baku/Standar Operasional

Prosedur, atau Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana yang diatur dalam

berbagai ketentuan internal Mahkamah Agung RI baik dalam bentuk Surat

Edaran, Surat Keputusan dan bahkan Peraturan Mahkamah Agung RI yang

mengatur tata kelola administratif penanganan perkara.

Oleh karenanya, untuk mengukur suatu kapasitas capaian kinerja


16

pelayanan peradilan dari seluruh aparat peradilan, sebenarnya Mahkamah Agung

RI telah memiliki regulasi untuk itu, yang kemudian regulasi tersebut dapat

dipadukan serta diberlakukan secara internal lembaga peradilan. Sebagaimana

contoh, upload putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI,

pemberlakuan aplikasi SIPP dan lain sebagainya, pada dasarnya adalah suatu

model yang diciptakan oleh MA-RI untuk meningkatkan kapasitas kinerja ASN

lembaga peradilan.

Adapun uraian di bawah ini bukan sekedar informasi tolak ukur kinerja

aparat peradilan khususnya Pengadilan Agama Bulukumba, tetapi merupakan

suatu rangkaian dari rencana target capaian kinerja pegawai dan realisasi untuk

kurun waktu dalam satu tahun.

1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Ketua

Jumlah

Pegawai

Jumlah

Kegiatan

Tugas

Jabatan

TARGET

Kuantitas/

Output Hasil

Pekerjaan

Kualitas/

Mutu Hasil

Pekerjaan

Jangka Waktu

Penyelesaian

1

Pegawai

24

Kegiatan

Tugas

Jabatan

1.634

Hasil

Pekerjaan

100%

Mutu Hasil

Pekerjaan

12

Bulan

Output hasil pekerjaan berupa dokumen, kegiatan, naskah, berkas, laporan


17

2. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Wakil Ketua

Jumlah

Pegawai

Jumlah

Kegiatan

Tugas

Jabatan

TARGET

Kuantitas/

Output Hasil

Pekerjaan

Kualitas/

Mutu Hasil

Pekerjaan

Jangka Waktu

Penyelesaian

1

Pegawai

15

Kegiatan

Tugas

Jabatan

366

Hasil

Pekerjaan

100%

Mutu Hasil

Pekerjaan

12

Bulan


3. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Hakim

3.1. Ketua Majelis

Jumlah

Pegawai

Jumlah

Kegiatan

Tugas

Jabatan

TARGET

Kuantitas/

Output Hasil

Pekerjaan

Kualitas/

Mutu Hasil

Pekerjaan

Jangka Waktu

Penyelesaian

3

Pegawai

48

Kegiatan

Tugas

Jabatan

4.711

Hasil

Pekerjaan

100%

Mutu Hasil

Pekerjaan

4

Bulan



18

3.2. Hakim Anggota

Jumlah

Pegawai

Jumlah

Kegiatan

Tugas

Jabatan

TARGET

Kuantitas/

Output Hasil

Pekerjaan

Kualitas/

Mutu Hasil

Pekerjaan

Jangka Waktu

Penyelesaian

2

Pegawai

25

Kegiatan

Tugas

Jabatan

6.227

Hasil

Pekerjaan

100%

Mutu Hasil

Pekerjaan

12

Bulan


1.3. Hakim Anggota

Jumlah

Pegawai

Jumlah

Kegiatan

Tugas

Jabatan

TARGET

Kuantitas/

Output Hasil

Pekerjaan

Kualitas/

Mutu Hasil

Pekerjaan

Jangka Waktu

Penyelesaian

2

Pegawai

25

Kegiatan

Tugas

Jabatan

1.234

Hasil

Pekerjaan

100%

Mutu Hasil

Pekerjaan

4

Bulan



19

4. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Panitera

Jumlah

Pegawai

Jumlah

Kegiatan

Tugas

Jabatan

TARGET

Kuantitas/

Output Hasil

Pekerjaan

Kualitas/

Mutu Hasil

Pekerjaan

Jangka Waktu

Penyelesaian

1

Pegawai

21

Kegiatan

Tugas

Jabatan

4.110

Hasil

Pekerjaan

100%

Mutu Hasil

Pekerjaan

12

Bulan

Output hasil pekerjaan berupa dokumen, kegiatan, berkas, laporan

5. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Sekretaris

Jumlah

Pegawai

Jumlah

Kegiatan

Tugas

Jabatan

TARGET

Kuantitas/

Output Hasil

Pekerjaan

Kualitas/

Mutu Hasil

Pekerjaan

Jangka Waktu

Penyelesaian

1

Pegawai

10

Kegiatan

Tugas

Jabatan

200

Hasil

Pekerjaan

100%

Mutu Hasil

Pekerjaan

12

Bulan

Output hasil pekerjaan berupa dokumen, kegiatan, surat


20

6. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Panitera Muda

Jumlah

Pegawai

Jumlah

Kegiatan

Tugas

Jabatan

TARGET

Kuantitas/

Output Hasil

Pekerjaan

Kualitas/

Mutu Hasil

Pekerjaan

Jangka Waktu

Penyelesaian

3

Pegawai

27

Kegiatan

Tugas

Jabatan

10793

Hasil

Pekerjaan

100%

Mutu Hasil

Pekerjaan

12

Bulan

Output hasil pekerjaan berupa dokumen, kegiatan, berkas, laporan

7. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Panitera Pengganti

Jumlah

Pegawai

Jumlah

Kegiatan

Tugas

Jabatan

TARGET

Kuantitas/

Output Hasil

Pekerjaan

Kualitas/

Mutu Hasil

Pekerjaan

Jangka Waktu

Penyelesaian

3

Pegawai

20

Kegiatan

Tugas

Jabatan

4110

Hasil

Pekerjaan

100%

Mutu Hasil

Pekerjaan

12

Bulan

Output hasil pekerjaan berupa dokumen, kegiatan, berkas


21

8. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Panitera Pengganti

Jumlah

Pegawai

Jumlah

Kegiatan

Tugas

Jabatan

TARGET

Kuantitas/

Output Hasil

Pekerjaan

Kualitas/

Mutu Hasil

Pekerjaan

Jangka Waktu

Penyelesaian

2

Pegawai

14

Kegiatan

Tugas

Jabatan

304

Hasil

Pekerjaan

100%

Mutu Hasil

Pekerjaan

4

Bulan

Output hasil pekerjaan berupa dokumen, kegiatan, berkas

9. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Jurusita/ Jurusita Pengganti

