BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU No. 25 Tahun

1999 (revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004). Dalam UU No. 32 Tahun 2004

dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi.daerah

diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan

sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai

hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang

dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di

daerah.UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan

untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanjabelanja dengan menganut

asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah.Pemerintah Daerah bersama-sama

dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu

menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Dalam Khusaini (2006), asas desentralisasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan menurut UU No. 22 tahun 1999 mencakup paling tidak 4 hal yaitu:

1.Memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan

otonomi daerah. Keleluasaan otonomi artinya mencakup kewenangan yang utuh

dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyusunan perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

2.Otonomi yang nyata, artinya daerah punya keleluasaan untuk menyelenggarakan

kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada, dibutuhkan,

tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

3. Otonomi yang bertanggung jawab, berarti sebagai konsekuensi logis dari pemberian

hak dan kewenangan kepada daerah dalam pemberian pelayanan kepada publik dan

peningkatan kesejahteraan bagi rakyat di daerahnya.

1

4. Otonomi untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas yaitu (a) kewenangan

lintas kabupaten/kota; (b) kewenangan yang belum dilaksanakan oleh

kabupaten/kota; (c) kewenangan lainnya menurut PP No.25 tahun 2000.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah, sering kali jumlah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencukupi seluruh kebutuhan belanja

daerah.Salah satu penyebab permasalahan ini adalah karena daerah tidak cukup

mampu menggali potensi sumber-sumber PAD atau memang daerah tidak memiliki

potensi ekonomi yang dapat diunggulkan (minus).Namun bila ditinjau lebih jauh

sebenarnya setiap daerah memiliki potensi pajak yang dapat dipungut dan digunakan

dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

Untuk mengatur mekanisme pemungutan dan pendistribusian Dana Bagi Hasil

Pajak kepada daerah pemerintah menggunakan instrumen Undang-undang Nomor 33

Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 yang pada dasarnya

bertujuan untuk memperkecil kesenjangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Selain itu, melalui pengaturan dana bagi hasil pajak kepada daerah

diharapkan daerah mampu mengelola keuangannya dan mengalokasikannya untuk

belanja-belanja pembangunan daerah secara tepat sesuai dengan kebutuhan

pembangunan.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah ada pengaruh antara pendapatan daerah terhadap dana alokasi umum?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara pendapatan daerah terhadap dana

alokasi umum.

2

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori-Teori

2.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut ketentuan Undang-undang No.32 tahun 2004

pasal 1 poin 15 adalah:

“Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”

Sedangkan pendapatan daerah menurut PERMENDAGRI No.13 Tahun

2006 pasal 23 ayat 1 adalah :

“Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening

kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam 1

tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.”

Struktur pendapatan daerah terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

b. dana perimbangan

c. Lain-lain pendapatan yang sah

2.1.2Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-undang Republik

Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

“pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh derah yang di

pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”.Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang

bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas

desentralisasi.

3

2.1.3Pajak Daerah

Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang

perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang pajak daerah dan

retribusi daerah mengatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya di sebut

pajak, yaitu:

“pajak daerah adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan

kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan

berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan

daerah”.

2.1.4Retribusi Daerah

Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No.34 Tahun 2000 yaitu perubahan

Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang pajak daerah menyatakan retribusi

daerah yang selanjutnya di sebut retribusi, yaitu:

“Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

pribadi atau badan.”

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerahuntuk kepentingan orang

pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak

Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal

Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas

Pendapatan Daerah (Dispenda).

2.1.5 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

Hasil pengelolaan kekeyaan milik daerah yang dipisahkan perupakan

penerimaan adaerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah

yang di pisahkan.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

4

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

pemerintah/BUMN;

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau

kelompok usaha masyarakat.

2.1.6 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari

penerimaan lain-lain milik pemerintah daerah.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk

menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak

daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain:

- hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau

angsuran/cicilan;

- jasa giro;

- pendapatan bunga;

- penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

- penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

- penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing;

- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

- pendapatan denda pajak;

- pendapatan denda retribusi;

- pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

- pendapatan dari pengembalian;

- fasilitas sosial dan fasilitas umum;

- pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

- pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

5

2.1.7 Dana perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana

Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi

kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar

Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terbagi dari dana bagi hasil pajak, dana

bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana

perimbangan dari propinsi.

