[1]

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

LAPORAN

MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL

DI KABUPATEN BANGKALAN, PROVINSI JATIM

TAHUN 2016

TAHUN ANGGARAN 2016

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH

TERTENTU

Sekretariat

Jl. Abdul Muis No. 07, Jakarta Pusat 10110

[2]

A. Gambaran Umum

Permasalahan yang terdapat pada daerah tertentu, yaitu: 1) Lemahnya sendi-sendi

perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan,

kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, 2) Rendahnya kualitas sumber daya

manusia (SDM), 3) Kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia, 4) Masih

adanya ketidakmerataan pembangunan dan keadilan hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan

Daerah Tertentu (Ditjen PDTu) yang merupakan salah satu unsur pelaksana Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan

daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan

bencana, daerah pasca konflik, dan daerah rawan pangan, sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal

388, Ditjen PDTu menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan, daerah pulau

kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan pangan, daerah rawan bencana

dan daerah pasca konflik yang mencakup wilayah I (Sumatera), Wilayah II (Jawa,

Bali dan Nusa Tenggara), Wilayah III (Kalimantan), Wilayah IV (Sulawesi dan

Maluku), dan Wilayah V (Papua);

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan, daerah

pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan pangan, daerah rawan

bencana dan daerah pasca konflik;

3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah

perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan

pangan, daerah rawan bencana dan daerah pasca konflik;

4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah

perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan

pangan, daerah rawan bencana dan daerah pasca konflik,

5) Pelaksanaan administrasi Ditjen PDTu; dan

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi Ditjen PDTu terdiri atas: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal; (2)

Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan; (3) Direktorat Pengembangan Daerah

Perbatasan; (4) Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana; (5) Direktorat

Penanganan Daerah Pasca Konflik; dan (6) Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil

dan Terluar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen PDTu telah menyiapkan 5 (lima) program

unggulan yaitu:

1) Pengembangan Kawasan Beranda Indonesia (PKBI), dalam mewujudkan “save

villages” di perbatasan Indonesia yang mengembangkan kemandirian desa-desa di

perbatasan yang maju, sejahtera, dan tercukupi sarana dan prasarana dasarnya,

sehingga menjadi kawasan sabuk pengaman bagi wilayah NKRI.

[3]

2) Pengembangan Pulau Kecil Berdaya (P2KB), dalam mengembangkan dan

memberdayakan pulau kecil dan terluar yang memiliki daya ungkit bagi pulau-pulau

disekitarnya, berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal untuk kesejahteraan

masyarakat pulau kecil dan terluar secara berkelanjutan.

3) Pengembangan Daerah Tangguh Bencana (PDTB), dalam meningkatkan kapasitas

pemerintah daerah menghadapi bencana, khususnya dalam pengurangan risiko

bencana secara mandiri dan berkekelanjutan.

4) Pengembangan Daerah Tangguh Pangan (PDTP), dalam meningkatkan kapasitas

Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai kawasan tangguh menghadapi

kerawanan pangan melalui kemandirian pengelolaan sumber daya lokal berdaya

saing;

5) Pengembangan Daerah Tangguh Konflik (PDTK), dalam meningkatkan kapasitas

Pemerintah Daerah sebagai daerah yang tangguh dalam penanganan paska konflik,

melalui pengurangan risiko konflik dan pembangunan perdamaian yang

berkelanjutan.

Salah satu upaya untuk mendukung optimalisasi dari tugas dan fungsi dari Ditjen

PDTu dalam melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di

lingkungan Ditjen PDTu Kementerian Desa tersebut, adalah kebutuhan melaksanakan

monitoring yaitu pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis untuk melihat

kemajuan dari suatu project. Monitoring bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektifitas dari sebuah project atau organisasi. Monitoring berdasarkan target dan kegiatan

yang telah direncanakan selama proses pekerjaaan berlangsung sehingga diharapkan

dapat membantu pekerjaan tercatat dalam jalurnya, dan managemen mudah mengetahui

suatu kesalahan dalam pelaksanaan program PDTu.

