Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

KALIMANTAN TENGAH


KALIMANTAN TENGAH 95

Perkembangan industri perbankan berlangsung sangat cepat dan tingkat persaingan antar

pelaku dalam industri ini terasa ketat. Akibatnya potensi terjadi eksposure resiko yang

dihadapi makin tinggi. Untuk meminimalisir risiko dan menghadapi tantangan yang semakin

meningkat tersebut, maka kebutuhan praktik tata kelola Bank yang sehat (Good Corporate

Governance) dan penerapan manajemen risiko pada industri perbankan menjadi sangat

penting saat ini dan masa-masa yang akan datang.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders dan

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika

(code of conduct) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank dalam setiap

kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi wajib melaksanakan

kegiatan usaha berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance berlandaskan

pada prinsip Keterbukaan (transparency), Akuntabilitas (accountability),

Pertanggungjawaban (responsibility), Indenpendensi (Independency) dan Kewajaran

(Fairness). Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh

pengurus dan karyawan Bank mulai dari Dewan Komisaris. Direksi sampai dengan pegawai

tingkat pelaksana. Disamping berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate

Governance tersebut, Bank juga wajib menerapkan manajemen risiko yang meliputi

pengawasan aktif Dewan Komisaris Bank, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko,

proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi dan pengendalian risiko, serta

sistem pengendalian intern.

Good Corporate Governance pada dasarnya strategi yang mengatur pembagian tanggung

jawab masing-masing unsur dari struktur Bank. Strategi itu selain berkaitan dengan

hubungan antar unsur struktur Bank, juga mengatur hubungan antar struktur Bank dan unsur-

unsur di luar Bank, yang hakekatnya merupakan stakeholders Bank seperti nasabah,

pemegang saham dan karyawan.

Kebijakan dasar dan bentuk nyata dari inisiatif strategis penerapan sistem organisasi yang

efisien dan efektif serta implementasi manajemen operasional yang sesuai dengan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance di Bank Kalimantan Tengah, adalah :

1. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap

kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

2. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud pada

point 1 harus diwujudkan dalam :



a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi.

b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang

menjalankan fungsi pengendalian intern Bank.

c. Penerapan fungsi kepatuhan auditor internal dan auditor eksternal.

d. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.

e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

f. Rencana strategis.

g. Transparanasi kondisi keuangan dan non keuangan.

Dengan adanya prinsip pemisahan dalam Perseroan Terbatas (Separate Legal Personality)

antara Bank sebagai Badan Hukum dengan pemilik perusahaan (Pemegang Saham), Direksi,

Dewan Komisaris yang melahirkan prinsip pertanggungjawaban terbatas (Limited liability),

maka tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) berfungsi sebagai

sistem yang menjadi penengah dalam segala permasalahan.

Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Kalteng berkomitmen dan berkeyakinan bahwa

penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang tepat merupakan salah

satu prasyarat mutlak dalam proses penyelenggaraan aktivitas dan operasional Bank.

Penerapan prinsip GCG secara baik diharapkan akan meningkatkan kepercayaan investor

dan stakeholder serta memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku

kepentingan lainnya.

Dapat diyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG yang

konsisten diharapkan akan memberikan manfaat bagi Bank maupun para pemangku

kepentingan lainnya yaitu dengan :

a. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan,

akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam

pengelolaan/pengurusan Bank.

b. Meningkatnya kinerja Bank, efisiensi yang terukur , mengefektifkan manajemen dan

meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.

c. Meningkatnya minat dan kepercayaan investor, nasabah dan debitur serta para pemegang

saham.

d. Terlindunginya Bank dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.

e. Dapat meminimalisir terjadinya fraud yang bisa merugikan Bank.

f. Diharapkan dapat memberikan kontribusi laba yang optimal.



Sehubungan dengan hal tersebut, dan sejalan dengan kewajiban bank umum yang ditetapkan

dalam Pasal 13 PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30.01.2006 tentang Pelaksaan Good

Corporate Governance Bagi Bank Umum dan bentuk pertanggungjawabam Dewan

Komisaris kepada Penagang Saham dan para Stake holder, maka Dewan Komisaris

menyusun laporan Pengawasan Bank yang disajikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Tahun Buku 2015.



1. Organ Bank Menganut Sistem Dua Badan

Sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas, Bank tunduk kepada ketentuan

Undang-undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas yang organnya menganut sistem dua

badan (two board system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan

Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya

masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Namun demikian keduanya mempunyai tanggung jawab untu memelihara

kesinambungan usaha Bank dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris

dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi dan nilai-nilai

perusahaan.

Tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan

usaha perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada :

a. Terlaksananya dengan baik kontrol intern dan manajemen risiko ;

b. Tercapainya imbal hasil (return) yang optimal bagi pemegang saham ;

c. Terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) secara wajar;

d. Terlaksananya kepentingan suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan

manajemen di semua lini organisasi.

Sesuai visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi perlu

bersama-sama menyepakati hal-hal sebagai berikut :

a. Rencana jangka panjang, strategi maupun rencana kerja dan anggaran tahunannya.

b. Kebijakan dalam memastikan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan anggaran dasar perusahaan serta dalam menghindarkan dari segala

bentuk benturan kepentingan.

c. Struktur organisasi sampai satu tingkat dibawah Direksi yang dapat mendukung

tercapainya visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.

Dewan Komisaris bertugas (1) menetapkan Kebijakan Umum Perseroan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang yang berlaku, (2). melakukan pengawasan secara umum

terhadap pelaksanaan kebijakan, dan jalannya pengurusan Bank yang dilakukan oleh

Direksi. Tugas pengawasan tersebut dapat juga dilakukan Dewan Komisaris terhadap

sasaran dan objek tertentu (khusus). (3) Memberi nasihat kepada Direksi antara lain

dapat berupa pendapat, pertimbangan yang layak dan tepat, petunjuk, peringatan, atau

teguran baik secara lisan maupun tertulis. Dalam rangka melaksanakan tugas dan

fungsinya Dewan Komisaris melakukan kegiatan (a). Menyusun tata cara pengawasan

atas pengelolaan perseroan dan (b). Melakukan pengawasan atas pengurusan perseroan.

(c). Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Perseroa dan

(d), Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan perseroan.



2. Kedudukan dan Pelaksanaan Tugas serta Tanggung Jawab Dewan

Komisaris

a. Kedudukan

1) Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham melalui Rapat

Umum Pemegang Saham dan oleh karenanya Dewan Komisaris setiap saat dapat

berhubungan langsung dengan para pemilik saham sebagai bagian dari upaya

melakukan konsolidasi dan pembinaan terhadap perseroan ;

2) Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Komisaris Utama ;

3) Dewan Komisaris bersifat kolektif dan karenanya setiap anggota Dewan

Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus berdasarkan

keputusan yang diambil secara bersama-sama oleh Anggota Dewan Komisaris

lainnya.

b. Fungsi

1) Melakukan pengawasan / pengendalian, pembinaan dan inspeksi / pemeriksaan

terhadap penyelenggaraan tugas Direksi sesuai dengan ketentuan / pedoman /

petunjuk yang berlaku serta pokok-pokok kebijaksanaan yang sudah ditetapkan

;b. Kerja dan Anggaran Tahunan setiap 3 (tiga) bulan sekali serta Laporan

Perhitungan Hasil Usaha dan Kegiatan Bank yang disampaikan oleh Direksi

setiap bulan ;

2) Menilai dan meneliti laporan keuangan setiap akhir tahun buku yang disampaikan

oleh Direksi ;

3) Mengusulkan gaji dan penghasilan lainnya bagi Anggota Komisaris dan Anggota

Direksi untuk disahkan / ditetapkan oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum

Pemegang Saham ;

4) Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan Bank.

3. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

a. Persyaratan Pengangkatan Anggota Dewan Komsaris

Persyaratan yang berlaku untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris

Bank adalah meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana di

bawah ini.

1) Persyaratan Umum

a) Warga Negara Indonesia yang Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

b) Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;



c) Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan

pengkhianatan kepada Negara ;

d) Sehat jasmani dan rohani ;

e) Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-

tindakan yang tercela di bidang perbankan dan ;

f) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan;

g) Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam

waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

(1) Dinyatakan pailit ;

(2) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau

;

(3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan

negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

h) Lulus uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) yang dilakukan

oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh

keyakinan bahwa calon anggota Komisaris memiliki integritas, kompetensi

dan reputasi keuangan mencakup:

(1) Integritas

(a) Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan

sikap mematuhi ketentuan yang berlaku baik yang tertulis maupun

yang tidak tertulis, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti

melakukan tindak pidana kejahatan ;

(b) Memiliki komitmen atas pelaksanaan akuntabilitas dan

responsibilitas yang tinggi :

(c) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan

yang berlaku ;

(d) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional

Bank yang sehat dan tangguh (sustainable); dan

(e) Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar

Tidak Lulus).

(2) Kompetensi

(a) Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional

perbankan yang cukup (adequate) dan relewan dengan jabatannya;



(b) Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan

dan/atau bidang keuangan ;

(c) Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam

rangka pengembangan Bank yang sehat dan tanggung (sustainable)

dan ;

(d) Memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam

penerapan manajemen risiko.

(3) Reputasi Keuangan

(a) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

(b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit,

dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

i) Mayoritas (lebih dari 50%) anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki

hubungan keluarga sampai dengan sederajat ketiga dengan sesama anggota

Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Yang dimaksud dengan

hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga adalah hubungan keluarga,

baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar,

sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi :

1) Orang tua kandung/tiri/angkat ;

2) Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya ;

3) Anak kandung/tiri/angkat.

4) Cucu kandung/Tiri/angkat bersama suami atau ister

5) Cicit kandung/iri/angkat bersama suami atau isteri.

6) Saudara kandung/tiri/angkat dari orng tua beserta suami atau isteri.

7) Suami/Isteri

8) Mertua

9) Besan

10) Kakek atau Nenek dari Suami atau isteri

11) Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau isteri beserta suami atau

isteri.

2) Persyaratan Khusus

Di samping persyaratan umum tersebut di atas, bagi calon anggota Dewan

Komisaris yang akan diangkat juga harus memenuhi:



a) Persyaratan khusus yang rinciannya dituangkan dalam sebuah keputusan

RUPS (Kalau ada)

b). Persyaratan Tambahan bagi Komisaris Independen

Bagi calon Komisaris Independen di samping harus memenuhi persyaratan

umum dan persyaratan khusus harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai

berikut :

(1) Tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi

dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

(2) Pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank harus telah

melampaui masa tunggu (cooling off) selama 1 (satu) tahun sejak yang

bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi atau Pejabat

Eksekutif Bank.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, tidak berlaku

bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi

pengawasan.

b. Pengangkatan Dewan Komisaris

1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS

2) Keputusan pengangkatan Dewan Komisaris oleh RUPS dilakukan melalui proses

yang transparan, dimana penilaian calon anggota Dewan Komisaris dilakukan

dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan telah dinyatakan

lulus fit dan proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan

3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan

dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan

pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tidak mengurangi hak RUPS

untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus

diselenggarkan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan

ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar

5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance Bank,

pemegang saham Bank dapat menunjuk wakil untuk duduk sebagai anggota

Dewan Komisaris guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan

kelompok usaha Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank.



c. Batalnya Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan (2) UUPT sebagaimana

tercantum pada Persyaratan Umum bagian A angkat 1 huruf b dan c di atas, batal

karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi

mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui,

Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris

yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri

untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

d. Berakhirnya Jabatan Dewan Komisaris

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, jika :

1) Masa jabatan berakhir ;

2) Mengundurkan diri ;

3) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau

anggaran dasar ;

4) Meninggal dunia atau ;

5) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS

e. Pemberhentian Dewan Komisaris

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat berupa :

1) Pemberhentian atas Permintaan Sendiri

RUPS dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris atas permohonan

pengunduruan diri yang diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

2) Pemberhentian karena sebab-sebab lainnya

a) Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat pula diberhentikan

berdasarkan Keputusan RUPS Apabila yang bersangkutan kehilangan

kewarganegaraan Indonesia

b) Apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan

perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar Bank pada bagian (1) di atas

c) Karena alasan-alasan lain yang disebutkan dalam keputusan RUPS



1. Komposisi Dewan Komisaris

a. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak

sama dengan jumlah anggota Direksi;

b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen, yang salah

seorang di antaranya sebagai Komisaris Utama.

Struktur Dewan Komisaris terdiri dari pihak-pihak independen serta pihak-pihak

yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali Bank. Keberadaan dua pihak

tersebut, diharapkan dapat meningkatkan check and balance dan pada akhirnya dapat

mengoptimalkan pelaksanaan Good Corporate Governance Bank.

Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris

adalah Komisaris Independen.

c. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak

dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris;

d. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segara tugas dan

wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris berlaku

pula baginya.

2. Organisasi Bank

a. Struktur Organisasi Bank

Struktur organisasi Bank terdiri dari :

1) Kantor Pusat

2) Kantor Cabang Utama

3) Kantor Cabang Kelas I

4) Kantor Cabang Kelas II

5) Kantor Cabang Kelas III

6) Kantor Cabang Pembantu

7) Kantor Kas

b. Organisasi Kantor Pusat Bank

Organisasi Kantor Pusat Bank terdiri dari :

1) Dewan Komisaris

Komisaris Utama

Komisaris Independen

2) Direksi

a) Direktur Utama membawahi

(1) Divisi Perencanaan dan Pengembangan

(2) Divisi Pengawasan Intern



b) Direktur Kepatuhan

(1) Divisi Kepatuhan dan Managemen Resiko

c) Direktur Pemasaran

(1) Divisi Treasury

(2) Divisi Perkreditan

(3) Divisi Usaha Syariah

d) Direktur Umum.

(1) Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi

(2) Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum.

3) Divisi

a. Divisi Perencanaan dan Pengembangan

(1) Kelompok Perncanaan Strategis

(2) Kelompok Pengembngan Bisnis.

b. Divisi Treasury.

(1) Kelompok Pemasaran produk dan jasa

(2) Kelompok Managemen Dana

(3) Bagian Pengelolaan Bisnis Kartu

c. Divisi Perkreditan

(1) Kelompok Pemasaran dan Analis Kredit

(2) Kelompok Pengendalian Kredit

(3) Bagian Adminsitrasi Kredit

(4) Bagian Penyelamatan Kredit.

d. Divisi Tekhnologi Informasi dan Akuntansi

(1) Kelompok Pengembangan Tehnologi Informasi

(2) Bagian Pegeolaan Tekhnolog Informasi

(3) Bagian Akuntansi dan Analisa Keuangan

e. Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum.

(1) Kelompok Pemberdayaan SDM

(2) Bagian Administrasi SDM

(3) Bagian Kerumahtangaan, Pengamanan dan Humas

(4) Bagian Pengelolaan Aktiva Tetap dan Kesekretariatan.

f. Divisi Kepatuhan dan Managemen Resiko

(1) Kelompok Kepatuhan

(2) Kelompok Management Resiko

(3) Kelompok Hukum

g. Divisi Pengawasan Intern.

(1) Kelompok Pengawasan Kantor Pusat

(2) Kelompok Pengawasan Cabang.



1. Tugas Pokok

a. Dewan Komisaris menetapkan Kebijaksanaan Umum Perseroan berdasarkan

Ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hasil rapat umum

pemegang saham dan rencana bisnis bank umum (RBBU) yang telah ditetapkan.

b. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan operasional yang

dilaksanakan oleh Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat

dan bimbingan kepada Direksi ;

c. Melaksanakan langkah-langkah dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk

memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan Pedoman /

Petunjuk peraturan yang berlaku.

2. Wewenang

a. Dewan Komisaris mempunyai wewenang meminta penjelasan, keterangan dan

melakukan pemeriksaan kepada Direksi dan unit dibawahnya baik langsung maupun

tidak langsung atas semua kegiatan yang menyangkut kegiatan bank ;

b. Pemeriksaan oleh Dewan Komisaris dapat dijalankan :

1) Secara berkala sesuai jadual yang telah ditentukan.

2) Secara insidentil atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

c. Menyetujui atau tidak menyetujui kerjasama Bank dengan Bank atau lembaga

keuangan serta pihak lain yang diusulkan oleh Direksi

d. Menilai dan mengesahkan/menyetujui Rencana Bisnis Bank Umum (RBBU) yang

disampaikan oleh Direksi ;

e. Memberikan persetujuan atas :

1) Permohonan kredit khususnya kepada pihak terkait ;

2) Rencana investasi pada aktiva tetap dan inventaris yang melampaui wewenang

Direksi atau menjual / melepas aktiva bank ;

3) Pembukaan Kantor Cabang atau perwakilan bank dalam rangka perluasan

jaringan bisnis bank ;

4) Penetapan kesejahteraan pegawai bank ;

f. Mengesahkan / menyetujui Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank ;

g. Mengusulkan pergantian Direksi mendahului waktu yang ditetapkan oleh RUPS dan

atau memberhentikan sementara Direksi apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak

sesuai dengan Undang-undang, Peraturan dan Anggaran Dasar Perseroan yang

berlaku.



3. Tanggung Jawab

a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas

perseroan secara independen ;

b. Dewan Komisaris berkewajiban :

1) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam

setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ;

2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Direksi, serta memberi nasihat dan bimbingan kepada Direksi ;

3) Memberikan pengarahan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan

kebijakan strategis Bank ;

4) Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti dan menyelesaikan temuan

audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, audit eksternal, hasil

pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain ;

4. Uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab Dewan Komisaris secara

Umum

a. Tugas dan Kewajiban

1) Rincian Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Secara umum tugas Dewan Komisaris adalah (1). Menetapkan Kebijakan Umum

Perseroan berdasarkan Ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku dan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan di dalam

Rencana Bisnis Bank Umum (RBBU) setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.(2). Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan operasional yang

dilaksanakan oleh Direksi dalam menjalankan Perseroan, serta (3). Memberikan

nasihat dan bimbingan kepada Direksi.

Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris tersebut harus dilakukan secara

independen yang dapat dirinci sebagaimana di bawah ini

a) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris dalam Pengawasan serta Pemberian

Nasehat.

(1) Melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap kepada Direksi dan

seluruh jajaran bank dan pemberian nasihat kepada Direksi tersebut

dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan.

(2) Tugas memberikan nasehat meliputi segala hal termasuk didalamnya

meminta agar Direksi melakukan tindakan-tindakan tertentu sepanjang

untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

Pemberian nasehat ini tidak mengikat untuk dijalankan oleh Direksi,

namun Dewan Komisaris berhak meminta dan memperoleh alasan tidak

dijalankannya nasehat tersebut oleh Direksi.



(3) Pengawasan dan Pemberian nasihat keada direksi tersebut dilakukan

untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan.

(4) Dalam menjalankan fungsi pemberian nasehat dan fungsi pengawasan

mencakup pula tindakan Dewan Komisaris berupa pencegahan terhadap

kebijakan dan tindakan Direksi yang dapat merugikan atau mengurangi

keuntungan Bank, langkah-langkah perbaikan yang wajib dilakukan Bank

dan pemberhentian sementara Anggota Direksi, dengan tetap mengacu

pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan

strategis Bank.

(6) Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris wajib

membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota

Dewan Komisaris.

Komite dibentuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat

Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari Komite Audit, Komite

Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Komite Nominasi dengan

ketentuan sebagai berikut :

(a) Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah melakukan

pemantauan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta

pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai

kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan

keuangan.

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite

Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :

i. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern

ii. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik

dengan standar audit yang berlaku

iii. Kesesuaian laporan keuangan dan standar yang berlaku

iv. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan

Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank

Indonesia atau instansi lainnya.

v. Melakukan review atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta

pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai

kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses

pelaporan keuangan.



(b) Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko adalah melakukan:

i. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dengan

pelaksanaan kebijakan manajemen risiko

ii. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen

Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

iii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil

evaluasi dan pemantauan yang dilakukan.

(c) Tugas dan Kewajiban Komite Remunerasi dan Nominasi adalah

sebagai berikut :

i. Terkait dengan kebijakan Remunerasi :

- Menyusun dan mengevaluasi kebijakan remunerasi ;

- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang

sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan,

prestasi kerja individu, kewajaran dengan peer Grup dan

pertimbangan sasaran serta strategi jangka panjang bank.

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

mengenai :

Kebijakan remunerasi bagi Dewan KomisarisDireksi

untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang

Saham.

Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan

pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada

Direksi.

ii. Terkait dengan kebijakan Nominasi :

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem

serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota

Dewan Komisaris Direksi kepada Dewan Komisaris untuk

disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang saham.

- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan

Komisaris dan / atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk

disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang

akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris

Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang



b) Memastikan komite-komite yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan

Rapat Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.

c) Dapat menunjuk Konsultan, Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Hukum

untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas biaya Bank.

d) Melaporkan kegiatan pengawasan atas usaha Bank kepada Pemegang Saham

secara berkala.

2) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris Dalam Penetapan Kebijakan Bank

a. Dewan Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum Bank berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang :

(1) Tata cara pengawasan dan pengelolaan Bank

(2) Peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi yang

dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris

(3) Pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota

Dewan Komisaris, paling kurang berisi pengaturan etika kerja, waktu

kerja dan pengaturan rapat.

b. Disamping menetapkan kebijakan-kebijakan tersebut di atas, berkenaan

dengan kebijakan Bank, Dewan Komisaris juga :

(1) Menilai kecukupan materi Internal Audit Charter (Piagam Audit Intern)

secara periodik bersama Direktur Utama agar pelaksanaan Audit Intern

senantiasa berada pada tingkat optimal

(2) Menyetujui kebijakan-kebijakan Bank yang merupakan bagian dari

manajemen risiko sebagaimana pada butir 7 huruf e di bawah ini

3) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris dalam Melakukan Pengurusan

Bank

a) Dewan Komisaris melakukan pengurusan sementara Bank apabila seluruh

anggota Direksi diberhentikan sementara, terhadapnya berlaku semua

ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap

Perseroan dan pihak ketiga.

b) Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, Dewan

Komisaris untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan dan

terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan

kewajiban Direksi terhadap Bank dan pihak ketiga.

4) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris Sehubungan dengan Rencana

Kerja dan Anggaran Tahunan

Sehubungan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank, Dewan

Komisaris mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :



a) Mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran

Tahunan Bank yang dibuat oleh Direksi sebelum tahun buku dimulai

b) Meyetujui perubahan Rencana Kerja Tahunan, dalam hal terjadi perubahan

harus dikemukakan alasannya dan wajib disampaikan kepada OJK selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal dilakukannya perubahan

c) Memberikan pendapat tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian

aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis.

5) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris Sehubungan dengan Pelaksanaan

GCG :

a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha

Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank.

b) Dalam rangka pelaksanaan aspek independensi dalam setiap kegiatan usaha

Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Dewan Komisaris

memberikan kebebasan sepenuhnya tanpa mencampuri atau mempengaruhi

keputusan yang akan diambil oleh pejabat atau tim yang telah mendapat

pelimpahan wewenang memutus untuk hal-hal tertentu dan dalam batas-batas

yang telah ditetapkan oleh Direksi.

c) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan

rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, ., auditor eksternal, hasil

pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

d) Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS pada

laporan pelaksanaan GCG

e) Memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak

ditemukannya :

o Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan

perbankan dan ;

o Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan

kelangsungan usaha Bank.

e) Mengungkapkan saham yang dimilikinya apabila mencapai 5% (lima

perseratus) atau lebih pada Bank atau perusahaan lain, yang berkedudukan di

dalam dan di luar negeri.

f) Mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota

Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali

Bank, dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance.

g) Memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan

pemeriksaan Bank atas penetapan Pengadilan dengan memperhatikan

ketentuan perundang-undangan tentang kerahasiaan bank.



6) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris Sehubungan dengan RUPS

a) Dewan Komisaris melakukan pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPS

dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu

paling lambat 15 (lima belas) hal terhitung sejak tanggal permintaan

penyelenggaraan RUPS diterima Bank.

b) Dalam hal tertentu Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS kepada

pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

c) Komisaris Utama memimpin RUPS. Dalam hal Komisaris Utama tidak ada

atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada

pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan

karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS

dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.

7) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris Sehubungan dengan Pelaksanaan

Manajemen Risiko meliputi :

a) Memahami Risiko Likuiditas dan menyadari pentingnya penerapan

Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.

b) Melakukan persetujuan dan evaluasi berkala mengenai kebijakan dan strategi

yang terkait dengan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk

rencana pendanaan darurat (Contingency Funding Plan). Evaluasi berkala

dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam

frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang

mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.

c) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan

manajemen risiko tersebut di atas, yang dilakukan sekurang-kurangnya secara

triwulan.

d) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan ataua usulan Direksi yang

berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan

memutus Direksi, sehingga memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

e) Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa Direksi telah menerapkan

Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas sesuai dengan kebijakan dan

strategi Bank

f) Menyetujui kebijakan-kebijakan Bank yang merupakan bagian dari

manajemen risiko yaitu :

(1) Kebijakan tentang aktiva produktif dalam bentuk penempatan

(2) Kebijakan tentang aktiva produktif dalam bentuk surat berharga

(3) Kebijakan tentang Restrukturisasi Kredit



(4) Kebijakan tentang hapus buku dan hapus tagih.

(5) Kebijakan tentang Restrukturisasi Pembiayaan

g) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana pada

huruf e di atas.

8) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris Sehubungan Dengan Penerapan

Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme (PPT)

Sehubungan dengan Penerapan Program APU dan PPT tugas dan kewajiban

Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan aktif paling kurang mencakup:

a) Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program

APU dan PPT dan ;

b) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap

penerapan program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh

Bank kepada Bank Indonesia dan ;

c) Pengawasan atas kepatuhan terhadap penerapan Program APU dan PPT

dilakukan oleh Direksi melalui Direktur Kepatuhan dan/atau Satuan Audit

Intern Bank.

9) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris sehubungan dengan Kesehatan

Bank

a) Komisaris dan Direksi wajib memantau dan mengambil langkah-langkah

yang diperlukan agar tingkat kesehatan bank dapat dipenuhi.

b) Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan

prinsip pengelolaan Bank secara sehat berdasarkan CAMELS (capital, asset

quality, management, earning, liquidity dan sensitivity to market risk).

c) Menyampaikan action plan yang memuat langkah-langkah perbaikan yang

wajib dilaksanakan oleh Bank terhadap permasalahan signifikan dengan

target waktu penyelesaian selama periode tertentu atas permintaan Bank

Indonesia kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham

10) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris sehubungan dengan Laporan

Tahunan

a) Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan

laporan pertanggungjawaban tugas pengawasan atas pengelolaan Bank oleh

Direksi selama tahun buku kepada RUPS. Laporan pengawasan Dewan

Komisaris ini merupakan bagian dari Laporan Tahunan yang disampaikan

kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

b) Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan bersama-sama dengan

semua anggota Direksi yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan



c) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan

Tahunan, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis,

atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang

dilekatkan dalam Laporan Tahunan

d) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang

tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberi alasan secara

tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.

e) Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas

laporan keuangan oleh RUPS, berarti RUPS telah memberikan pembebasan

dan pelunasan tanggung jawab (release and discharge, acquit et de charge)

kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut

tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab

masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana

atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak

ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan asset perusahaan.

11) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris Berkaitan dengan Satuan Kerja

Audit Internal (SKAI) adalah sebagai berikut :

a) Memberikan persetujuan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI

oleh Direksi dan melaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari kerja sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian

disertai dengan pertimbangan dan alasannya.

b) Memberikan persetujuan Internal Audit Charter, menanggapi rencana Audit

Intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh Auditor Intern serta

menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI apabila terdapat dugaan

terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang

berlaku.

c) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal Auditee tidak

menindaklanjuti laporan Kepala SKAI.

d) Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank

Indonesia serta instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan

benar dan tepat waktu, dan bank mematuhi ketentuan dan perundang-

undangan yang berlaku.

e) Memastikan bahwa manajemen menjamin baik Auditor Ekstern maupun

Intern dapat bekerja sesuai dengan standar auditing yang berlaku.

f) Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan

prinsip pengelolaan bank secara sehat.



g) Menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI

h) Menandatangani laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern

termasuk informasi audit yang bersifat rahasia bersama Direktur Utama untuk

disampaikan kepada OJK setiap akhir semester (Juni dan Desember),

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan.

12) Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris Lainnya

a) Membantu dan mendorong usaha pembiayaan dan pengembangan Bank

b) Bersama dengan Direktur Utama menugaskan dan memberhentikan salah satu

anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan dengan mendapat persetujuan

terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

c) Bersama dengan Direktur Utama menunjuk Direktur Unit Usaha Syariah

(UUS) yang bertanggung jawab penuh terhadap UUS.

d) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) dari terhitung sejak diketahui

adanya pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan,

Dewan Komisaris atau anggota Direksi lainnya harus mengumumkan

batalnya pengangkatan anggota Direksi tersebut dalam Surat Kabar dan

memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

e) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris menyimpan salinannya

f) Memantau secara seksama Laporan Triwulan mengenai Pelaksanaan Program

Restrukturisasi Kredit yang telah diperjanjikan dan disampaikan kepada Bank

Indonesia.

b. Waktu Kerja

1) Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk

melasanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

2) Kehadiran anggota Dewan Komisaris di Bank, meliputi seluruh unit kerja Bank

dan atau lokasi yang terkait dengan kegiatan Bank.

c. Wewenang dan Hak

1. Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan

sebagai berikut :

a) Memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Bank yang

dibuat oleh Direksi sebelum tahun buku dimulai

b) Menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS mengenai penambahan modal

Bank berdasarkan penyerahan kewenangan dari RUPS untuk jangka waktu

paling lama 1 (satu) tahun



c) Menyetujui Rancangan Penggabungan Bank yang dibuat Direksi untuk

diajukan kepada dan diputuskan oleh RUPS

d) Menunjuk 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus

Bank dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh sebab apapun

e) Mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan apabila seluruh anggota

Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank

f) Menetapkan ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi

melalui Keputusan Rapat Dewan Komisaris dalam hal Dewan Komisaris

menerima pelimpahan kewenangan untuk menetapkan ketentuan tersebut dari

RUPS

g) Memberhentikan sementara Anggota Direksi untuk kepentingan Bank yang

tidak dapat ditunda. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara

tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, disertai alasannya. Dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara, Dewan

Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan

memutuskan apakah RUPS mencabut atau menguatkan keputusan

pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS tersebut anggota Direksi

yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna

membela diri

h) Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan

mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui

segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, baik bersama-sama

maupun sendiri-sendiri, setiap waktu dalam jam kerja kantor Bank

i) Dewan Komisaris dapat meminta kepada Direksi dengan surat tercatat

disertai alasan untuk menyelenggarakan RUPS tahunan atau lainnya untuk

kepentingan Bank

j) Dewan Komisaris dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada

RUPS

2. Hak Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris memiliki hak-hak sebagai berikut :

1) Melakukan rangkap jabatan yang dibatasi hanya sebagai :

a) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat Eksekutif pada 1 (satu)

lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan atau

b) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang

melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan

Bank yang dikendalikan oleh Bank.



Tidak termasuk rangkap jabatan apabila anggota Dewan Komisaris non

Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank

yang bentuk badan hukum pada kelompok usahannya, dan/atau anggota

Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga

nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank

2) Mendapat gaji atau honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya

ditentukan oleh RUPS

3) Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis

mengenai maksud tersebut kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sebelum tanggal pengunduran d

4) Memperoleh setiap risalah rapat Direksi dan segala laporan yang berkaitan

dengan kebijakan-kebijakan Direksi serta jalannya pengurusan yang

dilakukan oleh Direksi.

d. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Bank

2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik (good faith duty),

kehati-hatian (duty care & prudential care), dan bertanggung jawab dalam

menajalankan tuggas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk

kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

3) Setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng (severally liable) ikut

bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan

bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

4) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian

Bank apabila dapat membuktikan :

a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian

untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Bank

b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun

tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang

mengakibatkan kerugian dan :

c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul

atau berlanjutnya kerugian tersebut.

5) Dewan Komisaris Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas

kerugian Bank, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen

interim setelah tahun buku berakhir dan ternyata Bank menderita kerugian



6) Dalam hal Laporan Keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau

menyesatkan, anggota Dewan Komisaris anggota Direksi secara tanggung

renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali terbukti

bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

7) Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan

kerugian pada Bank dapat digugat melalui pengadilan negeri atas nama Bank

oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)

bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara

8) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris

dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh

Direksi dan kekayaan Bank tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban

Bank akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Dewan Komisaris secara

tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban

yang belum dilunasi.

9) Tanggung jawab tersebut pada huruf h berlaku juga bagi anggota Dewan

Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan

pailit diucapkan;

10) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas

kepailitan Bank apabila dapat membuktikan bahwa :

a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya ;

b) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian

untuk kepentingan Bank dan sesuai degnan maksud dan tujuan Bank ;

c) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung

atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan dan ;

d) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjainya

kepailitan.

11) Apabila Dewan Komisaris melakukan kegiatan melampaui tugas dan

kewenangannya dan secara hukum Dewan Komisaris dianggap telah melakukan

perbuatan yang ultra vires (beyond power) atas tanggungjawabnya sendiri dapat

digugat oleh setiap pemegang saham atas kerugian Bank akibat perbuatan Dewan

Komisaris tersebut.

12) Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab atas

efektifitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.

13) Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas

kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-undang ini tidak

mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Pidana.



e. Tugas dan Tanggungjawab Komisaris Utama

Disamping melakukan tugas dan kewajiban anggota Dewan Komisaris pada

umumnya, tugas dan kewajiban Komisaris Utama adalah sebagai berikut :

a. Memimpin rapat Dewan Komisaris

Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan

kegiatan Dewan Komisaris

b. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham

f. Tugas dan Kewajiban Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim

dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan

(fairness) berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas

dan stakeholders lainnya. Oleh karena itu, disamping melakukan tugas dan kewajiban

anggota Dewan Komisaris pada umumnya, Komisaris Independen juga mengetuai

Komite Pemantau Resiko dan Komite Audit.

g. Larangan bagi Dewan Komisaris.

a. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan

operasional Bank, kecuali menyangkut :

1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan

Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

dan;

2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan

perundangan yang berlaku.

b. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir

1 di atas, merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris

sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan

kepengurusan Bank.

c. Anggota Dewan Komisaris dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang

saham dalam pemungutan suara dalam RUPS.

d. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan

keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan sesama anggota Dewan Komisaris

dan/atau anggota Direksi.

e. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan

pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi

keuntungan Bank



f. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan

pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat

Umum Pemegang Saham

g. Komisaris Independen dilarang menjadi pihak yang terafiliasi dengan pemegang

utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya



1. Jumlah dan Komposisi

Berdasarkan Keputusan RUPS LB tanggal 25 Juni 2014 yang dituangkan dalam Akta

No.22 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Julius Inggrit Parlindungan

Situngkir, S.H., di Palangka Raya, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank

Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Periode Tahun 2014 – 2018 terhitung tanggal

25 Juni 2014, dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Ahim Sian Rusan : Komisaris Utama

Mas Saily Mochtar : Komisaris Independen

Salian Djalin : Komisaris Independen

Direksi

Yosapatasi : Direktur Utama

Samsiah Nelly : Direktur Umum

Rukmo Susedyanto : Direktur Pemasaran

Sarifudin W. Daron : Direktur Kepatuhan

Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang (dibawah jumlah anggota

Direksi) yang ada sebanyak 4 (empat) orang, dan semuanya berdomisili di Indonesia

yaitu di daerah kerja Bank, Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya.

2. Kriteria dan Independensi

Sesuai dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang pelaksanaan

Good Corporate Governance Bagi Bank Umum disebutkan bahwa Komisaris Independen

adalah Anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya,

Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen (Sesuai Pasal 1 angka 4 PBI

No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006)



Dari tabel di atas, seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank Kalteng tidak memiliki

hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan

kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain dan ataupun dengan anggota

Direksi.

Dalam PBI tersebut juga mengatur bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota

Komisaris adalah Komisaris Independen.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya

iklim dan lingkungan kerja yang tertib, objektif dan wajar serta kesetaraan diantara

berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder

lainnya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Bank, dalam RUPS para Pemegang Saham

menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana

ditetapkan dalam perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap

Bank dan kelompok usaha Bank, serta tidak melakukan kegiatan operasional usaha

Bank.

Sesuai Pasal 6 PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 bahwa setiap usulan

penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum

Pemegang Saham harus memperhatikan Rekomendasi Komite Remunerasi dan

Nominasi (ayat 1) dan seluruh Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan

dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang

diselenggarakan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan

Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) (ayat

3).

NAMA

HUBUNGAN KELUARGA

DENGAN

HUBUNGAN KEUANGAN

DENGAN

KEPENGURUSAN DAN

KEPEMILIKAN SAHAM PADA

PERUSAHAAN LAIN

KET

Dekom Direksi Pemegang

Saham

Dewan

Komisaris Direksi

Pemegang

Saham

Sebagai

Anggota

Dewan

Komisaris

Sebagai

Anggota

Direksi

Sebagai

Pemegang

Saham

y tdk y tdk y tdk y tdk y tdk y tdk y tdk y tdk y tdk

Ahim S.

Rusan * * * * * * * * *

Dekom

Periode

Tahun

2014-

2018

Salian Djalin * * * * * * * * *

Mas Saily

Mochtar * * * * * * * * *



3. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Pasal 8 dan Pasal 9 Dewan

Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen, Dewan

Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate

Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang

organisasi Bank.

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum

atau khusus dan bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan

serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris berwenang melakukan pengawasan terhadap pengurus PT. Bank

Kalteng dengan melakukan pengawasan kepada Direksi dan satuan kerja lainnya yang

terdapat dalam susunan organisasi serta bertanggung jawab kepada RUPS.

Dalam melakukan pengawasan dimaksud Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan

mengevaluasi serta menasehati atau memberi masukan pelaksanaan serta meminta

penjelasan rencana strategis Bank dan ataupun hal lain yang dirasa perlu kepada Direksi.

Sejalan dengan hal itu maka sesuai dengan Akta Notaris Ellys Nathalina, SH, MH.

Notaris di Palangka Raya No. 26 tanggal 27 Juni 2009 Anggaran Dasar pasal 15 ayat (4)

menyebutkan bahwa “Direksi dan setiap Anggota Direksi wajib untuk memberikan

penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.”

Dewan Komisaris selama ini tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan

operasional Bank, kecuali :

a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank

Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan

b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan

perundangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris adalah merupakan bagian dari tugas

pengawasan oleh Komisaris, sehingga dengan demikian tidak meniadakan tanggung

jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank cf. Peraturan Bank Indonesia No.

8/14/PBI/2006 Pasal 9 ayat 5 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi

Bank Umum.

Disamping itu disebutkan pula bahwa dengan pemberian izin / persetujuan secara tertulis

terhadap, hal –hal yang diusulkan Direksi bukan merupakan tindakan pengurusan oleh

Dewan Komisaris (cf. Undang-Undang RI No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 17 ayat (1) berikut penjelasannya).



Untuk mencapai pelaksanaan tugas kepengawasan yang efektif maka dibuatkan

pembagian tugas yang jelas diantara anggota Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan

Dewan Komisaris No. 006/SK/Dekom/PT.BPKT/I.15 tanggal 26 Januari 2015 tentang

Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

PT. Bank Kalteng, dengan pengaturan sebagai berikut :

Komisaris Utama, ditugaskan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Dewan

Komisaris.

Komisaris Independen, ditugaskan menangani Bidang Perencanaan &

Pengembangan, Treasury, Teknologi Informasi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Komisaris Independen ditugaskan menangani Bidang Umum, Perkreditan, Akuntansi

dan Pengawasan Intern.

4. Pendidikan dan pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris

Dalam rangka mengikuti perkembangan terkini tentang berbagai kebijakan pemerintah

dan otoritas perbankan dan meningkatkan profesionalitas Dewan Komisaris, maka

Dewan Komisaris mengikuti berbagai seminar dan workshop yang terinci sebagai

berikut :

NO NAMA DEKOM WORKSHOP / SEMINAR YANG DIIKUTI

1 Ahim S Rusan

(Komisaris Utama)

1. Seminar “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) sebagai Wujud Implementasi

Program Transformasi BPD Dalam Pembangunan

Ekonomi Daerah” diselenggarakan oleh Asbanda

tanggal 23-25 Oktober 2015 di Balikpapan.

2. Sosialisasi “Program Transformasi Bank

Pembangunan Daerah menjadi Bank yang Kuat,

Kompetitif dan Kontributif bagi Pembangunan

Daerah” diselenggarakan oleh Asbanda bulan

September 2015 di Jakarta

3. Pembahasan :

- Rencana Pembentukan Project Management

Office (PMO) Program Transformasi BPD ;

- Workstream Program Transformasi

BPD”Diselenggarakan oleh Asbanda tanggal 2 Juli

2015 di Jakarta

4. Seminar “ Eksistensi BPD Menyongsong

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN Sektor

Perbankan 2020” diselenggarakan oleh FKDK/P BPD-

SI tanggal 21 Mei 2015




5. Seminar “Prospek Pendanaan dan Perkreditan bagi

BPD di Tengah Turbulensi Ekonomi dan Pasar

Komoditas Global di Tahun 2015” diselenggarakan

Asbanda tanggal 9-10 April 2015 di Jakarta

6. Workshop “Identifikasi Substansi Langkah Anti Fraud

dan Potentially Fraud” diselenggarakan oleh RMG

tanggal 25-26 Maret 2015 di Jakarta

7. Seminar “Program Transformasi BPD Menuju Regional

Champion untuk Meningkatkan Daya Saing BPD dalam

Menghadapi MEA” diselenggarakan oleh Asbanda di

Bukittinggi tgl. 14 Maret 2015

2 Mas Saily Mochtar

(Komisaris Independen)

1. Workshop : “Implementasi Prinsip-prinsip Good

Corporate Governance” Diselenggarakan oleh Asbanda

tgl. 08-09 September 2014 di Bali.

2. Workshop : “ Bagaimana Meningkatkan Pembiayaan

Infrastruktur Melalui Kredit Sindikasi, Tantangan &

Risiko-Risikonya” Diselenggarakan oleh BSMR tgl. 26-

27 Februari 2015 di Jakarta.

3. Seminar : “Eksistensi BPD menyongsong

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean Sektor

Perbankan 2020” Diselenggarakan oleh FKDKP BDP

Seluruh Indonesia pada Bulan Mei di Jakarta.