2.1.8 Dana bagi hasil

Bagi hasil pajak terdiri dari:

1. Bagi hasil pajak, terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), BEA

perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan.

2. Bagi hasil bukan pajak, terdiri atas provisi sumberdaya hutan (PSDH),

pemberian hak atas tanah Negara, land rent, dan penerimaan dari iuran

eksplorasi.

2.1.9Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus yaitu dana yang berasal dari APBN yang di

alokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.

Berdasarkan pasal 19 ayat 1 PP No.104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan,

disebutkan bahwa DAK dapat dialokasikan dari APBN pajak daerah tertentu

untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan

tersedianya dana dalam APBN.

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

kegiatan khusus yang dimaksud adalahKegiatan dengan kebutuhan yang tidak

dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan

suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di

kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru,

6

pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.Kebutuhan

yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

2.1.10Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adaalah dana yang berasal dari APBN yang di

alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk

membiayai kebutuhan pengeluaran nya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Estimasi untuk perhitungan anggaran DAU dihitung berdasarkan UU No.25

Tahun 1999 dan BP No.4104 Tahun 2000.

2.2 Hipotesis

Pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pengalihan dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diwujudkan dalam

bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi

Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU)

merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah

untuk mengatasi kesenjangan keuangan antardaerah. Fungsi DAU sebagai pemerataan

kapasitas fiskal (Darise, 2008). DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai

kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai

dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan

prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau

untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Darise, 2008). Dana dari

Pemerintah Pusat digunakan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien untuk

meningkatkan pelayanan kepada publik.

Landasan teoritis di atas menghasilkan hipotesis berikut:

H1:Pengaruh pendapatan daerah terhadap dana alokasi umum.

H2 : dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah.

7

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang

bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang di sertai data statistik dan

pola hubungan antar variable.adapunpopulasi dalam penelitian ini adalah pemerintah

daerah kabupaten/kota se-Jawa Timur pada tahun 2011. Berdasarkan karakteristiknya

yang dipakai sampel adalah kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki pendapatan

daerah aktif, dapat membiayai daerahnya sendiri dimana kabupaten dan kota tersebut

menerbitkan laporan ABPD tahun 2011.

3.2 Variable Penelitian

Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana alokasi umum

(DAU), pendapatan, pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dana

perimbangan, dana bagi hasil pajak atau bukan pajak, dana alokasi khusus (DAK),

lain-lain pendapatan daerah yang sah, dana bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi

dan pemda lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari

propinsi dan pemda lainnya.

3.3 Pendapatan daerah

Pendapatan daerah adalah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan

uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan

hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh

daerah.indikator variable ini di ukur dengan :

PENDAPATAN DAERAH = DAU+pendapatan+PAD+pajak daerah+hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan+lain-lain PAD yang sah+dana

perimbangan+dana bagi hasil pajak atau bukan pajak+ dana penyesuaian dan

otonomi khusus+bantuan keuangan dari propinsi dan pemda lainnya.

8

3.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adaalah dana yang berasal dari APBN yang di alokasikan

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai

kebutuhan pengeluaran nya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

9

BAB IV

ANALISIS

4.1 Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi, dimana

sebelum melakukan analisis regresi terlebih dahulu dilakukan uji-uji keabsahan data,

dengan cara melakukan analisis statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik.

4.1.1 Metode statistik deskriptif

Metode di gunakan untuk menguji hipotesis regres adalah pengujian yang

sesuai dengan rumusan maslah, tujuan dan hipotesis penelitian ini. Secara

statistik ketepatan fungsi regresi samapel dalam menaksir actual dapat diukur

dari nilai statistik t, nilai statistik F serta koefisien determinasinya.Suatu uji

statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada

dalam daerah kritis (daearah dimana Ho di tolak).Sebaliknya disebut tidak

signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima.