Jumlah

Pegawai

Jumlah

Kegiatan

Tugas

Jabatan

TARGET

Kuantitas/

Output Hasil

Pekerjaan

Kualitas/

Mutu Hasil

Pekerjaan

Jangka Waktu

Penyelesaian

2

Pegawai

15

Kegiatan

Tugas

Jabatan

2.935

Hasil

Pekerjaan

100%

Mutu Hasil

Pekerjaan

8

Bulan

Output hasil pekerjaan berupa dokumen, kegiatan


22

10. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Kepala Sub Bagian

Jumlah

Pegawai

Jumlah

Kegiatan

Tugas

Jabatan

TARGET

Kuantitas/

Output Hasil

Pekerjaan

Kualitas/

Mutu Hasil

Pekerjaan

Jangka Waktu

Penyelesaian

3

Pegawai

36

Kegiatan

Tugas

Jabatan

392

Hasil

Pekerjaan

100%

Mutu Hasil

Pekerjaan

12

Bulan

Output hasil pekerjaan berupa dokumen, kegiatan, laporan, surat

11. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Staf

Jumlah

Pegawai

Jumlah

Kegiatan

Tugas

Jabatan

TARGET

Kuantitas/

Output Hasil

Pekerjaan

Kualitas/

Mutu Hasil

Pekerjaan

Jangka Waktu

Penyelesaian

2

Pegawai

10

Kegiatan

Tugas

Jabatan

2.642

Hasil

Pekerjaan

100%

Mutu Hasil

Pekerjaan

12

Bulan

Output hasil pekerjaan berupa dokumen, kegiatan, laporan


23

PENGEP

BAB I PENDAHULUAN

BAB III PEMBINAAN

DAN PENGELOLAAN


24

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

I. Profil Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Untuk Sumber Daya Manusia Tenaga Teknis Yudisial Pengadilan

Agama Bulukumba terdiri dari :

a. Jumlah Hakim sebanyak 9 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua)

yang terdiri dari :

NO NAMA/NIP Pangkat Gol/Ruang

Pendidikan Terakhir Jabatan

1.

Drs. H. Hudrin Husain, SH NIP.19520812 198003 1 008

Pembina Tk. I

IV/b

Sarjana

Ketua

2.

Hadrawati, S.Ag.,M.HI NIP. 19730131 199802 2 003

Pembina IV/a

Magister Hukum Islam

Wakil Ketua

3.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag NIP. 19721105 200502 1 002

Penata, III/c

Sarjana

Hakim

4

Mustamin, LC NIP. 19761210 200502 1 001

Penata, III/c

Sarjana

Hakim

5.

Achmad Ubaidillah, S.HI NIP. 19740915 200604 1 003

Penata, III/c

Sarjana

Hakim

6.

Muh. Amin. T, S.Ag.,S.HI NIP. 19761009 200604 1 002

Penata, III/c

Sarjana

Hakim

7

Muhammad Natsir, S.HI NIP. 19780625 200604 1 002

Penata, III/c

Sarjana

Hakim

8.

Drs. H. Muh. Baedawi , M.HI NIP. 19700404 200604 1 002

Penata, III/c

Magister Hukum

Hakim


25

9.

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI NIP. 19831211 200704 2 001

Penata, III/c

Sarjana

Hakim

b. Jumlah Panitera Pengganti sebanyak 9 orang (termasuk Panitera, Wakil

Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera

Muda Permohonan) yang terdiri dari :



1.

Husain, SH.,MH NIP 19661231 199002 1 002

Pembina,

IV/a

Magister Hukum

Panitera

2. Dra. Hj. Hajrah NIP. 195812311994032009

Penata Tk. I/ III/d Sarjana Panmud Gugatan

3. Baharuddin, S.Ag NIP. 197205041999031007

Penata Tk. I, III/d Sarjana Panmud Hukum

4. Haris, S.HI.,M.Sy NIP. 19730405 199803 1 004

Penata Tk. I, III/d Magister Hukum

Panmud Permohonan

5. Nurwahidah, S.Ag NIP. 197306141997032001

Penata Tk. I/ III/d Sarjana Panitera Pengganti

6. Dra. Kurniati NIP. 19691015 200112 2 001

Penata Tk.I/III/d Sarjana Panitera Pengganti

7. Hj. St. Husniati NIP. 19620904 198303 2 004

Penata Muda Tk.I, III/b

Madrasah Aliyah

Panitera Pengganti

8.

S a k k a NIP. 197202252003121007

Penata, III/a

Sarjana

Panitera

Pengganti


26

9.

M a r l i n a NIP. 19791211 200604 2 002

Penata, III/a

Sarjana

Panitera

Pengganti

c. Tenaga Jurusita dan Juru sita Pengganti tidak ada :

NO NAMA/NIP Pangkat Gol/Ruang Pendidikan Jabatan

N

I

H

I

L

2. Profil Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Untuk Sumber Daya Manusia Tenaga Non Teknis Yudisial

Pengadilan Agama Bulukumba sebanyak 4 (empat) orang (termasuk

Sekretaris) terdiri dari :



1.

Zainuddin, S.Ag NIP. 197310152001122001

Penata

Tk. I/ III/d

Sarjana

Sekretaris

2.

Andi Asbi Muslini, S. IP NIP. 19780306 200912 1 001

Penata Muda Tk. I ,

III/b

Sarjana

Kasubag IT Perencanaan & Pelaporan

3.

Achyar Risza, S. Sos NIP. 19790609 200604 1 017

Penata Muda , III/b

Sarjana

Kasubag Umum & Keuangan


27

4.

St. Rohani NIP. 196203051989022001

Penata Muda Tk. I,

III/b

MAN

Kasubag

Kepegawaian & Ortala

-. Mutasi

Selama Tahun 2016 Pengadilan Agama Bulukumba telah

mendapatkan mutasi pegawai sebagai berikut :

a. Mutasi Masuk :

NAMA/NIP Jabatan Lama Jabatan Baru TMT

NOMOR SK

Haris, S.HI.,M.Sy 19730405 199803 1 004

Panitera Pengganti PA. Watampone

Panmud Permohonan PA.

Bulukumba

14 April 2016

0714/DJA/ Kp.04.6/SK/

2/2016

Hadrawati, S.Ag.,M.HI 19730131 199802 2 003

Hakim PA. Maros

Wakil Ketua PA. Bulukumba

14 September

2016

2331/DJA/ Kp.04.6/SK/

8/2016

Muh. Amin T, S.Ag.,SH 19761009 200604 1 002

Hakim PA. Bantaeng

Hakim PA. Bulukumba

14 September

2016

2495/DJA/ Kp.04.6/SK/

8/2016

Mustamin, LC 19761210 200502 1 001

Hakim PA. Enrekang

Hakim PA. Bulukumba

14 September

2016

2551/DJA/ Kp.04.6/SK/

8/2016

Achmad Ubaidillah, S.HI 19740915 200604 1 003

Hakim PA. Jeneponto

Hakim PA. Bulukumba

14 September

2016

2495/DJA/ Kp.04.6/SK/

8/2016

Muhammad Natsir, S.HI 19780625 200604 1 002

Hakim PA. Majene

Hakim PA. Bulukumba

14 September

2016

2605/DJA/ Kp.04.6/SK/

8/2016

Muhamad Anwar Umar, S.Ag 19721105 200502 1 002

Hakim PA. Sungguminasa

Hakim PA. Bulukumba

19 September

2016

2707/DJA/ Kp.04.6/SK/

8/2016


28

b. Mutasi Keluar:

