LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - bpkp.go.id 2018/Laporan... · dan menetapkan indikator kinerja utama program sebagai dasar pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Laporan Kinerja

Jalan Kapten Tantular, Denpasar 80235 Telepon: (0361) 246772

Faksimili: (0361) 246771 E-mail: [email protected]

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2016

N o m o r : L A P - 0 1 4 8 / P W 2 2 / 2 0 1 7

T a n g g a l 1 0 J a n u a r i 2 0 1 7

L a p o r a n K i n e r j a T a h u n 2 0 1 6

Halaman i

Perwakilan BPKP Provinsi Bali

ahun 2016 merupakan tahun kedua bagi pelaksanaan Rencana Strategis

(Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Bali periode 2015-2019 untuk mendukung

pencapaian kinerja Renstra BPKP sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 192

Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Instruksi

Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern

dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan rakyat.

Mulai tahun 2015, BPKP meningkatkan kualitas output-nya dari laporan menjadi

rekomendasi. Dengan berfokus pada rekomendasi, diharapkan pengawasan intern akan

lebih efektif dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi kelancaran

pembangunan nasional. Tercapainya target-target pembangunan merupakan prioritas

pemerintah, khususnya presiden, selaku stakeholders BPKP. Di samping itu, BPKP juga

berperan membina peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Perbaikan terhadap

kedua komponen tersebut diyakini akan secara signifikan mempercepat tercapainya

target-target pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Hasil pengawasan dan pembinaan yang disajikan dalam laporan kinerja ini mencakup

hasil yang telah dicapai disertai dengan analisis pencapaian sasaran program terhadap

target Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali periode 2015-2019. Laporan Kinerja

disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan

RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali ini merupakan media akuntabilitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan serta penggunaan anggaran dalam menjalankan

peran pengawasan intern. Keberhasilan pencapaian kinerja Perwakilan merupakan

integrasi kinerja seluruh pegawai. Segenap ide, gagasan, pandangan, dan upaya terbaik

T

( Halaman ii

telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan has

akhir kinerja yang tertuang dalam laporan ini.

Capaian kinerja ini akan selalu menjadi semangat dan pendorong dalam meningkatka

peran dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Bali sesuai dengan Rencana Strate

Perwakilan periode 2015-2019. Peningkatan kualitas hasil pengawasan senantias

diupayakan melalui penguatan SDM, ketaatan terhadap standar pengawasan, se

pemanfaatan sarana prasarana secara optimal menuju tercapainya visi BPKP sebagai

Auditor Internal Pemerintah Republik Indonesia Berkelas Dunia untuk meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional.

Laporan Kinerja Tahun 2016



Halaman iii

Kata Pengantar ………………………………….. i A. Kerangka Pengukuran Kinerja 24

Daftar Isi ………….……………………………….. iii B. Akuntabilitas Kinerja ……………………….. 25

Ikhtisar Eksekutif ………………………………. v 1. Ikhitisar Kinerja …………………………. 25

2. Evaluasi Kinerja …………………………. 27 a. Kinerja Pengawasan ……………. 27 Sasaran Strategis 1 ………………. 27

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ………………………………..

1

Sasaran Strategis 2 ………………. 47

Sasaran Strategis 3 ………………. 61

B. Aspek Strategis Organisasi ………. 3 b. Kinerja Dukungan Pengawasan 64

C. Kegiatan dan layanan Produk Organisasi ………………………………..

5

C. Realisasi Keuangan ………………………….. 66

D. Struktur Organisasi ………………….. 6 E. Sistematika Penyajian ………………. 9

A. Rencana Strategis 2014 – 2019 12 1. Pernyataan Visi ………………….. 12 2. Pernyataan Misi ………………… 13 3. Tujuan Strategis …………………. 16 4. Sasaran Strategis ……………….. 17 5. Sasaran Program ………………… 17 6. Indikator Kinerja Utama .…….. 18 7. Program dan Kegiatan .……….. 20 B. Perjanjian Kinerja …………………….. 21

i - ix

Ikhtisar Kinerja

25 - 67

Akuntabilitas Kinerja

1 - 10

Pendahuluan

69 - 71

Penutup

Lampiran

11- 23

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja



Halaman iv



Halaman v

erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali

telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015–2019 yang memuat visi,

misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target

yang akan dicapai. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali disusun untuk mendukung

pencapaian Renstra dan kegiatan BPKP sesuai dengan Kebijakan Pengawasan (Jakwas)

dan Perjanjian Kinerja (Perkin) setiap tahun.

Visi BPKP adalah menjadi Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional. Sebagai

Auditor Internal Pemerintah RI, Perwakilan BPKP Provinsi Bali berperan membantu

pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

di wilayah Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019.

Untuk mewujudkan visinya, BPKP memiliki tiga misi, yaitu

(1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan

dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;

(2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif;

serta

(3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten.

Dalam mencapai visi misi tersebut, BPKP menetapkan tiga tujuan strategis yang akan

dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu

(1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional yang Bersih dan Efektif;

(2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

dan

P



Halaman vi

(3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten.

Untuk mencapai tujuan strategis di atas, BPKP telah merumuskan tiga sasaran program

dan menetapkan indikator kinerja utama program sebagai dasar pengukuran kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016 ini merupakan salah

satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk mampu

menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2016. LKj juga dimanfaatkan

sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya

akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016

dapat dilihat pada table IE.1.

Tabel IE.1

Capaian Sasaran Program

Indikator Kinerja Utama Satu

an Target Realisasi

Capaian (%)

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi 1. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan

Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara % 45 68,86 153,02

2. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi

% 100 100 100

3. Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum, K/L/P/K Bidang Pengawasan Keinvestigasian

% 60 85,37 142,28

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Maturitas SPIP

Sasaran Program 2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi

1. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) % 100 100 100,00

2. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) % 10 22,22 200,00 3. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG

baik % 0 100 0,00

4. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)

% 53 100 188,68

5. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

% 53 77,78 146,75

6. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

% 58 100 172,41


Halaman vii


Indikator Kinerja Utama Satu

an Target Realisasi

Capaian (%)

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

Sasaran Program 3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 0 0 0,00

2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

% 0 0 0,00

3. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 0 0 0,00 4. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level

2) % 67 88,89 100,00

5. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % 100 100 100,00 6. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level

1) *) % 33 11,11 166,33

Sasaran Program Dukungan: Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP

1. Persepsi kepuasan layanan kesetmaan Skala Likert (1-10)

7 7,6 108,57

*) menggunakan rumus minimize

Uraian capaian tiga sasaran strategis tersebut, adalah sebagai berikut.

A. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

1. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern

Pengelolaan Keuangan Negara

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan

Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara mencakup tiga IKU yaitu

“Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan

program strategis Bidang Perekonomian dan Kemaritiman”, “Perbaikan tata

kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program

prioritas nasional Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan”, dan “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah”.

Capaiannya diukur dengan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang

disampaikan dalam laporan hasil pengawasan. Pada Tahun 2016, realisasi

indikator kinerja ini 68,86% atau 153,02% dari target 45%.



Halaman viii

2. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern

Pengelolaan Korporasi

IKU “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern

Pengelolaan Korporasi diukur menggunakan dua IKU yakni “Perbaikan tata

kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program

prioritas nasional Bidang Akuntan Negara” dan “Perbaikan Tata Kelola,

Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi Bidang

Akuntan Negara” yang diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut

terhadap rekomendasi yag telah disampaikan dalam laporan hasil Pengawasan.

Realisasi IKU ini pada tahun 2016 sebesar 100% dari target sebesar 100%.

3. Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak

Hukum, K/L/P/K Bidang Pengawasan Keinvestigasian

IKU keberhasilan pengawasan dalam bidang keinvestigasian yang dilaksanakan

Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah “Penyerahan hasil pengawasan

keinvestigasian kepada APH/ K/L/P/K” yang dihitung berdasarkan jumlah

laporan yang diserahkan ke APH/ Kementerian/ Lembaga/Pemerintah

Daerah/Korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan. Realisasi

kinerja IKU “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada APH/

K/L/P/K” pada tahun 2016 adalah 85,37 % atau mencapai 142,28% dari target

sebesar 60%.

B. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern

Capaian sasaran strategis 2016 ditunjukkan oleh capaian enam IKU, dengan

ringkasan sebagai berikut:

1. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)

Indikator Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2016 terealisasi

100%, meskipun belum ditargetkan mencapai level 3 pada tahun ini.

2. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

Indikator Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali

pada Tahun 2016 terealisasi 22,22% atau lebih dari 200% dari target 10%.

Pemerintah Daerah yang telah mencapai maturitas SPIP level 3 tahun ini adalah

Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Gianyar.


Halaman ix


3. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik

Pada tahun 2016 tidak terdapat target IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan

dengan skor GCG baik", namun realisasi sebesar 100%. Realisasi tersebut

merupakan BUMN yang GCG-nya mendapat skor minimal baik sebanyak 1 BUMN

dari 1 BUMN yang di-assess yaitu PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia

(Persero)/ITDC.

4. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A

(baik)

Realisasi IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat A

(baik)" sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 100% atau mencapai 188,68%

dari target sebesar 53%. Selama tahun 2016, BPKP telah melaksanakan

assessment GCG dan reviu pengelolaan tambahan dana PNM pada PT.

Pengembangan Pariwisata Indonesia sehingga hasil evaluasi kinerja BUMN yang

dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan predikat A (baik).

5. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD

yang dibina

Realisasi IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari

BUMD yang dibina" sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 77,78% atau

mencapai 146,75% dari target sebesar 53%.

6. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

Realisasi IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang

dibina" sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 100% atau mencapai 172,41%

dibandingkan dengan target sebesar 58%. Realisasi tersebut merupakan BLUD

yang kinerjanya minimal berpredikat baik.

C. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

Capaian sasaran strategis meningkatnya kapabilitas pengawasan Intern Pemerintah

Daerah tahun 2016 ditunjukkan dengan IKU meningkatnya kapabilitas APIP pada

Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.

Realisasi Kapabilitas APIP Provinsi (level 1) sebesar 100% atau mencapai 100% dari

target 100%. Realisasi Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)

sebesar 88,89% atau melebihi 100% dari target 67% dan Realisasi Kapabilitas APIP

Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) sebesar 11,11% atau 166,33% dari target 33%.



Halaman x

D. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP

Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan kesetmaan/ketatausahaan” sebesar 7,6

skala likert atau mencapai 108,57% dari target tahun 2016 sebesar 7 skala likert.

Capaian tersebut merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan pada layanan

keuangaan, umum, dan kepegawaian.

Kinerja yang telah mencapai target secara umum didukung oleh Perwakilan BPKP

Provinsi Bali secara proaktif menjalin kerjasama dengan K/L/P dalam meningkatkan

akuntabilitas keuangan negara serta kemampuan instansi pemerintah daerah yang

meningkat dalam pengelolaan akuntabilitas keuangan, peningkatan maturitas SPIP daan

peningkatan kapabilitas APIP.



Halaman 1

Pendahuluan

adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga

Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan tugas utama membantu Presiden

mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan

pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sekaligus

memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait.

Tugas, fungsi, dan wewenang BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk

BPKP, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta sistematika penyajian Laporan

Kinerja Tahun 2015 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Sejak terbentuk pada tahun 1983, tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa kali

penyesuaian. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan Keputusan Presiden Nomor 103

Tahun 2001 beserta perubahannya. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas

sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan

penugasan dari Presiden;

2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya

terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas

penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan

negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh

B B


Halaman 2


atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi

termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan

keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;

3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset

negara/daerah;

4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan

tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan

pemerintah yang strategis;

5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan

yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga,

audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang

berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian

keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan

korupsi;

6. Pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama

dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya;

7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Pusat;

8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern kepada Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan

badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan

lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai

peraturan perundang-undangan;

10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan

fungsional auditor;

11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang

pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil

pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan Negara

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP;



Halaman 3

14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum,

ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,

hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan

bupati/walikota melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan. BPKP diamanahkan untuk melakukan pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan Inpres

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan

Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan

Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut.

1. Mempercepat efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam

pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;

2. Mengintensifkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka

meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan

korupsi;

3. Melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/ daerah

serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah.

Instruksi Presiden tersebut telah dimuat dalam misi BPKP pada Rencana Strategis

(Renstra) periode 2015-2019.

B. Aspek Strategis Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian target

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah, BPKP telah

menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019.

Pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP

diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif dan terpercaya. Kebijakan pengawasan BPKP juga diarahkan untuk

mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah,

penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam

penerapan pengawasan intern yang independen, profesional dan sinergis, serta


Halaman 4


kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien

dan efektif. Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci sebagai berikut:

1. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM (Internal

Audit Capability Model) APIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan

Sistem Pengendalian Intern Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan

Korporasi (KLPK) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata

kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan dalam melakukan pengawasan

keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;

2. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama-

sama dengan APIP Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi untuk

mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas bidang di

RPJMN 2015-2019;

3. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan

penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi pengeluaran

negara/daerah; pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah;

pengawasan pembiayaan keuangan negara/daerah; dan pengawasan terhadap

alokasi keuangan daerah (dana transfer);

4. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui debottlenecking dan

clearing house; pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi.

Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 adalah memfokuskan pada

peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan

SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP.

Sebagai program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, secara lebih

spesifik strategi tersebut tertuang dalam empat butir strategi (fokus dan sinergis).

1. Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan

program pemerintah dan mendukung penguatan penyelenggaraan SPIP;

2. Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan

nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019, termasuk di dalamnya

menguatkan Sistem Pengendalian Intern program lintas;

3. Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah;



Halaman 5

4. Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Sesuai dengan Renstra, BPKP melaksanakan kegiatan pengawasan yang disesuaikan

dengan nomenklatur yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon

II/Satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator

kinerja yang terukur. Kegiatan dari masing-masing eselon II teknis akan menghasilkan

rekomendasi sebagai indikator kinerja pengawasannya. Rekomendasi dihasilkan

melalui pelaksanaan komponen kegiatan, baik komponen teknis pengawasan dengan

menggunakan berbagai alat (tools) pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi,

pemantauan maupun komponen yang mendukung langsung kegiatan seperti

penyusunan dan diseminasi pedoman, pemantauan pelaksanaan pengawasan, tabulasi

dan lain-lain.