Pengujian di kelompokkan menjadi :

1. Uji Statistik t

Uji statistic t dilakukan untuk menguji signifikasi variabel bebes terhadap

variabel terikat secara individual, hal ini dilakukan dengan membandingkan t

hitung dengan tabel pada level of significant 5%.

2. Uji Statistik F

Uji F dilakukan untuk menguji signifikasi variabel independen terhadap

variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan cara

membandingkan F hitung dengan F tabel pada level of significant 5%.

3. Koefisien Determinasi

Tujuan pengujian ini untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar

variabel dependen dan variabel independen yang bias dilihat dari besarnya

nilai koefisien determinan (adjusted R-Square). Nilai koefisien determinasi

adalah antara nol dan satu.Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan keterkaitannya dengan variabel

dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-

10

variabel independen memberikan memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

4.1.2 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel bebas dan vaiabel terikat, keduanya terdistribusikan secara normal

ataukah tidak. Normalitas data dalam penelitian dilihat dengan cara

memperhatikan titik titik pada normal P – plot of regression standarized

residual dari variabel terikat. Persyaratan dari uji nirmalitas adalah jika data

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka

model regresi memenuhi asumsi normalitas.Jika data menyebar jauh dari garis

diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak

memenuhi asumsi normalitas.

Kriteria Pengujian

Jika asymp sig. Pada output kolmogorov-smirnov lebih dari 5%, maka data

terdistribusi normal, dan sebaliknya

4.1.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi

dalam errorterm atau variabel bebas.

Kriteria Pengujian

Jika asymp sig. pada output runs test lebihdari 5%, maka data tidak mengalami

atau mengalami autokorelasi, dan sebaliknya.

4.1.4 Uji Multikolinieritas

Pengujian Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang

sempurna antar variabel bebas dalam model regresi.Gejala multikolinieritas

dapat dilihat dari nilai toleran dan nilai Varian Inflation Factor (VIF). Bila nilai

VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya diatas 0,1 atau 10% maka dapat

disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

11

4.1.5 Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi

ketidakssamaan varian dari residual, dari satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut

heterokedastisitas model regredi yang baik adalah tidak terjadi

heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat

digunakan metode grafik scatterplot yang dihasilkan dari output program

SPSS, apabila pada gambar menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara

acak serta tersebar baik diatas ataupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka

hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya heterokedastisitas pada

model regresi.

Kriteria Pengujian

Jika asymp sig. Pada masing-masing variabelindependen lebih dari 5%, maka

data tidak mengalami heteroskedastisitas, dan sebaliknya.

4.2 Analisis Menjawab Rumusan Masalah

4.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel bebas dan vaiabel terikat, keduanya terdistribusikan secara normal

ataukah tidak.Dari grafik dibawah, terlihat titik-titik terlihat menyebar

disekitas garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal,

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Dari tabel uji normalitas (lampiran), pada kolom undstandarized residual

terlihat bahwa asymp sig. lebih dari 0,05 atau 5% sehingga memenuhi kriteria

uji normalitas, dengan nilai asymp sig sebesar 0,906 atau 90%.

4.2.2 Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel uji autokorelasi (lampiran), terlihat bahwa

asymp.sig.lebih dari 0,05 atau 5%, sehingga memenuhi uji autokorelasi dengan

nilai0,548 atau 50%.

12

4.2.3 Uji Multikolinieritas

Dari hasil Uji multikolinieritas dibawah, menunjukkan untuk kedua

variabel independen angka VIF kurang dari 10 yaitu variabel E (PAD) bernilai

1,345 dan variabel M (lain-lain pendapatan yang sah) bernilai 5,718. Demikian

juga untuknilai tolerans lebih dari 0,1 (10%) yaitu variabel E (PAD) bernilai

0,744 dan variabel M (lain-lain pendapatan yang sah) bernilai 0,175. Maka

data PAD dan lain-lain pendapatan yang sah tidak mengalami

multikolinieritas.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Dari tabel di bawah, terlihat bahwa kolom sig. pada variabel H (hasil

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan) bernilai 0,417 , variabel I (lain-lain

PAD yang sah) bernilai 0,436 , dan variabel J (dana perimbangan) bernilai

0,984. Jadi hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain PAD yang

sah, dan dana perimbangan tidak terjadi multikolinieritas.