NAMA/NIP Jabatan Mutasi Ke Pengadilan

Agama

NOMOR SK

Rusdiansyah, S.Ag 19700906 199803 1 004

Hakim Madya Muda

PA. Pelaihari Kls II

2330/DJA/KP.04.6/SK/2/ 2016

Hj. Maryani, SH 19590126 198803 2 001

Hakim Madya Muda

PA. Badung Kls II

0649/DJA/KP.04.6/SK/2/ 2016

Haerul Ahmad, SH.,MH 19641201 198801 1 001

Panitera Muda Permohonan

PA. Sungguminasa

Klas II

0713/DJA/KP.04.6/SK/2/ 2016

Khairuddin, SH 19810821 200604 1 002

Panitera Pengganti

PA. Selayar Klas II

1856/DJA/KP.04.6/SK/7/ 2016

Dra. Nurmiati,M.HI 19641217 199203 2 007

Hakim Madya Muda

PA. Watampone Klas I.B

2330/DJA/KP.04.6/SK/8/ 2016

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag

Hakim Madya Pratama

PA. Sungguminasa

Klas II

2527/DJA/KP.04.6/SK/8/ 2016

Sutikno, S.Ag.,MH 19750725 200003 1 002

Hakim Madya Pratama

PA. Wonogiri Klas I.B

2528/DJA/KP.04.6/SK/8/ 2016

Irham Riad, S.HI.,M.HI 19791229 200604 1 002

Hakim Pratama Madya

PA. Maros Klas II

2529/DJA/KP.04.6/SK/8/ 2016

H. Andi Syamsul Bahri, SH.,MH 19661231 199402 1 005

Panitera PA. Bantaeng 3035/DJA/KP.04.6/SK/09/ 2016

Harmiati, B, SH 19840825 200312 2 005

Panitera Pengganti

PA. Sukoharjo Klas I.B

2330/DJA/KP.04.6/SK/8/ 2016


29

-. Promosi

Mengusulkan kenaikan pangkat regular/pilihan periode April 2015

dan Oktober 2015 atas nama :

NO NAMA/NIP Pangkat Lama Pangkat Baru TMT

1 Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag 19750202 200112 2 004

Penata Tk.I,III/d Pembina, IV/a 01 April 2016

2 Sutikno, S.Ag.,MH 19750725 200003 1 002

Penata Tk.I, III/d

Pembina, IV/a 01 April 2016

3 Haris, S.HI, M.Sy 19730405 199803 1 004

Penata Penata Tk.I 01 Oktober 2016

-. Pensiun

Tidak ada pegawai Pengadilan Agama Bulukumba yang pensiun di

sepanjang tahun 2016.

NO Nama NIP Tanggal Pensiun

N I H I L

N I H I L


30

B. Keadaan Perkara

1. Rekapitulasi Perkara

a. Penyelesaian Perkara

Pada Tahun 2016 perkara yang diterima sebanyak 1115 perkara

sedangkan sisa perkara tahun 2015 sebanyak 161 perkara, dengan demikian

maka jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 1.276

perkara yang perinciannya sebagai berikut :

NO JENIS PERKARA

URAIAN SISA

TAHUN 2015

TAHUN 2016

1 PEMBATALAN

PERKAWINAN - -

2 DISPENSASI KAWIN 4 56

3 CERAI TALAK 26 128

4 CERAI GUGAT 105 549

5 PENUNJUKAN ORANG LAIN

SEBAGAI WALI - -

6 WALI ADHOL - -

7 PENETAPAN AHLI WARIS - 8

8 IZIN POLIGAMI 1 1

9 ITSBAT NIKAH 13 349

10 HARTA BERSAMA - 6

11 PENGANGKATAN ANAK - 2

12 MAL WARIS / KEWARISAN 9 8

13 PERWALIAN - 4

14 LAIN – LAIN 2 2

15 HIBAH 1 -

16 PENGUASAAN ANAK - 2

JUMLAH 161 1115


31

Statatistik perkara tahun 2016

Dari jumlah perkara tersebut di atas yang dapat diselesaikan pada tahun 2016

adalah sebanyak 1.162, perkara, dengan perincian sebagai berikut :

NO JENIS PERKARA PUTUS TAHUN 2016

1 PEMBATALAN PERKAWINAN -

2 DISPENSASI KAWIN 48

3 CERAI TALAK 109

4 CERAI GUGAT 525

5 PENETAPAN AHLI WARIS 8

6 HARTA BERSAMA 3

7 PENUNJUKAN ORANG LAIN SEBAGAI

WALI -

0

50

100

150

200

250

300

JAN

PEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL AGU

SEP OKT

NOP

DES

Sisa Bulan Lalu 161 175 257 177 171 162 150 175 175 170 196 173Diterima bulan ini 118 172 88 70 84 76 78 84 85 121 99 60

Putus bulan ini 89 80 153 66 82 57 50 77 80 86 111 106

STATISTIK PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUSTAHUN 2016


32

8 WALI ADHOL -

9 IZIN POLIGAMI 2

10 ITSBAT NIKAH 331

11 LAIN-LAIN 2

12 P3HP -

13 MAL WARIS 3

14 GUGATAN MAHAR -

15 DITOLAK 4

16 TIDAK DITERIMA 18

17 GUGUR 36

18 DICORET DARI REGISTER 17

19 DICABUT 49

20 PERWALIAN 4

21 PENGUASAAN ANAK -

22 PENGANGKATAN ANAK 2

23 HIBAH 1

J U M L A H 1.162

Sehingga perkara yang belum terselesaikan sampai dengan akhir Tahun 2016

ini sebanyak 114 perkara, dengan perincian sebagai berikut :

NO JENIS PERKARA SISA TAHUN 2016

1 PEMBATALAN PERKAWINAN -

2 CERAI TALAK 26

3 CERAI GUGAT 75

4 PENETAPAN AHLI WARIS -

5 DISPENSASI KAWIN 4

6 PENUNJUKAN ORANG LAIN SEBAGAI

WALI -


33

7 WALI ADHOL -

8 IZIN POLIGAMI -

9 ITSBAT NIKAH 3

10 HIBAH -

11 HARTA BERSAMA 2

12 MAL WARIS 2

13 LAIN-LAIN 2

J U M L A H 114

REKAPITULASI PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

TAHUN 2016

NO SATKER PERKARA JUMLAH

HAKIM KET

MASUK PUTUS SISA

1. PA. BULUKUMBA 1.276 1.162 114 9 ORANG

REKAPITULASI PERKARA YANG TELAH DIMINUTASI PADA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

TAHUN 2016

NO SATKER

PERKARA JUMLAH

PANITERA KET

PUTUS SELESAI

MINUTASI SISA

1. PA. BULUKUMBA 1.162 1.112 50 9 Orang

Dalam Tahun 2016 Pengadilan Agama Bulukumba menerima,

memeriksa dan mengadili perkara sebanyak 1.276 perkara (sudah termasuk sisa

dari Tahun 2015). Dari jumlah ini Pengadilan Agama Bulukumba

menyelesaikan perkara sebanyak 1.162 perkara. Dengan demikian sisa perkara

Pengadilan Agama Bulukumba yang beralih ke Tahun 2016 sebanyak 114


34

Perkara. Faktor-Faktor yang mempengaruhi sehingga terdapat sisa Perkara

sebanyak 114 perkara pada Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Bulukumba

adalah sebagai berikut:

a. Perkara yang masuk bulan Desember sebanyak 60 perkara ;

b. Perkara tersebut Ghoib sebanyak 27 Perkara ;

c. Perkara yang diajukan oleh PNS sebanyak 2 perkara yang harus menunggu

proses izin dari Pejabat yang Berwenang 2 Perkara;

d. Faktor tidak seimbangnya antara jumlah Hakim dengan perkara yang

diterima;

e. Adanya perkara yang memerlukan waktu yang cukup lama, seperti perkara

kewarisan, gugatan mahar harta bersama dan lain-lain, dimana terdapat

jawab menjawab, rekonvensi, pembuktian oleh masing-masing pihak, belum

lagi para pihak biasanya bergantian tidak hadir di persidangan;

f. Karena adanya mutasi Hakim Pengadilan Agama Bulukumba ;

