LAPORAN REVISI - itjen.kemendesa.go.id€¦ · LAPORAN REVISI PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Inspektorat Jenderal

Tahun Anggaran 2020

LAPORAN REVISI PROGRAM KERJA

PENGAWASAN TAHUNAN

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Inspektorat Jenderal

KATA PENGANTAR

Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai unit kerja yang memiliki tugas

melaksanakan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan di lingkungan

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi Program Kerja Pengawasan Tahunan, agar

pengawasan tetap terlaksana secara terencana, efektif dan tepat sasaran,

maka disusunlah revisi program kerja pengawasan sebagai acuan kembali

dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Revisi Program Kerja

Pengawasan Tahunan ini didasari dengan adanya pandemi Covid-19,

sehingga terdapat perubahan kebijakan dan postur anggaran yang

menyebabkan diperlukan revisi seluruh agenda kegiatan pengawasan yang

telah direncanakan pada PKPT awal yang telah disusun sedemikian rupa.

Revisi Program Kerja Pengawasan ini disusun dengan melibatkan

seluruh unsur yang ada di lingkungan Inspektorat Jenderal serta

mempertimbangkan sumber daya dan waktu yang tersedia, karena itu

diharapkan hal ini dapat diterapkan dan diimplementasikan dengan sebaik-

baiknya sehingga tugas Inspektorat Jenderal dalam mengawal dan

mengawasi seluruh kegiatan di lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam masa pandemi

Covid-19 tetap dapat berjalan dengan baik.

Demikian, Revisi Program Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal

(PKPT) Tahun 2020 ini dibuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan

kegiatan Inspektorat Jenderal dalam mengawal program-progam prioritas

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Jakarta, Agustus 2020

a.n Inspektur Jenderal

Sekretaris Inspektorat Jenderal

Fajar Tri Suprapto, SE, M.Si

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI ............................................................................................... i

DAFTAR TABEL ...................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................. 5

B. Dasar Hukum ................................................................................... 7

C. Dasar Penyusunan Revisi PKPT 2020 ............................................. 7

D. Dasar Penyusunan PKPT TA 2020…............................................... 6

BAB II ORGANISASI

A. Tugas dan Fungsi Organisasi .......................................................... 9

B. Struktur Organisasi .......................................................................... 9

C. Bisnis Proses ................................................................................. 10

D. Dukungan Personel ....................................................................... 10

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Obyek Pemeriksaan Inspektorat .................................................... 13

B. Program, Kegiatan dan Anggaran Pengawasan ............................. 15

BAB IV HASIL EVALUASI PKPT SEMESTER I………………………….. 23

A. Inspektorat I ................................................................................... 23

B. Inspektorat II .................................................................................. 29

C. Inspektorat III ................................................................................. 34

D. Inspektorat IV ................................................................................. 41

E. Inspektorat V .................................................................................. 49

F. Rekapitulasi Pelaksanaan PKPT hingga Semester I TA 2020 ........ 53

G. Rekapitulasi Penugasan berdasarkan Jenis Pengawasan ............. 53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................... 54

LAMPIRAN

Revisi Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat I - V

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal .............. 12

Tabel 2.2 SDM Fungsional Tertentu / Auditor Inspektorat Jenderal ....... 12

Tabel 3.1 Obyek Pemeriksaan Inspektorat Jenderal .............................. 13

Tabel 3.2 Pagu Anggaran Unit Kerja Eselon I ........................................ 15

Tabel 3.3 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat I ........................ 19

Tabel 3.4 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat II ....................... 19

Tabel 3.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat III ...................... 20

Tabel 3.6 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat IV ...................... 21

Tabel 3.7 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat V ....................... 22

Tabel 3.8 Rincian Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Inspektorat ........ 22

iii

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal ............................... 10

Bagan 2.2 Alur Bisnis Proses Organisasi Inspektorat Jenderal ............... 11

4

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Guna menunjang keberhasilan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

pemerintah, peran APIP mutlak diperlukan. APIP dituntut untuk menjalankan fungsi

quality assurance dalam pencapaian tujuan organisasi bagaimanapun kondisi dan

keadannya. Hal ini sejalan dengan peran internal audit dalam menjamin

peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola

organisasi.

Sebagai pedoman pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi maka ditetapkanPeraturan Menteri Desa, PDT dan

Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Melalui kebijakan

pengawasan yang bersifat preventif dan pre-emtif, adanya kesalahan maupun

terjadinya penyimpangan dapat terdeteksi secara dini, sehingga tujuan dan

sasaran kegiatan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal meliputi

seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan

pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan

sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Kebijakan pengawasan ini dijabarkan dalam bentuk dokumen PKPT yang

ditetapkan setiap tahun untuk dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon

II Inspektorat Jenderal sebagai langkah operasional pelaksanaan kebijakan

pengawasan. Dengan adanya pandemi COVID19 pelaksanaan PKPT hingga

semester I tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

dengan adanya kebijakan kebijakan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan

5

pengawasan. Selama kurun waktu tersebut PKPT Inspektorat Jenderal telah di

monitor dan di evaluasi untuk memperoleh capaian yang maksimal dan terarah.

Strategi – strategi pengawasan yang diterapkan Inspektorat Jenderal dalam

melaksanakan program kerja pengawasan pada pandemi COVID19 ini dengan

mengidentifikasi, mengukur, dan merencanakan kembali program kerja

pengawasan (revisi) agar target yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai

semaksimal mungkin

Kegiatan pengawasan yang berbentu audit dalam kurun waktu semester I

ini, terdapat beberapa unit kerja yang belum dan bahkan tidak dapat melaksanakan

kegiatan audit pada mitra kerjanya karena adanya kebijakan yang diambil untuk

penangannan COVID19 seperti perubahan postur anggaran, kebijakan PSBB dan

social distancing, serta perubahan target output dan kinerja yang tentunya tidak

selaras lagi dengan PKPT yang telah disusun.

Sebagai acuan kembali kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal, telah

dilakukan evaluasi pelaksanaan PKPT semester I di setiap unit kerja eselon II

sehingga memberikan gambaran dan rekomendasi terhadap perbaikan pada

dokumen revisi Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal di

semester ini, dengan sasaran mengoptimalkan kegiatan kegiatan pengawasan

mandatoris, dan pendampingan serta monthly audit. Sebagai implementasi dari

kebijakan tersebut dan untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, efisien,

terarah serta terkoordinasi, maka disusunlah dokumen Revisi Program Kerja

Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2020 dimana terdapat kewajiban

menyusun kembali Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai perwujudan

akuntabilitas kinerja dalam bidang pengawasan.

Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun dengan mempertimbangkan

analisa risiko, arahan kebijakan pengawasan pimpinan, sumber daya yang ada baik

dari sisi anggaran, SDM dan waktu yang masih tersedia hingga akhir tahun 2020.

Revisi Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2020 ini

akan digunakan sebagai pedoman kembali dalam pelaksanaan pengawasan dan

pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal agar

dapat berjalan kembali.

6

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah.

4. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.


Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan,

Pengendalian dan Pelaporan Program Anggaran.


Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi.


Nomor20 Tahun 2015 tentang Bisnis Proses Level 0 (L0) Kementerian Desa,


9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor13 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi.


Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Kementerian Desa,


C. DASAR PENYUSUNAN REVISI PKPT 2020

Berdasarkan hasil evaluasi PKPT tahun 2020 terdapat beberapa hambatan

dalam melaksanakan PKPT 2020. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Adanya kondisi pandemi COVID19 menyebabkan hampir seluruh kegiatan

mengalami vacuum dan tidak dapat terlaksana. Dengan adanya beberapa

7

kebijakan untuk penanganan COVID19 yang menjadi kendala tidak tercapainya

pelaksanaan PKPT sesuai rencana meliputi:

2. Kebijakan Sosial Distancing, PSBB, Himbauan untuk tidak melakukan kegiatan

aktifitas social, Work From Home, Karantina wilayah terutama Ibukota sebagai

epicentrum pandemi ini yang membatasi keluar masuk wilayah yang

menyebabkan tidak terlaksananya beberapa kegiatan pengawasan yang sudah

direncanakan hingga semester I.

3. Perubahan Postur Anggaaran untuk realokasi dan refocusing penanganan

COVID19 dan tentunya perubahan target output, indicator kinerja yang selaras

dengan terjadinya perubahan postur anggaran Inspketorat Jenderal.

4. Beberapa tugas mandatoris sudah terealisasi hingga akhir Februari, namun

beberapa pelaksanaan pada awal Maret hingga Juni terdapat beberapa

Inspektorat yang telah melakukan penugasan dengan memperhatikan protocol

kesehatan dengan memperkuat koordinasi dengan audit dengan komunikasi

daring atau virtual.

5. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan hanya sebatas

pengawasan pada dokumen dan telekomunikasi seperti telpon, Whatsapp

maupun aplikasi zoom.

Hambatan-hambatan yang terjadi menyebabkan perlunya penyesuaian PKPT

Tahun 2020 dilakukan agar target ditentukan dapat tercapai maka kegiatan

pengawasan tetap dapat berjalan mengikuti perkembangan kondisi yang ada.

8

BAB II

ORGANISASI

A. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas Inspektorat Jenderal

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

mempunyai fungsi antara lain:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya

3. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas pebugasan Menteri

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Kementerian Desa Pembangunan

Daerah Tertinggal dan TransmigrasI

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, tentang Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, organisasi Kementerian

ini terdiri Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan; Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah

Tertentu, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktorat

9

Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Badan Penelitian dan

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, serta Staf Ahli Bidang

Pembangunan dan Kemasyarakatan, Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi

Lokal, Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar

Lembaga dan Staf Ahli Bidang Hukum. Untuk mendukung tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi nomor 6 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, struktur organisasi

Inspektorat Jenderal terdiri dari beberapa unit kerja eselon II yaitu:

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

2) Inspektorat I

3) Inspektorat II

4) Inspektorat III

5) Inspektorat IV

6) Inspektorat V

Bagan 2.1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

C. BISNIS PROSES

Bisnis Proses dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari proses dan berisi

kumpulan aktivitas (task) yang saling berkorelasi satu sama lain untuk menghasilkan

suatu keluaran yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi.

10

Penataan Bisnis Proses dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan

perbaikan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada

Inspektorat Jenderal. Berikut alur bisnis proses Inspektorat Jenderal :

Bagan 2.2. Alur Bisnis Proses Inspektorat Jenderal

D. SUMBER DAYA

INS

PE

KT

OR

AT

JE

ND

ER

AL

INPUT

RKA K/L PROGRAM KERJA

RENCANA STRATEGIS

KEY PROSES

INSPEKTORAT I

INSPEKTORAT II

INSPEKTORAT III

INSPEKTORAT IV

INSPEKTORAT V

AUDIT

REVIU

EVALUASI

SUPPORT PROSES

Analisa Hasil

Pengawasaan

SESITJEN

Penyusuna Program

dan Anggaran

Adm dan Keu

SDM & UMUM

MONITORING PROSES

TATA KELOLA

KEMENTERIAN

(GOOD GOVERNA

NCE)

Ditjen PPMD

Ditjen PKP Ditjen PDT

Ditjen PDTU

Ditjen PKT Dijen

PKP2Trans Sekjen Irjen

Balilatfo

Rekomendasi perbaikan

dan Pencegahan

Keyakinan yang

Memadai Bahwa

Program dan Kegiatan Telah Di

Laksanakan Sesuai

Monitoring Evaluasi Kegiatan Pengawasan

Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

PENGAWASAN LAINNYA

Pencegahan KKN

11

Jumlah sumberdaya manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan kegiatan di

Inspektorat Jenderal sebanyak 201 orang dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

No Jabatan Jumlah/orang

a. Struktural 22

b. Fungsional Auditor 54

c. Fungsional Umum/Pelaksana 66

d. Tenaga Penunjang 34

e. Pramubakti/Pengemudi/Pengamanan 25

Jumlah 201 Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 15 Juli 2020

Untuk Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 54 orang dapat dirinci berdasarkan

sertifikasi sebagai berikut :

No Jenjang Jumlah/orang

a. Auditor Utama 3

b. Auditor Madya 11

c. Auditor Muda 8

d. Auditor Pertama 32

Jumlah 54 Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 15 Juli 2020

12

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. OBYEK PEMERIKSAAN INSPEKTORAT Penetapan organisasi Inspektorat Jenderal dan lingkup kerja dalam kegiatan

pengawasan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai

berikut :

INSPEKTORAT LINGKUP KERJA

INSPEKTORAT I

DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Sekretariat Ditjen

Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup

Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal

SEKRETARIAT JENDERAL

Biro Perencanaan

Biro Keuangan dan BMN

Biro SDM dan Umum

Biro Humas dan Kerjasama

Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana

INSPEKTORAT II

DITJEN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Sekretariat Ditjen

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar

Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana Desa

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa

INSPEKTORAT III

DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI

Sekretariat Ditjen

Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi

13


Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi

Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Direktorat Penataan Persebaran Penduduk

DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Sekretariat Ditjen

Direktorat Promosi dan Kemitraan

Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi

Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi

Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi

INSPEKTORAT IV

DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTENTU

Sekretariat Ditjen

Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan

Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan

Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana

Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik

Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar

BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN PELATIHAN DAN INFORMASI

Sekretariat Badan

Pusat Penelitian dan Pengembangan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN

Pusat Pelatihan Masyarakat

Pusat Data dan Informasi

INSPEKTORAT V

DITJEN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Sekretariat Ditjen

Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan

Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas

INSPEKTORAT JENDERAL

Sekretariat Itjen

Inspektorat I

Inspektorat II

14


Inspektorat III

Inspektorat IV

Inspektorat V

Tabel. 3.1 Obyek Pemeriksaan Inspektorat Jenderal

Obyek pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal, adalah

anggaran dan program serta kegiatan satuan kerja di lingkup Unit Kerja Eselon I

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Pada Anggaran Tahun 2020 terdapat

pengurangan anggaran belanja perprogram yang disebabkan oleh Pandemi Covid-

19. Berikut adalah Pagu Anggaran masing-masing Program Sebelum dan Sesudah

dilakukan pemotongan :

No UNIT KERJA PAGU AWAL PAGU REVISI

SETELAH COVID19

1 Sekretariat Jenderal 212.198.626.000 172.198.220.000

2 Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal 138.110.182.000 42.619.958.000

3 Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.042.663.767.000 1.800.303.482.000

4 Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

347.728.971.000 128.783.704.000

5 Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi 238.036.385.000 143.150.949.000

6 Ditjen Pembangunan DaerahTertentu 115.732.573.000 39.339.513.000

7 Ditjen Pembangunan dan Kawasan Perdesaan 121.518.278.000 46.868.603.000

8 Balilatfo 212.198.626.000 170.663.339.000

9 Inspektorat Jenderal 51.396.100.000 27.901.857.000

Jumlah 3.497.804.895.000 2.571.829.625.000

Tabel. 3.2 Pagu Anggaran Unit Kerja Eselon I

B. PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN PENGAWASAN TAHUN 2020

1. PROGRAM

Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi

2. KEGIATAN

Kegiatan Inspektorat Jenderal dalam mengawal program prioritas Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada prinsipnya dapat

diklasifikasikan kedalam 2 (dua) kelompok kegiatan, yaitu:

a) Kegiatan Utama

15

1) Audit

Kegiatan pengawasan dalam bentuk pemerikasaan operasional dan audit

(post) secara reguler terhadap seluruh kegiatan satuan kerja di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pelaksanaan audit didasarkan pada rencana dan program pengawasan

yang telah disusun oleh masing-masing Inspektorat dengan

mempertimbangkan manajemen risiko atas kegiatan yang akan diaudit dan

risiko audit. Audit terdiri dari:

I. Audit Kinerja

Mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat dan keyakinan yang

memadai terhadap laporan kinerja yang diaudit dan untuk meningkatkan

kinerja secara berkesinambungan.

Audit kinerja meliputi

• Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara yang antara lain

terdiri atas:

➢ Audit atas penyusunan dan pelakasanaan anggaran;

➢ Audit atas penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana;

➢ Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

• Audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang antara lain

Audit atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan

II. Audit dengan tujuan tertentu

Mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja dapat meliputi

• Audit pengadaan barang/jasa

Merupakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai

bahwa pengadaan barang / jasa dilaksanakan sesuai peraturan

perundang-undangan

• Audit perencanaan dan manfaat

Merupakan audit terhadap kegiatan unit kerja/satuan kerja untuk

memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut

sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta bermanfaat

secara optimal

• Audit pelayanan publik

Merupakan audit terhadap pelayanan publik oleh unit kerja

penyelenggara layanan publik kepada pengguna jasa Kementerian

16

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai

standar pelayanan yang berlaku

• Audit khusus

Merupakan audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat

khusus terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan

wewenang unit kerja atau pegawai yang pelakasanaannya dilakukan

berdasarkan surat pengaduan masyarakat, pengembangan dari

temuan audit atau evaluasi regular yang sedang atau telah

dilakukan, atau atas permintaan tertulis dari unit kerja di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi

• Audit investigasi

Merupakan audit dengan tujuan khusus untuk membuktikan dugaan

penyimpangan dalam bentuk kecurangan, ketidakteraturan,

pengeluaran illegal, atau penyalahgunaan wewenang dibidang

pengelolaan keuangan negara yang memenuhi unsut tindak pidana

korupsi, kolusi dan nepotisme serta ditindaklanjuti oleh Kejaksaan

dan Kepolisian sebagai instansi yang berwenang sesuai peraturan

perundang-undangan.