Selain itu, terdapat pelaksanaan dukungan pengawasan meliputi penyiapan kultur

organisasi, penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan kegiatan,

penyiapan sarana dan prasarana dan lain-lain yang mendukung secara tidak langsung

kegiatan teknis pengawasan.

BPKP telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi

pembenahan manajemen pemerintahan. Selain produk untuk pembinaan

penyelenggaraan SPIP menurut PP 60 Tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk

unggulan antara lain:

1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan;

2. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);

3. Standar Pelayanan Minimal di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat (Performance Enhancement

Program);

5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM;

6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik;

7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD;

8. Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO;


Halaman 6


9. Program Anti Korupsi (PAK);

10. Fraud Control Plan (FCP);

11. Management Assessment Center (MAC);

12. Peningkatan Maturitas SPIP;

13. Peningkatan Kapabilitas APIP.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, dan Peraturan Kepala BPKP

Nomor 20 Tahun 2014 tanggal 19 September 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan

Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, dan

Provinsi Papua Barat, Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah unit organisasi perwakilan

BPKP tipe B untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di wilayah Provinsi Bali

dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP dengan struktur organisasi

sebagai berikut:



Halaman 7

Dalam menjalankan organisasi, Perwakilan BPKP Provinsi Bali didukung oleh pegawai

sebanyak 121 orang (per 31 Desember 2016), dengan klasifikasi berdasarkan golongan,

jabatan dan pendidikan yaitu:

1. Berdasarkan Golongan

No Uraian Jumlah per 31 Des 2016 (orang)

Persentase

1. Golongan IV 18 15%

2. Golongan III 99 82% 3. Golongan II 4 3% Jumlah 121 100%


Halaman 8


2. Berdasarkan Jabatan

No Uraian Posisi

31 Des 2016 (Orang)

1. Pejabat Struktural: a. Eselon II – Kepala Perwakilan 1 b. Eselon III – Kepala Bagian Tata Usaha 1 c. Eselon IV – Kepala Sub Bagian 2

Sub Jumlah Pejabat Struktural 4 2. Pejabat Fungsional Auditor (PFA): a. Auditor Madya (Koordinator Pengawasan) 5 b. Auditor Madya 13

c. Auditor Muda 16

d. Auditor Pertama 16 e. Auditor Penyelia 14 f. Auditor Pelaksana Lanjutan 11 g. Auditor Pelaksana 4 Sub Jumlah PFA 79

3. Tata Usaha: a. Arsiparis 2 b. Analis Kepegawaian - c. Pranata Komputer 2 d. Pelaksana Administrasi dan fungsional Umum 32 e. Pengemudi 2

Sub Jumlah Tata Usaha 38

Jumlah (1 s/d 3) 121

Menurut peran dan jenjang fungsinya, Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sebanyak

79 orang meliputi:

Trampil – Anggota Tim

Ahli - Anggota Tim

Ketua Tim

Pengendali Teknis

Pengendali Mutu

29

16

16

13

5

Peran Penugasan PFA



Halaman 9

3. Berdasarkan Pendidikan

E. Sistematika Penyajian

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah maka Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016

melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2016. Capaian kinerja 2016 diukur dan dinilai

berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organisasi.

IKU sasaran program untuk Perwakilan berupa outcome dan output . Perbandingan dengan

capaian kinerja tahun 2015 dan analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja

Tahun 2016 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja

(performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola

pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP Tahun 2016

dapat diilustrasikan sebagai berikut ini.

S2= 2 2%

S1/D IV= 61 = 50%

DIII= 28 23%

SLTA= 30 25%

Pendidikan


Halaman 10


Bab I Pendahuluan

• Rencana Strategis 2015-2019

• Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja 2016

Bab II PERENCANAAN

DAN PERJANJIAN KINERJA

• Capaian Kinerja Organisasi

• Realisasi Keuangan

Bab III AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB IV PENUTUP



Halaman 11

ebagai auditor intern pemerintah, BPKP melaksanakan tugas dan fungsinya di

bidang pengawasan intern untuk mendukung keberhasilan pembangunan

sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMN 2015–2019. Oleh karena itu, arah

kebijakan strategi, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan BPKP difokuskan

untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam mencapai keberhasilan

sasaran pembangunan yang dicita-citakan selama lima tahun ke depan.

Untuk itu, BPKP merancang strategi pengawasan ke dalam empat fokus atau dimensi

sebagai respon terhadap kompleksitas isu pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pengawalan Pembangunan Nasional

Pengawalan Pembangunan Nasional diarahkan untuk memastikan diterapkannya

tata kelola yang baik dalam pencapaian target-target pembangunan nasional,

memberikan early warning dan solusi terhadap permasalahan yang mungkin

menghambat jalannya pembangunaan, serta menyediakan informasi yang mutakhir

dan akurat bagi pengambilan keputusan Presiden.

2. Peningkatan Ruang Fiskal

Pengawasan intern diarahkan antara lain untuk memastikan efektivitas kegiatan

peningkatan ruang fiskal dari sektor penerimaan negara/daerah. Kegiatan

pengawasan difokuskan pada kegiatan dalam rangka optimalisasi penerimaan

negara/daerah yang berasal dari sektor perpajakan, kepabeanan, dan PNBP.

3. Pengamanan Aset Negara/Daerah

Pengawasan atas pengamanan aset negara/daerah diarahkan untuk memastikan

efektivitas pengamanan terhadap aset-aset negara. Kegiatan pengawasan difokuskan

pada kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan

negara/daerah, perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian

keterangan ahli, upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas manajemen

aset negara/daerah, permasalahan terkait aset sebagaimana hasil audit BPK-RI.


Halaman 12


4. Peningkatan Governance System

Pengawasan atas peningkatan governance system diarahkan untuk memastikan

efektivitas SPIP dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan

negara/daerah/desa/BUMN/D. Kegiatan pengawasan diarahkan pada peningkatan

kualitas laporan keuangan pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah

yang memperoleh opini disclaimer dari BPK-RI, dan peningkatan tata kelola yang

baik pada BUMN/BUMD/BLU.

Sebagai alat untuk mengelola sumber daya yang terbatas dalam rangka mengeksekusi

strategi pengawasan tersebut, maka Perwakilan BPKP Provinsi Bali menyusun rencana

jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019. Renstra

Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala

Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor KEP -215/PW22/1/2015 tanggal 27 April 2015 dan

Revisinya dengan KEP-462/PW22/1/2016 Tanggal 18 November 2016 dengan mengacu

pada Renstra BPKP Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP

Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 2 April 2015 dan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor

5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L.

A. Rencana Strategis 2015-2019

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu organisasi. Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai

suatu instansi, yang merupakan perpanjangan tangan dari BPKP Pusat, mempunyai tugas

mewujudkan Rencana Strategis yang telah dirumuskan BPKP Pusat. Dalam implementasinya,

Rencana Strategis 2015-2019 yang telah disusun Perwakilan BPKP Provinsi Bali seoptimal

mungkin dijabarkan mengacu pada Rencana Strategis BPKP Pusat.

1. Pernyataan Visi

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan

tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menetapkan suatu komitmen untuk

mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:


Halaman 13


Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi

Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional sebagai gambaran yang

diimpikan tahun 2019 atau setelahnya. Visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap

pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya sehingga terwujudnya visi

BPKP merupakan suatu keniscayaan.

2. Pernyataan Misi

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi, yaitu sebagai pelaksana

fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor

192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997.

Rumusan misi BPKP adalah:

a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan

dan korporasi yang bersih dan efektif;

b. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif;

c. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan

kompeten.

Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

MISI 1

Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan

dan Korporasi yang Bersih dan Efektif


Halaman 14


Misi ini menggambarkan dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP.

Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola

pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan dalam misi

ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi atas

penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional.

Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta

peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, BPKP menjadi

mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasa assurance, jasa consultancy dan

pelaksanaan pengawasan intern. Jasa assurance mencakup pemberian informasi kepada

Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut.

Sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam

peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan

intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai

melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas

pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran

pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikan peringatan dini

terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas

manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan

pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam

RPJMN 2015 – 2019.

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif,

termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk memastikan

bahwa governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif.

MISI 2

Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern


Halaman 15


Misi dua ini terkait erat dengan misi satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh

program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk

organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu Sistem Pengendalian

Intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan

efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman

dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP

tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP

mendukung penyelenggaraan SPIP KLPK yang menjadi tanggung jawab masing-masing

KLPK.

Seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan

menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan

tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan

dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan

kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan

kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan

dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan

akan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan

meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK.

Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan

misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih

dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi 1

menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi

pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi 2

menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem

pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern.

MISI 3

Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

yang Profesional dan Kompeten


Halaman 16


Misi ini juga terkait dengan dua misi sebelumnya. Unsur pertama SPIP, yaitu

Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap Pimpinan Instansi Pemerintah untuk

membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku

positif dan kondusif bagi penerapan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya.

Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui

perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk

mewujudkan peran APIP sebagai Aparat Pengawasan Intern diperlukan kapabilitas

untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas dan

fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan PP 60

Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP dengan mengarah pada

peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya.

Peningkatan kapabilitas APIP melalui peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu

(a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c) praktek

profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerja dan

akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan

satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi

APIP.

3. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan pengejawantahan serta operasionalisasi visi dan misi. Tujuan

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu lebih dari satu sampai dengan lima tahun. Dalam

penetapan tujuan, BPKP mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan

beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik BPKP sebagai organisasi publik.

Berbeda dengan konsep BSC di sektor privat/bisnis yang berorientasi kepada profit,

BPKP memodifikasi perspektif keuangan menjadi perspektif manfaat bagi stakeholders

dan perspektif pelanggan menjadi perspektif manfaat bagi auditan/pengguna jasa.

Dengan menggunakan pendekatan BSC tersebut maka tujuan utama dari perspektif

manfaat bagi pihak stakeholders utama dan auditan/pengguna jasa diseimbangkan

dengan tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif

pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam. Tujuan utama BPKP

tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:


Halaman 17


a. Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

nasional yang bersih dan efektif;

b. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

c. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan

kompeten.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan

secara spesifik dan terukur, untuk dapat dilaporkan pencapaiannya dalam kurun waktu

satu tahun. Sasaran strategis merupakan indikator kinerja pencapaian tujuan strategis

sehingga merupakan dampak (impact) dari sasaran program. Dengan pengertian ini,

dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis BPKP yang diharapkan dicapai setiap

tahun adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis BPKP adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

nasional;

b. Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada Kementerian, Lembaga,

Pemerintah Daerah, dan Korporasi;

c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemerintah pada Kementerian,

Lembaga, Pemerintah Daerah serta Korporasi.

5. Sasaran Program

Sasaran program adalah hasil yang akan dicapai dari program dalam rangka pencapaian

sasaran strategis BPKP. Sasaran program mencerminkan berfungsinya output yang

telah direncanakan pelaksanaannya selama tahun 2016. Sasaran program yang ingin

dicapai oleh BPKP adalah sebagai berikut:

a. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara

bidang perekonomian dan kemaritiman;

b. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP K/L bidang perekonomian dan kemaritiman;

c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern K/L bidang perekonomian dan

kemaritiman;

d. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara

bidang polhukam dan pembangunan manusia dan kebudayaan;


Halaman 18


e. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP K/L bidang polhukam dan pembangunan

manusia dan kebudayaan;

f. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern K/L bidang polhukam dan

pembangunan manusia dan kebudayaan;

g. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara

bidang pengawasan keuangan daerah;

h. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada pemerintah daerah;

i. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah;

j. Perbaikan pengelolaan program strategis/program prioritas nasional;

k. Meningkatnya kinerja korporasi guna mendukung program pembangunan nasional;

l. Meningkatnya kualitas penerapan SPI pada K/L bidang akuntan negara;

m. Meningkatnya kualitas penerapan SPI pada korporasi;

n. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara

bidang pengawasan keinvestigasian;

o. Meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis pengawasan.

6. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BPKP ditetapkan dengan Peraturan Kepala

BPKP Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 21 April 2016 yang wajib dijadikan acuan bagi

seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan,

pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana

kinerja. IKU BPKP merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat

bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan

akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Selaku unit kerja,

Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah menyesuaikan IKU sasaran program dalam Renstra

Perubahan (Revisi).

IKU BPKP merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKP. IKU

terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif

manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan peran utama BPKP

dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan

SPIP. Perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi

stakeholders internal BPKP. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan

tujuan dan sasaran strategis, serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis.


Halaman 19


IKU digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis dan program,

sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran

(output).

Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis dan Sasaran Program

No. Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

1 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita


2 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) 4 Efektivitas SPI Korporasi (Level 3)

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda

5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara

1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara

2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi

3 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/K/L/P/K

Sasaran Program 2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi

4 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

5 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

6 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik

7 Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (Baik)

8 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina

9 Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina

Sasaran Program 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

10 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 11 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)


13 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)


15 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) Sasaran Program 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Dalam Pengawasan BPKP

16 Persepsi kepuasan Layanan Kesetmaan


Halaman 20


7. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPKP, program yang

dilaksanakan di Perwakilan BPKP Provinsi Bali berupa Program teknis merupakan

program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat

(pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program yang bersifat

pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi

pemerintahan (pelayanan internal).

Program yang dilaksanakan di Perwakilan BPKP Provinsi Bali sesuai dengan perjanjian

kinerja tahun 2016 terdiri dari dua program, yaitu:

1) Program Teknis

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan anggaran

sebesar Rp 3.456.640.000,00;

2) Program Generik

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

dengan anggaran sebesar Rp21.931.560.000,00.