Dari perkara sisa ini, berarti Pengadilan Agama Bulukumba dalam

Tahun 2016, berhasil memutus perkara dengan capaian 91,065 %.

b. Keuangan Perkara

Administrasi Keuangan Perkara telah dilaksanakan secara berurutan

sesuai dengan pola BINDALMIN yang meliputi :

a. Buku Jurnal Keuangan Perkara

b. Buku Induk Keuangan Perkara

c. Buku Kas Bantu Keuangan Perkara

d. Register Keuangan Eksekusi

Adapun keuangan perkara yang dikelola pada tahun 2016 sebanyak

Rp. 792.165.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima

ribu rupiah) terdiri dari sisa uang perkara pada tahun 2015 sebanyak Rp.

66.682.000,- (enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

dan uang perkara yang masuk pada tahun 2016 sebanyak Rp. 725.483.000,-

(Tujuh ratus dua puluh lima empat ratus delapan puluh tiga ribu

rupiah) dengan perincian sebagaimana berikut:


35

NO URAIAN

URAIAN

JUMLAH SALDO

TAHUN 2015

PENERIMAAN

TAHUN 2016

1

Keuangan Perkara

pada tahun 2015 dan

2016

Rp. 66.682.000,- Rp. 725.483.000,- Rp. 792.165.000,-

Dari Jumlah keuangan perkara tersebut di atas telah dikeluarkan

sebesar Rp. 709.350.000,- (tujuh ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu

rupiah) dengan alokasi dana sebagai berikut :

NO URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN KET

1 Saldo Tahun 2015 66.682.000,- 0

2 Pemasukan Tahun 2016 725.483.000,- 0

3 Biaya Pemanggilan 0 368.340.000,-

4 Biaya

Administrasi/Pendaftaran

0 32.980.000,-

5 Sita 0 0

6 Biaya Pemeriksaan Setempat 0 16.775.000,-

7 Biaya Pemberitahuan 0 86.940.000,-

8 Pengiriman Biaya 0 3.700.000,-

9 Pemberkasaan/ Pengandaan 0 3.640.000,-

10 Pengembalian Sisa Panjar 0 130.588.000,-

11 Materai 0 6.972.000,-

12 Hak-hak

Kepaniteraan/Redaksi

0 5.615.000,-

13 Biaya Proses Atk Perkara 0 53.800.000,-

13 Jumlah Total 0 709.350.000,-


36

Saldo Tahun 2016 82.815.000,-

Jumlah biaya yang diterima Pengadilan Agama Bulukumba pada tahun

2016 adalah Rp. 792.165.000,- ( tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus

enam puluh lima ribu rupiah) terdiri dari biaya perkara tahun 2016 sebesar

Rp. 725.483.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh

tiga juta rupiah) ditambah dengan sisa biaya perkara tahun 2015 sebesar Rp.

66.682.000,- (enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

sedangkan pengeluaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 709.350.000,- (tujuh ratus

sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saldo keuangan

perkara pada akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp. 82.815.000

(delapan puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Agama Bulukumba tidak

mendapatkan dana alokasi Pengadaan sarana dan prasarana gedung .

b. Pemeliharaan

Pada Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Agama Bulukumba

mendapatkan alokasi dana belanja pengelolaan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana gedung dengan nilai sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus

empat puluh sembilan juta rupiah) dan dana tersebut sudah digunakan

untuk pemeliharaan sarana dan gedung dimaksud.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung :

a. Pengadaan

Untuk tahun anggaran 2016 Pengadilan Agama Bulukumba

mendapatkan alokasi dana untuk pengadaan sarana dan prasarana

fasilitas gedung sebesar Rp. 261.000.000,- ( dua ratus enam puluh satu

juta rupiah) dan dana tersebut telah dipergunakan untuk pengadaan


37

Pengolah Data dan Komunikas dan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1) Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp.

86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), terealisasi sebesar

Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dimana dana

tersebut sudah digunakan untuk Pengadaan barang tersebut yang

pengadaannya dilakukan oleh CV. Tiqa Cemerlang, berdasarkan

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 05/PPK/IV/2016, Tanggal 04

April 2016.

Adapun perincian Barang-barang dimaksud adalah sebagai

berikut :

NO NAMA BARANG Merk/Type Jumlah HARGA KET

1. Pengadaan

Pengolah Data dan

Komunikasi

- P.C. Unit

- Note Book

- Printer

- Router

- Scanner

3

2

3

1

1

Rp. 30.000.000,-

Rp. 30.000.000,-

Rp. 6.000.000,-

Rp. 10.000.000,-

Rp. 10.000.000,-

2) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp.

175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), terealisasi

sebesar Rp. 174.800.000,- (seratus tujuh empat juta delapan ratus

rupiah) dimana dana tersebut sudah digunakan untuk Pengadaan

barang tersebut yang pengadaannya dilakukan oleh CV. Cipta

Solusindo Mandiri, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor

: 01/PPK/III/2016, tanggal 28 Maret 2016.

Adapun perincian Barang-barang dimaksud adalah sebagai

berikut :


38

NO NAMA BARANG Merk/Type Jumlah HARGA KET

1. Pengadaan

Peralatan dan

Fasilitas

Perkantoran

- Ac

- Genset

5

1

Rp. 25.000.000,-

Rp. 149.800.000,-

b. Pemeliharaan

Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Bulukumba mendapatkan

dana alokasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung sebesar

Rp. 301.848.000,- (tiga ratus satu juta delapan ratus empat puluh

delapan ribu rupiah) dengan perincian anggaran sebagai berikut :

- Perawatan kendaran Roda Empat (2 Unit) Rp. 61.448.000,-

- Perawatan kendaran Roda Dua (5 Unit) Rp. 17.500.000,-

- Perawatan Sarana Gedung Rp. 25.000.000,-

- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 149.000.000,-

- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 61.448.000,-

Dan Lainnya

Dana tersebut sudah dipergunakan untuk pemeliharaan sarana dan

prasarana fasilitas gedung.