III. Monthly Audit

2) Reviu

Reviu dilakukan mencakup:

I. Reviu RKA-K/L dan Revisi Anggaran

Ini merupakan pengawasan pada tahap perencanaan dalam rangka

memberikan peringatan dini. Pengawasan dini dilakukan melalui

pemberian saran terhadap usulan RKA dari masing-masing unit kerja

dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

II. Reviu Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan Kementerian dan

Unit Kerja Eselon I

3) Evaluasi

Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan melalui evaluasi. Kegiatan

evaluasi dilaksanakan terhadap:

I. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

II. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

17

III. Evaluasi PMPRB; dan

IV. Evaluasi lain sesuai kebutuhan berdasarkan perintah Menteri atau

Inspektur Jenderal

4) Pemantauan

Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan melalui Pemantauan

dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap laporan:

I. Hasil Pengawasan Dini;

II. Hasil Audit;

III. Hasil Reviu;

IV. Evaluasi, dan;

V. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP dan Hasil

Pemeriksaan BPK RI

5) Pengawasan Lainnya

Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan

pengawasan lainnya dilakukan oleh Inspektorat berupa:

I. Pengawasan Pengelolaan BMN

II. Pengendalian Gratifikasi

III. Saber Pungli

IV. Pengawalan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

b) Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal,

berupa kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis Inspektorat

Jenderal, terdiri dari:

1) Layanan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2) Analisa dan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan internal dan

eksternal

3) Layanan Tata Usaha dan Manajemen Keuangan

4) Layanan Kepegawaian dan Umum

3. ANGGARAN

Jumlah anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp

51.396.100.000,- namun pada bulan Mei Tahun 2020 terdapat Pemotongan

Anggaran sebesar Rp.23.494.243.000,- sehingga anggaran Inspektorat Jenderal

18

TA 2020 menjadi sebesar Rp.27.901.857.000,- dibagi ke kegiatan 6 (enam) Unit

Kerja Eselon II, sebagai berikut:

a) Inspektorat I

Jumlah pagu anggaran Inspektorat I adalah sebesar Rp740.413.000,- dengan

rincian sebagai berikut:

NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN

(Rp)

Terwujudnya

Pengawasan

Internal di Ditjen

PDT dan Setjen

Pelaksanaan Audit

Internal

217.123.000

Tindak lanjut hasil

Laporan Hasil

Pemeriksaan LHP

-

Reviu perencanaan

anggaran

2.000.000

Pembinaan

pengawasan Kinerja

dan keuangan

381.372.000

2

Peningkatan

Kinerja

Akuntabilitas di

Lingkungan

Inspektorat I

Penyusunan laporan 139.918.000

TOTAL 740.413.000

Tabel 3.3 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat I

b) Inspektorat II

Jumlah pagu anggaran Inspektorat II adalah sebesar Rp895.336.000,- dengan



(Rp)

1 Terwujudnya

Pengawasan

Pelaksanaan Audit

Internal 252.454.000

19


(Rp)

Internal di Ditjen

PPMD

Tindak lanjut hasil

Laporan Hasil

Pemeriksaan LHP

35.998.000

Reviu perencanaan

anggaran 86.465.000

Pembinaan

pengawasan Kinerja

dan keuangan

327.615.000

2

Peningkatan

Kinerja

Akuntabilitas di

Lingkungan

Inspektorat II


TOTAL 895.336.000

Tabel 3.4 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat II

c) Inspektorat III

Jumlah pagu anggaran Inspektorat III adalah sebesar Rp558.806.000,- dengan



(Rp)

1

Terwujudnya

Pengawasan

Internal di Ditjen

PKTrans dan

PKP2Trans

Pelaksanaan Audit

Internal 77.570.000

Tindak lanjut hasil

Laporan Hasil

Pemeriksaan LHP

-

Reviu perencanaan

anggaran -

Pembinaan

pengawasan Kinerja

dan keuangan

248.220.000

20


(Rp)

2

Peningkatan

Kinerja

Akuntabilitas di

Lingkungan

Inspektorat III


TOTAL 558.806.000

Tabel 3.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat III

d) Inspektorat IV

Jumlah pagu anggaran Inspektorat IV adalah sebesar Rp686.344.000,-

dengan rincian sebagai berikut:


(Rp)

1

Terwujudnya

Pengawasan

Internal di Ditjen

PDTu dan

Balilatfo

Pelaksanaan Audit

Internal 230.266.000

Tindak lanjut hasil

Laporan Hasil

Pemeriksaan LHP

45.740.000

Reviu perencanaan

anggaran -

Pembinaan

pengawasan Kinerja

dan keuangan

235.288.000

2

Peningkatan

Kinerja

Akuntabilitas di

Lingkungan

Inspektorat IV


TOTAL 686.344.000

Tabel 3.6 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat IV

21

e) Inspektorat V

Jumlah pagu anggaran Inspektorat V adalah sebesar Rp507.907.000,- dengan



(Rp)

1

Terwujudnya

Pengawasan

Internal di Ditjen

PKP dan Itjen

Pelaksanaan Audit

Internal 58.347.000

Tindak lanjut hasil

Laporan Hasil

Pemeriksaan LHP

45.825.000

Reviu perencanaan

anggaran

2.500.000

Pembinaan

pengawasan Kinerja

dan keuangan

265.935.000

2

Peningkatan

Kinerja

Akuntabilitas di

Lingkungan

Inspektorat V


TOTAL 507.907.000

Tabel 3.7 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat V

f) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Jumlah pagu anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebesar Rp

32.896.100.000,- dengan rincian sebagai berikut:


(Rp)

1

Terwujudnya

Dukungan

Pengawasan

Internal

Layanan Dukungan

Manajemen Eselon I 4.972.546.000

Layanan Sarana dan

Prasarana Internal 10.000.000

22


(Rp)

Layanan

Perkantoran 19.992.792.000

TOTAL 28.364.144.000

Tabel 3.8 Rincian Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Inspektorat

23

BAB IV

HASIL EVALUASI PROGRAM KERJA PENGAWASAN

TAHUNAN (PKPT) SEMESTER I

Revisi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk

mempertahankan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan

dengan cara melaksanakan segala kegiatan penugasan sesuai dengan dokumen

rencana program kerja pengawasan yang telah disusun dan/atau direvisi karena

adanya perubahan yang telah dilakukan evaluasi PKPT dahulu. Penyusunan revisi

PKPT Tahun 2020 ini dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil monitoring dan

evaluasi Program Kerja Pengawasan Tahunan semester I dan adanya perubahan

postur anggaran, target capaian kinerja unit kerja serta beberapa kegiatan yang tidak

bisa lagi dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran 2020. Berikut Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) Revisi setiap Inspektorat sesuai dengan lingkup

pengawasannya :

A. INSPEKTORAT I

Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat I meliputi lingkup

Program dan kegiatan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT). Berdasarkan Manajemen Risiko

Pertimbangan yang diukur Inspektorat I disampaikan sebagai berikut :

Manajemen Risiko Pertimbangan

No Resiko

Pertimbangan Score Interval Skore

Bobot %

Keterangan Klasifikasi

Resiko 1. Skor Untuk Resiko Rendah 2. Skor Untuk Resiko Cukup Rendah 3. Skor Untuk Resiko Sedang 4. Skor Untuk Resiko Cukup Tinggi 5. Skor Untuk Resiko Tinggi

1 Anggaran PBJ

1 <1 M

25%

Besaran Anggaran Per

Unit Kerja Eselon III

2 1 M - 5 M

3 5 M - 10 M

4 10 M - 20 M

5 >20 M

2 Nilai Temuan

Hasil Pemeriksaan

1 < 100 Jt

20% Nilai Temuan 1 Tahun Yang

Lalu

2 100 Jt s.d 250 Jt

3 250 Jt s.d 500 Jt

4 500 JT s.d 1 M

5 > 1 M

3 1 Dibawah 20 % 30%

24

Anggaran Untuk 4 Kegiatan Program Prioritas

2 20 % s.d 30 % Komposisi Besaran

Program 4 Prioritas pada

masing masing Besaran

Anggaran per UKE II

3 30 % s.d 40 %

4 40 % s.d 60 %

5 Diatas 60 %

4 Saat Audit

Terakhir/yang lalu

1 Kurun 1 Tahun

yg Lalu Telah Di Audit

15%

Intensitas Auditee di

Audit dalam Kurun Waktu

Tertentu

3 Kurun 2 Tahun

yg Lalu Telah Di Audit

5 Lebih 2 Tahun yg Lalu Belum

Di Audit

5 Aksesbilitas

Lokasi

1 Mudah

10%

Kondisi Infrastruktur

dan Suprastruktur

3 Sedang

5 Sulit

PERHITUNGAN PEMBOBOTAN FAKTOR RESIKO INSPEKTORAT I

Keterangan Anggaran PBJ Nilai Temuan

Hasil Pemeriksaan

Anggaran Untuk Kegiatan Program Prioritas

Saat Audit Terakhir

Aksesbilitas Total Rank

Unit Kerja Eselon II Pagu Anggaran Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot

Ses Ditjen PDT

46.930.740.000 1 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,6 8

Perinden -

1 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,6 10

PSDM

9.611.917.000 2 25% 1 20% 1 30% 1 15% 3 10% 1,45 11

PEL

17.373.917.000 3 25% 1 20% 3 30% 1 15% 5 10% 2,5 3

PSDLH

33.918.039.000 4 25% 1 20% 4 30% 1 15% 3 10% 2,85 2

Sarpras

32.375.184.500 5 25% 5 20% 1 30% 1 15% 5 10% 3,2 1

Biro HOT

8.000.000.000 1 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,6 9

Biro SDM dan Umum

109.285.181.000

2 25% 5 20% 1 30% 1 15% 1 10% 2,05 5

Biro Keuangan dan BMN

53.013.445.000

1 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,6 7

Biro Perencanaan

20.400.000.000 2 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,85 6

Biro Humas

22.000.000.000 4 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 2,35 4

25

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan

Tahunan Inspektorat I hingga semester I terdapat beberapa kondisi dan evaluasi

sebagai berikut :

1. Terdapat 22 kali rencana penugasan yang terdiri dari 8 kali rencana penugasan

audit internal, 1 kali rencana penugasan audit dengan tujuan tertentu, 7 kali

rencana penugasan reviu, 4 kali rencana penugasan monitoring dan evaluasi

(SAKIP dan PMPRB) serta 2 kali rencana penugasan lainnya.

2. Realisasi seluruh kegiatan pengawasan Inspektorat I sebagai berikut :

Jenis Kegiatan

Penugasan Laporan Keterangan Rencana/

Target Realisasi

Rencana /Target

Realisasi

AUDIT

Audit Internal 8 kali 2 kali 8

Laporan 2 Laporan

Dari rencana 8 kali penugasan,telah terlaksana 2 kali penugasan dengan menghasilkan 2 laporan yang telah terbit atensi

Audit Tujuan Tertentu

1 kali - - - Dalam Semester I kegiatan belum terlaksana

Reviu

Reviu RKAKL

4 kali - 4

Laporan -

Dalam Semester I kegiatan belum terlaksana

Reviu Revisi Anggaran

- kali 7 kali -

Laporan 7

Laporan

Kegiatan ini direncanakan dilakukan pada Semester II. Pada semester I telah dilakukan reviu revisi anggaran sebanyak 7 penugasan (5 ST) dengan menghasilkan 7 output laporan

Reviu LK Kementerian

1 kali 1 kali 1

Laporan 1

Laporan

Dalam Semester I direncanakan 1 penugasan dengan menghasilkan 1 output laporan

Reviu LK Eselon I

2 kali 2 kali 2

Laporan 2

Laporan

Telah sesuai perencanaan pada dokumen PKPT

Monitoring dan Evaluasi

Monev SAKIP

- 2 kali -

Laporan 2

Laporan

Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan bulan

26

Jenis Kegiatan

Penugasan Laporan Keterangan Rencana/

Target Realisasi

Rencana /Target

Realisasi

November. Pada Semester I kegiatan telah terealisasi sebanyak 2 kali penugasan (1 ST) dan menghasilkan 2 output

Monev PMPRB

2 Kali 2 Kali 2

Laporan 2

Laporan Sesuai dokumen PKPT

Monev SPIP 2 Kali - 2

Laporan -

Dalam Semester I kegiatan belum terlaksana

Pengawasan Lainnya

Pengawasan atas Pengelolaan BMN

2 kali 3 kali 2

Laporan 3

Laporan

Hingga semester I berakhir, dari rencana 2 kali penugasan, telah terealisasi 3 kali penugasan (3 ST) dengan menghasilkan 3 output

Total 22 kali 19 kali 21 Lap 19 ap

3. Pelaksanaan Audit Internal

Dalam periode Semester I Tahun 2020, Inspektorat I menargetkan pelaksanaan

kegiatan Audit Internal sebanyak 8 penugasan namun dengan adanya pandemi

Covid-19 berdampak pada pelaksanaan kegiatan audit yang telah direncanakan.

Beberapa kegiatan audit internal tidak dapat dilaksanakan karena adanya

pembatasan sosial dan perubahan postur anggaran sebagaimana uraian

berikut:

a. Dari 8 (delapan) penugasan pelaksanaan audit internal hanya dapat

dilaksanakan sebanyak 2 penugasan.

i. Pemeriksaan pembangunan pasar Kecamatan di Kab. Timor Tengah

Selatan (Post Audit) dengan Nomor ST 182/PW.03/2020, Output LHP

128/PW.03/2020, Atensi No R.389/PW.03/2020

ii. Pemeriksaan Pembangunan Pasar Kecamatan Kab. Sorong (Post Audit)

dengan Nomor ST 183/PW.03/2020, Output LHP 129/PW.03/2020,

Atensi No R.388/PW.03.01/2020

27

b. 6 ( enam) penugasan audit internal tidak dapat dilaksanakan karena adanya

pandemi Covid-19 dan realokasi anggaran guna penanganan Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bahan masukan agar

pelaksanaan kegiatan audit dapat disesuaikan kembali pada dokumen

PKPT.

4. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu pada Inspektorat I direncanakan

sebanyak 1 kali penugasan dengan waktu dan lokus tentative sesuai instruksi

pimpinan. Dalam Semester I tidak ada pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu

sehingga output yang dihasikan juga belum ada.

5. Sesuai dokumen PKPT pelaksanaan Reviu RKAKL pagu indikatif dan pagu

Definitif pada Ditjen PDT dan Sekretariat Jenderal direncanakan pada Bulan

Juni. Dalam Semester I/2020, kegiatan mandatoris ini belum terlaksana karena

belum adanya pengajuan dari obrik untuk dilakukan reviu RKAKL atas pagu TA

2021. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai bahan masukan agar

waktu pelaksanaan reviu RKAKL pagu TA.2021 yang rencananya akan

dilaksanakan pada Bulan Juni agar dapat disesuaikan kembali pada Dokumen

PKPT.

6. Sesuai dokumen PKPT kegiatan Reviu Revisi Anggaran pada Ditjen PDT dan

Setjen akan dilaksanakan pada Bulan Agustus sebanyak 2 kali penugasan.

Kegiatan ini mengalami pergeseran waktu pelaksanaan yang semula

dijadwalkan pada Bulan Agustus namun telah direalisasikan pada Semester

I/2020 sesuai pengajuan dari obrik. Dalam Semester I, Inspektorat I telah

melaksanakan penugasan reviu revisi anggaran sesuai Surat Tugas Nomor

7/PW.03/2020, Nomor 118/PW.03.06/2020, Nomor 235/PW.03/2020, Nomor

283/PW.03/2020 dan Nomor 196/PW.06/2020 dengan menghasilkan 7 output

reviu revisi anggaran yaitu CHR 12/PW.03.01/I/2020 tanggal 15 Januari 2020,

CHR 50/PW.03.07/II/2020 tanggal 25 Februari 2020, CHR 85/PW.03/III/2020,

CHR 123/PW.03.01/2020 tanggal 15 April 2020, CHR No 126/PW.03/IV/2020,

CHR No 127/PW.03/IV/2020, CHR No. 160/PW.03.01/V/2020 dan CHR No.

185/PW.03.01/V/2020.

7. Pada Semester I, Inspektorat I telah melaksanakan kegiatan Reviu LK

kementerian Semester II Tahun 2019 berdasarkan Surat Tugas Nomor

118/PW.03.07/2020 tanggal 17 Februari dengan output berupa LHR

71/PW.03.07/III/2020 dan CHR 127/PW.03/IV/2020. Namun sesuai dokumen

28

PKPT, waktu pelaksanaan reviu LK Kementerian Semester I direncanakan

dilakukan pada Bulan Februari dan Semester II pada Bulan Juli. Sehubungan

dengan hal tersebut , maka sebagai bahan masukan agar waktu pelaksanaan

reviu LK Kementerian disesuaikan kembali pada dokumen PKPT.

8. Inspektorat I telah melaksanakan penugasan Reviu LK Eselon I periode 31

Desember 2019 sebanyak 2 kali penugasan yaitu Kegiatan reviu LK pada Ditjen

PDT dan Setjen periode 31 Desember 2019 dilaksanakan sesuai Surat Tugas

Nomor 88/UM.03.07/2020 dengan menghasilkan 2 output yaitu LHR

67/PW.03.07/II/2020 tanggal 28 Feb 2020 dan CHR 35/PW.03.07/II/2020

tanggal 17 Februari 2020. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kegiatan ini

telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dalam dokumen PKPT.

9. Sesuai dokumen PKPT, kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP direncanakan

akan dilakukan pada Bulan November 2020 sebanyak 2 kali penugasan.

Kegiatan ini berupa penilaian atas implementasi SAKIP pada Ditjen PDT dan

Sekretariat Jenderal. Dalam Semester I, Inspektorat I telah melaksanakan

evaluasi implementasi SAKIP sebanyak 2 kali penugasan berdasarkan Surat

Tugas Nomor 116/PW.03/2020 dengan menghasilkan 2 output yaitu LHE

56/PR.03.02/II/2020 tanggal 26 Feb 2020 dan LHE 47/PR.03.02/II/2020 tanggal

26 Februari 2020. Kegiatan ini mengalami pergeseran waktu pelaksanaan yang

semula direncanakan pada Bulan November namun telah dilaksanakan pada

Bulan Februari.

10. Pelaksanaan kegiatan mandatoris monitoring dan evaluasi PMPRB

dilaksanakan sebanyak 2 penugasan yaitu di Ditjen PDT dan Sekretariat

Jenderal. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor

200/PW.03/2020 tanggal 9 Maret 2020 dengan menghasilkan output LHE PKT

Nomor 007/PR.03.02/III/2020 dan LHE PKP2T No 008/PR.03.02/III/2020.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai

dengan perencanaan dalam dokumen PKPT.

