Upload
lykhanh
View
236
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA FREIGHT
FORWARDING DENGAN METODE PEMBAYARAN SECARA
REIMBURSEMENT ATAU REINVOICING PADA PT R
(STUDI KASUS DI PT MULTI UTAMA CONSULTINDO)
Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md)
Perpajakan
DISUSUN OLEH :
YESINIA PUTRI PRATAMA ADELIA
151410713062
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2017
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
ii
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
iii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i
HALAMAN TANDA PENGENAL................................................................ ii
HALAMAN PENGESAHAN......................................................................... . iii
KATA PENGANTAR ..................................................................................... iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS............................................. vi
DAFTAR ISI .................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ ix
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... x
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xi
BAB 1 : PENDAHULUAN ............................................................................. 1
1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan ............................................... 1
1.2 Dasar Hukum ........................................................................................ 11
1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan ............................................................ 12
1.4 Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ...................................... 12
1.5 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan .................................... 13
BAB 2 :PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN ........................ 15
2.1 Gambaran Umum PT Multi Utama Consultindo .................................. 16
2.1.1 Visi dan Misi PT Multi Utama Consultindo .................................. 16
2.1.1.1 Visi PT Multi Utama Consultindo ......................................... 16
2.1.1.2 Misi PT Multi Utama Consultindo ........................................ 16
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
iv
2.1.2 Nilai Yang Ditanamkan Oleh PT Multi Utama Consultindo ........ 17
2.1.3 Gambaran Umum PT Multi Utama Consultindo Surabaya ........... 17
2.1.3.1 Struktur Organisasi PT Multi Utama Consultindo Surabaya . 19
2.1.3.2 Uraian Tugas Di PT Multi Utama Consultindo Surabaya ..... 20
2.2 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan ............................................... 21
2.2.1 Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan...................................... 22
2.2.2 Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ................................ 22
2.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ...................... 25
2.3.1 Proses Penentuan Metode Pembayaran ......................................... 25
BAB 3 : PENUTUP
3.1 Kesimpulan ............................................................................................ 39
3.2 Saran ...................................................................................................... 39
3.2.1 Saran Untuk PT R .......................................................................... 39
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 : Jadwal Kegiatan PKL .................................................................... 14
Tabel 2.1 : Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan............................ ..... 23
Tabel 2.2 : Uraian Hak dan Kewajiban Perapajakan serta Perhitungan atas
Transaksi dengan metode Reimbursement antara PT ANI, PT R,
dan PT BUDI ................................................................................ 30
Tabel 2.3 : Uraian Hak dan Kewajiban Perapajakan serta Perhitungan atas
Transaksi dengan metode Reimbursement antara PT ANI, PT R,
dan PT BUDI................................................................................. 34
Tabel 2.4 : Perhitungan dan Penjelasan Perencanaan Pajak Pertambahan
Nilai..... .......................................................................................... 38
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
vi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 : Alur Transaksi Penyerahan Jasa dengan Menggunakan
Metode Reimbursement............................................................. 8
Gambar 1.2 : Alur Transaksi Penyerahan Jasa dengan Menggunakan
Metode Reinvoicing................................................................... 9
Gambar 2.1 : Struktur Organisasi PT Multi Utama Consultindo Cabang
Surabaya ...................................................................................... 20
Gambar 2.2 : Laporan Neraca PT R per 31 Desember 2016............................ 26
Gambar 2.3 : Alur transaksi penyerahan jasa antara PT ANI, PT R, dan
PT BUDI..................................................................................... 30
Gambar 2.4 : Faktur Pajak Penjualan PT ANI kepada PT BUDI.................... 32
Gambar 2.5 : Faktur Pajak Pembelian PT R kpada PT BUDI......................... 33
Gambar 2.6 : Alur transaksi penyerahan jasa antara PT ANI, PT R, dan
PT BUDI..................................................................................... 34
Gambar 2.7 : Faktur Pajak Penjualan PT ANI kepada PT R.......................... 36
Gambar 2.8 : Faktur Pajak Penjualan PT R kepada PT BUDI....................... 37
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
vii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Surat Keterangan Selesai PKL
Lampiran 2 : Daftar Rekapitulasi Kehadiran dan Nilai Kehadiran Peserta PKL
Lampiran 3 : Daftar Nilai Tugas PKL
Lampiran 4 : Dokumentasi Pelaksanaan PKL
Lampiran 5 : SPT Masa
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Luasnya wilayah Indonesia dan banyak penduduk yang mencapai 260
juta jiwa lebih serta memiliki sumber daya alam yang sangat besar sehingga
membutuhkan transportasi yang kuat untuk memperlancar kegiatan
perekonomiannya. Indonesia mempunyai luas wilayah daratan 1,9 juta
kilometer persegi dan luas wilayah perairannya mencapai 5,8 juta kilometer
persegi dengan memiliki 17.503 pulau membuat Indonesia disebut sebagai
negara kepulauan dan negara bahari terbesar di dunia. Berdasarkan informasi
dari Bappenas, infrastruktur yang harus dibangun pada tahun 2015-2019 yaitu
jalan baru 2.650 Km, jalan tol 1.000 Km, Pemeliharaan jalan 46.770 Km,
pembangunan 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis,
pengadaan 2 kapal ternak, pengadaan 500 unit kapal rakyat, pembanguan 15
bandara baru, pengadaan 20 pesawat perintis, pengembangan bandara untuk
pelayanan cargo udara di 6 lokasi dengan total nilai investasi mencapai Rp
699.999 Milyar (sumber: www.bappenas.go.id,08 Desember 2014)
Para pengusaha freight forwarding dinaungi oleh suatu Asosiasi yang
disebut GAFEKSI (Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia) atau INFA
(Indonesian Forwarder Asssociation). GAFEKSI resmi berdiri pada tanggal
25 Juli 1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KP.4/AU.001/Phb-89 yang memberikan wadah bagi pelaku usaha dibidang
freight forwarding, Ekspedisi Muatan Kapal Laut dan Udara (EMKL &
EMKU). GAFEKSI merupakan Asosiasi hasil peleburan GAVEKSI
(Gabungan Veem & Ekspedisi Seluruh Indonesia), INFFA (Indonesia Freight
Forwarders Association) dan AEMPU (Asosiasi Ekspedisi Muatan Pesawat
Udara).
Segmentasi jasa freight forwarding ini dimulai melayani dari door to
door (barang diantar dari tempat/gudang penjual ke tempat/gudang pembeli),
door to port (barang diantar dari tempat/gudang penjual ke pelabuhan tempat
pembeli), port to door (barang diantar dari pelabuhan tempat penjual ke
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
2
tempat/gudang pembeli) dan port to port (barang diantar dari pelabuhan
tempat penjual ke pelabuhan tempat pembeli). Jenis transportasi yang
dilayani bisa transportasi domestik (tempat penjual dan tempat pembeli sama-
sama di Indonesia) ataupun transportasi luar negeri (tempat penjual di
Indonesia sedangkan tempat pembeli di luar negeri atau sebaliknya).
