LAPORAN PATROLI FUNGSIONAL SPTN 2 TAMAN NASIONAL SEMBILANG MEI 2013

1 Laporan Kegiatan Patroli Fungsional Perlindungan dan Pengamanan Hutan, 3 7 Mei 2013

KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

BALAI TAMAN NASIONAL SEMBILANG Jl. AMD Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami PALEMBANG Sumatera Selatan

Telp. (0711) 7839200 Kode Pos 30152

LAPORAN PATROLI FUNGSIONAL PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN

SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II SUNGAI SEMBILANG

5 7 MEI 2013

DIPA 029 TAHUN 2013 BALAI TAMAN NASIONAL SEMBILANG

PALEMBANG, MEI 2013


BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Taman Nasional Sembilang merupakan kawasan pelestarian alam yang

telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

95/Kpts-II/2003 tanggal 19 Maret 2003 dengan luas 202.896,31 hektar. Kawasan

Taman Nasional Sembilang adalah hasil penggabungan dari kawasan Suaka

Margasatwa Terusan Dalam, Hutan Suaka Alam Sembilang, Hutan Produksi

Terbatas Sungai Terusan Dalam dan kawasan perairan di sekitarnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan

Konservasi Alam Nomor : SK. 111/IV-Set/2011 tentang Zonasi Taman Nasional

Sembilang, kawasan taman nasional dibagi ke dalam beberapa zonasi. Zona Inti

seluas 83.361,69 ha, Zona Rimba seluas 94.956,59 ha, Zona Pemanfaatan seluas

4.117,83 ha, Zona Tradisional seluas 5.272,61 ha, Zona Rehabilitasi seluas

12.286,67 ha dan Zona Khusus seluas 2.900,92 ha.

Balai Taman Nasional Sembilang telah melakukan kegiatan pengelolaan

kawasan, sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta sumberdaya manusia.

Salah satu tugas dari pengelolaan adalah melakukan kegiatan perlindungan dan

pengamanan kawasan dari segala gangguan hutan yang terjadi. Pengelolaan

tersebut sangat diperlukan karena kawasan Taman Nasional Sembilang

merupakan kawasan yang open acces dimana sangat mudah bagi masyarakat

untuk memasuki kawasan taman nasional. Apalagi hampir separuh dari keliling

kawasan berhadapan dengan wilayah perairan laut.

Sebelum terbentuknya taman nasional, keberadaan masyarakat telah lama

ada dan tinggal dalam kawasan taman nasional. Keberadaan perkampungan ini

menunjukkan bahwa keberadaan hutan beserta kawasan perairannya berperan

sangat penting bagi keberlangsungan hidup mereka. Karena keberadaaanya maka

perkampungan yang ada diakomodasi dalam Zona Khusus. Beberapa

perkampungan masyarakat yang ada diantaranya adalah perkampungan Bungin,

perkampungan Sembilang, perkampungan Birik, perkampungan Ngirawan dan


perkampungan Terusan Dalam. Umumnya sebagian besar masyarakat dalam

kawasan menggantungkan hidupnya dari usaha perikanan.

Kawasan Taman Nasional Sembilang termasuk kawasan yang sangat

potensial dalam menjaga keberlangsungan sumberdaya perikanan karena masih

terdapatnya kawasan hutan mangrove yang masih utuh dan terjaga dengan baik.

Beberapa komoditas perikanan bahkan telah menjadi andalan untuk diekspor ke

beberapa negara tetangga. Dengan potensi yang sangat besar perlu diwaspadai

pula adanya kegiatan illegal yang bersifat merusak keutuhan dan kelestarian

taman nasional seperti penggunaan alat tangkap perikanan yang tidak ramah

lingkungan (penggunaan troll, pengeboman atau bahan insektisida). Apabila

kegiatan illegal tersebut terus dibiarkan maka yang terjadi adalah penurunan

populasi dan biodiversitas perikanan. Dampak selanjutnya adalah adanya

penurunan/pengurangan pendapatan masyarakat yang menggantungkan

hidupnya pada sektor perikanan.

Dengan adanya berbagai permasalahan di lapangan maka perlu adanya

kegiatan yang dapat menekan/membatasi gangguan kawasan yang terjadi. Salah

satu jalan adalah melaksanakan kegiatan pengamanan kawasan hutan yang

bersifat preventif dan represif yaitu Patroli Fungsional Perlindungan dan

Pengamanan Hutan Taman Nasional Sembilang yang melibatkan tenaga Polisi

Kehutanan. Kegiatan tersebut dapat diarahkan di daerah/blok hutan rawan

terjadinya gangguan kawasan hutan yaitu di wilayah kerja Seksi Pengelolaan

Taman Nasional Wilayah II Sungai Sembilang.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Patroli Fungsional Perlindungan dan

Pengamanan Hutan Taman Nasional Sembilang adalah untuk melakukan

pencegahan kegiatan pelanggaran/kejahatan hutan dan atau melakukan tindakan

represif apabila menemukan pelanggaran/kejahatan hutan yang tertangkap

tangan.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan Patroli Fungsional Perlindungan dan

Pengamanan Hutan Taman Nasional Sembilang bertujuan :

1. Mengurangi dan menekan aktivitas pelanggaran/kejahatan terhadap kawasan

hutan Taman Nasional Sembilang yang akan dilakukan oleh masyarakat.