4.2.5 Pengujian Hipotesis

Uji Statistik t

Dari tabel dibawah berdasarkan hasil pengujian statistik t, asymp sig. lebih dari

0,05 yaitu bernilai 0,860 jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independent

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent.

Uji Statistik F

Dari uji ANOVA atau F didapat nilai sig. kurang dari 0,05 yaitu 0,000 dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi fit atau layak.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji menunjukan nilai determinasi adalah 1,000 hal ini berarti 100%

variabel pendapatan dipengaruhi oleh semua variabel independen.

13

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu :

a. variabel dana perimbangan (DAPER) memiliki pengaruh signifikan terhadap

variabel dependen (Dana Alokasi Umum) yang bersifat positif.

b. vaiabel Dana Bagi Hasil Pajak atau Bukan Pajak memiliki pengaruh signifikan

signifikan terhadap variabel dependen (Dana Alokasi Umum) yang bersifat

negatif.

c. variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh signifikan signifikan

terhadap variabel dependen (Dana Alokasi Umum) yang bersifat negatif.

d. variabel Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya memiliki

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Dana Alokasi Umum) yang

bersifat positif.

2. Hasil uji statistik F menghasilkan bahwa PAD (Pendapatan asli daerah), Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Lin-lain

pendapatan asli daerah yang sah, Dana perimbangan, Dana bagi hasil pajak atau

bukan pajak, Dana alokasi khusus, Lain-lain pendapata daerah yang sah, Dana bagi

hasil pajak dari provisi, Dana penyesuaian dan otonomi khusus, Bantuan keuangan

provinsi atau daerah lain mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap dana

alokasi umum.

5.2 Saran

Pemerintah pusat sebaiknya lebih meningkatan dana perimbangan yang bersumber dari

APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara

Pemerintah pusat dengan Pemerintahan Daerah maupun antara Pemerintah Daerah dengan

pemerintah daerah.

14

DAFTAR PUSTAKA

H.A.W.Wijaya. 2007. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo

Persada

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Bandung:

CV Pustaka Setia

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah

http://eprints.undip.ac.id/26411/2/jurnal.pdf

Suratno Putro,Nugroho., ,Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli DaerahDan

Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian AnggaranBelanja Modal (Study

Kasus Pada Kabupaten/Kota DiProvinsi Jawa Tengah),(online),

(http://eprints.undip.ac.id/26411/2/jurnal.pdf ,diakses tanggal 26 April 2012)

Sulistyowati,Diah., 2011,Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan

Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal,(online),

(http://eprints.undip.ac.id /26746/1/PDFBELANJA_MODAL_%28DIAH_SULISTYOWATI

%29%28r%29.pdf, diakses tanggal 26 April 2012)

Anonim,, bab2 ,(online),

(http://dspace.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/1000 /bab2.pdf?

sequence=4 , diakses tanggal 30 April 2012)

15

LAMPIRAN

Regression

Variables Entered/Removed(b)

ModelVariables Entered

Variables Removed Method

1

BKDPAD, DGHPDP,

HPKD, DAPER,

LAIN2PAD, D.PENYS,

DBHPABP, DAK,

P.DAERAH, RETRIBSI,

LPDYS, PAD(a)

