LAKIP 2013 - bpkp.go.id Perwakilan... · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 dimaksudkan sebagai perwujudan

L”

L’

LAKIP

2013

LAPORAN

AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAHINSTAN

SI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................. iv

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................ v

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................ vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi ................................................... 1

B. Aspek Strategis Organisasi ................................................................................. 4

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ....................................................... 5

D. Struktur Organisasi .............................................................................................. 7

E. Sistematika Penyajian .......................................................................................... 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 2012-2014 ........................................................................ 11

1. Pernyataan Visi .............................................................................................. 12

2. Pernyataan Misi ............................................................................................. 19

3. Tujuan Strategis ............................................................................................. 23

4. Sasaran Strategis ……………………………………………………............. 25

5. Indikator Kinerja Utama ............................................................................... 26

6. Program dan Kegiatan .................................................................................. 28

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2013 ............................................................................ 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja .................................................................................................... 34

B. Analisis Kinerja

Sasaran Strategis 1 : .............................................................................................. 35

Sasaran Strategis 2 :. ............................................................................................. 52

Sasaran Strategis 3 : .............................................................................................. 59

Sasaran Strategis 4: …………………………………………………… ............... 65

Sasaran Strategis 5: ……………………………………………………. .............. 70

Sasaran Strategis 6: ……………………………………………………… ........... 72

BAB IV PENUTUP .................................................................................................................... 74

A. Kesimpulan ............................................................................................................ 76

B. Saran……………………………………………………………………………… 77

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sasaran Strategis Tahun 2013

Tabel 1.2 SDM Perwakilan BPKP Provinsi Sulbar

Tabel 2.1 Tujuan Strategis Berdasarkan Misi

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 2.3 Program Kegiatan Teknis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 2.4 Tapkin Tahun 2013

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

Tabel 3.2 Sasaran Strategis 1

Tabel 3.3 Opini BPK Tahun 2013


Tabel 3.5 Daftar koreksi penerimaan negara/daerah tahun 2013


Tabel 3.7 Perkembangan Opini Laporan Auditor

Tabel 4.1 Sasaran Strategis 4Capaian Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang POLSOSKAM Tahun 2012

Tabel 4.2 Audit Investigatif Tahun 2013

Tabel 4.3 Audit perhitungan kerugian keuangan Negara



Tabel 7.1 Anggaran dan Realisasi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Gambar 1.2 Jumlah Tenaga PFA berdasarkan jabatan Fungsional

Gambar 1.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan

Gambar 1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 1.5 Hasil Output pada pencapaian strategis 1

Gambar 1.6 Profil Output terhadap sasaran strategis 2

Gambar 1.7 Profil Outcome terhadap sasaran strategis 2



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013

LAKIP- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1

PENDAHULUAN

etiap tahun masing-masing unit kerja Perwakilan BPKP Seluruh Provinsi

memiliki Penetapan Kinerja yang harus dicapai, demikian juga pada tahun

2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai lanjutan dari hasil

evaluasi kegiatan tahun 2012 yang disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan menganalisis pencapaian kinerja sebagai

pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi yang

dilaksanakan perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2013 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pogram dalam

mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan

Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013,selain itu juga sebagai umpan balik

untuk mendorong perbaikan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat di

tahun-tahun yang akan datang.

Tugas, fungsi dan kewenangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat serta aspek

strategis organisasi, kegiatan dan layanan secara sistematika penyajian Laporan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 lebih lanjut diuraikan sebagai

berikut:

A. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Organisasi

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, BPKP mempunyai tugas

Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

S

BAB I



Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat adalah instansi vertikal BPKP di daerah

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Fungsi BPKP

sebagaimana tersebut di atas saat ini telah diperluas dengan diterbitkannya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, BPKP sebagai auditor yang

bertanggung jawab kepada Presiden seperti dinyatakan dalam Pasal 49 PP tersebut,

BPKP berperan mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan

keuangan negara melalui fungsiPengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP adalah Auditor Presiden yang

bertugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara

dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP). Terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan BPKP tersebut,

Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2011 tentang

Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Selain itu, untuk

mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan Inpres

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Dari rangkaian peraturan tersebut maka BPKP mempunyai tugas dan fungsi meliputi :

1. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yaitu kegiatan yang dalam

pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian/lembaga atau

pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah pada kementerian/lembaga, provinsi, atau

kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan;

2. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Khusus dalam rangka

pelaksanaan pengawasan intern atas kegiatan kebendaharaan umum negara,

Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan instansi

pemerintah lainnya;

3. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden:



a. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan

Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4);

b. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

4. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan

tertentu, yang meliputi:

a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh

menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan

c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden

5. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

6. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan kepada

Menteri Keuangan kepada Presiden

7. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional dari

hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya

8. Mendiagnosis keandalan sistem pengendalian yang ada;

9. Memperbaiki sistem pengendalian yang lama menjadi sistem pengendalian baru

yang menekankan pada soft control;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai capaian kinerja dalam

tahun 2013 dikaitkan dengan proses pencapaian dan tujuansasaran Perwakilan

BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Capaian kinerja tersebut merupakan tolak ukur

pada Rencana Kinerja tahun 2013 yang merupakan bentuk komitmen Kemenko

Kesra dalam mencapaikinerja yang optimal sebagai bagian dari usaha

memenuhi visi dan misi organisasi sehingga tujuandan sasaran yang ditetapkan

disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.