Selanjutnya pasca dilakukan monitoring, maka diperlukan adanya kegiatan

mengevaluasi, yang merupakan rangkuman hasil pengukuran capaian kinerja selama

tahun berjalan, yang berkontribusi terhadap capaian output dan outcome yang ditetapkan

dalam rencana strategi (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Tahun 2016. Capaian kinerja

output dan outcome diukur dengan menggunakan berbagai indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam Renstra tersebut. Keseluruhan capaian kinerja merupakan ukuran

keberhasilan managemen program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Hasil monitoring ini, selanjutnya menjadi bahan melakukan evaluasi kinerja Ditjen

PDTu, apakah capaian kinerja output serta capaian kinerja outcome kumulatif sesuai

dengan yang direncanakan pada Renja PDTu 2016. Evaluasi capaian kinerja dilakukan

antara lain dengan analisis membandingkan antara apa yang direncanakan dengan apa

yang dihasilkan, disertai dengan tingkat capaian dalam ukuran kuantitatif yang tertera

dalam penetapan indikator yang terdiri dari indikator input dan indikator output.

Evaluasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan

kekuatan dalam segi perencanaan dan implementasi kegiatan / program PDTu.

Oleh karena itu dengan melihat besarnya kepentingan dan kebutuhan dari program/

kegiatan di lingkungan PDTu ini, maka diperlukan adanya pelaksanaan Monitoring

Pelaksanaan Kegiatan PDTu Tahun 2016.

[4]

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud diselenggarakannya Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PDTu Tahun 2016 ini

adalah dalam rangka tersedianya dokumen hasil monitoring yang diperlukan untuk

melihat hasil pelaksanaan program Pengembangan Daerah Tertentu khususnya

Pembangunan Pasar Tradisional.

2. Tujuan

Untuk mendapatkan informasi dan data terkait pelaksanaan kegiatan Pembangunan

Pasar Tradisional.

C. Indiktor Kinerja, Volume dan Satuan Ukur

1. Indikator Kinerja

1) Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pasar

Tradisional tahun 2016.

2) Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Pasar Tradisional Tahun 2016 di Kabupaten Bangkalan.

2. Volume dan Satuan Ukur

Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Pasar Tradisional Tahun 2016 ini menghasilkan 1 (satu) keluaran

dengan satuan ukur berupa kegiatan

1) Jumlah personal yang melakukan monitoring.

2) Jumlah lokasi dan hari kunjungan.

3) Jumlah laporan pelaksanaan monitoring.

D. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Kegiatan Pembangunan Pasar

Tradisional Tahun 2016 ini dengan menggunakan metode, yaitu :

1. Diskusi dengan Pemerintah Daerah.

2. Diskusi dengan Pelaksana Pekerjaan (Pihak III)

3. Kunjungan Lapangan.

4. Penyusunan Laporan.

E. Tempat dan Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016 di Kabupaten Bangkalan terkait

Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Ujung Pring, Kecamatan Bangkalan.

Pelaksana Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Pasar Tradisional Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1) 3 orang Kasubag di Sesditjen PDTu.

2) 1 orang Tenaga Ahli di Bagian Perencanaan, Sesditjen

[5]

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan monitoring kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional ini dilaksanakan dari

tanggal 21 sd 24 November 2016.

G. Pelaksanaan dan Temuan Lapangan

1. Kontrak

Kontrak pelaksanaan Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Ujung Pring,

Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ditandatangani oleh PPK dan Pihak III

pada 7 September sd 7 Desember 2016, dengan nilai Rp 623,837,000.

2. Pencairan Dana

Pencairan dana baru tahap I (30%), selanjutnya sedang dilakukan proses pencairan

pada tahap III pada minggu III November 2016 ini.

3. Pengendalian Satker

Secara phisik, Satker melalui PPK cukup intens melakukan koordinasi dengan pihak

III meskipun secara phisik baru dua kali melakukan peninjauan ke lapangan bersama

inspektorat.