4. Workshop : “Risk management Perspective :

Operational Risk, Liquidity Risk, and Liquidity Stress

Testing, Cara Pengelolaan Risiko Operasional dan

Strategi Meningkatkan Kualitas Permodalan

(Liquiditas) dalam Aspek BASEL III” tanggal 19-20

Agustus 2015 di Jakarta.

5. Sosialisasi : “Peningkatan Kualitas Pelayanan Proses

perizinan Bank Umum serta pengenalan e-licensing”

Diselenggarakan oleh OJK tanggal 5 November 2015 di

Surabaya (Tidak diberikan Sertifikat).

6. Membangun Key Performance Indicators (KPI)

Direksi-Komisaris dan Implementasi POJK No.

45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 (Tata

Kelola yang Baik dalam Pemberian Remunerasi

Berdasarkan Kinerja dan Risiko bagi Bank Umum)




3 Salian Jalin


1. Peran Komite Audit Dalam Rangka Pengawasan Aktif

Dewan Komisaris RMI Jakarta 11 Februari 2015 s/d 12

Februari 2015.

2. BSMR - Program Pemeliharaan Sertifikat Manajemen

Risiko Level 4.

3. Workshop - “Bagaimana Meningkatkan Pembiayaan

Infrastruktur Melalui Kredit Sindikasi Tantangan dan

Risiko-risikonya. Jakarta 26-27 Februari 2015.

4. Pengurus - Forum Komunikasi Dewan Komisaris/

Pengawas BPD Seluruh Indonesia. Eksistensi BPD

Menyongsong Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi

Asean Sektor Perbankan 2020. Dalam Rangka Rapat

Kerja Nasional FKDK/P BPDSI Tahun 2015. Jakarta,

21 Mei 2015.



1. Pelaksanaan Pengawasan oleh Dewan Komisaris

Pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasehat oleh Dewan Komisaris antara lain

dilakukan melalui :

a. Permintaan keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan

yang terjadi

b. Melakukan evaluasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengurusan Bank oleh

Direksi dalam rapaat Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada

Direksi dalam bentuk pemberian pendapat, persetujuan atau arahan secara tertulis

atau lisan dalam Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris atau rapat-rapat lain yang

dihadiri oleh anggota Direksi.

c. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris harus senantiasa

dilandaskan pada maksud dan tujuan Bank dan atau hasil keputusan RUPS

d. Kunjungan ke Unit Kerja tertentu dalam rangka memastikan pelaksanaan operasional

Bank, seperti pemasaran, SDM, Keuangan, dan lainnya berjalan secara efektif.

2. Rapat Dewan Komisaris

a. Ketentuan Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris

1) Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 6

(enam) kali dalam setahun.

2) Rapat Dewan Komisaris selain yang wajib diselenggarakan secara berkala

tersebut, dapat pula dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang

atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis Direksi atau

pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu/persepuluh) atau lebih

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

3) Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris

secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik,

maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi



b. Tata Cara Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

1) Pemanggilan dan tanggal rapat dilakukan oleh Komisaris Utama

2) Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan Surat Tercatat yang

disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat

3) Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu

dan tempat rapat

4) Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat

kegiatan usaha utama Bank

5) Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih

dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun

juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat

6) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris

Utama tidak hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan

Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir

7) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya

oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat hanya apabila lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan

Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

9) Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat.

10) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih

dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

11) Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang

akan menentukan.

12) Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara

dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang

diwakilinya.

13) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup

tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain

dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan

dari yang hadir.



14) Suara balnko dan suara yang tidak sah, dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan

dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

dikeluarkan.

15) Dewan Komisaris dapat pula mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat

Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui

secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan

tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan

sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

16) Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota

Dewan Komisaris. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam

risalah/notulen rapat dan salinannya didokumentasikan secara baik oleh Dewan

Komisaris.

17) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan

Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan

perbedaan pendapat tersebut.

18) Menyelenggarakan RUPS setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah

tahun buku perseroan ditutup.

c. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

1) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi diadakan sekurang-kurangnya sekali

dalam tiap bulan dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan

2) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi diadakan di tempat kedudukan Bank

atau tempat lain, dengan bahan yang telah dipersiapkan yang memuat

permasalahan yang akan dibahas, alternatif keputusan dan pihak-pihak yang akan

menindaklanjuti.

3) Peserta rapat adalah seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi,

dan Corporate Secretary, serta bila diperlukan Pemimpin Satker atau pihak lain

dapat disertakan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi tersebut.

4) Ketua rapat adalah Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama berhalangan

maka salah seorang anggota Komisaris ditunjuk sebagai ketua rapat dan apabila

Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan maka Komisaris yang tertua yang

mengetahui rapat.

5) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dituangkan

dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Direktur Utama.

6) Keputusan yang diambil dalam rapat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang

sah.

7) Bertindak sebagai notulis dan mendokumentasikannya adalah Corporate

Secretary.



NO KEGIATAN WAKTU ANGGARAN

1 Memantau, mengevaluasi dan mengendalikan

pelaksanaan tugas Direksi dan seluruh jajaran

bank atas pelaksanaan kegiatan operasional

bank sehari hari

Sepanjang Tahun

2015 Pada hari kerja

Bank

2 a. Memberikan arahan, saran, dan masukan /

pendapat terhadap laporan pelaksanaan

tugas Direksi dan struktural dibawah nya.

Pada hari kerja Bank

b. Memberikan arahan, saran dan masukan

secara tertulis kepada Direksi diminta atau

tidak diminta atas kegiatan Bank sehari

hari

Sesuai jadwal yang

ditetapkan

c. Memberikan arahan, saran dan masukan

secara langsung dalam kegiatan rapat dan

acara-acara resmi bank.

Setiap saat sesuai

keperluan

3 Memberikan persetujuan atas langkah atau

tindakan Direksi yang menurut ketentuan

memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

4 Mengadakan Rapat Dewan Komisaris yang

terdiri atas

a. Rapat Dewan Komisaris

(Pembahasan Isu-isu aktual harian)

1 sd 2 x / bulan

b. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite

Dekom Membahas hasil Kerja dan Laporan

Komite Pemantau Resiko, Komite Audit

dan Komite Remunerasi dan Nominasi

1 sd 2 x / bulan

c. Rapat Dewan Komisaris yang diperluas

dengan Direksi dan pejabat Eksekutif Bank

( Pemantauan dan evaluasi atas laporan

bulanan interim gabungan bulanan ).

Minimal 1 x/bulan

d. Rapat Komite Dekom yang terdiri atas

1). Rapat Komite Audit

a) Pemantauan dan evaluasi atas

laporan bulanan interim gabungan

1 sd 5 x / bulan



bulan)


b) Evaluasi Laporan Kredit

Bermasalah dari semua ……setiap

akhir triwulan

c) Membahas hasil audit OJK

d) Membahas hasil audit Akuntan

Publik.

e) Membahas hasil laporan audit

Intern Semester I/2015

f) Membahas LHP DPI/KIC

g) Membahas LHP OJK

h) Membahas LHP BPK-RI (bila ada

Penjaringan KAP Membahas hasil

Kerja KAP untuk Pemeriksaan

Laporan Keuangan PT. Bank

Kalteng untuk Disampaikan

kepada RUPS.

2). Rapat Komite Pemantau Resiko.

a) Membahas Surat-surat Masuk /

Dokumen Lain Yang Terkait

Dengan Risiko

b) Membahas Laporan Profil Risiko

Posisi Akhir Triwulan Yang Baru

Ditutup Dan Dokumen Lain Yang

Terkait.

c) Membahas Laporan Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Dan

Dokumen Lain Yang Terkait.

d) Membahas Hal-hal Aktual Yang

Terkait Dengan Risiko Dan

Manajemen Risiko

1 sd 5 x / bulan

3). Rapat Komite Remunerasi dan

Nominasi.

a) Membahas evaluasi terhadap

kebijakan Remunerasi.

b) Memberikan rekomendasi kepada

Dewan Komisaris mengenai

Kebijakan Remunerasi bagi Dewan

Komisaris dan Direksi untuk

Sesuai perkembangan

keadaan dan

Kebijakan Pengurus



disampaikan kepada RUPS.


c) Kebijakan Remunerasi bagi

Pejabat Eksekutif dan pegawai

Bank secara keseluruhan.

d) Memberikan rekomendasi

mengenai sistem serta prosedur

penjaringan , penyaringan,

pemilihan dan/atau penggantian

anggota Dewan Komisaris dan

Direksi serta Komite-komite

Dewan Komisaris untuk

disampaikan kepada RUPS.

e) Memberikan rekomendasi

mengenai Pihak Independen yang

akan menjadi anggota Komite

kepada Dewan Komisaris

5 Secara sendiri atau bersama-sama dengan

Divisi Pengawasan Intern Melakukan

kunjungan kerja ke Cabang-cabang dalam

rangka pembinaan dan pengawasan Bank

Sesuai Kebutuhan

6 pengawasan Bank Melakukan studi banding

ke Bank-bank lain dalam rangka peningkatan

pengetahuan dan perbandingan.

Sesuai Kebutuhan

7 Megikuti seminar dan workshop dalam rangka

peningkatan kapasitas dan kemampuan dewan

komisaris dan Komite

Lihat Daftar

8 Menyampaikan laporan pengawasan

pengendalian kepada OJK dan Pemerintah

Daerah sesuai permintaan

Sesuai Kebutuhan

9 Menyelenggarakan RUPS segera setelah

Laporan Keuangan di Audit oleh Akuntan

Publik

Sesuai Jadwal

10 Menghadiri undangan pihak-pihak eksternal

sesuai undangan pihak yang bersangkuta

Sesuai Keperluan



1. Produk Rekomendasi Dekom

Sepanjang tahun 2015, dalam menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian dan

pembinaan serta supervisi, Dewan Komisaris secara aktif dan berkesinambungan

berinteraksi aktif dengan pihak Direksi dan/atau dengan jajaran Pegawai Bank terkait,

baik melalui surat maupun rapat-rapat dan ataupun melakukan kunjungan langsung

kelapangan untuk membahas hal-hal penting yang dirasa perlu dan memberikan

Rekomendasi untuk ditindaklanjuti, dilaksanakan serta dipedomani sebagaimana

mestinya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut Dewan Komisaris juga telah

memanfaatkan dan memberdayakan 3 (tiga) Komite yang ada di Dewan Komisaris yaitu:

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Rekomendasi dari Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan, pengendalian dan

pembinaan serta supervisi dituangkan dalam surat-surat Dewan Komisaris kepada

Direksi dan Risalah Rapat yang selama tahun 2015 tercatat sebanyak 304 buah surat.

Secara rinci klarifikasi surat-surat/Risalah Rapat Dekom kepada Direksi merupakan

upaya pengawasan, pembinaan dan pengendalian serta perbaikan yang dilakukan oleh

Dewan Komisaris selama tahun 2015, sebagaimana Daftar Rekapitulasi berikut ini :

DAFTAR SURAT-SURAT DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

SELAMA TAHUN 2015

NO SURAT-SURAT DEKOM TENTANG SEMESTER

I / 2015

SEMESTER

II / 2015 JUMLAH

1. Rencana Bisnis Bank Umum (RBBU) 1 2 3

2. Good Corporate Governance (GCG) - 1 1

3. Aktiva Tetap & Inventaris 4 2 6

4. Corporate Social Responsibility (CSR) - 2 2

5. Perjanjian Kerjasama 4 19 23

6. Pemantauan Risiko 4 1 5

7. Kantor Akuntan Publik (KAP) 1 1 2

8. Persetujuan Kredit dan Garansi Bank 8 15 23



NO. SURAT-SURAT DEKOM TENTANG SEMESTER

I / 2015

SEMESTER

II / 2015 JUMLAH

9. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 4 1 5

10. Penempatan Dana 2 - 2

11. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) - 3 3

12. Remunerasi 4 3 7

13. Denda 1 1 1

14. Kredit Bermasalah dan Kredit Hapus Buku 7 10 17

15. Setoran Modal 2 - 2

16. Kerjasama dengan Pihak Kejaksaan 1 - 1

17. Laporan Keuangan 9 13 22

18. Pembuatan/Pengiriman Laporan 3 2 5

19. Kepegawaian - 3 3

20. Pengalihan Mata Anggaran 4 4 8

21. Struktur Organisasi 1 - 1

22. Teknologi Informasi 1 - 1

23. Pembinaan dan Pengawasan 15 5 20

24. PSAK 1 - 1

25. Uang Muka Pajak Jasa Giro Pemkab.

Katingan

2 - 2

26. Pendidikan dan Pelatihan 2 6 8

27. Pemeriksaan Kas 3 - 3

28. FKDK / P BPD-SI 1 - 1

29. Komite Dewan Komisaris 4 - 4

30. Pembangunan Gedung Kantor 1 1 2

31. Corporate Plan 1 - 1

32. RTGS - 2 2

33. Perkreditan - 2 2

34. PPH - 1 1

35. Perpajakan - 2 2



NO. SURAT-SURAT DEKOM TENTANG SEMESTER

I / 2015

SEMESTER

II / 2015 JUMLAH

36. Audit Intern dan Ekstern

40.1 Divisi Pengawasan Intern (DPI)

40.2 Kontrol Intern Cabang (KIC)

40.3 Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia (BPK-RI)

8

9

-

7

20

1

15

29

1

40.4 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

40.5 Audit KAP

2

1

5

-

7

1

37. Rapat Rutin Satker 6 12 18

38. Risalah Rapat Intern

42.1 Dekom dengan Direksi

42.2 Intern Dewan Komisaris

42.3 Komite Audit

42.4 Komite Pemantau Risiko

42.5 Komite Remunerasi & Nominasi

1

10

4

4

2

-

10

3

3

3

1

20

7

7

5

JUMLAH 138 166 304

Dari hasil pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta supervisi sebagaimana yang

tertuang dalam surat-surat Dewan Komisaris diatas, secara umum rekomendasi dari

Dewan Komisaris dapat diungkapkan sebagai berikut :

a. Sesuai bidang tugas maka kegiatan dari fungsi, tugas dan tanggung jawab serta

kewenangan Dewan Komisaris yaitu mengingatkan, mengarahkan, memantau dan

mengevaluasi Kebijakan Direksi serta memberi nasihat, telah dilaksanakan

sebagaimana mestinya dengan berpedoman pada Tata Tertib Kerja yang bersifat

mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, menunjuk Keputusan Dewan

Komisaris No. 003/Kep/Dekom/ PT.BPKT/VII.2014 tanggal 1 Juli 2014.

b. Menunjuk PBI No 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 8/14/PBI/2006

tanggal 5 Oktober 2006 serta Surat Edaran BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April

2013, secara bertahap prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab,

independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank, oleh Direksi dan

jajarannya terus diupayakan penerapannya dalam kegiatan operasional Bank.



c. Penerapan Manajemen Risiko dalam kegiatan operasional bank yang berbasis risiko

terus dilaksanakan disemua jenjang organisasi dan masih perlu ditingkatkan dibawah

koordinasi Direksi, dan oleh Dewan Komisaris dilakukan pemantauan yang

dilanjutkan dengan evaluasi dan pembinaan. Hal ini tercermin dari Risalah-risalah

Rapat Komite Pemantau Risiko yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan

oleh Dewan Komisaris ditegaskan dalam bentuk surat kepada Direksi.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

a. Keahlian dan Independen anggota Komite

Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Dewan

Komisaris Wajib membentuk 3 (tiga) komite untuk mendukung pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan klasifikasi sebagai berikut :

Anggota Komite Audit terdiri dari :

Seorang Komisaris Independen ;

Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Keuangan

atau Akuntansi ; dan

Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Hukum atau

Perbankan.

Anggota Komite Pemantau Risiko, terdiri dari :


Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Keuangan;

dan

Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen

Risiko.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi :

Seorang Komisaris Utama ;


Seorang Komisaris Independen ; dan

Seorang Pejabat Eksekutif (Pemimpin Divisi SDM & Umum).

b. Struktur dan Keanggotaan

1). Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite pemantau Resiko

a). Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi

NO NAMA KEANGGOTAAN KEAHLIAN

1. Mas Saily Mochtar Ketua

Komite Pemantau Risiko

Komisaris

Independen

2. Martias Manjin Anggota


Bidang

Manajemen Risiko

3. Damayana Anggota


Bidang Keuangan



b). Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Diantara Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko yang diatur

didalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah

Kalimantan Tengah Nomor : 002/Kep/Dekom/PT.BPDKT/III-2015 Tanggal

2 Maret 2015 Tentang Pedoman dan tata tertib Kerja Komite Pemantau

Risiko Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

adalah:

(1) Tugas Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk membantu Dewan Komisaris

dalam melaksanakan tugas pengawasan berkenaan dengan:

• Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dan strategi Manajemen

Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

• Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen

Risiko Bank dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam struktur

organisasi Bank.

(2) Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan

manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan atau

rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan

penyempurnaan manajemen risiko yang diperlukan.

Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko bank secara

triwulanan dan memberikan pendapat berupa saran dan rekomendasi

untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan.

Membantu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan,

pengendalian dan system informasi Manajemen Risiko Bank.

Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi dan menganalisa semua

usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang

berdasarkan ketentuan terlebih dulu harus disetujui oleh Dewan

Komisaris.

Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan

pelaksanaan manajemen risiko.

Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang

berorientasi pada risiko.

Membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi dan menganalis

usulan Direksi dan Staff berkenaan dengan rencana dan

pengembangan, Treasury, Teknologi Informasi, Kepatuhan dan

Manajemen Risiko.



3. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Resiko

a. Tindak Lanjut Program Kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2015

Membantu melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris

terhadap Direksi beserta jajarannya dalam area penerapan Manajemen Risiko agar

dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem

pengawasan internal serta langkah-langkah antisipasi yang diambil Direksi dalam

pengelolaan risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam

mengkaji sistem manajemen risiko dan perbaikan manajemen risiko.

Secara garis besar selama tahun 2015 fokus kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite

Pemantau Risiko antara lain sebagai berikut:

Melakukan pertemuan baik internal/ Rapat maupun Pertemuan dengan Satuan

Kerja Manajemen Risiko hanya bersipat Diskusi dan Konsultasi masalah.

Melakukan pembahasan dan penelaahan untuk mengupayakan solusi

penyelesaian agar setiap potensi risiko yang cendrung meningkat dapat dimitigasi

secara baik sehingga tidak menimbulkan dampak lebih lanjut terhadap

operasional bank berdasarkan sumber data dari Laporan Interim Bulanan,

Laporan Profil Risiko Triwulanan dan hal-hal lain berdasarkan Rekomendasi

pihak Auditor Ektern dan Intern.

b. Aktivitas Rapat Rutin Komite Pemantau Risiko Tahun 2015

Rapat Komite Pemantau Risiko selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan

hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 51 % (lima puluh satu

persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen yang

membawahi Komite Pemantau Risiko dan apabila diperlukan diadakan Rapat

Gabungan dengan Komite Audit dan dihadiri oleh Semua Dewan Komisaris baik

Komisaris Independen maupu Komisaris Utama.

Berdasarkan tugas dan focus kegiatan tersebut diatas, selama tahun 2015 Komite

Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang

meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali

rapat/ pertemuan dalam satu tahun sebagai berikut :

NO HARI

TANGGAL MATERI RAPAT

Kode

1 *

Kode

2*

Kode

3*

1 Rabu,

07-01-2015

1. Aspek Penyaluran Kredit

2. Kepatuhan, kuantitas & Kualitas /kompetensi SDM

3. Teknologi Informasi & ATM

4. Permodalan dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

5. Hal-hal lain yang dianggap perlu

Hadir Hadir Hadir



NO HARI


Kode

1 *

Kode

2*

Kode

3*

2 Jumat,

27-02-2015

Mengamati Profil Risiko Bank Kalteng Triwulan IV

Desember 2014 atas 8 Risiko.

Hadir Hadir Hadir

3 Jum’at

14-03-2015

1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan Bulan

Pebruari 2015

2. Profil Risiko dan Lain-2 yang dianggap perlu antara

lain:

- Masalah Bidang Perkreditan

- Masalah TI/ System hasil LHP OJK, Masalah

Gangguan System/Jaringan ATM.

Hadir Hadir Hadir

4 Senin

27-04-2015

1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan Bulan

Maret 2015.

2. Profil Risiko Triwulan I Bulan Maret 2015.

3. Lain-lain yang dianggap perlu antara lain: Hasil Temuan

KIC Cabang Sampit, Memberi tanggapan terhadap

Notulen Rapat Cabang, dan Catatan KAP 2014 dll.

Hadir Hadir Hadir

5 Senin

26-05-2015

1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim April 2015.

2. Evaluasi Profil Risiko bulan Maret 2015 yang masih

Relevan diungkapkan atas 8 risiko kepada Direksi.

3. Hal-hal lain yang dianggap perlu antara lain:

Hasil Pemeriksaan Khusus OJK TI & Treasury Pebruari

2015.

Hadir Hadir Hadir

6

Jum’at

26-06-2015

1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan Mei 2015.

2. Evaluasi Profil Risiko bulan Maret yang perlu

diungkapkan bulan Mei 2015 atas 8 risiko.

3. lain-lain yang dianggap perlu antara lain:

Surat Direktur Kepatuhan atas hasil

Konsultasi/pertemuan dengan OJK Provinsi tgl 12 Mei

2015 terkait laporan RBBR ub.Desember 2014 dan

Laporan Profil Risiko posisi bulan Maret 2015 dll.