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program

sesuai dengan fungsi Perwakilan BPKP adalah:

a. Penyiapan rencana dan program;

b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;

c. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan

pengurusan barang milik/ kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;

d. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis

dan/atau lintas kementerian/ lembaga/wilayah;

e. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;

f. Pemberian asistensi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pernerintah;

g. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;

h. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan Negara/daerah,

BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pernerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;

i. Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang di

dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah atas


Halaman 21


permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja

sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Evaluasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance dan laporan

akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang di

dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah atas

permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-perundangan;

k. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan

negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat

kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran

pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian

keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan

instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

l. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian

mutu pengawasan;

m. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Rincian kegiatan yang dilaksanakan dirinci dalam Program Kerja Pengawasan dan

Pembinaan Tahunan (PKP2T) Tahun 2016.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis tersebut disusunlah perjanjian kinerja

yang berisikan penugasan dari Kepala BPKP kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi

Bali untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016 telah menetapkan target

kinerja kegiatan dengan indikator output dan besaran target output-nya berupa

rekomendasi serta target kinerja program dengan indikator outcome, anggaran dan

revisinya adalah sebagai berikut:


Halaman 22


Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

2016 (Revisi)

A. Sasaran Program Indikator Kinerja Program 1. Perbaikan pengelolaan

program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi

1.1. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional

% 45

1.2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi

% 100

1.3. Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum

% 60

2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi

2.1. Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)

% 100

2.2. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)

% 10

2.3. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)

% 0

2.4. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *)

% 53

2.5. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

% 53

2.6. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

% 58

3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

3.1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

% 0

3.2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

% 0


% 0


% 67


% 100


% 33

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 1. Tersedianya informasi

hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP

1.1. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

Rekomendasi 88

1.2. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita

Rekomendasi 30

1.3. Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi

Rekomendasi 4


Halaman 23


SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

2016 (Revisi)

Daerah Nawacita

1.4. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP

Rekomendasi 33

1.5. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

Rekomendasi -

B. Sasaran Program Indikator Kinerja Program 1. Meningkatnya kualitas

pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP

Persepsi kepuasan layanan kesetmaan/ketatausahaan (skala likert 1-10)

Skala 7

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

1.1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 80

2. Termanfaatkannya Aset secara optimal

2.1. Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP

M2 740

2.2. Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP

M2 259

Uraian Anggaran

A. Program Teknis

1. Anggaran Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Rp 3.456.640.000

B. Program Generik

2. Anggaran Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP

Rp 20.231.124.000

3. Anggaran Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Rp 1.078.436.000

4. Anggaran Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Rp 622.000.000

Jumlah Rp 25.388.200.000


Halaman 24



Halaman 25


A. Kerangka Pengukuran Kinerja

engukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali dilakukan untuk dapat

melihat sejauh mana tercapainya hasil yang diharapkan, yang telah

dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja

dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang

diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja BPKP Tahun 2016. Rumus yang digunakan

untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari

nilai target yang ditetapkan, menggunakan rumus maximize.

Persentase Pencapaian Kinerja = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 × 100%

dengan capaian maksimal 200%, kecuali untuk kapabilitas APIP level 2 maksimal

100%.

b. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari

nilai target yang ditetapkan, seperti IKU kapabilitas APIP Pemda level 1 dilakukan

dengan menggunakaan rumus minimize:

Persentase Pencapaian Kinerja = 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 −(𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖−𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎)

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 × 100%

dengan capaian maksimal 200%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja

untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian

kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target

kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang

akan datang.

P


Halaman 26


Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan pembandingan-pembandingan antara realisasi kinerja

dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan

pembandingan lain yang diperlukan.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara

membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber daya baik

dana dan sumber daya manusia, yang dalam hal ini direpresentasikan dengan Orang/Hari

(OH). Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian kinerja lebih tinggi dari pada capaian

penggunaan sumber daya, baik dana maupun OH. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara

sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Pengukuran pencapaian sasaran strategis/program pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali

dilakukan dengan asumsi:

1. Pengukuran mengacu pada pengukuran yang dilakukan oleh BPKP secara keseluruhan

dengan pengukuran pencapaian indikator kinerja menggunakan rumus di atas.

2. Dalam menghitung capaian kinerja, capaian kinerja sasaran setiap indikator dan capaian

kinerja IKU dibatasi maksimal 200%. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi

perhitungan capaian kinerja sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bali dan BPKP

secara keseluruhan

B. Akuntabilitas Kinerja

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan

BPKP Provinsi Bali, Kebijakan pengawasan yang diambil dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi serta penggunaan dana, berikut disajikan akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Bali tahun 2016.

1. Ikhtisar Kinerja

Laporan Kinerja tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Bali ini merupakan

akuntabilitas kinerja tahun kedua dalam periode Renstra 2015-2019 Perwakilan.

Dalam renstra periode 2015-2019, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menetapkan 4

sasaran program dan 8 kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja , capaian atas sasaran program dan output

Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2016 secara ringkas disajikan dalam Tabel 3.1

berikut:


Halaman 27


Tabel 3.1

Ikhtisar Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016

Indikator Kinerja Utama Satu An

Target Realisasi Capaian

(%)

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi 1. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian

Intern Pengelolaan Keuangan Negara % 45 68,86 153,02

2. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi

% 100 100 100,00

3. Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum, K/L/P/K Bidang Pengawasan Keinvestigasian

% 60 85,37 142,28


Sasaran Program 2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi

4. Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) % 100 100 100,00 5. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) % 10 22,22 200,00 6. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *) % 0 100 0,00 7. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya

berpredikat minimal A (baik) *) % 53 100 188,68

8. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

% 53 77,78 146,75

9. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

% 58 100 172,41

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

Sasaran Program 3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 10. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 0 0 0,00 11. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 0 0 0,00 12. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 0 0 0,00 13. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) % 67 88,89 100,00 14. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % 100 100 100,00 15. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) *) % 33 11,11 166,33 Sasaran Program Dukungan: Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP

16. Persepsi kepuasan layanan kesetmaan Skala Likert

(1-10)

7 7,6 108,57

Sasaran Kegiatan Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP

1. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rek 88 83 94,32

2. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rek 30 30 100,00

3. Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita

Rek 4 4 100,00

4. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rek 33 33 100,00

5. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Rek - - -

Sasaran Kegiatan Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Lap 80 80 100,00

2. Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP M2 740 740 100,00

3. Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP M2 259 259 100,00

*) menggunakan rumus minimize


Halaman 28


2. Evaluasi Kinerja

a. Kinerja Pengawasan

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran program Perwakilan BPKP

Provinsi Bali ditujukan untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis

BPKP dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai auditor intern pemerintah.

Pencapaian sasaran strategis 1, 2 dan 3 BPKP, didukung oleh pencapaian tiga

sasaran program. Sasaran progam tersebut merupakan perwujudan peran

Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam rangka memberikan keyakinan yang

memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan

efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi

pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping consultancy sebagai

pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses

pengendalian intern. Perwujudan peran tersebut mendorong Perwakilan BPKP

Provinsi Bali untuk berperan aktif memberikan peringatan dini terhadap

kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas dan

kurang memadainya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan serta

risiko tidak tercapainya sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-

2019 khususnya di wilayah Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Program 1

Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi

Pada tahun 2016, Pencapaian sasaran program “Perbaikan pengelolaan program

prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi” diindikasikan dalam

capaian tiga IKU, yaitu:

1) Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan

Keuangan Negara;

2) Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan

Korporasi;

3) Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum,

K/L/P/K Bidang Pengawasan Keinvestigasian.


Halaman 29


Sasaran Program 1.1

Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara

Pencapaian IKU Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern

Pengelolaan Keuangan Negara diukur menggunakan tiga IKU yakni “Perbaikan

tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program

strategis Bidang Perekonomian dan Kemaritiman”, “Perbaikan tata kelola,

manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas

nasional Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”, dan

“Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah” dengan target tahun

2016 masing-masing sebesar 45% yang diukur dengan menghitung persentase

tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil

Pengawasan termasuk setoran ke Kas Negara dari upaya Optimalisasi Keuangan

Negara (OPN).

Realisasi masing-masing indikator kinerja sampai dengan tahun 2016, adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.2 Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran Program 1.1

Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi %

Capaian

1. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program strategis Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

% 45 68,09 151,30

2. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas nasional Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

% 45 73,04 162,32

3. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah

% 45 65,45 145,45

Jumlah/Rata – rata % 45 68,86 153,02

Dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan program

strategis dan pengelolaan keuangan negara Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman yang dihitung dari tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

sebanyak 32 rekomendasi dari 47 rekomendasi yang disampaikan;


Halaman 30



strategis dan pengelolaan keuangan negara Bidang Polhukam dan

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dihitung dari tindak lanjut

rekomendasi hasil pengawasan sebanyak 84 rekomendasi dari 115

rekomendasi yang disampaikan;

(3) Persentase setoran dari hasil pengawasan OPN sebesar 99,98% yang dihitung

dari jumlah setoran sebesar Rp2.245.289.400,00 dibandingkan dengan jumlah

temuan atas potensi optimaliasi keuangan negara sebesar Rp2.245.839.400,00;

(4) Persentase setoran dari hasil pengawasan OPAD sebesar 0% yang dihitung dari

jumlah setoran sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan jumlah temuan atas

potensi optimaliasi keuangan negara sebesar Rp2.620.667.566,87;


strategis dan pengelolaan keuangan negara Bidang Pengawasan Keuangan

Daerah yang dihitung dari tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

sebanyak 36 rekomendasi dari 55 rekomendasi yang disampaikan.

Perbandingan realisasi IKU “Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan

Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara” dengan tahun sebelumnya naik

6,09% dari tahun sebelumnya sebesar 62,77%.

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program 1.1 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Satuan % Realisasi % Capaian Kenaikan

/penurunan 2015 2016 2015 2016

1. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program strategis Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

% - 68,09 - 200,00 -

2. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas nasional Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

% - 73,04 - 200,00 -

3. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah

% - 65,45 - 145,45 -

Jumlah/Rata-rata % 62,77 68,86 120,00 153,02 6,09

Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi

Bali periode 2015-2019 disajikan dalam gambar 3.1.


Halaman 31


Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 70%, maka realisasi IKU tahun

2016 mencapai 98,37%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja telah menuju

pencapaian target 2019.

Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa assurance

dan consulting dalam bidang Perekonomian dan Kemaritiman dapat diuraikan,

antara lain sebagai berikut:

1. Pengawalan Pembangunan Nasional antara lain Monitoring dan Evaluasi

Program Prioritas Nasional, Evaluasi Program Ketahanan Energi, Ketahanan

Pangan, Evaluasi Program Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan

(Kemaritiman), Evaluasi Lintas Sektor Pariwisata, Pengawasan Peningkatan

Produk Dalam Negeri (P3DN), Audit Operasional Program Infrastruktur.

2. Perbaikan Governance System antara lain Audit atas Laporan Keuangan Proyek

PHLN, Pendampingan Laporan Keuangan, Peningkatan Efektivitas Layanan

Perijinan dan Non Perijinan Investasi, Evaluasi Program Pengembangan Ekspor

Nasional (PEN).

3. Secara keseluruhan, jumlah temuan terkait pengawasan Bidang Perekonomian

dan Kemaritiman sampai dengan Tahun 2016 berjumlah Rp2.980.422.808,43

dan telah disetor sebesar Rp2.245.289.400,00 atau 75,43% dari total temuan.

Dalam fokus pengawalan pembangunan nasional dan perbaikan governance system

pada Kementerian/Lembaga telah dilaksanakan perbaikan sebagai berikut:

1. Kelebihan pembayaran atas Kegiatan Pelatihan pada Dinas Peternakan

Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk sebesar Rp729.000,00;

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,00

2015 2016 2017 2018 2019

target 45,00 45,00 55,00 60,00 70,00

Realisasi 62,77 68,86

Pe

rse

nta

se

Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 1.1

dengan Target 2019


Halaman 32


2. Kekurangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana air minum dan

sanitasi serta penyelesaian kelengkapan tertib administrasi pasca kegiatan pada

Tahun 2015 yang melibatkan Satker PPIP Kabupaten Tabanan telah

dilaksanakan;

3. Pemilihan calon penerima dana bergulir secara selektif dan upaya peningkatan

pemahaman dan kesadaran calon penerima guna mengurangi resiko tunggakan

atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan yang

melibatkan Satker Pengembangan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali telah

dilakukan;

4. CaLK telah disusun sesuai dengan format PMK Nomor 177/PMK.05/2015 dan

Cal BMN telah disusun sesuai dengan format Surat Direktur BMN Nomor S-

2/KN/2014 pada tingkat Satker Kementerian Pariwisata dan Kementerian

Ketenagakerjaan;

5. Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali telah

mengambil langkah-langkah strategis dan koordinatif bersama Bappeda dan

Dinas Pekerjaan Umum dalam mendukung program ketahanan pangan terkait

penetapan kebijakan mengenai pengendalian alih fungsi lahan dan penetapan

lahan sawah berkelanjutan;

6. Penyedia barang/jasa telah membuat Surat Pernyataan bahwa bersedia

dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar

Rp734.583.408,43 serta tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat

keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun

Anggaran berikutnya, telah diserahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima

perseratus) dari nilai kontrak atau Rp2.244.560.400,00 dan telah melakukan

penyempurnaan dan perbaikan atas pekerjaan finishing yang melibatkan Satuan

Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Bali –

Penida;

7. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Pariwisata telah diberikan pelatihan

dan bimbingan teknis terhadap masyarakat yang melibatkan Dinas Pariwisata

Provinsi Bali;

8. Telah dilakukan koordinasi dengan Kelompok Tani penerima bantuan alsintan

dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan pengembangan embung untuk

pemeliharaan (memperhatikan perawatan) bantuan yang telah diterima, telah


Halaman 33


dilakukan penyuluhan, usulan kebutuhan pupuk, pengawasan terhadap kegiatan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan pengembangan embung serta melaporkan

capain fisik pekerjaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana pada Dinas

Pertanian Kabupaten Bangli, Karangasem, Jembrana;

9. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik telah dikenakan dan telah

dilakukan perbaikan atas pekerjaan PISEW yang mengalami kerusakan pada

Kabupaten Tabanan, Karangasem dan Buleleng;

10. Telah dilakukan inputing data debitur penerima dana bantuan KUR oleh bank

penyalur atas kegiatan Prioritas Nasional pada Kabupaten Bangli dan Buleleng;

11. Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng telah mempertimbangkan faktor cuaca;

12. PT. PLN Area Bali Utara Kabupaten Buleleng telah berkoordinasi dengan Kepala

Desa setempat, mensosialisasikan tujuan program kepada masyarakat desa

untuk berkontribusi positif dan menyediakan jaringan listrik di wilayah

masyarakat tidak mampu serta pada PT PLN (Persero) Area Bali Timur

Kabupaten Karangasem telah menambahkan data persyaratan pemasangan

listrik gratis bagi RTS yang tidak mampu secara ekonomi;

13. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar dan Kabupaten

Tabanan telah berkoordinasi dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan

dalam rangka finalisasi Juknis tentang asuransi perikanan kepada nelayan,

melakukan pendataan nelayan beserta kelengkapan administrasinya;

14. Proses sertifikasi atas tanah yang belum disertifikasi dan penginputan ulang di

Aplikasi SIMAK maupun SAIBA untuk menghilangkan akun yang belum

diregister serta rekonsiliasi antara Aplikasi SIMAK maupun SAIBA telah

dilakukan oleh Koordinator Unit Akuntansi wilayah Satker Ditjen Sumber Daya

Air Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Provinsi Bali.

Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa assurance

dan consulting dalam Bidang Polhukam dan PMK, antara lain sebagai berikut:

1. Pengawalan Pembangunan Nasional antara lain Monitoring dan Evaluasi

Program Prioritas Nasional, Evaluasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pilkada

Serentak, Pengawasan Program JKN, Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan, Audit

dan Pemetaan DAK/Tamsil/TP Guru PNS dan Non PNS, Pengawasan atas

Aksesibilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta audit tujuan tertentu atas

asset bermasalah di Kementerian Ristek Dikti .


Halaman 34


2. Perbaikan Governance System antara lain Bimbingan Teknis Akuntabilitas

Pelaporan Keuangan dan Kinerja.

3. Secara keseluruhan, jumlah temuan terkait pengawasan Bidang Polhukam dan

PMK sampai dengan Tahun 2016 sejumlah Rp4.446.877.048,32, sedangkan yang

telah disetor sebesar Rp3.175.684.630,00 atau 71,41% dari jumlah temuan.

Temuan yang belum disetor berupa Pembayaran Tunjangan Profesi Guru

Sebesar Rp401.902.540,00.

Dalam fokus pengawalan pembangunan nasional dan perbaikan governance system

pada Kementerian/Lembaga telah dilaksanakan perbaikan sebagai berikut:

1. Kelebihan Pembayaran/Alokasi anggaran yaitu:

1) Atas kegiatan Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Perguruan

Tinggi Negeri di Universitas Udayana Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp2.589.900.000,00 telah diselesaikan;

2) Atas kegiatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada

Serentak Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten Karangasem sebesar

Rp194.453.242,00. telah diselesaikan;

3) Atas kegiatan Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Denpasar Tahun 2015 pada Sekretariat KPU Kota Denpasar

sebesar Rp117.735.791,00 telah diselesaikan;

4) Atas tunjangan profesi guru pada kegiatan Verifikasi TPG PNS dan PNS di

Lingkungan Kementerian Agama pada Kementerian Agama Kabupaten

Buleleng sebesar Rp4.260.000,00 telah disetor ke kas Negara;



Karangasem sebesar Rp34.444.570,00 telah disetor ke kas Negara;



Klungkung sebesar Rp5.643.000,00 telah disetor ke kas Negara.

2. Sekretaris Bawaslu Provinsi Bali telah menyetorkan Pajak atas Sewa Rumah

untuk Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kota Denpasar sebesar

Rp3.854.545,00.

3. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Karangasem telah berkoordinasi dengan

petugas Perum Bulog untuk melakukan penagihan pembayaran ke desa-desa dan


Halaman 35


melakukan pemantauan secara intensif atas pembayaran tebusan raskin di

setiap desa untuk disetorkan kepada petugas desa/kaur desa setelah adanya

pembayaran uang raskin dari masyarakat serta melakukan evaluasi mekanisme

pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat penerima manfaat sehingga tidak

terjadi tunggakan yang cukup lama.

4. Dinas Sosial Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng telah memberikan

teguran kepada Pendamping atas kelalaiannya dalam melakukan pendampingan

terkait pengelolaan dana KUBE, berkoordinasi dengan pendamping dalam hal

memberikan pelatihan untuk meningkatkan pendapatan KUBE serta menggalang

kerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk kesinambungan bisnis KUBE

dan kesepakatan kemitraan serta memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen.

5. Dinas Sosial Kabupaten Karangasem telah berkoordinasi dengan Kantor Pos

penyalur PKH dan ASLUT dan ASODKB untuk mengetahui realisasi maupun sisa

dana PKH yang belum tersalurkan, memonitor penyalurannya, serta melakukan

monitoring ke penerima/pengumpul uang tebus raskin yang ada dititik bagi

(kelurahan/desa, kantor lingkungan).

6. Pengelola DAK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten:

- Karangasem dan Bangli telah melakukan rekonsiliasi secara rutin atas

penerimaan dan penyaluran DAK, menginformasikan jumlah alokasi dan

penerimaan DAK Pendidikan dari rekening BUN.

- Buleleng telah melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan BPKAD atas

jumlah sisa anggaran DAK SD, SMP, SMA, dan SMK, serta melakukan

koordinasi dengan Tim Anggaran APBD dalam rapat pembahasan anggaran

APBD agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan, melakukan koordinasi

dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam hal juknis

pelaksanaan atas sisa anggaran dana DAK yang belum diserap.

- Klungkung telah melakukan koordinasi dalam rapat pembahasan anggaran

DAK agar penerimaan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan, berkoordinasi

dengan pihak sekolah yang SK Tunjangan Profesi Gurunya tidak terbit

dengan mengecek kebenaran data Dapodik.

7. Politeknik Negeri Bali berkoordinasi dengan Kemenristekdikti terkait

penyaluran bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Bidikmisi dan ADik Tahun


Halaman 36


2016 untuk disalurkan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal penyaluran

yang telah ditetapkan.

8. Universitas Udayana telah berkoordinasi dengan Fakultas terkait proses

kelengkapan administrasi untuk pengajuan beasiswa Bidikmisi on going sesuai

dengan waktu yang telah ditetapkan dan pengajuan beasiswa sesuai dengan

jadual penyaluran serta telah berkoordinasi dengan Kemenristekdikti terkait

adanya perubahan nama penerima beasiswa ADik.

9. Universitas Pendidikan Ganesha telah berkoordinasi dengan Kemenristekdikti

terkait pengamprahan dana beasiswa Bidikmisi dan ADik, telah berkoordinasi

dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk melaporkan

perkembangan penyaluran beasiswa termasuk keterlambatan penerimaan

beasiswa untuk mempercepat proses pencairan beasiswa Bidikmisi dan

Afirmasi, serta koordinasi dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan

Tinggi terkait penyelesaian masalah tagihan atas sisa pekerjaan pembangunan

Gedung dan usulan perhitungan proyeksi kebutuhan pembiayaan kelanjutan

pembangunan fisik Gedung yang masih berstatus KDP.

10. RSUP Sanglah Denpasar menggunakan hasil verifikasi BPKP sebagai bahan

pertimbangan dalam mengajukan revisi anggaran dan pembayaran utang.

11. Institut Seni Indonesia Denpasar telah berkoordinasi dengan Kementerian Riset,

Teknologi dan Perguruan Tinggi terkait usulan perhitungan proyeksi kebutuhan

pembiayaan kelanjutan pembangunan fisik gedung, dan telah mencatat KDP

yang telah dilengkapi BAST-II sebagai aset tetap definitif maupun sebagai

penambah nilai aset definitif untuk kegiatan pengembangan dalam SIMAK BMN.

12. Politeknik Negeri Bali telah melakukan reklasifikasi terhadap barang yang tidak

ditemukan ke Aset Tetap Lainnya.

13. Universitas Udayana telah berkoordinasi dengan USDI terkait pengakuan

piutang dalam rangka penyajian piutang di neraca laporan keuangan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mencatat KDP yang telah

dilengkapi BAST/BAPP sebagai aset tetap definitif dalam SIMAK BMN,

berkoordinasi dan memantau usulan kekurangan anggaran pembangunan

lanjutan gedung parkir pada Kampus Sudirman Universitas Udayana sesuai

dengan komitmen dan proyeksi kebutuhan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan

diusulkan juga kekurangan anggaran pembangunan tersebut Ke


Halaman 37


Kemenristekdikti, berkoordinasi dan memantau usulan kekurangan anggaran

pembangunan lanjutan gedung yang pernah diusulkan ke Kemenristekdikti,

mencatat KDP yang telah dilengkapi BAST/BAPP sebagai aset tetap definitif

dalam SIMAK BMN.

14. CaLK telah disusun sesuai dengan format PMK Nomor 177/PMK.05/2015 dan

Cal BMN telah disusun sesuai dengan format Surat Direktur BMN Nomor S-

2/KN/2014 pada tingkat Satker Kementerian Hukum dan HAM, Badan

Pengawas Pemilu (Banwaslu) serta KPU Provinsi Bali.

15. Satker Mahkamah Agung RI di Provinsi Bali telah memantau perkembangan

proses penilaian kembali aktiva tetap.

16. Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana telah:

a. Mengistruksikan Puskesmas Mendoyo II menyampaikan secara tertulis

kepada pasien agar melaporkan kepada BPJS Kesehatan Cabang Singaraja di

Kantor Perwakilan Negara;

b. Berkoordinasi dengan BPJS Cabang Singaraja melaksanakan sosialisasi

Permenkes No 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (fraud)

Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial

Nasional;

c. Membentuk tim pencegahan Kecurangan JKN di FKTP dan FKRTL;

d. Berkoordinasi dengan Kepala Cabang BPJS Singaraja dalam rekonsiliasi

jumlah kepesertaan PBI antara yang terdaftar di FKTP dengan Keputusan

Menteri Sosial;

e. Memusnahkan persediaan obat di Gudang Farmasi sesuai dengan SOP

pemusnahan yang telah dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana;

f. Memberikan teguran tertulis kepada petugas penanggung jawab gudang

farmasi atas kelalaiannya belum melaporkan kondisi jangka waktu

pemakaian obat;

g. Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja untuk meng-update

aplikasi INA CBGs terkait dengan obat yang belum terdaftar.

17. Rumah Sakit Umum Tabanan telah menyurati BPJS Kesehatan Cabang Denpasar,

dan menerima pembayaran klaim rumah sakit secara tepat jumlah sesuai

ketentuan dan memberikan penjelasan/feedback atas pengajuan klaim yang

tidak terbayar, telah menerima pembayaran pengajuan klaim rumah sakit


Halaman 38


sebesar Rp225.393.432,00, telah mengajukan permohonan ganti rugi sebesar

1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan

keterlambatan, telah koordinasi dengan BPJS untuk melakukan sosialisasi

Permenkes Nomor 36 Tahun 2015, dan telah membentuk Tim Pencegahan

Kecurangan JKN di Dinas Kesehatan, FKTP dan FKRTL di lingkungan Kabupaten

Tabanan.

18. Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung telah:

a. Mengajukan surat kepada BPJS Kesehatan Cabang Klungkung untuk meminta

data peserta PBI di wilayah kerja FKTP, meminta laporan data mutasi peserta

PBI;

b. Memberikan teguran secara tertulis kepada Tim Monev terkait pengawasan

terhadap kepesertaan PBI;

c. Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan cabang Klungkung terkait update

database obat-obatan pada aplikasi BPJS, proses pengaktifan kartu peserta

yang tidak aktif mengajukan kembali klaim yang belum dibayar oleh BPJS jika

kartu peserta sudah diaktifkan;

d. Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, RSUD Kabupaten

Klungkung dan RSU Bintang untuk membangun Sistem Pencegahan

Kecurangan JKN;

e. Membangun Sistem Pencegahan Kecurangan JKN di FKTP;

f. Menegur secara tertulis pengelola JKN atas kelalaiannya dalam

melaksanakan tugasnya.

19. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan Karangasem telah berkoordinasi

dengan pihak yang terkait dalam hal pendistribusian Kartu Indonesia Sehat.

20. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar telah melakukan

koordinasi dengan instansi terkait agar pada tahun ajaran berikutnya lebih

banyak lagi sekolah yang dapat melakukan ujian nasional berbasis komputer.

21. Yayasan Kasih Kita Bali, YAKEBA, Yayasan Gerasa, telah menyusun Instrumen

Penilaian Kepuasaan Penerima Layanan Rehabilitasi yang melibatkan BNN

Provinsi Bali

22. BKKBN Provinsi Bali telah:

a. Menginformasikan kepada bendahara materiil kabupaten serta petugas di

Faskes KB untuk mengelola dan mencatat barang persediaan alokon dengan


Halaman 39


baik, dengan menerapkan standarisasi penataan persediaan berdasarkan

pada sistem First In First Out (FIFO) dan First Expired First Out (FEFO),

melaporkan adanya obat yang kadalauarsa secara berjenjang kepada Kepala

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kabupaten Tabanan, serta segera memusnahkan persediaan

alokon kadaluarsa sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN;

b. Menginformasikan kepada BKKBN Pusat agar dalam pengadaan alokon lebih

cermat mempertimbangkan kebutuhan alokon dari BKKBN Provinsi;

c. Berkoordinasi kepada BKKBN Pusat agar proses pengadaan alokon IUD di

percepat, sehingga akseptor KB dapat tertangani lebih cepat.

Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa

assurance dan consulting dalam bidang Bidang Pengawasan Keuangan Daerah,

dapat diuraikan, antara lain:

1) Pengawalan Pembangunan Nasional antara lain melalui Pengawasan Lintas

Sektor Pembangunan Daerah Bidang Kesra (Program PPM), Probity Audit, dan

Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi (Program

Penguatan Ekonomi Lokal);

2) Perbaikan Governance System antara lain melalui Evaluasi Kinerja

Penyelenggaran Pemerintah Daerah, Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan

Daerah Berbasis Akrual, Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD TA 2016,

dan Penguatan efektivitas SPIP;

3) Peningkatan Ruang Fiskal antara lain melalui Optimalisasi Penerimaan Daerah.

Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa peningkatan ruang fiskal dengan

melakukan asistensi Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD), BPKP menghasilkan

12 rekomendasi dengan nilai setoran Rp2.620.667.567,00. Namun sampai dengan

tahun 2016 belum ditindaklanjuti.

Rekomendasi tersebut adalah rekomendasi perbaikan kebijakan dengan membuat

pedoman penyusunan potensi PAD dan melakukan penyempurnaan peraturan

perundang-undangan terkait pajak dan retribusi daerah.


Halaman 40


Dalam melaksanakan fokus pengawasan peningkatan governance system, BPKP

melaksanakan kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan daerah pada Pemda

yang diantaranya telah dilaksanakan perbaikan sebagai berikut:

1) Pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak;

2) Penyusunan aturan terkait standar besaran pemberian hibah;

3) Terbitnya peraturan tentang Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan Pajak

Daerah;

4) Penyusunan anggaran telah melalui tahapan penyusunan Rancangan Awal

RKPD.

Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian

sasaran program 1 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Uraian Satuan Target Realisasi % tase

1. Jumlah Penugasan Pengawasan PP 77 298 387.01

2. Anggaran Rp 1.461.045.000 1,543,021,560 105.61

3. Penggunaan SDM OH 8.541 6,323 74.03

Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran program

1.1 telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar

150,09% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 105,61% dan

penggunaan OH sebesar 74,03%.

Sasaran Program 1.2

Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi

IKU “Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

Pengelolaan Korporasi diukur menggunakan dua IKU yakni “Perbaikan Tata Kelola,

Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas

Nasional Bidang Akuntan Negara” dan “Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko,

dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi Bidang Akuntan Negara” dengan

target pada tahun 2016 masing-masing sebesar 100% yang diukur dengan

menghitung persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah

disampaikan dalam laporan hasil Pengawasan. Indikator tersebut mencerminkan

upaya BPKP dalam meningkatkan kinerja korporasi melalui pemberian

rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lintas

sektoral atau program prioritas nasional maupun kinerja manajemen korporasi.


Halaman 41


Semakin banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan

keputusan oleh stakeholders maka kinerja BPKP dalam melaksanakan pengawasan

intern yang bertujuan meningkatkan kinerja korporasi yang bersifat lintas sektoral

atau program prioritas nasional semakin baik.

Realisasi masing-masing indikator kinerja sampai dengan tahun 2016, adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.4

Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran Program 1.2

Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern



Capaian

1. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional Bidang Akuntan Negara

% 100 100 100

2. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi - Permintaan (lap/permintaan) - Non Permintaan ( TL/rek)

% %

100 100

100 100

100 100

Realisasi IKU tersebut adalah sebanyak 43 rekomendasi hasil pengawasan program

strategis/program prioritas nasional ditindaklanjuti dari 43 rekomendasi yang

disampaikan atau mencapai 100% dari target.

Perbandingan realisasi IKU “Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan

Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi dengan” dengan tahun sebelumnya

dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program 1.2 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Satuan % Realisasi % Capaian Kenaikan

/penurunan 2015 2016 2015 2016

1. Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional Bidang Akuntan Negara

% 100 100 100,00 100,00 -

2. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi - Permintaan (lap/permintaan) - Non Permintaan ( TL/rek)

% 100 100

100 100

100,00 100,00

100,00 100,00

- -

% 100 100 100,00 100,00 -

Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi

Bali periode 2015-2019 disajikan dalam gambar 3.2.


Halaman 42


Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern pengelolaan

program prioritas nasional Bidang Akuntan Negara yang disampaikan dan

ditindaklanjuti pada tahun 2016 sebanyak 4 rekomendasi yang dapat

dikelompokkan menjadi 2 hal sebagai berikut (terkait dengan evaluasi ketahanan

pangan) :

(1) Pengecer mengajukan permintaan pupuk kepada PT Pupuk Kaltim/PT.

Petrokimia Gresik berdasarkan RDKK yang diterima dari kelompok tani, akan

tetapi RDKK diterima oleh pengecer pada saat petani mengajukan pembelian

pupuk, sehingga di gudang pengecer tidak tersedia persediaan pupuk bersubsidi

pada saat awal musim tanam.

(2) RDKK dibuat pada saat mengajukan pembelian pupuk bersubsidi (pada awal

masa tanam), namun demikian dalam pengisian formulir RDKK masih terdapat

informasi yang tidak lengkap, antara lain musim tanam dan rencana

penggunaan.

Rencana tindak yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja yaitu

Direksi PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik akan membuat

kebijakan agar setiap pengecer mendapat titipan pupuk bersubsidi sebesar

minimum persediaan yang diwajibkan sesuai ketentuan.

Sedangkan Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern

Pengelolaan Korporasi Bidang Akuntan Negara yang disampaikan dan

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2015 2016 2017 2018 2019

target 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Realisasi 100,00 100,00

Pe

rse

nta

se


dengan Target 2019


Halaman 43


ditindaklanjuti pada tahun 2016 dapat dikelompokkan menjadi 14 hal sebagai

berikut:

(1) Perencanaan belum sepenuhnya memperhatikan Business Plan serta realisasi

pelaksanaan anggaran pada tahun sebelumnya;

(2) Belum adanya kebijakan mengenai laporan bulanan yang wajib dibuat oleh

kantor unit;

(3) Cakupan pelayanan belum mencapai target MDGs;

(4) Tingkat kebocoran/ Non Revenue Water (NRW) Distribusi masih diatas ambang

batas yang ditetapkan yaitu diatas 20%;

(5) PDAM belum siap untuk mendukung target akses air minum 76% di Tahun

2016;

(6) Permasalahan keuangan terkait rendahnya perputaran piutang serta adanya

PDAM yang belum mencapai full cost recovery;

(7) Sebagai dampak dari pemecahan PDAM, terdapat aset bangunan (Instalasi

Pengolahan Air di Belusung) PDAM Badung yang tanahnya dimiliki oleh PDAM

Kota Denpasar. Untuk pemanfaatan tanah tersebut, sesuai draft perjanjian,

PDAM Badung harus membayar sewa tanah yang berlaku surut mulai tahun

2013;

(8) Permasalahan aset meliputi Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan

Statusnya (PPPYBDS), aset tetap yang telah dimanfaatkan oleh PDAM

(Kabupaten Klungkung) namun belum dicatat dalam laporan keuangan karena

belum diketahui nilainya dan belum ada penyerahan ke PDAM Kabupaten

Klungkung serta belum memiliki kebijakan pengelolaan aset dan sistem

Geographic Information System (GIS) atau peta jaringan perpipaan;

(9) Terdapat cukup banyak pelanggan dengan pemakaian air 0 m³selama

beberapa bulan;

(10) Terkait pelayanan, masih terdapat penyambungan Sambungan Rumah (SR)

yang lebih dari 6 hari kerja;

(11) Meyakini keakuratan data aset tetap atas Bangunan Gedung Pasar Badung pada

PD Pasar Kota Denpasar yang akan menjadi dasar penyertaan modal dari

Pemerintah Kota Denpasar kepada PD Pasar Kota Denpasar;

(12) Terkait pengelolaan dana PMN, terdapat ketidakjelasan penggunaan dana /

rincian penggunaan dana, serta kelemahan dalam proses pengadaan;


Halaman 44


(13) Terkait kinerja RSUD/BLUD, masih terdapat aspek keuangan, aspek pelayanan

dan Standar Pelayanan Minimal yang belum optimal;

(14) Memperoleh keyakinan yang memadai atas nilai perolehan aset tetap yang

dimiliki dan dicatat oleh Pemerintah Kota Denpasar yang akan menjadi dasar

penyertaan modal dari Pemerintah Kota Denpasar kepada PD. Pasar Kota

Denpasar.


sasaran program 1.2 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :


1. Jumlah Penugasan Pengawasan PP 18 85 472,22 2. Anggaran Rp 532.633.000 423.495.000 79,51 3. Penggunaan SDM OH 1.541 1.475 95,68



100% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 79,51% dan


Sasaran Program 1.3

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan

Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian

IKU keberhasilan pengawasan dalam bidang keinvestigasian yang dilaksanakan

Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian

kepada APH/ K/L/P/K” yang dihitung berdasarkan jumlah laporan yang diserahkan ke

APH/ Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi dibandingkan dengan

jumlah permintaan penugasan. Realisasi kinerja IKU “Penyerahan hasil pengawasan

keinvestigasian kepada APH/ K/L/P/K” pada tahun 2016 adalah 85,37 % atau

mencapai 142,28% dari target sebesar 60% dengan perhitungan sebagai berikut:


Halaman 45


Tabel 3.6

Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran Program 1.3

Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern

Pengelolaan KorporasiNo. Instans

(%) NO

INSTANSI

PERMINTAAN

REKOMENDASI

CAPAIAN

I Aparat Penegak Hukum (Audit Investigatif, Audit PKKN, PKA, Komputer Forensik)

68 56 77,94

II K/L/P/K 1 Hambatan Kelancaran Pembangunan 1 1 100,00 2 Penyesuaian Harga 1 1 100,00 3 Klaim 0 0 0,00 4 Instansi Lain 0 0 0,00 5 Sosialisasi Program Anti Korupsi 10 10 100,00

6 Fraud Control 2 2 100,00 Jumlah 82 70 85,37

Perbandingan realisasi IKU “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada

APH/K/L/P/K” dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena pengukuran

IKU tahun 2015 berbeda.

Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019

digambarkan dalam gambar 3.3 sebagai berikut:


2016 menunjukkan bahwa kinerja telah mencapai target tahun 2019.

Dikaitkan dengan fokus pengawasan BPKP, penugasan pengawasan yang dilaksanakan

dalam bidang keinvestigasian mendukung pengamanan aset negara/daerah,

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2015 2016 2017 2018 2019

target 50,00 60,00 70,00 75,00 80,00

Realisasi 85,37

Pe

rse

nta

se


dengan Target 2019


Halaman 46


peningkatan tata kelola (Governance System), dan peningkatan ruang fiskal. Uraian hasil

pengawasan berdasarkan fokus pengawasan BPKP tersebut sebagai berikut:

1. Pengamanan Aset Negara/Daerah

BPKP melaksanakan pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan

pemberantasan korupsi. Hasil pengawasan yang dilaksanakan adalah sebagai

berikut:

a. Penanganan Kasus Aparat Penegak Hukum (APH) Realisasi rekomendasi

penugasan Audit Investigatif, Audit dalam rangka PKKN, Pemberian Keterangan

Ahli, dan Komputer Forensik dari APH sebanyak 56 rekomendasi atau mencapai

77,94% dari permintaan sebanyak 68 permintaan.

Rincian laporan yang diserahkan ke APH dan jumlah nilai kerugian keuangan

negara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Rincian Laporan yang Diserahkan kepada APH

(NO INSTANSI

Jumlah Kasus

I Audit Investigatif 1 Kejaksaan 0 2 Kepolisian 0

Sub Jumlah 0 II Audit dalam rangka PKKN

1 Kejaksaan 5 2 Kepolisian 5

3 KPK 0

Sub Jumlah 10

III Pemberian Keterangan Ahli

1 Kejaksaan 10

2 Kepolisian 12

3 KPK 0

4 Pengadilan 24

5 Lainnya 0

Sub Jumlah 46

IV Komputer Forensik 0

Jumlah 56

Uraian Jumlah

b. Penanganan Kasus Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi Selain

melaksanakan penugasan pengawasan atas permintaan APH, BPKP juga

melaksanakan penugasan pengawasan atas permintaan K/L/P/K yaitu Audit

Investigatif dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP).

Jumlah permintaan dari K/L/P/K untuk melakukan Audit Investigatif dan

Evaluasi HKP sebanyak 1 (satu) penugasan yang ditindaklanjuti dengan


Halaman 47


penugasan dan penerbitan rekomendasi sebanyak 1 (satu) rekomendasi atau

100% terdiri dari 1 (satu) rekomendasi Evaluasi HKP.

2. Peningkatan Tata Kelola (Governance System)

Di samping upaya represif, BPKP juga mengedepankan upaya preventif dalam

melawan korupsi. Pencegahan korupsi melalui sistem yang mampu mencegah atau

memudahkan pendeteksian adanya kecurangan/penyimpangan, mendorong BPKP

untuk terus berperan aktif bermitra dengan K/L/P/K dalam memberikan nilai

tambah bagi peningkatan tata kelola.

BPKP melaksanakan penugasan dalam rangka upaya pencegahan korupsi yang

terdiri dari Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPAK), Fraud Control Plan (FCP), dan

kajian pengawasan.

a. Sosialisasi Anti Korupsi (SosPAK) pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 10

kali dengan kelompok sasaran (Focus Group) Pelajar, Mahasiswa, dan Pengelola

Pengadaan Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Focus Group

No. Focus Group JumlahKegiatanJumlah

NO Fokus Grup Jumlah

Kegiatan Jumlah Peserta

1 Pelajar 2 693

2 Mahasiswa 1 276 3 Pengelola Barang dan Jasa 3 679 4 Prajab CPNS 2 80

5 Aparat Pemerintah 2 139

Jumlah 10 1.867

b. Fraud Control Plan (FCP)

Permintaan penugasan FCP pada tahun 2016 sebanyak 2 penugasan dengan

realisasi dan jumlah rekomendasi sebanyak 2 rekomendasi.

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kegiatan

Fraud Control Plan (FCP) Tahun 2016

(%)NO Kegiatan

Permintaan Rekomendasi

1 Sosialisasi 2 2

2 Diagnostik - - 3 Bimtek/Implementasi - - 4 Evaluasi - -

Jumlah 2 2


Halaman 48


c. Kajian dan Evaluasi Pengawasan

Pada tahun 2016, target kajian pengawasan ditetapkan sebanyak 2 (dua)

penugasan dengan realisasi 2 (dua) penugasan, yaitu Kajian Pengawasan atas

Bantuan Sosial di Provinsi Bali dan evaluasi bidang infrastruktur yang

bersumber dari hasil audit Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

3. Peningkatan Ruang Fiskal

Untuk mendorong peningkatan ruang fiskal, BPKP melaksanakan pengawasan atas

pengeluaran keuangan negara yang masih dapat ditingkatkan penghematannya

melalui Audit Penyesuaian Harga dan Audit Klaim.

Jumlah permintaan untuk melakukan Audit Penyesuaian Harga sebanyak 1 (satu)

permintaan dengan realisasi penugasan dan penerbitan rekomendasi sebanyak 1

(satu) rekomendasi, dengan koreksi audit yang dihasilkan sebesar Rp463.091.000,00

sedangkan untuk audit klaim tidak ada permintaan Audit selama tahun 2016.


sasaran program 1.3 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :







Sasaran Program 2

Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP

Pemda/korporasi” diindikasikan dalam capaian enam IKU, yaitu:

1) Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3);

2) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3);

3) Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik;

4) Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik);


Halaman 49


5) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang

dibina;

6) Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina.

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran program ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Program 2.1

Sasaran Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)

IKU "Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)" mencerminkan kualitas

penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Provinsi, diharapkan berada pada Level 3.

Maturitas SPIP diukur menggunakan skala 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP

menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.

Tingkat maturitas SPIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat maturitas yang

dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan dan atau dilaksanakan sendiri oleh APIP Pemda

dengan quality assurance dari BPKP menggunakan pedoman penilaian maturitas SPIP

yang dikembangkan oleh BPKP.

Tidak terdapat target capaian IKU sasaran program “Maturitas SPIP Pemerintah

Provinsi (level 3)”. Namun demikian Perwakilan BPKP Provinsi Bali pada tahun 2016

telah melakukan evaluasi level maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali. Dari hasil

evaluasi, level maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali berada pada level 3.

Dengan demikian realisasi sasaran maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)

sebesar 100%.

Perbandingan realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)” dengan

tahun sebelumnya meningkat 100%.

Perbandingan IKU dengan target Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali periode 2015 –

2019 disajikan dengan gambar 3.4 berikut:


Halaman 50


Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100%, maka realisasi IKU pada

tahun 2016 telah mencapai target maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3).

Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP melakukan evaluasi terhadap

maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3), antara lain sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko untuk tingkat atau “lingkup” pemerintahan Provinsi Bali dengan

pemilik risiko Kepala Daerah dan atau Sekretaris Daerah yang mencakup

penyelenggaraan pemerintahan secara umum yaitu meliputi seluruh urusan/bidang

(26 bidang wajib dan 8 bidang pilihan) belum dilakukan. Untuk lingkup SKPD, dari 7

SKPD yang diuji petik, seluruhnya telah membuat identifikasi risiko meskipun

kualitasnya belum optimal. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satgas SPIP

Provinsi dan Inspektorat dalam mendorong seluruh SKPD agar melakukan

identifikasi risiko.

2) Penilaian terhadap analisis risiko berada pada tingkat “berkembang”. Analisis

risiko dimaksudkan untuk memisahkan risiko-risiko kecil (yang dapat diterima)

dengan risiko-risiko besar, dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam

mengevaluasi dan menangani/mengendalikan risiko. Analisis risiko mencakup

penentuan kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari risiko. Analisis risiko dapat

dilakukan bila risiko telah diidentifikasi.

Hasil identifikasi risiko pada 8 SKPD yang diuji petik, seluruhnya telah dibuatkan

analisis risikonya. Namun belum diteruskan dengan dibuatkan desain pengendalian

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2015 2016 2017 2018 2019

target 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00


Pro

sen

tase


dengan Target 2019


Halaman 51


internnya atau rencana tindak pengendaliannya dalam bentuk dokumen yang

lengkap dan formal (dokumen RTP).

Rencana tindak yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sebagai

berikut:

1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP, agar dianggarkan porsi yang cukup, baik dari segi

pembiayaan maupun ketersediaan tenaga fasilitator;

2) Mendorong dilaksanakannya penilaian secara mandiri atas level maturitas

penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah;

3) Perwakilan BPKP Provinsi Bali secara periodik bersama-sama dengan APIP pada

Pemerintah Daerah, melaksanakan pelatihan, bimtek, workshop SPIP dengan

mengintegrasikan dalam kegiatan Rakorwas yang diselenggarakan Pemerintah

Provinsi Bali;

4) Menambahkan materi SPIP pada setiap kegiatan Diklat pimpinan untuk

memperkenalkan/menginternalisasi SPIP;

5) Memberikan kesempatan kepada pegawai BPKP dan APIP untuk mengikuti diklat

SPIP.

Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian sasaran

program 2.1 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :


1. Jumlah Penugasan Pengawasan PP 1 1 100,00 2. Anggaran Rp 22.018.000 3.900.000 17,71 3. Penggunaan SDM OH 42 32 76,19

Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran program 2.1

telah efisien. Hal ini terlihat dari capaian IKU sasaran program sebesar 100% lebih

tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 17,71% dan penggunaan OH sebesar

76,19%.

Sasaran Program 2.2

Maturitas SPIP Kabupaten/kota (level 3)

IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)” mencerminkan kualitas

penerapan SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota.


Halaman 52


Indikator “Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota ” diukur dengan

menghitung jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memperoleh capaian

tingkat kematangan/maturitas level 3 dibandingkan jumlah Pemerintah

Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP di wilayah Provinsi Bali.

Target capaian IKU Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) tahun 2016

sebesar 10%.

Dalam rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melaksanakan

penugasan evaluasi maturitas SPIP pada Kabupaten Badung, Kabupaten Jembrana,

Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang mencapai tingkat

maturitas SPIP Level 3 sebanyak 2 Pemda yaitu Kabupaten Gianyar dan Kabupaten

Jembrana atau 22,22% dari 9 Kabupaten/Kota. Dengan demikian capaian kinerja

sasaran program “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)” adalah lebih

dari 200% dari target sebesar 10%.

Perbandingan realisasi IKU program “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota

(level 3)” dengan tahun sebelumnya naik sebesar 22,22%.


digambarkan dalam gambar 3.5 sebagai berikut:

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, maka realisasi IKU pada tahun 2016 telah

menuju pencapaian target 2019.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2015 2016 2017 2018 2019

target 5,00 10,00 30,00 50,00 70,00


Pro

sen

tase


dengan Target 2019


Halaman 53


Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP melakukan mengevaluasi level

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) tahun 2016 , sebagai berikut:

1) Ada praktik pengendalian intern, utamanya pada kegiatan pokok/strategis;

2) Pengendalian intern tersebut telah terdokumentasi secara baik.


berikut:

1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP, agar dianggarkan porsi yang cukup, baik dari

segi pembiayaan maupun ketersediaan tenaga fasilitator;

2) Mendorong dilaksanakannya penilaian secara mandiri atas level maturitas


3) Perwakilan BPKP Provinsi Bali secara periodik bersama-sama dengan APIP pada

Pemerintah Daerah, melaksanakan pelatihan, Bimtek, Workshop SPIP dengan


Provinsi Bali;

4) Menambahkan materi SPIP pada setiap kegiatan Diklat pimpinan untuk


5) Memberikan kesempatan kepada pegawai BPKP dan APIP untuk mengikuti diklat

SPIP.






telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar 200%

lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 79,51% dan penggunaan OH

sebesar 95,68%.


Halaman 54


Sasaran Program 2.3

Prosestase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik

Penetapan tata kelola GCG pada BUMN/anak perusahaan didasarkan pada Peraturan

Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan

Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor

16/S.MBU/2012 tanggal 16 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan

Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Assesment GCG meliputi penilaian atas

572 faktor yang diuji kesesuaian penerapannya. Hasil assessment GCG berupa skor GCG

sebagai dasar penentuan kategori penerapan GCG pada BUMN, yang terdiri dari lima

kategori yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik.

IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik" diukur dengan

menghitung jumlah BUMN/anak perusahaan yang mendapat skor minimal baik atas

penerapan GCG dibandingkan dengan jumlah BUMN/anak perusahaan yang di-assess

oleh BPKP.


penugasan Assessment GCG pada PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia

(Persero)/ITDC.

Tidak terdapat target IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik"

pada tahun 2016, namun realisasi IKU sebesar 100%. Realisasi tersebut merupakan

BUMN yang GCG-nya mendapat skor minimal baik sebanyak 1 (satu) BUMN dari 1

(satu) BUMN yang di-assess.


disajikan pada gambar 3.6.


Halaman 55



2016 telah mencapai 133,33%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah

mencapai target tahun 2019.






belum efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar 0,00%

lebih rendah daripada capaian penggunaan dana sebesar 119,28% dan penggunaan OH

sebesar 84,08%.

Sasaran Program 2.4

Prosentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya baik

Pemberian predikat kesehatan BUMN/Anak Perusahaan yang kinerjanya berpredikat

minimal A (baik) dilaksanakan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Badan Usaha

Milik Negara Nomor KEP- 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian

Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan

berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2015 2016 2017 2018 2019

target 65,00 65,00 70,00 70,00 75,00

Realisasi 100,00 100,00

Pro

sen

tase


dengan Target 2019


Halaman 56


bersangkutan yang meliputi penilaian aspek keuangan, aspek operasional dan aspek

administrasi.

IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A

(baik)" diukur dengan menghitung jumlah BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya

berpredikat minimal A (baik) dibandingkan dengan jumlah BUMN/anak perusahaan

yang kinerjanya dievaluasi oleh BPKP.

Selama tahun 2016, BPKP telah melaksanakan assessment GCG dan reviu pengelolaan

tambahan dana PNM pada PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia sehingga hasil

evaluasi kinerja BUMN yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan predikat A

(baik).

Dengan demikian, realisasi IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya

berpredikat minimal A (baik)" sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 100% atau

mencapai 188,68% dari target sebesar 53%.






0,00

50,00

100,00

2015 2016 2017 2018 2019

target 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00

Realisasi 100,00 100,00

Pro

sen

tase


dengan Target 2019


Halaman 57


Sasaran Program 2.5

Prosentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang

dibina

BUMD dibentuk dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi

daerah. BPKP melakukan pengawasan terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan

kinerja agar BUMD berperan optimal sebagai salah satu pemicu kesejahteraan

masyarakat di daerah.

IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang

dibina" diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat

baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang kinerjanya dievaluasi oleh BPKP.


penugasan evaluasi kinerja BUMD.

Realisasi IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD

yang dibina" sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 77,78% atau mencapai

146,75% dari target sebesar 53%.

Realisasi tersebut merupakan BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik

sebanyak 7 BUMD dari 9 BUMD yang dievaluasi.

Realisasi kinerja sebesar 77,78%, sama dengan dibandingkan dengan realisasi tahun

2015.



0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,00

2015 2016 2017 2018 2019

target 52,00 53,00 54,00 55,00 56,00


Pro

sen

tase


dengan Target 2019


Halaman 58





Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP melakukan evaluasi

Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina,

antara lain sebagai berikut:

1) Terkait aset tetap, terdapat aset tetap yang telah dimanfaatkan namun belum

dicatat, terdapat PPPYBDS, terdapat aset yang menjadi catatan pada laporan

keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung (yang diaudit oleh BPK-RI),

penatausahaan aset tetap belum optimal, Aset berupa Bangunan dan Lahan Tidak

Dipelihara dengan Baik, PDAM Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana belum

memiliki kebijakan manajemen aset tetap;

2) Terkait tata kelola yaitu penerapan GCG pada PDAM Kabupaten Klungkung masih

memerlukan upaya-upaya agar penerapannya mendekati atau mencapai praktik-

praktik terbaik (best practices);

3) Terkait perencanaan yaitu PDAM Kabupaten Bangli belum menyusun Corporate

Plan;

4) Terkait pengadaan yaitu PT. CIPL kurang berkomitmen untuk melakukan

peremajaan tanaman dan memelihara kebun seluas 765 ha;

5) Terkait keuangan Perusda belum menikmati bagian keuntungan 30% dari laba PT

CIPL, Penerimaan dari hasil penjualan panen kebun cengkeh dan kelapa tidak

dilaporkan, Sampai dengan 31 Desember 2015 atau 9 (sembilan) tahun kerja sama

berjalan, Perusda hanya menerima hasil dari kompensasi lahan sebesar

Rp500.000.000,00 per tahun Seharusnya sesuai proposal PT. CIPL pada tahun

ketujuh dan seterusnya, lahan yang dikerjasamakan akan memberikan hasil kepada

Perusda rata-rata sebesar Rp1.267.500.000 per tahun;

6) Terkait komitmen PT. Cintraindah Prayasalestari Tidak Melaporkan Perkembangan

Pengelolaan Kerja Sama, Perusda Belum Menerima Pembayaran Atas Hak

Kompensasi Lahan Tahun 2007;

7) Terkait hukum yaitu Kelemahan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan

antara Perusda dengan PT CIPL;

8) Terkait administrasi Perusda belum mampu memberikan data yang memuat atau

menjelaskan pelaksanaan perjanjian kerja sama, sehingga informasi atas perjanjian


Halaman 59


kerja sama baik yang menyangkut perkembangan investasi, pendapatan dan biaya

tidak dapat diperoleh secara update;

9) Hasil pelaksanaan bimbingan teknis berupa draft Kebijakan Akuntansi PDAM Kota

Denpasar yang akan disahkan/ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama

PDAM Kota Denpasar yang digunakan sebagai pedoman oleh PDAM Kota Denpasar

dalam penerapan kebijakan akuntansi perusahaan;

10) RSUD Kabupaten Buleleng belum memiliki pedoman pengadaan barang/ jasa untuk

kegiatan yang bersifat operasional. RSUD Kabupaten Buleleng masih menggunakan

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2012 yang telah dirubah dengan

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 68 Tahun 2013;

11) Terkait manajemen risiko PDAM Kota Denpasar telah menyusun daftar risiko tiap

bidang yang meliputi unsur-unsur: nama risiko yang teridentifikasi, pemilik risiko

(risk owner), penyebab, dampak pada pencapaian tujuan, dan pengendalian yang

selama ini telah dilakukan oleh PDAM Kota Denpasar .






telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis sebesar



Sasaran Program 2.6

Prosentase Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang dibina

BLUD dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa

mengutamakan mencari keuntungan, namun tetap memperhatikan efisiensi dan

produktivitas sehingga wajib menerapkan praktik bisnis yang sehat. Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit yang

didirikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis


Halaman 60


dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, dengan pengelolaan berbentuk Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Untuk itu, BPKP melakukan pengawasan terhadap BLUD dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja BLUD.


penugasan evaluasi kinerja Rumah Sakit/BLUD.

IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina" diukur

dengan menghitung jumlah BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik

dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dibina oleh BPKP.

Realisasi IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina"

sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 100% atau mencapai 172,41% dibandingkan

dengan target sebesar 58%. Realisasi tersebut merupakan BLUD yang kinerjanya

minimal berpredikat baik sebanyak 3 BLUD dari 3 BLUD yang dibina.

Perbandingan realisasi IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD

yang dibina" dengan tahun sebelumnya sama, dengan realisasi 100%.



Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 62%, maka kemajuan kinerja

tahun 2016 telah mencapai 172,41%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016

telah mencapai target tahun 2019.

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2015 2016 2017 2018 2019

target 58,00 59,00 60,00 61,00 62,00

Realisasi 100,00 100,00

Pro

sen

tase


dengan Target 2019


Halaman 61


Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP melakukan evaluasi

Persentase Prosestase Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang

dibina, antara lain sebagai berikut:

1) Terkait perencanaan yaitu RPJMD periode 2016-2020 masih dalam tahap

penyusunan, sehingga apabila ada perubahan kebijakan dalam sektor kesehatan

yang berpengaruh signifikan maka akan dilakukan penyesuaian terhadap RSB yang

sedang disusun;

2) Puskesmas sedang dalam proses mempersiapkan syarat-syarat administratif untuk

dapat menerapkan PPK BLUD.


berikut:

1) Menginstruksikan tim penyusun RSB yang telah ditetapkan untuk melakukan

koordinasi dengan Pemerintah Daerah Tabanan guna mendapatkan informasi

mengenai RPJMD periode 2016-2020, supaya dapat segera menyesuaikan

penyusunan RSB sehingga relevan dengan perencanaan Pemerintah Tabanan yang

tertuang dalam RPJMD;

2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung agar memfasilitasi Puskesmas untuk

pengajuan persyaratan BLUD kepada Pemerintah Daerah.






telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar




Halaman 62


Sasaran Program 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

IKU "Kapabilitas APIP Pemerintah Pemerintah Daerah" mencerminkan kualitas

kapasitas dan kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam

menjalankan perannya sebagai auditor intern pada instansinya masing-masing.

Tingkat kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat kapabilitas yang

dilaksanakan oleh BPKP dan atau dilaksanakan sendiri oleh APIP K/L/Pemda dengan

quality assurance dari BPKP menggunakan pedoman penilaian kapabilitas APIP yang

dikembangkan oleh BPKP yang diadaptasi dari framework Internal Audit-Capability

Model (IACM), The Institute of Internal Auditor.

Kapabilitas APIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai kapabilitas APIP

menunjukkan kualitas APIP yang semakin baik dalam menjalankan perannya sebagai

auditor intern.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah Daerah ” diindikasikan dalam capaian enam IKU, yaitu “Kapabilitas APIP

Pemerintah Provinsi (Level 3), Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2),

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1), Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 3), Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) dan

”Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)”. Pengukuran capaian

program dihitung berdasarkan jumlah APIP Daerah yang telah mencapai level

kapabilitas tertentu dibandingkan dengan jumlah APIP yang ada di wilayah Provinsi

Bali dengan rumus sebagaimana diungkapkan di atas.

Capaian indikator kinerja program Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

Provinsi Bali tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Ikhtisar Capaian Program 3


Capaian

1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % - - -

2. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % - - -

3. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % 100 100,00 100,00

4. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) % - - -

5. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) % 67 88,89 100,00

6. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1) % 33 11,11 166,33


Halaman 63


Gambaran pencapaian level kapabilitas masing-masing APIP di wilayah Provinsi Bali

sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Capaian Level Kapabilitas APIP di Wilayah Provinsi Bali

Inspektorat Daerah Level Kapabilitas Target Level 3

Th Level Th 1. Inspektorat Provinsi Bali 2016 1 2018

2. Inspektorat Kabupaten Tabanan 2015 2 2017

3. Inspektorat Kabupaten Gianyar 2015 2 2017

4. Inspektorat Kabupaten Badung 2016 2 2017

5. Inspektorat Kota Denpasar 2016 2 (dgn perbaikan) 2019

6. Inspektorat Kabupaten Jembrana 2016 2 2019

7. Inspektorat Kabupaten Buleleng 2016 2 2019

8. Inspektorat Kabupaten Bangli 2016 2 2019

9. Inspektorat Kabupaten Karangasem 2016 2 2019

10. Inspektorat Kabupaten Klungkung 2016 1 2019

Perbandingan capaian sasaran program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah Daerah dengan capaian tahun sebelumnya adalah:

Tabel 3.12 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Program

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Utama Satuan Realisasi Capaian Kenaikan

/penurunan 2015 2016 2015 2016

1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

% - - - - -

2. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

% - - - - -


% 100,00 100,00 100,00 100,00 -

4. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)

% - - - - -


% 33,33 88,89 100,00 100,00 55,56


% 66,67 11,11 122,22 166,33 55,56

Realisasi tahun 2016 jika dibanding dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP

Provinsi Bali periode 2015-2019 menunjukan telah mengarah pada pencapaian sasaran

program untuk mewujudkan seluruh APIP di Provinsi Bali telah mencapai Level 3 pada

tahun 2019 yang disajikan dalam gambar 3.10.


Halaman 64



program 3 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :


1. Jumlah Penugasan Pengawasan

PP 2 29 1450,00

2. Anggaran Rp 244.772.000 231.703.000 94,66

3. Penggunaan SDM OH 170 755 444,12

Dari sisi penggunaan dana pencapaian kinerja sasaran program 3 efisien. Hal ini terlihat

dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar 132,67% lebih tinggi daripada

capaian penggunaan dana sebesar 94,66%. Namun tidak efisien dalam penggunaan OH,

capaian IKU sasaran lebih rendah dari penggunaan OH sebesar 444,12%.

BPKP Perwakilan Provinsi Bali pada tahun 2016 melaksanakan monitoring dan evaluasi

peningkatan kapabilitas APIP pada 7 Inspektorat Kabupaten/Kota dan Bimbingan

Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP menuju level 3 pada 2 Inspektorat Kabupaten.

2015 2016 2017 2018 2019

L3 Prov 0% 0% 0% 100% 100%

R L3 Prov 0% 0%

L2 Prov 0% 0% 100% 0% 0%

R L2 Prov 0% 0%

L1 Prov 100% 100% 0% 0% 0%

R L1 Prov 100% 100%

L3 Kab/Kota 0% 0% 33% 33% 100%

R L3 Kab/Kota 0% 0%

L2 K 0% 67% 67% 67% 0%

R L2 Kab/Kota 33% 89%

L1 K 100% 33% 0% 0% 0%

E L1 Kab/Kota 67% 11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

%

Gambar 3.10 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 3

dengan Target 2019


Halaman 65


. Sasaran Program 4 Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam

pengawasan BPKP

Sasaran program “Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam

pengawasan BPKP diukur dengan IKU berupa “Persepsi Kepuasan Layanan

Kesetmaan” meliputi dua kegiatan yaitu tersedianya dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan dan

termanfaatkannya Aset secara optimal”.

Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan

ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi.

Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei dengan

menyebarkan kuesioner kepada para penerima layanan dalam hal ini pegawai dari

seluruh unit kerja di lingkungan BPKP Perwakilan Provinsi Bali secara uji petik dan

dihitung menggunakan metode skala likert 1-10.

Realisasi IKU “Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan” sebesar 7,6 skala likert atau

mencapai 108,57% dari target tahun 2016 sebesar 7 skala likert. Capaian tersebut

merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan pada tiga Sub Bagian layanan

sebagaimana disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Capaian Kinerja IKU

Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan/Ketatausahaan Tahun 2016

NO SUB BAGIAN SKOR PERSEPSI (SKALA LIKERT

1 – 10)10)

TARGET SKALA LIKERT (1 – 10)

CAPAIAN %

1 Kepegawaian 7,6 7 108,57

2 Keuangan 8,0 7 114,29

3 Umum 7,6 7 108,57

Jumlah 7,6 7 108,57

No. BSkor Persepsi

Realisasi sebesar 7,6 skala likert mencapai 108,57% dibandingkan dengan target IKU

tahun 2019 sebesar 8 skala likert. Untuk itu, perlu terus meningkatkan kualitas layanan

agar target tahun 2019 sebesar 8 skala likert dapat dicapai.


Halaman 66


Capaian IKU “Persepsi kepuasan layanan kesetmaan” menyerap dana sebesar

Rp21.083.594.198,00 atau 96,13 % dari anggaran sebesar Rp21.931.560.000,00 dan

SDM sebanyak 14.712 OH atau 128,42% dari rencana sebanyak 11.456 OH.

Dari sisi penggunaan dana, IKU “Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan” telah dicapai

secara efisien. Namun dari penggunaan sumber daya manusia (OH) tidak efisien.

Kondisi ini terlihat dari capaian IKU sebesar 108,57% lebih tinggi dibandingkan dengan

capaian penggunaan dana sebesar 95,85% dan lebih rendah dari capaian OH sebesar

128,42%.

Kinerja dukungan dalam lingkup Ketatausahaan meliputi kegiatan :

1) Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam

mencapai kepuasan layanan;

2) Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP;

3) Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP.

Capaian Kegiatan “Termanfaatkannya aset secara optimal” diukur dengan indikator

“Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP dan terlaksananya

rehabilitasi kantor perwakilan BPKP”.

Sampai dengan akhir Desember 2016 pekerjaan rehab berat rumah negara sudah

dilaksanakan atau tercapai 100% dengan realisasi dana sebesar Rp481.176.000,00 atau

99,51% dari jumlah anggaran sebesar Rp483.550.000,00.

Kegiatan rehabilitasi kantor perwakilan BPKP sudah terlaksana atau tercapai 100%,

dengan realisasi dana sebesar Rp133.282.000,00 atau 96,27% dari jumlah anggaran

sebesar Rp138.450.000,00.

6,406,606,807,007,207,407,607,808,00

2015 2016 2017 2018 2019

target 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00

Realisasi 7,56 7,60

Pro

sen

tase

Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 4

dengan Target 2019


Halaman 67


C. Realisasi Keuangan

Anggaran BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2016 sebesar Rp25.388.200.000,

dengan realisasi sebesar Rp24.397.447.758,00 atau sebesar 96,10% dari jumlah

anggaran. Rincian per program dan per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.13 dan

Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program

NO JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya- BPKP

21.931.560.000,00 21.083.594.198,00

2 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3.456.640.000,00 3.313.853.560,00

Jumlah 25.388.200.000,00 24.397.447.758,00

Dari Tabel 3.11 menunjukkan realisasi anggaran untuk program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP sebesar Rp21.083.594.198,00 atau

96,13% dari rencana sebesar Rp21.931.560.000,00 dan program Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah sebesar Rp3.313.853.560,00 atau 95,87% dari rencana sebesar

Rp3.456.640.000,00.

Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja

NO JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

1 Belanja Pegawai 17.430.368.000,00 16.939.415.559,00 97,18% 2 Belanja Barang 7.335.832.000,00 6.843.574.199,00 93,29%

3 Belanja Modal 622.000.000,00 614.458.000,00 98,79%

Jumlah 25.388.200.000,00 24.397.447.758,00 96,10% Jenis Belanja Anggaran Realisasi Tabel 3.14 menunjukkan realisasi belanja pegawai sebesar Rp16.939.415.559,00 atau

97,18% dari rencana sebesar Rp17.430.368.000,00, realisasi belanja barang sebesar

Rp6.843.574.199,00 atau 93,29% dari rencana sebesar Rp7.335.832.000,00, dan

realisasi belanja modal sebesar Rp614.458.000,00 atau 98,79% dari rencana sebesar

Rp622.000.000,00.


Halaman 68


Tidak tercapainya target penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2016

sebesar 3,90% disebabkan:

Belanja Pegawai tidak terserap 2,82% atau sebesar Rp490.952.441,00 karena

berkurangnya jumlah pegawai akibat mutasi dan pensiun serta rencana penambahan

pegawai untuk jabatan verifikator tidak terealisasi;

Belanja Barang tidak terserap 6,71% atau sebesar Rp492.257.801,00 karena adanya

efisiensi, self-blocking tahap II sesuai surat Sesma No S-1758/SU/03/1016 tanggal

15 Agustus 2016;

Belanja Modal tidak terserap 1,21% atau sebesar Rp7.542.000,00 karena efisiensi

anggaran sedangkan target fisik telah tercapai 100%.