4. Pengendalian Direktorat

Berdasarkan informasi dari pelaksana pekerjaan, bahwa dari Direktorat sudah hampir

2 kali datang mengunjungi, yaitu pada saat survey awal dan pelaksanaan pekerjaan

yang hampir 70 % dan terakhir bersama inspektorat.

5. Kondisi Saat ini

Saat ini, pembangunan sudah hampir 80% dan Pihak III menyampaikan bahwa

sampai akhir kontrak pada 7 Desember 2016 sudah selesai. Namun, saat ini Pihak III

sedang mengajukan CCO tetapi belum ada ACC dari PPK.

6. Kelembagaan Keuangan

Kelembagaan keuangan belum ada di sekitar pasar tradisional yang dibangun.

Lembaga keuangan seperti BRI, BNI, Bumdes, Koperasi. Rencana Bumdes akan

dibentuk untuk mengelola pasar tradisional yang sudah dibangun nantinya.

7. Pemanfaatan

Pasar tradisional ini dimanfaatkan oleh 9 desa di sekitar.

8. Rencana Tindaklanjut Daerah

Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sudah

berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk menjadikan pasar tradidisional ini menjadi

badan usaha milik desa (Bumdes).

9. Sinergi Kegiatan

Sinergi kegiatan dalam pembangunan pasar ini sudah terlihat dengan pembangunan

kios sebelah dari sisi yang ada 7 kios, yang menggunakan dana bantuan dari

Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

[6]

10. Organisasi Masyarakat

Kelembagaan masyarakat seperti karang taruna sudah aktif, bahkan kantornya

disamping Pasar Tradisional sedang dibangun. Namun, rencana Bumdesa yang

akan menjadi pengelola Pasar Tradisonal ini nantinya.

H. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Pelaksanaan pembangunan pasar tradisional baru tahap awal (secara phisik, 85%

dan pencarian tahap I, uang muka 30%).

2. Satker (PPK) diharapkan mengkoordinasikan dengan pihak III untuk mengajukan

proses pencairan sampai tahap III agar ada kesusaian antara aktivitas phisik dengan

nilai keuangannya.

3. Direktorat PDPK diharapkan secara intens mengkoordinasikan dengan pihak Dinas

Perindagkop sebagai pengendalian di daerah terkait pelaksanaan pembangunan

pasar tradisional yang baru 85% sehingga pelaksanaan dapat tepat waktu dan

pekerjaan phisik dapat 100% terlaksana..

4. Satker (PPK) dapat segera mensahkan permintaan Pihak III untuk CCO agar secara

legal perubahan ini memang sudah diakui oleh pusat.

[7]

INSTRUMEN KUNJUNGAN LAPANGAN (MONITORING)

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional

DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH PASKA KONFLIK

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU

KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

TAHUN 2016

Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten : Bangkalan

Kecamatan : Bangkalan

Desa : Ujung Pring

NO TAHAP KETERANGAN

(1) (2) (3)

I. Kontrak Pelaksanaan

1. Apakah kegiatan pembnagunan pasar tradisional tersebut sudah dilakukan tandatangan kontrak oleh PPK PDTu.

Kontrak pelaksanaan Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Ujung Pring, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ditandatangani oleh PPK dan Pihak III pada 7 September dan akan berakhir tanggal 7 Desember 2016

2. Berapa nilai kontraknya Nilai kontrak sebesar Rp 623,837,000

3. Berapa volume kegiatannya 1 Unit (1 Los, 6 Kios, 1 Kantor Pengelola)

II. Pencairan Dana

1. Sudah tahap berapakah, proses pencairan dana sekarang

Pencairan baru tahap I, dan sedang proses pengajuan pencairan tahap II dan II ke pusat.