D. Pengelolaan Keuangan

Mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun

Anggaran 2016, Nomor: 005.01.2307541/2016, tanggal 07 Desember 2016.

dan Nomor: DIPA-005.01.2.307541/2015, dan SP-DIPA-

005.04.2.309080/2016 tanggal 07 Desember 2015 dan revisi DIPA tanggal

25 Juli 2016 Nomor SP-DIPA-005.04.2.309080/2016 DIPA-

005.04.2.309080


39

Pengadilan Agama Bulukumba pada Tahun Anggaran 2016

mendapatkan dana sebesar Rp. 4.173.149.000,- ( empat milyar seratus tujuh

puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) serta DIPA

Anggaran Manajemen Peradilan sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh

delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan mendapatkan tambahan alokasi

anggaran belanja non operasional berupa tambahan biaya prodeo sebesar

Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) sehingga DIPA Anggaran Manajemen

Peradilan sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu

rupiah) dengan perincian alokasi dana sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tuga Teknis Lainnya

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

TAHUN ANGGARAN 2016

NO Belanja Pegawai PAGU REALISASI SISA

1. Belanja Gaji

Pokok PNS

Rp. 885.829.000 Rp. 1.211.363.240 Rp.(325.534.240)

2 Belanja

Pembulatan

Rp. 21.000 Rp. 14.970 Rp. 6.283

3 Belanja Tunj.

Suami/Isteri

Rp. 61.903.000 Rp. 80.387.230 Rp. ( 18.484.230)

4 Belanja Tunj

Anak

Rp. 17.782.000 Rp. 22.455.824 Rp. ( 4.673.824)

5 Belanja Tun.

Struktural

Rp. 20.410.000 Rp 26.130.000 Rp. ( 5.720.000)

6 Belanja Tunj.

Fungsional

Rp. 1.444.170.000 Rp. 1.230.415.000 Rp. 213.755.000

7 Belanja PPH PNS Rp. 230.067.000 Rp. 165.726.591 Rp. 64.340.409

8 Belanja Tunj.

Beras

Rp. 66.048.000 Rp. 59.094.720 Rp. 6.953.280


40

9 Belanja Uang

Makan

Rp. 205.920.000 Rp. 192.114.000 Rp. 13.806.000

10 Belanja Uang

Duka

Rp. 15.000.000 0 Rp. 15.000.000

10 Belanja Tunj.

Umum

Rp. 35.878.000 Rp. 6.410.000 Rp. 29.468.000

11 Belanja Tunj

Kemahalan

Hakim

Rp. 175.500.000 Rp. 125.550.000 Rp. 49.950.000

12 Belanja Uang

Lembur

Rp. 38.645.000 Rp. 38.598.000 Rp. 47.000

Jumlah Rp. 3.197.173.000 Rp. 3.158.259.322 Rp. 38.913.678

a. Pagu DIPA : Rp. 3.197.173.000,-

b. Realisasi : Rp. 3.158.259.322,-

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 38.913.678,-

d. Persentase : 98,78 %

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

a. Belanja Barang Non Operasional

REKAPITULASI BELANJA BARANG NON OPERASIONAL PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

TAHUN ANGGARAN 2016

NO BELANJA

BARANG

PAGU REALISASI SISA

1. Pembinaan dan

konsultasi

Rp. 39.000.000,- Rp. 38.986.700,- Rp. 103.300,-

2. Belanja Bahan Rp. 5 .514.000,- Rp. 5.376.000,- Rp. 138.000,-

Jumlah Rp. 44.514.000,- Rp. 44.272.700,- Rp. 241.300,-


41

a. Pagu DIPA : Rp. 44.514.000,-

b. Realisasi : Rp. 44.272.700,-

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 241.300,-


b. Belanja Barang

REKAPITULASI BELANJA BARANG PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

TAHUN ANGGARAN 2016

NO BELANJA BARANG PAGU REALISASI SISA

1. Belanja Pengiriman

Surat Dinas Pos Pusat

Rp. 2.400.000,- Rp. 2.400.000,- Rp. 0,-

2. Belanja Honor

Operasional Satuan

Kerja

Rp. 37.200.000,- Rp. 31.200.000,- Rp. 6.000.000 ,-

3. Belanja Barang

Operasional Lainnya

Rp. 12.020.000,- Rp. 12.011.625,- Rp. 12.011.625,-

4. Belanja Barang

Persediaan

Rp. 56.474.000,- Rp. 54.084.500,- Rp. 2.389.500,-

5. Belanja Barang

Persediaan Pita Cukai,

Materai dan Leges

Rp. 2.400.000,- Rp. 1.950.000,- Rp. 450.000,-

6. Belanja Langganan

Listrik

Rp. 89.000.000,- Rp. 76.442.758,- Rp. 12.557.242,-

7. Belanja Langganan

Telepon

Rp. 19.000.000,- Rp. 6.401.664,- Rp. 12.598.336,-

8. Belanja Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan

Rp. 149.000.000,- Rp. 147.100.000,- Rp. 1.900.000,-


42


Gedung dan Bangunan

Lainnya

Rp. 29.400.000,- Rp. 25.500.000,- Rp. 3.900.000,-


Peralatan dan Mesin

Rp. 98.448.000,- Rp. 98.318.645,- Rp. 129.355,-


Jaringan

Rp. 25.000.000,- Rp. 24.960.000,- Rp. 40.000,-

Jumlah Rp. 670.462.000,- Rp. 625.107.247,- Rp. 45.354.753,-

a. Pagu DIPA : Rp. 670.462.000,-

b. Realisasi : Rp. 625.107.247,-

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan : Rp. 45.354.753,-

d. Persentase : 93,24%

c. Belanja Modal

REKAPITULASI BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

TAHUN ANGGARAN 2016

NO SATKER PAGU REALISASI SISA

1. PA. BULUKUMBA Rp. 261.000.000,- Rp. 260.800.000,- Rp. 200.000,-

a. Pagu DIPA : Rp. 261.000.000,-

b. Realisasi : Rp. 260.800.000,-


d. Persentase : 99,92%


43

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

REKAPITULASI BELANJA PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN PADA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

TAHUN ANGGARAN 2016

NO PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN

PAGU REALISASI SISA

1. Perkara Prodeo Rp. 8.000.000,- Rp. 7.979.000,- Rp. 21.000,-

2 Monitoring

Adiministrasi

Kepaniteraan

Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 0

3 Sidang di luar

gedung Pengadilan

Rp. 35.000.000,- Rp. 34.980.000,- Rp. 20.000,-

JUMLAH Rp. 44.500.000,- Rp. 18.916.000,- Rp. 41.000,-

a. Pagu DIPA : Rp. 44.500.000,-

b. Realisasi : Rp. 18.916.000,-



E. Dukungan Teknologi Informasi

*- Perangkat Keras

NO NAMA BARANG Spesifikasi


44

1. Rak 20 U 19 closed Rack 20 U depth 900mmTop bottom,side+glass

Front Door+back Metal door including : 1 unit roof fun

panel 2 fan, 50 unit cage + M6 Screw., 1 unit Vertical

power Distribution panel 6 outlets

2 Server Rack - Processor : Xeon X 3440 (2.40 Ghz, Chace 8 Mb)

- Memory : 2 GB DDR3 PC 10600

- Harddisk : 250 GB HDD SATA 7200 RPM

- Optical Drive : 16 x DVD Rom

- VGA : Integrated Matrox G200e 16 MB

- NIC : 2xGbE

(10/100/1000mbps) ports

- UPS

4 Printer Multi Fungsi

(EPSON)