Biasanya sistem pembayaran bersifat Reimbursement dimana forwarder
membuat tagihan kepada konsumen (pemilik barang) yang rinciannya
tergantung jenis jasa apa saja yang akan diberikan forwarder kepada
konsumen. Dalam hal tagihan yang diberikan forwarder ke konsumen,
dimana biaya jasa dan biaya angkutan terpisah maka satu tagihan atas nama
perusahaan forwarder langsung (tagihan atas jasanya saja) dan tagihan
lainnya atas nama pihak ketiga (tagihan atas biaya pengangkutannya).
Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dalam jasa freight
forwarding adalah PT R yang merupakan perusahaan EMKL khususnya
melayani konsumen dalam jasa Terminal Handling Charge/THC handling
transportasi container reefer.
Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 ayat (1) Pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah terakhir Undang – Undang Nomor 42 Tahun
2009(selanjutnya disebut UU PPN), Pasal 1 angka 14 UU PPN, menyebutkan
bahwa “Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun
yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan perdagangan,
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
3
memanfatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan
usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.”
Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Pasal 4, Pasal
16C, dan Pasal 16D UU PPN. Adapun objek PPN dapat diklasifikasikan
menjadi 2 (dua) bagian (Pohan, 2016:93), yaitu:
1. Objek PPN yang pengaturannya berdasarkan mekanisme umum
Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PPN, Pajak Pertambahan Nilai
dikenakan atas:
a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha
b. Impor Barang Kena Pajak
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh Pengusaha
d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean
f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
2. Objek PPN yang pengaturannya berdasarkan mekanisme khusus
sebagaimana ditentukan oleh pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN, yaitu:
a. Pasal 16C UU PPN menjelaskan bahwa, “Pajak Pertambahan Nilai
dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak
dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan
yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan
dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012)
b. Pasal 16D UU PPN menjelaskan bahwa, “Pajak Pertambahan Nilai
dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
4
tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, kecuali atas penyerahan
aktiva tersebut yang Pajak Masukkannya tidak dapat dikreditkan
sebagaimana dalam pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.
Menurut Pasal 4 huruf c UU PPN, bahwa “Pajak Pertambahan Nilai
dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha.”
Berkaitan dengan hal diatas, telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6
UU PPN, bahwa “Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-undang ini.”
Sedangkan jasa yang tergolong tidak kena pajak diatur dalam Pasal
4A ayat (3) UU PPN adalah jasa tertentu dalam:
a. Jasa pelayanan kesehatan medis
b. Jasa pelayanan sosial
c. Jasa pengiriman surat dengan perangko
d. Jasa keuangan
e. Jasa asuransi
f. Jasa keagamaan
g. Jasa pendidikan
h. Jasa kesenian dan hiburan
i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara
dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa
angkutan udara luar negeri
k. Jasa tenaga kerja
l. Jasa perhotelan
m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum
n. Jasa penyediaan tempat parkir
o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
5
q. Jasa boga atau katering
Berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia, saat
terutangnya PPN dan PPnBM yang diatur dengan Pasal 11 UU PPN jo Pasal
17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, terjadi pada saat:
a. Penyerahan Barang Kena Pajak
b. Impor Barang Kena Pajak
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak
d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, atau
h. Ekspor Jasa Kena Pajak
Dasar Pengenaan Pajak sesuai Pasal 1 angka 17 adalah jumlah Harga
Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai
sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dalam Pasal 8A ayat
(1) UU PPN jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
menyebutkan bahwa, ”Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung
dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan
Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor,
Nilai Ekspor, atau Nilai Lain.”
Yang dimaksud dengan Penggantian sesuai dengan Pasal 1 angka 19
adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya
diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa
Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang
ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai
berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
6
Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
Kewajiban membuat faktur pajak merupakan salah satu kewajiban
yang harus dipenuhi oleh setiap Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban dalam
membuat faktur pajak merupakan dalam refleksi dari kewajiban memungut
pajak yang terutang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3A ayat (1) UU
PPN. Menurut Pasal 1 angka 23 UU PPN, “Faktur Pajak adalah bukti
pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.”
Berdasarkan Pasal 13 ayat (1a) UU PPN, faktur pajak harus dibuat pada:
a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi
sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan
Jasa Kena Pajak
c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap
pekerjaan, atau
d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan
PT R yang mempunyai usaha di bidang jasa freight forwarding. PT R
adalah perusahaan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) khususnya
melayani konsumen dalam jasa handling transportasi container reefer.
Terkait substansi jasa freight forwarding, Direktorat Jenderal Pajak melihat
adanya potensi Pajak Pertambahan Nilai atas setiap transaksinya. Untuk
merealisasikannya maka diterbitkanlah peraturan pelaksana yaitu Peraturan
Menteri Keuangan No.121/PMK.03/2015 tentang perubahan ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan No.75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai
Dasar Pengenaan Pajak, yang dijelaskan pada pasal 2 huruf m bahwa “untuk
penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam
tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi
(freight charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
7
seharusnya ditagih” sehingga dapat disimpulkan atas transaksi sehubungan
dengan pemberian jasa freight forwarding dapat dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai dengan tarif efektif sebesar 1% dari DPP. Dasar
Pengenaan Pajak yang dimaksud adalah sebesar jasa yang diberikan.
Dalam menjalankan usahanya PT R telah menerapkan metode
pembayaran secara reimbursement dan reinvoicing. Pada transaksi yang
dilakukan oleh PT R dengan shipper (pengguna jasa freight forwarding)
maka DPP nya sesuai dengan jasa yang diberikan oleh PT R. Dalam hal
dokumen-dokumen untuk menagih biaya freight dan biaya lainnya dari
shipping line atau airline atau pihak ketiga dibuat langsung atas nama
penerima jasa maka Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan jasa Freight
Forwarding yang dilakukan oleh pemberi jasa freight kepada konsumen
adalah sebesar nilai yang seharusnya diminta. Telah disebutkan dalam Surat
Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 807/PJ.53/2004 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Atas Jasa Freight Forwarding tanggal 10 September 2004
yang menjelaskan bahwa atas penyerahan jasa freight forwarding dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar penggantian
yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa freight forwarding
termasuk didalamnya biaya freight, THC, document fee, D/O, cleaning
container, lifton/off container, agency fee dan administrasi. Metode
pembayaran ini disebut dengan reimbursement. Berikut adalah skema atas
transaksi yang menggunakan metode pembayaran secara reimbursement pada
PT R:
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
8
Gambar 1.1
Alur Transaksi Penyerahan Jasa Dengan Metode Reimbursement
Sumber: Data Intern PT R
Penjelasan:
1. Dengan menggunakan metode pembayaran secara reimbursement maka
PT R hanya sebagai perantara faktur pajak penjualan dari supplier kepada
shipper karena seluruh tagihan dokumen dari supplier atas nama shipper.