2. Sudah berapa prosen kah tahap pelaksanaan phisik kegiatan tersebut.

Pelaksanaan pekerjaan sudah hampir 85%

3. Apakah kemajuan proses pencairan dana sejalan dengan proses kemajuan phisiknya.

Sebenarnya kemajuan phisik lebih mendahului dibandingkan pencairan dananya.

III. Pengendalian Satker

1. Apakah tim dari Satker sudah pernah melakukan kunjungan lapangan (monitoring) ke daerah untuk melihat pekerjaan kegiatannya.

Satker sudah melakukan kunjungan terhadap pekerjaan pembangunan pasar tradisional ini.

2. Pada saat tahap apakah, monitoring pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan.

Pekerjaan phisik pembangunan pasar tradisional sudah 100%

3. Bagaimana kondisi phisik hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pekerjaan pembangunan pasar tradisional masih baik meskipun baru 70%

[8]

4. Apakah pada saat melakukan kunjungan lapangan tersebut, Satker terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak pelaksana kegiatan (Pihak III).

Satker sudah melakukan koordinasi dengan pihak III (Pelaksana Pekerjaan) pembangunan pasar tradisional.

5. Apakah pada saat melakukan kunjungan lapangan tersebut, Satker terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah.

Satker sudah melakukan koordinasi dengan penanggungjawab pada Dinas Perindagkop, Bangkalan.

IV. Pengendalian Direktorat

1. Apakah tim dari Direktorat sudah pernah melakukan kunjungan lapangan (monitoring) ke daerah untuk melihat pekerjaan kegiatannya.

Tim Direktorat sudah melakukan kunjungan terhadap pekerjaan pembangunan embung untuk irigasi pertanian ini.

2. Pada saat tahap apakah, monitoring pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan.

Pekerjaan phisik sudah 70%

3. Bagaimana kondisi phisik hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Masih dalam proses pekerjaan dan phisik tidak ada masalah (masih baik)

4. Apakah pada saat melakukan kunjungan lapangan tersebut, pihak Direktorat terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak pelaksana kegiatan (Pihak III).

Tim Direktorat sudah melakukan koordinasi dengan penanggungjawab dengan Pihak III.

5. Apakah pada saat melakukan kunjungan lapangan tersebut, pihak Direktorat terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah.

Tim Direktorat juga sudah melakukan koordinasi dengan penanggungjawab dengan Dinas Perindagkop.

V. Kondisi Pelaksanaan Kegiatan Saat Ini

1. 1. Apakah hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan sudah sesuai dengan yang ada dalam kontrak.

Hasil final (100%) karena baru 85% dan sedang dilakukan permintaan CCO ke pusat oleh Pihak III.

2. Apakah bahan yang digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam KAK Kegiatannya.

Secara phisik sudah, tetapi detail teknis perlu dikaji lagi oleh Satker.

3. Berapa jumlah (volume) unit, panjang – lebar hasil pelaksanaan kegiatan tersebut.

1 Unit (1 Los, 6 Kios, 1 Kantor Pengelola Pasar)

4. Apakah waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan tepat waktu sesuai yang tercantum di kontrak.

Sampai pelaksanaan monitoring ini, pelaksanaan pekerjaan masih berjalan 85%, pihak III dan Kadis Perindagkop memprediksikan pelaksanaan pembangunan akan tepat waktu sesuai alokasi yang tercantum dalam kontrak kerja.

5. Apabila ada keterlambatan pelaksanaan atau pelaksanaan lebih cepat dari yang tercantum di kontrak, berapa hari selisihnya.

Sampai kunjungan Tim Sekretariat, proses pekerjaan masih normal.

6. Apakah lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut berada di desa dan kecamatan yang ada dalam kontrak.

Lokasi tidak ada perubahan

[9]

7. Apabila ada perubahan lokasi, apakah sudah ada Berita Acaranya.

-

8. 2. Apakah hasil pekerjaan kegiatan tersebut, saat ini masih baik dan atau belum terdapat kerusakan.