2. Sebagai salah satu upaya untuk penyelamatan kawasan hutan taman nasional

dan potensi keanekaragaman hayati serta non hayati yang ada didalamnya.

3. Untuk menunjukkan pada masyarakat (Show of Force) atas kegiatan

pengamanan bersama yang dilakukan oleh personil taman nasional.

4. Sebagai sarana berkomunikasi dan sosialisasi antara petugas Taman Nasional

Sembilang dan masyarakat di dalam/sekitar kawasan.

3. Sasaran Patroli

Dalam kegiatan Patroli Fungsional Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Taman Nasional Sembilang ditetapkan sasaran patroli pada masing-masing Blok

Hutan/kawasan perairan berdasarkan intensitas pelanggaran yang terjadi dalam

kurun waktu terakhir dan berdasarkan informasi yang berkembang dengan

melakukan pengamatan, pemantauan (monitoring), pengawasan dan

pemeriksaan terhadap orang, barang dan kapal yang dicurigai di dalam dan

disekitar kawasan SPTN Wilayah II serta apabila diperlukan dapat melakukan

penindakan terhadap pelaku dan atau barang bukti sesuai hukum yang berlaku.

Pada kegiatan kali ini, sasaran/target patroli lebih diutamakan pada

pengawasan terhadap eksploitasi Blangkas/Mimi lan Mintuno (Tachypleus gigas)

yaitu blangkas yang hidup di pinggir pantai, serta (Carcinoscorpius rotundicauda)

yaitu blangkas yang berada di payau-payau.


BAB II

TINJAUAN YURIDIS

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 gangguan terhadap kelestarian

hutan yang disebabkan oleh tindakan manusia, dapat dirinci sebagai berikut :

a. Melakukan penambangan pada kawasan hutan lindung dengan pola

pertambangan terbuka. Pasal 38 ayat 3 UU Nomor 41 Tahun 1999.

b. Menggunakan kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung untuk

kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa ijin dari Menteri

Kehutanan. Pasal 38 ayat 3 UU Nomor 41 Tahun 1999.

c. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Yaitu merusak parasarana

perlindungan hutan yang antara lain: pagar-pagar batas kawasan hutan, pal batas

hutan, ilaran api, menara pengawas dan jalan pemeriksaan. Dan merusak sarana

perlindungan seperti: alat pemadam kebakaran, tanda larangan, rambu-rambu

pengamanan hutan dan alat angkut. Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999.

d. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan akibat diberikannya izin

usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan

kayu dan bukan kayu. Yaitu terjadinya perubahan fisik, sifat atau hayati, yang

menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan

fungsinya. Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999.

e. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara

tidak sah. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Nomor 41 Tahun 1999. Yang dimaksud

dengan:

1) Mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah adalah mengolah tanah dalam

kawasan hutan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang antara lain

untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya.


2) Menggunakan kawasan hutan secara tidak sah adalah memanfaatkan kawasan

hutan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang antara lain untuk

wisata, penggembalaan, perkemahan atau penggunaan kawasan hutan yang

tidak sesuai dengan ijin yang diberikan.

3) Menduduki kawasan hutan secara tidak sah adalah menguasai kawasan hutan

tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang antara lain untuk

membangun tempat pemukiman, gedung dan bangunan lainnya.

4) Merambah hutan. Melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat ijin

dari pejabat yang berwenang. Pasal 50 ayat (3) huruf b UU Nomor 41 Tahun

1999.

f. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak

sampai dengan : (Pasal 50 ayat (3) huruf c UU Nomor 41 Tahun 1999) :

1) 500 m dari kiri kanan tepi sungai

2) 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa

3) 100 m dari kiri kanan tepi sungai

4) 50 m dari kiri kanan tepi anak sungai

5) 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang

6) 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai

g. Membakar hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Nomor 41 Tahun 1999

h. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan

tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Pasal 50 ayat (3) huruf

e UU Nomor 41 Tahun 1999. Termasuk dalam kegiatan pemanfaatan hutan tanpa

izin ialah :

1) pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan di luar areal yang diberikan izin;

2) pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan melebihi target volume yang

diizinkan;

3) pemegang izin melakukan penangkapan/pengumpulan flora fauna melebihi

target/quota yang telah ditetapkan;

4) pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalam radius dari lokasi

tertentu yang dilarang undang-undang.


i. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,

menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal

dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Pasal 50 ayat (3)

huruf f UU Nomor 41 Tahun 1999.

j. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan

tambang di dalam kawasan hutan, tanpa ijin Menteri. Pasal 50 ayat (3) huruf g UU

Nomor 41 Tahun 1999.