11. Sesuai dokumen PKPT, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SPIP

direncanakan sebanyak 2 penugasan yaitu pada Ditjen PDT dan Setjen dalam

kurun waktu Januari s.d Desember. Kegiatan monitoring dan evaluasi SPIP

Tahun 2020 ini berupa pemenuhan dokumen pendukung SPIP Ditjen PDT dan

Sekretariat Jenderal. Dalam Semester I, kegiatan mandatoris ini belum

29

terlaksana karena verifikasi dokumen pendukung atas penilaian mandiri

implementasi SPIP sedang dalam proses QA oleh BPKP.

1. Inspektorat I telah melaksanakan pengawasan atas pengelolaan BMN di Ditjen

PDT dan Setjen sebanyak 3 kali penugasan. Kegiatan mandatoris ini terlaksana

sebelum adanya kebijakan mengenai Covid-19 yang mempengaruhi perubahan

postur anggaran. Pengawasan atas pengelolaan BMN pada Ditjen PDT dan

Setjen dilaksanakan berdasarkan:

a. Surat Tugas Nomor 11/PW.03.06/2020, dengan output CHR

19/PW.03.06/I/2020 tanggal 19 Januari 2020

b. Surat Tugas Nomor 74/PW.03.06/2020 , dengan output

CHR38/PW.03.06/II/2020 tanggal 18 Februari 2020

c. Surat Tugas Nomor 116/PW.03/2020,dengan output berupa LHR

72/KU.09.04/III/2020.

Jadi dalam Semester I Tahun 2020, Inspektorat I merencanakan penugasan

sebanyak 22 kali kegiatan pengawasan dengan output sebanyak 21 laporan dan

telah terealisasi sebanyak 19 kali penugasan pengawasan dengan output sebanyak

19 laporan. Tidak tercapainya target penugasan sesuai dengan dokumen PKPT

yang telah ditetapkan disebabkan adanya kebijakan penanganan pandemi Covid-

19 seperti pembatasan sosial berskala besar dan realokasi anggaran guna

penanganan covid-19. Selain melakukan kegiatan pengawasan sesuai dokumen

PKPT, Inspektorat I juga melaksanakan kegiatan non PKPT sabagaimana disajikan

pada tabel berikut:

No Kegiatan Penugasan Laporan

1 Reviu PIPK 2 2

2 Reviu Lapkin Eselon I 2 2

3 Monthly Audit 7 7

B. INSPEKTORAT II

Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat II meliputi lingkup

Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (PPMD). Berdasarkan Manajemen Risiko Pertimbangan yang

diukur Inspektorat II disampaikan sebagai berikut :

30

MANAJEMEN PERTIMBANGAN RISIKO

NO RESIKO

PERTIMBANGAN SCORE INTERVAL SCORE

BOBOT %

KETERANGAN KLASIFIKASI RISIKO

1 Periode Audit Terakhir/Yang Lalu

1 Kurun 1 Tahun Yang Lalu Telah Di Audit

25% Intensitas Auditee di Audit dalam Kurun Waktu Tertentu

3 Kurun 2 Tahun Yang Lalu Telah Di Audit

5 Lebih 2 Tahun Yang Lalu Telah Di Audit

2 Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan

1 < 20 Juta

15% Nilai Temuan Periode Yang Lalu

2 20 Juta s.d 50 Juta



5 > 100 Juta

3 Jarak Auditi

1 Dapat Ditempuh Dengan Darat

30% Lokasi Kegiatan dari Pengawasan Pusat

3 Harus Ditempuh Dengan Udara

5 Harus Ditempuh Dengan Udara dan Laut

4 Kerumitan dan Mudah Berubahnya Kegiatan

1 Kegiatan Merupakan Program Tahunan

20% Merupakan Program Prioritas Kementerian

3 Kegiatan Merupakan Program Jangka Menengah

5 Kegiatan Merupakan Program Jangka Panjang

5 Penyebaran Operasi Secara Geografis

1 Kecil

10% Cakupan Luas Wilayah 3 Sedang

5 Luas

PERHITUNGAN PEMBOBOTAN FAKTOR RESIKO INSPEKTORAT II

KETERANGAN Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4 Kriteria 5 TOTAL RANK

UKE II Pagu Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot

SATKER PUSAT

Direktorat PMD

60,875,008,000

0.25 0.75 0.3 1 0.5 2.8 3

Direktorat Sarana dan Prasarana

70,000,000,000

0.25 0.75 0.3 0.6 0.5 2.4 1

Sekretariat Direktorat Jenderal

70,163,767,000

0.25 0.75 0.3 0.6 0.3 2.2 6`

Direktorat PSD

40,000,000,000

0.25 0.75 0.3 0.2 0.5 2 4

Direktorat SDA dan TTG

29,000,000,000

0.25 0.75 0.3 0.2 0.5 2 2

Direktorat PUED

62,500,000,000

0.25 0.75 0.3 0.2 0.3 1.8 5

KETERANGAN Kriteria

1 Kriteria

2 Kriteria

3 Kriteria

4 Kriteria

5 TOTAL RANK

UKE II Pagu Bobot Bobot Bobot Bobot Bobot

SATKER DAERAH

Prov.Riau

39,286,836,000 1.25 0.75 0.9 0.6 0.5 4 1

Prov.Jambi

33,581,334,000 1.25 0.75 0.9 0.6 0.3 3.8 2

Prov.Jawa Timur

147,636,060,000 1.25 0.75 0.9 0.2 0.5 3.6 3

Prov.Sulawesi Tengah

39,535,225,000 0.75 0.6 1.5 0.2 0.3 3.35 4

Prov.D.I. Yogyakarta

12,138,081,000 0.75 0.6 0.9 0.6 0.5 3.35 5

31

Prov.Bali

16,487,824,000 1.25 0.6 0.9 0.2 0.3 3.25 6

Prov.Gorontalo

17,716,823,000 0.75 0.45 0.9 0.6 0.3 3 7

Prov.Maluku

32,771,233,000 0.75 0.45 0.9 0.6 0.3 3 8

Prov. Sumatera Utara

111,785,085,000 0.25 0.6 0.9 0.6 0.5 2.85 9

Prov.Kalimantan Utara

13,836,441,000 0.25 0.6 0.9 0.6 0.5 2.85 10

Prov.Kalimantan Timur

24,437,693,000 0.25 0.6 0.9 0.6 0.5 2.85 11

Prov. Sulawesi Utara

48,541,068,000 0.25 0.6 0.9 0.6 0.5 2.85 12

Prov.NTT

70,327,541,000 0.25 0.6 0.9 0.6 0.5 2.85 13

Prov.Lampung

52,374,893,000 0.25 0.6 0.9 0.6 0.5 2.85 14

Prov.Maluku Utara

17,167,392,000 0.25 0.45 0.9 0.6 0.5 2.7 15

Prov.Kep. Riau

13,514,191,000 0.25 0.45 0.9 0.6 0.5 2.7 16

Prov.Sulawesi Tenggara

29,948,952,000 0.25 0.45 0.9 0.6 0.5 2.7 17

Prov.Sulawesi Selatan

39,353,225,000 0.25 0.3 0.9 0.6 0.3 2.35 18

Prov.Sulawesi Barat

66,112,429,000 0.25 0.3 0.9 0.6 0.3 2.35 19

Prov.Papua Barat

46,665,704,000 0.25 0.3 0.9 0.6 0.3 2.35 20

Prov.Papua

179,983,335,000 0.25 0.3 0.9 0.6 0.3 2.35 21

Prov.NTB

24,002,764,000 0.25 0.3 0.9 0.6 0.3 2.35 22

Prov.Kalimantan Tengah

39,221,830,000 0.25 0.3 0.9 0.6 0.3 2.35 23

Prov.Kalimantan Selatan

42,499,379,000 0.25 0.3 0.9 0.6 0.3 2.35 24

Prov.Kalimantan Barat

43,091,562,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 25

Prov.Jawa Tengah

125,728,497,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 26

Prov.Jawa Barat

106,069,977,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 27

Prov.Bengkulu

32,377,641,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 28

Prov.Banten

26,832,887,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 29

Prov.Bangka Belitung

13,412,273,000 0.25 0.15 0.3 0.2 0.1 1 30

Prov. Sumatera Selatan

59,229,646,000 0.25 0.15 0.3 0.2 0.1 1 31

Prov. Sumatera Barat

36,301,254,000 0.25 0.15 0.3 0.2 0.1 1 32

Prov. Aceh

116,036,111,000 0.25 0.15 0.3 0.2 0.1 1 33

Prov.Kalimantan Barat

43,091,562,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 25

Prov.Jawa Tengah

125,728,497,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 26

Prov.Jawa Barat

106,069,977,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 27

Prov.Bengkulu

32,377,641,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 28

Prov.Banten

26,832,887,000 0.25 0.3 0.9 0.2 0.3 1.95 29

Prov.Bangka Belitung

13,412,273,000 0.25 0.15 0.3 0.2 0.1 1 30

Prov. Sumatera Selatan

59,229,646,000 0.25 0.15 0.3 0.2 0.1 1 31

Prov. Sumatera Barat

36,301,254,000 0.25 0.15 0.3 0.2 0.1 1 32

Prov. Aceh

116,036,111,000 0.25 0.15 0.3 0.2 0.1 1 33


Tahunan Inspektorat II hingga semester I terdapat beberapa kondisi dan evaluasi

sebagai berikut :

32

1. Terdapat 21 kali rencana penugasan yang terdiri dari 10 kali rencana

penugasan audit internal, 1 kali rencana penugasan tindak lanjut hasil

pengawasan, 5 kali rencana penugasan reviu, 3 kali rencana penugasan

monitoring dan evaluasi (SAKIP, PMPRB dan SPIP) serta 2 kali rencana

penugasan pengawasan lainnya.

2. Realisasi seluruh kegiatan pengawasan Inspektorat II sebagai berikut :

Jenis Kegiatan/Uraian

Kegiatan

Penugasan Laporan Keterangan Rencana

/Target Realisasi

Rencana /Target

Realisasi

AUDIT

Audit Internal 10 kali 3 kali 10

Laporan

3 Laporan

Dari rencana 10 Penugasan telah terlaksana 3 kali penugasan dengan menghasilkan 3 laporan

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

1 kali 1 kali 1

Laporan -

Sesuai dokumen PKPT, kegiatan TLHP dilaksanakan pada Minggu I Januari s.d Minggu III Desember. Pelaksanaan TLHP dilaksanakan tiap bulan

Reviu

Reviu RKAKL 1 kali - 1

Laporan -

Belum ada pengajuan dari Obrik


2 kali 4 kali 2

Laporan 4

Laporan

Dalam semester I Inspektorat II melakukan reviu revisi anggaran sebanyak 4 kali (4 ST) dengan menghasilkan 4 laporan

Reviu LK Eselon I

1 kali 1 kali 1

Laporan 1

Laporan

Pergeseran waktu pelaksanaan, Semula April s.d September menjadi Bulan Februari

Reviu Laporan Kinerja Eselon I

1 kali 1 kali 1

Laporan -

Dalam Semester I telah ada penugasan

33


Kegiatan


/Target Realisasi

Rencana /Target

Realisasi

namun output masih dalam proses


Monev SAKIP 1 kali 1 kali 1

Laporan 1

Laporan

Dari rencana 1 kali penugasan telah terealisasi 1 kali penugasan (1 ST) dengan menghasilkan 1 output

Monev PMPRB 1 kali 1 kali 1

Laporan -

Daalm Semester I telah dilaksanakan 1 kali penugasan namun output masih dalam proses

Monev SPIP 1 kali - 1

Laporan -

Dalam Semester I/2020 kegiatan belum dilaksanakan

Pengawasan Lainnya


1 kali - 1

Laporan -

Kegiatan tidak dapat dilaksanakan

Pengawasan atas Pelaksanaan PBJ

1 kali - 1

Laporan -

Kegiatan tidak dapat dilaksanakan

Total 21 kali 12 kali 21

Laporan 9

Laporan

3. Pelaksanaan Audit Internal

Dalam periode Semester I Tahun 2020, Inspektorat II menargetkan pelaksanaan

kegiatan Audit Internal sebanyak 10 kali penugasan namun dengan adanya

pandemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan kegiatan audit yang telah

direncanakan. Beberapa kegiatan audit internal tidak dapat dilaksanakan karena

adanya pembatasan sosial dan perubahan postur anggaran sebagaimana

uraian berikut:

a. Dari 10 (sepuluh) penugasan pelaksanaan audit internal hanya dapat

dilaksanakan sebanyak 3 penugasan.

34

1) Pemeriksaan Pada Satker Riau (Post Audit) dengan Nomor ST

162/PW.03.01/2020 dengan output LHP 02/PW.03.01/III/2020 Atensi No

R.271/PW.03.01/III/2020

2) Pemeriksaan Pada Satker Jambi (Post Audit) dengan Nomor ST

165/PW.03/2020 dengan output LHP 03/PW.03.01/III/2020 Atensi belum

terbit

3) Pemeriksaan Pada Satker Provinsi Sulawesi Tengah (Post Audit) dengan

Nomor ST 164/PW.03/2020 dengan output LHP 04/PW.03.01/III/2020

dan Atensi Nomor R.295/PW.03.01/IV/2020.

b. 7 (Tujuh) penugasan audit internal tidak dapat dilaksanakan karena adanya

pandemi Covid-19 dan realokasi anggaran guna penanganan Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bahan masukan agar

pelaksanaan kegiatan audit Semester II dapat disesuaikan kembali pada

dokumen PKPT.

4. Sesuai dokumen PKPT, pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan

direncanakan sebanyak 1 kali penugasan dalam kurun waktu Januari s.d

Desember. Inspektorat II melaksanakan kegiatan monitoring dan tindak lanjut

hasil pengawasan di Ditjen PPMD setiap bulannya sesuai SK tim Nomor 28

Tahun 2020 sehingga menghasilkan Update matriks TLHP.

5. Sesuai dokumen PKPT pelaksanaan Reviu RKAKL pagu indikatif dan pagu

definitif TA.2021 Ditjen PPMD direncanakan dalam kurun waktu Januari s.d

Desember. Kegiatan mandatoris ini belum terlaksana karena belum adanya

pengajuan dari obrik untuk dilakukan reviu RKAKL.

6. Kegiatan Reviu Revisi Anggaran pada Ditjen PPMD direncanakan dilakukan

sebanyak 2 kali penugasan dengan waktu pelaksanaan Minggu I Januari s.d

Minggu III Desember. Dalam Semester I/2020 Inspektorat II telah melaksanakan

kegiatan ini sebanyak 4 kali penugasan berdasarkan :

1) Surat Tugas Nomor 55/KU.00.06/2020 dengan output LHR

01/KU.00.06/II/2020


04/KU.00.06/IV/2020


05/KU.00.06/IV/2020

4) Surat Tugas Nomor 380/PW.00/2020 dengan output LHR 06/PW.00/VI/2020

35

7. Dalam Semester I/2020, Inspektorat II merencanakan melakukan kegiatan reviu

laporan keuangan Ditjen PPMD sebanyak 1 penugasan dalam kurun waktu

Bulan April s.d September. Kegiatan reviu laporan keuangan periode 31

DEsember 2019 dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor

60/PW.03.07/2020 dengan menghasilkan output yaitu LHR

03/PW.03.07/II/2020. Kegiatan ini mengalami pergeseran waktu pelaksanaan

yang semula dijadwalkan dalam kurun waktu April s.d September namun telah

dapat direalisasikan pada Bulan Februari.

8. Sesuai dokumen PKPT, Inpektorat II merencanakan akan melakukan

penugasan Reviu Laporan Kinerja Triwulan Ditjen PPMD pada Bulan Januari

sebanyak 1 kali penugasan . Dalam Semester I, Inspektorat I telah melakukan

kegiatan reviu Laporan Kinerja sesuai Surat Tugas Nomor 58/PR.03.01/2020

namun output laporan masih dalam proses.

9. Sesuai dokumen PKPT, kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP Ditjen PPMD

direncanakan akan dilakukan pada Bulan Februari s.d Maret 2020 sebanyak 1

kali penugasan. Kegiatan ini berupa penilaian atas implementasi SAKIP pada

Ditjen PPMD. Dalam Semester I, Inspektorat II telah melaksanakan evaluasi

implementasi SAKIP sebanyak 1 kali penugasan berdasarkan Surat Tugas

Nomor 109/PR.04/2020 dengan menghasilkan 1 output yaitu LHE

01/PR.04.01/II/2020.

10. Sesuai dokumen PKPT, monitoring dan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Ditjen PPMD direncanakan sebanyak 1 kali penugasan

yaitu pada Bulan Januari s.d Desember. Dalam Semester I, Inspektorat II telah

melaksanakan kegiatan monev PMPRB sesuai Surat Tugas Nomor ST No

124/OT.03 /2020 namun output laporan masih dalam proses.

11. Sesuai dokumen PKPT, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SPIP di Ditjen

PPMD direncanakan sebanyak 1 kali penugasan (Januari s.d Desember).

Kegiatan monitoring dan evaluasi SPIP Tahun 2020 ini berupa verifikasi

dokumen pendukung SPIP Ditjen PPMD. Dalam Semester I, kegiatan

mandatoris ini belum terlaksana karena pemenuhan dokumen pendukung atas

penilaian mandiri implementasi SPIP sedang dalam proses QA oleh BPKP.

12. Inspektorat II merencanakan kegiatan pengawasan atas pengelolaan BMN

dalam kurun waktu Januari s.d Desember sebanyak 1 kali penugasan dengan

output sebanyak 1 Laporan. Namun kegiatan mandatoris ini tidak dapat

36

terlaksana karena adanya kebijakan pandemi Covid-19 yaitu pembatasan sosial

dan perubahan postur anggaran. Sebagai tindak lanjutnya maka Inspektorat II

akan melakukan penyesuaian pada Dokumen PKPT.