Hadir Hadir

Hadir

7

Senin

10-08-2015

1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan Juni 2015.

2. Profil Risiko Bulan Juni 2015 Triwulan II 2015.

3. Hal lain yang dianggap perlu antara lain: Mencermati

Post Audit Monitoring Pemeriksaan umum OJK yang

sdh jatuh tempo Komitmennya yang masih berstatus

pantau yang perlu mendapat perhatian Direksi.

Hadir Hadir Hadir



NO HARI


Kode

1 *

Kode

2*

Kode

3*

8

Kamis

10-09-2015

1. Evaluasi laporan Bulanan Interim bulan Juli 2015.

2. Evaluasi laporan Profil Risiko Triwulan III Juni 2015

atas 8 (delapan risiko) Risiko.

3. Lain-lain yang dianggap perlu dicermati antara lain :

a. Mencermati pos Audit Monitoring hasil

Pemeriksaan OJK yang perlu mendapat perhatian

Direksi yang sdh jatuh waktu komitmennya/status

pantau Kecukupan Operasional IT meliputi

Kebijakan dll.

b. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yg

tertuang dlm Nota Dirpat kepada Dirut perihal

Laporan Kepatuhan Bulam Juli 2015 ttg Tugas

Direktur Kepatuhan.

Hadir Hadir

Hadir

9 Senin

12-10-2015

1. Evaluasi Laporan Interim Bulan Agustus 2015.

2. Evaluasi Laporan Profil Risiko triwulan II 2015 pada

bulan Agustus 2015.

3. lain-lain yang dianggap perlu antara lain :

a. Laporan Pelaksanaan GCG semester I bulan Juni

2015.

b. Membahas Perlaksanaan fungsi Kepatuhan Bank

Umum atas Nota Dirpat kepada Dirut perihal

Laporan Dirpat bulan Agustus 2015.

Hadir Hadir

Hadir

10 Kamis

04-11-2015

1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan September

2015.

2. Evaluasi laporan Profil Risiko Triwulan III tahun 2015.

3. Hal-hal lain yang dianggap perlu dicermati bulan

September 2015 antara lain:

a. Manajemen Umum tentang Struktur Komposisi

Pengurus dalam pelaksanaan GCG.

b. Penerapan Sistem Manajemen Risiko Pengawasan

Aktif Direksi dan Dewan Komisaris Meliputi

Kebijakan Prosedur, Pemantauan, Sistem Informasi

Manajemen dan Sistem Pengendalian Intern.

c. Kepatuhan bank terhadap Batas maksimum

Pemberian Kredit dll.

d. Kepatuhan terhadap Prinsip Mengenal Nasabah

(KYC).

e. Kepatuhan Bank terhadap Komitmen atas hasil Audit

Ektern dan Intern.

Hadir Hadir Hadir



Keterangan Kode Kehadiran Rapat *

1) Mas Saily Mochtar : Ketua Komite Pemantau Risiko


2) Martias Manjin : Anggota Komite Pemantau Risiko

3) Damayana : Anggota Komte Pemantau Risiko

Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal

tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan suara

terbanyak.

NO HARI


Kode

1 *

Kode

2*

Kode

3*

11 Jum’at

04-12-2015

1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan Oktober 2015.

2. Evaluasi Profil Risiko pada bulan Oktober 2015.

3. Lain-lain yang dianggap perlu dicermati pada bulan

Oktober 2015 antara lain:

a. Laporan Hasil Pemeriksaaan Pengawasan Intern

terhadap Kantor Pusat periode Juni 2014 s/d 30 Juni

2015.

b. Memberikan Apresiasi Nota Dirpat kepada Direktur

Pemasaran Up.Pemimpin Divisi Perkreditan

No.DIR.KEP/ND-069/XI-15 tgl 19 November 2015

perihal Target Penagihan Kredit Hapus Buku tahun

2015 dan Peningkatan NPL.

c. Mencermati Fungsi dan Tugas Direktur Kepatuhan.

d. Mencermati Surat Pemimpin Cabang Buntok perihal

Pemindahan Gaji Guru yang akan dipindahkan

kepada Bank lain.

Hadir Hadir Hadir

12 Rabu

30-12-2015

1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim Bulan Nopember

2015.

2. Evaluasi Profil Risiko bulan Nopember 2015.

3. lain-lain yang dianggap perlu antara lain:

a. Melakukan Evaluasi tentang Kinerja Bank terhadap

kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko

dengan Pelaksanaan Kebijakan.

b. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan

Tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan Kerja

Manajemen Risiko.

c. Hal-hal yang menjadi perhatian manajemen.

Hadir Hadir Hadir



Hasil Keputusan Rapat komite dituangkan didalam risalah rapat yang ditandatangani

oleh seluruh anggota komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk

perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan kalau

ada pada rapat tersebut.

Hasil Rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara baik

oleh komisaris independen yang membawahi Komite Pemantau Risiko dan hasil

Rapat Komite dibawa pada rapat Dewan Komisaris untuk dibahas kembali bersama

komite lainnya yaitu Komite Audit dan Dewan Komisaris dan apabila ditindak lanjuti

dengan membuat rekomendasi kepada Anggota Direksi tentang hal-hal yang menjadi

perhatian Direksi.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat komite Pemantau Risiko baik

secara internal maupun Rapat koordinasi adalah sebagai berikut:

NAMA KODE * HADIR

Mas Saily Mochtar 1 100 %

Martias Manjin 2 100 %

Damayana 3 100 %

c. Rekomendasi kepada Ketua Komite Pemantau Resiko:

NOMOR TANGGAL PERIHAL

004/KPR/Dekom/PT.BPDKT/IV.2015 15 April 2015 Kajian dan Penggantian ATM serta

Perpanjangan Sewa ATM

077/SB/Dekom/PT.BPDKT/IV.2015 20 April 2015 Program Pendidikan dan Pelatihan

Tahun 2015

07/KPR-Dekom/V-2015 12 Mei 2015 Persetujuan PKS Aplikasi VBS

Anti Money Laundering

010/KPR/Dekom/PT.BPDKT/VI.2015 16 Juni 2015 Laporan Kepatuhan Bulan Maret

2015

014/KPR/Dekom/PT.BPDKT/VII.2015 21 Juli 2015 Masalah RTGS

015/KPR/Dekom/PT.BPDKT/VIII.2015 14 Agustus 2015 Pindah Alamat Kantor Cab. Nanga

Bulik

21/KPR/Dekom/PT.BPDKT/X.2015 13 Oktober 2015 Mohon Persetujuan atas Draf PKS

Asuransi Aset

22/KPR/Dekom/PT.BPDKT/X.2015 15 Oktober 2015 Laporan Perjalanan Dinas Direktur

Kepatuhan

22/KPR/Dekom/PT.BPDKT/XI.2015 3 Nopember 2015 Mohon Persetujuan Perjanjian

Kerjasama



4. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Resiko

NO PROGRAM KERJA KOMITE REALISASI

1 Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan

kebijakan manajemen risiko

terpenuhi

2 Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko bank

secara triwulanan

Terpenuhi

3 Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan

dengan pelaksanaan manajemen risiko.

Terpenuhi

4 Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang

berorentasi pada Risiko.

Terpenuhi

5 Mengevaluasi dan analisis rencana pengembangan,

Treasury, Teknologi Informasi serta Kepatuhan

manajemen Risiko

Terpenuhi

A). Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite Audit

1. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan indenpendensi

- Periode Januari 2015 s/d Pebruari 2015

NO NAMA STRUKTUR

DALAM KOMITE

KEAHLIAN /

INDEPENDENSI

1 Salian Djalin Ketua Komite Audit Komisaris Independen

2 Usil Uda Anggota Komite Audit Bidang Akuntansi /

Independen

3 Khristiano Anggota Komite Audit Bidang Perbankan /

Independen

- Periode Maret 2015 s/d Maret 2016

NO NAMA STRUKTUR DALAM

KOMITE

KEAHLIAN /

INDEPENDENSI

1 Salian Djalin Ketua Komite Audit Komisaris

Independen

2 Noordimansyah Anggota Komite Audit Bidang Akuntansi /

Independen

3 Khristiano Anggota Komite Audit Bidang Perbankan /

Independen

4 Perlimum. B Anggota Komite Audit Bidang Akuntansi /

Independen



2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit telah diatur didalam Surat Keputusan

Dewan Komisaris PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor:

003/Kep/Dekom/PT.BPDKT/III-2015 Tanggal 2 Maret 2015 Tentang Pedoman

dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan

Daerah Kalimantan Tengah, adalah membantu Dewan Komisaris dalam rangka

menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab Direksi dibidang kegiatan audit.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

• Membantu Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan tugasnya untuk

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab Direksi dibidang kegiatan audit.

• Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas,

Komite Audit berkewajiban ;

- Melakukan pemantauan serta evaluasi atas perencanaan dan

pelaksanaan audit.

- Memantau tidak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan

pengendalian intern termasuk kecukupan laporan keuangan.

• Dalam rangka melaksanakan tugas diatas Komite Audit melakukan ;

- Memantau, menelaah, klarifikasi serta evaluasi hasil pelaksnaan tugas

Divisi Pengawasan Intern (DPI) dan KIC.

- Memantau kesesuaian pelaksanaan audit KAP dengan standar audit

yang berlaku

- Kesesuaian antara laporan keuangan menurut pernyataan standar

akuntansi yang berlaku.

- Memastikan tindak lanjut penyelesaian oleh Direksi dan jajarannya

atas hasil temuan DPI. KIC, KAP dan hasil pengawasan OJK, Bank

Indonesia, BPK-RI atau otoritas pengawasan lainnya.

- Meneliti program kerja tahunan audit DPI dan memberi saran/

masukan materi pemeriksaan dalam program audit yang dilakukan

oleh KIC.

- Memonitor, meneliti dan mengevaluasi perkembangan dana dan kredit

dari semua kolektibilitas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan

Komisaris.

• Membuat Nota Pertimbangan kepada Dekom terhadap hal-hal yang dirasa

perlu.

• Membantu Dekom dalam evaluasi dan analisis usulan dan kinerja Bank

secara keseluruhan.



b. Frekuensi rapat Komite

BULAN

TANGGAL

PELAKSANAAN

RAPAT

HAL YANG DIBAHAS DALAM

RAPAT

Januari 2015 27 Januari 2015 Pembahasan, evaluasi dan

Rekomendasi Laporan Bulanan

Gabungan Interim ub. Desember

2014 dihadiri oleh Ketua dan Seluruh

Anggota (quarum)

Februari 2015 18 Februari 2015

1. Pembahasan Persiapan

Penjaringan KAP untuk

Penawaran Jasa Audit Laporan

Keuangan Bank Kalteng Tahun

2015, dihadiri oleh Ketua dan

Seluruh Anggota (quarum).

24 Februari 2015

2. Pemilihan dan Penetapan KAP

yang diusulkan sebagai pelaksana

Audit Lap Keuangan dihadiri

oleh Komisaris dan Seluruh

Anggota Komite (quarum)

Maret 2015 2 Maret 2015 1. Rapat mengenai uraian tugas

yang menjadi objek Komite Audit

4 Maret 2015

2. Pembahasan, evaluasi dan

Rekomendasi Laporan Gabungan

Interim bulan Januari 2015

16 Maret 2015

3. Membuat rangkuman,

pemantauan tindak lanjut temuan

OJK dan KAP

24 Maret 2015



Interim Gabungan bulan Febr

2015 tidak dihadiri oleh Sdr.

Noordimansyah karena ijin.

30 Maret 2015 5. Penjaringan terhadap Proposal

Penawaran Jasa Audit PT. Bank

Kalteng tahun 2015

Seluruh kegiatan bulan Maret ini

dihadiri oleh Ketua dan Seluruh

Anggota (quarum)



BULAN

TANGGAL

PELAKSANAAN

RAPAT


RAPAT

April

2015

28 April 2015 Pembahasan, evaluasi dan


Interim Gabungan bulan Maret 2015


Anggota (quarum)

Mei

2015

26 Mei 2015 Pembahasan, evaluasi dan


Interim Gabungan bulan April 2015


Anggota (quarum)

Juni

2015

25 Juni 2015

Pembahasan, evaluasi dan


Interim Gabungan bulan Mei 2015


Anggota (quarum)

Juli

2015

29 Juli 2015 Pembahasan, evaluasi dan


Interim Gabungan bulan Juni 2015


Anggota (quarum)

Agustus

2015

12 Agustus 2015 1. - Antisipasi terhdap

berkurangnya Pejabat Bank

Kalteng karena sudah

memasuki usia pensiun

- Membahas hasil audit KAP

yang perlu ditindak lanjuti

oleh Direksi dihadiri oleh

Ketua dan Seluruh Anggota

(quarum)



Interim Gabungan bulan Juli

2015 dihadiri oleh Ketua dan

Seluruh Anggota (quarum)



BULAN

TANGGAL

PELAKSANAAN

RAPAT


RAPAT

September

2015

29 September 2015 Pembahasan, evaluasi dan


Interim Gabungan bulan Agustus


Anggota (quarum)

Oktober

2015

29 Oktober 2015 Pembahasan, evaluasi dan


Interim Gabungan bulan Sept. 2015


Anggota (quarum)

November

2015

26 November 2015 Pembahasan, evaluasi dan


Interim Gabungan bulan Oktober


Anggota (quarum)

Desember

2015

30 Desember 2015 Pembahasan, evaluasi dan


Interim Gabungan bulan November


Anggota (quarum)

3. Program Kerja komite dan realisasinya

NO PROGRAM KERJA KOMITE REALISASI

1 Review Surat Keluar, Memo Intern, Surat

Keputusan dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP).

Terpenuhi

2 Melakukan evaluasi dan Rekomendasi Laporan

Bulanan Interim Gabungan.

Terpenuhi

3 Review pelaksanan Audit oleh Akuntan Publik

kesesuaian dengan standar pelaksanaan akuntansi

perbankan Review Management Letter (ML) KAP.

Terpenuhi

4 Rekomendasi penunjukan KAP yang akan

mengaudit Laporan Keuangan PT. Bank Kalteng

tahun buku 2015 untuk diusulkan ke RUPS.

Terpenuhi

5 Evaluasi dan tindak lanjut Direksi atas temuan

Audit Internal dan Eksternal

Terpenuhi



B). Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite Audit

1. Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi

- Periode Januari 2015 s/d Pebruari 2015

NO NAMA STRUKTUR

DALAM KOMITE

KEAHLIAN /

INDEPENDENSI

1 Ahim.S.Rusan

Ketua Komite Remunasi

dan Nominasi

Komisaris Utama

2 Mas Saily

Muchtar

Anggota Komite Audit Komisaris Indpenden

3 Salian Djalin


4 Tuah.F.Assau Anggota Komite Audit Pindiv.SDM & Umum /

Pejabat Ekselutif

- Periode Maret 2015 s/d Maret 2016

NO NAMA STRUKTUR

DALAM KOMITE

KEAHLIAN /

INDEPENDENSI

1 Ahim.S.Rusan

Ketua Komite Remunasi

dan Nominasi

Komisaris Utama

2 Mas Saily

Muchtar


3 Salian Djalin


4 Tuah.F.Assau Anggota Komite Audit Pindiv.SDM & Umum /

Pejabat Ekselutif

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi & Nominasi

a. Terkait dengan kebijakan Remunasi :

• Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunasi

• Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :

- Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk

disampaikan kepada RUPS

- Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai Bank

secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.



b. Terkait dengan kebijakan Nominasi :

• Menyusun dan memberikan Rekomendasi mengenai system serta

prosedur penjaringan, pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan

Komisaris dan Direksi serta Komite-komite Dewan Komisaris kepada

Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

• Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris

dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada

RUPS.

• Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan

menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan Tugas dan

Tanggung Jawab terkait dengan kebijakan Remunasi dan Nominasi :

• Kinerja Keuangan dan pemenuhan pembentukan cadangan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

• Prestasi kerja, rekam jejak, dan kompetensi individual dan komitmen

yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

terhadap Bank.

• Kewajiban dikaitkan dengan peer group

• Pertimbangan selaras dan strategi jangka panjang Bank.

• Membuat Nota Pertimbangan kepada Dewan Komisaris terhadap hal-

hal yang dirasa perlu.

• Membantu Dewan Komisaris dalam evaluasi dan analisis usulan-

usulan dan kinerja Bank secara keseluruhan.

3. Frekuensi rapat Komite

BULAN

TANGGAL

PELAKSANAAN

RAPAT

PEMBAHASAN

Januari 2015 8 Janari 2015 Sistem dan Prosedur pemilihan

Komite Audit & Komite

Pemantau Risiko Dewan

Komisaris PT. Bank Kalteng

Februari 2015 18 Februari 2015

Membahas peserta yang lulus tes

wawancara menjadi calon Komite

Dewan Komisaris PT. Bank

Kalteng



BULAN

TANGGAL

PELAKSANAAN

RAPAT

PEMBAHASAN

Maret 2015

3 Maret 2015

Membahas hasil rapat Komite

Remunasi dan Nominasi yang

disampaikan kepada Dewan

Komisaris:

1. Draf usul kenaikan tarif

perjalanan dinas Pegawai

PT. Bank Kalteng


perjalanan dinas Pengurus

PT. Bank Kalteng


lembur Pelaksana

Administrasi, Pegawai Teknis

dan Pegawai Dasar

4. Usul kenaikan tarif

penghargaan masa Pensiun

Pegawai PT. Bank Kalteng.

31 Maret 2015

Membahas tarif perjalanan dinas

Pengurus (Direksi dan Dewan

Komisaris) PT. Bank Kalteng.

April 2015 27 April 2015 Membahas usulan penyelesaian

Penghasilan Tenaga Kontrak

Administrasi dan Non

Administrasi PT. Bank Kalteng

tahun 2015 sebagaimana

tercantum dalam lampiran Surat

Direksi No: DSDM.17/SB-

0975/IV-15 tanggal 20 April

2015.

September 2015 25 September 2015 1. Membahas usulan persetujuan

Bantuan Darurat Bencana

Asap bagi Pengurus, Pegawai

dan anggota Komite PT. Bank

Kalteng.

2. Mutasi Pegawai yang dipindah

Jabatan dan dipindahkan

menjadi staf Direksi.



BULAN

TANGGAL

PELAKSANAAN

RAPAT

PEMBAHASAN

Oktober 2015 9 Oktober 2015

Membahas persetujuan

Pemberian Penghargaan kepada

Pengurus dan Pegawai serta

anggota Komite pada Dewan

Komisaris pada Hari Ulang

Tahun PT. Bank Kalteng tahun

2015.

November 2015 6 Nopember 2015 Membahas permasalah Pinsie

Pelayanan PT. Bank Kalteng

Cabang Kuala Pembuang.

Desember 2015 11 Desember 2015 1. Membahas Surat Direksi No. :

DSDM. 17/SB-2809/XII.15

tanggal 7 Desember 2015

Perihal: Mohon persetujuan

dan Keputusan Perhitungan

Pembayaran Jasa Produksi

tahun buku 2015.

2. Hasil Audit OJK tentang

pengadaan kendaraan

Operasional untuk Direksi dan

Dewan Komisaris (Hal 9 s/d

18).

3. Hasil Audit OJK tentang

Manajemen SDM, khususnya

program Assesment, Mutasi

dan Promosi Pejabat (Butir

III.4 hal. 39).

C) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sesuai PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good

Corporate Governance Bagi Bank Umum khususnya Pasal 15 dan 16 menyatakan

bahwa :

1. Rapat Intern Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling

kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dalam pelaksanaannya selama tahun

2015 Rapat Intern Dewan Komisaris telah dilaksanakan 18 (delapan belas)

kali.

2. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan

Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.



3. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat,

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

4. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota

Dewan Komisaris. Terhadap keputusan Rapat yang dirasa perlu disampaikan

kepada Direksi.

5. Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan

didokumentasikan secara baik, dan pada Rapat berikutnya pelaksanaannya

dievaluasi.

6. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam Dewan

Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan

perbedaan pendapat tersebut.

Adapun jumlah Rapat Intern Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dengan

Direksi dan Dewan Komisaris dengan Komite selama tahun 2015 yang dihadiri

secara fisik adalah sebagaimana data tersebut dibawah ini :

Rapat Intern Dewan Komisaris Periode Tahun 2014 -2018 Tahun 2015 sebanyak

8 (delapan) kali :

NO NAMA JABATAN HADIR JUMLAH

1. Ahim S. Rusan Komisaris Utama 8 8

2. M. Saily Mochtar Komisaris Independen 8 8

3. Salian Djalin Komisaris Independen 8 8

a. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Periode 2014 – 2018 tahun 2015

sebanyak 3 (tiga) kali :


1. Ahim S.Rusan Komisaris Utama 3 3



4. Yosapatasi Direktur Utama 3 3

5. Samsiah Nelly Direktur Umum 3 3

6. Rukmo Susedyanto Direktur Pemasaran 3 3

7. Sarifudin W. Daron Direktur Kepatuhan 3 3



b. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Dewan Komisaris Periode 2014 –

2018 sebanyak 7 (tujuh) kali :


1. Ahim S. Rusan Komisaris Utama 7 7



4. Noordimansyah Komite Audit 6 7

5. Khristiano Komite Audit 7 7

6. Perlimum Baheman Komite Audit 6 7

7. Martias Manjin Komite Pemant Risiko 5 7

8 Damayana Komite Pemant Risiko 5 7



Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi PT. Bank Kalteng telah sesuai dengan

ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPS LB) tanggal 25 Juni

2014 yang dituangkan dalam Akta Notaris Julius Inggrit Parlindungan Situngkir,S.H.,

Nomor 22 tentang Pemilihan Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank

Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah periode Tahun 2014 – 2018, maka susunan

Direksi PT. Bank Kalteng adalah sebagai berikut :

PERIODE TAHUN JULI 2014 - 2018

Yosapatasi Direktur Utama

Samsiah Nelly Direktur Umum

Rukmo Susedyanto Direktur Pemasaran

Sarifudin W. Daron Direktur Kepatuhan

A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

2. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana

diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan

usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

4. Menindaklanjuti pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam

setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank,

auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, BPK-RI dan/atau hasil

pengawasan otoritas lainnya.