1) Melakukan kegiatan penyelidikan umum tanpa ijin adalah melakukan kegiatan

penyelidikan umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, dengan

maksud membuat peta geologi umum atau menetapkan tanda-tanda adanya

bahan galian tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

2) Melakukan eksplorasi tanpa ijin adalah melakukan segala penyelidikan geologi

pertambangan untuk menetapkan lebih teliti dan lebih seksama adanya bahan

galian dan sifat letaknya.

3) Melakukan kegiatan eksploitasi tanpa ijin adalah melakukan kegiatan

menambang untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya tanpa

mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

k. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-

sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf h UU

Nomor 41 Tahun 1999. Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak

dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah :

1. Asal usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan

yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;

2. Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang

diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan

isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;

a. Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat

yang sah sebagai bukti;

b. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan masa berlakunya telah habis;

c. Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.


d. Ketentuan lebih lanjut mengenai surat keterangan sahnya hasil hutan diatur

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara

khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang. Pasal 50 ayat (3)

huruf i UU Nomor 41 Tahun 1999.

m. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga

akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa

izin yang berwenang. Alat-alat berat yang dimaksud antara lain: Traktor

Buldozer, truk, loging truck, tariler, crane, tongkang, perahu klotok, helicopter,

jeep, tugboat dan kapal. Pasal 50 ayat (3) huruf j UU Nomor 41 Tahun 1999.

n. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau

membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin yang berwenang. Pasal 50

ayat (3) huruf k UU Nomor 41 Tahun 1999.

o. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan

serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam

kawasan hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf l UU Nomor 41 Tahun 1999.

p. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa tidak

dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari

pejabat yang berwenang. Pasal 50 ayat (3) huruf m UU Nomor 41 Tahun 1999.

q. Mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhtumbuhan dan satwa liar

yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Pasal 50 ayat (4) UU Nomor 41 Tahun 1999

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati

dan Ekosistemnya

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tindak pidana bidang kehutanan

dan konservasi sumber daya alam hayati, diuraikan sebagai berikut :

a. Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan

kawasan suaka alam. Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1990 Maksud dari

perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam adalah melakukan perusakan

terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, mengurangi, menghilangkan


fungsi dan luas suaka alam, perburuan satwa yang berada dalam kawasan serta

menambah dan memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

b. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara,

mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-

bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Nomor 5

Tahun 1990

c. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan

hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di

luar Indonesia. Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1990

d. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,

mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1990

e. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa

yang dilindungi dalam keadaan mati. Pasal 21 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun

1990

f. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat

lain di dalam atau di luar Indonesia. Pasal 21 ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun

1990

g. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain

satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa

tersebut atau megeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di

dalam atau di luar Indonesia. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU Nomor 5 Tahun 1990

h. Mengambil , merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau

memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. Pasal 21 ayat (2) huruf e

UU Nomor 5 Tahun 1990

i. Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan

zona inti taman nasional. Maksud perubahan terhadap keutuhan zona inti taman

nasional adalah mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman

nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Pasal 33

ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1990


j. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona

lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Pasal 33 ayat

(3) UU Nomor 5 Tahun 1990


BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Dasar Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan tim Patroli Fungsional Perlindungan

dan Pengamanan Hutan Taman Nasional Sembilang berpedoman pada peraturan

perundang-undangan kehutanan/konservasi dan peraturan-peraturan lain yang

berkaitan, terdiri dari :

a. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

b. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati Dan Ekosistemnya.

c. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

e. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Liar.

f. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

g. Peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan

Satwa Liar.

h. Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan

Satwa Liar.

i. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran

Taman Nasional Sembilang 029 Tahun Anggaran 2013

j. Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Sembilang Nomor : PT.102/IV-

T.7/2013 tanggal 24 April 2013.

2. Waktu dan Tempat

Rencana Kegiatan Patroli Fungsional Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Taman Nasional Sembilang SPTN Wilayah II dilaksanakan mulai tanggal 3 s/d 7 Mei


2013 (selama 5 hari). Sedangkan lokasi pelaksanaan kegiatan di Wilayah SPTN II

yang terdiri dari Resot Sembilang, Resot Alanggantang dan Resot Benawang.