13. Inspektorat II merencanakan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa sebanyak 1 kali penugasan dengan output

sebanyak 1 Laporan. Namun kegiatan mandatoris ini tidak dapat terlaksana

karena adanya kebijakan pandemi Covid-19 yaitu pembatasan sosial dan

perubahan postur anggaran. Sebagai tindak lanjutnya maka Inspektorat II akan

melakukan penyesuaian pada Dokumen PKPT.

Jadi dalam Semester I Tahun 2020, Inspektorat II merencanakan penugasan


telah terealisasi sebanyak 12 kali penugasan pengawasan dengan output sebanyak

9 laporan. Tidak tercapainya target penugasan sesuai dengan dokumen PKPT yang

telah ditetapkan disebabkan adanya kebijakan penanganan pandemi Covid-19

seperti pembatasan sosial berskala besar dan realokasi anggaran guna


PKPT, Inspektorat II juga melaksanakan kegiatan non PKPT sabagaimana disajikan

pada tabel berikut:

C. INSPEKTORAT III

Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat III meliputi lingkup

Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan

Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) dan Ditjen Pembangunan Kawasan

Transmigrasi (PKTrans). Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Kerja

Pengawasan Tahunan Inspektorat III hingga semester I terdapat beberapa kondisi

dan evaluasi sebagai berikut :


penugasan audit, 3 kali rencana penugasan tindak lanjut hasil pengawasan, 8


1 Reviu PIPK 1 1

2 Monthly Audit 7 7

3 Pendampingan BPK 5 6

37

kali rencana penugasan reviu, 6 kali rencana penugasan monitoring dan

evaluasi (SPIP, SAKIP dan PMPRB).

2. Realisasi seluruh kegiatan pengawasan Inspektorat III sebagai berikut :


Kegiatan

Penugasan Laporan

Keterangan Rencana /Target

Realisasi Rencana /Target

Realisasi

AUDIT

Audit Internal 27 kali - 27

Laporan -

Kegiatan tidak dapat terlaksana


3 kali - 3

Laporan -


Reviu


2 kali 2 kali 2

Laporan 2

Laporan

Pada semester I, Inspektorat III telah melakukan penugasan sebanyak 2 kali (2 ST) serta menghasilkan 2 output

Reviu LK Eselon I

2 kali 2 kali 2

Laporan 2

Laporan

Dari rencana 2 kali penugasan, dalam semester I Inspektorat III telah melakukan penugasan sebanyak 2 kali (1 ST) dengan menghasilkan 2 output

Reviu PIPK 2 kali 2 kali 2

Laporan 2

Laporan



2 kali 2 kali 2

Laporan 2

Laporan




Laporan 2

Laporan

Dari rencana 2 kali penugasan telah terealisasi 2 kali penugasan (1

38


Kegiatan


/Target Realisasi

Rencana /Target

Realisasi

ST) dengan menghasilkan 2 output


Laporan 2

Laporan

Telah sesuai perencanaan pada dokumen PKPT


Laporan -

Sampai dengan Semester I belum ada realisasi kegiatan monev SPIP. Kegitan dilaksanakan di bulan juli

Pengawasan Lainnya


- kali 2 kali -

Laporan 1Laporan

Pengawasan atas pengelolaan BMN direncanakan dilakukan pada Semester II. Dalam Semester I telah dilaksanakan penugasan pengawasan pengelolaan BMN Semester II Tahun 2019 pada Ditjen PKT dan PKP2T


Laporan 13

Laporan

3. Pelaksanaan Audit internal

Dalam periode Semester I Tahun 2020, Inspektorat III menargetkan

pelaksanaan kegiatan Audit Internal sebanyak 27 kali penugasan namun

dengan adanya pandemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan kegiatan audit

yang telah direncanakan. Kegiatan audit internal tidak dapat dilaksanakan

karena adanya pembatasan sosial dan perubahan postur anggaran untuk

penanganan Covid-19. Sebagai tindaklanjutnya maka, Inspektorat III akan

melakukan penyesuaian kegiatan audit internal pada dokumen PKPT.

4. Sesuai dokumen PKPT, dalam Semester I Inspektorat III merencanakan

kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Ditjen PKT dan PKP2T

sebanyak 3 kali penugasan, namun Kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena

39

adanya kebijakan pandemi Covid-19 yaitu pembatasan sosial dan perubahan

postur anggaran. Sebagai tindaklanjutnya maka, Inspektorat III akan melakukan

penyesuaian kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan pada dokumen PKPT.

5. Sesuai dokumen PKPT kegiatan Reviu Revisi Anggaran pada Ditjen PKT dan

Ditjen PKP2T akan dilaksanakan sebanyak 2 kali penugasan dimana waktu

pelaksanaan atas kegiatan ini bersifat tentative atau disesuaikan dengan usulan

reviu dari UKE I. Dalam Semester I, Inspektorat III telah melaksanakan kegiatan

tersebut sebanyak 2 kali penugasan sebagai berikut:

a) Surat Tugas Nomor 267/PW.03/2020 tanggal 1 April 2020 dengan output

CHR Nomor 008/PW.03.02/2020

b) Surat Tugas Nomor 12/PW.03/2020 tanggal 22 Juni 2020 dengan output

CHR Nomor 007/PW.03.02/2020.

6. Inspektorat III telah melaksanakan penugasan Reviu Laporan Keuangan Eselon

I periode 31 Desember 2019 sesuai dengan perencanaan dalam dokumen

PKPT. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali penugasan berdasarkan Surat

Tugas Nomor 105/PW.03/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan menghasilkan

2 output laporan yaitu LHR 006/PW.07/2020 (Ditjen PKT) dan LHR

005/PW.03/2020 (Ditjen PKP2T).

7. Sesuai dokumen PKPT, pelaksanaan reviu PIPK dilakukan sebanyak 2

penugasan yaitu pada Ditjen PKT dan Ditjen PKP2T. Kegiatan ini mengalami

pergeseran waktu pelaksanaan yang semula dijadwalkan pada tanggal 20 s.d

30 April 2020 realisasinya dilaksanakan lebih awal pada Bulan Februari .

Inspektorat III telah melaksanakan reviu PIPK pada Ditjen PKT dan Ditjen

PKP2T, sebagai berikut:

a) Surat Tugas Nomor 81/PW.03/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan output

LHR PKT No 004/PW.09/2020

b) Surat Tugas Nomor 103/PW.03/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan

output LHR PKP2T No 003/PW.09/2020.

8. Sesuai dokumen PKPT, Inspektorat III akan melakukan kegiatan reviu Laporan

Kinerja Triwulan sebanyak 2 penugasan yaitu reviu Lapkin Triwulan I/2020 pada

Ditjen PKT dan PKP2T. Pelaksanaan kegiatan mandatoris ini dilakukan

berdasarkan Surat Tugas Nomor 303/PW.03/2020 tanggal 23 April 2020 dengan

menghasilkan 2 output laporan hasil reviu nomor 30/PW.03.07/IV/2020 (Ditjen

PKP2T) dan 31/PW.03.07/IV/2020 (Ditjen PKT).

40

9. Kegiatan mandatoris evaluasi implementasi SAKIP berupa penilaian

implementasi SAKIP pada Ditjen PKT dan PKP2T dilaksanakan sebanyak 2 kali

penugasan. Kegiatan evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan berdasarkan

Surat Tugas Nomor 78/PW.03/2020 tanggal 7 Februari 2020 dengan

menghasilkan 2 output yaitu LHE 006/PR.03.02/III/2020 (PKT) tanggal 26 Feb

2020 dan LHE 005/PR.03.02/III/2020 tanggal 26 Feb 2020.

10. Pelaksanaan kegiatan mandatoris monitoring dan evaluasi PMPRB

dilaksanakan sebanyak 2 penugasan yaitu di Ditjen PKT dan PKP2T. Kegiatan

ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor 200/PW.03/2020 tanggal 9

Maret 2020 dengan menghasilkan output LHE PKT Nomor

007/PR.03.02/III/2020 dan LHE PKP2T No 008/PR.03.02/III/2020. Berdasarkan

hasil evaluasi, pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan

perencanaan dalam dokumen PKPT.

11. Sesuai dokumen PKPT, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SPIP

direncanakan pada tanggal 20 s.d. 24 April 2020 sebanyak 2 penugasan yaitu

di Ditjen PKT dan Ditjen PKP2T. Kegiatan monitoring dan evaluasi SPIP Tahun

2020 ini berupa verifikasi dokumen pendukung SPIP pada Ditjen PKT dan

PKP2T. Dalam Semester I, kegiatan mandatoris ini belum terlaksana.

Inspektorat III merealisasikan kegiatan ini pada Semester II/2020 (Bulan Juli)

dengan cara monitoring dan koordinasi melalui aplikasi zoom.

12. Pengawasan atas pengelolaan BMN direncanakan dilakukan pada Bulan Juli

sebanyak 2 penugasan yaitu di Ditjen PKT dan PKP2T. Realisasinya dalam

Semester I Inspektorat III telah melaksanakan kegiatan pengawasan

pengelolaan BMN Semester II Tahun 2019 pada Ditjen PKT dan PKP2T.

Kegiatan ini dilakukan berdasarkan Surat Tugas Nomor 6.1/PW.03/2020

Tanggal 13 Maret 2020 dengan menghasilkan 1 output laporan pengawasan

pengelolaan BMN Semester II TA 2019 Ditjen PKP2T & PKT Nomor

LHR/007/KU.09.06/03/2020.

Jadi dalam Semester I Tahun 2020, Inspektorat III merencanakan penugasan


telah terealisasi sebanyak 14 kali penugasan pengawasan dengan output

sebanyak 13 laporan. Tidak tercapainya target penugasan sesuai dengan dokumen

PKPT yang telah ditetapkan disebabkan adanya kebijakan penanganan pandemi

Covid-19 seperti pembatasan sosial berskala besar dan realokasi anggaran guna

41


PKPT, Inspektorat III juga melaksanakan kegiatan non PKPT sabagaimana

disajikan pada tabel berikut:

D) INSPEKTORAT IV

Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat IV meliputi lingkup

Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu (PDTu)

dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan

Informasi (Balilatfo). Berdasarkan Manajemen Risiko Pertimbangan yang diukur

Inspektorat IV disampaikan sebagai berikut :

No Resiko

Pertimbangan Skore Interval Skore

Bobot %

Keterangan Klasifikasi Resiko

1. Skore Untuk Resiko Rendah 2. Skore Untuk Resiko Cukup Rendah 3. Skore Untuk Resiko Sedang 4. Skore Untuk Resiko Cukup Tinggi 5. Skore Untuk Resiko Tinggi

1 Besaran Anggaran

1 <1 M

25% Besaran Anggaran

Per Unit Kerja Eselon II

2 1 M - 5 M

3 5 M - 10 M

4 10 M - 20 M

5 >20 M

2 Nilai Temuan Hasil

Pemeriksaan

1 < 100 Jt

20% Nilai Temuan 1

Tahun Yang Lalu

2 100 Jt s.d 250 Jt

3 250 Jt s.d 500 Jt

4 500 JT s.d 1 M

5 > 1 M

3 Anggaran Untuk 4 Kegiatan Program

Prioritas

1 Dibawah 20 %

30%

Komposisi Besaran Program 4 Prioritas

pada masing masing Besaran

Anggaran per UKE II

2 20 % s.d 30 %

3 30 % s.d 40 %

4 40 % s.d 60 %

5 Diatas 60 %

4 Periode Audit

Terakhir/yang lalu

1 Kurun 1 Tahun yg Lalu Telah Di Audit

15%

Intensitas Auditee di Audit dalam Kurun Waktu

Tertentu

3 Kurun 2 Tahun yg Lalu Telah Di Audit

5 Lebih 2 Tahun yg Lalu Belum Di Audit

5 Aksesbilitas Lokasi

1 Mudah

10% Kondisi

Infrastruktur dan Suprastruktur

3 Sedang

5 Sulit


1 Audit Dengan Tujuan Tertentu 1 1

2 Monthly Audit 7 7

42

Pengurutan dari Skore Tertinggi ke Score Terendah dalam Pengawasan Berbasis Resiko Inspektorat IV

UKE II UKE I Total Skor

Pembobotan Resiko

Peringkat

Alokasi Dana Untuk Audit (%)

Jumlah Pemberangkatan

Tim dari 46 x

Pemberangkatan

Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan

Ditjen PDTU

3.25 1 7.32% 3 kali

Direktorat Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar

Ditjen PDTU

3.00 2 6.76% 3 kali

Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan

Ditjen PDTU

2.90 3 6.53% 3 kali

Sesditjen PDTU Ditjen PDTU

2.45 4 5.52% 3 kali

Sekretariat Balilatfo

Balilatfo 2.20

5

4.95% 2 kali

Puslitbang Balilatfo 2.20 4.95% 2 kali

Puslatmas Balilatfo 2.20 4.95% 2 kali

BBLM Yogyakarta Balilatfo 2.15

6

4.84% 2 kali

BLM Denpasar Balilatfo 2.15 4.84% 2 kali

BLM Makassar Balilatfo 2.15 4.84% 2 kali

BLM Pekanbaru Balilatfo 2.15 4.84% 2 kali

BLM Ambon Balilatfo 2.10 7

4.73% 2 kali

BLM Jayapura Balilatfo 2.10 4.73% 2 kali

Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana

Ditjen PDTU

2.00

8

4.50% 2 kali

Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik

Ditjen PDTU

2.00 4.50% 2 kali

Pusdiklat ASN Balilatfo 1.95 9

4.39% 2 kali

BBPLM Jakarta Balilatfo 1.95 4.39% 2 kali

BLM Banjarmasin Balilatfo 1.90 10

4.28% 2 kali

BPPTP Bengkulu Balilatfo 1.90 4.28% 2 kali

Pusdatin Balilatfo 1.70 11 3.83% 2 kali

43


Tahunan Inspektorat IV hingga semester I terdapat beberapa kondisi dan evaluasi

sebagai berikut :

1. Terdapat 33 kali rencana penugasan yang terdiri dari 14 kali rencana penugasan audit,

1 kali rencana penugasan audit dengan tujuan tertentu, 2 kali rencana penugasan

tindak lanjut hasil pengawasan, 12 kali rencana penugasan reviu dan 4 kali rencana

penugasan monitoring dan evaluasi (SPIP dan PMPRB)

2. Realisasi seluruh kegiatan pengawasan Inspektorat IV sebagai berikut :


Kegiatan

Penugasan Laporan



Realisasi

AUDIT


Laporan -


Audit Tujuan Tertentu

1 kali 1 kali 1

Laporan 1

Laporan

Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dokumen PKPT


2 kali 1 kali 1

Laporan 1

Laporan

Dari rencana 2 kali penugasan, kegiatan ini telah terealisasi 1 kali penugasan (1 ST) dengan menghasilkan 1 output laporan

Reviu

Reviu RKAKL 2 Kali - 2

Laporan -

Dari rencana 2 kali penugasan namun sampai dengan semester 1 kegiatan ini belum tererealisasi


2 kali 2 kali 2

Laporan 2

Laporan

Inspektorat IV merencanakan melakukan penugasan sebanyak 2 kali, sampai dengan Semester I kegiatan ini telah dapat direalisasasikan sebanyak 2 kali penugasan

Reviu LK Eselon I

2 kali 2 kali 2

Laporan 2

Laporan

Telah sesuai dengan perencanaan

44


Kegiatan


/Target Realisasi

Rencana /Target

Realisasi

pada dokumen PKPT.


Laporan 2

Laporan

Telah sesuai dengan perencanaan pada dokumen PKPT.


4 kali 2 kali 4

Laporan 2

Laporan

Dari rencana 4 kali penugasan reviu lapkin TW IV dan TW I telah terealisi 2 kali penugasan reviu yaitu Lapkin Tw IV/2019


Monev SAKIP - kali 2 kali -

Laporan 2

Laporan

Kegiatan monev SAKIP direncanakan dilakukan pada Semester II. Pda semester I telah dilakukan monev SAKIP sebanyak 2 kali penugasan (2 ST) dengan menghasilkan 2 output laporan


Laporan -

Dalam Semester I telah dilakukan penugasan atas monev RB namun output masih dalam proses


Laporan -

Dalam Semester I/2020 belum ada penugasan Monev SPIP

Pengawasan Lainnya

Pengawasan atas Pengelolaan BMN (Output laporan)

- kali 1 kali -

Laporan 1

Laporan

Pengawasan atas pengelolaan BMN direncanakan akan dilakukan pada Semester II, namun pada Semester I telah dilaksanakan penugasan pengawasan pengelolaan sebanyak 1 penugasan

45


Kegiatan


/Target Realisasi

Rencana /Target

Realisasi

dengan menghasilkan 1 laporan pengawasan pengelolaan BMN pada BLM Pekanbaru


Laporan 13

Laporan

3. Pelaksanaan Audit Kinerja

Dalam periode Semester I Tahun 2020, Inspektorat IV menargetkan pelaksanaan

kegiatan Audit Internal sebanyak 14 kali penugasan namun dengan adanya pandemi

Covid-19 berdampak pada pelaksanaan kegiatan audit yang telah direncanakan.

Kegiatan audit internal tidak dapat dilaksanakan karena adanya pembatasan sosial dan

perubahan postur anggaran untuk penanganan Covid-19. Sebagai tindaklanjutnya

maka Inspektorat IV akan melakukan penyesuaian kegiatan audit internal pada

dokumen PKPT.

4. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu pada Inspektorat IV direncanakan sebanyak

1 kali penugasan dengan waktu dan lokus tentative sesuai instruksi pimpinan. Dalam

Semester I, Inspektorat IV telah melaksanakan audit dengan tujuan tertentu sebanyak

1 kali penugasan pada Ditjen PDTu sesuai Surat Tugas Nomor 35/PW.03.03/2020

dengan menghasilkan output LHP Nomor 05//LHP/IJ.5//2020 namun atensi belum terbit.

Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen

PKPT.

5. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan direncanakan dilakukan dalam kurun

waktu Bulan Maret hingga November sebanyak 2 penugasan yaitu pada Ditjen PDTu

dan Balilatfo. Realisasinya dalam Semester I/2020 Inspektorat IV telah melaksanakan

kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan BPK RI pada Ditjen

PDTu dan Balilatfo dilakukan sebanyak 1 kali sesuai Surat Tugas Nomor

22/PW.06/2020 dan telah diterbitkan laporan tindak lanjut hasil pengawasan. 1

penugasan kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan lainnya tidak dapat dilaksanakan

karena adanya kebijakan Covid-19 yaitu pembatasan sosial dan perubahan postur

anggaran untuk penanganan Covid-19. Sebagai tindaklanjutnya maka Inspektorat IV

akan melakukan penyesuaian kegiatan ini pada dokumen PKPT.

6. Sesuai dokumen PKPT pelaksanaan Reviu RKAKL pagu indikatif Ditjen PDTu dan

Balilatfo direncanakan pada minggu ketiga hingga keempat bulan Juni. Kegiatan

mandatoris ini belum terlaksana karena belum adanya pengajuan dari obrik untuk

46

dilakukan reviu RKAKL Pagu Indikatif TA 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, maka

sebagai bahan masukan agar waktu pelaksanaan reviu RKAKL yang rencananya akan

dilaksanakan pada Bulan Juni agar dapat disesuaikan kembali pada Dokumen PKPT.

7. Dalam Semester I/2020 kegiatan reviu revisi anggaran direncanakan sebanyak 1 kali

penugasan yaitu Minggu ke III s.d IV Bulan Februari. Kegiatan ini dilaksanakan

berdasarkan Surat Tugas Nomor 322/PW.03.01/2020 dengan menghasilkan 2 output

yaitu LHR Nomor 08/LHR/IJ.5/V/2020 dan LHR No 08/LHR/IJ.5/V/2020 tanggal 4 Mei

2020. Kegiatan ini mengalami pergeseran waktu pelaksanaan yang semula dijadwalkan

pada Bulan Februari baru direalisasikan pada Bulan Mei 2020 sesuai pengajuan dari

obrik.

8. Inspektorat IV telah melaksanakan penugasan Reviu Laporan Keuangan Eselon I

Tahun 2019 sebanyak 2 kali penugasan sebagai berikut:

a) Surat Tugas Nomor 85/PW.03.01/2020 dengan output LHR

Nomor13/LHR/IJ.5/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.

b) Surat Tugas Nomor 111/PW.03.01/2020 dengan output LHR Nomor

11/LHR/IJ.5/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan

perencanaan dalam dokumen PKPT.

9. Sesuai dokumen PKPT, pelaksanaan reviu PIPK (pengendalian internal pelaporan

keuangan ) dilakukan pada Bulan Januari sebanyak 2 kali penugasan yaitu pada Ditjen

PDTu dan Balilatfo. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan Surat Tugas Nomor

14/PW.09/2020 dengan output yaitu CHR Nomor 11/CHR/IJ.5/02/2020 dan CHR Nomor

08/CHR/IJ.5/02/2020. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kegiatan ini telah

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dalam dokumen PKPT.

10. Pada semester I/2020 pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Triwulan di Ditjen PDTu dan

Balilatfo direncanakan sebanyak 4 kali penugasan yakni reviu Laporan Kinerja Triwulan

IV/2019 dan Triwulan I/2020. Kegiatan mandatoris ini hanya dilakukan sebanyak 2

penugasan yaitu Reviu Laporan Kinerja Triwulan IV/2019 pada Ditjen PDTu dan

Balilatfo sedangkan 2 penugasan lainnya yaitu reviu Laporan Kinerja Triwulan I/2020

tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan pandemi Covid-19 yaitu pembatasan

sosial dan perubahan postur anggaran. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Inspektorat IV

sesuai Surat Tugas Nomor ST 65/PR.03.02/2020 dengan output berupa laporan reviu

Lapkin Tahun 2019.

11. Sesuai dokumen PKPT, evaluasi implementasi SAKIP akan dilaksanakan pada Bulan

Juli semester II/2020 sebanyak 2 penugasan yaitu pada Ditjen PDTu dan Balilatfo.

Kegiatan ini mengalami pergeseran antara rencana pelaksanaan dengan realisasi

kegiatan. Inspektorat IV telah melaksanakan kegiatan ini pada Semester I berdasarkan

47

Surat Tugas Nomor 121/PW.03.01/2020 dengan menghasilkan 2 output yaitu LHE

6/LHE/IJ.5/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 dan LHE 7/LHE/IJ.5/02/2020 tanggal 17

Februari 2020.

12. Sesuai dokumen PKPT, pada Semester I Inspektorat IV akan melakukan monitoring

dan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebanyak 2

penugasan yaitu di Ditjen PDTu dan Balilatfo. Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam

semester I berdasarkan Surat Tugas Nomor 11/OT.03/2020 tanggal 22 Juni 2020

namun belum dihasilkan output karena penilaian reformasi birokrasi masih berjalan.

Pada Semester II, Inspektorat IV akan melakukan penyesuaian dokumen PKPT atas

kelanjutan penilaian mandiri.

13. Sesuai dokumen PKPT, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SPIP direncanakan

sebanyak 2 penugasan yaitu di Ditjen PDTu dan Balilatfo . Kegiatan monitoring dan

evaluasi SPIP Tahun 2020 ini berupa verifikasi dokumen pendukung SPIP Ditjen PDTu

dan Balilatfo. Dalam Semester I, kegiatan mandatoris ini belum terlaksana karena

pemenuhan dokumen pendukung atas penilaian mandiri implementasi SPIP sedang

dalam proses QA oleh BPKP.

14. Sesuai dokumen PKPT, Inspektorat IV akan melakukan pengawasan atas pengelolaan

BMN pada Semester II/2020. Pelaksanaannya, dalam Semester I/2020 Inspektorat IV

telah melaksanakan kegiatan pengawasan atas pengelolaan BMN berdasarkan Surat

Tugas 188/KU.09.04/2020 tanggal 6 Maret 2020 dan telah dihasilkan output laporan

pengawasan pengelolaan BMN pada BLM Pekanbaru. Kegiatan ini mengalami

pergeseran waktu pelaksanaan yang semula dijadwalkan pada Bulan November namun

telah dapat direalisasikan pada Bulan Februarai maka, sebagai tindak lanjutnya maka

waktu pelaksanaan kegiatan ini akan disesuaikan pada dokumen revisi PKPT

Jadi dalam Semester I Tahun 2020, Inspektorat IV merencanakan penugasan sebanyak

33 kali kegiatan pengawasan dengan output sebanyak 32 laporan dan telah terealisasi

sebanyak 15 kali penugasan pengawasan dengan output sebanyak 13 laporan. Tidak

tercapainya target penugasan sesuai dengan dokumen PKPT yang telah ditetapkan

disebabkan adanya kebijakan penanganan pandemi Covid-19 seperti pembatasan sosial

berskala besar dan realokasi anggaran guna penanganan covid-19.

Selain melakukan kegiatan pengawasan sesuai dokumen PKPT, Inspektorat IV juga

melaksanakan kegiatan non PKPT. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Non PKPT

Inspektorat IV berupa monthly audit sebanyak 7 penugasan yakni Monthly Audit Desember

2019 dan montly audit Januari s.d. Juni 2020. Kegiatan tersebut telah menghasilkan output

sebanyak 7 Laporan.

48

E. INSPEKTORAT V

Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat V meliputi lingkup

Program dan kegiatan Inspektorat Jenderal dan Pembangunan Kawasan

Pedesaan (PKP). Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Kerja

Pengawasan Tahunan Inspektorat V hingga semester I terdapat beberapa

kondisi dan evaluasi sebagai berikut :


penugasan audit, 1 kali rencana penugasan tindak lanjut hasil pengawasan, 8

kali rencana penugasan reviu, 6 kali rencana penugasan monitoring dan

evaluasi (SAKIP, SPIP dan PMPRB) dan 4 kali rencana penugasan

pengawasan lainnya.

2. Realisasi seluruh kegiatan pengawasan Inspektorat V sebagai berikut :


Kegiatan

Penugasan Laporan



Realisasi

AUDIT


Laporan -

Kegiatan tidak terlaksana


1 kali 1 kali 1

Laporan 1

Laporan

Pergeseran waktu pelaksanaan, TLHP semula direncanakan di Bulan Januari, realisasi pelaksanaan Bulan Maret

Reviu


- kali 2 kali -

Laporan 2

Laporan

Reviu revisi angaran direncanakan pada Semester II. Dalam semester I Inspektorat IV telah melakukan penugasan sebanyak 2 kali (2 ST) serta menghasilkan 2 output

Reviu LK Eselon I

2 kali 2 kali 2

Laporan 2

Laporan Telah dilaksanakan sesuai PKPT


Laporan 2

Laporan

Pergeseran waktu pelaksanaan karena adanya kegiatan evaluasi SAKIP pada tanggal yang sama


4 kali 2 kali 4

Laporan 2

Laporan

Dari rencana 4 kali penugasan pada 2 UKE I (Reviu Lapkin

49


Kegiatan


/Target Realisasi

Rencana /Target

Realisasi

Tw.IV/2019 dan Tw. I/2020) namun hanya terealisasi 2 kali penugasan (Reviu Lapkin Itjen), sedangkan untuk Ditjen PKP belum terlaksana



Laporan 2

Laporan

Pergeseran waktu pelaksanaan karena adanya kegiatan evaluasi TLHP


Laporan 2

Laporan


Monev SPIP 2 Kali - 2

Laporan -

Kegiatan belum terlaksana

Pengawasan Lainnya


2 kali - 2

Laporan -


Pengawasan atas Pelaksanaan PBJ

2 kali - 2

Laporan -



Laporan 13

Laporan

3. Pelaksanaan Audit Kinerja

Dalam periode Semester I Tahun 2020, Inspektorat V menargetkan

pelaksanaan kegiatan Audit Internal sebanyak 16 kali penugasan namun

dengan adanya pandemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan kegiatan

audit yang telah direncanakan. Kegiatan audit internal tidak dapat

dilaksanakan karena adanya pembatasan sosial dan perubahan postur

anggaran untuk penanganan Covid-19. Sebagai tindaklanjutnya maka

Inspektorat V akan melakukan penyesuaian kegiatan audit internal pada

dokumen PKPT.

4. Sesuai dokumen PKPT pada Semester I Inspektorat V merencanakan

kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebanyak 1 kali penugasan.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor

50

217/PW.03/2020 tanggal 11 Maret 2020 dengan menghasilkan 1 laporan

kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan ini mengalami

pergeseran waktu pelaksanaan yang semula dijadwalkan pada Bulan

Januari baru dapat direalisasikan pada Bulan Maret karena bersamaan

waktunya dengan kegiatan reviu LAKIP. Sebagai tindak lanjutnya maka

waktu pelaksanaan kegiatan ini akan disesuaikan pada dokumen revisi

PKPT.

5. Dalam Semester I/2020 kegiatan reviu revisi anggaran direncanakan

sebanyak 2 kali penugasan yaitu pada Ditjen PKP dan Itjen. Kegiatan ini

dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor 306/KU.00.06/2020 dengan

output yaitu LHR Nomor 477/KU.00.06/IV/2020 tanggal 29 April 2020 dan

LHR No 478/KU.00.06/IV/2020 tanggal 29 April 2020. Kegiatan ini

mengalami pergeseran waktu pelaksanaan yang semula dijadwalkan pada

Bulan Februari baru direalisasikan pada Bulan April 2020 sesuai pengajuan

dari obrik. Sebagai tindak lanjut maka, waktu pelaksanaan kegiatan reviu

revisi anggaran akan disesuaikan pada dokumen revisi PKPT.

6. Sesuai dokumen PKPT, pada semester I/2020 Inspektorat V merencanakan

melakukan reviu Laporan Keuangan Tahun 2019 sebanyak 2 penugasan

yaitu pada Ditjen PKP dan Itjen. Kegiatan mandatoris ini dilaksanakan

berdasarkan:

a) Surat Tugas Nomor 39/KU.00.06/2020 tanggal 28 Januari 2020 dengan

output LHR Nomor117/KU.00.06/II/2020 tanggal 14 Februari 2020

b) Surat Tugas Nomor 40/KU.00.06/2020 tanggal 28 Januari 2020 dengan

output LHR Nomor 166/KU.00.06/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.

Kegiatan ini mengalami pergeseran waktu pelaksanaan yang semula

dijadwalkan pada Bulan Februari namun telah dapat dilaksanakan lebih awal

yaitu pada Bulan Januari 2020. Sebagai tindak lanjut maka, waktu

pelaksanaan kegiatan reviu Laporan Keuangan akan disesuaikan pada

dokumen revisi PKPT.

7. Pelaksanaan reviu PIPK direncanakan dilakukan pada Bulan Januari 2020

sebanyak 2 kali penugasan yaitu pada Ditjen PKP dan Itjen. Kegiatan ini telah

dilaksanakan pada Bulan Februari s.d Maret berdasarkan Surat Tugas

51

Nomor 127/PW.09/2020 tanggal 20 Februari 2020 dengan menghasilkan 2

output yaitu LHR Nomor 282/PW.09/III/2020 dan LHR 283/PW.09/III/2020

tanggal 6 Maret 2020. Kegiatan ini mengalami pergeseran waktu

pelaksanaan karena pelaksanaan kegiatan ini bersamaan dengan kegiatan

evaluasi SAKIP. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai

tindaklanjutnya waktu pelaksanaan kegiatan reviu PIPK akan disesuaikan

pada dokumen revisi PKPT.

8. Sesuai dokumen PKPT, kegiatan reviu Laporan Kinerja Triwulan

direncanakan sebanyak 4 kali penugasan yaitu Reviu Lapkin Triwulan

IV/2019 dan Trwulan I/2020 pada Ditjen PKP dan Itjen. Pelaksanaan

Kegiatan mandatoris ini hanya dilakukan sebanyak 2 kali penugasan yaitu

reviu Lapkin Triwulan IV/2019 dan Triwulan I/2020 pada Itjen disebabkan

Ditjen PKP tidak menyusun laporan Kinerja Triwulan sehingga tidak dapat

dilakukan reviunya. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan

a) Surat Tugas Nomor 232/PR.03.02/2020 tanggal 24 Februari 2020

dengan menghasilkan output LHR 247/PR.03.02/II/2020 tanggal 27

Februari 2020

b) Surat Tugas Nomor 534/PR.03.02/2020 tanggal 15 Mei 2020 dengan

menghasilkan output LHR 582/PR.03.02/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020

Sebagai tindaklanjutnya maka Inspektorat V akan melakukan penyesuaian

kegiatan reviu Laporan Kinerja Triwulan pada dokumen revisi PKPT.

9. Sesuai dokumen PKPT, evaluasi implementasi SAKIP direncanakan

dilaksanakan pada Minggu IV Januari s.d Minggu I Bulan Februari sebanyak

2 kali penugasan yaitu pada Ditjen PKP dan Itjen. Realisasinya kegiatan ini

telah dilaksanakan pada Bulan Februari sesuai Surat Tugas Nomor

76/PR.03.06/2020 tanggal 7 Februari 2020 dan terdapat 2 output berupa LHE

244/PR.03.03/II/2020 dan LHE 243/PR.03.03/II/2020 tanggal 27 Februari

2020. Kegiatan ini mengalami pergeseran waktu pelaksanaan karena

waktunya bersamaan dengan kegiatan evaluasi tindak Lanjut hasil

pengawasan maka, sebagai tindaklanjutnya Inspektorat V akan melakukan

penyesuaian pada dokumen revisi PKPT.

52

10. Dalam Semester I, pelaksanaan monitoring dan evaluasi PMPRB

direncanakan sebanyak 2 kali penugasan yaitu pada Ditjen PKP dan Itjen.

Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Nomor 375/OT.05/2020

tanggal 18 Juni 2020 dan menghasilkan 2 output yaitu LHE penilaian mandiri

reformasi birokrasi pada Itjen Nomor LHE 684/0T.05/VII/2020 dan LHE

penilaian mandiri reformasi birokrasi pada Ditjen PKP Nomor LHE

685/0T.05/VII/2020.

11. Kegiatan monitoring dan evaluasi SPIP direncanakan sebanyak 2 kali

penugasan. Kegiatan monitoring dan evaluasi SPIP Tahun 2020 ini berupa

verifikasi dokumen pendukung SPIP Ditjen PKP dan Itjen. Dalam Semester

I, kegiatan mandatoris ini belum terlaksana karena pemenuhan dokumen

pendukung atas penilaian mandiri implementasi SPIP sedang dalam proses

QA oleh BPKP.

12. Sesuai dokumen PKPT, pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan BMN

direncanakan dilakukan pada Minggu III April s.d Minggu I Bulan Mei

sebanyak 2 kali penugasan yaitu pada Ditjen PKP dan Itjen. Namun sampai

dengan Semester I/2020, kegiatan ini belum terlaksana. Sebagai tindak

lanjut maka Inspektorat V akan melakukan penyesuaian kegiatan

pengawasan atas pengelolaan BMN pada dokumen revisi PKPT.

13. Sesuai dokumen PKPT, kegiatan pengawasan atas pelaksanaan PBJ

direncanakan dilakukan pada Minggu III Juni s.d Minggu I Bulan Juli

sebanyak 2 kali penugasan yaitu pada Ditjen PKP dan Itjen. Namun sampai

dengan Semester I/2020, kegiatan ini belum terlaksana. Sebagai tindak

lanjut maka Inspektorat V akan melakukan penyesuaian kegiatan

pengawasan atas pelaksanaan PBJ pada dokumen revisi PKPT.

Jadi dalam Semester I Tahun 2020, Inspektorat V merencanakan penugasan

sebanyak 35 kali kegiatan pengawasan dengan output sebanyak 35 laporan

dan telah terealisasi sebanyak 13 kali penugasan pengawasan dengan output

sebanyak 13 laporan. Tidak tercapainya target penugasan sesuai dengan

dokumen PKPT yang telah ditetapkan disebabkan adanya kebijakan

penanganan pandemi Covid-19 seperti pembatasan sosial berskala besar dan

realokasi anggaran guna penanganan covid-19.