6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui

Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang

kepegawaian.

8. Menyediakan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Komisaris.

9. Sebagai komitmen atas dilakukannya Good Corporate Governance, Bank telah

menyusun dan menerbitkan Pedoman Tata Tertib Kerja yang berlaku untuk Direksi.

Pedoman Tata Tertib Kerja berlaku bagi semua anggota Direksi tanpa perkecualian.

Pedoman tersebut menjadi panduan dalam menjalankan tugas secara etis dan bebas

dari benturan kepentingan.



RAPAT DIREKSI BANK KALTENG

SELAMA BULAN JANUARI – DESEMBER 2015

NO NAMA JABATAN RAPAT

HADIR JUMLAH

1. Yosapatasi Direktur Utama 66 83

2. Samsiah Nelly Direktur Umum 67 83

3. Rukmo Susedyanto Direktur Pemasaran 66 83

4. Sarifudin W. Daron Direktur Kepatuhan 60 83

B. Hubungan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja antara Komisaris dan Direksi adalah check and balances serta

konsultatif. Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing bertanggung

jawab atas kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang.

Hal ini tercermin pada:

1. Terpeliharanya kesehatan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Terlaksananya dengan baik manajemen risiko maupun sistem pengendalian internal.

3. Tercapainya imbal hasil yang wajar bagi pemegang saham.

4. Terlindunginya kepentingan stakeholders secara wajar.

5. Terpenuhinya implementasi GCG.

6. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen disemua lini

organisasi.

C. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan Rapat

Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat Bersama Dewan Komisaris-Direksi.

Risalah Rapat ditandatangani anggota Dewan Komisaris-Direksi yang hadir serta

didistribusikan ke seluruh anggota Dewan Komisaris-Direksi termasuk anggota

Dewan Komisaris-Direksi yang tidak hadir selama rapat. Pendapat yang tidak setuju

juga dicatat.



Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi Bank dilakukan

berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara terbanyak

dalam hal tidak terjadi kemufakatan. Hasil rapat Direksi Bank sepanjang tahun 2015

telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Rekomendasi dan atau saran Dewan Komisaris telah diimplementasikan dan

dilaporkan dalam RUPS oleh Direksi.

Untuk dapat memenuhi tanggung jawab dan melaksanakan pola hubungan check and

balances tersebut, Komisaris dan Direksi telah menyepakati/kesamaan pendapat dalam

hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan

2. Rencana Jangka Panjang, Strategi, Sasaran Usaha, maupun Rencana Bisnis Bank

3. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan

prudential banking practices termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk

benturan kepentingan.

4. Kebijakan dan metode penilaian Bank, unit-unit kerja dalam Bank dan personalianya.

5. Struktur organisasi ditingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran

usaha Bank.

6. Melaksanakan rapat gabungan Komisaris dan Direksi sekurang-kurangnya tiga bulan

sekali.

D. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan

Direksi

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi antara

lain :

1. Gaji Bulanan

2. Tantiem

3. Tunjangan Perumahan

4. Tunjangan Pakaian.

5. Cuti Tahunan

6. Tunjangan Hari Raya (THR)

7. Tunjangan Kesehatan

8. Uang Makan.

9. Fasilitas Kendaraan Dinas.



TABEL PENGUNGKAPAN PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI

PENGURUS PT. BANK KALTENG

TAHUN BUKU JANUARI S.D. DESEMBER 2015

NO JENIS REMUNERASI DAN

FASILITAS LAIN

JUMLAH YANG DITERIMA DALAM 1 TAHUN

DEWAN KOMISARIS DIREKSI

Orang Jutaan Rp Orang Jutaan Rp

1. Remunerasi (gaji,bonus,

tunjangan rutin, tantiem,

dan fasilitas lainnya dalam

bentuk natura)

3 4.376 4 6.658

2. Fasilitas lain dalam bentuk

natura (perumahan,

transportasi, asuransi

kesehatan, dan sebagainya)

yang

a. dapat dimiliki 3 588 4 874

b. tidak dapat dimiliki - - - -

TOTAL 4.964 7.532

TABEL JUMLAH REMUNERASI PENGURUS PT. BANK KALTENG

JANUARI – DESEMBER 2015

JUMLAH REMUNERASI PER ORANG

DALAM 1 TAHUN

JUMLAH

KOMISARIS

JUMLAH

DIREKSI

Diatas Rp. 2 Miliar 1 1

Diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2 Miliar 2 3

Diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 Miliar - -

Rp. 500 juta ke bawah - -

E. Direktur Kepatuhan

Sesuai PBI No. 13/2/PBI/2011 yang berlaku bahwa Direktur yang membawahkan Fungsi

Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi, dilarang merangkap jabatan

Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dan dilarang membawahkan fungsi –

fungsi: bisnis dan operasional, manajemen risiko yang melakukan pengambilan

keputusan pada kegiatan usaha Bank, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan

pengadaan barang/jasa, teknologi informasi dan audit intern.



Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mencakup :

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan.

2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip – prinsip kepatuhan yang akan

ditetapkan oleh Direksi.

3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun

ketentuan dan pedoman internal Bank.

4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistem, dan prosedur, serta kegiatan

usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas

Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank

6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil

Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang tidak menyimpang dari ketentuan Bank

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Melakukan tugas – tugas yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab seperti di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank.



Industri perbankan merupakan industri yang berkaitan erat dengan jasa pelayanan,

penanganan dana dan kepercayaan nasabah yang menempatkan dananya di Bank, sehingga

sarat dengan ketentuan (highly regulated industry) yang membatasi kegiatannya. Dalam Tata

Kelola Perusahaan, Bank mempunyai kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap

Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berlaku.

Kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan Bank dengan berpedoman pada

PBI Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Sesuai dengan Pasal 10 PBI Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung

jawab sekurang-kurangnya untuk:

a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;

b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan

oleh Direksi;

c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun

ketentuan dan pedoman internal Bank;

d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan

usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa

Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah

bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;

f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi

Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Memantau tindak lanjut komitmen Bank atas hasil temuan Audit Ekstern maupun Audit

Intern dari masing-masing satuan kerja yang membidangi.

h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan beserta Divisi Kepatuhan wajib

memegang teguh independensi dalam mengungkapkan pendapat tanpa memihak kepada

kepentingan pihak lain, menjunjung tinggi integritas serta tidak menggunakan informasi

yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan PT. Bank Kalteng.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan telah

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama

dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara bulanan dan telah dilaksanakan tepat

waktu. Selain itu laporan Direktur Kepatuhan juga disampaikan kepada Otoritas Jasa

Keuangan setiap semester dengan tepat waktu.



Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan sesuai Pasal 15 PBI Nomor

13/2/PBI/2011 yaitu:

a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada

seluruh kegiatan usaha Bank Kalteng pada setiap jenjang organisasi;

b. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko

Kepatuhan dengan mengacu pada PBI mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank

Umum;

c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan,

sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank Kalteng dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

d. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan

kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh PT. Bank Kalteng agar

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah

dan Unit Usaha Syariah;

e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan

prosedur, serta kegiatan usaha PT. Bank Kalteng telah sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

f. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan sesuai Surat Keputusan Direksi

No. DPP.03/SK-0156/VII.12 tanggal 31 Juli 2012 tentang perubahan ketiga atas Surat

Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah No. DPAI.400/SK-

3-0073/VII-04 tanggal 22 Juli 2004 tentang Susunan Organisasi Kantor Pusat, Kantor

Cabang Utama, Kantor Cabang Kelas 1, Kantor Cabang Kelas 2, Kantor Cabang Kelas 3,

Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, yaitu :

a. Merencanakan, mengembangkan serta mengelola sistem dan prosedur bidang Kepatuhan

dan Hukum.

b. Melaksanakan serta mengelola langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank

telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan

perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam pelaksanaan Kepatuhan.

c. Melaksanakan serta mengelola kebijakan hukum di bidang usaha Perbankan, baik

menyangkut hukum bidang Perkreditan maupun Non Perkreditan.

d. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang

dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah dan/atau Lembaga lainnya.

e. Mencegah Direksi untuk tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan

yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

f. Melaksanakan pembinaan kepada Cabang dalam bidang Kepatuhan dan Hukum.

h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi pokok dan kegiatannya.



A. Penyesuaian dengan peraturan yang ada

PT. Bank Kalteng berupaya menyediakan pedoman, sistem dan prosedur untuk seluruh

unit kerja, baik operasional maupun non operasional, yang secara bertahap dilakukan up

date/penyesuaian dengan ketentuan dan perundang–undangan yang berlaku. Untuk

mendukung pelaksanaan berbagai aturan tersebut, PT. Bank Kalteng memprogramkan

pelaksanaan fungsi konsultatif dan sosialisasi, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat

diwujudkan dan diupayakan pelaksanaan secara bertahap dengan skala prioritas sesuai

dengan kebutuhan Bank Kalteng.

Sepanjang tahun 2015 PT. Bank Kalteng telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap

PBI, POJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan

lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola

Perusahaan yang Baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak

internal maupun eksternal, terutama terhadap setiap unit kerja operasional dengan

melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan pada unit kerja operasional.

Walaupun demikian masih terdapat kelemahan dan perlu ditingkatkan, menyangkut

pemahaman dan disiplin pegawai maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan

yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan

agar penerapan praktek-praktek prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan praktek

kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik dengan meningkatnya

pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian, adanya upaya percepatan waktu

penyelesaian uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan, analisa dampak

peraturan eksternal terhadap kebijakan internal PT. Bank Kalteng dengan sistem dan

prosedur yang lebih baik serta berkurangnya non-compliance issue dalam uji kepatuhan

atas rancangan keputusan bisnis.

B. Kewajiban Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme (APU dan PPT)

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kewajiban penerapan Program Anti Pencucian

Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Bank Kalteng sesuai PBI

Nomor :14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum yang merupakan penyempurnaan

dari PBI Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, serta dengan terbitnya Undang-

Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang, dalam pelaporannya telah menggunakan software Anti Money

Laundring (AML), dimana akhir tahun 2015 Aplikasi AML telah terintegrasi dengan

Aplikasi Core Banking Virtual Banking System (VBS) PT. Bank Kalteng sehingga



Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan (LTKM) telah go live disetiap Cabang/Capem PT. Bank Kalteng tidak

manual lagi, walaupun dalam implementasinya masih banyak yang harus disempurnakan

sehingga tahun 2016 telah direncanakan Sosialisasi Ke Cabang/Capem PT. Bank Kalteng

untuk penyempurnaan Pengisian dan penggunakan Aplikasi Anti Money Laundring

(AML).

Penyediaan Sistem Modul Anti Money Laundering baik itu software dan server Anti

Money Laundering (AML) yang merupakan sistem modul yang terhubung dengan Core

Banking System PT. Bank Kalteng yang menghasilkan:

1. Daftar Transaksi Diluar Kebiasaan (Unusual transaction), daftar ini memuat

transaksi-transaksi yang potensial menjadi Transaksi Keuangan Mencurigakan

(Suspicious Transaction Report) dan memerlukan analisis lebih lanjut untuk

memastikan apakah transaksi dimaksud memenuhi kriteria sebagai Transaksi

Keuangan Mencurigakan dan Daftar Transaksi Tunai Berpotensi Dilaporkan

(Potensial Cash Transaction Report), daftar ini memuat transaksi-transaksi tunai

yang wajib dilaporkan ke PPATK.

2. Melakukan pelatihan dan evaluasi tentang kewajiban penerapan Program Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan Undang-

Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi petugas

Unit Kerja Khusus (UKK) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor

Kas, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pelatihan Customer Due Dilligence dan Enhanced Due Dilligence;

b. Pendeteksian Beneficial Owner (BO) dan Proses Merge Customer;

c. Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;

d. Pelatihan Pengkinian Data Nasabah; dan

e. Sosialisasi dan Implementasi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Melakukan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious

Transaction Report) dan Transaksi Keuangan Tunai (Cash Transaction Report)

kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta yang

dikirim secara online melalui Gathering Reports & Information Processing System

(GRIPS) ke server PPATK, jumlah laporan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sejumlah 3 laporan;

b. laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sejumlah 246 laporan.

4. Pemenuhan data profil nasabah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK) melalui sistem Secured Email Communication (SEC).



C. Indikator Kepatuhan

Berkaitan dengan pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian, kegiatan operasional PT. Bank

Kalteng selama tahun 2015 tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, hal tersebut

dapat tercermin dari:

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) CAR PT. Bank Kalteng sebesar

34,06%, lebih besar dari ketentuan BI 10% sampai dengan kurang dari 11% dari

ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3.

2. Aktiva Produktif Bermasalah (APB) dibandingkan dengan Total Aktiva Produktif

sebesar 0,44%, ketentuan BI maksimal 5%.

3. Non Performing Loan (NPL) Gross sebesar 0,47%, ketentuan BI maksimal 5%.

4. Non Performing Loan (NPL) Net sebesar 0,47%, ketentuan BI maksimal 5%.

5. Return On Asset (ROA) sebesar 5,78%, ketentuan BI minimal 1,62%.

6. Return On Equity (ROE) sebesar 21,16%, ketentuan BI minimal 15%.

7. Net Interest Margin (NIM) sebesar 9,30%, ketentuan BI maksimal 5%.

8. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 57,95%,

ketentuan BI maksimal 80%.

9. Loan to Funding Ratio (LFR) sebesar 106,34%, ketentuan BI maksimal 78-92%.

Dari 9 parameter (benchmark) yang ditetapkan Bank Indonesia, rata-rata rasio

Tingkat Kesehatan PT. Bank Kalteng Tahun 2015 menunjukkan tingkat rasio Bank

yang sehat dan tidak ada pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan Bank

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lainnya

yang berlaku.



Pelaksanaan Audit Ekstern Tahun Buku 2015 dilakukan oleh 5 (lima) institusi Audit Ekstern

yaitu :

1. Kantor Akuntan Publik Dolly, Bambang Sulistyanto, Dadang dan Ali (Dbsd & a)

a. Cakupan Pemeriksaan Laporan Keuangan dilakukan terhadap :

- Neraca Bank Kalteng tanggal 31 Desember 2014 dan 2015.

- Laporan Laba – Rugi Komprehensif.

- Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun tanggal berakhir

2014 dan 2015.

b. Melakukan pengujian atas kepatuhan Bank terhadap hukum, peraturan Perundang–

undangan, kontrak yang berlaku serta efektivitas Pengendalian Intern yang

merupakan tanggung jawab manajemen Bank.

c. Pemeriksaan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institusi Akuntan

Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

d. Berdasarkan hasil audit laporan keuangan PT. Bank Kalteng menyajikan Opini

secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam semua hal yang material, posisi

keuangan PT. Bank Kalteng per 31 Desember 2014 dan 2015 dan hasil usaha serta

arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai prinsip akuntansi

yang berlaku umum.

2. Pemeriksaan Khusus bidang Treasury oleh OJK Pusat

3. Pemeriksaan Khusus Bidang TI oleh OJK dan Pitu Bankers Solution

4. Pemeriksaan Khusus Pajak oleh Kantor Pajak Pratama Palangka Raya.

5. Pemeriksaan Umum oleh BPK RI.



Fungsi Audit Intern selama tahun 2015 :

a. Tugas yang dilaksanakan bersifat independen dengan mengidentifikasikan dan

mengevaluasi prinsip umum kegiatan operasional dan prinsip manajemen risiko yang

baik. Dalam hal terdapat kesenjangan dalam kebijakan dan prosedur Bank maka

Pengawasan Intern melakukan klarifikasi dengan auditee terhadap implementasi

kebijakan dan prosedur yang dilakukan dan meminta auditee untuk melakukan

perbaikan.

b. Divisi Pengawasan Intern PT. Bank Kalteng telah melakukan pemeriksaan rutin pada

tahun 2015 sesuai rencana yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Kantor Cabang

(termasuk Semua Kantor Cabang Pembantu) dan melakukan pemeriksaan Sistem Kliring

Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Kantor Cabang Utama dan Pemeriksaan BI RTGS

di Kantor Pusat. Selain itu melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus pada Kantor

Cabang Sukamara. Adapun cakupan pemeriksaan meliputi seluruh aspek risiko dan

unsur-unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan mempengaruhi kepentingan

Bank dan masyarakat.

c. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan perencanaan yang disusun dengan

mempertimbangkan penetapan pelaksanaan waktu yang tepat sesuai dengan signifikansi

masalah dan prioritas kegiatan pengawasan intern. Perencanaan waktu yang tepat sangat

diperlukan agar sumber daya yang terbatas dialokasikan secara optimal untuk

melaksanakan strategi pemeriksaan dalam satu periode perencanaan.

d. Cakupan pemeriksaan meliputi delapan risiko dengan prioritas utama Risiko Kredit,

Risiko Operasional dan Risiko Hukum serta Risiko lainnya. Namun untuk Risiko Pasar

dan Risiko Likuiditas tidak dilakukan audit khusus hanya dilakukan bersamaan dengan

pemeriksaan rutin/umum setiap tahun dengan mempertimbangkan bahwa Bank Kalteng

aktivitasnya bukan sebagai Bank Devisa sehingga kompleksitas permasalahan tidak

serumit Bank Devisa yang terutama terjadinya perubahan nilai tukar. Selain itu likuiditas

Bank cukup aman karena dana Pemda dominan dan komposisi kualitas aset yang

ditempatkan hanya dalam bentuk pemberian kredit dan dana ditempatkan pada Bank

yang aman walaupun laba yang diperoleh tidak maksimal.

e. Setiap melakukan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) dan membuat Laporan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (LKHP).

f. Terhadap temuan-temuan pemeriksaan pada umumnya dapat ditindaklanjuti, namun ada

beberapa temuan yang menyangkut kebijakan strategis belum ditindaklanjuti secara

langsung karena terkait dengan Divisi lainnya.



g. Pedoman kerja serta sistem dan prosedur pemeriksaan telah beberapa kali dilakukan

revisi sesuai kondisinya dan terakhir tahun 2014 revisi terhadap Audit Charter

PT. Bank Kalteng.

h. Dalam rangka meningkatkan kualitas auditor saat ini semua tenaga auditor baik yang ada

di Divisi Pengawasan Intern maupun petugas KIC mengikuti sertifikat auditor pada

Lembaga Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPAI) Jakarta secara bertahap dan

berkesinambungan.



Proses Manajemen Risiko

Adanya kewajiban setiap Bank Umum untuk menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada

Bank Indonesia secara triwulanan yang diatur dalam PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal

01 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SE BI No. 13/23/DPNP tanggal 25

Oktober 2011 perihal Perubahan atas SE BI Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003

perihal Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Kalteng secara umum sesuai dengan

BPP Pedoman Standar Manajemen Risiko (Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan

Daerah Kalimantan Tengah No. DKR.22/SK-063/III.12) mencakup empat pilar yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta

sistem informasi manajemen risiko.

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Organisasi Manajemen Risiko

Guna efektifitas penerapan Manajemen Risiko, Direksi PT. Bank Kalteng menetapkan

struktur organisasi dalam pengelolaan manajemen risiko di PT. Bank Kalteng dipimpin oleh

seorang Direktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko, yaitu Direktur

Kepatuhan. Untuk membantu Direktur Kepatuhan tersebut, Bank Kalteng telah membentuk

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yaitu Kelompok Manajemen Risiko yang

ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan

Tengah Nomor : DPP.03/SK-0140/VIII-11 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DPAI.400/SK-3-

0073/VII-04 tanggal 22 Juli 2004 tentang Susunan Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang

Utama, Kantor Cabang Kelas 1, Kantor Cabang Kelas 2, Kantor Cabang Kelas 3, Kantor

Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas. Kelompok Manajemen Risiko

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan, untuk melakukan fungsi evaluasi

penerapan manajemen risiko secara independen.



PT. Bank Kalteng juga membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) yang dipimpin oleh

Direktur Kepatuhan, beranggotakan Direksi (kecuali Direktur Utama), seluruh Pemimpin

Divisi dan Pemimpin Kantor Cabang Utama. Komite Manajemen Risiko (KMR) dalam

tugasnya membahas hal terkait kebijakan, strategi dan upaya untuk mengendalikan risiko

yang terjadi pada PT. Bank Kalteng. PT. Bank Kalteng memiliki struktur organisasi yang

menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja yang

menangani manajemen risiko.