- A4, 5760x1440 dpi, 27/15 (BW/Color) PPM Print 600 x

1200 dpi scan, copy

5 Printer Inkjet

(CANON)

- A4,4800x1200dpi,7.0/4.8 (BW/color)IPm,usb

- Infus

6 Scanner Flatbed

(Canon)

- A4, 2400 x 4800 dpi, USB

7 Kabel LAN Belden

(USA)

- Kabel Lan

8 Duck Kabel - Duck Kabel dan

Perlengkapan Jaringan

9 Modem Speddy Kapasitas 1 GB

*- Perangkat Lunak

a. Website

DOMAIN HOSTING PERANGKAT

LUNAK

.net

Shared Hosting Content

Management

System (CMS)

Disk B/W CPU RAM

8GB SSD 200GB

Max

1 CPU

Core 1GB Max


45

b. Aplikasi/ Sistem Informasi

Aplikasi/ Sistem

Informasi Aplikasi Turunan Developer

SIADPA Plus/SIPP

- SIADPA Plus

- SIADPA KIPA

- SIADPA LIPA

- Lipa8

- Akta Cerai

- Jadwal Sidang

- Sidkel Prodeo

- SIPP

Ditjen BADILAG MA

RI

InfoPerkara

- InfoPerkara

Uploader

- Portal InfoPerkara

Ditjen BADILAG MA

RI

SIMPEG Online

- ABS

- SIKEP

- E-Doc

- SKP

Ditjen BADILAG MA

RI

Direktori Putusan

Online - Mahkamah Agung RI

Aplikasi TouchScreen

Peradilan Agama - Pihak ketiga

TV Media Peradilan

Agama - Pihak ketiga

RKA-KL DIPA - Ditjen Anggaran

Kemenkeu RI


46

SAI

- SIMAK BMN

- Persediaan

- SAKPA

- SPM

- SAS

- SILABI

Ditjen Perbendaharaan

Kemenkeu RI

GPP Satker - Ditjen Perbendaharaan

Kemenkeu RI

F. Regulasi Tahun 2016

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :

1. MANAJEMEN PERUBAHAN.

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN .

1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Tim Pengelola Manajemen Perubahan

2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Tim Pengelola Quick Wins.

3. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pelayanan Publik dan Meja Informasi

4. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penetapan Majelis Hakim

5. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Petugas Meja I, Meja II, dan Meja III

6. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Kasir

7. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas Register

8. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas Arsip Berkas

Perkara dan Arsip Dokumen Elektronik

9. Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:

a. UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

b. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik


47

c. Peraturan Komisi Informasi No.03 Tahun 2010 Standar Informasi

Publik

d. SE MARI No.3 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu

e. SK Ketua MARI No.1-144/KMA/SK/I/2010 Tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan

f. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Agama

g. Cetak Biru Pembaharuan MA Tahun 2010

h. Keputusan Dirjen Badilag MARI No.0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang

Program / Prioritas Unggulan Dirjen Badilag

2 PERUNDANG-UNDANGAN

DOKUMEN-D0KUMEN YANG DISEDIAKAN. 1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang SOP, yang terdiri dari :

a. SOP Proses Penerimaan dan Penyelasaian Perkara

b. SOP PP, Meja I, Meja II, dan Meja III

c. SOP Kaur Kepegawaian, Kaur Keuangan, dan Kaur Umum

d. SOP Hakim dan Juru sita

2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Meja Pengaduan, meliputi

a. Bagan Mekanisme Pengaduan

b. Register Pengaduan

c. Laporan Petugas Meja Pengaduan Kepada Ketua

d. Dokumen Pengaduan yang ditindak lanjuti

3. Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari :

a. SK Ketua MARI No.076/KMA/SK/I/2009 tentang Penanganan


48

Pengaduan

b. SK Ketua MARI No.216/KMA/SK/XII/2011 tentang Penanganan

Pengaduan lewat SMS.

3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN.

1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Stuktur Organisasi

2. Struruktur 0rganisasi Pengadilan Agama Bulukumba yang dilengkapi

nama Pejabat/Pegawai dan disertai dengan foto-fotonya.

3. Informasi Pejabat-Pejabat Pengadilan Agama Bulukumba.

4. SK Ketua tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil ketua

5. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Job Descriptions yang disertai

Uraian Tugas masing-masing Pegawai.

6. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pembentukan Tim Pembuat Program

Kerja Tahun 2011 - 2012

7. Progran Kerja PA.Bulukumba Tahun 2011 dan 2012.

8. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Humas

9. Bagan tentang Prosedur Berperkara di PA.Bulukumba

10. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas Perpustakaan

11. Dokumen Alur Koordinasi

12. Laporan Kendala Koordinasi

4. PENATAAN TATA LAKSANA


1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas IT / Pengelola

Website


49

2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas SIADPA

3. SK tentang IKU (Indikator Kinerja Utama) dari Ketua PA.Bulukumba.

4. SK Tim Penyusun LAKIP dari Ketua PA.Bulukumba

5. LAKIP.

6. Rencana Kerja Tahunan 2016

7. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran

Tahun 2016.

8. SK Bendahara Pengeluaran (DIPA) dari KPA.

9. SK.Pengelola SIMAK BMN dari KPA.

10. SK. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dari KPA.

11. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa melalui elektronik.

12. SK. Pengeluaran Keuangan dari KPA.

13. SK. Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa dari PPK

(Pejabat Pembuat Komitmen).

15. Laporan Keuangan Semester I dan Semester II tahun 2016

16. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pengelola Biaya Proses

17. Dokumen Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses.

18. Dokumen bukti-bukti Pengeluaran Biaya Proses.

19. Dokumen Bukti Pembayaran Tunjangan Kinerja

5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)


1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pengangkatan Pegawai Honorer

2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penghuni Rumah Dinas dan Mes Kantor.

3. Buku Agenda Rapat Tahun 2016


50

4. SK. Ketua PA.Bulukumba tentang Penanggung Jawab Absensi/Daftar Hadir.

5. Dokumen Absensi Pegawai

6. Dokumen Surat – Surat Cuti

7. SKP Pegawai PA.Bulukumba dari tahun 2016

8. Daftar Penerima Satya Lencana, 30, 20, dan 10 tahun

9. Profil Kepegawaian yang ditampilkan di website PA.Bulukumba meliputi :

a. Profil Pejabat Fungsional

b. Profil Pejabat Struktural

c. Profil Hakim

10. Sosialisasi PP 53 Tahun 2010

6. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA


1. SK Hakim Pembina dan Pengawas Bidang dari Ketua PA.Bulukumba

2. SK Cros Cek Hakim Pembina dan Pengawas Bidang dari Ketua

PA.Bulukumba.