3. Alat dan Bahan

Peralatan dan bahan yang disiapkan oleh tim dalam kegiatan ini adalah :

a. Perlengkapan administrasi :

- Surat Perintah Tugas (SPT)

- Buku Kumpulan Peraturan Perundang-undangan

- Berkas-berkas berkaitan dengan penegakan hukum / penyidikan

b. Perlengkapan ATK :

- Alat tulis

- Buku tulis

- Mistar

c. Perlengkapan Lapangan :

- Peta Kerja - Tali tambang

- Kamera - GPS

- Paku - Senter

- Palu - Jas Hujan

d. Perlengkapan Keamanan :

- Sangkur

- Senjata api (bagi yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku)

e. Perlengkapan Keselamatan

- P3K

- Pelampung

f. Logistik

- Air minum

- Bahan makanan

g. Perlengkapan Tranportasi

- 1 Speedboat (40PK)

- Minyak Pelumas

- Peralatan Kunci mesin

- BBM


4. Personil

Personil pelaksana kegiatan Patroli Fungsional ini terdiri dari :

1. Nama / NIP.

Pangkat / Gol.

Jabatan

:

:

:

Heru Sutmantoro, S.Hut / 19730117 199903 1 003

Penata Tk I / III d

Kepala Seksi PTN Wilayah II

2. Nama / NIP.

Pangkat / Gol.

Jabatan

:

:

:

Samsuarno / 196511161997031001

Penata Muda / III a

Polhut Pelaksana Lanjutan Seksi PTN Wilayah II

3. Nama / NIP.

Pangkat / Gol.

Jabatan

:

:

:

Mendry Toovaryna ZS, A.Md / 198402012009012010

Pengatur / II c

Polhut Pelaksana Seksi PTN Wilayah II

4. Nama / NIP.

Pangkat / Gol.

Jabatan

:

:

:

Suciat Natalia, A.Md / 198502052009012005

Pengatur / II c


5. Nama / NIP.

Pangkat / Gol.

Jabatan

:

:

:

Sena Hadiwijaya K, A.Md / 198402052009121003

Pengatur / II c


5. Pembiayaan

Biaya kegiatan patroli fungsional perlindungan dan pengamanan hutan ini

dibebankan pada sumber dana DIPA BA 029 Tahun Anggaran 2013 Balai TN

Sembilang sebesar Rp. 22.220.000,- dengan rincian sebagaimana terlampir.

RINCIAN BIAYA PATROLI FUNGSIONAL PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

HUTAN DI SPTN-II SEMBILANG

NO

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

VOLUME

HARGA JUMLAH

JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA SATUAN BIAYA

1

Belanja Barang Operasional Lainnya

Pemusnahan Barang Bukti 1 Keg. 5.000.000 5.000.000


2 Honor output kegiatan :

- Uang Rapat Pembahasan RK (10 org x 1 hari)

- Uang Rapat Pembahasan Laporan (10 org x 1

hari)

10

10

OH

OH

100.000

100.000

1.000.000

1.000.000

3 Belanja Bahan

- Konsumsi pembahasan RK (10 org x 1 hr)

- Konsumsi dalam rangka pembahasan Laporan

(10 org x 1 hr)

- ATK dan bahan komputer

- Dokumentasi, penggandaan laporan

- Personal Use/Perlengkapan Lapangan (5 org)

- Transportasi perairan/pembelian BBM

10

10

1

1

5

1

OH

OH

Paket

Paket

Orang

Paket

26.000

26.000

350.000

350.000

150.000

4.500.000

260.000

260.000

350.000

350.000

750.000

4.500.000

4

Belanja perjalanan lainnya :

- Uang harian Petugas (5 org x 5 hari) 25 OH 350.000 8.750.000

Jumlah 22.220.000

Catatan : Belanja barang operasional lainnya sebesar Rp. 5.000.000; tidak digunakan sehubungan tidak adanya barang bukti yang dimusnahkan.

6. Strategi Patroli

Dalam melaksanakan Patroli Fungsional Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Taman Nasional Sembilang ini menggunakan 3 strategi patroli yang terdiri dari :

a. Penghadangan atau penyanggongan adalah suatu kegiatan pengamanan dengan

cara sembunyi atau terang-terangan terhadap pelanggar yang dipastikan

melewati blok atau jalur tertentu. Apabila pelanggar telah diketahui maka

dilanjutkan dengan tindakan penyergapan dan penangkapan.


b. Pada kasus pelanggaran berat dimana tersangka/pelaku tertangkap tangan,

dilakukan tindakan represif berupa penangkapan, penyitaan dan penyidikan

sampai proses hukum di pengadilan. Sedangkan untuk kasus pelanggaran ringan

di lakukan penangkapan, penyitaan, pemusnahan barang bukti dan

penyuluhan/peringatan/surat pernyataan.

c. Anjangsana/kunjungan ke rumah-rumah warga yang berada di Zona Khusus

taman nasional atau desa yang berada di daerah penyangga taman nasional untuk

memberikan pengertian dan pemahaman warga tentang keberadaan Taman

Nasional Sembilang dan pendekatan dengan cara persuasif.


BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergerakan Tim Patroli Fungsional dimulai dari depan Benteng Kuto Besak (BKB)

Palembang menuju Kantor Seksi PTN Wilayah II di Dusun Sembilang. Tim menggunakan

kendaraan air speedbout 40 PK dengan kapasitas 10 orang. Perjalanan menyusuri Sungai

Musi ditempuh selama 2 jam dan dilanjutkan memasuki perairan laut Semenanjung

Banyuasin selama 2 jam. Sekitar pukul 14.30 WIB tim patroli fungsional telah sampai di

Kantor SPTN II di Dusun Sembilang. Keadaan cuaca dalam perjalanan tersebut relatife

cukup baik. Pada hari berikutnya tim melakukan kegiatan patroli pada target patroli

yaitu kegiatan illegal pemanfaatan sumberdaya perairan yang dilakukan masyarakat di

Zona Tradisional. Hasil dan pembahasan patroli pengamanan fungsional yang telah

dilaksanakan tersaji di bawah ini.

1. Patroli Di Sungai Bogem

Pada kesempatan pertama, tim patroli bergerak menuju sasaran/target di Sungai

Bogem. Perjalanan menuju Sungai Bogem ditempuh selama sekitar 30 menit dari

Kantor SPTN II. Di Muara Sungai Bogem, tim melihat adanya 4 (empat) buah kapal

yang sedang bersandar di sekitar bagang. Saat ini di Muara Sungai Bogem masih

terdapat 2 (dua) buah bagang yang masih aktif dimana pemilik bagang adalah warga

Sunsang.

Gambar 1. Tim patroli memulai perjalanan dari Kator SPTN II di muara S. Sembilang

Gambar 2. Speedbout 40 PK yang

digunakan untuk patroli


Bagang merupakan pondok semipermanen yang dibuat panggung diatas permukaan

air yang diunakan untuk aktifitas penangkapan dan pengolahan ikan serta sekaligus

tempat tinggal sementara. Tim selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kapal-

kapal yang ada. Pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan para

nelayan membawa alat/bahan yang dilarang atau menangkap satwa liar/biota

perairan yang dilindungi undang-undang. Alat dan bahan yang perlu diwaspadai

adalah bahan kimia peracun ikan, penggunaan troll atau penggunaan jaring pukat

harimau. Dalam pemeriksaan kapal ini, petugas tidak menemukan adanya barang-

barang yang dilarang dan tidak terdapat hasil tanggkapan biota perairan yang

dilindungi. Jumlah nelayan yang bersandar sebanyak 14 (empat belas) orang yang

berasal dari Sungsang. Kemudian tim patroli meminta para nelayan untuk

berkumpul di bagang untuk mendapatkan penyuluhan dari petugas. Dalam

penyuluhan ini, petugas memberikan penyuluhan mengenai aturan-aturan yang

berlaku di taman nasional khususnya dalam pemanfaatan sumberdaya perairan di

Zona Tradisional serta memberikan penyuluhan tentang larangan penangkapan

biota perairan yang dilindungi undang-undang terutama hewan

Belangkas/Mimi/Mintuno, yang akhir-kahir ini marak terjadi perburuan dan

penangkapan.

Gambar 3. Perahu nelayan yang bersandar di sebuah bagang Muara S. Bogem

Gambar 4. Petugas sedang memberikan

penyuluhan kepada para nelayan

Setelah melakukan penyuluhan, tim patroli melanjutkan menyusuri Sungai Bogem

ke arah hulu. Dalam penyusuran selama sekitar 1,5 jam tim patroli tidak

menemukan adanya pelanggaran hutan atau pemanfaatan sumberdaya perairan oleh

masyarakat. Adapun vegetasi di Sungai Bogem didominasi oleh jenis Tinjang


(Rhizophora apiculata Bl.), Nyiri (Xylocarpus granatum Koen) dan Nipah (Nypa

fruticans Wurmb.). Sedangkan satwa liar yang ditjumpai terdiri dari Elang laut perut

putih (Haliaeetus leucogaster), Elang ikan kepala kelabu (Ichthyophaga ichthyaetus),

Burung raja udang (Halcyon capensis) dan Menintin (Alcedo meninting). Setelah tim

patroli melakukan penyusuran ke Sungai Bogem, tim kembali lagi ke Kantor SPTN

Wilayah II.