Di dalam organisasi yang dimiliki, terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Satuan Kerja

Operasional (bussines unit) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengendalian dan

Satuan Kerja Manajemen Risiko, sehingga Satuan Kerja Manajemen Risiko harus

independen terhadap satuan kerja bisnis Bank seperti treasuri, kredit, pendanaan, akuntansi

serta terhadap Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), yang mempunyai tanggung jawab

langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Penilaian Profil Risiko

Sesuai PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009, maka penilaian profil risiko pada Bank

Kalteng meliputi 8 (delapan) jenis risiko antara lain:

Risiko Kredit,

Risiko Pasar,

Risiko Likuiditas,

Risiko Operasional,

Risiko Hukum,

Risiko Strategik,

Risiko Kepatuhan dan

Risiko Reputasi.

Berdasarkan SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan

Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peringkat Risiko Bank Umum Konvensional

dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu 1 (low), 2 (low to moderate), 3 (moderate), 4

(moderate to high) dan 5 (high) untuk tingkat risiko inheren dan predikat risiko komposit.

Sedangkan untuk peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dikategorikan menjadi lima

peringkat yaitu 1 (strong), 2 (satisfactory), 3 (fair), 4 (marginal) dan 5 (unsastisfactory).



Dari hasil penilaian profil risiko per Desember 2015, risiko inheren PT. Bank Kalteng

berpredikat MODERATE dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko FAIR, sehingga

risiko komposit berada pada posisi MODERATE, sebagaimana Hasil Laporan Profil Risiko

PT. Bank Kalteng bulan laporan Desember 2015 dan berdasarkan penilaian Kantor Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

Jenis Risiko

PERINGKAT

Peringkat

Komposit Risiko Risiko Inhern

Kualitas

Manajemen

Risiko

Risiko Kredit Low to Moderate Fair 2

Risiko Pasar Low to Moderate Satisfactory 2

Risiko Likuiditas Low to Moderate Fair 2

Risiko Operasional Low to Moderate Fair 2

Risiko Hukum Low to Moderate Fair 2

Risiko Strategik Low to Moderate Fair 2

Risiko Kepatuhan Moderate Fair 3

Risiko Reputasi Low to Moderate Fair 2

Peringkat Agregat Moderate Fair 3



A. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)

1 Menjadi Bank Pilihan Utama, Kuat, Kompetitif, Kontributif, Terpercaya dan

Kebanggaan Masyarakat Kalimantan Tengah.

2 Unggul pada Layanan Perbankan

3 Berperan aktip mengembangkan UMKM/ Usaha Retail, Kecil, Menengah

dan Konsumer Banking

4 Memiliki jaringan Kantor Pelayanan disemua kecamatan yang Potensial

dan prasarana yang mendukung di Provinsi Kalimantan Tengah

5 Menjadi Bank yang memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah

sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah

6 Dapat mensejahterakan Stakeholder (Pemegang Saham, Pegawai dan

Nasabah)

B. Program Jangka Menengah dan Pendek (Bussiness Plan)

1. Target Jangka Pendek

Untuk dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan

mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang dihadapi serta merupakan

bagian dari implementasi strategi utama, maka telah ditetapkan target jangka pendek

di Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Jaringan Kantor, ATM dan Mobil Kas Keliling

Target dan sasaran penambahan dan pemindahan dari jaringan Kantor, ATM dan

mobil kas keliling dalam tahun 2015 sebagai berikut :

- Pindah alamat Kantor Cabang Kasongan dan Kantor Cabang Nanga Bulik

dan UPK H. Ikap ;

- Meningkatkan status Kantor yaitu : Kantor Kas Kumai menjadi Kantor

Capem Kumai, dan UPK Kantor Gubernur menjadi Kantor Kas/Capem;

- Pembukaan Kantor Capem di Muara Laung Kabupaten Murung Raya dan

Balai Riam Kabupaten Sukamara.

- Menambah 7 Unit Pelayanan Kas (UPK) di Buntok, Sampit, Kuala Kapuas,

Muara Teweh, Pangkalan Bun dan Tamiang Layang (Kantor Bersama

SAMSAT) serta di Eks Kantor Cabang Kasongan.



- Pengadaan 1 Unit Mobil Kas Keliling di lengkapi dengan ATM dengan

wilayah operasional Kota Palangka Raya dan sekitarnya.

- Menambah 15 (lima belas) Unit ATM yaitu di Sukamara 1 (satu) unit, Kantor

Bupati Murung Raya 1 (satu) unit, Kantor Cabang Pembantu Karang Mulya 1

(satu) unit, Kantor Cabang Pembantu Kumai 1 (satu) unit, di Muara Teweh 3

(tiga) unit dan Kota Palangka Raya sebanyak 8 (delapan) unit ATM.

b. Survei alokasi potensial untuk penambahan jaringan Kantor

Target dan sasaran alokasi Pemetaan potensi pasar Keuangan dan Perbankan

melalui survei yang berlokasi antara lain: Kandui Kecamatan Barito Utara,

Mentobi Raya Kecamatan Mentobi Raya, Timpah Kecamatan Timpah, Talaken

Kecamatan Manuhing, dan daerah potensial lainnya serta sesuai permintaan

Pemegang Saham.

c. Permodalan

Memperhatikan posisi Modal Setor per 31 Desember 2015, maka target dan

sasaran modal disetor dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota se Kalimantan

Tengah dari tahun 2015-2018 minimal sebesar Rp. 130.275 juta disesuaikan

dengan komitmen jangka waktu dan nominal sesuai Akta Notaris Ellys

Nathalina, SH, MH., Nomor 06 tanggal 17 Mei 2013 dengan persetujuan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-

35100.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 atas perubahan Modal Dasar

dari Rp. 500 milyar menjadi Rp.1 triliun dengan rincian sebagai berikut :

- Pemerintah Provinsi sebesar 40%, atau Rp.400 miliar

- Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 55% atau Rp. 550 miliar

- Pihak Ketiga sebesar 5% atau Rp. 50 miliar

d. Perkreditan

Sesuai PBI Nomor: 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan

Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, maka Bank Kalteng

termasuk pada BUKU 1 dan mempunyai kewajiban untuk menyalurkan kredit

atau pembiayaan kepada usaha produktif dengan paling rendah 55% (lima puluh

lima persen) dari total kredit sampai dengan Juni 2018, dimana apabila

melanggar ketentuan tersebut maka terdapat sanksi administratif yang salah

satunya berupa penurunan tingkat kesehatan bank.

Memperhatikan target share Kredit Produktif didalam Corporate Plan Tahun

2013-2018, untuk tahun 2013 ditetapkan target sebesar 14% sedangkan

pencapaiannya pada Desember 2013 sebesar 6% (target tidak tercapai) sedangkan

ditahun 2014 ditetapkan target sebesar 15% pencapaiannya sampai Desember



2014 sebesar 8,84% (target tidak tercapai), maka khusus target pemberian share

kredit produktif kembali dilakukan penyesuaian yaitu tahun 2015 sebesar 19%,

tahun 2016 sebesar 31%, tahun 2017 sebesar 42%, dan dan tahun 2018 sebesar

60%.

Atas hal-hal tersebut untuk bidang Perkreditan telah disusun langkah-langkah dan

action plan sebagai berikut :

a). Langkah-Langkah Strategis Peningkatan Kredit Produktif

1) Menambah kuantitas atau jumlah Analis Kredit minimal sebanyak 25

orang (Tahap I) dan 30 orang (Tahap II) ditahun 2015 yang sebagian akan

difokuskan untuk menangani Kredit Produktif dan menambah tenaga

Pemasaran Kredit minimal sebanyak 15 orang yang bersifat tenaga

kontrak (outsourching).

2) Meningkatkan kualitas kerja bagi pegawai, baik dari sisi perekrutan,

pendidikan, pelatihan maupun penghargaan yang bertujuan untuk

membuat pegawai yang mempunyai etos kerja yang kuat, bersikap

proaktif dan inovatif serta mengacu pada misi dan visi PT. Bank Kalteng.

3) Meningkatkan pelayanan kepada nasabah perlu ditunjukkan karena

pelayanan yang lebih baik, dan akan lebih menjanjikan dibandingkan

strategi tingkat suku bunga yang rendah;

4) Melakukan pembinaan terhadap customer relationship agar debitur lama

tidak melakukan switch (beralih) ke produk Bank Pesaing mengingat

banyaknya pelaku perbankan yang fokus pada sektor UMKM sehingga

perlu meningkatkan bargaining power (daya tawar) UMKM;

5) Meningkatkan prinsip kehati-hatian (prudential behavior) dalam

pemberian kredit dengan tidak bermaksud mengejar outstanding yang

tinggi namun mengabaikan tingginya tingkat risiko yang kemudian

berdampak pada NPL yang tinggi;

6) Meningkatkan strategi baru yaitu ekstensifikasi pasar kredit terutama

untuk pasar kredit UMKM dengan cara mengembangkan peran petugas

kredit Bank untuk lebih aktif dalam meningkatkan portfolio kredit

khususnya kredit produktif di Kalimantan Tengah;

7) Meningkatkan penyaluran kredit produktif lainnya seperti kredit mikro,

standby loans untuk sektor konstruksi, kredit ritel, kredit korporasi dan

kredit sindikasi termasuk pembiayaan sektor konstruksi seperti proyek

perumahan, proyek infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api,

PLTU, pelabuhan, bandara, SPBU dan lainnya yang memiliki nilai

strategis dalam pengembangan ekonomi nasional dan kerakyatan.



b). Langkah-Langkah Strategis Pemasaran Kredit Produktif

1) Mengembangkan peran petugas kredit Bank untuk lebih aktif dalam

meningkatkan portfolio kredit khususnya kredit produktif di Kalimantan

Tengah dengan menggali informasi debitur melalui register pinjaman

untuk melihat riwayat pinjaman nasabah lama yang tidak pinjam lagi.

Pemilihan data-data tentunya harus dipilih untuk nasabah- nasabah yang

mempunyai riwayat pinjaman baik (tidak menunggak) dan setiap awal

bulan nasabah lama yang tidak pinjam lagi dicatat pada register rencana

kunjungan sebagai dasar untuk merencanakan kunjungan ke nasabah.

2) Menggali informasi nasabah yang saldo pinjamannya kurang dari 2 s.d 3

kali angsuran melalui VBS, yang diharapkan dapat meningkatkan

Outstanding Kredit dari adanya suplesi pinjaman. Nasabah yang akan

ditawari pinjaman lagi tetap harus dipilih untuk nasabah yang setorannya

baik (tidak menunggak) sehingga akan jelas bahwa suplesi ini bukan

dimaksudkan dalam rangka reschedulling pinjaman.

Setiap awal bulan petugas kredit mencatat nasabah yang setorannya

kurang 2 dan 3 kali untuk dicatat dalam register rencana kunjungan

nasabah.

3) Menggali informasi dari nasabah pada saat melakukan pemeriksaan

lapangan tentang calon nasabah baru lainnya minimal dua calon nasabah

yang mempunyai usaha dan belum diberikan pinjaman. Untuk satu bulan

jika petugas memeriksa 35 nasabah maka dapat diperoleh informasi

sebanyak 70 nasabah untuk dimasukan dalam register rencanakunjungan

nasabah.

4) Mengendalikan pertumbuhan kredit konsumtif dengan komposisi (share)

kredit konsumtif maksimal 81% dan kredit produktif minimal 19%

ditahun 2015.

5) Apabila terjadi lonjakan pemberian kredit konsumtif melebihi target,

maka harus diimbangi dengan pertumbuhan kredit produktif yang salah

satunya dengan mengalihkan kredit konsumtif ke multiguna produktif

agar keseimbangan posisi antara kredit dan konsumtif selalu terjaga.

6) Pemimpin Cabang/Capem dan Pemimpin Bidang (KCU), Pemimpin Seksi

Pemasaran (Cabang Kelas 2 dan 3) agar selalu memantau, memonitor dan

mengevaluasi setiap bulan sehingga share kredit produktif 19% dapat

dicapai sampai dengan akhir Desember 2015.



7) Menggali informasi calon debitur dari pihak ketiga seperti perangkat desa,

tokoh masyarakat dan instansi-instansi yang berada dalam wilayah kerja

yang bersangkutan. Seorang analis kredit/pemasaran Bank Kalteng dalam

melakukan pekerjaannya tentu banyak bersinggungan dengan pihak-pihak

ketiga tersebut. Keadaan ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan

banyak informasi mengenai calon debitur.

8) Guna memacu peningkatan kredit multiguna produktif, agar setiap

Cabang/Capem menawarkan kepada PNS/CPNS/TNI/POLRI/BUMN/

BUMD yang memiliki usaha produktif yang feasible untuk dibiayai.

c). Action Plan Peningkatan Kredit Produktif adalah sebagai berikut :

NO NAMA

KEGIATAN TUUAN

HASIL YG

DIHARAPKAN METODOLOGI

1 Mengalokasikan

target kredit

produktif kepada

masing – masing

Cabang PT. Bank

Kalteng.

Mengoptimalisasik

an pencapaian

target outstanding

kredit produktif per

kantor Cabang

Target kredit

produktif dapat

direalisasikan oleh

Kantor Cabang

Penyampaian

Kontrak Kinerja

Cabang

2 Membuat Skim

Kredit sebagai

produk baru untuk

sektor perkebunan

Meningkatkan

penyaluran kredit

produktif

khususnya sektor

usaha perkebunan.

Tersusunnya SOP

pelaksanaan kredit

usaha perkebunan

dan

disosialisasikan

ke Kantor Cabang

Penyusunan

SOP kredit

usaha

perkebunan

3 Menyusun aplikasi

analisa kredit

dengan IT system

scoring sesuai

pedoman

perkreditan

Meningkatkan

kecepatan dan

keakuratan proses

analis kredit

Tersusunnya

aplikasi IT system

credit scoring

termasuk SOPnya

Penyusunan

aplikasi dan

SOP credit

scoring

4 Menyusun

kurikulum

pendidikan dan

pelatihan untuk

analis kredit

Meningkatkan

kualitas dan

efektifitas pelatihan

dan pendidikan

analis kredit Bank

Kalteng

Tersusuannya

kurikulum

pendidikan dan

pelatihan analis

kredit yang

standard

Standarisasi

kurikulum

pendidikan dan

pelatihan analis

kredit

NO NAMA

KEGIATAN TUUAN

HASIL YG

DIHARAPKAN METODOLOGI

5 Melakuan

pemetaan potensi

pembiayaan

Memberikan

informasi kepada

Kantor Cabang

Tersusunnya

laporan hasil

pemetaan potensi

Penelitian

kualitatif dan

kuantitatif



berdasarkan sektor

ekonomi

sebagai acuan

dalam

meningkatkan

penyaluran kredit

produktif

pembiayaan

berdasarkan

sektor ekonomi

per

kabupaten/kota

6 Menyusun reward

dan punishment

serta career path

bagi analis kredit

dan pejabat kredit

Meningkatkan

motivasi bagi

pegawai guna

meningkatkan

penyaluran kredit

produkti Bank

Kalteng

Tersusunya

kebijakan reward

dan punishment

serta career path

bagi analis kredit

dan pejabat kredit

Penyusunan

kebijakan

reward dan

punishment

serta career

path bagi analis

kredit dan

pejabat kredit

7 Melakukan

rekruitment tenaga

analis kredit yang

baru khusus

segmen retail dan

korporasi Bank

Kalteng

Meningkatkan

Jumlah SDM yang

berkualitas untuk

masing – masing

Kantor Cabang

Tersedianya SDM

kredit khusus

segmen retail dan

korporasi Bank

Kalteng

Seleksi pegawai

analis kredit

yang standar

oleh konsultan

independen

8 Melakukan

pelatihan dan

pendampingan

kepada analis

kredit Kantor

Cabang

Meningkatkan

kualitas SDM

bidang perkreditan

Kantor Cabang

Terlaksananya

kegiatan pelatihan

analis Kantor

Cabang

Pelatihan kelas,

diskusi dan

studi kasus

dengan topik

analis dari

berbagai sektor

ekonomi.

e. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu : Giro, Tabungan terdiri dari Simpeda, Taheta,

TabunganKu, dan Deposito (jangka 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan dan 1 Tahun),

dengan target dan sasaran sebagai berikut :

- Untuk komposisi Tabungan pada tahun mendatang akan ditingkatkan

berjenjang sehingga komposisi tidak terlalu dominan pada dana Giro

Pemerintah maupun Deposito (yang sebagian besar tumbuh karena

penempatan Pemerintah Daerah di deposito) sehingga pertumbuhan

Dana Pihak Ketiga (DPK) diproyeksikan pada akhir Tahun 2015 sebesar

9,33%, dengan rincian yaitu Giro tumbuh 13 %, Giro Non Pemerintah 34 %,

Tabungan 8 %, dan Deposito 25 %, dan Deposito Non Pemerintah 71 %,

dengan Komposisi Giro 63 %, Tabungan 28 % dan Deposito 8 %.



- Suku Bunga DPK, dilakukan monitoring dan evaluasi melalui Rapat ALCO

setiap bulan, guna mempertahankan dan meningkatkan daya saing;

- Melakukan promosi melalui sarana Undian berhadiah, Website, radio/TV dan

media cetak, baliho, Kalender, buku agenda, leaflet, even ulang tahun Bank

Kalteng, dan even-even lainnya;

- Melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) secara terarah

dan terprogram;

f. Laba (Rugi)

Target Laba sebelum pajak tahun 2015, diproyeksi dari perkiraan laba tahun 2014

sebelum audit tumbuh sebesar 12,68% yaitu dari Rp.213 milyar menjadi Rp.240

milyar;

g. Rasio Keuangan

Target dan sasaran serta kondisi rasio keuangan inti adalah sebagai berikut :

RASIO KEUANGAN DES 2015 KETERANGAN

- CAR (Modal / ATMR ) 27.14% Minimal

- ROA (Laba sebelum pajak/Total Aset) 4.04% Minimal

- ROE (Laba setelah pajak / Equity) 27.65% Minimal

- BOPO ( Beban Operasional / Pend.Operasional) 63.70% Maksimal

- LDR (Kredit yg diberikan / Dana Pihak Ketiga ) 78.00% Minimal

- NIM (Pend.Bga - Beban Bga /Rata2 Aktiva Produktif) 8.38%

- NPL Gross (Kredit Kol 3 s/d 5 / Total Kredit) 1.16% Maksimal

- Penyaluran Kredit Produktif / total kredit

23.00% Minimal

h. Kualitas, Kualitas dan Kompetensi SDM

Target dan sasaran dari Kuantitas, kualitas dan Kompetensi SDM, adalah sebagai

berikut :

- Pelaksanaan Career Path Management (CPM) sebagai upaya pembinaan

jalur karir kepemimpinan secara perorangan didalam organisasi selama

menempuh karir masing-masing pegawai.

- Perhitungan Staffing Model untuk menetapkan formasi pegawai yang

dilakukan secara sistimatis sebagai salah satu dasar penempatan dan

penetapan kebutuhan pegawai di Cabang dan Kantor Pusat;



- Menambah jumlah SDM, keperluan analis kredit produktif di masing-masing

Kantor Cabang dengan jumlah minimal 25 Orang dan dapat ditambah sesuai

kebutuhan;

- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan intern dan ektern kepada pegawai

Bank Kalteng sesuai dengan modul intern dengan sasaran yang telah

direncanakan yang terdiri dari modul intern dan modul ektern untuk

pendidikan ektern dan dapat ditambah disesuaikan dengan kebutuhan,

keperluan regulasi keuangan dan Perbankan;

- Memberlakukan standarisasi wajib memiliki sertifikasi manajemen risiko

sesuai dengan tingkatan jabatan dan sebagai penjenjangan promosi

dilaksanakan untuk level 1 sebanyak 50 orang, level 2 sebanyak 50 orang dan

level 3 sebanyak 50 orang;

i. Aktiva Tetap & Inventaris

Target dan sasaran penambahan Investasi aktiva tetap dan inventaris, termasuk

aktiva tetap tidak berwujud perangkat lunak Komputer sebagai berikut :

AKTIVA TETAP & INVENTARIS DALAM JUTA

RUPIAH

- Perangkat lunak Komputer (Aktiva Tak Berwujud) 12,838

- Tanah 315

- Bangunan Kantor 22,337

- Bangunan Rumah Dinas 100

- Instalasi Listrik, Telp, Komputer 1,175

- Bangunan Garase dll -

- Inventaris Kantor 23,252

Jumlah 60,017

Khusus untuk kendaraan dinas roda 4 dan perangkat komputer yang terkoneksi

dengan core banking, ditahun 2015 akan dikaji dan diatur dalam bentuk sewa,

sehingga perusahaan hanya keluar biaya sewa dan tidak direpotkan dengan biaya

perawatan, penyusutan/amortisasi, perbaikan dan lain-lain.

Sedangkan untuk usul pembelian komputer saat ini untuk realisasinya harus

mendapat persetujuan dari Direksi dan Satuan Kerja terkait seperti Divisi SDM &

Umum dan Divisi TI & Akuntansi.



j. Standarisasi Layanan

Target dan sasaran untuk meningkatkan standar layanan menjadi unggul adalah

sebagai berikut :

- Menumbuh budaya melayani di Kantor Cabang dan Capem melalui roleplay

menggunakan video standar layanan untuk Satpam, CS, Teller, Premises dan

melakukan pelatihan untuk frontliner Kantor Cabang dan Kantor Capem

dengan materi positif mental attitude, KYC, grafologi & grafonomi,

comunication skill, business etiquette;

- Melakukan suvervisi kinerja layanan di Kantor Cabang dan capem melalui

laporan kinerja layanan setiap bulan, dan tersusunnya pedoman reward and

punishment bagi para frontliner.