. Enter

a Tolerance = .000 limits reached.b Dependent Variable: DAU

Descriptives

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. DeviationDAU

26 250236.001049562.0

0581899.76

92177733.09166

PENDPTN26 419122.00

3971689.00

1085113.1154

667336.27483

PAD26 30000.00

2139626.00

169804.1923

408789.77079

P.DAERAH26 4989.00

1691550.00

93977.2308

328772.31547

RETRIBSI26 4300.00 265797.00

34286.4615

56094.83370

HPKD26 467.00 678823.00

36574.2308

132971.70868

LAIN2PAD26 4901.00

5196949.00

237944.4231

1011951.77673

DAPER26 304095.00

1269084.00

723627.9231

232366.14898

DBHPABP26 26374.00 275949.00

84475.3462

61242.20443

DAK26 4526.00 108485.00

57252.9615

26829.54579

LPDYS26 50299.00 858996.00

191701.9231

148999.81045

DGHPDP26 22340.00 484014.00

80172.5385

113022.14112

D.PENYS26 15596.00 356906.00

112403.2308

66636.78874

BKDPAD26 843.00 64977.00

15557.8077

15186.22606

Valid N (listwise) 26

16

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardize

d ResidualN 26Normal Parameters(a,b)

Mean .0000000Std. Deviation .27809408

Most Extreme Differences

Absolute .111Positive .100Negative -.111

Kolmogorov-Smirnov Z .566Asymp. Sig. (2-tailed) .906

a Test distribution is Normal.b Calculated from data.

NPar TestsRuns Test

Unstandardize

d ResidualTest Value(a) .00578Cases < Test Value 13Cases >= Test Value 13Total Cases 26Number of Runs 12Z -.600Asymp. Sig. (2-tailed) .548

a Median

Coefficients(a)

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta1 (Constant

)181.974 96.560 1.885 .082

PAD 2.001 .001 .345 1569.615 .000P.DAERAH

.999 .002 .139 558.751 .000

RETRIBSI

1.000 .004 .024 272.081 .000

HPKD 1.000 .000 .056 5088.383 .000LAIN2PAD

1.000 .000 .427 7484.014 .000

DAPER 2.999 .000 .294 6873.536 .000DBHPABP

.001 .001 .000 .847 .412

DAK .003 .003 .000 .802 .437LPDYS 2.000 .002 .126 866.202 .000DGHPDP 1.000 .001 .048 912.835 .000D.PENYS 1.000 .002 .028 435.807 .000BKDPAD .997 .004 .006 281.127 .000

a Dependent Variable: ABS_RES

17

Coefficients(a)

Model Unstandardized

CoefficientsStandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF1 (Constant) .505 .331 1.529 .150 PAD 8.407E-06 .000 .000 1.927 .076 .002 534.557 P.DAERA

H-9.018E-06 .000 .000 -1.473 .165 .001 680.701

RETRIBSI -9.741E-06 .000 .000 -.774 .452 .012 83.653 HPKD -1.640E-08 .000 .000 -.024 .981 .744 1.345 LAIN2PAD -5.184E-07 .000 .000 -1.133 .277 .028 36.003 DAPER

1.000 .000 1.307669467.07

0.000 .049 20.245

DBHPABP-1.000 .000 -.345

-229678.84

4.000 .084 11.948

DAK-1.000 .000 -.151

-93015.400

.000 .072 13.981

LPDYS -7.458E-06 .000 .000 -.943 .363 .004 233.177 DGHPDP 1.101E-05 .000 .000 2.937 .012 .033 30.196 D.PENYS 7.992E-07 .000 .000 .102 .921 .022 46.050 BKDPAD 1.207E-05 .000 .000 .994 .339 .175 5.717

a Dependent Variable: DAU

Model Summary(b)

Model R R SquareAdjusted R

SquareStd. Error of the Estimate

Change Statistics

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change

11.000(a) 1.000 1.000 .38570 1.000

442370078548.018

12 13 .000

a Predictors: (Constant), BKDPAD, DGHPDP, HPKD, DAPER, LAIN2PAD, D.PENYS, DBHPABP, DAK, P.DAERAH, RETRIBSI, LPDYS, PADb Dependent Variable: DAU

ANOVA(b)

Model Sum of

Squares df Mean Square F Sig.1 Regressio

n789726296

764.68212

65810524730.390

442378975244.537

.000(a)

Residual 1.934 13 .149Total 789726296

766.61625

a Predictors: (Constant), BKDPAD, DGHPDP, HPKD, DAPER, LAIN2PAD, D.PENYS, DBHPABP, DAK, P.DAERAH, RETRIBSI, LPDYS, PADb Dependent Variable: DAU

18

Charts

19

20