3. SK. Panjar Biaya Perkara dari Ketua PA.Bulukumba.

4. Dokumen Laporan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Tahun 2010 -

2016

5. Dokumen Tindak lanjut Hasil Pengawasan

6. Jadwal Waktu Pelayanan

7. Penyajian Informasi di Website PA.Bulukumba

8. Transparansi Putusan di website.

9. Penyajian Informasi melalui pamplet, Pengumuman dan Brosur

10. Tersedianya Meja Informasi

11. Tersedianya Register Informasi

12. Dokumen adanya Permohonan Informasi

13. Informasi Penting yang disajikan meliputi :

a. Prosedur Berperkara

b. Prosedur Pengaduan

c. Prosedur untuk memperoleh informasi


51

d. Tata Cara berperkara secara Prodeo

e. Transparansi Biaya Panggilan

f. Komponen Panjar Biaya Perkara pada PA.Bulukumba, Banding,

Kasasi dan Peninjauan Kembali.

g. Tersedianya Kotak Saran

h. Jenis-jenis Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama

i. Daftar Hakim Mediator

j. Hak-hak Pencari Keadilan

k. Jadwal Sidang

7. PENGUATAN PENGAWASAN


1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Penerima dan Penyetor

PNBP ;

2. Dokumen Bukti Setoran PNBP Tahun 2008 sampai sekarang ;

3. Dokumen Bukti Setoran Uang Iwadh (PNBP) tahun 2016 sampai

sekarang ;

4. Laporan Tahunan PA.Bulukumba Tahun 2016 ;

5. Laporan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2016 ;

6. Dokumen Bukti Hasil Evaliasi / Monitoring terhadap Laporan Keuangan

oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;

7. Dokumen RKA-KL dan DIPA ;

8. SK Pembentukan Panitia Lelang ;

9. Dokumen Pengumuman Lelang ;

10. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pemegang Mobil dan Kendaraan

Bermotor ;

11. Peraturan Perundang-Undangan meliputi

a. PP No.53 Tahun 2008 tentang PNBP ;

b. Surat Sekretaris MARI No/674/SEK/01/XII/2010 tentang

Pemberitahuan Mengenai Mekanisme Penyampaian Laporan Realisasi

PNBP ;


52

c. Surat Badan Urusan Administrasi MARI No.08/BUA/KEU/01/2012

tentang Pemberitahuan Petunjuk Kode Unit Organisasi Untuk

Laporan dan Pencatatan PNBP ke MA ;

d. SEMA No.14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai

kelengkapan Permohomonan Kasasi dan PK ;

8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK


1. Tersedianya Pelayanan Publik dan Meja Informasi yang berbasis

Elektronik seperti :

a. Perangkat Komputer ;

b. Televisi ;

c. Touch Screen ;

2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Tempat Sidang Keliling

tahun 2016 yang dilengkapi dengan :

a. Jadwal Sidang ;

b. Dokumen Sidang Keliling ;

c. Dokumen Sidang Keliling berupa Video ;

3. Dokumen Penyelesaian Perkara Prodeo

4. Tersedianya Air Minum di ruang tunggu sidang ;

5. Tersedianya Koran untuk bacaan di ruang tunggu sidang ;

6. Dokumen Hasil Evaluasi Pelayanan Publik ;

7. Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari :

a. SEMA No.10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan

Hukum yang berlaku bagi Perkara Prodeo dan Pidana pada 4

Lingkungan Peradilan dan lain-lain.


53

BAB IV

BAB I PENDAHU

LUAN

BAB Iv PENGAWASAN


54

PENGAWASAN

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengawasan di lingkungan badan-badan Peradilan menjadi dasar bagi pelaksanaan

pengawasan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi

mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan

peradilan di bawahnya, sehingga dengan demikian Lembaga Pengawasan Internal

pada Pengadilan Agama Bulukumba terdiri dari :

1. Mahkamah Agung RI

2. Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengawas Daerah (HAWASDA)

3. Pengawasan langsung oleh Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) dan

4. Pengawasan Melekat (WASKAT)

Selama tahun 2016 ini pengawasan langsung yang dilakukan oleh

Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Bulukumba sebanyak 1 (satu) kali,

sedangkan Hakim Pengawas Bidang telah melakukan pengawasan secara berkala

sesuai jadwal yang ditentukan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama

Bulukumba Nomor W20-A7/141/KP.04.5/SK/IX/2016 tanggal 20 September 2016

tentang penunjukan sebagai Hakim Pengawas Bidang.

A. Internal

Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Ketua Pengadilan mengadakan Pengawasan atas

Pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di

Daerah Hukumnya. Dalam melaksanakan pengawasan Ketua Pengadilan dapat

memberikan petunjuk, teguran dan peringatan yang dipandang perlu.

Pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam

memeriksa dan memutuskan perkara.

Pengawasan Internal yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan adalah

merupakan pengawasan melekat artinya serangkaian kegiatan yang bersifat


55

sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung

terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas

bawahannya tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan

rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka Pelaksanaan tugas pengawasan internal tersebut oleh

Ketua Pengadilan Agama Bulukumba W20-A7/141/KP.04.5/SK/IX/2016,

tanggal 20 September 2016, tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang yaitu :

- Koordinator : Hadrawati, S.Ag.,M.HI

- Management Peradilan &

Pelayanan Publik : 1. Mustamin, Lc

2. Muh. Amin, T, S.Ag.,SH

3. Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI

- Administrasi Umum dan

Kepegawaian : 1. Muhammad Natsir, S.HI

2. Drs. H. Muhammad Baedawi.,M.HI

- Administrasi Perkara dan

Persidangan : 1. Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

2. Achmad Ubaidillah, S.HI

Hal ini dimaksudkan :

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan berjalan sesuai rencana

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib

sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan

sebaik-baiknya.

c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari

keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang

cepat dan biaya perkara yang murah.


56

B. Evaluasi

Berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama

Bulukumba tersebut, para Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas

Bidang telah melaksanakan tugas dengan melaksanakan pemeriksaan secara

komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

1. Administrasi Perkara dan Administrasi Persidangan

a. Prosedur penerimaan perkara, baik tingkat pertama,

banding/kasasi/peninjauan kembali

b. Buku Register perkara, meliputi : register induk perkara gugatan,

register induk perkara permohonan, register permohonan kasasi,

register permohonan (PK) Peninjauan Kembali, register surat kuasa

khusus, register penyitaan barang tidak bergerak, register penyitaan

barang bergerak, register somasi (teguran) dan register Eksekusi.

c. Buku Keuangan perkara, yang terdiri dari : Buku jurnal perkara

gugatan, buku jurnal perkara permohonan, buku jurnal permohonan

somasi, buku jurnal permohonan banding, buku jurnal permohonan

kasasi, buku jurnal permohonan Peninjauan Kembali (PK), buku jurnal

permohonan eksekusi, buku kas bantu, buku induk keuangan perkara,

buku keuangan biaya eksekusi dan buku penerimaan uang hak-hak

Kepaniteraan.

d. Pelaporan yang terdiri dari : Laporan keadaan perkara, laporan

keuangan perkara, laporan jenis perkara, laporan perkara yang

dimohonkan banding, laporan perkara yang dimohonkan kasasi, laporan

perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK), laporan keadaan

perkara yang dimohonkan eksekusi dan laporan tentang kegiatan

Hakim.

e. Pemberkasan dan minutasi


57

2. Administrasi Umum

a. Administrasi Kepegawaian yang terdiri dari :

1. Memeriksa kelengkapan sarana tata usaha kepegawaian yang meliputi :

buku Induk Pegawai/Buku Register Pegawai, file pegawai, buku

kendali (kenaikan pengkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun), kartu

data pegawai dan statistik pegawai.