- Peringkat SE (service excellence) dengan penilaian secara internal adalah

minimal 80 point.

k. Teknologi Informasi

Target dan sasaran Teknologi Informasi adalah sebagai berikut :

1) Perkuatan infrastruktur Teknologi Informasi melalui :

- MaintenanceX-Link;

- Maintenance Aplikasi Virtual Banking System;

- Jaringan Telekomunikasi Data dimaintenance antara lain: Network

Switch, Network Router, Network Firewall, Storage Switch dan Storage

Server.

- Pembangunan Fisik Gedung Bangunan Data Center termasuk

perlengkapan Data Center ;

- Kepatuhan pada Hukum dan Regulasi yang Terkait dengan TI antara lain:

Sosialisasi Undang-Undang, PBI dan OJK serta penyusunan SOP.

2) Meningkatkan skill dan kompetensi SDM TI & Akuntansi, melalui :

- Tersedianya Kurikulum kebutuhan dan pelaksanaan Training TI &

Akuntansi;

- Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi bidang TI & Akuntansi.

3) Pengembangan Aplikasi Core Banking dan Non Core Banking

- Pengembangan Aplikasi Core Banking (VBS Next Gen)

• SIM Asset;

• Anti Money Laundering (AML/APU PPT);

• Bank Garansi;

• Antar Bank Aktiva;

• SID (Sistem Informasi Debitur);



• Integrated RTGS-VBS;

• Aplikasi EDC (Electronik Data Capture);

• Firewall.

- Pengadaan Aplikasi Non Core Banking

• Interconection BPD-Net;

• XBRL;

• Aplikasi kartu Chip ATM / Migrasi NSICCS;

• Aplikasi Analisa Kredit;

• Aplikasi SIM SDM &Payroll;

• Aplikasi Toolkit;

4) Peremajaan dan Penambahan Personal Computer & termasuk penggunaan OS

Software asli (bukan bajakan)

l. Inovasi Pengembangan Produk

- Mengembangkan fitur produk sesuai segmen melalui produk dapat diakses di

ATM Bersama a.l.Telkomsel payment, PLN payment, PDAM Payment,

setoran Pajak dapat disetor disemua Kantor Cabang;

- Melakukan diversifikasi untuk produk-produk melalui produk kredit

produktif, produk tabungan sesuai segmen a.l.kemudahan transaksi, Bunga

bersaing, Hadiah menarik dll

m. Manajemen Risiko, Good Corporate Governance (GCG) & Risk Based Bank

Rating (RBBR)

Target dan sasaran Manajemen Risiko, Good Corporate Governance (GCG) &

Risk Based Bank Rating (RBBR), adalah sebagai berikut :

- Profil Risiko dari Peringkat Komposit 3 (Moderate) naik menjadi Peringkat

Komposit 2 (Low to moderate), yaitu :

Jenis Risiko Peringkat Peringkat

Risiko Inheren Kualitas Risiko

Risiko Kredit Low to moderate Fair 2

Risiko Pasar Low to moderate Fair 2

Risiko Likuiditas Low to moderate Fair 2

Risiko Operasional Low to moderate Fair 2

Risiko Hukum Low to moderate Fair 2

Risiko Strategik Low to moderate Fair 2

Risiko Kepatuhan Moderate Fair 2

Risiko Reputasi Low to moderate Fair 2

Peringkat Komposit Low to moderate Fair 2



- Hasil self assessment terhadap 3 (tiga) faktor yaitu : Governance

Structure, Governance Process dan Governance Outcome yang

mencakupi 11 (sebelas) Kriteria/Indikator didalam pelaksanaan GCG

adalah minimal Peringkat 2 (BAIK).

- Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan

menggunakan pendekatan risiko (Risk-Based Bank Rating), sebagai

berikut:

No. FaktorPenilaian

Peringkat Tahun 2015

(Proyeksi)

Jun Des

1. Profil Risiko PK - 2 PK - 2

2. GCG PK - 2 PK - 2

3. Rentabilitas PK - 2 PK - 2

4. Permodalan PK - 2 PK - 2

KOMPOSIT PK - 2 PK - 2

n. Fungsi Kepatuhan

- Memastikan semua kebijakan, keputusan, strategi, tindakan dan aktivitas

operasional yang dilakukan telah memenuhi ketentuan pedoman internal,

Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang

Republik Indonesia dan Peraturan lainnya melalui laporan bulanan, triwulan,

semester dan tahunan;

- Menekankan kepada terwujudnya Budaya Kepatuhan dalam rangka

mengelola Risiko Kepatuhan;

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan, pengendalian fungsi

kepatuhan sebagai sistem informasi manajemen melalui laporan bulanan,

triwulan, semester dan tahunan.

o. Fungsi Pengawasan Intern

- Bidang Pengawasan

1) Menyusun program Audit Berbasis Risiko meliputi: Kantor Pusat,

Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Capem, Kantor Kas dan UPK.

2) Mensosialisasikan setiap pedoman audit yang baru kepada KIC atau

seluruh jajaran Divisi Pengawasan Intern PT. Bank Pembangunan Daerah

Kalimantan Tengah.

3) Mengkoordinir penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksa intern &

ekstern.



4) Meningkatkan kemampuan manejerial Pemeriksa intern sesuai dengan

perkembangan dibidang Pengawasan.

5) Mendampingi Tim Auditor Ekstern (OJK, Akuntan Publik, BPK dan

pemeriksa lainnya).

- Program kerja dan Bidang yang diaudit

1) Bidang Perkreditan meliputi :

Posisi Pinjaman/kredit

Prosedur Kredit

Administrasi Kredit

Kunjungan ketempat debitur Non Lancar (bilamana perlu)

Kolektibilitas kredit dan

lain-lain sehubungan dengan perkreditan

2) Bidang Keuangan & Akuntansi

Mengadakan Opname fisik kas

Administrasi Giro, Deposito, Tabungan, transfer dll

Fungsi pengawasan melekat (Waskat) oleh atasan langsung.

Lain-lain sehubungan dengan keuangan.

3) Bidang SDM & Umum

Umum

Meneliti perhitungan penyusutan harta tetap dan inventaris baik dari

sistem maupun pengadaannya apakah sesuai dengan ketentuan dan

prosedur yang berlaku.

Sumber Daya Manusia

Meneliti beberapa ketentuan dan prosedur kepegawaianyang berlaku

di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan sejauh

mana pelaksanaannya.

4) Bidang Teknologi Informasi

Meneliti dan memantau penggunaanya apakah sudah berjalan sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku terutama dalam

operasionalnya.

Melihat/memeriksa keadaan perangkat TI sejauh mana

pemeliharaanya dan tingkat keamanannya.



5) Dan satker-satker lain yang dianggap perlu sesuai permintaan dan arahan

dari manajemen.

- Jadwal Audit dan Program Pendukung Bidang Pengawasan Intern

1) Audit rutin tahun 2015 direncanakan mulai dilaksanakan mulai

bulan Februari 2015 dengan memperhatikan Cabang mana saja

yang akan dilakukan Audit setelah selesai dilakukan perhitungan

beberapa elemen-elemen faktor risiko yang dinilai pada akhir

tahun 2015 (setelah semua Audit ke Cabang selesai dilaksanakan).

2) Mensosialisasikan setiap pedoman audit yang baru kepada KIC

atau seluruh jajaran Divisi Pengawasan Intern PT. Bank

Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

3) Membenahi personil yang ada di Divisi Pengawasan Intern

termasuk perbaikan kualitas KIC.

4) Mengusulkan personil di Divisi Pengawasan Intern agar segera

diisi, dengan jumlah personil yang cukup memadai dan sesuai

kualifikasi.

5) Meningkatkan kualitas personal dengan mengikuti pelatihan,

seminar atau workshop maupun program sertifikasi.

2. Target Jangka Menengah dan Panjang

Memperhatikan saran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah,

yaitu agar Pengurus Bank Kalteng Periode Tahun 2014-2018 melakukan review

terhadap Corporate Plan Bank Kalteng Periode 2013-2018 serta melakukan

penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sesuai perkembangan data dan kondisi

baik internal maupun eksternal terakhir, dimana hasil review dimaksud wajib

disampaikan kepada OJK paling lambat bulan Februari 2015, maka sasaran, target

dan tahapan pencapaian Bank Kalteng Jangka Menengah dan Panjang untuk

mewujudkan diri menjadi BPD Regional Champion (BRC) akan disampaikan

menyusul setelah review tersebut selesai dilaksanakan. Untuk melakukan review atas

Corporate Plan Bank Kalteng Periode 2013-2018 dimaksud, akan dilakukan

bekerjasama dengan konsultan.



Ada intervensi dari pemilik, misalnya pada saat pelaksanaan RUPS untuk menentukan

Pengurus Bank. Tidak terdapat perselisihan di internal Bank serta tidak ada permasalahan

yang timbul akibat dampak dari Kebijakan Remunerasi.

Semua transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank telah dituangkan dalam

Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi

Bulanan, Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Non Keuangan Bank (leaflet, brosur

dan media elektronik/media cetak).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka tidak ada kondisi Keuangan dan Non

Keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada PT. Bank

Kalteng, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun perusahaan lainnya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan

hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi lainnya dan/atau

Pemegang Saham Pengendali.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar PT. Bank Kalteng selama tahun 2015.

.NO PENYEDIAAN DANA

JUMLAH

DEBITUR JUMLAH

(JUTAAN RUPIAH)

1. Pihak terkait 55 99.942

2. Debitur Inti 0 0



Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah pada PT. Bank Kalteng pada tahun 2015 dalam skala

perbandingan sebagai berikut :

Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 3,39 : 1

Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 1,11 : 1

Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1,11 : 1

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3 : 1

Kegiatan/aktivitas Shares Option, Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi

belum dilakukan pada PT. Bank Kalteng.

Internal Fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai

tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) PT. Bank Kalteng terkait dengan proses kerja

dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara

signifikan.

Jumlah Internal Fraud yang terjadi pada PT. Bank Kalteng selama tahun 2015

INTERNAL FRAUD

DALAM 1 TAHUN

JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH

PENGURUS PEGAWAI TETAP PEGAWAI TIDAK

TETAP

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2014

Tahun

2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Total Fraud - - 1* - - 1*

Telah diselesaikan - - 1* - - 1*

Dalam proses penyelesaian

di internal Bank

- - - - - -

Belum diupayakan

penyelesaiannya

- - - - - -

Telah ditindak lanjuti

melalui proses hukum

- - - - - -

*) Pada tahun 2014 merupakan kasus Fraud Kantor Capem Pujon yang pada tahun 2014

masih dalam proses penyelesaian di internal Bank, pada awal Februari 2015 kasus ini

telah selesai.

*) Pada tahun 2015 merupakan kasus Fraud Kantor Cabang Sukamara yang pada tanggal 01

Desember tahun 2015 kasus ini telah selesai.



Permasalahan Hukum adalah permasalahan Hukum Pidana, Perdata dan Pajak yang dihadapi

Bank selama periode tahun 2015 dan telah diajukan melalui proses hukum.

Permasalahan hukum yang dihadapi PT. Bank Kalteng untuk upaya penyelesaian pada tahun

2015 sbb :

1. Perkara Pidana

Perkara Hukum ini berlanjut dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2012 :

a. Perkara Pidana selisih Dana Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas yang

melibatkan 2 (dua) orang Oknum Pegawai PT. Bank Kalteng yaitu DEMUS

SIANG ASIN BIN SIANG ASIN (Eks. Pemimpin Cabang Pembantu) dan

ANDAT KASUMAWATI SINTA BINTI SIMAL U. LINGKUS (Eks. Staf

Pelaksana).

Perkembangan Terakhir

Bahwa PT. Bank Kalteng telah menghubungi Pengadilan Negeri Palangka Raya,

guna menerima salinan Putusan MA an Demus Siang Asin bin Siang Asin,

dengan PUTUSAN Nomor: 1822 K/Pid.Sus/2012 dengan pengantar dari Panitera

Mahkamah Agung-RI Nomor: 1065/Pan.Pid.Sus/1822 K/PID.SUS/2012 tanggal

30 Juni 2015, yang memutuskan:

1) Menyatakan Terdakwa Demus Siang Asin bin Siang Asin telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi

secara bersama-sama”.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,

maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3) Menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti

sebesar Rp.1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah), dikurangi aset-

aset yang disita dari Terdakwa, dengan ketentuan apabila uang pengganti

tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya

dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut,

dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk

membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama

1 (satu) tahun.



4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahwa PT. Bank Kalteng telah menghubungi Pengadilan Negeri Palangka

Raya, guna menerima salinan Putusan MA an. Andat Kusumawati Sinta

binti Simal U. Lingkus , dengan PUTUSAN Nomor: 740 K/Pid.Sus/2013

dengan pengantar dari Panitera Mahkamah Agung-RI Nomor:

954/Pan.Pid.Sus/740 K/PID.SUS/2013 tanggal 24 Juli 2014, yang

memutuskan:

(1) Menyatakan Terdakwa Andat Kusumawati Sinta, S.T. Binti Simal U.

Lingkus terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “secara bersama-sama melakukan korupsi” sebagaimana

didakwakan dalam dakwaan Primair;

(2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara

selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua

ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

(3) Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti

kepada Negara sebesar Rp.1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus

Juta Rupiah) dikurangi aset-aset yang disita dari Terdakwa yaitu

berupa: 1 (satu) bidang tanah seluas 162 m2 (seratus enam puluh dua

meter persegi) dan 1 (satu) unit rumah di atasnya terletak di

perumahan Vila Bukit Tidar Blok A3-712 Malang sesuai dengan

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1726, tanggal 18 Januari 2007

atas nama pemegang hak: WILHAN ROEBERT DOHONG, dengan

ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti

pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

(4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

(5) Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan

seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

b. Perkara Pidana PT. Artha Ariesta Anthaloka (PT. AAA)

Bahwa Perkara Tipikor Kredit Macet PT. Artha Ariesta Anthaloka yang

melibatkan 2 (dua) orang oknum pegawai PT. Bank Kalteng yaitu ALFRIDO F.

MAHAR (mantan Pemimpin Cabang Utama) dan FIKRI FAUZI (eks. staf

pelaksana) serta HERRY FERNANDO TOEWEH, S.E. (Direktur Utama

PT.AAA).




Perkara atas nama ALFRIDO F. MAHAR dan FIKRI FAUZI pada Tingkat

Pengadilan Negeri Palangka Raya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan

Pidana Penjara masing–masing 1 (satu) tahun dan tidak membayar uang pengganti

kerugian negara. Sedangkan Perkara atas nama HERRY FERNANDO TOEWEH,

S.E. pada tingkat Pengadilan Negeri Palangka Raya telah mempunyai kekuatan

hukum tetap dengan Pidana penjara 1 (satu) tahun dan mengganti kerugian negara

sebesar Rp. 4.657.797.236 (empat milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus

sembilan pulau tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), diganti oleh terdakwa

melalui pelelangan barang bukti milik terdakwa yang telah disita oleh penyidik.

Bahwa pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara Cq. PT. Bank Kalteng telah

dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2015 dari hasil penjualan lelang barang bukti

milik terdakwa sebesar Rp. 4.657.797.236.

Bahwa sebagaimana surat Direksi PT. Bank Kalteng Nomor: DPP.03/SB-1096/XII-

2015 tanggal 18 Desember 2015 Perihal Hasil Lelang Barang Rampasan PT. Artha

Ariesta Anthaloka, yang pada intinya meminta kepada Pemimpin Cabang Utama

untuk memindahbukukan secara keseluruhan sebagai pelunasan pokok kredit PT.

Artha Ariesta Anthaloka dan bunga kredit tidak diperhitungkan. Hal tersebut telah

ditindaklanjuti oleh Pemimpin Cabang Utama bahwa terhadap pinjaman PT. AAA

telah dilakukan penihilan, sebagaimana surat Nomor: KCU.101/SPR-014/I.2016

tanggal 04 Januari 2016 Perihal Realisasi Action Plan PT. AAA.

2. Perkara Perdata

a. PT. Surya Barokah

Perkara Perdata antara Bank Kalteng dengan PT. Surya Barokah, KUD Sumber

Indah dan KUD Rukun Mas telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap sebagaimana

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1980 K/PDT/2009. Saat

ini dalam proses persiapan eksekusi (anmaaning) oleh Pengadilan Negeri

Palangka Raya kepada pihak tereksekusi (PT. Surya Barokah / Direksi PT. Surya

Barokah, KUD Sumber Indah dan KUD Rukun Mas). Saat ini sedang

mempersiapkan administrasi Pelaksanaan Eksekusi Aset Sita Jaminan.

Sebagai salah satu upaya guna mengikuti proses sita aset dimaksud, PT. Bank

Kalteng telah menugaskan Tim guna melakukan investigasi aset PT. Surya

Barokah, yaitu:



(1) Investigasi Aset PT. Surya Barokah tanggal 23 Juni 2015

Investigasi aset PT. Surya Barokah yang akan dieksekusi di Jakarta Selatan,

Jakarta Barat, Bogor/Cibinong dan Denpasar Bali, sebagaimana SPPD Kantor

Pusat PT. Bank Kalteng Nomor: DSDM.18/SPH-233/VI-15 tanggal 12 Juni

2015 dan SPPD Kantor Cabang Utama Palangka Raya PT. Bank Kalteng

Nomor: KCU.103/SPH-044/VI.15 tanggal 15 Juni 2015, Tim yang berangkat

yaitu:

- I Made Danu : Pemimpin Divisi Perkreditan

- Masjuaini : Pemimpin Kantor Cabang Utama

- Lukie Y. Mahat : Pemimpin Kelompok Pengendalian Kredit

- Gito Siswoyo : Pemimpin Kelompok Manajemen Risiko

- Sugianoor : Tenaga Ahli Bidang Hukum

- Jeksenly : Pemimpin Bagian Penyelamatan Kredit

Adapun hasil investigasi tersebut yaitu:

Bahwa investigasi atas aset PT. Surya Barokah/Direksi PT. Surya Barokah an.

Slamet Andrianto Gerdiman, Ir. Bambang Hariyadi Oetomo dan Bambang

Sutikto alias Bambang Sutikno yang akan dieksekusi yaitu di Jakarta Selatan,

Jakarta Barat, Bogor/Cibinong dan Denpasar Bali, dari hasil pemantauan Tim

di lapangan bahwa sebagian besar aset tersebut telah berpindah tangan ke

pihak lain.

(2) Investigasi Aset PT. Surya Barokah tanggal 14 Juli 2015

Investigasi aset PT. Surya Barokah yang akan dieksekusi di

Surabayasebagaimana SPPD Kantor Pusat PT. Bank Kalteng Nomor:

DSDM.18/SPH-261/VII-15 tanggal 06 Juli 2015, Tim yang berangkat yaitu:

- Sugianoor : Tenaga Ahli Bidang Hukum

- Moses Simanjuntak : Yunior Asisten Seksi Penyelamatan Kredit

Kantor Cabang Utama

Adapun hasil investigasi tersebut yaitu:

Bahwa investigasi terhadap seluruh aset PT. Surya Barokah/Direksi

PT. Surya Barokah an. Slamet Andrianto Gerdiman, Ir. Bambang Hariyadi

Oetomo dan Bambang Sutikto alias Bambang Sutikno baik yang berada di

Jakarta, Bogor/Cibinong, Denpasar dan Surabaya yang telah dilakukan

investigasi guna mengetahui keadaan saat ini aset tersebut apakah masih

dikuasai yang bersangkutan (Pemilik) atau telah dialihkan (dijual/diagunkan)

kepada orang lain secara umum dapat terdeteksi keadaan tanah dan bangunan.



Namun, secara khusus apabila aset tersebut ingin dijadikan sebagai aset sita

jaminan yang akan dieksekusi untuk melunasi sisa hutang PT. Surya

Barokah/Direksi PT. Surya Barokah, maka berpotensi menimbulkan Masalah

Hukum Baru bagi PT. Bank Kalteng karena Pemegang Hak Aset tersebut

pada umumnya telah beralih kepada pihak lain. yang sudah barang tentu akan

melakukan gugatan perlawanan. hal tersebut bisa merugikan pihak PT. Bank

Kalteng baik dari segi waktu, biaya, maupun reputasi.

Bahwa Tim juga menyarankan kepada Direksi PT. Bank Kalteng agar

menugaskan Tim Investigasi Independen Lutvi Hadib TJ Mitra Risk

Managemen Guard (RMG) untuk melakukan pendekatan secara internal

kepada Direksi PT. Surya Barokah an. Slamet Andrianto Gerdiman, Ir.

Bambang Hariyadi Oetomo dan Bambang Sutikto alias Bambang Sutikno

agar mau secara sukarela menyerahkan uang/aset yang sudah kita ketahui

keberadaannya kepada PT. Bank Kalteng dengan penyelesaian win-win

solution. Sehingga hal tersebut dinilai lebih efektif dan menguntungkan bagi

PT. Bank Kalteng.

Berdasarkan hasil investigasi 2 (dua) tim tersebut, Direksi telah

mempersilahkan kepada Tim Investigasi Eksternal (Sdr. Lutvi Hadib TJ

Mitra Rsik Management Guard) untuk berkunjung ke PT. Bank Kalteng

terlebih dahulu untuk berkonsultasi, namun sampai hari ini rencana

konsultasi dimaksud belum terlaksana.