2. Patroli di Sungai Sembilang- Sungai Simpang Tawar

Pada hari berikutnya tim bergerak ke arah hulu Sungai Sembilang dari Kator SPTN

Wilayah II. Sekitar kurang lebih 30 jam selama perjalanan, tim patroli melihat

adanya kapal nelayan yang sedang bersandar dan tim langsung mendekati kapal

tersebut. Terdapat 2 (dua) orang nelayan di dalam kapal yang mengaku bernama.

yang berasal dari Pulau Rimau. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap isi kapal,

tim menemukan adanya 1 (satu) ekor hewan belangkas yang masih hidup. Tim

memberikan peringatan kepada pelaku, bahwa perburuan/penangkapan hewan

belangkas dilarang untuk dilakukan karena hewan belangkas termasuk hewan yang

dilindungi undang-undang. Hal ini sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah RI

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang

mencantumkan Ketam tapak kuda (Tachypleus gigas) merupakan keluarga Bivalvia

yang dilindungi. Selanjutnya tim, meminta pelaku penangkapan belangkas untuk

menandatangi surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Gambar 5. Hewan Ketam Tapak Kuda/Belangkas/Mimi/Mintuno/Horseshoe crab (Tachypleus gigas)

Gambar 6. Petugas patroli mengamankan 1 ekor hewan belangkas di S. Sembilang


Gambar 7. Tim patroli memberikan pengarahan kepada pelaku

Gambar 8. Pelaku menandatangani surat

pernyataan tidak mengulangi perbuatannya lagi

Terhadap 1 (satu) ekor belangkas hasil tangkapan, dilakukan pelepasan kembali ke

Sungai Sembilang oleh petugas.

Pada perjalanan selanjutnya petugas kembali mendatangi sebuah kapal yang sedang

bersandar. Terdapat 2 (dua) orang nelayan yang sedang mencari ikan berasal dari

Mariana yang mengaku bernama Jumari dan Rahmat. Setelah petugas melakukan

pengecekan di dalam perahu jukung, ditemukan 2 (dua) ekor hewan belangkas yang

masih hidup. Kemudian petugas memberikan penyuluhan kepada pelaku untuk tidak

lagi melakukan penangkapan terhadap hewan belangkas karena dilindungi oleh

undang-undang. Terhadap 2 (dua) ekor hewan belangkas yang telah ditangkap

selanjutnya petugas melakukan pelepasliaran di lokasi Sungai Sembilang.

Gambar 9. Petugas kembali mengamankan 2 ekor belangkas yang ditangkap nelayan

Gambar 10. Petugas sedang

melepasliarkan belangkas hasil tangkapan nelayan

Setelah tim patroli sampai di batas terluar kawasan taman nasional pada Sungai

Sembilang maka tim melanjutkan perjalanan di Sungai Simpang Tawar yang


merupakan anak Sungai Sembilang. Sungai Simpang Tawar adalah salah satu sungai

batas terluar taman nasional yang berada pada bagian timur. Tim patroli melakukan

pemantauan di beberapa solok (anak sungai) pada Sungai Simpang Tawar. Hampir

sekitar 2 jam, tim melakukan pemantauan aktifitas gangguan kawasan terutama

pemanfaatan sumberdaya perairan secara illegal. Sampai pada ujung sungai, tim

tidak menemukan adanya aktifitas manusia yang ada. Sungai Simpang Tawar

merupakan salah satu sungai dimana pada bagian hulu airnya terasa tawar dengan

warna air keruh (seperti air teh) yang diperkirakan tanahnya berjenis gambut.

Vegetasi pada Sungai Simpang Tawar didominasi oleh jenis mangrove sejati seperti

Jangkang (Rhizophora mucronata), Tanjang (Rhizophora apiculata), Tumuk

(Bruguiera gymnorrhiza), Nyiri (Xylocarpus granatum) dan Nipah (Nypa fruticans).

Sedangkan satwa liar yang dijumpai secara langsung dalam kegiatan patroli di

Sungai Sembilang-Sungai Simpang Tawar adalah Burung Saeran bandera batu

(Dicrurus paradiseus), Elang laut perut putih (Haliaeetus leucogaster), Elang ikan

kepala kelabu (Ichthyophaga ichthyaetus), Burung raja udang (Halcyon capensis),

Menintin (Alcedo meninting) dan Kera abu-abu (Macaca fascicularis) sedangkan

secara tidak langsung dijumpai adanya bekas sayatan kulit kayu yang terkelupas

akibat dari cakaran beruang (Helarctos malayanus) yan sedang mencari madu pada

pohon yang berlubang.