Belum, karena baru 70% proses pekerjaaannya.

9. Berapa jauh lokasi pelaksanaan kegiatan dengan lokasi perumahan penduduk.

Lokasi pasar tradisional berada di tengah-tengah permukiman warga.

10. 3. Apakah sudah tersedia jariangan listrik di lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sudah

1) Berasal dari sumber mana kah jaringan listrik ini.

Sumber dari PLN

2) Apakah kebutuhan listrik ini dapat dipenuhi 24 jam/hari.

Dapat dipenuhi 24 jam

11. 4. Apakah sudah tersedia jaringan telekomunikasi di lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sudah

1) Darimana kah sumber jaringan telekomunikasi di lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut

Telkomsel, Indosat

2) Apakah sinyal di lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut cukup bagus.

Jaringan sangat baik

Khusus Pembangunan Pasar :

12. Apakah lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut dilewati oleh moda transportasi darat/laut.

Moda transportasi lewat di pasar tradisonal ini

13. Sampai jam berapa operasi moda tranportasi tersebut.

Moda hanya beroprasi sampai jam 3 saja.

14. Siapa pemilik moda transportasi yang digunakan tersebut (

Moda dimiliki oleh swasta (pribadi)

15. Apakah sudah tersedia sarpras transportasi darat di lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sudah, jalan

1) Berapa meter panjang dan lebarnya Jalan terhubunga dengan desa lainnya.

2) Apakah status jalan tersebut (jalan non status/ jalan desa/ jalan kabupaten/ jalan provinsi/ jalan nasional)

Merupakan jalan kabupaten

3) Apakah kondisi jalan dan jembatan tersebut masih cukup baik kondisinya.

Kondisi jalan beraspal dan sangat baik

16. Apakah sudah tersedia sarpras transportasi laut di lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sudah ada

1) Bangunan pelabuhan/dermaga/ jety di dekat lokasi kegiatan tersebut.

Terdapat dermaga kecil berjarak 2 km dari pasar dibangun

2) Apakah pelabuhan/dermaga tersebut dibangun ole Pemda/Swasta.

Dimiliki oleh desa

3) Apakah sudah tersedia moda transportasi laut (Kapal/ Perahu) di lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Perahu-perahu nelayan bersandar di dermaga tersebut

[10]

4) Berapa kapasitas kapal tersebut. Untuk 5 orang sd 10 orang

5) Berapa kali kapal tersebut berangkat (melakukan pengangkutan)

1 kali/sehari

VI. Kelembagaan Keuangan

1. 6. Apakah sudah berdiri Lembaga Keuangan di lokasi pelaksanan kegiatan tersebut

belum

1) Jenis lembaga keuangan apa yang berdiri di lokasi pelaksanan kegiatan ini (bank umum/ BPR/ Koperasi/ Pegadaian/ dsb)

-

2) Apakah pelaku usaha sudah terhadap keberadaan lembaga keuangan di lokasi pelaksanan kegiatan.

-

2. 2. Apakah sudah ada BUMDes dan atau BUMDes di lokasi kegiatan tersebut

belum

3. Apakah sudah dikoordinasikan dengan BUMDes dan atau BUMDes Bersama untuk pengelolaan hasil pekerjaan kegiatan tersebut.

Pihak Dinas Perindagkop sudah berkoordinasi dnegan Kepala Desa rencana untuk mendirikan Bumdes yang akan mengelola pasar tradisonal nantinya.

VII. Pemanfaatan

1. 1. Apakah masyarakat/pemerintah daerah sudah memanfaatkan hasil kegiatan tersebut.

Belum karena masih proses pengerjaannya

2. 2. Berapa orang (jiwa) yang sudah memanfaatkan hasil kegiatan tersebut.

Berapa jiwa yang memanfaatkan belum diketahui

3. 3. Apakah pemanfaatnya, hanya untuk di sekitar wilayah lokasi hasil pekerjaan kegiatan tersebut.

