i

Laporan Penelitian Individu Penanggulangan Kemiskinan, Implementasi dan Rencana Kebijakan

di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Oleh: Yulia Indahri

Ringkasan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai

faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan,

akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.

Dari faktor pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai

penyebab kemiskinan. Dari faktor kesehatan, rendahnya mutu kesehatan

masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari faktor ekonomi, kepemilikan

alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan,

dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan

struktural juga kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Menurunkan angka kemiskinan masih menjadi target utama pemerintah,

karena tahun ini merupakan tahun terakhir dari Rencana Pemerintah Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014, dan menurunkan angka kemiskinan

termasuk salah satu sasaran dalam RPJMN. Ada enam program penanggulangan

kemiskinan yang telah disiapkan pemerintah untuk tahun ini, yaitu program Raskin

(Beras Miskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin, PNPM

Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program pro rakyat atau Klaster 4.

Pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan kepada

masyarakat miskin di perkotaan yang angkanya mencapai 8,52 persen, melalui

PNPM Mandiri Perkotaan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. PNPM Mandiri

Perkotaan bertujuan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui

penyediaan dana pinjaman, penyediaan dana hibah, peningkatan kemampuan

perorangan dalam keluarga miskin melalui kemitraan, serta penyiapan,

pengembangan dan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan

serta mencegah menurunnya kualitas lingkungan melalui upaya perbaikan prasarana

dan sarana dasar lingkungan.

Berdasarkan data primer yang dikumpulkan di Kota Bengkulu dan Kota

Mataram di bulan Juli dan September, serta data sekunder terkait kebijakan

penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang telah dan sedang disusun oleh

ii

berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah setempat, serta

dinas-dinas yang terkait, maka beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan

adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan penanggulangan kemiskinan jika dilihat dari

perkembangannya, semakin disadari bahwa memberdayakan dan melibatkan

masyarakat secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai penerapan dan

evaluasi merupakan cara terbaik untuk menanggulangi kemiskinan.

2. Pengaturan khusus penanggulangan kemiskinan di Kota Bengkulu didasari

oleh Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. Sedangkan untuk Kota Mataram, telah

ada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2012 tentang

Penanggulangan Kemiskinan di Kota Mataram. Secara nasional, dasar hukum

yang lebih kuat terhadap penanggulangan kemiskinan ada dalam bentuk

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Peraturan

Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan.

3. Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sangat ditentukan oleh

Pemerintah yang memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas, alokasi,

dan distribusi bantuan berdasarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang

berpihak kepada rakyat. Kebijakan ekonomi harus disusun untuk lebih pro growth

(memacu pertumbuhan ekonomi), pro job (memperluas lapangan kerja), pro poor

(berpihak pada kaum miskin untuk mengurangi kemiskinan) dan pro environment

(tetap mejaga kelestarian lingkungan).