2. Memeriksa kebenaran format dan kelengkapan sarana tata usaha

kepegawaian yang menyangkut : Buku induk pegawai dan file pegawai,

buku kendali, kartu TIK dan statistik pegawai.

3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

4. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

5. Bezzeting Formasi Pegawai

6. Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Kartu Pegawai (Karpeg)

7. Pengelolaan kenaikan pangkat

8. Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

9. Pendidikan dan Penjenjangan

10. Kesejahteraan Pegawai

11. Pengisian Jabatan

12. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

b. Administrasi Keuangan yang terdiri dari :

1. Pembukuan pada Kas Umum

2. Pencocokan antara perencanaan dan pengeluaran dengan DIPA yang

telah ada.

3. Memeriksa fisik barang atau fisik hasil kegiatan mengenai volume dan

kualitas yang ada pada bukti pengeluaran dikaitkan dengan perencanaan

dan anggaran yang tersedia dalam DIPA.

4. Kelengkapan BKU dan Buku Bantu lainnya.


58

c. Administrasi Umum (inventaris) yang terdiri dari :

1. Pengelolaan surat-menyurat kantor

2. Inventaris kantor yang meliputi : Laporan hasil inventarisasi, Buku

inventaris Intrakomptabel, Buku Inventaris Ekstrakomptabel, Buku

barang, Buku persidangan, Kartu Inventaris Barang (KIB) tanah,

Gedung dan bangunan, Angkutan bermotor dan Alat persenjataan,

Laporan Barang Milik Negara Triwulan Laporan Barang Milik Negara

Tahunan, Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Daftar Inventaris Lainnya

(DIL) dan Laporan Kondisi Barang (LKB)

3. Perpustakaan yang meliputi : Buku Register induk, Buku Register

Pengelompokan kartu anggota dan Buku Register Peminjaman.

3. Penanganan Pengaduan

a. Tingkah laku aparat lembaga peradilan

b. Manajemen dan leadership

c. Kinerja lembaga

d. Kualitas pelayanan publik

Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama

Bulukumba baik dibidang Administrasi umum maupun administrasi perkara

telah dijalankan dengan maksimal sehingga kegiatan-kegiatan yang ada

kaitannya dengan kedua hal tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.


59

BAB I PENDAHULUAN

BAB V KESIMPULAN

DAN REKOMENDASI


60

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Dari penjabaran laporan yang diuraikan dari bab demi bab dapat diambil

kesimpulan bahwa secara garis besar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Pengadilan Agama Bulukumba dapat dilaksanakan sesuai dengan program kerja

tahun 2016 baik di bidang teknis yudisial maupun di bidang non teknis yudisial.

Namun demikian masih ada sebagian dari program yang terkendala

hambatan dan kesulitan, sehingga belum dapat terealisasi sepenuhnya,

mengingat keterbatasan dan kemampuan personil yang ada di Pengadilan Agama

Bulukumba serta faktor Internal dan eksternal yang sedikit banyak

mempengaruhi pelaksanaan program.

Secara garis besar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengadilan

Agama Bulukumba dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

a. Penyelesaian perkara yang diajukan oleh para pihak pada dasarnya

dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan dari produk

putusan Pengadilan Agama Bulukumba oleh para pihak sebagian besar

telah dapat diterima oleh para pencari keadilan.

b. Masih adanya kelemahan dalam penyelesaian administrasi perkara, ini

disebabkan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang ada, namun

dengan memupuk kerjasama yang baik antar semua karyawan di

Pengadilan Agama Bulukumba khususnya bagian kepaniteraan dan atas

pembinaan hakim pengawas khususnya bidang kepaniteraan, maka

yang berkaitan dengan administrasi kepaniteraan telah dapat

diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

c. Pengarsipan berkas perkara dapat dilaksanakan sesuai petunjuk pola

bindalmin.

d. Pelaporan, baik itu laporan bulanan, tri bulan, empat bulan, semesteran

dan tahunan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada.


61

2. Kesekretariatan

a. Personil/pegawai yang ada di Kesekretariatan belum memadai oleh

karena belum ada satu pun staf (yang ada hanya tenaga honorer), namun

demikian semua dapat berjalan dengan baik / tidak terjadi penumpukan

beban kerja (over load)

b. Semua jabatan yang ada di Kesekretariatan (Sekretaris dan Kepala Sub

Bagian ), untuk tahun 2015 sudah terisi semua.

c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 telah

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.

d. Tugas-tugas di bagian umum dan kepegawaian sudah berjalan dengan

baik.

B. Rekomendasi

Untuk mencapai sasaran pelaksanaan tugas yang maksimal pada program

tahun anggaran 2016, maka perkenankanlah kami menyampaikan saran-saran

sebagai berikut :

1. Perlu penambahan tenaga Fungsional Hakim, Panitera Pengganti serta

tenaga administrasi lainnya untuk menunjang kelancaran tugas mengingat

jumlah perkara yang ada di Pengadilan Agama Bulukumba trendnya

semakin bertambah dari tahun ke tahun.

2. Perlu diadakan pelatihan/pendidikan yang berkelanjutan untuk hakim,

pejabat kepaniteraan dan pejabat kesekretariatan dalam rangka

meningkatkan Sumber Daya Manusia Peradilan yang professional dan

mumpuni.

3. Pengawasan terhadap jalannya fungsi-fungsi peradilan perlu ditingkatkan

dalam rangka kesempurnaan tugas aparatur peradilan dengan penyediaan

dana melalui DIPA.

4. Mengingat volume kerja yang semakin banyak dan jumlah karyawan yang

relatif kurang serta sarana dan prasarana sangat terbatas, maka perlu

diupayakan hal-hal sebagai berikut :


62

a. Penambahan Hakim dan Panitera Pengganti

b. Penambahan staf kesekretariatan dan kepaniteraan

c. Penambahan sarana dan prasarana.

d. Pengangkatan tenaga honorer yang sudah memenuhi syarat menjadi

PNS/ASN Peradilan.

5. Pelaksanaan tugas pokok Peradilan Agama perlu juga dilaksanakan dan

ditingkatkan secara terus menerus dan menyeluruh.

6. Perlu dilakukan penggantian asset atas asset kantor yang telah dihapus

mengingat PA Bulukumba telah melakukan penghapusan Barang Milik

Negara (BMN) yang telah rusak dan sudah tidak layak pakai.

Demikian laporan tahunan berkaitan dengan pelaksanaan tugas

Pengadilan Agama Bulukumba tahun anggaran 2016 ini disusun dengan harapan

semoga bermanfaat khususnya bagi Pengadilan Agama Bulukumba sendiri

dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya pada tahun-tahun

berikutnya.

Documents

LAPORAN TAHUNAN 2016 COPY PAKE - pa-bulukumba.net · Makassar. Salah satu tugas pokok Pengadilan Agama Bulukumba yakni membuat Laporan Tahunan untuk Tahun Anggaran 2016. ... ada di