53

Selain melakukan kegiatan pengawasan sesuai dokumen PKPT, Inspektorat

V juga melaksanakan kegiatan non PKPT sabagaimana disajikan pada tabel

berikut:

F. Rekapitulasi Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan hingga

semester I TA 2020

G. Rekapitulasi Penugasan Pengawasan berdasarkan Jenis Pengawasan


1 Monthly Audit 7 7

2 Pendampingan BPK 1 1

Unit Kerja

PKPT Non PKPT

Penugasan Laporan Penugasan

Realisasi Pelaporan Target Realisasi Target Realisasi

Inspektorat I 22 19 21 19 11 11

Inspektorat II 21 12 21 9 13 14

Inspektorat III 44 14 44 13 8 8

Inspektorat IV 33 15 32 13 7 7

Inspektorat V 35 13 35 13 8 8

Jumlah 155 73 153 67 47 48

Kegiatan Penugasan Laporan

Target Realisasi Target Realisasi

Audit 77 6 76 6

TLHP 7 3 6 2

Reviu 40 40 40 39

Monitoring &Evaluasi

23 18 23 15

Pengawasan lainnya

8 6 8 5

Jumlah 155 73 215 67

54

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Revisi Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun

2020 secara keseluruhan diharapkan akan mampu mencapai capaian atas

target atas perencanaan dari program kerja yang telah dibuat pada masing

bagian unit kerja. Kendati demikian, dibalik revisi program kerja pengawasan

Inspektorat Jenderal tersebut tidak terlepas dari hambatan dan tantangan

dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran. Hambatan dan tantangan

yang dihadapi di lingkungan kerja Inspektorat Jenderal adalah terbatasnya

fungsional auditor guna mengakomodir lingkup pengawasan yang luas dan

pemotongan anggaran yang Tahun 2020. Meskipn demikian, dengan Revisi

PKPT ini capaian ouput kegiatan tetap bisa optimal dan efisiensi waktu sesuai

dengan jadwal atau rencana dari program kerja pengawasan yang telah

ditetapkan.

Oleh karenanya, untuk dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya

tugas pengawasan yang diamanahkan tersebut, maka seluruh aparatur

pengawasan Inspektorat Jenderal harus senantiasa dilandasi dengan

semangat kebersamaan, etika, serta integritas yang tinggi sesuai dengan

semangat semboyan instansi yaitu APIK (Akuntabel, Professional, Integritas

dan Kebersamaan) yang akan memajukan sinergitas pengawasan demi

kemajuan pelayanan kepada masyarakat dan secara khusus untuk

meningkatkan Reformasi Birokrasi instansi Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

1 P

ost A

ud

it

PD

TS

arp

ras

Ka

b. T

imo

r

Te

ng

ah

Se

lata

n

42

4 F

eb

rua

ri 2

02

00

1 M

are

t 2

02

07

4

0,0

00

,00

0

1

La

po

ran

9

35

,26

6,0

00

2 P

ost A

ud

it

PD

TS

arp

ras

So

ron

g4

02

Ma

ret 2

02

00

8 M

are

t 2

02

07

8

5,0

00

,00

0

1

La

po

ran

2

,92

2,9

80

,50

0

3 A

ud

it K

ine

rja

S

etje

n

PD

TJa

ka

rta

10

02

Ja

nu

ari 2

02

03

1 D

ese

mb

er

20

20

10

-

24

La

po

ran

4 A

ud

it K

ine

rja

P

DT

Sa

rpra

s

PS

DM

Ma

du

ra,

Ba

nyu

wa

ng

i3

19

Fe

bru

ari 2

02

02

6 F

eb

rua

ri 2

02

08

1

9,1

24

,50

0

1

La

po

ran

2

,53

9,0

26

,00

0

5 A

ud

it K

ine

rja

P

DT

Sa

rpra

s

PS

DM

PE

L

Lo

mb

ok

Tim

ur,

Su

mb

aw

a,L

o

mb

ok T

en

ga

h

31

0 F

eb

rua

ri 2

02

01

6 F

eb

rua

ri 2

02

07

4

1,3

19

,50

0

1

La

po

ran

5

,66

5,6

05

,94

1

1-

- -

1 K

oo

rdin

asi

Se

tje

n

da

n

PD

T

15

22

Ju

li 2

02

02

3 J

uli

20

20

2 -

Da

ta

1 R

eviu

Se

tje

n

da

n

PD

T

Ja

ka

rta

10

Ja

nu

ari 2

02

0D

ese

mb

er

20

20

5 -

1

La

po

ran

1 R

eviu

Se

tje

n

da

n

PD

T

Ja

ka

rta

10

Ja

nu

ari 2

02

0D

ese

mb

er

20

20

5 -

9

La

po

ran

1 R

eviu

Se

tje

n

da

n

PD

T

Ja

ka

rta

10

Fe

bru

ari 2

02

0Ju

li 2

02

06

-

2

La

po

ran

1 R

eiv

u

KD

PD

T

TJa

ka

rata

14

Fe

bru

ari 2

02

0O

kto

be

r 2

02

04

-

6

La

po

ran

1 2 1

Re

viu

Se

tje

n

PD

T

KD

PD

T

T

Ja

ka

rta

12

Ja

nu

ari 2

02

0D

ese

mb

er

20

20

3 -

2

La

po

ran

1 E

va

lua

si

Se

tje

n

PD

T

KD

PD

T

T

Ja

ka

rta

4A

pril 2

02

0D

ese

mb

er

20

20

9 -

2

La

po

ran

1 M

on

ev

Se

tje

n

PD

T

KD

PD

T

T

Ja

ka

rta

4A

pril 2

02

0D

ese

mb

er

20

20

8 -

2

La

po

ran

1 E

va

lua

si

Se

tje

n

PD

T

KD

PD

T

T

Ja

ka

rta

3Ja

nu

ari 2

02

0D

ese

mb

er

20

20

5 -

2

La

po

ran

PE

NG

EN

DA

LIA

N IN

TE

RN

AL

AT

AS

PE

LA

PO

RA

N K

EU

AN

GA

N

SA

KIP

PE

NG

AW

AS

AN

AT

AS

PE

NG

EL

OL

AA

N B

MN

BM

N

4 -

2

La

po

ran

Ja

ka

rta

24

Ja

nu

ari 2

02

0D

ese

mb

er

20

20

Mo

nth

ly A

ud

it p

ad

a U

KE

I S

etje

n d

an

Ditje

n P

DT

Pe

nd

am

pin

ga

n B

PK

ke

Pro

v. N

TB

RE

VIU

RK

A-K

/L

PE

ME

RIK

SA

AN

DE

NG

AN

TU

JU

AN

TE

RT

EN

TU

TL

HP

RE

VIU

LA

PO

RA

N K

EU

AN

GA

N K

EM

EN

TE

RIA

N

PE

LA

KS

AN

AA

N A

UD

IT IN

TE

RN

AL

Pe

mb

an

gu

na

n P

asa

r K

eca

ma

tan

Ka

bu

pa

ten

Tim

or

Te

ng

ah

Se

lata

n

Pe

mb

an

gu

na

n P

asa

r K

eca

ma

tan

Ka

bu

pa

ten

So

ron

g

An

gg

ara

n B

an

tua

n

Jm

lh O

rgE

st.

Brg

kt*

Es

t. P

lg*

Jm

lh H

ari

Pa

gu

O

utp

ut

Re

viu

RK

AK

L

RE

VIU

RE

VIS

I A

NG

GA

RA

N

Re

vis

i A

ng

ga

ran

TIN

DA

K L

AN

JU

T H

AS

IL P

EM

ER

IKS

AA

N

Pe

nd

am

pin

ga

n B

PK

ke

Pro

v. Ja

wa

Tim

ur

PR

OG

RA

M K

ER

JA

PE

NG

AW

AS

AN

TA

HU

NA

N (

PK

PT

)

INS

PE

KT

OR

AT

I

KE

ME

NT

ER

IAN

DE

SA

, P

EM

BA

NG

UN

AN

DA

ER

AH

TE

RT

ING

GA

L D

AN

TR

AN

SM

IGR

AS

I T

AH

UN

20

20

No

mo

rO

bje

k P

em

eri

ks

aa

nJ

en

is P

em

eri

ks

aa

nU

KE

-IU

KE

-2L

ok

as

i

LK

Ke

me

nte

ria

n S

em

este

r I T

A 2

02

0 d

an

Se

me

ste

r II T

A 2

01

9

RE

VIU

LA

PO

RA

N K

EU

AN

GA

N E

SE

LO

N I

LA

PK

IN E

va

lua

si

MO

NIT

OR

ING

DA

N E

VA

LU

AS

I P

MP

RB

PE

NIL

AIA

N M

AN

DIR

I P

EM

BA

NG

UN

AN

ZO

NA

IN

TE

GR

AS

I

PM

PZ

I

LK

Ese

lon

I

EV

AL

UA

SI S

AK

IP

Mo

ne

v R

B

MO

NIT

OR

ING

DA

N E

VA

LU

AS

I S

PIP

SP

IP

Se

tje

n

PD

T

An

gg

ara

n B

an

tua

n

Jm

lh O

rgE

st.

Brg

kt*

Es

t. P

lg*

Jm

lh H

ari

Pa

gu

O

utp

ut

No

mo

rO

bje

k P

em

eri

ks

aa

nJ

en

is P

em

eri

ks

aa

nU

KE

-IU

KE

-2L

ok

as

i

1 R

eviu

Se

tje

n

PD

T

KD

PD

T

T

Ja

ka

rta

9F

eb

rua

ri 2

02

0F

eb

rua

ri 2

02

08

-

2

La

po

ran

Ja

ka

rta

, A

gu

stu

s 2

02

0

Insp

ektu

r I

NIP

19

64

04

28

19

89

03

1 0

16

Ule

d N

efo

In

dra

ha

di, S

H, M

.Si.

PIP

K

NO

Ob

jek

Pem

erik

saa

nJ

en

is

Pem

erik

saa

nU

KE

- 1

UK

E -

2L

ok

asi

Ju

mla

h

Ora

ng

Est

ima

si

Bera

ng

ka

tE

stim

asi

Pu

lan

g

Ju

mla

h

Ha

ri

Pa

gu

Ou

tpu

t

1S

atk

er D

ekon P

rovin

siP

ost

Audit

Dir

ekto

rat

Jender

al

PP

MD

Dir

ekto

rat

PM

DR

iau

81

0-M

ar1

7-M

ar8

84

,15

1,3

00

1

Dok

um

en

2S

atk

er D

ekon P

rovin

siP

ost

Audit

Dir

ekto

rat

Jender

al

PP

MD

Dir

ekto

rat

PM

DJa

mb

i8

10

-Mar

17

-Mar

88

4,1

51

,30

0

1 D

ok

um

en

3S

atk

er D

ekon P

rovin

siP

ost

Audit

Dir

ekto

rat

Jender

al

PP

MD

Dir

ekto

rat

PM

DS

ult

eng

81

7-M

ar2

4-M

ar8

84

,15

1,4

00

1

Dok

um

en

1M

onit

ori

ng

Dir

ekto

rat

Jender

al

PP

MD

-P

usa

t2

6M

ingu K

e -

1

Januar

i

Min

ggu K

e -

3

Des

emb

er-

3

5,9

98

,00

0

1 D

ok

um

en

1R

eviu

Dir

ekto

rat

Jender

al

PP

MD

-P

usa

t2

6M

ingu K

e -

1

Januar

i

Min

ggu K

e -

3

Des

emb

er-

8

1,4

65

,00

0

2 D

ok

um

en

1R

eviu

Dir

ekto

rat

Jender

al

PP

MD

-P

usa

t2

6M

ingu K

e -

1

Januar

i

Min

ggu K

e -

3

Des

emb

er-

5,0

00

,00

0

1

Dok

um

en

1R

eviu

Dir

ekto

rat

Jender

al

PP

MD

-P

usa

t2

6M

inggu K

e-4

Januar

i

Min

ggu K

e -

3

Feb

ruar

i-

8

6,2

25

,00

0

1

Dok

um

en

RE

VIU

RE

VIS

I A

NG

GA

RA

N

RE

VIU

LA

PO

RA

N K

EU

AN

GA

N E

SE

LO

N I

EV

AL

UA

SI

SA

KIP

RE

VIU

RK

A-K

/L

PR

OG

RA

M K

ER

JA

PE

NG

AW

AS

AN

TA

HU

NA

N (

PK

PT

) R

EV

ISI

INS

PE

KT

OR

AT

II

KE

ME

NT

ER

IAN

DE

SA

, P

EM

BA

NG

UN

AN

DA

ER

AH

TE

RT

ING

GA

L D

AN

TR

AN

SM

IGR

AS

I T

AH

UN

20

20

PE

LA

KS

AN

AA

N A

UD

IT I

NT

ER

NA

L

TIN

DA

K L

AN

JU

T H

AS

IL P

EM

ER

IKS

AA

N

1E

val

uas

i

Dir

ekto

rat

Jender

al

PP

MD

-P

usa

t2

6F

ebru

ari

Mar

et-

2

6,0

95

,00

0

1 D

ok

um

en

1E

val

uas

i

Dir

ekto

rat

Jender

al

PP

MD

-P

usa

t2

6M

ingu K

e -

1

Januar

iM

inggu K

e -

4 J

an-

9,7

39

,00

0

1 D

ok

um

en

1M

onit

ori

ng

Dir

ekto

rat

Jender

al

PP

MD

-P

usa

t2

6M

ingu K

e -

1

Januar

i

Min

ggu K

e -

3

Des

emb

er-

-

1 D

ok

um

en

1M

onit

ori

ng

Dir

ekto

rat

Jender

al

PP

MD

-P

usa

t2

6M

ingu K

e -

1

Januar

i

Min

ggu K

e -

3

Des

emb

er-

-

1 D

ok

um

en

1

Dir

ekto

rat

Jender

al

PP

MD

-P

usa

t2

6M

ingu K

e -

1

Januar

i

Min

ggu K

e -

4

Des

emb

er-

11

9,4

81

,00

0

1 D

ok

um

en

1R

eviu

Dit

jen P

PM

D-

Pusa

t2

6M

inggu K

e-4

Januar

i

Min

ggu K

e -

3

Feb

ruar

i-

8

6,0

75

,00

0

1 D

ok

um

en

1P

enyusu

nan

Lap

ora

n-

-M

inggu K

e-1

Januar

i

Min

ggu K

e -

4

Des

emb

er-

14

2,4

00

,00

0

-

1P

enyusu

nan

Lap

ora

n-

-M

inggu K

e-1

Januar

i

Min

ggu K

e -

4

Januar

i-

1

8,5

50

,00

0

1 D

ok

um

en

1P

enyusu

nan

Lap

ora

n-

-M

inggu K

e-1

Januar

i

Min

ggu K

e -

1

Feb

ruar

i-

1

9,9

19

,00

0

1 D

ok

um

en

1P

enyusu

nan

Lap

ora

n-

-M

inggu K

e-1

Januar

i

Min

ggu K

e -

4

Des

emb

er-

1

1,9

35

,00

0

1 D

ok

um

en

Insp

ektu

r II

Dia

n R

edia

na,

AK

, M

.Si,

CA

NIP

. 1

97

21

20

61

99

30

21

00

1

PE

NY

US

UN

AN

LA

PO

RA

N K

EG

IAT

AN

DA

N A

NG

GA

RA

N

RE

VIU

LA

PO

RA

N K

INE

RJ

A T

RIW

UL

AN

MO

NIT

OR

ING

DA

N E

VA

LU

AS

I P

MP

RB

MO

NIT

OR

ING

DA

N E

VA

LU

AS

I S

PIP

RA

PA

T/K

OO

RD

INA

SI/

PIM

PIN

AN

/KE

LO

MP

OK

KE

RJ

A/D

INA

S

RE

VIU

PIP

K

KE

TA

TA

US

AH

AA

N D

AN

PE

NG

EL

OL

AA

N A

DM

INIS

TR

AS

I

PE

NY

US

UN

AN

LA

KIP

PE

NY

US

UN

AN

LA

PO

RA

N A

PIP

UN

ITIN

SPEK

TOR

AT

III

NO

IN

SP

EK

TO

RA

TT

IM

OB

YE

K P

EM

ER

IK

SA

AN

JE

NIS

PE

ME

RIK

SA

AN

UK

E -

1U

KE

- 2

LO

KA

SI

JM

L

OR

AN

G

ES

TIM

AS

I

BE

RA

NG

KA

TE

ST

IM

AS

I P

ULA

NG

JM

L

HA

RI

PA

GU

O

UT

PU

T

5

58

,80

6,0

00

2

0 L

AP

OR

AN

77

,57

0,0

00

1 L

AP

OR

AN

77

,57

0,0

00

1 L

apo

ran

6,0

08

,97

6

14

,97

4,2

00

1 L

apo

ran

17

,41

0,2

24

1 L

apo

ran

23

,30

2,8

00

1 L

apo

ran

15

,87

3,8

00

1 L

apo

ran

B. A

ud

it D

enga

n T

uju

an T

erte

ntu

1 L

AP

1In

spek

tora

t II

I3

PK

Tran

s

Me

laku

kan

Pem

erik

saan

Den

gan

Tu

juan

Ter

ten

tu

Du

gaan

Ad

anya

Per

bu

atan

Ind

isp

liner

yan

g d

ilaku

kan

Sau

dar

i An

na

Nik

hit

a Sa

ri

PK

Tran

s

sub

Dir

ekto

rat

Do

kum

enta

si P

elay

anan

Per

tah

anan

Tra

nsm

igra

si

Kab

. Go

ron

talo

Uta

ra3

19

-Feb

3-M

ar1

0 H

ari

-

1

Lap

ora

n

-

6 L

apo

ran

-

4

Lap

ora

n

1In

spek

tora

t II

ITi

m 1

Dir

ekto

rat

Jen

der

al P

KP

2TR

eviu

RK

AK

L TA

202

1P

KP

2Tra

ns

Selu

ruh

UK

E 2

Dit

jen

PK

P2T

ran

sJa

wa

Bar

at15

- 2

0

Ora

ng

3 -

6 A

gust

7 -

10

Agu

st5

Har

i -

1 L

AP

(LH

R, I

HR

, CH

R)