3. Patroli di Kampung Bagang Birik dan Sungai Birik

Tim patroli fungsional melanjutkan perjalanan menuju perkampungan bagang di

Birik dengan melewati Pantai Timur Pulau Alanggantang. Perjalanan tim patroli

ditempuh selama kurang lebih 45 menit dari Kantor SPTN II. Tim berhenti di sungai

kecil sebelum perkampungan Birik dan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju

perkampungan. Setelah mendekati perkampungan, tim menemukan adanya

pemasangan jaring (blat) di sepanjang tepian pantai kurang lebih dengan panjang

jaring 50 meter. Di sepanjang jaring yang terpasang ini, tim menemukan adanya

beberapa ekor belangkas (21 ekor) yang tersangkut ke jaring. Ukuran belangkas

bervariasi ada yang kecil, sedang dan besar. Beberapa ekor belangkas yang masih

hidup dilepaskan dari jeratan jaring oleh petugas yang selanjutnya dilepasliarkan.

Kemungkinan besar pemasangan jaring blat dilakukan oleh warga Kampung Birik


dimana selain untuk menangkap ikan/udang juga hewan belangkas yang saat ini

laku dijual. Sesampainya di perkampungan, tim patroli singgah di pondok salah satu

warga untuk beristirahat sejenak.

Gambar 11. Kampung bagan birik di Zona Khusus Taman Nasional Sembilang

Gambar 12. Suasana Kampung Bagang

Birik di Muara S. Birik

Gambar 13. Jaring blat yang dipasang di tepi pantai sekitar kampung bagan birik

Gambar 14. Hewan belangkas yang

terjerat jaring blat

Sambil beristirahat, petugas menyampaikan kepada beberapa warga tentang

larangan untuk menangkap/berburu hewan belangkas. Setelah di perkampungan

Birik, tim patroli melakukan penyusuran di sepanjang Sungai Birik. Dalam

penyusuran ini, tim kembali menemukan adanya pemasangan jaring blat sepanjang

kurang lebih 20 meter, tetapi tidak ditemukan adanya orang-orang di sekitarnya.

Kemungkinan jaring blat, baru dipasang karena tidak ditemukan adanya hasil laut

yang tersangkut dalam jaring dan kebetulan keadaan air sedang surut. Pelanggaran

hutan yang lain tidak ditemukan selama penyusuran di Sungai Birik. Vegetasi

mangrove sejati yang ditemukan di Sungai Birik didominasi oleh jenis Tanjang

(Rhizophora apiculata). Sedangkan satwa liar yang ditemui terdiri dari Elang ikan


kepala kelabu (Ichthyophaga ichthyaetus), Burung raja udang (Halcyon capensis),

Menintin (Alcedo meninting) dan Kera abu-abu (Macaca fascicularis). Berdasarkan

informasi warga Birik, saat ini sering muncul 2 ekor buaya di muara Sungai Birik

pada malam hari dimana satu ekor buaya merupakan buaya dewasa dengan panjang

4 meter dan satu ekor buaya remaja dengan ekor putus/buntung.

4. Patroli di Perkampungan Bagang Ngirawan dan Sungai Haji Kemad

Selanjutnya tim melakukan penyusuran di Sungai Haji Kemad untuk memantau

aktifitas pemanfaatan sumberdaya perairan di Zona Tradisional. Penyusuran dimulai

dari Muara Ngirawan dan masuk dalam Sungai Haji Kemad menuju ke arah hulu. Tim

menemui adanya pemasangat alat tangkap ikan di pinggir sungai yang disebut

togok yang tidak sedang dioperasionalkan. Togok adalah jaring yang diikatkan

pada sebuah jembatan bambu yang dibuat sepanjang 20-30 meter yang melintang ke

arah tengah sungai. Di sepanjang penyusuran selama 30 menit dari Muara Ngirawan

ditemukan togok berjumlah 4 (empat) unit. Setelah perjalanan kurang lebih satu

jam, tim masuk ke salah satu solok (anak sungai) dari Sungai Haji Kemad. Dalam

penyusuran di solok ini, tim patroli tidak menemukan adanya aktifitas manusia

dalam pemanfaatan sumberdaya perairan.

Gambar 15. Togok sarana pencari ikan yang ada di S. Haji Kemad

Gambar 16. Petugas memberikan penyuluhan kepada warga bagan

Ngirawan


Gambar 17. Kera abu-abu (Macaca fascicularis) dijumpai di solok S. Haji Kemad

Gambar 18. Ular cincin emas (Boiga

dendrophila melanota) dijumpai di solok S. Haji Kemad

Keadaan vegetasi mangrove yang ada masih terlihat utuh dan alami dengan jenis

Tanjang (Rhizophora apiculata), Jangkang (Rhizophora mucronata)dan Nyiri (Xylocarpus

granatum). Sedangkan satwa liar yang dijumpai secara langsung adalah Kera abu-abu