2. Bagi PT R, transaksi ini dapat dikatakan sebagai bukan objek PPN dengan
syarat:
a. Pihak yang tertagih atas nama pihak ketiga
b. Diatur dalam kontrak/perjanjian
c. Penerimaan pembayaran untuk reimbursement tagihan tidak
diakui/dicatat sebagai penghasilan, tagihan yang diberikan oleh
supplier kepada shipper melalui PT R tidak di mark-up dan di
mark-down, serta penyetoran reimbursement tagihan tidak
dicatat/diakui sebagai biaya
Kesimpulan
Pada metode ini, PT R hanya selaku perantara antara supplier dan shipper
sehingga tidak terdapat hak dan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh
PT R maka penggantian pembayaran oleh PT R kepada supplier dicatat
sebagai piutang/talangan.
Begitu pula dengan DPP dari transaksi PT R dengan supplier (pihak
ketiga yang berkaitan) yaitu sebesar jasa yang diberikan oleh supplier kepada
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
9
PT R. Dalam hal ini, DPP dapat dilihat dari nilai yang tertera dalam tagihan
yang diterbitkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Kemudian PT R akan
menerbitkan kembali tagihan kepada konsumen atas jasa yang diberikannya
beserta jasa yang diberikan oleh pihak ketiga, jadi dalam tagihan ini terdapat
beberapa jasa yang diberikan kepada konsumen, yang bisa di mark-up
maupun mark-down maka metode pembayaran ini disebut dengan metode
reinvoicing. Berikut adalah skema atas transaksi yang menggunakan metode
pembayaran secara reinvoicing pada PT R:
Gambar 1.2
Alur Transaksi Penyerahan Jasa Dengan Metode Reinvoicing
Sumber: Data Intern PT R
Penjelasan:
1. Metode reinvoicing merupakan metode penyerahan jasa secara wajar.
Wajar dalam hal hak dan kewajiban perpajakan bagi pihak yang
menyelenggarakan transaksinya yaitu seluruh tagihan dari supplier atas
nama PT R sehingga PT R mendapat pajak masukan yang bersifat tidak
dapat dikreditkan.
2. Transaksi selanjutnya dilakukan oeh PT R kepada shipper dengan seluruh
tagihan yang terdiri dari jasa yang diberikan oleh supplier, yang bisa saja
di mark-up atau di mark-down oleh PT R dan jasa yang diberikan sendiri
oleh PT R untuk shipper maka tagihan tersebut akan dipungut PPN 1%
dan disetorkan ke kas negara.
Dalam menentukan metode pembayaran yang digunakan oleh PT R
pada setiap transaksinya maka PT R mempunyai beberapa pertimbangan yang
berkaitan dengan hal tersebut, yaitu:
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
10
1. Kemampuan perusahaan secara financial yang dapat diketahui dari
perhitungan analisis rasio laporan keuangan. Karena apabila
perusahaan memiliki kemampuan financial yang baik maka
perusahaan dapat menggunakan metode pembayaran secara
reimbursement, yang menggunakan dana talangan untuk membayar
tagihan dari supplier.
2. Faktor dari shipper juga mempengaruhi proses penentuan metode
pembayaran dari kegiatan transaksi yang digunakan oleh PT R
karena ketika PT R memilih menggunakan metode reimbursement
kepada salah satu pelanggannya maka terdapat faktor kepercayaan
dan tanggung jawab atas kewajiban membayar dana talangan yang
sudah diberikan oleh PT R kepada supplier yang dilakukan secara
tepat waktu oleh shipper yang bersangkutan. Berbeda ketika PT R
menggunakan metode reinvoicing atas transaksinya, hal tersebut
dilakukan karena faktor customer yang belum menjadi pelanggan
tetap dan biasanya customer tersebut juga menghendaki untuk
melakukan transaksi dengan menggunakan metode yang diinginkan
sehingga tidak hanya PT R yang berhak menentukan metode
pembayaran yang sesuai namun customer/shipper juga memiliki hak
tersebut.
3. Kewajiban perpajakan merupakan faktor terpenting dalam
menentukan metode pembayaran karena ketika menggunakan
metode reimbursement maka PT R diuntungkan dengan tidak adanya
pajak masukan yang ditimbulkan atas transaksi yang dilakukan
dengan PT ANI namun juga dirugikan dalam hal pendanaan yang
seharusnya belum dikeluarkan oleh PT R. Adapun metode
reinvoicing yang juga mempunyai kelebihan yaitu terdapat celah
bagi PT R untuk melakukan mark-up terhadap jasa yang diberikan
oleh PT ANI dan dapat menjadi peluang dalam memanfaatkan dana
yang seharusnya digunakan untuk dana talangan bagi PT ANI namun
dapat digunakan untuk kegiatan lain yang menguntungkan
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
11
perusahaan. Tidak hanya mempunyai kelebihan namun metode ini
juga mempunyai kekurangan yaitu dalam segi perpajakan, metode
ini mempunyai kerumitan ketika setiap transaksi penyerahan harus
diikuti dengan penerbitan Faktur Pajak dan PPN Masukan yang
dihasilkan bersifat tidak dapat dikreditkan bagi PT R.
Dari penjelasan gambar 1.1 dan 1.2, serta pertimbangan diatas maka
PT R dapat memilih alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan
perusahaan untuk menggunakan metode pembayaran secara reimbursement
atau reinvoicing.
1.2 Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan
b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir
c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2009
d. Peraturan Menteri Keuangan No.121/PMK.03/2015 tentang perubahan
ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No.75/PMK.03/2010 tentang
Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
e. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 807/PJ.53/2004 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Atas Jasa Freight Forwarding
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka judul Praktek
Kerja Lapangan adalah “Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
12
Freight Forwarding dengan Metode Pembayaran secara Reimbursement atau
Reinvoicing pada PT R (Studi Kasus di PT Multi Utama Consultindo).”
1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Tujuan dari praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut :
1. Sebagai salah satu persyaratan akademik di program Diploma III
Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Untuk mengetahui penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan di
Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
khususnya tentang Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa
Freight Forwarding dengan Metode Pembayaran secara
Reimbursement atau Reinvoicing.
1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan
Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari Praktik kerja lapangan
sebagai berikut :
1. Bagi Penulis:
a. Untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan
dan magang dalam dunia nyata.
b. Menambah ilmu pengetahuan dibidang perpajakan mengenai
perencanaan pajak pertambahan nilai pada perusahaan yang
menjalankan usaha dibidang jasa freight forwarding.
c. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman di dunia kerja
untuk meningkatkan kompetensi diri serta melatih kepekaan dan
daya tanggap dalam menghadapi masalah di lingkungan kerja.
2. Bagi Almamater:
a. Sebagai masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana
kesesuaian kurikulum pendidikan yang telah diterapkan dengan
kebutuhan tenaga kerja yang terampil dibidangnya.
b. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang menciptakan kelulusan
serta keahlian yang berkualitas.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
13
3. Bagi PT Multi Utama Consultindo:
a. Sebagai sarana kerjasama antara PT Multi Utama Consultindo
dengan Universitas Airlangga khususnya Fakultas Vokasi Program
Studi Diploma III Perpajakan.
b. Sebagai bentuk kepedulian PT Multi Utama Consultindo untuk
memberikan pengalaman, arahan dan bimbingan kerja bagi
mahasiswa/ mahasiswi demi memajukan dunia pendidikan.
4. Bagi Pembaca:
a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa informasi yang
berarti bagi masyarakat dan pembaca luas terutama yang berkaitan
dengan perencanaan pajak pertambahan nilai pada perusahaan yang
menjalankan usaha dibidang jasa freight forwarding.
b. Sarana bagi Wajib Pajak dalam menumbuhkan kepatuhan kewajiban
perpajakannya.
1.5 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT Multi Utama Consultindo
Surabaya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.88 Gedung Graha Pena
Lantai 15. Selama satu bulan, mulai tanggal 03 Februari 2017 sampai
dengan 10 Maret 2017. Bidang yang akan diambil adalah Perencanaan
Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Freight Forwarding dengan Metode
Pembayaran secara Reimbursement atau Reinvoicing.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
14
+
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
15
BAB 2
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
2.1. Gambaran Umum PT Multi Utama Consultindo (MUC)
PT Multi Utama Consultindo (MUC) merupakan kantor konsultan
pajak terdaftar yang didirikan pada tahun 1999 dan telah tumbuh menjadi
salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia. PT MUC membangun sebuah
tim lebih dari 150 profesional di Jakarta, Surabaya, dan Balikpapan. Saat ini
PT MUC didukung dengan tim yang berkualitas dan bersinergi dengan para
profesional dari berbagai bidang untuk memberikan pelayanan terbaik. PT
MUC didukung oleh:
1. PT Multi Utama Consultindo
a. Konsultan Pajak Terdaftar dengan jenis jasa yang ditawarkan
sebagai berikut:
1. Tax Complience
2. Tax Planning
3. Tax Review
4. Tax Audit Assistance
5. Tax Advisory
6. Tax Dispute Resolution
7. Tax Administration
8. Standard Operaional Procedure Designing
9. Costumized Tax Training
b. KonsultanTransfer Pricing
c. Konsultan Bea Cukai
d. Layanan Pendirian Bisnis
2. PT Multi Utama Indo Jasa
a. Konsultan Tata Kelola, Risiko, dan CSR
b. Konsultan Riset Pemasaran dan Intelijen
c. MUC Development Center
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
16
3. PT Multi Utama Computindo
Setelah terlibat dalam perpajakan dan pelayanan bea cukai untuk lebih
dari satu dekade, saat ini PT MUC didukung dengan tim yang berkualitas dari
mantan petugas pajak/bea cukai dan profesional di lembaga-lembaga swasta
dan pendidikan. Kombinasi pengetahuan yang mendalam tentang filsafat
pajak, akuntansi, dan praktik bisnis memungkinkan kita untuk melihat bisnis
dari multy-perspektif serta menghasilkan solusi sesuai peraturan yang
berlaku.
PT MUC menyadari pentingnya perspektif yang lebih luas dalam
memberikan pelayanan. Oleh karena itu, PT MUC bekerja sama dengan
Aliansi MSI Global yang merupakan sebuah asosiasi internasional
perusahaan-perusahaan profesional independen. Kantor Pusat MSI Global
terletak di London dan diwakili oleh lebih dari 250 kantor di lebih dari 100
negara di Eropa, Amerika, Timur Tengah, Asia-Pasifik, dan Afrika. Hal ini
untuk memenuhi tuntutan klien, yang terutama perusahaan multinasional
dengan cross-border kegiatan usaha.
Dalam melayani masalah perpajakan, bea cukai, dan berbagai
kebutuhan klien, PT MUC berusaha memberikan layanan terbaik dalam
menemukan solusi yang paling tepat.
2.1.1. Visi dan Misi PT Multi Utama Consultindo
2.1.1.1. Visi PT Multi Utama Consultindo
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan, PT MUC
menetapkan visinya yaitu “Menjadi konsultan terkemuka di Indonesia dengan
mengedepankan nilai-nilai dan etika dalam berbisnis”.
2.1.1.2. Misi PT Multi Utama Consultindo
Dalam upaya mencapai visi tersebut, PT MUC menetapkan misinya
yaitu:
1. Memberikan layanan konsultasi bisnis yang tiada hentinya dengan
kualitas standar internasional.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
17
2. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien melalui
penggunaan konsultan yang profesional dan etika konsultan serta
proses inovatif.
3. Menawarkan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan.
2.1.2. Nilai yang Ditanamkan oleh PT Multi Utama Consultindo
Dengan melihat visi dan misi tersebut maka, PT Multi Utama
Consultindo juga memberikan pelayanan dengan melihat nilai-nilai antara
lain:
1. PT MUC memberi semangat keunggulan melalui profesionalisme,
layanan terbaik, berkualitas, dan personel yang kompeten.
2. PT MUC sepenuhnya memberikan yang terbaik untuk menjadi
perusahaan yang besar dan dapat dukungan kepercayaan, nilai-nilai
pribadi dan pelayanan yang nyaman.
3. PT MUC percaya bahwa kekompakan karyawan adalah penting
dalam mencapai rasa solidaritas dan kerjasama yang akan
menyebabkan kepuasan karyawan dalam kendali untuk membuat
masa depan lebih baik.
4. PT MUC menganggap serius tanggung jawab untuk mengelola
perusahaan sebagai organisasi pembelajaran yang terus
meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan untuk kompetensi
perusahaan.
2.1.3. Gambaran Umum PT Multi Utama Consultindo Surabaya
PT Multi Utama Consultindo (MUC) bertempat kedudukan di Graha
Pena lantai 15, Jl. A.Yani No. 88 Surabaya, 60231. PT MUC Surabaya
didirikan pada tahun 2008 dengan jumlah catatan klien sampai saat ini
sudah lebih dari 50 yang ditangani baik regular maupun insidentil. PT
MUC Surabaya telah berhasil menangani berbagai masalah yang
dikeluhkan klien dari semua aspek perpajakan. Kerjasama yang terjalin
antara kantor pusat dengan cabang tertata cukup rapi. Hal ini mendukung
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
18
adanya fasilitas yang terdapat di MUC Surabaya. Adapun jasa profesional
yang ditawarkan oleh PT MUC Surabaya adalah sebagai berikut:
1. Tax Compliance Service
Tax Compliance Service merupakan jasa pengisian SPT Masa
(bulanan) maupun SPT Tahunan. Pengisian SPT mencakup semua
jenis Pajak: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 24, PPh Pasal 26,
PPh Pasal 4 (2) dan sebagainya. Termasuk jasa ini adalah melaporkan
kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak berdomisili.
2. Tax Planning
Tax Planning merupakan suatu metode dalam meningkatkan
efisiensi manajemen pajak dengan mengidentifikasi alternatif terbaik
yang sejalan dengan perencanaan bisnis dan kebijakan perusahaan.
Tujuan tax planning adalah untuk meminimalkan beban pajak dan
memaksimalkan perusahaan secara legal berdasarkan aturan
perpajakan.
3. Tax Review
Tax Review merupakan jasa untuk menelaah kepatuhan
pemenuhan pajak perusahaan, mengidentifikasi resiko pajak dan
memberi rekomendasi bagaimana meminimalkan resiko tersebut.
4. Tax Audit Assistance
Tax Audit Assistance merupakan jasa untuk membantu dan
mewakili perusahaan dalam kasus pemeriksaan pajak oleh otoritas
pemeriksa pajak. Hal ini untuk melindungi perusahaan dari beban
pajak dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang seharusnya atau
berkaitan dengan kesalahan dalam pengajuan pemenuhan pajak (SPT).
5. Tax Advisory
Tax Advisory merupakan jasa konsultasi berkelanjutan yang
berkaitan dengan pemenuhan pajak perusahaan. Konsultasi bisa
dilakukan secara langsung, via fax, telepon, dan email. Konsultasi
merupakan kebutuhan perusahaan agar tidak melakukan kesalahan
dalam hal pemenuhan pajak perusahaan.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
19
6. Tax Dispute Resolution
Tax Dispute Resolution merupakan jasa yang membantu
perusahaan dalam pemecahan perselisihan pajak seperti keberatan
dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), permohonan keberatan,
pengajuan banding, mendampingi atau mewakili perusahaan di
Pengadilan Pajak, serta permintaan tinjauan yuridis pajak hingga ke
Mahkamah Agung.
7. Tax Administration
Tax Administration merupakan jasa yang membantu
perusahaan dalam mengatasi administrasi pajak secara efektif dan
efisien. Pelayanan ini mencakup antara lain: pendaftaran dan
pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), permintaan untuk
pemindahbukuan, permintaan buku pajak dengan bahasa asing dan
mata uang asing, permintaan untuk sentralisasi administrasi Pajak
Pertambahan Nilai, dan permintaan untuk mendapatkan Surat
Keterangan Fiskal (SKF).
8. Standard Operasional Procedure Designing
Standard Operational Procedure Designing merupakan jasa
yang diberikan untuk menelaah pengelolaan pajak di perusahaan saat
ini untuk pengembangan selanjutnya atau untuk memperbaiki SOP
sebagai alat kendali pelaksanaan pajak di perusahaan.
9. Costumized Tax Training
Costumized Tax Training merupakan jasa yang berkaitan
dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia perusahaan. PT
MUC dalam hal ini menyelenggarakan pelatihan-pelatihan baik
training terbuka (umum) sebagai upaya meningkatkan
ketrampilan/kemampuan dalam bidang pajak.
10. Konsultan Transfer Pricing
11. Konsultan mBea Cukai
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
20
2.1.3.1. Struktur Organisasi PT Multi Utama Consultindo Surabaya
Dalam suatu organisasi untuk menjalankan kegiatannya diperlukan
struktur yang dibuat oleh organisasi tersebut. Struktur organisasi
merupakan susunan pola hubungan antar bagian , fungsi maupun posisi
dalam suatu organisasi. Dalam struktur organisasi digambarkan dengan
jelas batas-batas wewenang dan tugas-tugas antar bagian. Hal tersebut
bertujuan agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab sehingga kegiatan dalam organisasi dapat berjalan
dengan baik.
PT Multi Utama Consultindo Surabaya dikepalai oleh seorang
Direktur dan terdiri dari 1 (satu) Accounting dengan seorang HRD,
Marketing, and Division, seorang bagian umum dan 10 (sepuluh)
Consultants Division. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi PT Multi
Utama Consultindo Surabaya dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:
Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT Multi Utama Consultindo Cabang Surabaya
Sumber:Data Intern PT Multi Utama Consultindo Surabaya
DIREKTUR
OTTO BUDIHARJO Ak.,
MM,.CPMA.,BKP.
ACCOUNTING
ANISAH, A.Md
HRD & MARKETING
MULYONO, SH
CONSULTANTS DIVISION
L. FERRY WIJAYANTO , SE
ARLITA RAKHMI D, SE
FANI TRI HANDAYANI, SE
DIAN KARTIKA D, SE
ERWIN SAPUTRA, A.Md
ISNAINI FITRI, A.Md
NIFSU LAILI, SE
FARAH D. ALIFAH, A.Md
YASTRI KARTIKA, A.Md
DIAN AYU PRASTIWI S.
UMUM
SISWANTO
HERDIANTI NURMALA A.Md
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
21
2.1.3.2. Uraian Tugas di PT Multi Utama Consultindo Surabaya
1. Direktur
a. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jasa
perpajakan yang ditangani kantor cabang.
b. Memimpin pelaksanaan tugas lainnya berkenaan dengan
operasional kantor cabang.
2. Accounting
a. Melaksanakan tugas berkaitan dengan pembukuan perusahaan.
b. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keuangan
perusahaan.
c. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
karyawan seperti gaji dan absensi.
3. Marketing
a. Menyusun dan melaksanakan program marketing.
b. Membuat kontrak dengan klien.
c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan training.
4. Consultants Supervisor
a. Menyusun program pelaksanaan pekerjaan.
b. Menyusun team yang akan melaksanakan pekerjaan.
c. Mereview setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh team.
d. Membuat laporan kepada manager menganai hasil pekerjaan dan
permasalahan yang ditemukan.
5. Consultans
a. Melaksanakan tugas yang telah disusun oleh supervisor.
b. Membuat laporan kepada supervisor terhadap pekerjaan yang
telah dilaksanakan.
6. Umum
a. Mengurus surat menyurat dan pengirimannya.
b. Bertanggung jawab terhadap dokumentasi yang ada di kantor.
c. Membantu manajemen dan menyelesaikan pekerjaan terkait
urusan rumah tangga kantor.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
22
2.2 Deskripsi Hasil Praktik Kerja Lapangan
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu persyaratan
akademik Fakultas Vokasi yang harus ditempuh bagi setiap mahasiswa
khususnya Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga dengan tujuan
untuk menyusun Tugas Akhir (TA) guna memperoleh gelar Ahli Madya
(A.Md). PT Multi Utama Consultindo Surabaya sebagai tempat
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan tujuan untuk
menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan mengetahui secara
langsung aspek perpajakan di PT Multi Utama Consultindo Surabaya.
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai dari penyusunan persiapan
sampai penyusunan materi Laporan Hasil Praktik kerja Lapangan (PKL).
2.2.1 Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan
Tahap persiapan Praktik Kerja Lapangan dimulai pembekalan oleh
Penanggung Jawab Mata Kuliah dengan memberikan gambaran dan tata tertib
yang harus dilaksanakan selama Praktik Kerja Lapangan serta memberikan
berbagai alternatif apabila mengalami kesulitan saat pengumpulan data dalam
perusahaan tempat Praktik Kerja Lapangan tersebut.
Setiap Mahasiswa yang telah menempuh Praktik Kerja Lapangan
diwajibkan untuk menyusun proposal judul Praktik Kerja Lapangan. Hal ini
dimaksudkan untuk memudahkan mahasiswa dalam menyusun Laporan
Praktik Kerja Lapangan. Namun dalam prosesnya harus di konsultasikan
kepada Dosen Pembimbing untuk mendapat persetujuan.
2.2.2 Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 03 Februari
2017 – 10 Maret 2017 dan dilaksanakan di PT Multi Utama Consultindo
Surabaya dengan 5 hari efektif kerja.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
23
Tabel 2.1
Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
di PT Multi Utama Consultindo Surabaya
Tanggal Uraian Kegiatan
Minggu 1 03/02/2017
Rekap payment 1st batch BUT A
Membuat SSP PPh 23 dan PPh 4 ayat 2
Membayar SSP PPh 23 dan PPh 4 ayat 2
Membuat SPT PPh 23 dan PPh 4 ayat 2
Minggu 2
06/02/2017
Membuat SSP PPh 21 BUT A
Membayar SSP PPh 21 BUT A
Membuat SPT PPh 21 BUT A
07/02/2017
Mengirim SPT PPh 21, 23, dan 4 ayat 2
ke BUT A untuk dimintakan tanda tangan
pimpinan
08/02/2017 Input payment BUT A di HSBC.net.com
09/02/2017 Input faktur pajak PT B
10/02/2017
Membuat SSP PPh 23 PT B
Membayar SSP PPh 23 PT B
Membuat SPT PPh 23 PT B
Minggu 3
13/02/2017
Membuat SSP PP 46 WP OP Ricky,
Patricia, dan PT G
Membayar SSP PP 46 WP OP Ricky,
Patricia, dan PT G
Membuat dan membayar SSP PPh 25 WP
OP Budiono
14/02/2017 Membuat SPT PPh 21 PT G
15/02/2017 Lapor SPT PPh 21 PT G di Malang
16/02/2017 Kunjungan ke klien untuk meeting (PT B)
17/02/2017
Menyiapkan jawaban dari kendala yang
dialami PT B
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
24
Minggu 4
20/02/2017
Rekap faktur pajak dan invoice PT R
Membuat kalkulasi PPN PT R
21/02/2017
Menyiapkan data atas permintaan DJP
untuk kelengkapan profil perusahaan PT
B
22/02/2017
Menyiapkan data atas permintaan DJP
untuk menjelaskan SPT tahun 2012
23/02/2017
Menyiapkan data atas permintaan DJP
untuk menjelaskan SPT tahun 2013 dan
2014
24/02/2017
Lapor SPT tahunan WP OP di KPP
Sawahan
Minggu 5
27/02/2017
Rekap bukti potong PPh 21 PT E
28/02/2017
Melakukan koreksi fiskal terhadap
laporan keuangan PT T
Minggu 6 01/03/2017 Membuat laporan laba rugi PT SV
02/03/2017
Membuat rekapan rekening koran PT BR
periode Januari-Desember
03/03/2017
Membuat SPT Tahunan orang pribadi
pegawai PT T
Minggu 7
06/03/2017
Membuat SPT Tahunan orang pribadi
pegawai BUT G
07/03/2017 Rekap penyusutan PT KY
08/03/2017
Lapor SPT Tahunan orang pribadi
pegawai PT E
09/03/2017 Membuat SPT Tahunan badan PT P
10/03/2017 Membuat SPT Tahunan badan PT BP
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
25
2.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Perencanan pajak yang dilakukan oleh PT Multi Utama Consultindo
Surabaya terhadap klien PT R adalah dalam rangka memberikan solusi
terbaik atas keputusan yang harus diambil oleh PT R dalam menentukan
metode pembayaran setiap transaksi usaha yang dilakukan. Terdapat 2 (dua)
alternatif yang diambil yaitu menggunakan metode pembayaran secara
Reimbursement atau Reinvoicing.
2.3.1 Proses Penentuan Metode Pembayaran
Dalam proses penentuan metode pembayaran ini data yang wajib
dimiliki paling sedikit adalah faktur pajak dan pembukuan perusahaan
(neraca), karena proses penentuan metode pembayaran sangat berpengaruh
pada keberlangsungan kegiatan perusahaan, terutama pada tingkat efisiensi
transaksi dan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan.
Melakukan proses penentuan metode pembayaran perlu
mempertimbangkan beberapa hal, yaitu kemampuan perusahaan dalam hal
financial, dengan siapa metode ini dilakukan, dan bagaimana ketentuan
perpajakan mengaturnya sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan
kekurangan dan kelebihan pada masing-masing metode pembayaran. Berikut
adalah laporan neraca PT R per 31 Desember 2016:
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
26
Gambar 2.2 Laporan Neraca PT R per 31 Desember 2016
Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya
kepada kreditur jangka pendek (Prastowo dan Juliati, 2002).
Rasio lancar tahun 2016 sebesar Rp 45.120.084.503 serta adanya
kewajiban lancar pada tahun 2016 sebesar Rp 20.376.879.277. Sehingga nilai
rasio lancar dapat dikatakan baik karena perusahaan masih mampu
membayar kewajiban jangka pendek. Perusahaan mampu memenuhi
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
27
kewajiban keuangan tepat waktu karena perusahaan memiliki jumlah aset
lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya atau hutang jangka pendek.
Dalam melakukan usahanya, tidak semua aktivitas jasa dikerjakan sendiri
oleh PT R, tetapi melibatkan pihak ketiga. Aktivitas utama yang sungguh-
sungguh dikerjakan oleh perusahaan freight forwarding adalah hanya jasa
pengurusan dokumen dan jasa pengaturan agar produk/bahan baku yang
dikirimkan tiba di tempat yang dituju. Adapun kegiatan pengiriman barang
diserahkan kepada perusahaan transportasi, demikian juga pergudangan,
pengepakan, dan asuransi dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh
perusahaan freight forwarding. Biaya-biaya dari pihak ketiga karena jasa-jasa
pengiriman, pergudangan, pengepakan, asuransi, dan lain-lain tersebut
ditagihkan kepada perusahaan freight forwarding, dan kemudian oleh
perusahaan freight forwarding ditagihkan kembali kepada pihak pengguna
jasa freight forwarding (pemilik produk/bahan baku) ditambah dengan biaya
jasa pengurusan dokumen (forwarding fee) yang merupakan jasa utama
perusahaan freight forwarding.
Karena keunikan dari perusahaan jasa freight forwarding yaitu ketika
menagih kepada pengguna jasanya akan mencakup 2 komponen biaya: 1)
biaya pihak ketiga yang ditagihkan kembali (reimburstment) kepada
pengguna jasa, serta 2) biaya jasa pengurusan dokumen (forwarding fee).
Reimbursement adalah penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-
nyata telah dibayarkan oleh pihak ke-2 kepada pihak ke-3. Pengertian
reimbursement mensyaratkan posisi sebagai pihak ke-2 atau perantara. Oleh
karena itu, awalnya syarat reimbursement adalah tagihan pihak ke-3 langsung
atas nama shipper (penerima jasa), sehingga jelas kedudukan freight
forwarder hanyalah perantara atau sebagai pihak ke-2. Sejak awal
reimbursement bukanlah DPP PPN. Disamping bertindak sebagai perantara
yang berarti bukan pihak yang menyerahkan jasa, juga karena tidak
memenuhi syarat “biaya yang diminta oleh pemberi jasa”. Ketika dokumen
tagihan atas nama shipper maka jelas merupakan biaya yang harus
ditanggung oleh shipper, bukan biaya bagi freight forwarder.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
28
Syarat „tagihan pihak ke-3 langsung atas nama penerima jasa‟ menjadi
pedoman fiskus dalam mengoreksi reimbursement. Namun dalam sengketa di
Pengadilan Pajak teori akuntansi dipakai, sepanjang hanya masuk akun riil
(neraca), tidak masuk akun nominal (R/L) sehingga tidak dikenakan PPN.
Tidak masuk akun nominal secara akuntansi membuktikan bukan “biaya yang
diminta oleh pemberi jasa”. Dengan demikian, reimbursement bukan DPP
PPN merupakan general rule dalam UU PPN yang seharusnya berlaku untuk
seluruh penyerahan kena pajak, tidak hanya untuk penyerahan jasa freight
forwarding. Pengenaan PPN atas jasa freight forwarding termasuk yang
menggunakan dasar “Nilai Lain” sebagaimana diatur dalam PMK No.
121/PMK.03/2015 tanggal 24 Juni 2015. Hal ini diatur dalam Pasal 2 huruf
(m) PMK tersebut, yaitu: Nilai Lain sebagaimana dimaksud Pasal 1
ditetapkan sebagai berikut: (m) untuk penyerahan jasa pengurusan
transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan
transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10%
(sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka 10% dari jumlah yang ditagih atau
seharusnya ditagih diasumsikan sebagai biaya (fee) freight forwarding,
sedangkan nilai sisanya sebesar 90% dari jumlah yang ditagih atau
seharusnya ditagih diasumsikan sebagai biaya yang dibayarkan kepada pihak
ketiga (seperti biaya sewa alat transportasi, pergudangan, pengepakan,
asuransi, dan lain-lain) yang nanti ditagihkan kepada pengguna jasa
perusahaan freight forwarding. Sebagai konsekuensi dari ketentuan di atas,
maka tarif efektif PPN atas jasa freight forwarding adalah sebesar1%. Angka
1% tersebut diperoleh dari pengalian Nilai Lain (10%) sebagaimana diatur
pada PMK No.121/PMK.03/2015 dengan tarif PPN 10% (10% x 10% = 1%).
Misalnya, jika tagihan perusahaan freight forwarding kepada pengguna jasa
Rp 100.000.000,00 , maka PPN yang dipungut: 1% dari Rp.100 juta adalah
Rp 1.000.000,00. Perlu diperhatikan bahwa dalam hal PPN jasa freight
forwarding ini dikenakan dengan tarif efektif 1%, maka PPN tersebut tidak
dapat dikreditkan.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
29
Proses penentuan metode pembayaran dimulai dengan
membandingkan antara kekurangan dan kelebihan kewajiban perpajakan yang
harus dilakukan oleh PT R ketika menggunakan masing-masing metode
pembayaran. Pada transaksi yang dilakukan oleh PT R dengan PT BUDI
sebagai shipper dan PT ANI sebagai pihak ketiga (supplier). Transaksi
berawal dari PT BUDI yang melakukan permintaan jasa handling, extra
clearance, balai pom, dan trucking. Sebagai perusahaan yang bergerak di
bidang jasa freight forwarding maka PT R hanya dapat memenuhi jasa
handling sebesar Rp 1.000.000,00 sehingga untuk jasa extra clearance
sebesar Rp 450.000,00, balai pom Rp 500.000,00, dan trucking Rp
5.220.000,00 akan dilakukan oleh pihak ketiga yang telah menjalin kerjasama
dengan PT R. Bila dalam transaksi ini diberlakukan metode pembayaran
secara reimbursement maka faktur pajak yang diterbitkan oleh PT ANI
langsung atas nama PT BUDI. Sehingga PT R hanya selaku perantara dan
akan menerbitkan tagihan atas jasa handling kepada PT BUDI. Namun PT R
mempunyai pertimbangan atas transaksi yang menggunakan dana talangan ini
yaitu karena PT BUDI sudah menjadi pelanggan tetap dan selalu melakukan
kewajiban untuk membayar tagihan reimbursement secara tepat waktu. Dan
dalam transaksi ini, PT R tidak mempunyai kewajiban perpajakan karena
kewajiban perpajakan berada pada PT ANI yang menerbitkan faktur dan
sekaligus yang mempunyai pajak keluaran dan pajak masukan yang dimiliki
oleh PT BUDI. Berikut adalah alur transaksi, tabel kewajiban perpajakan dan
perhitungan atas kegiatan usaha yang menggunakan metode reimbursement:
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
30
Gambar 2.3
Alur Transaksi Penyerahan Jasa antara PT ANI, PT R, dan PT BUDI
Sumber:Data Intern PT R
Tabel 2.2
Uraian Hak dan Kewajiban Perpajakan serta Perhitungan Atas Transaksi
dengan Metode Reimbursement Antara PT ANI, PT R, Dan PT BUDI
Perusahaan Keterangan
PT ANI Kewajiban Perpajakan:
PT ANI menerbitkan Faktur Pajak Penjualan untuk PT
BUDI melalui PT R
Perhitungan:
PPN Keluaran untuk PT BUDI:
Ekstra Clearance Rp 500.000,00
Balai Pom Rp 450.000,00
Trucking Rp 5.220.000,00
Total Rp 6.170.000,00
DPP Rp 6.170.000,00
PPN Rp 617.000,00
PT R Kewajiban Perpajakan:
PT R menerbitkan Faktur Pajak Penjualan untuk PT BUDI
Perhitungan:
PPN Keluaran untuk PT Budi:
Handling Fee Rp 1.000.000,00
PT BUDI
PT ANI
PT R
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
31
Total Rp 1.000.000,00
DPP Rp 100.000,00
PPN Rp 10.000,00
PT BUDI Hak Perpajakan:
PT BUDI menerima Faktur Pajak Penjualan dari PT ANI
dan PT R yang bersifat dapat dikreditkan
Perhitungan:
Pajak Masukan dari PT ANI Rp 617.000,00
Pajak Masukan dari PT R Rp 10.000,00
Total Pajak Masukan Rp 627.000,00
Berikut adalah Faktur Pajak Penjualan yang diterbitkan oleh PT ANI
langsung atas nama PT BUDI dan Faktur Pajak Penjualan dari PT R untuk PT
BUDI karena dalam transaksi ini menggunakan metode pembayaran secara
reimbursement:
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
32
Gambar 2.4 Faktur Pajak Penjualan PT ANI kepada PT BUDI
Sumber : Data perusahaan yang telah diolah
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
33
Gambar 2.5 Faktur Pajak Penjualan PT R kepada PT BUDI
Sumber : Data perusahaan yang telah diolahBerdasarkan Undang-
Undang PPN pasal 4 ayat (1) huruf c yang menjelaskan saat pembuatan faktur
pajak terkait penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Peraturan
tersebut yang mendasari transaksi dengan menggunakan metode reinvoicing
antara PT ANI, PT R, dan PT BUDI. Berikut adalah alur transaksi, tabel
kewajiban perpajakan dan perhitungan atas transaksi yang menggunakan metode
reinvoicing:
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
34
Gambar 2.6
Alur Transaksi Penyerahan Jasa antara PT ANI, PT R, dan PT BUDI
Tabel 2.3
Uraian Hak dan Kewajiban Perpajakan serta Perhitungan Atas Transaksi
dengan Metode Reinvoicing Antara PT ANI, PT R, Dan PT BUDI
Perusahaan Keterangan
PT ANI Kewajiban Perpajakan:
PT ANI menerbitkan Faktur Pajak Penjualan untuk PT R
Perhitungan:
PPN Keluaran untuk PT R:
Ekstra Clearance Rp 500.000,00
Balai Pom Rp 450.000,00
Trucking Rp 5.220.000,00
Total Rp 6.170.000,00
DPP Rp 6.170.000,00
PPN Rp 617.000,00
PT R Hak Perpajakan:
PT R menerima Faktur Pajak Penjualan dari PT ANI,
namun PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan
Kewajiban Perpajakan:
PT R menerbitkan Faktur Pajak Penjualan untuk PT BUDI
Perhitungan:
PPN Masukan dari PT ANI sebesar Rp 617.000,00
PPN Keluaran untuk PT BUDI
PT BUDI
PT ANI
PT R
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
35
Ekstra Clearance Rp 500.000,00
Balai Pom Rp 450.000,00
Trucking Rp 5.220.000,00
Handling Fee Rp 1.000.000,00
Total Rp 7.170.000,00
DPP Rp 717.000,00
PPN Rp 71.700,00
PT BUDI Hak Perpajakan:
PT BUDI menerima Faktur Pajak Penjualan dari PT R
Perhitungan:
PPN Masukan dari PT R sebesar Rp 71.700,00
Berikut adalah Faktur Pajak Penjualan yang diterbitkan oleh PT ANI
untuk PT R dan Faktur Pajak Penjualan dari PT R untuk PT BUDI karena
dalam transaksi ini menggunakan metode pembayaran secara reinvoicing:
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
36
Gambar 2.7 Faktur Pajak Penjualan PT ANI kepada PT R
Sumber : Data perusahaan yang telah diolah
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
37
Gambar 2.8 Faktur Pajak Penjualan PT R kepada PT BUDI
Sumber : Data perusahaan yang telah diolah
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
38
Berdasarkan tabel 2.2 dan 2.3 yang kemudian dijelaskan tentang hak dan
kewajiban serta perhitungannya maka perencanaan Pajak Pertambahan Nilai yang
dapat dilakukan oleh PT R adalah:
Tabel 2.4
Perhitungan dan Penjelasan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai
Reimbursement Reinvoicing
Pajak Masukan:
Rp 0
Pajak Masukan:
Penyerahan Jasa Rp 6.170.000,00
DPP Rp 6.170.000,00
PPN Rp 617.000,00
Penjelasan:
Dalam metode ini, PT R hanya selaku
pihak perantara antara PT BUDI dan
PT ANI sehingga tidak terdapat hak
perpajakan yang diterima oleh PT R.
Penjelasan:
Ketika PT ANI melakukan penyerahan
jasa kepada PT R maka transaksi ini
merupakan objek PPN sehingga PT R
akan mendapatkan PPN Masukan dari
PT ANI. PPN Masukan ini bersifat
tidak dapat dikreditkan sehingga akan
diakui sebagai beban perusahaan PT
R.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
39
BAB 3
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari penjelasan BAB 2 maka dapat disimpulkan bahwa saat ini PT
R telah melakukan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai
dengan kondisi perusahaan yaitu dengan menggunakan metode pembayaran
secara reimbursement karena selain kemampuan likuiditas PT R yang baik,
juga ditunjang oleh pelanggan dan pihak ketiga yang telah lama menjalin
kerjasama dengan PT R sehingga secara legalitas berdasarkan peraturan
yang berlaku, PT R dapat meminimalkan pajak masukan yang bersifat tidak
dapat dikreditkan, dan otomatis laba usaha perusahaan akan meningkat.
3.2 Saran
PT R telah menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan benar,
serta memperhatikan hal-hal yang dianggap penting secara perpajakan
sehingga tidak terdapat saran untuk PT R di masa mendatang.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 121/ PMK.03/ 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/ PMK.03/ 2010 Tentang Nilai Lain
Sebagai Dasar Pengenaan
Pajak.http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jdih.b
pk.go.id/wp-
content/uploads/2015/12/121PMK032015Per.pdf&ved=0ahUKEwiX_Nea68f
UAhXCj5QKHfuZDXAQFgghMAI&usg=AFQjCNGSujOt7F8Rp2cEUc-
aRZa7Z5ESJA diakses tanggal 18 Juni 2017
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Paparan Deputi Bidang
Sarana dan Prasarana.
bappenas.go.id/index.php/download_file/view/16611/4981/ diakses tanggal
27 Maret 2017
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 75/ PMK.03/ 2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan
Pajak.http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/96288-
[_Konten_]-Permenkeu%20No%2075%202010.pdf diakses tanggal 18 Juni
2017
Darminto, Dwi Prastowo dan Julianty, Rifka. 2002. Analisis Laporan Keuangan.
Yogyakarta: YKPN.
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. 2004. Surat Direktur Jenderal Pajak
Nomor S – 807/Pj.53/2004 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa
Freight Forwarding.http://kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=9885
diakses tanggal 27 Maret 2017
Pohan, Chairil Anwar. 2016. Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai Teori,
Konsep, dan Aplikasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun
2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42
Tahun 2009
Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak
Pertamabahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.
IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
LAPORAN PKL PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN... YESINIA PUTRI P.A.