2In

spek

tora

t II

ITi

m 2

Dir

ekto

rat

Jen

der

al P

KT

Rev

iu R

KA

KL

TA 2

021

PK

Tran

sSe

luru

h U

KE

2 D

itje

n

PK

Tran

sJa

wa

Bar

at15

- 2

0

Ora

ng

3 -

6 A

gust

7 -

10

Agu

st5

Har

i -

1 L

AP

(LH

R, I

HR

, CH

R)

3In

spek

tora

t II

ITi

m 1

Dir

ekto

rat

Jen

der

al P

KP

2TR

eviu

RK

AK

L TA

202

1P

KP

2Tra

ns

Selu

ruh

UK

E 2

Dit

jen

PK

P2T

ran

sD

KI J

akar

ta15

- 2

0

Ora

ng

26 -

29

Okt

30

okt

- 3

No

v5

Har

i -

1 L

AP

(LH

R, I

HR

, CH

R)

4In

spek

tora

t II

ITi

m 2

Dir

ekto

rat

Jen

der

al P

KT

Rev

iu R

KA

KL

TA 2

021

PK

Tran

sSe

luru

h U

KE

2 D

itje

n

PK

Tran

sD

KI J

akar

ta15

- 2

0

Ora

ng

26 -

29

Okt

30

okt

- 3

No

v5

Har

i -

1 L

AP

(LH

R, I

HR

, CH

R)

-

2 L

apo

ran

1In

spek

tora

t II

ITi

m 1

Dir

ekto

rat

Jen

der

al P

KP

2TR

eviu

Rev

isi D

IPA

TA

202

0P

KP

2Tra

ns

Selu

ruh

UK

E 2

Dit

jen

PK

P2T

ran

sD

KI J

AK

AR

TA8

- 15

Ora

ng

3 H

ari

-

1

LA

P

(LH

R, I

HR

, CH

R)

2In

spek

tora

t II

ITi

m 2

Dir

ekto

rat

Jen

der

al P

KT

Rev

iu R

evis

i DIP

A T

A 2

020

PK

Tran

sSe

luru

h U

KE

2 D

itje

n

PK

Tran

sD

KI J

AK

AR

TA8

- 15

Ora

ng

3 H

ari

-

1

LA

P

(LH

R, I

HR

, CH

R)

26

3,5

20

,00

0

12

Lap

ora

n

12

,45

0,0

00

2 L

apo

ran

1In

spek

tora

t II

ITi

m 1

Dir

ekto

rat

Jen

der

al P

KT

Rev

iu L

KP

KTr

ans

-D

KI J

AK

AR

TA8

- 15

Ora

ng

17

-Feb

21

-Feb

5 H

ari

6,2

25

,00

0

1 L

AP

(LH

R, I

HR

, CH

R)

2In

spek

tora

t II

ITi

m 2

Dir

ekto

rat

Jen

der

al P

KP

2TR

eviu

LK

P

KP

2Tra

ns

-D

KI J

AK

AR

TA8

- 15

Ora

ng

17

-Feb

21

-Feb

5 H

ari

6,2

25

,00

0

1 L

AP

(LH

R, I

HR

, CH

R)

94

,50

0,0

00

2 L

apo

ran

1In

spek

tora

t II

IA

ll Ti

mD

irek

tora

t Je

nd

eral

PK

P2T

dan

PK

TM

on

evP

KTr

ans

& P

KP

2Tra

ns

Selu

ruh

UK

E 2

PK

P2T

dan

PK

TM

ingg

u 3

-4

Bu

lan

Feb

ruar

i20

- 3

0

Ora

ng

13

-Feb

15

-Feb

3 H

ari

9

4,5

00

,00

0

2 L

AP

85

,55

0,0

00

2 L

apo

ran

1In

spek

tora

t II

IA

ll Ti

mD

ITJE

N P

KT

dan

DIT

JEN

PK

P2T

Mo

nev

PK

Tran

s &

PK

P2T

ran

sSe

luru

h U

KE

2 P

KP

2T

dan

PK

TJa

wa

Bar

at20

- 2

5

Ora

ng

11

-Mar

13

-Mar

3 H

ari

8

5,5

50

,00

0

2 L

AP

5,0

00

,00

0

2 L

apo

ran

1In

spek

tora

t II

IA

ll Ti

mD

ITJE

N P

KT

dan

DIT

JEN

PK

P2T

Mo

nev

PK

Tran

s &

PK

P2T

ran

sSe

luru

h U

KE

2 P

KP

2T

dan

PK

TM

ingg

u 3

-4

Bu

lan

Ap

ril

20 -

25

Ora

ng

20

- 2

4 A

pri

l2

5 -

28

Ap

ril

4 H

ari

5,0

00

,00

0

2 L

AP

15

,30

0,0

00

-

1In

spek

tora

t II

I-

Sesu

ai In

tru

ksi P

imp

inan

koo

rdin

asi

Pu

sat/

Dae

rah

-Te

nta

tive

1

5,3

00

,00

0

4,0

00

,00

0

2 L

apo

ran

REV

IU P

EREN

CA

NA

N A

NG

GA

RA

N

A. R

eviu

RK

AK

L

B. R

eviu

Rev

isi A

ngg

ara

n

H.R

eviu

Lap

ora

n K

iner

ja T

riw

ula

n

Ten

tati

ve/S

esu

ai P

erm

inta

an U

sula

n R

eviu

dar

i UK

E I

PEM

BIN

AA

N P

ENG

AW

ASA

N K

INER

JA &

KEU

AN

GA

N

A. R

eviu

Lap

ora

n K

eu

anga

n E

selo

n I

(PK

T d

an P

KP

2T)

B. E

valu

asi S

AK

IP

D. M

on

ev R

efo

rmas

Bir

okr

asi

E. M

on

ev S

PIP

F. R

apat

Ko

ord

/Kel

. Ke

rja/

Din

as/K

on

sult

asi/

Pim

pin

an

Ten

tati

ve/S

esu

ai P

erm

inta

an U

sula

n R

eviu

dar

i UK

E I

A. A

ud

it K

iner

ja

Bel

anja

Bar

ang

Pen

dam

pin

gan

BP

K P

rov.

NTB

10

-16

Feb

ruar

i 20

20

Pen

dam

pin

gan

BP

K P

rov

Suls

el 2

4 F

ebru

ari 2

02

0 -

1 M

aret

20

20

Pen

dam

pin

gan

BP

K P

rov.

Kal

bar

9 -

16

Feb

ruar

i 20

20

Pen

dam

pin

gan

BP

K P

rov.

Su

lsel

24

Feb

ruar

i 20

20

- 1

Mar

et 2

02

0

PEL

AK

SAN

AA

N A

UD

IT IN

TER

NA

L

PR

OG

RA

M K

ER

JA

PE

NG

AW

AS

AN

TA

HU

NA

N (

PK

PT

)

INS

PE

KT

OR

AT

III

KE

ME

NT

ER

IAN

DE

SA

, P

EM

BA

NG

UN

AN

DA

ER

AH

TE

RT

ING

GA

L D

AN

TR

AN

SM

IGR

AS

I T

AH

UN

2020

7

1,5

61

,02

4

NO

IN

SP

EK

TO

RA

TT

IM

OB

YE

K P

EM

ER

IK

SA

AN

JE

NIS

PE

ME

RIK

SA

AN

UK

E -

1U

KE

- 2

LO

KA

SI

JM

L

OR

AN

G

ES

TIM

AS

I

BE

RA

NG

KA

TE

ST

IM

AS

I P

ULA

NG

JM

L

HA

RI

PA

GU

O

UT

PU

T

1In

spek

tora

t II

ITi

m 1

&

Tim

2D

ITJE

N P

KT

dan

DIT

JEN

PK

P2T

Ko

ord

inas

iP

KTr

ans

& P

KP

2Tra

ns

Selu

ruh

UK

E 2

PK

P2T

dan

PK

TD

KI J

AK

AR

TA8-

12 o

ran

g1

- 10

Ap

ril

1 -

10

Ap

ril

1 H

ari

4,0

00

,00

0

2 L

AP

2In

spek

tora

t II

ITi

m 1

&

Tim

2D

ITJE

N P

KT

dan

DIT

JEN

PK

P2T

Ko

ord

inas

iP

KTr

ans

& P

KP

2Tra

ns

Selu

ruh

UK

E 2

PK

P2T

dan

PK

TD

KI J

AK

AR

TA8-

12 o

ran

g1

- 10

Ju

li1

- 1

0 J

uli

1 H

ari

-

2

LA

P

2In

spek

tora

t II

ITi

m 1

&

Tim

2D

ITJE

N P

KT

dan

DIT

JEN

PK

P2T

Ko

ord

inas

iP

KTr

ans

& P

KP

2Tra

ns

Selu

ruh

UK

E 2

PK

P2T

dan

PK

TD

KI J

AK

AR

TA8-

12 o

ran

g1

- 10

Okt

ob

er1

- 1

0 O

kto

ber

1 H

ari

-

2

LA

P

2In

spek

tora

t II

ITi

m 1

&

Tim

2D

ITJE

N P

KT

dan

DIT

JEN

PK

P2T

Ko

ord

inas

iP

KTr

ans

& P

KP

2Tra

ns

Selu

ruh

UK

E 2

PK

P2T

dan

PK

TD

KI J

AK

AR

TA8-

12 o

ran

g21

- 3

1 D

esm

ber

21

- 3

1 D

esm

ber

1 H

ari

-

2

LA

P

46

,72

0,0

00

2

Lap

ora

n

1In

spek

tora

t II

ITi

m 1

&

Tim

2D

ITJE

N P

KT

dan

DIT

JEN

PK

P2T

Ko

ord

inas

iP

KTr

ans

& P

KP

2Tra

ns

-D

KI J

AK

AR

TA20

-30

ora

ng

11

-Feb

12

-Feb

2 h

ari

4

6,7

20

,00

0

2 L

AP

21

7,7

16

,00

0

1

Lap

ora

n

16

0,0

41

,00

0

-

1In

spek

tora

t II

I-

Laya

nan

Pu

sat

Pu

sat

Pu

sat

Laya

nan

Ten

tati

ve1

60

,04

1,0

00

La

yan

an

18

,50

0,0

00

1 L

AP

1In

spek

tora

t II

I-

Inte

rnal

Insp

ekto

rat

III

Pu

sat

Pu

sat

Pu

sat

Laya

nan

1 H

ari

18

,65

0,0

00

1 L

apo

ran

18

,35

0,0

00

1 L

AP

1In

spek

tora

t II

I-

Inte

rnal

Insp

ekto

rat

III

Pu

sat

Pu

sat

Pu

sat

Laya

nan

1 H

ari

18

,35

0,0

00

1 L

apo

ran

17

,85

0,0

00

1 L

AP

1In

spek

tora

t II

I-

Inte

rnal

Insp

ekto

rat

III

Pu

sat

Pu

sat

Pu

sat

Laya

nan

1 H

ari

17

,85

0,0

00

1 L

apo

ran

2,9

75

,00

0

-

1In

spek

tora

t II

I-

Inte

rnal

Insp

ekto

rat

III

Pu

sat

Pu

sat

Pu

sat

Laya

nan

Ten

tati

ve2

,97

5,0

00

12

Lap

ora

n

Bu

lan

an

4 L

apo

ran

Triw

ula

n

1 L

apo

ran

Tah

un

an

Jaka

rta,

Agu

stu

s 2

02

0

Insp

ektu

r II

I

Drs

. Elv

and

ary,

M.S

i

min

ggu

1 -

2 s

etia

p b

ula

n

I. R

eviu

PIP

K

PEN

YU

SUN

AN

LA

PO

RA

N

A. K

eta

tau

sah

aan

Pen

gelo

laan

Ad

min

istr

asi

Sep

anja

ng

Tah

un

B. P

enyu

sun

an R

enca

na

Ke

giat

an d

an A

ngg

ara

n

Min

ggu

1 -

2 B

ula

n F

ebru

ari

C. P

enyu

sun

an L

AK

IP In

spek

tora

t II

I

Min

ggu

2 -

3 J

anu

ari

D. P

enyu

sun

an A

PIP

Insp

ekto

rat

III

Min

ggu

2 -

3 J

anu

ari

E. P

enyu

sun

an L

apo

ran

Ke

giat

an d

an A

ngg

ara

n

No

Na

ma

Ob

ye

k P

em

eri

ks

aa

nJ

en

is

Pe

me

rik

sa

an

Pro

gra

mL

ok

as

iJ

um

lah

Ora

ng

Be

ran

gk

at

Pu

lan

gJ

um

lah

Ha

ri

Ou

tpu

t

La

po

ran

Ke

gia

tan

BL

M P

eka

nb

aru

TA

20

20

Op

s A

ud

itB

AL

ILA

TF

OP

eka

nb

aru

Ju

li s.d

No

v 2

02

0Ju

li s.d

No

v 2

02

04

1 la

po

ran

1

Au

dit In

ve

stig

atif

Pe

ng

erj

aa

n P

en

ga

da

an

PL

TS

te

rse

ba

r S

HS

10

0W

P D

ire

kto

rat

Pe

ng

em

ba

ng

an

Da

era

h P

erb

ata

sa

n D

itje

n

PD

TU

AD

TT

PD

TU

Ka

bu

pa

ten

Sa

ng

ga

u,

Sin

tan

g d

an

Ka

pu

as

Hu

lu K

alim

an

tan

Ba

rat

52

9 J

an

ua

ri s

.d 1

8 F

eb

rua

ri

20

20

29

Ja

nu

ari

s.d

18

Fe

bru

ari

20

20

20

1 L

ap

ora

n

1T

LH

P Itje

n d

an

BP

K p

ad

a D

itje

n P

DT

U d

an

Ba

lila

tfo

TL

HP

PD

TU

/

BA

LIL

AT

FO

Bo

go

r3

0F

eb

-20

Fe

b-2

01

Re

viu

RK

AK

L T

A 2

02

1P

ag

u In

dik

atif

Re

viu

PD

TU

Ja

ka

rta

18

27

- 3

1 J

uli

20

20

27

- 3

1 J

uli

20

20

1 L

HR

Re

viu

RK

AK

L T

A 2

02

1 P

ag

u In

dik

atif

Re

viu

BA

LIL

AT

FO

Ja

ka

rta

18

27

- 3

1 J

uli

20

20

27

- 3

1 J

uli

20

20

1 L

HR

Re

viu

RK

AK

L T

A 2

02

1 P

ag

u D

efin

itif

Re

viu

PD

TU

Ja

ka

rta

18

Min

gg

u III s

.d IV

Bu

lan

Okto

be

rM

ing

gu

III s

.d IV

Bu

lan

Okto

be

r1

LH

R

Re

viu

RK

AK

L T

A 2

02

1 P

ag

u D

efin

itif

Re

viu

BA

LIL

AT

FO

Ja

ka

rta

18

Min

gg

u III s

.d IV

Bu

lan

Okto

be

rM

ing

gu

III s

.d IV

Bu

lan

Okto

be

r1

LH

R

1R

eviu

Re

vis

i A

ng

ga

ran

RK

AK

L T

A 2

02

0R

eviu

PD

TU

Ja

ka

rta

18

28

- 3

0 A

pri

l 2

02

02

8-

30

Ap

ril 2

02

05

1 L

HR

2R

eviu

Re

vis

i A

ng

ga

ran

RK

AK

L T

A 2

02

0R

eviu

BA

LIL

AT

FO

Ja

ka

rta

18

28

- 3

0 A

pri

l 2

02

02

8-

30

Ap

ril 2

02

05

1 L

HR

1R

eviu

La

po

ran

Ke

ua

ng

an

Ta

hu

n 2

01

9R

eviu

PD

TU

Ja

ka

rta

13

11

-13

Fe

bru

ari

11

-13

Fe

bru

ari

41

LH

R

2R

eviu

La

po

ran

Ke

ua

ng

an

Ta

hu

n 2

01

9R

eviu

BA

LIL

AT

FO

Ja

ka

rta

62

0-2

1 F

eb

rua

ri2

0-2

1 F

eb

rua

ri1

LH

R

1E

va

lua

si S

AK

IP U

KE

IE

va

lua

si

PD

TU

da

n

BA

LIL

AT

FO

Bo

go

r1

52

4-2

6 F

eb

rua

ri2

4-2

6 F

eb

rua

ri

7

1M

on

ev R

BM

on

ev R

BP

DT

U d

an

BA

LIL

AT

FO

Pu

sa

t6

Ja

n -

Me

i 2

02

0Ja

n -

Me

i 2

02

0

2M

on

ev R

BM

on

ev R

BP

DT

U d

an

BA

LIL

AT

FO

Pu

sa

t6

Ju

l -

No

v 2

02

0Ju

l -

No

v 2

02

0

7

1M

on

ev S

PIP

Mo

ne

vP

DT

U d

an

BA

LIL

AT

FO

Pu

sa

t6

Ja

n -

Me

i 2

02

0Ja

n -

Me

i 2

02

0

2M

on

ev S

PIP

Mo

ne

vP

DT

U d

an

BA

LIL

AT

FO

Pu

sa

t6

Ju

l -

No

v 2

02

0Ju

l -

No

v 2

02

0

10

1R

eviu

PIP

KR

eviu

PD

TU

da

n

BA

LIL

AT

FO

Pu

sa

t1

61

4 -

20

Ja

nu

ari

20

20

Bu

lan

Ja

nu

ari

20

20

7 10

1S

esu

ai In

tru

ksi P

imp

ina

nK

oo

rdin

asi

Pu

sa

t/ D

ae

rah

Pu

sa

t/ D

ae

rah

-1

0

Pro

gra

m K

erj

a P

en

gaw

asan

In

sp

ekto

rat

IV T

ah

un

An

gg

ara

n 2

020

Pe

nye

len

gg

ara

an

Pe

ng

aw

as

an

Lin

gk

up

Ke

rja

In

sp

ek

tora

t IV

20

La

po

ran

1 L

aya

na

nP

EL

AK

SA

NA

AN

AU

DIT

IN

TE

RN

AL

(0

52

)

A. A

UD

IT K

INE

RJ

A

1 L

ap

ora

n

RE

VIU

PE

RE

NC

AN

AA

N A

NG

GA

RA

N;

(05

5)

A. R

eviu

RK

AK

L

5

B. A

UD

IT T

UJ

UA

N T

ER

TE

NT

U

TIN

DA

K L

AN

JU

T H

AS

IL P

EN

GA

WA

SA

N;

(05

4)

15

25

B. R

eviu

Re

vis

i A

ng

ga

ran

PE

MB

INA

AN

PE

NG

AW

AS

AN

KIN

ER

JA

DA

N K

EU

AN

GA

N;

(05

6)

A. R

eviu

La

po

ran

Ke

ua

ng

an

Es

elo

n I

C. E

va

lua

si S

AK

IP2

LH

E3

E. M

on

ito

rin

g d

an

Eva

lua

si P

MP

RB

2 L

HE

7

F. M

on

ito

rin

g d

an

Eva

lua

si S

PIP

2 L

HE

7

H. R

eviu

PIP

K2

LH

P

I. R

ap

at

Ko

ord

i/K

el. K

erj

a/D

ina

s/K

on

su

lta

si/P

imp

ina

n1

La

ya

na

nS

ep

an

jan

g T

ah

un

(T

en

tative

)

No

Na

ma

Ob

ye

k P

em

eri

ks

aa

nJ

en

is

Pe

me

rik

sa

an

Pro

gra

mL

ok

as

iJ

um

lah

Ora

ng

Be

ran

gk

at

Pu

lan

gJ

um

lah

Ha

ri

Ou

tpu

t

La

po

ran

12

1 L

ap

ora

n

3 3

1S

esu

ai In

tru

ksi P

imp

ina

nIn

tern

al

PU

SA

TP

usa

t2

43 3

1S

esu

ai In

tru

ksi P

imp

ina

nIn

tern

al

PU

SA

TP

usa

t2

43 3

1S

esu

ai In

tru

ksi P

imp

ina

nIn

tern

al

PU

SA

TP

usa

t2

43 -

1S

esu

ai In

tru

ksi P

imp

ina

nIn

tern

al

PU

SA

TP

usa

t2

4-

Jaka

rta,

Agu

stu

s 2

02

0

Men

geta

hu

i,

Insp

ektu

r IV

Dr.