(Macaca fascicularis), Ular cincin emas (Boiga dendrophila melanota), Elang ikan kepala

kelabu (Ichthyophaga ichthyaetus), Burung raja udang (Halcyon capensis) dan Menintin

(Alcedo meninting). Setelah melakukan penyusuran di Sungai Haji Kemad, tim patroli

singgah di perkampungan bagang Ngirawan. Tujuannya adalah untuk memberikan

penyuluhan kepada warga terkait peraturan termasuk kegiatan-kegiatan yang boleh

dilakukan dan dilarang dalam kawasan taman nasional. Selanjutnya tim patroli meluncur

kembali ke Kantor SPTN II melewati Sungai Benawang. Dalam perjalanan ini, tim patroli

menjumpai 3 kapal nelayan yang sedang bersandar. Speedbout tim langsung merapat

dan melakukan pemeriksaan terhadap isi kapal dan orang yang ada. Hasil pemeriksaan

menemukan 1 (satu) ekor hewan belangkas dan berbagai jenis ikan hasil tangkapan.

Jumlah nelayan yan beraktifitas sebanyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari Mariana.

Petugas kemudian meminta orang berkumpul untuk mendapatkan penyuluhan termasuk

larangan penangkapan hewan belangkas. Petugas juga meminta agar belangkas yang

telah ditangkap untuk dilepaskan ke sungai kembali.


Gambar 19. Petugas sedang memeriksa isi kapal nelayan di S. Benawang

Gambar 20. Tim sedang memberikan

penyuluhan kepada nelayan


V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa butir kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan Patroli

Fungsional Taman Nasional Sembilang yang dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai

dengan 7 Mei 2013, adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan patroli fungsional berjalan aman dan lancar serta mendapatkan

temuan gangguan hutan/kawasan khususnya pemanfaatan sumberdaya

perairan.

2. Tim patroli menemukan adanya kegiatan nelayan dalam pemanfaatan

sumberdaya perairan di Zona Tradisional berupa penangkapan hewan

belangkas yang statusnya dilindungi menurut peraturan yang ada. Lokasi

kegiatan penangkapan hewan belangkas ditemukan di Sungai Sembilang,

perkampungan bagang Birik dan di Sungai/Selat Benawang.

3. Tim patroli berhasil mengamankan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor hewan

belangkas dalam keadaan hidup dengan berbagai ukuran/umur. Terhadap

dua puluh lima ekor hewan belangkas telah dilakukan pelepasliaran dalam

sungai ditempat dimana hewan tersebut ditemukan/diamankan.

4. Tim telah melakukan kegiatan penyuluhan kepada para nelayan dan warga di

zona khusus (Sembilang, Birik, Ngirawan) untuk tidak lagi melakukan

kegiatan penangkapan/perburuan hewan belangkas (Tachipleus gigas). Selain

itu Kepala Seksi PTN II telah mengirimkan surat kepada Kepala Desa/Dusun

dan Penampung/Juragan ikan untuk melakukan penyebarluasan informasi

kepada masyarakat dan untuk tidak memperjualbelikan hewan belangkas

dimana tembusannya kepada instansi terkait.

5. Dalam kegiatan patroli fungsional ini, tim juga mengamati keadaan vegetasi

hutan dan menjumpai baik langsung maupun tidak langsung beberapa satwa

liar yaitu Elang laut perut putih (Haliaeetus leucogaster), Elang ikan kepala

kelabu (Ichthyophaga ichthyaetus), Burung raja udang (Halcyon capensis),

Menintin (Alcedo meninting, Kera abu-abu (Macaca fascicularis), Ular cincin emas


(Boiga dendrophila melanota), Burung Saeran bandera batu (Dicrurus paradiseus) dan

Beruang (Helarctos malayanus).

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dari kegiatan Patroli Fungsional Taman

Nasional Sembilang ini adalah sebagai berikut :

1. Setelah pelaksanaan patroli perlu adanya pemantauan baik di dalam maupun

di luar kawasan taman nasional secara terus menerus khususnya berkaitan

dengan rantai perdagangan hewan belangkas yang kemungkinan masih

berlangsung.

2. Apabila masih terjadi kegiatan perdagangan hewan belangkas maka perlu

adanya upaya hukum/yustisi bekerjasama dengan instansi terkait (BKSDA

Sumsel, Kepolisian Resor Banyuasin) terutama kepada pedagang

besar/pengumpul hewan belangkas agar menimbulkan efek jera/shock

therapy.

3. Perlu adanya pengusulan dalam DIPA tentang pembuatan poster yang

berisikan jenis-jenis sumberdaya perairan yang dilindungi undang-undang

untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Documents

LAPORAN PATROLI FUNGSIONAL SPTN 2 TAMAN NASIONAL SEMBILANG MEI 2013