Jelaskan

4. Apabila ada pemanfaat yang berasal dari luar wilayah lokasi kegiatan. sebutkan

Pemanfaat pasar ini nantinya 6 desa di luar Desa Ujung Pring.

VIII. Rencana Tindak Lanjut Daerah

1. Apakah daerah sudah mempersiapkan tindak lanjut dari hasil kegiatan bantuan pemerintah TA 2016.

Dinas Perindagkop sudah berkoordinasi dnegan Kepala Desa rencana untuk mendirikan Bumdes yang akan mengelola pasar tradisonal nantinya.

2. Apakah daerah telah siap menerima hasil pekerjaan bantun pemerintah dari Ditjen PDTu, Kemendesa TA 2016

Pemda melalui Dinas Perindagkop sudah siap menerima hasil pekerjaan pembangunan pasar tradisonal ini.

3. Apakah daerah sudah mempersiapkan dana pemeliharaannya melalui APBD TA 2017.

Pemeliharaan akan dilaksankan oleh Pihak Pengelola Pasar (Bumdes)

IX. Sinergi Kegiatan

1. Apakah daerah sudah merencanakan hasil dari kegiatan dengan program/kegiatan lainnya.

Pemda melalui Perindag sudah merencanakan sinergi kegiatan ini.

[11]

2. Apakah rencana sinergi tersebut sudah masuk dalam dokumen perencanaan daerah (RKP/ Renja SKPD sesuai bidangnya).

Sudah masuk dalam dokumen perencanaan

3. Program/ kegiatan yang mau disinergikan tersebut merupakan program reguler atau program/kegiatan dari yang lainnya.

Pemda melalui Pemerintah Desa sudah melaukan sinergi dengan membangun juga 7 Kios dari Dana Kabupaten.

X. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)

1. 1. Apakah nantinya hasil pekerjaan kegiatan tersebut akan dikelola oleh OMS.

Tidak, akan diserahkan ke Bumdes

2. Apakah OMS tersebut sudah berbadan usaha/ SK Bupati.

-

3. Apakah sudah pernah ada pelatihan terhadap OMS untuk rencana mengelola hasil kegiatan tersebut.

-

4. Pelatihan bidang apa yang dilatihkan (teknis pemeliharaan phisiknya/ pengelolaan kedepannya)

-

5. Apakah OMS tersebut akan mendapatkan pendampingan dalam melaksanakan pengelolaan hasil pekerjaan kegiatan tersebut.

-

6. Apakah pendampingan yang dilaksanakan terhadap OMS itu setiap saat atau hari-hari tertentu

-

7. Siapakah yang memberikan pendampingan (Pemda/ LSM/ Perusahaan/ Perguruan Tinggi)

-

[12]

LAMPIRAN 2:

PHOTO KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL

DI KABUPATEN BANGKALAN, TAHUN 2016

Pembangunan Los Pasar yang sudah hampir 100% pengerjaannya

di Desa Ujung Pring, Kabupaten Bangkalan.

Pembangunan Kios Pasar yang sudah hampir 800% pengerjaannya di Desa Ujung

Pring, Kabupaten Bangkalan.

[13]

Para pekerja sedang melaksanakan Pembangunan Kios Pasar dan jalan pasar yang

sudah hampir 800% pengerjaannya di Desa Ujung Pring, Kabupaten Bangkalan.

Depan Pembangunan Pasar Tradisional dan ruang yang akan dijadikan tempat

pengelola pasar nantinya yang sudah hampir 75% pengerjaannya di Desa Ujung Pring,

Kabupaten Bangkalan.

[14]

Tim Sekretariat didampipngi ibu Fitri (pelaksana pekerjaan) berdiri disamping bangunan

kios pasar yang dibangun di Desa Ujung Pring, Kabupaten Bangkalan dari dana

kabupaten sehingga ada sinergi dengan Pembangunan Pasar Tradisional yang

dibangun dari bantuan Ditjen PDTu, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.