Bahwa terhadap aset yang ada di Palangka Raya, belum dilakukan

investigasi oleh Tim yang telah ditugaskan untuk melaksanakannya.

b. H. Wardoyo (Terlawan IV)

Perkara Perdata kasus Gugatan Perlawanan Pelaksanaan Lelang Eksekusi karena

Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi oleh H. Wardoyo melalui kuasa

hukumnya M.H. Priyo Oetomo, SH, MH dan Wahyudi Pratiknyo, SH selaku

penggugat dan PT. Bank Kalteng selaku turut tergugat IV/Turut terlawan IV Perkara

Perdata Nomor 33/Pdt.Plw/2010/PN.Pl.R tanggal 30 Agustus 2010 Jo Putusan

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 72/Pdt/2010.PT.PR tanggal 28 Juli

2011 telah selesai dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, namun Pihak H.

Wardoyo mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik

Indonesia.




Peninjauan Kembali perkara tersebut telah diperoleh PUTUSAN MA Nomor: 623

PK/Pdt/2014 tanggal 28 Januari 2015, yang memutuskan:

“ Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:

H. Wardoyo tersebut; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan untuk

membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ”

Atas Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas maka Perkara Perdata an.

H. Wardoyo (Terlawan IV) dianggap selesai.

Selama tahun 2015 tidak terdapat transaksi pada PT. Bank Kalteng yang mengandung

benturan kepentingan.

TABEL PENGUNGKAPAN BENTURAN KEPENTINGAN

PADA PT. BANK KALTENG

TAHUN BUKU 2015

(dalam jutaan rupiah)

No

Nama & Jabatan

Pihak yang memiliki

benturan

kepentingan

Nama &

Jabatan

Pengambil

Keputusan

Jenis

Transaksi

Nilai

Transaksi

Keterangan *)

- - - - -

- - - - -

Sampai dengan tahun 2015, PT. Bank Kalteng belum mempunyai Unit Kerja Sekretaris

Perusahaan (Corporate Secretary), sehingga untuk sementara segala tugas yang bersifat

untuk pelaksanaan akuntabilitas dan tanggung jawab direksi untuk sementara waktu dikelola

oleh Divisi Perencanaan & Pengembangan.



Program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu perwujudan misi PT.

Bank Kalteng, yaitu peduli pada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Tujuan utama

kegiatan CSR PT. Bank Kalteng antara lain adalah meningkatkan taraf kesejahteraan

masyarakat Indonesia umumnya dilihat dari aspek sosial, pendidikan dan kesehatan,

khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan PT. Bank

Kalteng dapat memperkuat reputasinya sebagai perusahaan yang secara konsisten

menunjukkan kepedulian pada masyarakat, memberikan inspirasi kepada stakeholders untuk

melakukan kegiatan dalam kepedulian masyarakat.

Selama tahun 2015 realisasi kegiatan CSR PT. Bank Kalteng meliputi:

NO KETERANGAN

NILAI

BANTUAN

(RP)

1. Bantuan Dana untuk Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhamad SAW

Tahun 1436 H/2014 M

5.000.000.-

2. Bantuan Doorprize pada acara Rapat Kerja Program Keluarga Harapan

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

7.000.000,-

3. Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Gereja Kalimantan Evangelis

Panarung Jalan Jati Raya II Palangka Raya

25.000.000,-

4. Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan/Renovasi Gedung GPIB

Majelis Jemaat “EBENHAEZER” Jalan Baban No. 38 Palangka Raya

10.000.000,-

5. Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Gedung Gereja Kristen

Maranatha Indonesia Jemaat Eklesia

25.000.000,-

6. Bantuan Dana dalam rangka Kemah Bakti Budaya Pencinta Alam

Kalimantan Tengah Tahun 2015 di Desa Tumbang Gagu Kecamatan

Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur

5.000.000,-

7. Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Gedung GBI Glow

Fellowship Center Palangka Raya

15.000.000,-

8. Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Gedung Gereja Suara Injili

Indonesia Jemaat Sion Palangka Raya

15.000.000,-

9. Bantuan Dana dalam rangka Kegiatan Pilot Project Kecamatan SBS (Stop

Buang Air Sembarangan) Provinsi Kalimantan Tengah

98.000.000,-

10. Bantuan Dana dalam rangka Penyediaan Buku Perpustakaan Guna

Keperluan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya

47.724.500,-

11. Bantuan Dana dalam Rangka kerja sama dengan Koperasi Karyawan PT.

Bank Kalteng dalam Kegiatan Pasar Murah Penjualan Sembako bagi

Masyarakat Umum

60.000.000,-

12. Bantuan Dana dalam rangka Kegiatan Pemusatan Latihan Tim Pra PON

Panjat Tebing Provinsi Kalimantan Tengah

25.000.000,-



NO KETERANGAN

NILAI

BANTUAN

(RP)

13. Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Tempat Ketrampilan Menjahit

dan Komputer dan Asrama Panti Asuhan Yatim Piatu/LKSA “BUDI

MULYA”

15.000.000,-

14. Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Mesjid Pondok Pesantren dan

Panti Sosial “Nurul Sholihin”

15.000.000,-

15. Bantuan dalam rangka Kegiatan Traveling dan Teaching Komunitas 1000

Guru Kalteng Provinsi Kalimantan Tengah berupa Tas, Sepatu dan Kaos

kaki

9.950.000,-

16. Bantuan Dana dalam rangka Kegiatan Pelatihan Komputer dan Menjahit

untuk Lembaga Pembinaan Kreatifitas Perempuan (LPKP) “MOHINI”

Kalimantan Tengah

5.000.000,-

17. Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan /Renovasi Gedung Gereja

GKE Viktoria Palangka Raya

15.000.000,-

18. Bantuan Dana dalam rangka Pembelian Perlengkapan Pertandingan Tim

Pra PON Softball Putra Provinsi Kalimantan Tengah

7.500.000,-

19. Bantuan dana dalam rangka Persiapan Tim Pra PON Bulutangkis

Kalimantan Tengah

14. 000.000,-

20. Bantuan dana dalam rangka Pelaksanaan Seminar Internasional

Pendidikan yang dilaksanakan tanggal 17 November 2015 di GPU

Tambun Bungai Palngka Raya

8.000.000,-

21. Bantuan Dana dalam rangka Pembelian Meja dan Kursi Kerja bagi SMP

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Palangka Raya

10.000.000,-

22. Bantuan Dana dalam rangka Pembangunan Gedung Gereja POUK 631

Antang Jl. Tjilik Riwut Km.6,5 Palangka Raya

15.000.000,-

23. Bantuan berupa barang Alat Olah Raga (1 buah Meja Tenis Meja

Lengkap) untuk Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Santa Maria SMP

Katholik Santa Maria Jl. Tjilik Riwut Km 5,5 Palangka Raya

7.715.000,-

24. Bantuan Dana untuk Korban Kebakaran Masyarakat di Kabupaten

Sukamara

20.000.000,-

25. Bantuan 100 buah tong sampah dalam rangka Mempertahankan Adipura

Kabupaten Sukamara di Kabupaten Sukamara.

37.500.000,-

26. Bantuan Dana bagi Panitia Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Kabupaten

Murung Raya Tahun 2015 Tingkat Kabupaten Murung Raya Tahun 2015

20.000.000,-

27. Bantuan Dana dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

(STBM) Tahun 2015 untuk Dinas Kabupaten Barito Selatan

62.500.000,-

28. Posko Bantuan Musibah Jatuhnya Pesawat Air Asia QZ 8501 di

Kotawaringin Barat untuk Relawan Basarnas, BPBD, TNI, Polri dan

Relawa serta Petugas dan awak media di Pangkalan Bun

39.404.750,-

29. Bentuk Kepedulian kepada masyarakat dalam rangka Pembukaan Kantor

Cabang Muara Laung untuk Mesjid Arifinnor, Mesjid Nurul Hidayah,

Gereja GKE Tumbang Bahan dan Paud Aminda

20.000.000,-



NO KETERANGAN

NILAI

BANTUAN

(RP)

30. Pemberian Bantuan sebagai bentuk Kepedulian kepada masyarakat di

Kuala Pembuang untuk SMK Miftahussalam, Musholla Al-Falah, Pondok

Pesantren Hidayatul Amin dan Unit Pasukan Kebersihan Kabupaten

Seruyan

93.200.000,-

31. Pengadaan Kaos kepada Peserta Sosialisasi Penyalahgunaan Napza bagi

Pelajar SMA sederajat di Kabupaten Barito Timur.

37.500.000,-

32. Bantuan Biaya Pendidikan melaui Pembiayaan Beasiswa di Kabupaten

Sukamara.

50.000.000,-

33. Kegiatan Pembuatan Taman di RSUD Sultan Imanuddin di Pangkalan

Bun

48.000.000,-

34. Bantuan kepada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS) Hapakat Manggatang Pambelum di Gunung Mas

85.000.000,-

35. Bantuan Dana Kepada TK Kristen Kuala Kurun, TK Negeri Pembina

Kuala Kurun dan SD Pionir Kuala Kurun masing-masing Rp.

10.000.000,-

30.000.000,-

36. Bantuan Sosial kepada 9 (sembilan) Rumah Ibadah (Mesjid, Gereja dan

dan Majelis Hindu Kaharingan) masing-masing Rp. 5.000.000,- yang

berada di Kelurahan Nanga Bulik

45.000.000,-

37. Bantuan Dana Pembangunan Halte Tunggu Kapal Ferry di Kecamatan

Seranau di Sampit

25.000.000,-

38. Bantuan Dana Rehab WC Siswa dan Pagar SMP PGRI 4 Sampit 17.500.000,-

39. Bantuan Dana untuk Penyediaan Alat Pendidikan Outdoor dan Seragam

Guru SDLB Negeri Sampit

12.500.000,-

40. Pengadaan Kendaraan Roda 3 Angkutan Sampah Kelurahan Baamang di

Sampit.

28.000.000,-

41. Bantuan Ambal/Karpet Sajadah untuk Mesjid Al Hadi Nor Bahtera

Parenggean

7.950.000,-

42. Bantuan Pembuatan Meja Mezbah dan Mimbar Podium Kotbah untuk

Gereja Moria Parenggean

7.850.000,-

43. Bantuan Pembuatan Sarana Permainan anak kepada TK Melati

Parenggean.

1.500.000,-

44. Bantuan Pembelian bahan bangunan untuk Pembangunan Mesjid Nurul

Hidayah Simpang Sebabi

4.335.000,-

45. Bantuan Pembelian Handycam, Laptop, LCD Proyektor dan Kipas Angin

bagi Gereja Sinta Nauli Simpang Sebabi

15.665.000,-

46. Bantuan Dana untuk Pembangunan Gedung Gereja EFATA GKE Jemaat

Jaar di Tamiang Layang.

25.000.000,-

47. Bantuan Bangku Meja dan Sound System Gereja Haleluya Kuala Kapuas 35.000.000,-

48. Bantuan Fasilitas Peralatan Pendidikan untuk SDN Telok dan Taman

Kanak-kanak Haring Oya Telok Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten

Katingan

40.000.000,-



NO KETERANGAN

NILAI

BANTUAN

(RP)

49. Bantuan Dana Pembangunan Gedung Sekretariat Badan Pekerja Harian

(BPH) Majelis dan Aula Serbaguna Jemaat GKE Muara Teweh

Kabupaten Barito Utara

35.000.000,-

50. Bantuan Dana bagi Pembangunan Gedung Gereja Katholik Paroki Santo

Mikael Tamiang Layang

7.500.000,-

51. Pengadaan Barang dan Jasa berupa Rehabilitasi Ringan Bangunan Pasar

Mini Nanga Bulik yang terletak di Trans Lokal Kelurahan Nanga Bulik

Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

75.000.000,-

52. Bantuan Dana Pembangunan Gereja Gloria Majelis Jemaat GKE Kalawa

Kuala Kapuas

65.000.000,-

53. Bantuan Dana Pembuatan 4 (empat) unit Jembatan Penghubung antara

lokasi parkir mobil dengan arena pameran di Kompleks Stadion Willy M.

Yoseph Kabupaten Murung Raya

95.000.000,-

TOTAL

1.545.794.250,-



Hasil Penilaian PT. Bank Kalteng terhadap Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate

Governance (GCG) PT. Bank Kalteng Tahun Buku 2015 adalah Peringkat 3 dengan predikat

“CUKUP BAIK“. Rincian Self Assessment GCG PT. Bank Kalteng tahun 2015 sebagai

berikut :

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GCG

PERINGKAT DEFINISI PERINGKAT

Individual

3 (CUKUP

BAIK)

Berdasarkan hasil self assessment terhadap 3 (tiga)

faktor yaitu: Governance Structure, Governance

Process dan Gavernance Outcome yang mencakupi

11 (sebelas) Kriteria/Indikator, bahwa secara umum

sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku,

hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas

prinsip-prinsip Good Corporate Governance,

PT. Bank Kalteng telah melakukan Good Corporate

Governance.

Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip

Good Corporate Governance, maka secara umum

kelemahan tersebut kurang signifikan terhadap

operasional Bank dan dapat diselesaikan dengan

tindakan normatif oleh pihak Manajemen/Pengurus

Bank.



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Kalteng merupakan sarana bagi seluruh

Pemegang Saham untuk mengambil keputusan bagi PT. Bank Kalteng yang pelaksanaanyaa

diatur dalam batas yang ditentukan sebagaimana tertuang dalam UU Perseroan Terbatas dan

atau Anggaran Dasar PT. Bank Kalteng.

RUPS berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan

Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan, menunjuk

Akuntan Publik (Audiotr Eksternal), dan menentukan jumlah Kompensasi / Remunerasi

yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

PT. Bank Kalteng melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada

tanggal 09 Juni 2015, bertempat di Aula Eka Hapakat (Lantai III) Kantor Gubernur

Kalimantan Tengah.

Materi dan agenda utama yang menjadi pembahasan yaitu :

1. Pembahasan dan pengesahan atas Laporan Tahunan untuk Tahun Buku sebelumnya yang

telah ditutup, dalam kaitan itu Laporan Tahun Buku 2014 PT. Bank Kalteng;

2. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk untuk melakukan audit atas

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku yang sedang berjalan, dalam kaitan itu Audit

atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2015 PT. Bank Kalteng;

3. Menetapkan keputasan atas hal-hal ang diusulkan yang menjadi agenda dari RUPS.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dipimpin oleh Komisaris

Utama dan dihadiri oleh seratus persen (100%) Pemegang Saham.

Agenda 1 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun 2014

PT. Bank Kalteng

Agenda 2 Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan

audit atas Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Kalteng

Tahun Buku 2015

Agenda 3 Pembebanan PPh 21 pada PT. Bank Kalteng

Agenda 4 Visi Misi dan Arah Pengembangan PT. Bank Kalteng

kedepan



Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 telah disetujui dan disahkan hal-hal

sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan 2014 yang meliputi : Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan

Laporan tentang Tugas Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam

pengurusan dan Pengawasan Perseroan Tahun Buku 2014 dan Laporan Keuangan Tahun

Buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor akuntan Publik (KAP) Ellya Noorlisyati &

Rekan di Jakarta dengan opini “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”;

2. Tambahan Modal Setor untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 69.146.400.000,- (enam puluh

sembilan juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus ribu rupiah) dan Tahun 2015

sebesar Rp. 96.994.399.998,- (sembilan puluh enam milyar sembilan ratus sembilan

puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan

puluh delapan rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Modal Setor menjadi

Rp. 531.857.416.830,- (lima ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh

juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

3. Tambahan Modal Setor dalam tahun Buku 2014 (26 Juni 2014 s/d 31 Desember 2014)

sebesar Rp. 69.146.400.000,- (enam puluh Sembilan milyar seratus empat puluh

enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 365.716.616.832,- +

Rp. 69.146.400.000,- = Rp. 434.863.016.832,- (empat ratus tiga pulh empat milyar

delapan ratus enam puluh tiga juta enam belas ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

Sehingga total modal tersebut sebagai dasar untuk menghitung pembagian dividen

kepada masing-masing Pemegang Saham Tahun Buku 2014.

4. Pembagian Laba Bersih Tahun Buku 2014 sebesar Rp. 169.022.393.702,- (seratus enam

puluh sembilan milyar dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus

dua rupiah) dengan prosentase (komposisi) yang sama dengan pembagian laba tahun

lalu, yaitu :

NO URAIAN KOMPOSISI

1 Dividen Peserta Modal 58,00 %

2 Cadangan Umum 15,00 %

3 Cadangan Tujuan 10,00 %

4 Dana Kesejahteraan 10,00 %

5 Tantiem Direksi & Dewan Komisaris 7,00 %

Jumlah 100,00 %



5. Untuk Penghitungan Dividen tahun buku 2014 menjadi sebesar Rp. 98.032.988.347,16

(Sembilan puluh delapan milyar tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh

delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah, enam belas perseratus) dengan rincian

sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No. PEMEGANG SAHAM

Tahun Buku 2014

(dibagi ke Pemegang Saham Tahun 2015)

Modal Per

31 Desember 2014 % Total Dividen

1 Pemprov. Kalteng 180,000,010,134.00 41.39% 37,075,679,486.26

2 Pemkab. Kobar 22,688,000,000.00 5.22% 5,806,819,427.70

3 Pemkab. Sukamara 23,500,000,000.00 5.40% 5,894,430,861.04

4 Pemkab. Barito Selatan 20,688,000,000.00 4.76% 5,253,635,144.81

5 Pemkab. Kotim 21,520,000,000.00 4.95% 5,747,690,957.16

6 Pemkab. Katingan 16,250,000,000.00 3.74% 3,619,254,974.51

7 Pemkab. Barito Utara 22,014,400,008.00 5.06% 4,831,224,481.21

8 Pemkab. Murung Raya 18,000,000,000.00 4.14% 4,185,227,886.35

9 Pemkab. Barito Timur 16,600,000,000.00 3.82% 3,644,726,069.64

10 Pemkab. Gunung Mas 20,800,000,000.00 4.78% 4,618,228,513.28

11 Pemkab. Kapuas 15,327,000,000.00 3.52% 3,348,727,803.27

12 Pemkab. Seruyan 22,000,000,000.00 5.06% 5,579,549,236.73

13 Pemkab. Lamandau 19,500,000,000.00 4.48% 4,760,649,871.36

14 Pemkab. Pulang Pisau 9,900,000,000.00 2.28% 2,288,539,902.23

15 Pemkot. Palangka Raya 6,075,606,690.00 1.40% 1,378,603,731.61

JUMLAH 434,863,016,832.00 100.00% 98,032,988,347.16

6. Menetapkan Dan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit Laporan

Keuangan PT. Bank Kalteng untuk Tahun Buku 2015 yaitu mengusulkan KAP Doli,

Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Menara Kuningan Jl. HR. Rasuma Said Jakarta

dengan biaya sebesar Rp. 525.349.000,- (lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat

puluh Sembilan ribu rupiah);

7. Pembebanan PPh Pasal 21 tahun buku 2014 dan tahun buku 2015 menggunakan Metode

Gross-Up (dibebankan kepada Bank), sedangkan untuk tahun buku 2016 dan seterusnya

diselesaikan pada tahun yang bersangkutan;

8. Berkenaan dengan asset kendaraan terutama mobil, Pelelangan dilakukan setelah hapus

buku. Aset kendaraan khususnya mobil yang dapat dihapusbukuan dan dilelang adalah

mobil / kendaraan yang telah berusia 8 (delapan) tahun ke atas, dengan system lelang

terbuka setelah terlebih dahulu dievaluasi oleh Tim Penilai Independen. Sedangkan

kendaraan yang belum mencapai usia tersebut (8 tahun)dan berada di tangan pihak-pihak

di luar Bank, supaya ditugaskan kepada Direksi untuk ditarik dan diamankan untuk

kepentingan Bank;



9. Berkenaan dengan kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh Bank, RUPS memerintahkan

kepada Direksi untuk menanyakan kepada pihak-pihak yang berwenang atau terkait dan

hasilnya dilaporkan dengan tuntas kepada PSP selambatnya bulan juli 2015;

10. Perlakuan cuti besar untuk pengurus Bank diputuskan untuk dihapus;

11. Perlakuan biaya berobat bagi pengurus dan karyawan Bank diputuskan untuk tidak

dibedakan artiya diperlakukan sama dan masuk di dalam BPJS;

12. Usul pembukaan Unit Layanan Ban Kalteng di Manuhing Tumbang Talaken, dengan

terlebih dahulu dilakukan Survey oleh Bank pada tahun 2015 dan hasilnya akan

dilaporkan lebih lanjut pada RUPS yang akan datang;

13. Dalam rangka memperkuat permodalan Bank, RUPS mengusulkan agar RUPS tahun

2016 mempertimbangkan usulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pembagian

Dividen kepada Pemegang Saham sebesar 30% dari Laba Bersih;

14. Perkuatan Modal Bank dengan menugaskan kepada Direksi untuk melakukan penilaian

kembali terhadap Nilai Wajar Saham 5% yang diberikan kesempatan kepada Pihak

Ketiga dan melaporkannya kepada PSP pada minggu ketiga bulan juli 2015.

Realisasi dari Keputusa RUPS tahun buku 2014 pada tanggal 09 Juni 2015

sebagaimana tertuang dalam setiap hasil keputusan RUPS telah dilaksanakan

dan direalisasikan.

Documents

Laporan Tahunan 2015 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH