LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH … filed p p k b laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2017 dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemerintah kabupaten

P D P K B

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

L P P D

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya

sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017

dapat diselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah informasi

tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (Satu) Tahun Anggaran

berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan

Kepala Daerah kepada Pemerintah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng ini, tentunya

masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak

sangat diharapkan, guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini dapat

bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam

upaya mewujudkan good governance.

Watansoppeng, 19 Januari 2018

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, Ir. A. NUR JAMHURIAH Pangkat : Pembina Utama Muda Nip. 19580822 198903 2 007

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …………………………………………………………………………………………... i

Daftar Isi ……….……………………………………………………………………………………………. ii

Daftar Lampiran ………………………………………………………………………………….……. iii

Bab I Pendahuluan ………………………………………………………………………………. 1

A. Dasar Hukum ………………………….……………………………………….............. 1

B. Gambaran Umum Daerah …….……………………………………………………. 2

C. Kondisi Geografis Daerah …….……………………………………………………. 7

D. Gambaran Umum Geografis …….………………………………………………… 7

E. Kondisi Ekonomi……………… …….………………………………………………… 8

Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) ……..…….……………………………………………………………….. 10

A. Visi dan Misi ………………………………....…..……………………………………… 10

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah …………………………….……………… 10

Bab III Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan

Umum ……..…….……………………………………………………………………………… . 16

A. Urusan Konkuren …..………………………………………………………………..…. 16

Bab IV Penutup ………………………………………………………………………………………… 43

A. Kesimpulan ……………………………………………………………………..………… 43

B. Saran-saran …..……………………..……………………….………………………….. 43

iii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran III.2, Tataran Pelaksanaan Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum

2. Lampiran III.3, Penyempurnaan Lampiran II.3 Indikator Kinerja Kunci

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

L P P D 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal

27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah adalah

memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Pemerintah, dan memberikan laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada

DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

kepada masyarakat. Sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah

bertujuan untuk memberi pedoman dan acuan dalam melaksanakan

pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance).

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari masalah

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, kebocoran,

pemborosan kekayaan dan kewenangan Negara, pungutan liar, serta berbagai

bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan

pembangunan yang merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR dan Undang-Undang tersebut, telah

diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang wajib bagi setiap Instansi Pemerintah mulai dari Pejabat

Eselon II keatas untuk mempertanggung- jawabkan pelaksanaan Tugas Pokok

dan Fungsi serta kewenangan penjelasan sumber daya dan kebijaksanaan yang

dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi yang yang

dirumuskan sebelumnya.

Untuk menunaikan kewajiban konstitusional Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Soppeng, sebagaimana diatur dalam Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 27 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah



Tahun 2017

L P P D 2

Nomor 06 Tahun 2005 pada pasal 3 ayat (1) tentang Pemilihan, Pengangkatan

dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Maka setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng harus dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai

peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Soppeng untuk disampaikan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng untuk

disampaikan kepada Pemerintah (Presiden) selama kurun waktu satu tahun

yaitu Tahun 2017.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disusun ini

adalah merupakan pertanggungjawaban kinerja Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi Pemerintah Kabupaten Soppeng

Dengan disusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kabupaten Soppeng ini untuk disampaikan kepada Bupati guna memberikan

gambaran tentang kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Soppeng dan hasil-hasil

yang dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran

2017 yang selanjutnya diharapkan adanya umpan balik yang bermanfaat dan

alternatif pemecahan masalah yang dihadapi, yang semuanya mengarah pada

peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang .

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi

adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh Gunung

tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung berapi. Ketinggian

masing-masing gunung tersebut adalah sebagai berikut:

Gunung Nene Conang + 1.463 m dpl

Gunung Sewo + 860 m dpl

Gunung lapancu + 850 m dpl

Gunung Bulu Dua + 800 m dpl

Gunung Paowengeng +760 m dpl



Tahun 2017

L P P D 3

Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng yang

cukup banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya.

Sungai-sungai tersebut antara lain :

Sungai langkemme, berhulu di gunung Lapancu bermuara di Sungai

Walannae.

Sungai Soppeng, berhulu di gunung Matanre dan Bermuara di Sungai

Walennae.

Sungai Lawo, berhulu di gunung Lapancu dan bermuara di danau Tempe.

Sungai Paddangeng, berhulu di gunung Malemping dan bermuara di danau

tempe.

Sungai Lajaroko, berhulu di gunung Addeppungeng dan bermuara di Danau

tempe.

Ditinjau dari kondisi jenis Tanah, jenis-jenis tanah yang terdapat di

Kabupaten Soppeng antara lain Litosol, Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol,

Alluvial, Litosol Coklat Tua; dengan Variasi penyebaran jenis tanah pada setiap

kecamatan ; sebagai berikut :

Kecamatan Marioriwawo : Litosol, Gromusol, dan Mediteran Coklat;

Kecamatan Liliriaja, Citta, Ganra : Gromuol/ Kelabu Tua, Mediteran Coklat

dan regusol;

Kecamatan Lilirilau : Aluvial, Coklat Kelabu, Gromusol/Kelabu Tua kekunig-

kuningan;

Kecamatan Lalabata : Aluvial Hidromorf, Gromusol, Coklat Tua rensina,

Litosol, Mediteran Coklat, Regusol dan Litosol ;

Kecamatan Marioriawa dan Kecamatan Donri-Donri : Aluvial Hidromorf

Kelabu Tua, Mediteran Regusol dan Litosol.

Temperatur Udara di Kabupaten Soppeng berada pada kisaran ± 24

sampai dengan ± 30 dan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai

sedang. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika curah hujan rata-

rata pada Tahun 2012 sekitar 180 mm dan 15 hari Hujan/bulan. Jumlah hari

hujan tertinggi yaitu pada bulan Juli sebanyak 25 hari hujan, sedangkan

terendah pada bulan Desember yaitu 5 hari hujan.

Kabupaten Soppeng memiliki potensi pengembangan Wilayah cukup

prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan pentaan ruang wilayah

kabupaten Soppeng (RTRW Kabupaten Soppeng 2012-2032) yang ditetapkan

dengan Peraturan daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang



Tahun 2017

L P P D 4

rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032.

Arah pengembangan Wilayah Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

1. Kawasan peruntukan Pertanian sebagai berikut:

Kawasan Pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 46.491 ha yang

terdapat tersebar di seluruh kecamatan;

Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang

terdapat tersebar di seluru kecamatan;

Kawasan perkebunan terdiri atas:

Kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar diseluruh

Kecamatan’

Kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Marioriwawo,

Lalabata, Liliriaja ,Ganra,Citta,Lilirilau, dan Donri-Donri;

Kawasan perkebunan Cengkeh, terdapat di Kecamatan Marioriawa,

Lalabata, dan Citta;

Kawasan perkebuan Lada terdapat di Kecamatan Marioriwawo,

Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;

Kawasan Perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriwawo,

Lalabata, Liliriaja, Citta, lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;

Kawasan Perkebunan Jambu Mente terdpat di Kecamatan

Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri,

Marioriawa;

Kawasan perkebnan kemiri Terdapat di Kecamatan Marioriwawo,

Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;

Kawasan Perkebunan Tembakau terdapat di Kecamatan

Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Lilirilau, Donri-Donri,

Marioriawa;

Kawasan perkebunan Kelapa Sawit terdapat di Kecamatan

marioriawa, Donri-Donri;

Tanaman Murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri

2. Kawasan Peruntukan perikanan sebagai berikut :

Kawasan peruntukan perikanan tangkap terasebar di kecamatan Liliriaja,

Lilirilau, Donri-Donri, ganra, Citta dan Marioriawa;

Kawasan peruntukan budidaya perikanan tersebar diseluruh wilayah

kecamatan;



Tahun 2017

L P P D 5

Kawasan pengolahan ikan ditetapkan dan dikembangkan diseluruh

wialayah Kecamatan;

Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan akan

dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan

Liliriaja dan BBI Citta Kecamatan Citta.

A. Kawasan peruntukan industri sebagai berikut :

Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas industri penggilingan

padi tersebar di setiap Kecamatan, industri pemintalan sutra alam di

kecamatan Donri-donri dan industri tembakau di Kecamatan Lilirilau;

Peruntukan industri rumah tangga terdiri atas industri pembuatan gula

merah tersebar di kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Citta, Lilirilau,

Donri-Donri, Marioriawa, industri pertenunan di Kecamatan Donri-Donri,

Lilirilau, Marioriawa, Lalabata.

B. Kawasan peruntukan pariwisata sebagai berikut ;

Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah terdiri atas :

Villa yuliana atau Museum Latemmamala, Kawasan Makam Kuno Jera

Lompoe, kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul majid

(Tuang Uddungeng), Makam petta Bulu Matanre, Situs megalitik Lawo,

Tinco, sewo dan Umpungeng, Makam petta Soppeng, Kompleks Makam

Datu Soppeng, Makam Tuang Uddungeng, Gereja Khatolik Patung

Bunda Maria, Rumah Tradisonal Batu Laiya, Kompleks Makam

Jera’Caddie, Menhir Latemmamala, di kecamatan Lalabat;

Makam petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta

Abbaraningnge, Makam p[etta Balubue, Bulu Bottingnge,Appejenge di

Kecamatan Donri-Donri;

Makam datu mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs

Tampaning, Makam Kuno padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan

Marioriawa;

Makam Kuno Datu Lompulle, kompleks makam Pakka Saloe, makm

Petta Sara’e, Makam Sullewatang dan Petta Karame, di kecamatan

ganra;

Museum Calio, Situs Kecce, Marale,dan Situs Paroto, Kompleks Makam

Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, situs

Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau;



Tahun 2017

L P P D 6

Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks

Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di

Kecamatan Liliriaja;

Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta;

Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs

Megalitik Madenra, Sumur Tua Tettikenrarae, Makam Arung Sekkang,

Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo;

Peruntukan pariwisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) meliputi :

TWA Lejja, TWA Danau Tempe (Kecamatan Marioriawa), TWA Citta

(Kecamatan Citta), TWA Lereng Hijau Bulu Dua (Kecamatan

Marioriwawo), Goa Coddong (Kecamatan Citta), Populasi Kalelawar di

pusat kota watansoppeng (Kecamatan Lalabata), dan Kawasan Pesutraan

Alam (Kecamatan Donri-Donri);

Peruntukan pariwisata buatan di Kawasan Wisata Ompo;

Peruntukan wisata agro di Desa Mariorilau dan Desa Gattareng

Kecamatan Marioriwawo.

C. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan

ekonomi,terdiri atas:

Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di

Kecamatan Lalabata;

Kawasan strategis simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di

Kawasan Cabenge Kecamatan Lilirilau;

Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian dan kawasan

agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliriaja, Marioriwawo, Ganra;

D. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya

dukung lingkungan hidup terdiri atas;

Kawasan Danau Tempe

alam Lejja di Kecamata Marioriawa; dan

Kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Marioriawa, Lalabata,

Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Citta. Dari potensi pengembangan wilayah,

maka pengembangan wilayah yang sesuai dengan penataan ruang yang

berwawasan lingkungan hidup dan konsisten dalam pemanfaatan ruang

Dengan kondisi topografis Kabupaten Soppeng yang bergunung-

gunung dan memiliki wilayah dataran rendah serta bentang wilayah yang luas

selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan



Tahun 2017

L P P D 7

bencana berupa banjir, longsor, dan putting beliung. Wilayah rawan bencana di

kabupaten soppeng yaitu ;

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Daerah Aliran Sungai Walanae meliputi

Kecamatan Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra;

2. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di di Desa Gattareng kecamatan

Marioriwawo, Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, Desa Citta Kecamatan

Citta;

3. Kawasan rawan putting beliung terdapat di Desa Pajalesang, Desa

Tetewatu, Desa Palangiseng, Desa Paroto Kecamatan Lilirilau;desa Donri-

donri. Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri, Kelurahan Bila Kecamatan

Lalabata; Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja; Desa Limpomajang, Kelurahan

Kaca, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Batu-batu Kecamatan Marioriawa.

Penanganan daerah rawan bencana, memerlukan rekayasa

perencanan lintas sektor dalam penanganan nya sehingga tidak menjadi

bencana yang sifatnya rutin setiap Tahun.

C. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Kabupaten Soppeng memiliki luas wilayah 1.500 km2 yang terbagi ke

dalam 8 wilayah kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu

Kecamatan Marioriwawo dengan luas 300 m2 atau seperlima luas wilayah

Kabupaten Soppeng. Kabupaten Soppeng berada pada ketinggian antara

5-1.500 meter di atas permukaan laut. Jarak ibu kota kecamatan Citta ke ibu

kota kabupaten Soppeng sejauh 35 km dan merupakan ibu kota kecamatan

terjauh.

Kabupaten Soppeng dialiri 5 sungai antara lain Sungai Langkemme,

Soppeng, Lawo, Paddangeng dan Lajaroko. Sementara gunung yang ada di

Soppeng antara lain Gunung Nene Conang, Sewo, Lapancu, Pulu- pulu dan

Paowengeng. Gunung tertinggi yaitu Gunung Nene Conang yang memiliki

ketinggian puncak 1.463 meter.

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI

Aspek demografi suatu daerah menggambarkan secara statistik dan

matematik tentang besar, komposisi dan distribusi pendudukdan serta

perubahan-perubahannya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Penduduk

merupakan orang-orang yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh



Tahun 2017

L P P D 8

aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus

menerus/continue. Dewasa ini perencanaan pembangunan baik nasional

maupun regional, penduduk merupakan salah satu faktor strategis dikarenakan

penduduk bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek

pembangunan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada

penduduknya, terlebih jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar,

berkualitas dan produktif yang dapat menjadi sumber potensi dalam

pelaksanaan pembangunan.Akan tetapi, jumlah penduduk yangbesar tidak

adapat menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh

perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan

kualitas penduduknya. Berdasarkan hal tersebut tentunya sangat diperlukan

data-data kependudukan yang akurat untuk mendukung setiap program

peningkatan kualitas agar potensi penduduk dalam suatu wilayah dapat

dimaksimalkan dengan baik dalam mendukung pembangunan.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2010-2020, jumlah

penduduk Kabupaten Soppeng tahun 2016 sebanyak 226.305 orang yang terdiri

dari 106.485 laki-laki dan 119.820 perempuan. Jumlah penduduk terbanyak

ada di Kecamatan Lalabata yaitu sebanyak 114.845 orang. Rasio jenis

kelamin Kabupaten Soppeng sebesar 89 yang berarti ada sebanyak 89 laki-laki

diantara 100 perempuan.

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Soppeng sebanyak 58.055 rumah

tangga dimana kecamatan yang memiliki rumah tangga terbesar yaitu

Kecamatan Marioriwawo sebanyak 11.138 rumah tangga.

E. KONDISI EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Soppeng tahun 2016

sebesar 7,936 triliyun rupiah. PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar

2010 Kabupaten Soppeng tahun 2016 sebesar 5,554 triliyun rupiah.

Distribusi persentase PDRB menunjukkan kategori yang memiliki peran paling

besar menyumbang PDRB Kabupaten Soppeng. Tahun 2016, kategori yang

memiliki distribusi persentase terbesar yaitu Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan yaitu sebesar 30,20 persen.



Tahun 2017

L P P D 9

Laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2016 sebesar 8,24 persen

dimana kategori yang memiliki laju pertumbuhan paling tinggi yaitu kategori

Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 11,54 persen.



Tahun 2017

L P P D 10

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

( R P J M D )

A. VISI DAN MISI

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Soppeng periode 2017 - 2021 dan

sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu mempunyai tugas membantu Bupati

dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

yang meliputi bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan,

Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, serta tugas

pembantuan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas, maka

dirumuskan visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Soppeng yaitu :

“Terwujudnya Keluarga Kecil, Sejahtera,

Harmonis dan Berkualitas”

Mengacu kepada Visi yang telah ditetapkan, Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng menjabarkannya ke

dalam Misi Organisasi yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Memberdayakan masyarakat, Membangun Keluarga Kecil dan Berkualitas

2. Mewujudkan Data Mikro Keluarga yang Akurat

3. Mewujudkan peningkatan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan

Keluarga

4. Meningkatkan Advokasi dan KIE serta Kualitas Pelayanan KB dan Kesehatan

Reproduksi

5. Mewujudkan Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana yang berkualitas

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Adapun arah Kebijakan Umum Daerah dibidang pengawasan mengacu

kepada RPJMD Kabupaten Soppeng 2017-2021 yang berisikan Visi dan Misi

Kabupaten, yaitu Visi dalam Pemerintah Daerah Kab.Soppeng ini dimaksudkan

sebagai gambaran tentang kondisi yang hendak diwujudkan dalam lima tahun

kedepan. Antara gambaran masa depan yang hendak diwujudkan dengan

gambaran kondisi saat ini terdapat kesenjangan. Rumusan visi dalam hal ini



Tahun 2017

L P P D 11

berfungsi menyatukan segenap pemangku kepentingan dalam bergerak

bersama menutup kesenjangan tersebut.

RPJMD Kabupaten Soppeng merupakan penjabaran RPJPD

KabupatenSoppeng 2005-2025 dan juga memperhatikan RPJMD Provinsi

Sulawesi Selatan2013-2018 dan RPJMN 2015-2019. Karenaitu, rumusan visi

RPJMD Kabupaten Soppeng harus memperhatikan keterkaitan dan

sinkronisasinya dengan berbagai dokumen perencanaaan tersebut.

Visi RPJPD Kabupaten Soppeng2005-2015 adalah “Soppeng Yang Maju,

Adil, dan Sejahtera Tahun2025. Visi ini memiliki pokok visi yakni:

Maju : mempunyai makna bahwa masyarakat Kab. Soppeng

berkeinginan maju dalam segala aspek kehidupan yang

berorientasi pada pertumbuhan dan pengembangan masa

depan yang lebih baik dan konstruktif.

Adil : mengandung makna tidak ada diskriminasi dalam bentuk

apapun, semua masyarakat mempunyai kesempatan yang

samadalam meningkatkan taraf kehidupan, memperolah

pekerjaan, mendapatkan pelayanan, pendidikan, kesehatan,

agama, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik,

menciptakan keamanan serta mendapatkan perlindungan dan

kesamaan di depan hukum.

Sejahtera : Mempunyai makna bahwa masyarakat Kab. Soppeng

mendambakan kehidupan yang berkecukupan secara materil

dan spiritual, serta kesejahteraan lahir dan batin.

Visi RPJMN 2015-2019 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”

Visi RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2020 adalah:

“Pemerintahan yang Melayani danLebih Baik”

Pada rumusan visi ini terkandung substansi “Perwujudan Visi” bahwa

Kabupaten Soppeng “Pemerintahannya Akan Lebih Melayani” dan “Daerahnya

Akan Lebih Baik”. Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni

“Pemerintahan yang Melayani” dan “Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik”.



Tahun 2017

L P P D 12

Pemerintahan yang melayani bermakna bahwa dalam lima tahun

kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani

rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya.

Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang

hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja

pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian,

pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata

yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tatakelola

pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta

kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan

perempuan dalam pembangunan.

“Kabupaten Soppeng yang lebih baik ”bermakna bahwa Kabupaten

Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai

daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan.

Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya

adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian

dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan

akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkanketahanan,

kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah

sebagai berikut.

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro- petani

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan

pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang

berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum

daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng

adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan

upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk,

sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan,

keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan

sistem petik-olah-jual pada usaha tani yang berjalan.

2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua

warga

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas

pendidikan disatu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan



Tahun 2017

L P P D 13

pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk

pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta

bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait

dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan

pelayanan public secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya

dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis

teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan

administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan

pemadam kebakaran setiap kecamatan,keringanan biaya melahirkan dan

santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan

meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati

menyapa).

4. Menata kepariwisataan dan system transportasi yang mulus dan nyaman

Fokus darimisi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi

wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi

daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata,

penemuan dan pengembangan obyek wisata baru,

pembangunan/perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka

isolasi kampong terpencil.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola

pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas

diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam

pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang

bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian

tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan

operasional bagi kepala dusun.

6. Menjamin ketersediaan system pelayanan kesehatan unggul dan murah

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan

kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan

dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling

yanggratis,pelayanan kesehatan gratis dipuskesmas dan rumah sakit,



Tahun 2017

L P P D 14

penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota

kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda

dan perempuan dalam pembangunan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan

beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta

peningkatan peran pemuda dan perempuan alam kemajuan daerah.

Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasipelatihandi balai latihan kerja

(BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan

pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas

kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olahraga dan

seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus

untuk guru mengaji.

8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan

Sulawesi Selatan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh

potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini

sebagai salah saatu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi

yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, diupayakan

untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama

diProvinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan

potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia bagi perwujudan

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka

lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan

terdepan dalam investasi

Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian

daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui

investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam

masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang

berkembang secara induced dariluar masyarakat untuk usaha skala besar

dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan

semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usahaakan

diupayakan agar bias menarik lebih banyak investor masuk keSoppeng.



Tahun 2017

L P P D 15

Berdasarkan uraian visi dan misi pemerintah Kabupaten Soppeng

diatas, dikaitkan dengan Tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,

memang seara tersurat tidak ada yang masuk, namun Pengendalian

Penduduk menjadi salah satu unsur penunjang dalam keberhasilan

pembangunan SDM di Kabupaten Soppeng.



Tahun 2017

L P P D 16

BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. URUSAN KONKUREN

a. Ringkasan Urusan Wajib

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran

tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu

dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan

tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian

fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan

kerjasama antar satu dengan lainnyaSusunan Organisasi Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Soppeng,ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati No. 62 tahun 2016

tentang Kedudukan, Struktur Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Soppeng, adapun Struktur Organisasi pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada

skema berikut ini :



Tahun 2017

L P P D 17

2. Program dan Kegiatan

Penjabaran Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat 7 (Tujuh) Program dengan

27 (Dua Puluh Tujuh) Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Perkantoran

Kegiatan :

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan logistik kantor

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta

kedinasan lainnya

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3) Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Kegiatan:

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Kegiatan:

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5) Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan:



Tahun 2017

L P P D 18

Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk bagi

Pengelola Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan

Pengolahan data dan informasi program KB

6) Program Keluarga Berencana

Kegiatan:

Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes, Bhayangkara, TNI

Manunggal, dan PKK) KB-Kes

Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan dan Pelayanan

Keluarga Berencana

Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB)

Orientasi peningkatan wawasan bidang Advokasi dan KIE KB

kepada Stakeholder dan Mitra Kerja

Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program Pengendalian

Penduduk dan KB

Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa

7) Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan:

Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP

Pelaksanaan Updating Data Keluarga melaui Pendataan Keluarga

Pembinaan dan Pengembangan Poktan dan UPPKS

Pelatihan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

NO JENIS

PELAYANAN DASAR

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BATAS WAKTU

PENCAPAIAN TAHUN

TARGET KINERJA TAHUN

2017

PENCAPAIAN TAHUN 2017 INDIKATOR

NILAI (%)

1. Komunikasi, Informasi,

dan Edukasi Keluarga

Berencana dan ekluarga

Sejahtera (KIE KB dan

KS

Cakupan Pasangan Usia Subur yang Isterinya dibawah usia 20 tahun

100 2017 3,60%

2942

= ------------------- x 100% = 7,99 %

36804

Cakupan peserta KB Aktif

100 2017 75,50% 27583

= ------------------- x 100% = 74,95 % 36804

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet need)

100 2017 16,00%

9221

= ------------------- x 100% = 25,05 %

36804

Cakupan Anggota BKB yang ber-KB

100 2017 78,00% 1318

= ------------------- x 100% = 63,30 % 2082

Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

100 2017 84,00%

800 = ------------------- x 100% = 83,51 %

958



Tahun 2017

L P P D 19

NO JENIS

PELAYANAN DASAR

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BATAS WAKTU

PENCAPAIAN TAHUN

TARGET KINERJA TAHUN

2017

PENCAPAIAN TAHUN 2017 INDIKATOR

NILAI (%)

Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB)

100 2017 1:1.79

(55.71%)

70

= ------------------- = 1: 1,94

36

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)

100 2017 1:1

(100)%

70

= ------------------- =1 : 1

70

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah

Pejabat Struktural dan Fungsional

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng telah dialokasikan personil sebagai

berikut :

Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan

1. Eselon II b 1 Orang

2. Eselon III a 1 Orang

3. Eselon III b 1 Orang

4. Eselon IV a 7 Orang

5. Non Eselon 11 Orang

Jumlah 21 Orang

b. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Umum

1. Pejabat Struktural 10 Orang

2. Pejabat Fungsional Umum 11 Orang

Jumlah 21 Orang

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

1. Strata 2 (S2) 7 Orang


3. Diploma (D3) - Orang

4. SMA 4 Orang

Jumlah 21 Orang

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat & Golongan

1. Pembina Utama Muda IV/c 1 Orang

2. Pembina Tk.I IV/b 3 Orang

3. Pembina IV/a 4 Orang

4. Penata Tk. I III/d 5 Orang

5. Penata III/c 3 Orang

6. Penata Muda Tk.I III/b 3 Orang

7. Penata Muda III/a - Orang

8. Pengatur Tk.I II/d - Orang

9. Pengatur II/c - Orang



Tahun 2017

L P P D 20

10. Pengatur Muda Tk I II/b 1 Orang

11. Pengatur II/a 1 Orang

Jumlah 21 Orang

Jabatan Fungsional Tertentu pada di Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan



3. Diploma (D3) 1 Orang

4. SMA 9 Orang

Jumlah 36 Orang

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat & Golongan

1. Pembina Utama Muda IV/c 1 Orang

2. Pembina Tk.I IV/b 5 Orang

3. Pembina IV/a 1 Orang

4. Penata Tk. I III/d 11 Orang

5. Penata III/c 2 Orang

6. Penata Muda Tk.I III/b 9 Orang

7. Penata Muda III/a 6 Orang

8. Pengatur Tk.I II/d - Orang

9. Pengatur II/c 1 Orang

10. Pengatur Muda Tk I II/b - Orang

11. Pengatur II/a - Orang

Jumlah 36 Orang

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan,

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerima alokasi

anggaran dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang

keluarga Berencana sebagaimana yang tertera pada tabel berikut :

Kode Rekening Uraian Anggaran

Perubahan Realisasi s.d

Desember Sisa Anggaran s.d Desember

Ket (%)

1 2 3 4 5 6

2.08.2.08.01.00.00.5 Belanja 6.777.306.275,00 6.441.831.167,00 335.475.108,00 95,05

2.08.2.08.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung

3.844.392.075,00 3.625.696.659,00 218.695.416,00 94,31

2.08.2.08.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 3.844.392.075,00 3.625.696.659,00 218.695.416,00 94,31

2.08.2.08.01.01.01.5.2 Belanja Langsung 2.932.914.200,00 2.816.134.508,00 116.779.692,00 96,02

2.08.2.08.01.01 Program Pelayanan Perkantoran

664.669.962,00 647.773.209,00 16.896.753,00 97,46

2.08.2.08.01.01.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

15.960.000,00 13.751.307,00 2.208.693,00 86,16



Tahun 2017

L P P D 21




Ket (%)

1 2 3 4 5 6

2.08.2.08.01.01.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

13.700.000,00 9.623.970,00 4.076.030,00 70,25

2.08.2.08.01.01.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

11.222.300,00 11.222.300,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.01.06 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.886.250,00 5.886.250,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.01.08 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8.000.000,00 5.220.000,00 2.780.000,00 65,25

2.08.2.08.01.01.09 Penyediaan bahan logistik kantor

1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.01.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya

313.521.412,00 306.789.457,00 6.731.955,00 97,85

2.08.2.08.01.01.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

294.400.000,00 293.299.925,00 1.100.075,00 99,63

2.08.2.08.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

262.030.738,00 239.208.800,00 22.821.938,00 91,29

2.08.2.08.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

91.902.738,00 90.547.600,00 1.355.138,00 98,53

2.08.2.08.01.02.13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

118.428.000,00 96.961.200,00 21.466.800,00 81,87

2.08.2.08.01.02.17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.02.25 Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.

33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.03 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

60.553.000,00 55.078.599,00 5.474.401,00 90,96

2.08.2.08.01.03.09 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

60.553.000,00 55.078.599,00 5.474.401,00 90,96



Tahun 2017

L P P D 22




Ket (%)

1 2 3 4 5 6

2.08.2.08.01.04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

14.500.000,00 14.464.575,00 35.425,00 99,76

2.08.2.08.01.04.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9.500.000,00 9.484.775,00 15.225,00 99,84

2.08.2.08.01.04.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5.000.000,00 4.979.800,00 20.200,00 99,6

2.08.2.08.01.01 Program Pengendalian Penduduk

41.142.200,00 36.068.075,00 5.074.125,00 87,67

2.08.2.08.01.01.02 Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk bagi Pengelola Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan

20.021.100,00 19.946.975,00 74.125,00 99,63

2.08.2.08.01.01.04 Pengolahan data dan informasi program KB

21.121.100,00 16.121.100,00 5.000.000,00 76,33

2.08.2.08.01.02 Program KB 1.670.783.900,00 1.604.306.850,00 66.477.050,00 96,02

2.08.2.08.01.02.01 Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes, Bhayangkara, TNI Manunggal, dan PKK) KB-Kes

103.284.400,00 103.284.400,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.02.02 Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga Berencana

1.062.341.200,00 1.062.341.200,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.02.03 Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB)

452.520.000,00 386.042.950,00 66.477.050,00 85,31

2.08.2.08.01.02.04 Orientasi peningkatan wawasan bidang Advokasi dan KIE KB kepada Stakeholder dan Mitra Kerja

13.396.100,00 13.396.100,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.02.08 Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program Pengendalian Penduduk dan KB

22.921.100,00 22.921.100,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.02.09 Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa

16.321.100,00 16.321.100,00 0,00 100,00



Tahun 2017

L P P D 23




Ket (%)

1 2 3 4 5 6

2.08.2.08.01.03 Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

219.234.400,00 219.234.400,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.03.01 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP

144.671.100,00 144.671.100,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.03.02 Pelaksanaan Updating Data Keluarga melaui Pendataan Keluarga

36.921.100,00 36.921.100,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Poktan dan UPPKS

17.421.100,00 17.421.100,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.03.05 Pelatihan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

20.221.100,00 20.221.100,00 0,00 100,00

Penjelasan tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp3.844.392.075,00 dengan realisasi

sebesar Rp3.625.696.659,00 (94,31%) sisa Anggaran Rp218.695.416,00.

b. Belanja Langsung sebesar Rp2.932.914.200,00 dengan realisasi sebesar

Rp2.816.134.508,00 (96,02%). Realisasi Penjabaran Belanja Langsung

dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini

1) Program Pelayanan Perkantoran

Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

dengan 8 (Delapan) Kegiatan dan jumlah anggaran

Rp664.669.962,00 dapat terealisasi sebesar Rp647.773.209,00

(97,46%) sisa Anggaran Rp16.896.753,00 dengan implementasi

kegiatan sebagai berikut:

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, alokasi

Dana ditargetkan sebesar Rp15.960.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp13.751.307,00 (86,16% ) Sisa Anggaran

Rp2.208.693,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional, alokasi Dana ditargetkan sebesar

Rp13.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.623.970,00

(70,25% ) Sisa Anggaran Rp4.076.030,00



Tahun 2017

L P P D 24

Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor, alokasi Dana

ditargetkan sebesar Rp11.222.300,00 dan terealisasi sebesar

Rp11.222.300,00 (100,00% ) Sisa Anggaran Rp0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor, alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp5.886.250,00 dan

terealisasi sebesar Rp5.886.250,00 (100,00% ) Sisa Anggaran

Rp0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,

alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp8.000.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp5.220.000,00 (65,25% ) Sisa Anggaran

Rp2.780.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor, alokasi Dana ditargetkan

sebesar Rp1.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.980.000,00

(100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

serta kedinasan lainnya, alokasi Dana ditargetkan sebesar


(97,85% ) Sisa Anggaran Rp6.731.955,00

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur dengan 4 (Empat) Kegiatan dan jumlah anggaran


(91,29%) sisa Anggaran Rp22.821.938,00 dengan implementasi

kegiatan sebagai berikut:

Pengadaan peralatan gedung kantor, alokasi Dana ditargetkan

sebesar Rp91.902.738,00 dan terealisasi sebesar

Rp90.547.600,00 (98,53%) Sisa Anggaran Rp1.355.138,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, alokasi Dana


Rp15.000.000,00 (100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,


terealisasi sebesar Rp96.961.200,00 (81,87%) Sisa Anggaran

Rp21.466.800,00



Tahun 2017

L P P D 25

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor,



Rp0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor, alokasi Dana



3) Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Terlaksananya Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

dengan 1 (Satu) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp60.553.000,00

dapat terealisasi sebesar Rp55.078.599,00 (90,96%) sisa Anggaran

Rp5.474.401,00 dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan, alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp60.553.000,00

dan terealisasi sebesar Rp55.078.599,00 (90,96%) Sisa

Anggaran Rp5.474.401,00

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 2 (Dua) Kegiatan

dan jumlah anggaran Rp14.500.000,00 dapat terealisasi sebesar

Rp14.464.575,00 (99,76%) sisa Anggaran Rp35.425,00 dengan

implementasi kegiatan sebagai berikut:

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD, alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp9.500.000,00

dan terealisasi sebesar Rp9.484.775,00 (99,84%) Sisa Anggaran

Rp15.225,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, alokasi Dana


Rp4.979.800,00 (99,60%) Sisa Anggaran Rp20.200,00

5) Program Pengendalian Penduduk

Terlaksananya Program Pengendalian Penduduk dengan 2 (Dua)

Kegiatan dan jumlah anggaran Rp41.142.200,00 dapat terealisasi

sebesar Rp36.068.075,00 (87,67%) sisa Anggaran Rp5.074.125,00

dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:



Tahun 2017

L P P D 26

Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk bagi

Pengelola Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan, alokasi

Dana ditargetkan sebesar Rp20.021.100,00dan terealisasi

sebesar Rp19.946.975,00 (99,63%) Sisa Anggaran Rp74.125,00

Pengolahan data dan informasi program KB, alokasi Dana

ditargetkan sebesar Rp21.121.100,00dan terealisasi sebesar

Rp16.121.100,00 (76,33%) Sisa Anggaran Rp5.000.000,00

6) Program Keluarga Berencana

Terlaksananya Program Keluarga Berencana dengan 6 (Enam)

Kegiatan dan jumlah anggaran Rp1.670.783.900,00 dapat

terealisasi sebesar Rp1.604.306.850,00 (96,02%) sisa Anggaran

Rp66.477.050,00 dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes, Bhayangkara,

TNI Manunggal, dan PKK) KB-Kes, alokasi Dana ditargetkan



Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan dan Pelayanan

Keluarga Berencana, alokasi Dana ditargetkan sebesar

Rp1.062.341.200,00dan terealisasi sebesar Rp1.062.341.200,00


Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB), alokasi

Dana ditargetkan sebesar Rp452.520.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp386.042.950,00 (85,31%) Sisa Anggaran

Rp66.477.050,00

Orientasi peningkatan wawasan bidang Advokasi dan KIE KB

kepada Stakeholder dan Mitra Kerja, alokasi Dana ditargetkan



Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program Pengendalian

Penduduk dan KB, alokasi Dana ditargetkan sebesar



Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa,




Tahun 2017

L P P D 27


Rp0,00

7) Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Terlaksananya Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan

Keluarga dengan 4 (Empat) Kegiatan dan jumlah anggaran


(100,00%) sisa Anggaran Rp0,00 dengan implementasi kegiatan

sebagai berikut:

Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP, alokasi Dana



Pelaksanaan Updating Data Keluarga melaui Pendataan

Keluarga, alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp36.921.100,00

dan terealisasi sebesar Rp36.921.100,00 (100,00%) Sisa

Anggaran Rp0,00

Pembinaan dan Pengembangan Poktan dan UPPKS, alokasi Dana



Pelatihan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak,



Rp0,00

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai bagian manajemen pembangunan, maka penyelenggaraan

urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Soppeng selama tahun 2017 mengacu kepada beberapa dokumen pokok

perencanaan, seperti:

Musrenbang RKPD

Renstra SKPD

Renja SKPD o

RKA SKPD

DPA

DPPA



Tahun 2017

L P P D 28

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi Gedung Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Soppeng kurang memadai, disebabkan karena kondisi

bangunan yang sudah sangat tua dan membutuhkan renovasi ulang, dan juga

jumlah meubeler, laptop, printer dan kendaraan dinas yang tersedia belum

cukup dibanding dengan jumlah personil dan volume operasional yang ada, hal

ini disebabkan karena sebagian aset berupa peralatan dan mesin tersebut telah

dihapuskan dari daftar aset sedangkan pengadaan peralatan kantor dan

kendaraan dinas lebih sedikit dari yang telah dihapuskan.

Adapun rincian sarana dan prasarana yang dikuasai oleh Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

No

Spesifikasi Barang Asal

Perolehan

Ta

hu

n

Luas

Sa

tua

n

Ke

ad

aa

n

Jumlah

Ket Nama / Jenis Barang

Merek / Type

Barang Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

- APBN 1981 1080 Bidang B 1 360.206.755,00 Tanah Kantor BPPKB

2 Station Wagon Toyota/Rush APBD 2008 0 Unit B 1 179.870.000,00 Kepala Dinas

3 Station Wagon Mitsubishi APBD 2013 0 Unit B 1 646.799.000,00 Kepala Dinas

4 Micro Bus (Penumpang 15-30 Orang)

Mitsubishi DAK 2016 0 Unit B 1 386.127.390,00

5 Pick Up Toyota Hilux DAK 2017 0 Unit B 1 288.200.000,00 Mobil Box

6 Sepeda Motor Suzuki Smash

APBD 2007 0 Unit RB 1 15.000.000,00


APBD 2008 0 Unit B 1 12.795.690,49 Kasi Pengendalian Penduduk & Informasi Keluarga


APBD 2008 0 Unit B 1 12.795.690,49 Kasi Jaminan Ber - KB


APBD 2008 0 Unit B 1 12.795.690,49 Kasi Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga


APBD 2008 0 Unit B 1 12.795.690,49


APBD 2008 0 Unit B 1 12.795.690,49 Kasi Pembinaan & Kesertaan Ber-KB


APBD 2008 0 Unit B 1 12.795.690,49 Kabid KB, Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga


APBD 2008 0 Unit B 1 12.795.690,49 Kasi Penyuluhan & Pendayagunaan PLKB & Kader KB



Tahun 2017

L P P D 29

No


Perolehan

Ta

hu

n

Luas

Sa

tua

n

Ke

ad

aa

n

Jumlah


Merek / Type

Barang Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


APBD 2008 0 Unit B 1 13.511.548,00 Sekretaris


APBD 2008 0 Unit B 1 13.511.548,00


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 PKB Kec. Marioriawa


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 PKB Kec. Marioriwawo


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 PKB Kec. Lalabata


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 PKB Kec. Donri - Donri


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 PKB Kec. Liliriaja


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 PKB Kec. Garnra


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 PKB Kec. Citta


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 PLKB Kec. Donri - Donri


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 PKB Kec. Lilirilau






APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 Bendahara




APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 Pengelola Data


APBD 2009 0 UNit B 1 13.070.179,98 PKB Kec Liliraja




APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 PKB Kec. Marioriawa


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 Pengelola BMD


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 PKB Kec. Ganra


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 PKB Kec. Ganra


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 PKB Kec. Lilirilau






APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 PKB Kec.Citta


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98





Tahun 2017

L P P D 30

No


Perolehan

Ta

hu

n

Luas

Sa

tua

n

Ke

ad

aa

n

Jumlah


Merek / Type

Barang Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 PKB Kec. Liliriaja






APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 PKB Kec. Liliraja


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 Pengelola Surat


APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 PKB Kec. MArioriwawo




APBD 2009 0 Unit B 1 13.070.179,98 Kasi Advokasi & Pergerakan


APBD 2009 0 Unit B 1 15.074.761,45









58 Sepeda Motor Suzuki Shogun

APBD 2010 0 Unit B 1 16.226.655,00 Kasubag Umum & Kepegawaian

59 Sepeda Motor Suzuki Shogun

APBD 2010 0 Unit B 1 16.226.655,00 Kasubag Perencanaan Pelaporan & Keuangan

60 Sepeda Motor Suzuki Titan APBD 2012 0 Unit B 1 16.037.500,00

61 Sepeda Motor Suzuki Titan APBD 2012 0 Unit B 1 16.037.500,00

62 Sepeda Motor Suzuki Titan APBD 2012 0 Unit B 1 16.037.500,00 PKB Kec. Lilirlau

63 Sepeda Motor Suzuki Titan APBD 2012 0 Unit B 1 16.037.500,00 PKB Kec. Lilirlau

64 Mesin Ketik Manual Portable (11 - 13)

Royal 12 Inchi

APBD 2014 0 Buah B 1 2.115.000,00

65 Lemari Besi/Metal

APBD 2016 0 Unit B 1 3.850.000,00


APBD 2016 0 Unit B 1 3.850.000,00


APBD 2016 0 Unit B 1 3.850.000,00


APBD 2016 0 Unit B 1 3.850.000,00


APBD 2016 0 Unit B 1 3.850.000,00


APBD 2016 0 Unit B 1 3.850.000,00


APBD 2016 0 Unit B 1 3.850.000,00


APBD 2016 0 Unit B 1 3.850.000,00


APBD 2016 0 Unit B 1 3.850.000,00


APBD 2016 0 Unit B 1 3.850.000,00



Tahun 2017

L P P D 31

No


Perolehan

Ta

hu

n

Luas

Sa

tua

n

Ke

ad

aa

n

Jumlah


Merek / Type

Barang Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


APBD 2016 0 Unit B 1 3.850.000,00


APBD 2016 0 Unit B 1 3.850.000,00


APBD 2016 0 Unit B 1 3.850.000,00

78 Lemari Makan 2 Pintu APBD 2014 0 Buah B 1 3.675.000,00 Lemari Dapur

79 Lemari Alat DAK 2017 0 Buah B 1 14.630.000,00











90 Lemari Perlengkapan Kantor

APBD 2015 0 Unit B 1 3.686.000,00 Lemari Piala

91 Mesin Absensi Enterprise 2000

APBD 2011 0 Unit B 1 30.000.000,00

92 Lemari Kayu 2 Pintu APBD 2014 0 Buah B 1 2.112.000,00 Lemari Arsip

93 Lemari Kayu 2 Pintu APBD 2014 0 Buah B 1 1.854.600,00 Lemari Arsip

94 Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)

APBD 2009 0 Set B 1 13.895.915,10 KKB Cangadi


APBD 2009 0 Set B 1 13.895.915,10 KKB Pallapao


APBD 2009 0 Set B 1 13.895.915,10 KKB Salotungo


APBD 2009 0 Set B 1 13.895.915,10 KKB Malaka


APBD 2009 0 Set B 1 13.895.915,10 KKB Sewo


APBD 2009 0 Set B 1 13.895.915,10 KKB Batu - Batu


APBD 2009 0 Set B 1 13.895.915,10 KKB Tajuncu


APBD 2009 0 Set B 1 13.895.915,10 KKB Ganra


APBD 2009 0 Set B 1 13.895.915,10 KKB Citta



Tahun 2017

L P P D 32

No


Perolehan

Ta

hu

n

Luas

Sa

tua

n

Ke

ad

aa

n

Jumlah


Merek / Type

Barang Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


APBD 2009 0 Set B 1 13.895.915,10 KKB Takalala

104 Kursi Rapat Futura APBD 2017 0 Buah B 1 575.000,00

105 Kursi Rapat Futura APBD 2017 0 Buah B 1 575.000,00

106 Kursi Rapat APBD 2017 0 Buah B 1 575.000,00










116 Kursi Tamu - APBD 2015 0 Set B 1 7.521.000,00

117 Kursi Putar APBD 2006 0 Buah B 1 650.000,00




121 Meja Kerja APBD 2006 0 Buah B 1 1.250.000,00




125 Lemari Es Panasonic APBD 2011 0 Unit B 1 2.125.000,00

126 AC Split LG 1 PK APBD 2014 0 Unit B 1 3.995.000,00

127 AC Split LG APBD 2015 0 Unit B 1 3.642.000,00 Sekretaris

128 AC Split Sharp APBD 2017 0 Unit B 1 8.690.000,00



131 Kipas Angin Maspion APBD 2008 0 Unit B 1 715.000,00






Tahun 2017

L P P D 33

No


Perolehan

Ta

hu

n

Luas

Sa

tua

n

Ke

ad

aa

n

Jumlah


Merek / Type

Barang Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


136 Kipas Angin Sekai APBD 2015 0 Buah B 1 408.250,00




140 Kipas Angin Sekai APBDD 2015 0 Buah B 1 408.250,00


142 Kompor Gas Rinnai APBD 2008 0 Unit B 1 335.650,00 Kompor Gas

143 Kompor Gas Rinnai APBD 2014 0 Unit B 1 665.750,00 Kompor Gas + Regulator

144 Televisi Samsung APBD 2017 0 Unit B 1 3.770.000,00

145 Wireless Toa APBD 2011 0 Unit B 1 7.247.500,00





150 Wireless Toa APBD 2012 0 unit B 1 9.516.666,66

151 Wireless Toa APBD 2012 0 unit B 1 9.516.666,66

152 Unit Power Supply

ICA APBD 2017 0 Buah B 1 1.846.500,00

154 Mimbar/Podium - APBD 2015 0 SET B 1 3.500.000,00 Aula

156 Brangkas Ichiban APBD 2010 0 Buah B 1 5.238.000,00

157 P.C Unit Benq APBD 2008 0 Unit B 1 13.419.276,62

160 P.C Unit Lenovo APBD 2014 0 Unit B 1 9.955.000,00





165 P.C Unit Lenovo DAK 2014 0 Unit B 1 9.955.000,00






171 P.C Unit Lenovo APBD 2014 0 Unit B 1 9.955.000,00 Kec. Citta



Tahun 2017

L P P D 34

No


Perolehan

Ta

hu

n

Luas

Sa

tua

n

Ke

ad

aa

n

Jumlah


Merek / Type

Barang Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

172 P.C Unit Lenovo APBD 2015 0 Unit B 1 6.050.000,00 AMS


175 Note Book Acer APBD 2014 0 Unit B 1 5.000.000,00

176 Note Book Soni Vaio APBD 2014 0 Unit B 1 8.723.000,00

177 Note Book Soni Vaio APBD 2014 0 Unit B 1 8.723.000,00

178 Note Book Toshiba APBD 2015 0 Unit B 1 10.879.000,00













191 Note Book Toshiba APBD 2015 0 Unit B 1 10.879.000,00 Kec. Citta

192 Note Book Lenovo APBD 2015 0 Unit B 1 9.900.000,00

193 Note Book Dell APBD 2017 0 Unit B 1 18.249.800,00

194 Hard Disk Western Digital

APBD 2017 0 Buah B 1 1.358.700,00

195 Printer Epson APBD 2008 0 Unit B 1 2.610.659,27

196 Printer Canon APBD 2014 0 Unit B 1 3.509.000,00

197 Printer Canon DAK 2014 0 Unit B 1 3.509.000,00





202 Printer Canon DAK 2014 0 Unit B 1 3.509.000,00 Kec. Marioriawa

203 Printer Canon APBD 2014 0 Unit B 1 3.509.000,00 Kec. Citta

204 Printer Canon MP 287

APBD 2015 0 Unit B 1 1.092.000,00 -


APBD 2015 0 Unit B 1 1.092.000,00 -



Tahun 2017

L P P D 35

No


Perolehan

Ta

hu

n

Luas

Sa

tua

n

Ke

ad

aa

n

Jumlah


Merek / Type

Barang Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


APBD 2015 0 Unit B 1 1.092.000,00 -


APBD 2015 0 Unit B 1 1.092.000,00 -

208 Printer Epson LX310

APBD 2015 0 Unit B 1 2.925.000,00 Bendahara

209 Printer Epson L310 APBD 2017 0 Unit B 1 2.717.400,00

210 Printer Epson L310 APBD 2017 0 Unit B 1 2.717.400,00

211 Printer Epson M200 APBD 2017 0 Unit B 1 3.772.000,00

212 Modem APBD 2012 0 Buah B 1 853.000,00

213 Modem MovieMax APBD 2014 0 Buah B 1 412.500,00





218 Modem MovieMax DAK 2014 0 Buah B 1 412.500,00





223 Modem MovieMax DAK 2014 0 Buah B 1 412.500,00 Kec. Marioriawa

224 Modem MovieMax APBD 2014 0 Buah B 1 412.500,00 Kec. Citta

225 Meja Kerja Pejabat Eselon II

APBD 2014 0 Buah B 1 7.150.000,00

226 Meja Kerja Pejabat Eselon III

APBD 2006 0 Buah B 1 2.450.000,00


APBD 2014 0 Buah B 1 5.198.050,00


APBD 2014 0 Buah B 1 5.198.050,00


APBD 2014 0 Buah B 1 5.198.050,00


APBD 2014 0 Buah B 1 5.198.050,00

231 Meja Kerja Pejabat EselonIV

APBD 2014 0 Buah B 1 2.750.000,00


APBD 2014 0 Buah B 1 2.750.000,00


APBD 2014 0 Buah B 1 2.750.000,00


APBD 2014 0 Buah B 1 2.750.000,00



Tahun 2017

L P P D 36

No


Perolehan

Ta

hu

n

Luas

Sa

tua

n

Ke

ad

aa

n

Jumlah


Merek / Type

Barang Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


APBD 2014 0 Buah B 1 2.750.000,00


- APBD 2015 0 Buah B 1 4.208.000,00


- APBD 2015 0 Buah B 1 4.208.000,00


- APBD 2015 0 Buah B 1 4.208.000,00


- APBD 2015 0 Buah B 1 4.208.000,00

240 Kursi Kerja Pejabat Eselon II

APBD 2014 0 Buah B 1 3.575.000,00

241 Kursi Kerja Pejabat Eselon III

- APBD 2015 0 Buah B 1 3.944.000,00


- APBD 2015 0 Buah B 1 3.944.000,00


- APBD 2015 0 Buah B 1 3.944.000,00


- APBD 2015 0 Buah B 1 3.944.000,00

245 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

APBD 2014 0 Buah B 1 1.075.800,00


APBD 2014 0 Buah B 1 1.075.800,00


APBD 2014 0 Buah B 1 1.075.800,00


APBD 2014 0 Buah B 1 1.075.800,00


- APBD 2015 0 Unit B 1 1.775.000,00


- APBD 2015 0 Buah B 1 1.775.000,00


- APBD 2015 0 Buah B 1 1.775.000,00


- APBD 2015 0 Buah B 1 1.775.000,00


- APBD 2015 0 Buah B 1 1.775.000,00

254 Camera + Attachment

CAnon 760D APBD 2017 0 Buah B 1 18.562.500,00

255 Proyektor + Attachment

Sony APBD 2010 0 Unit B 1 18.797.500,00


View Sonic APBD 2015 0 Unit B 1 9.130.000,00


View Sonic DAK 2015 0 Unit B 1 9.130.000,00





Tahun 2017

L P P D 37

No


Perolehan

Ta

hu

n

Luas

Sa

tua

n

Ke

ad

aa

n

Jumlah


Merek / Type

Barang Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11










View Sonic APBD 2015 0 Unit B 1 9.130.000,00 Kec. Citta

264 Faximile Panasonic APBD 2010 0 Unit B 1 3.090.450,00

265 Handphone Samsung Galaxy Tab

DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00



Tahun 2017

L P P D 38

No


Perolehan

Ta

hu

n

Luas

Sa

tua

n

Ke

ad

aa

n

Jumlah


Merek / Type

Barang Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00


DAK 2017 0 Unit B 1 4.955.000,00

304 Public Address (Lapangan)

Crimson APBD 2015 0 Unit B 1 9.350.000,00

305 Public Address (Lapangan)

Crimson APBD 2015 0 Unit B 1 9.350.000,00 Kec. Citta

306 Timbangan Badan

Victoria APBD 1985 0 Buah B 1 511.500,00

307 Obgyn Bed APBD 2012 0 Set B 1 12.028.656,43 KKB Tanjonge

308 Obgyn Bed APBD 2012 0 Set B 1 12.028.656,43 KKB Goarie

309 Obgyn Bed APBD 2012 0 Set B 1 12.028.656,43 KKB Cabenge

310 Obgyn Bed APBD 2012 0 Set B 1 12.028.656,43 KKB Baringeng

311 Obgyn Bed APBD 2012 0 Set B 1 12.028.656,43 KKB Abbanuangnge

312 Obgyn Bed APBD 2012 0 Set B 1 12.028.656,43 KKB Malitutue

313 Obgyn Bed APBD 2012 0 Set B 1 12.028.656,84 KKB Leworeng

314 Obgyn Bed APBD 2015 0 Set B 1 13.420.000,00 KKB Walimpong

315 Obgyn Bed APBD 2015 0 Set B 1 13.420.000,00 KKB Pacongkang

316 Obgyn Bed APBD 2015 0 Set B 1 13.420.000,00 KKB Sejahtera

317 Obgyn Bed APBD 2015 0 Set B 1 13.420.000,00 KKB Paroto

318 Obgyn Bed APBD 2015 0 Set B 1 13.420.000,00 KKB Pertiwi

319 Obgyn Bed APBD 2015 0 Set B 1 13.420.000,00 KKB Kodim

320 Obgyn Bed APBD 2015 0 Set B 1 13.420.000,00 KKB Talasatu

321 Obgyn Bed APBD 2015 0 Set B 1 13.420.000,00 KKB Teppoe

322 Obgyn Bed APBD 2015 0 Set B 1 13.420.000,00 KKB Bulu Batu

323 Obgyn Bed APBD 2015 0 Set B 1 13.420.000,00 KKB Paomallimpoe

324 Obgyn Bed APBD 2015 0 Set B 1 13.420.000,00 KKB Enrekeng

325 Obgyn Bed APBD 2015 0 Set B 1 13.420.000,00 KKB Lompulle



Tahun 2017

L P P D 39

No


Perolehan

Ta

hu

n

Luas

Sa

tua

n

Ke

ad

aa

n

Jumlah


Merek / Type

Barang Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

326 Obgyn Bed APBD 2015 0 Set B 1 13.420.000,00 KKB Tinco

327 IUD KIT APBD 2012 0 set B 1 4.860.666,67 KKB Takalala

328 IUD KIT APBD 2012 0 set B 1 4.860.666,67 KKB Tanjonge

329 IUD KIT APBD 2012 0 set B 1 4.860.666,67 KKB Walimpong

330 IUD KIT APBD 2012 0 set B 1 4.860.666,67 KKB Sejahtera

331 IUD KIT APBD 2012 0 set B 1 4.860.666,67 KKB Cabenge

332 IUD KIT APBD 2012 0 set B 1 4.860.666,67 KKB Baringeng

333 IUD KIT APBD 2012 0 set B 1 4.860.666,67 KKB Paroto

334 IUD KIT APBD 2012 0 set B 1 4.860.666,67 KKB Salotungo

335 IUD KIT APBD 2012 0 unit B 1 4.860.666,66 KKB Malaka

336 IUD KIT APBD 2012 0 unit B 1 4.860.666,66 KKB Sewo

337 IUD KIT APBD 2012 0 unit B 1 4.860.666,66 PKBRS

338 IUD KIT APBD 2012 0 unit B 1 4.860.666,66 KKB Batu - Batu

339 IUD KIT APBD 2012 0 unit B 1 4.860.666,66 KKB Tajuncu

340 IUD KIT APBD 2012 0 unit B 1 4.860.666,66 KKB Ganra

341 IUD KIT APBD 2012 0 unit B 1 4.860.666,66 KKB Citta

342 IUD KIT APBD 2013 0 set B 1 5.448.866,67 IBI

343 IUD KIT APBD 2013 0 set B 1 5.448.866,67 Poskesdes Tetewatu

344 IUD KIT APBD 2013 0 set B 1 5.448.866,67 Poskesdes Enrekeng

345 Implant KIT APBD 2012 0 unit B 1 3.359.411,76 KKB Takalala

346 Implant KIT APBD 2012 0 unit B 1 3.359.411,76 KKB Tanjonge

347 Implant KIT APBD 2012 0 unit B 1 3.359.411,76 KKB Cangadi

348 Implant KIT APBD 2012 0 unit B 1 3.359.411,76 KKB Sejahtera

349 Implant KIT APBD 2012 0 unit B 1 3.359.411,76 Cabenge

350 Implant KIT APBD 2012 0 unit B 1 3.359.411,76 KKB Abbanuangnge

351 Implant KIT APBD 2012 0 unit B 1 3.359.411,76 KKB Pallapao

352 Implant KIT APBD 2012 0 unit B 1 3.359.411,76 KKB Salotungo

353 Implant KIT APBD 2012 0 unit B 1 3.359.411,76 KKB Malaka

354 Implant KIT APBD 2012 0 unit B 1 3.359.411,76 KKB Sewo

355 Implant KIT APBD 2012 0 unit B 1 3.359.411,76 PKBRS

356 Implant KIT APBD 2012 0 unit B 1 3.359.411,76 KKB Batu - Batu

357 Implant KIT APBD 2012 0 unit B 1 3.359.411,76 KKB Malitutue

358 Implant KIT APBD 2012 0 unit B 1 3.359.411,76 KKB Tajuncu



Tahun 2017

L P P D 40

No


Perolehan

Ta

hu

n

Luas

Sa

tua

n

Ke

ad

aa

n

Jumlah


Merek / Type

Barang Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

359 Implant KIT APBD 2012 0 unit B 1 3.359.411,76 KKB Leworeng

360 Implant KIT APBD 2012 0 unit B 1 3.359.411,76 KKB Ganra

361 Implant KIT APBD 2012 0 unit B 1 3.359.411,76 KKB Citta

362 Implant KIT APBD 2013 0 Set B 1 3.746.950,00 Poskesdes Mattabulu

363 Implant KIT APBD 2013 0 Set B 1 3.746.950,00 Poskesdes Sering

364 Implant KIT APBD 2013 0 Set B 1 3.746.950,00 Poskesdes Bunne

365 Implant KIT APBD 2013 0 Set B 1 3.746.950,00 Poskesdes Ujung

366 Implant KIT APBD 2013 0 Set B 1 3.746.950,00 Poskesdes Cabenge

367 Implant KIT APBD 2013 0 Set B 1 3.746.950,00 Poskesdes Walimpong

368 Implant KIT APBD 2013 0 Set B 1 3.746.950,00 Poskesdes Jennae

369 Implant KIT APBD 2013 0 Set B 1 3.746.950,00 Poskesdes Attangsalo

370 Implant KIT APBD 2013 0 Set B 1 3.663.000,00 Poskesdes Tinco

371 Implant KIT APBD 2013 0 Set B 1 3.663.000,00 IBI

372 Rice Cooker Philips APBD 2015 0 Buah B 1 599.650,00

373 Bangunan Gedung Kantor Permanen

- APBN 1981 270 Unit B 1 162.627.000,00 Gedung Kantor


- APBN 2012 42 Unit B 1 123.900.000,00 Gudang Alkon


- APBN 2012 50 Unit B 1 131.213.000,00 Gedung Balai PLKB








- APBD 2015 50 Unit B 1 208.650.000,00 Gedung Balai PLKB


- APBD 2015 50 Unit B 1 208.650.000,00 Gedung Balai PLKB


- DAK 2016 0 1 Unit B 1 208.650.000,00 Balai PLKB


- DAK 2017 0 Unit B 1 208.650.000,00 Balai PLKB Kec. Citta

383 Instalasi Listrik - APBD 2013 0 Paket B 1 2.850.000,00 Instalasi Balai PLKB Lalabata

384 Instalasi Listrik - APBD 2013 0 Paket B 1 3.479.000,00 Instalasi Gudang Alkon

385 Instalasi Listrik - APBD 2015 0 Paket B 1 3.750.000,00 Instalasi Balai PLKB Kec. Donri - Donri



Tahun 2017

L P P D 41

No


Perolehan

Ta

hu

n

Luas

Sa

tua

n

Ke

ad

aa

n

Jumlah


Merek / Type

Barang Harga Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

386 Instalasi Listrik - APBD 2015 0 Paket B 1 3.750.000,00 Instalasi Balai PLKB Kec. Lilirilau

387 Instalasi Listrik - APBD 2016 0 1 Paket

B 1 4.629.000,00 Instalasi Balai PLKB Kec. Citta

TOTAL KESELURUHAN 387 6.247.692.833,16

8. Permasalahan dan solusinya

a. Permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut:

- Terbatasnya Aparatur Sipil Negara yang ada pada Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

- Masih tingginya dan bervariasinya angka kelahiran antar wilayah,

- Kecenderungan Pasangan Usia Subur (PUS) menggunakan alat

kontrasepsi sebagaian besar suntik dan pil, dibandingkan yang

menggunakan IUD, MOW, MOP, Implant dari peserta KB Aktif.

- Jumlah Penggunaan Alat Kontrasepsi Metode Jangka belum merata di

setiap Desa/Kelurahan.

- Pembinaan Akseptor yang masih lemah

- Masih tinggi dan bervariasinya angka Unmet Need

- Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran Remaja dan Pasangan

Usia Subur (PUS) tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi.

- Tingkat partisipasi KB Pria masih rendah.

- Pembinaan dan cakupan pelayanan KB pasca persalinan dan pasca

keguguran belum optimal.

- Kurangnya sosialisasi KIE dan kurang mendalamnya Komunikasi,

Informasi Edukasi (KIE).

- Belum optimalnya pemanfaatan kelompok kegiatan/Poktan untuk

meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi

PUS anggota Poktan

- Keterbatasan akses modal usaha bagi kelompok Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

b. Solusinya adalah:

- Menambah kuantitas Aparatur Sipil Negara dan meningkatkan

kualitasnya melalui pendidikan, pelatihan atau Bimbingan tekhnis



Tahun 2017

L P P D 42

sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Peningkatan Pelayanan KB yang berkualitas di 32 Klinik KB melalui

pelatihan bagi Tenaga Medis.

- Pembuatan Grand Design Kependudukan

- Meningkatkan efektifitas/kelangsungan ber-KB dari metode Jangka

Pendek (Pil, Suntik, dan Kondom) menjadi Metode jangka Panjang

(MOW, MOP, IUD, dan Implant).

- Meningkatkan akses pelayanan KB – KR pada daerah terpencil.

- Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga Pra

Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

- Meningkatkan kemitraan dalam rangka revitalisasi program KB-KR

dengan mitra kerja (TNI, POLRI, IBI, IDI, Perguruan Tinggi, KNPI, NU,

Pramuka, dll)

- Meningkatkan jumlah dan kualitas PIK KRR serta pemerataan

penyebaran disetiap kecamatan.

- Meningkatkan kegiatan advokasi dan KIE serta mengembangkan

materi KIE KB.

9. Hal-hal lain yang Dianggap Perlu Dilaporkan.

Berdasarkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan

memperhatikan usulan Surat Sekretaris Utama Badan kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional perihal usul pengalihan Pegawai Negeri Sipil

Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh

Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang akan

dilaihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasioanal berlaku efektif per 1 Januari 2018.



Tahun 2017

L P P D 43

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng

merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan

Kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang disusun sebagai bentuk

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang wajib

dibuat setiap Kepala SKPD atau Pengguna Anggaran yang disusun untuk

menindaklanjuti dan memenuhi amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 6

tahun 2008 .

Dalam implementasi program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017

berdasarkan indikator Kinerja yang telah dirumuskan, telah dicapai suatu

keberhasilan baik target kinerja maupun realisasi anggaran.

Akan tetapi disadari bahwa hasil pencapaian tersebut masih dinilai

kurang berhasil yang disebabkan karena adanya beberapa hambatan ataupun

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

B. SARAN-SARAN

Dari permasalahan- permasalahan yang dirasakan dari tahun ketahun

maka disarankan kepada Pimpinan sebagai berikut :

1. Menambah Jumlah Apartur Sipil Negara (ASN)

2. Memanfaatkan secara maksimal seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang

dimiliki dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia

3. Pengalokasian anggaran untuk peningkatan dan pengembangan SDM

Aparatur Sipil Negara dengan tetap mengacu pada standar dan ketentuan

yang ditetapkan.

4. Membuat Grand Design Kependudukan dengan dukungan para pemangku

kepentingan

5. Meningkatkan koordinasi terhadap para pengambil kebijakan untuk

mengambil langkah-langkah kongkret untuk mencegah terjadinya

penyimpangan.



Tahun 2017

L P P D 44

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang

dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 dibuat dengan harapan dapat

meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.


DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

Ir. A. NUR JAMHURIAH Pangkat : Pembina Utama Muda Nip. 19580822 198903 2 007

KABUPATEN : SOPPENG

NAMA SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA LAMPIRAN III.2

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Ket

1 2 3 4 5 6 8 10

1. SOP Administrasi

Pemerintahan

Ada

2. …….

3. …….

1. Perda Nomor 6 Taun

2017

2. Perda Kabupaten

Soppeng Nomor 10

Tahun 2017

3. Perda Nomor 8 Tahun

2016

3

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

No. ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Capaian KinerjaJenis Data

9

1 KEBIJAKAN TEKNIS

PENYELENGGARAAN

URUSAN PEMERINTAH

Program Nasional

(yang melekat di

kementrian/LPND)

yang harus

dilaksanakan oleh

SKPD

1 Jumlah Program

Nasional yg

dilaksanakan oleh

SKPD

Jumlah program

Nasional yang dapat

dilaksanakan oleh SKPD

dibagi jumlah program

Nasional x 100%

#DIV/0! %

7

Apa bila ada, sebanyak :

Jumlah Program Nasional

yang dilaksanakan

Jumlah Program Nasional

Kesesuaian dengan

kebijakan teknis

yang ditetapkan

oleh pemerintah cq

Departemen /

LPND

2 Keberadaan Standard

Operating Procedure

(SOP)

Ada atau tidak ada

2 KETAATAN TERHADAP

PERATURAN PER

UNDANG-UNDANGAN

Jumlah PERDA yang

harus dilaksanakan

SKPD menurut

Peraturan Menteri

(PERMEN tentang

SPM)

3 PERDA pelaksanaan

yang ada terhadap

PERDA yang harus

dilaksanakan menurut

PERMEN tentang SPM

Jumlah PERDA

pelaksanaan PERMEN

yang ada dibagi jumlah

PERDA yang harus


PERMEN x 100%

100,00 %

3

Jumlah PERDA pelaksanaan

PERMEN yang ada :

Jumlah PERDA yang harus


PERMEN

Ket

1 2 3 4 5 6 8 10


97

10

12

5 Keberadaan jabatan

fungsional dalam

struktur organisasi

SKPD

Ada atau tidak ada

jabatan fungsional

dalam struktur

organisasi SKPD

Fungsional Tertentu

(Penyuluh Keluarga

Berencana)

6 21

5300

7 8

10

8 10

10

Jumlah PNS SKPD

terhadap Total PNS

Kabupaten 0,00 %

Pejabat yang telah

memenuhi

persyaratan

pendidikan pelatihan

kepemimpinan

Jumlah pejabat yang

memenuhi persyaratan

pendidikan pelatihan

kepemimpinan dibagi

Jumlah total Pejabat

SKPD yang ada x 100%

80,00 %

3 PENATAAN

KELEMBAGAAN

DAERAH

Kesesuaian struktur

jabatan dengan PP

Nomor 41/2008

4 Rasio struktur jabatan

dan eselonering yang

terisi

Jumlah jabatan yang ada

(yang diisi) dibagi

jumlah jabatan yang

ada x 100%

Ada

%

Jumlah jabatan yang terisi

Jumlah jabatan yang ada

Apabila ada, sebutkan

nams/bidang jabatan

fungsional.

PNS SKPD , sebanyak

(Orang)

Total PNS Kabupaten,

sebanyak (personil)

Pejabat yang memenuhi

syarat diklatpim, sebanyak

(orang)

Jumlah pejabat SKPD yang

ada

Jumlah pejabat yang


kepangkatan

83,33 %

Rasio PNS kabupaten

Pejabat yang telah

memenuhi

persyaratan

kepangkatan

Jumlah pejabat yang


kepangkatan dibagi

Jumlah total pejabat

SKPD yang ada x 100%

100,00 Jumlah pejabat SKPD yang

ada

Tingkat kompetensi

SDM dalam

menyelenggarakan

tugas SKPD yang

relevan dengan

urusan terkait

PENGELOLAAN

KEPEGAWAIAN

DAERAH

4

Ket

1 2 3 4 5 6 8 10


97

Keberadaan dokumen

perencanaan

pembangunan di - Renstra SKPD 1.

- Renja SKPD 2.

- RKA SKPD 3.

7

7

7

7

7

7

Sinkronisasi

Program RENJA

SKPD dengan

Program RKPD

5 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

Kelengkapan

dokumen

perencanaan

pembangunan yang

dimiliki oleh SKPD

9 Ada atau tidak ada

dokumen perencanaan

SKPD berikut jumlahnya

Perencanaan

Pelaksanaan

Program dan

Anggaran

12 Jumlah Program

RENJA SKPD yang

diakomodir dalam

DPA SKPD

Jumlah Program RENJA

RKPD yang diakomodir

dalam DPA SKPD dibagi

jumlah program dalam

DPA SKPD x 100%

Sinkronisasi

program RKA SKPD

dengan Program

RENJA SKPD

11 Jumlah Program

RENJA RKPD yang

diakomodir dalam

RKA SKPD

Jumlah Program RENJA

RKPD yang diakomodir

dalam RKA SKPD dibagi


RKA SKPD x 100%100,00 %

10 Program RKPD yang

tidak diakomodir

dalam RENJA SKPD

Jumlah Program RKPD

yang diakomodir dalam

RENJA SKPD dibagi


RENJA SKPD yang

ditetapkan pada RPJMD

x 100%

100,00

Apa bila ada , sebutkan dokumen yang ada pada

tahun 2017, sebanyak (jenis)

Jumlah Program RKPD yang

diakomodir dalam RENJA

SKPD (Program)

Jumlah program dalam

RENJA SKPD yang

ditetapkan pada RPJM,

Program RENJA RKPD yang

diakomodir dalam RKA

SKPD sebanyak (Program)

Program dalam RKA SKPD

Sebanyak (Program)

Program RENJA SKPD yang

diakomodir dalam DPA

SKPD, sebanyak (program)

Program dalam DPA KPD,

sebanyak (Program)

Renstra SKPD

Renja SKPD

RKA SKPD

Mengacu

dokumen

RKPD tahun

2017 dan Renja-

SKPD ybs.

3 Jenis

%

100,00 %

Mengacu

dokumen RKA-

SKPD tahun

2017 dan

dokumen DPA-

SKPD ybs

tahun 2017.

Mengacu

dokumen RKA-

SKPD tahun

2017 dan Renja-

SKPD ybs

Ket

1 2 3 4 5 6 8 10


97

6.777.306.275

1.234.881.325.604

988.317.600

6.441.831.167

25.748.650

1.782.266.908

25.748.650

6.441.831.167

3 Jenis

1. Neraca Ada

2. LRA Ada

3. Calk Ada

Manajemen asset

SKPD

18 Keberadaan

inventarisasi barang

atau asset SKPD

Ada atau tidak ada

inventarisasi barang

atau asset SKPD

55.482.181

6.334.900.540

Realisasi Belanja

modal terhadap total

belanja SKPD

Realisasi Belanja modal

dibagi total belanja

SKPD x 100%15,34 %

Anggaran SKPD

terhadap total belanja

APBD

Alokasi anggaran SKPD

dibagi total APBD x

100%54,88%

total APBD

Total anggaran SKPD

Realisasi Belanja

pemeliharaan dari

total belanja SKPD

Total Realisasi belanja

pemeliharaan dibagi

total belanja SKPD x

100%

0,40 %

Besaran belanja

pemeliharaan

15 Realisasi Belanja

pemeliharaan dari

total belanja barang

dan jasa

Realisasi total belanja

pemeliharaan dari total

belanja barang dan jasa

SKPD x 100%

1,44 %total belanja pemeliharaan

total belanja barang dan

jasa

Total belanja pemeliharaan

Total belanja SKPD

19 Jumlah yang tidak

digunakan oleh SKPD

Jumlah asset yang tidak

digunakan SKPD (diluar

asset tanah ) dibagi total

asset yang dikuasai

SKPD (diluar asset

tanah) x 100 %

0,88 %

Laporan keuangan

SKPD

17 Keberadaan laporan

keuangan SKPD

(Neraca, LRA, Calk)

Ada atau tidak ada

laporan keuangan SKPD

berikut komponen yang

ada (Neraca, LRA, Calk)

Ada

Penggunaan Asset

SKPD

Komponen yang ada

sebanyak 3 jenis, sbb:

Buku Inventaris, Daftar Mutasi Barang, KIB, KIR,

Daftar Aset Extracomptable

Jumlah Asset yang tdk

digunakan SKPD (Rp)

Total asset yang dikuasai

SKPD (Rp)

6 PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

7 PENGELOLAAN

BARANG MILIK

DAERAH

16

Alokasi anggaran 13

Besaran belanja

modal

14

Total belanja SKPD

Belanja modal

Diluar Asset

Tanah

%

Ket

1 2 3 4 5 6 8 10


97

Jenis fasilitas /

prasarana informasi :

Jenis fasilitas /

prasarana partisipasi 2 Jenis

1. Papan

Pengumuman

1. Papan Pengumuman 1

2. Pos Pengaduan 2. Pos Pengaduan

3. Leaflet 3. Leaflet

4. Mobil keliling 4. Mobil keliling 1

5. Pengumuman di

Mass Media

5. Pengumuman di Mass

Media

Responsivitas

terhadap partisipasi

masyarakat

21 keberadaan Survey

Kepuasan Masyarakat

Ada atau tidak adanya

Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat terhadap

Pelayanan publik

Survey

kepuasan

masyarakat/

pelanggan yang

dilakukan oleh

Pemda.


Kepala Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

Ir. A. Nur Jamhuriah

Nip. 19580822 198303 2 007

Tidak ada

Jumlah

Apabila ada, sebutkan

survey kepuasan tentang ...

8 PEMBERIAN FASILITASI

TERHADAP

PARTISIPASI

MASYARAKAT

Bentuk-bentuk

fasilitas / prasarana

partisipasi

masyarakat

20 Sebutkan jenis

fasilitas/

prasarana

informasi yang

ada, tidak

terbatas pada

daftar yang

ada.

KABUPATEN : SOPPENG

NAMA SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

URUSAN YANG AKAN DILAKSANAKAN : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO URUSAN NO IKK RUMUS SUMBER DATA KET

1 2 3 4 5 8 9

Jumlah peserta program KB aktif 27.583

Jumlah Pasangan Usia Subur 36.804

Jumlah desa/Kelurahan 70

PLKB/PKB 36

2 TEROBOSAN / INOVASI

BARU DALAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

41 Penghargaan dari

pemerintah yang

diterima oleh

Pemerintah Daerah

dalam Tahun 2017

Jumlah Penghargaan dari

pemerintah yang diterima

oleh Pemerintah Daerah

dalam Tahun 2017

DPPKB

=

=

%

CAPAIAN KINERJA

7

Ir. A. Nur Jamhuriah

Nip. 19580822 198303 2 007


Kepala Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

1Penghargaan yang diterima

x 100%

PENYEMPURNAAN LAMPIRAN III.3

74,95

1,94

DPPKB

DPPKBJumlah desa/kelurahan

dibagi jumlah PLKB/PKB

Rasio petugas

lapangan

KB/Penyuluh

KB(PLKB/PKB) di

setiap

desa/kelurahan

55

Jumlah peserta program KB

Aktif dibagi Jumlah pasangan

usia subur x 100%

Prevalensi peserta

KB aktif54

KELUARGA BERENCANA

DAN KELUARGA

SEJAHTERA

1

INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DATA

6

Documents

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH … filed p p k b laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2017 dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemerintah kabupaten