Yu

sep

Fat

ria,

SIP

, M.S

i

NIP

. 19

73

09

15

19

98

03

1 0

05

B. P

en

yu

su

na

n R

en

ca

na

Ke

gia

tan

da

n A

ng

ga

ran

La

ya

na

nM

ing

gu

3 B

ula

n M

are

t

PE

NY

US

UN

AN

LA

PO

RA

N;

(07

0)

A. K

eta

tau

sa

ha

an

Pe

ng

elo

laa

n A

dm

inis

tra

si

La

ya

na

nL

aya

na

n P

erk

an

tora

n/A

dm

inis

tra

si P

erk

an

tora

n

C. P

en

yu

su

na

n L

AK

IP In

sp

ek

tora

t IV

La

ya

na

nM

ing

gu

2 B

ula

n J

an

ua

ri

D. P

en

yu

su

na

n L

ap

ora

n A

PIP

In

sp

ek

tora

t IV

La

ya

na

nM

ing

gu

2 B

ula

n J

an

ua

ri d

an

Min

gg

u 2

Bu

lan

Ju

li

Pen

gen

dal

i Mu

tu In

spek

tora

t IV

,

Dr.

Ir. H

P. B

anja

rnah

or,

M.S

i

NIP

. 19

58

06

19

19

84

03

1 0

03

E. P

en

yu

su

na

n L

ap

ora

n K

eg

iata

n d

an

An

gg

ara

nL

aya

na

nS

ep

an

jan

g T

ah

un

(T

en

tative

)

Men

yetu

jui,

No

Ob

jek

Pem

eri

ksa

an

Je

nis

Pem

eri

ksa

an

UK

E-1

UK

E-2

Lo

ka

si

Jm

l

Org

Esti

mas

i

Bera

ng

ka

tE

sti

mas

i P

ula

ng

Jm

l H

ari

Pag

u

Ou

tpu

t

5

07

,90

7,0

00

2

2

PE

LA

KS

AN

AA

N A

UD

IT IN

TE

RN

AL

-

2

DIR

EK

TO

RA

T J

EN

DE

RA

L P

EM

BA

NG

UN

AN

KA

WA

SA

N P

ER

DE

SA

AN

Aud

it T

uju

an

Tert

entu

pa

da

Dire

kto

rat

Je

nd

era

l

Pem

ba

ng

un

an

Kaw

asa

n

Perd

esaa

n a

tas T

ata

Kelo

la

Pen

ga

da

an

Bara

ng/J

asa

dala

m

ran

gka

Pela

ksan

aa

n P

erc

ep

ata

n

Pen

an

ga

na

n C

OV

ID-1

9

Aud

it T

uju

an

Tert

entu

Ditje

n P

KP

Pusa

t9

Agu

stu

s 2

02

0O

kto

be

r 2

02

04

5 -

1

INS

PE

KT

OR

AT

JE

ND

ER

AL

Aud

it T

uju

an

Tert

entu

pa

da

Inspe

kto

rat

Je

nd

era

l a

tas T

ata

Kelo

la P

en

ga

da

an

Bara

ng/J

asa

da

lam

ran

gka

Pela

ksan

aa

n

Perc

ep

ata

n P

en

an

ga

na

n C

OV

ID-

19

Aud

it T

uju

an

Tert

entu

Inspe

kto

rat

Jen

de

ral

Pusa

t9

Okto

be

r 2

02

0D

ese

mbe

r 2

02

04

5 -

1

TIN

DA

K L

AN

JU

T H

AS

IL P

EM

ER

IKS

AA

N

4

5,8

25

,00

0

1

Rap

at

Pers

iap

an

Tin

dak L

anju

t

Hasil

Pem

eri

ksaa

nT

ah

un

Ang

ga

ran

201

9 p

ada

Ditje

n P

KP

da

n d

an I

tje

n

TLH

PD

itje

n P

KP

dan

Itje

nP

usa

t3

327

-Jan

-20

27

-Jan

-20

1

8,0

50

,00

0

Tin

dak L

anju

t L

ap

ora

n H

asil

Pem

eri

ksaa

n T

ah

un

Ang

ga

ran

20

19

pad

a D

itje

n P

KP

dan

Inspe

kto

rat

Je

nd

era

l

TLH

PD

itje

n P

KP

dan

Itje

nP

usa

t3

213

-Mar-

20

13

-Mar-

20

1

3

7,7

75

,00

0

1

RE

VIU

RK

A-K

/L

-

4

Reviu

RK

AK

L T

A 2

02

1 P

ag

u

Indik

atif It

jen

RE

VIU

Itje

nP

usa

t1

220

Ju

l 20

20

s.d

.

23

Ju

l 20

20

20

Ju

l 20

20

s.d

.

23

Ju

l 20

20

Reviu

RK

AK

L T

A 2

02

1 P

ag

u

Indik

atif D

J P

KP

RE

VIU

Ditje

n P

KP

Pusa

t1

220

Ju

l 20

20

s.d

.

23

Ju

l 20

20

20

Ju

l 20

20

s.d

.

23

Ju

l 20

20

Reviu

RK

AK

L T

A 2

02

1 P

ag

u

Defin

itif Itjen

RE

VIU

Itje

nP

usa

t1

2S

ep

tem

be

r 2

02

0O

kto

be

r 2

02

0

Reviu

RK

AK

L T

A 2

02

1 P

ag

u

Defin

itif D

J P

KP

RE

VIU

Ditje

n P

KP

Pusa

t1

2S

ep

tem

be

r 2

02

0O

kto

be

r 2

02

0

RE

VIU

RE

VIS

I A

NG

GA

RA

N

2,5

00

,00

0

2

Reviu

Re

vis

i A

ng

ga

ran

RK

AK

L

TA

202

0R

EV

IUItje

n d

an D

itje

n

PK

PP

usa

t1

527

-Apr-

20

29

-Apr-

20

3

2,5

00

,00

0

2

RE

VIU

LA

PO

RA

N K

EU

AN

GA

N E

SE

LO

N I

43

,32

5,0

00

2

Reviu

LK

Ditje

n P

KP

Peri

od

e 3

1

Dese

mbe

r 2

01

9R

EV

IUD

itje

n P

KP

Pusa

t1

029

Ja

n 2

020

s.d

.

15

Feb

202

0

29

Ja

n 2

020

s.d

.

15

Feb

202

01

Reviu

LK

Itjen

Peri

od

e 3

1

Dese

mbe

r 2

01

9R

EV

IUItje

nP

usa

t1

029

Ja

n 2

020

s.d

.

15

Feb

202

0

29

Ja

n 2

020

s.d

.

15

Feb

202

01

3

-

2

PR

OG

RA

M K

ER

JA

PE

NG

AW

AS

AN

TA

HU

NA

N (

PK

PT

)

INS

PE

KT

OR

AT

V

KE

ME

NT

ER

IAN

DE

SA

, P

EM

BA

NG

UN

AN

DA

ER

AH

TE

RT

ING

GA

L D

AN

TR

AN

SM

IGR

AS

I T

AH

UN

202

0

7

-

2

10

43

,32

5,0

00

No

Ob

jek

Pem

eri

ksa

an

Je

nis

Pem

eri

ksa

an

UK

E-1

UK

E-2

Lo

ka

si

Jm

l

Org

Esti

mas

i

Bera

ng

ka

tE

sti

mas

i P

ula

ng

Jm

l H

ari

Pag

u

Ou

tpu

t

Reviu

LK

Ditje

n P

KP

Peri

od

e 3

0

Jun

i 2

02

0R

EV

IUD

itje

n P

KP

Pusa

t1

327

Ju

li s.d

. 6

Aug

20

20

27

Ju

li s.d

. 6

Aug

20

20

1

Reviu

LK

It

jen

Peri

od

e 3

0 J

uni

20

20

RE

VIU

Itje

nP

usa

t1

327

Ju

li s.d

. 6

Aug

20

20

27

Ju

li s.d

. 6

Aug

20

20

1

EV

AL

UA

SI S

AK

IP

12

8,6

65

,00

0

2

Evalu

asi S

AK

IP U

KE

IE

valu

asi

Itje

n d

an D

itje

n

PK

PP

usa

t1

510

Feb

202

0 s

.d.

21

Feb

202

0

10

Feb

202

0 s

.d.

21

Feb

202

01

0

12

8,6

65

,00

0

2

Pen

ing

kata

n K

ap

ab

ilita

s A

PIP

terk

ait S

iste

m A

kun

tabili

tas

Kin

erj

a I

nsta

nsi P

em

eri

nta

h

(SA

KIP

)

Advis

ory

Itje

nP

usa

t1

712

Ju

ni 2

02

012

Ju

ni 2

02

01

-

EV

AL

UA

SI L

AP

OR

AN

KIN

ER

JA

2

,50

0,0

00

2

Reviu

Lap

ora

n A

kun

tabili

tas

Kin

erj

a I

nsta

nsi P

em

eri

nta

h

Tah

un

Ang

ga

ran

201

9

Reviu

Itje

n d

an D

itje

n

PK

PP

usa

t1

73 F

eb

rua

ri s

.d 1

0

Feb

rua

ri 2

020

3 F

eb

rua

ri s

.d 1

0

Feb

rua

ri 2

020

6 -

Evalu

asi L

ap

ora

n K

ine

rja

Tri

wula

n I

V T

A 2

01

9E

valu

asi

Itje

n d

an D

itje

n

PK

PP

usa

t7

24

Feb

202

0 s

.d.

25

Feb

202

0

24

Feb

202

0 s

.d.

25

Feb

202

02

1

Evalu

asi L

ap

ora

n K

ine

rja

Tri

wula

n I

TA

202

0E

valu

asi

Itje

n d

an D

itje

n

PK

PP

usa

t9

18

Mei 2

020

s.d

.

22

Mei 2

02

0

18

Mei 2

020

s.d

.

22

Mei 2

02

04

1

Evalu

asi L

ap

ora

n K

ine

rja

Tri

wula

n I

I T

A 2

02

0E

valu

asi

Itje

n d

an D

itje

n

PK

PP

usa

t9

Agu

stu

s 2

02

0S

ep

tem

be

r 2

02

04

0

1

Evalu

asi L

ap

ora

n K

ine

rja

Tri

wula

n I

II T

A 2

02

0E

valu

asi

Itje

n d

an D

itje

n

PK

PP

usa

t9

Okto

be

r 2

02

0N

ovem

be

r 2

02

04

0

1

MO

NIT

OR

ING

DA

N E

VA

LU

AS

I P

MP

RB

-

2

Mon

ev R

BM

on

ev

Itje

n d

an D

itje

n

PK

PP

usa

t9

19

Ju

ni 2

02

0 s

.d.

29

Ju

ni 2

02

0

19

Ju

ni 2

02

0 s

.d.

29

Ju

ni 2

02

07

-

2

MO

NIT

OR

ING

DA

N E

VA

LU

AS

I S

PIP

-

2

Pen

ing

kata

n M

atu

rita

s S

PIP

hasil

QA

BP

KP

ata

s P

em

en

uh

an

Doku

men

SP

IP T

A 2

01

9

Advis

ory

Ditje

n P

KP

Pusa

t1

717

-Apr-

20

17

-Apr-

20

1 -

Pen

ing

kata

n K

ap

ab

ilita

s A

PIP

terk

ait I

nte

rna

l A

ud

it C

ap

ab

ility

Mod

el (I

A-C

M)

Advis

ory

Itje

n

Pusa

t1

715

Ju

ni 2

02

015

Ju

ni 2

02

01

-

Mon

ev S

PIP

Mon

ev

Itje

n d

an D

itje

n

PK

PP

usa

t9

25

Aug

202

0 s

.d.

4 S

ep

t 2

02

0

25

Aug

202

0 s

.d.

4 S

ep

t 2

02

01

0 -

2

PE

NG

AW

AS

AN

AT

AS

PE

LA

KS

AN

AA

N P

BJ

#R

EF

!#R

EF

!R

EV

IU P

IPK

45

,10

0,0

00

2

8 0

2

,50

0,0

00

No

Ob

jek

Pem

eri

ksa

an

Je

nis

Pem

eri

ksa

an

UK

E-1

UK

E-2

Lo

ka

si

Jm

l

Org

Esti

mas

i

Bera

ng

ka

tE

sti

mas

i P

ula

ng

Jm

l H

ari

Pag

u

Ou

tpu

t

Reviu

PIP

KR

eviu

Itje

n d

an D

itje

n

PK

PP

usa

t3

026

Feb

202

0 s

.d.

27

Feb

202

0

26

Feb

202

0 s

.d.

27

Feb

202

02

45

,10

0,0

00

2

MO

NT

HL

Y A

UD

IT

Mon

thly

Aud

it p

ad

a U

KE

I D

itje

n

PK

P d

an

Itjen

Mon

ev

Itje

n d

an D

itje

n

PK

PP

usa

t2

0Jan

ua

ri s

.d

Dese

mbe

r

Jan

ua

ri s

.d

Dese

mbe

r7

-

RA

PA

T K

OO

RD

INA

SI/P

IMP

INA

N

4

6,3

45

,00

0

Sesu

ai In

truksi P

impin

an

Koo

rdin

asi

Itje

n d

an D

itje

n

PK

PP

usa

t/D

aera

hT

en

tative

Ten

tative

46

,34

5,0

00

PE

NY

US

UN

AN

LA

PO

RA

N

13

5,3

00

,00

0

1

NO

N P

KP

T

PE

ND

AM

PIN

GA

N B

PK

58

,34

7,0

00

Pen

da

mpin

ga

n T

IM B

PK

RI d

i

Nusa

Ten

gg

ara

Bara

t, J

aw

a

Tim

ur,

dan

Sula

wesi S

ela

tan

Uji

Petik

Ditje

n P

KP

NT

B, JA

TIM

DA

N S

ULS

EL

310

Feb

202

0 s

.d

16

Feb

202

0

10

Feb

202

0 s

.d

16

Feb

202

07

58

,34

7,0

00

1

RE

VIU

PE

TU

NJU

K T

EK

NIS

Reviu

Petu

nju

k T

ekn

is

Pela

ksan

aa

n K

eg

iata

n

dili

ng

kun

ga

n D

ire

kto

rat

Je

nd

era

l

Pem

ba

ng

un

an

Kaw

asa

n

Perd

esaa

n

Tah

un

Ang

ga

ran

202

0

Reviu

Ditje

n P

KP

PU

SA

T1

918

Mare

t s.d

3

Apri

l 20

20

18

Mare

t s.d

3

Apri

l 20

20

12

-

PE

NIL

AIA

N M

AN

DIR

I P

EM

BA

NG

UN

AN

ZO

NA

IN

TE

GR

ITA

S

Mon

ev P

MP

ZI

Mon

ev

Ditje

n P

KP

Pusa

t2

030

Ju

ni 2

02

0 s

.d

13

Ju

li 20

20

30

Ju

ni 2

02

0 s

.d

13

Ju

li 20

20

10

-

PR

OG

RA

M P

AD

AT

KA

RY

A T

UN

AI D

ES

A (

PK

TD

)

Mon

ev P

KT

DM

on

ev

--

SU

MS

EL D

AN

KA

LT

IM2

0T

en

tative

Ten

tative

30

-

Perm

inta

an

Khu

sus

Insp

ektu

r V,

NIP

. 19670510 1

98802 1

001

Ja

kart

a,

A

gu

stu

s 2

02

0

Budi W

inart

o, S.H

., M

.Si.

Documents

LAPORAN REVISI - itjen.kemendesa.go.id€¦ · LAPORAN REVISI PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Inspektorat Jenderal