Halaman 69

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali, disamping merupakan

pertanggungjawaban kinerja Perwakilan dalam mendukung mencapai sasaran strategis

BPKP tahun 2016, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah

diimplementasikan.

Realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2016 tercermin dari pencapaian

sasaran program sebagai berikut:

Sasaran Program IKU Capaian IKU

1 Sasaran Program 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Sasaran Program 1.1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara

Tercapai 153,02%

Sasaran program 1.2 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi

Tercapai 100,00%

Sasaran Program 1.3 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum, K/L/P/K Bidang Pengawasan Keinvestigasian

Tercapai 142,28%

2 Sasaran Program 2 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi

Sasaran Program 2.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3 Tercapai 100,00%

Sasaran Program 2.2 Maturitas SPIP Kabupaten/kota (level 3) Tercapai 200,00%

Sasaran Program 2.3 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *);

Belum ditargetkan

Sasaran Program 2.4 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *);

Tercapai 188,68%

Sasaran Program 2.5 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina;

Tercapai 146,75%

Sasaran Program 2.6 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

Tercapai 172,41%

3 Sasaran Program 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

Sasaran Program 3.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Belum ditargetkan Sasaran Program 3.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Belum ditargetkan Sasaran Program 3.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Tercapai 100,00% Sasaran Program 3.1 Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota(Level 3) Belum ditargetkan

Sasaran Program 3.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)

Tercapai 100,00%

Sasaran Program 3.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

Tercapai 166,33%


Halaman 70


Sasaran Program IKU Capaian IKU

Sasaran Program Dukungan: Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam

pengawasan BPKP

1. Persepsi kepuasan layanan kesetmaan Tercapai 108,57%

Sasaran Kegiatan Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP

1. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Tercapai 94,32% 2. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Tercapai 100,00% 3. Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Tercapai 100,00% 4. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Tercapai 100,00% 5. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Belum ditargetkan Sasaran Kegiatan Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

dalam mencapai kepuasan layanan

1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Tercapai 100,00%

Disadari sepenuhnya bahwa pencapaian sasaran program memerlukan upaya dan kerja

keras yang berkesinambungan. Tidak terdapat kendala yang signifikan dalam

pencapaian sasaran program di Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

Namun target penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2016 masih dibawah

dibawah target 3,90%, disebabkan:

1. Belanja Pegawai tidak terserap 2,82% atau sebesar Rp490.952.441,00 karena

berkurangnya jumlah pegawai akibat mutasi dan pensiun serta rencana penambahan

pegawai untuk jabatan verifikator tidak terealisasi;

2. Belanja Barang tidak terserap 6,71% atau sebesar Rp492.257.801,00 karena adanya

efisiensi, self-blocking tahap II sesuai surat Sesma No S-1758/SU/03/1016 tanggal

15 Agustus 2016;

3. Belanja Modal tidak terserap 1,21% atau sebesar Rp7.542.000,00 karena efisiensi

anggaran sedangkan target fisik telah tercapai 100%.

Guna lebih mengoptimalkan capaian kinerja program, Perwakilan BPKP Provinsi Bali

menyusun Rencana Tindak untuk meningkatkan capaian kinerja kualitas

penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut:

1. Pembinaan penyelenggaraan SPIP, agar dianggarkan porsi yang cukup, baik dari

segi pembiayaan maupun ketersediaan tenaga fasilitator;

2. Mendorong dilaksanakannya penilaian secara mandiri atas level maturitas



Halaman 71


3. Perwakilan BPKP Provinsi Bali secara periodik bersama-sama dengan APIP pada

Pemerintah Daerah, melaksanakan pelatihan, Bimtek, Workshop SPIP dengan


Provinsi Bali;

4. Menambahkan materi SPIP pada setiap kegiatan Diklat pimpinan untuk


5. Memberikan kesempatan kepada pegawai BPKP dan APIP untuk mengikuti diklat

SPIP.



Lampiran 1/1 - 2

Anggaran Realisasi Anggaran % Rencana Realisasi %

1 Perbaikan Tata Kelola,

Manajemen Risiko, dan

Pengendalian Intern

Pengelolaan Keuangan

Negara

% 45,00 68,86 153,02 1.461.045.000,00 1.543.021.560,00 105,61 8.541,00 6.323,00 74,03

2 Perbaikan Tata Kelola,

Manajemen Risiko, dan

Pengendalian Intern


% 100,00 100,00 100,00 345.092.000,00 271.095.000,00 78,56 1.717,00 789,00 45,95

3 Penyerahan Hasil

Pengawasan Keinvestigasian

kepada Aparat Penegak

Hukum, K/L/P/K Bidang

Pengawasan Keinvestigasian

% 60,00 85,37 142,28 515.825.000,00 515.100.000,00 99,86 2.767,00 1.958,50 70,78

4 Maturitas SPIP Pemerintah

Propinsi (level 3)

% 100,00 100,00 100,00 22.018.000,00 3.900.000,00 17,71 42,00 32,00 76,19

5 Maturitas SPIP Pemerintah

Kabupaten/kota (level 3)

% 10,00 22,22 200,00 532.633.000,00 423.495.000,00 79,51 1.541,00 1.474,50 95,68

6 Persentase BUMN/anak

perusahaan dengan skor

GCG baik *)

% - 100,00 - 68.175.000,00 81.322.000,00 119,28 245,00 206,00 84,08

7 Persentase BUMN/anak

perusahaan yang kinerjanya

berpredikat minimal A

(baik) *)

% 53,00 100,00 188,68 - - - - - -

8 Persentase BUMD yang

kinerjanya minimal

berpredikat baik dari BUMD

yang dibina

% 53,00 100,00 188,68 159.942.000,00 168.792.000,00 105,53 606,00 458,00 75,58

9 Presentase BLUD yang

kinerjanya minimal baik dari

BLUD yang dibina

% 58,00 100,00 172,41 107.138.000,00 75.425.000,00 70,40 315,00 208,00 66,03

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

Perbaikan

pengelolaan

program

prioritas

nasional dan

pengelolaan

keuangan

negara/korpor

asi

Meningkatnya

kualitas

penerapan

SPIP

Pemda/korpor

asi

Realisasi % Capaian ProgramKeuangan

Meningkatnya

Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

1

Meningkatnya

Maturitas SPIP

2

SDM (OH)KeteranganSasaran StrategisNo.

Uraian IKU

Indikator KinerjaSatuan Target

Lampiran 1/2 - 2


Perbaikan

pengelolaan

program

prioritas

nasional dan

pengelolaan

keuangan

negara/korpor

asi

Realisasi % Capaian ProgramKeuangan

Meningkatnya

Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

1

SDM (OH)KeteranganSasaran StrategisNo.

Uraian IKU

Indikator KinerjaSatuan Target

10 Kapabilitas APIP

Pemerintah Provinsi (Level

3)

% - - -

11 Kapabilitas APIP

Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 3)

% - - -

12 Kapabilitas APIP


2)

% - - -

13 Kapabilitas APIP

Pemerintah


% 67,00 88,89 100,00

14 Kapabilitas APIP


1)

% 100,00 100,00 100,00

15 Kapabilitas APIP

Pemerintah


% 33,00 11,11 166,33

4 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

dukungan teknis

dalam

pengawasan

Persepsi kepuasan layanan

kesetmaan/ketatausahaan

Skala

Likert

(1-10)

7,00 7,60 108,57 21.931.560.000,00 21.083.594.198,00 96,13 11.456,00 14.712,00 128,42

25.388.200.000,00 24.397.447.758,00 96,10 27.400,00 26.916,00 98,23

Meningkatnya

kapabilitas

pengawasan

intern Pemda

244.772.000,00 231.703.000,00 94,66 170,00 755,00 Meningkatnya

Kapabilitas

Pengawasan

Intern

Pemerintah

3 444,12

Lampiran 2/1 - 2

1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko,

dan Pengendalian Intern Pengelolaan

Keuangan Negara

% 68,86 62,77 6,09 70,00 98,37

2 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko,

dan Pengendalian Intern Pengelolaan

Korporasi

% 100,00 N/A - 100,00 100,00

3 Penyerahan Hasil Pengawasan

Keinvestigasian kepada Aparat Penegak

Hukum, K/L/P/K Bidang Pengawasan

Keinvestigasian

% 85,37 N/A - 80,00 106,71

4 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level

3)

% 100,00 - 100,00 100,00 100,00

5 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota

(level 3)

% 22,22 - 22,22 70,00 31,75

6 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan

skor GCG baik *)

% 100,00 100,00 - 75,00 133,33

7 Persentase BUMN/anak perusahaan yang

kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *)

% 100,00 100,00 - 75,00 133,33

8 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik dari BUMD yang dibina

% 100,00 100,00 - 56,00 178,57

9 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal

baik dari BLUD yang dibina

% 100,00 100,00 - 62,00 161,29

Meningkatnya

kualitas penerapan

SPIP

Pemda/korporasi

Indikator Kinerja

1 Meningkatnya Kualitas

Akuntabilitas


Perbaikan

pengelolaan

program prioritas

nasional dan

pengelolaan

keuangan

negara/korporasi

Realisasi

2015

Kenaikan

(Penurunan

)

Target

2019

2 Meningkatnya Maturitas

SPIP

PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2016 DENGAN REALISASI TAHUN 2015 DAN DENGAN TARGET 2019PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

No. Sasaran StrategisUraian IKU

Satuan Realisasi

2016

% Capaian

Realisasi

2016 thd

Program

Lampiran 2/2 - 2

Indikator Kinerja


Akuntabilitas


Perbaikan

pengelolaan

program prioritas

nasional dan

pengelolaan

keuangan

negara/korporasi

Realisasi

2015

Kenaikan

(Penurunan

)

Target

2019 No. Sasaran Strategis

Uraian IKUSatuan

Realisasi

2016

% Capaian

Realisasi

2016 thd

Program

10 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level

3)

% - - - 100,00 -

11 Kapabilitas APIP Pemerintah


% - - - 100,00 -


2)

% - - - - -



% 88,89 33,33 55,56 - -


1)

% 100,00 100,00 - - -



% 11,11 66,67 55,56 - -

4 Meningkatnya kualitas

pelayanan dukungan

teknis dalam

pengawasan BPKP

Persepsi kepuasan layanan

kesetmaan/ketatausahaan

Skala

Likert

(1-10)

7,60 7,56 0,04 8,00 95,00

3 Meningkatnya

Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemerintah

Meningkatnya

kapabilitas

pengawasan intern

Pemda


1 Rekomendasi Pengawasan

Perwakilan BPKP

% 88 83 94,32 1.484.149.000,00 1.520.836.500,00 102,47 8.532 5.705 66,86


Perwakilan BPKP Nawacita

% 30 30 100,00 602.047.000,00 601.981.560,00 99,99 3.611 2.477 68,60


Regional Bidang Otonomi

Daerah Nawacita

% 4 4 100,00 141.962.000,00 140.941.000,00 99,28 648 753 116,20

4 Rekomendasi Perbaikan

Penyelenggaraan SPIP

% 33 33 100,00 1.228.482.000,00 1.050.094.500,00 85,48 3.153 3.270 103,69

5 Rekomendasi Pembinaan

Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemda

% - - - - - - - - -

6 Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan

BPKP

% 80 80 100,00 21.309.560.000,00 20.469.136.198,00 96,06 11.456 14.712 128,42

7 Terlaksananya rehabilitasi

berat rumah negara

perwakilan BPKP

% 740 740 100,00 483.550.000,00 481.176.000,00 99,51 - - -

8 Terlaksananya rehabilitasi

kantor perwakilan BPKP

% 259 259 100,00 138.450.000,00 133.282.000,00 96,27 - - -

25.388.200.000,00 24.397.447.758,00 96,10 27.400 26.916 98,23

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

No. Sasaran StrategisUraian IKU

Satuan Target Realisasi % Capaian Program

Lampiran 3

Tersedianya

dukungan

manajemen dan

pelaksanaan

tugas teknis

lainnya dalam

mencapai

kepuasan

layanan

Meningkatnya

kualitas

penerapan

SPIP

Pemda/korpor

asi

TAHUN 2016

Tersedianya

informasi hasil

pengawasan

pada Perwakilan

BPKP

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya

Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan d an

Pembangunan

Nasional

1

2 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

dukungan teknis

dalam

pengawasan

BPKP

Keuangan SDM (OH)Keterangan

Indikator Kinerja

Perbaikan

pengelolaan

program

prioritas

nasional dan

pengelolaan

keuangan

negara/korpor

asi

CAPAIAN KINERJA OUTPUT


Perwakilan BPKP

Rek 83


Perwakilan BPKP Nawacita

Rek 30

3 Rekomendasi Pengawasan Regional

Bidang Otonomi Daerah Nawacita

Rek 4

4 Rekomendasi Perbaikan

Penyelenggaraan SPIP

Rek 33 2 31

5 Rekomendasi Pembinaan

Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemda

Rek - 2 (2)

Sub Jumlah 150 112 38

6 Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP

Dok/

Lap

80 60 20

7 Terlaksananya rehabilitasi berat

rumah negara perwakilan BPKP

M2 740 140 600

8 Terlaksananya rehabilitasi kantor

perwakilan BPKP

M2 259 100 159

Lampiran 4


Layanan Dukungan

Teknis Pengawasan

BPKP

Meningkatnya Kualitas

Akuntabilitas


d an Pembangunan

Nasional

1

Kenaikan

(Penurunan)Indikator Kinerja

PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

No. Sasaran Strategis Sasaran Kegiatan Uraian IKU

Satuan Realisasi

2016

Realisasi

2015

108 9

Tersedianya dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis

lainnya dalam mencapai

kepuasan layanan

Tersedianya informasi

hasil pengawasan pada

Perwakilan BPKP

Documents

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - bpkp.go.id 2018/Laporan... · dan menetapkan indikator kinerja utama program sebagai dasar pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Laporan Kinerja