B. Aspek Strategis Organisasi

Terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP), mandat baru yang diemban BPKP sebagai Auditor Presiden yang memiliki

tugas sebagai pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara dan



pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. Mandat baru tersebut

ditindaklanjuti dengan reposisi dan revitalisasi BPKP sebagaimana dinyatakan oleh

Kepala BPKP dalam Rapat Kerja BPKP pada bulan Desember 2008. Strategi

penguatan (reposisi) BPKP tahun 2012–2014 adalahProduct Differences, Market

Differencesdan Methodology Differences.

Product Differences, kualitas produk BPKP harus bersifat strategis, makro, nasional

(lintas sektoral) yang merupakan jiwa pasal 49 PP Nomor 60 Tahun 2008. Tugas

BPKP bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan

negara oleh para pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden

dalam menjalankan amanah rakyat.

Market Differences,produk BPKP harus dikenali dengan baik siapa market BPKP.

BPKP memiliki pasar pengawasan, yaitu Presiden sebagai shareholdersutama dan

stakeholders birokrasi lain yang terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif, dan

badan usaha milik negara/daerah. Banyak pihak yang sudah terbantu oleh

kinerja BPKP dan membutuhkan BPKP.

Methodology Differences, new BPKP perlu terus dikembangkan metodologi

pengawasan yang kontemporer, spesifik, dan membawa manfaat antara lain

program evaluations, policy analysis, forensic audit, performance audit, dan internal

control review

Dalam memenuhi amanah rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri,

maju, adil, dan makmur, pemerintah telah menetapkan target pembangunan

nasional untuk jangka waktu 20 tahun melalui UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Target tersebut kemudian

dirinci ke dalam target pembangunan jangka menengah dan jangka pendek.Target

pembangunan jangka pendek, yang berjangka waktu satu tahun, dituangkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian target

rencana jangka menengah pemerintah, BPKP telah menyusun Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2010-2014. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis,



program, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2010-2014 berikut target output

dan outcome yang akan dicapai.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 64

Tahun 2005 dan PP Nomor 60 Tahun 2008, melaksanakan jenis kegiatan

pengawasan pada tahap berikut ini:

1. Pre-emptif

Jenis kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang

diperlukanuntuk pengembangan good governance, pelayanan publik, dan

pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini mengurangi risiko birokrasi

yang bersifat laten.

2. Preventif

Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk

memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan

peringatan dini (early warning system) atas proses governance, manajemen risiko,

dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur

manajemen pemerintah. Sasarannya adalah meminimalisasi peluang

berlangsungnya moral hazard di birokrasi.

3. Represif

Jenis kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi

perhitungan kerugian negara atas kasus-kasus dengan atau tidak

diketemukannya indikasi melawan hukum/tindak pidana korupsi.

Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus

penyimpangan dan perbuatan melawan hukum

Dalam penetapan kinerja (TAPKIN) tahun 2013 Perwakilan BPKP telah

ditetapkan sejumlah 6 capaian strategies sebagai tujuan stategis,berikut ini:



Tabel 1.1 Sasaran Strategis Tahun 2013

No. Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD

2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 80%

3. Terselenggaranya SPM pada 200 IPD dan terselenggaranya GG pada 65%

BUMN/BUMD

4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD

dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 77%

5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L, Pemda sebesar 60%

6. Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan

kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%

Dari 6 (enam) target indikator penetapan kinerja (tapkin) yang ditetapkan dan

diukur, kemudian dinilai untukmenentukan tingkat keberhasilan dari masing-

masing program dan kegiatan. Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih

meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Barat telah memiliki30 (tiga puluh) indikator kinerja utama

(IKU).

D. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKP di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Barat dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan dan dibantu oleh 1 (satu)

Kepala Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Kasubbag terdiri dari yaitu 1 (satu) orang

Kasubbag Kepegawaian dan Prolap, 1 (satu) orang Kasubbag Keuangan dan 1 (satu)

orang Kasubbag Umum (lihat Gambar1.1).



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Selanjutnya komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat saat

ini dapat disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 1.2 SDM Perwakilan BPKP Provinsi Sulbar Tahun 2013

Uraian Jumlah (Orang)

1. Jumlah SDM Seluruhnya per 31 Desember 2013 64

2. Jabatan Struktural 5

3. Jabatan Fungsional, terdiri dari

Auditor Madya

Auditor Muda

Auditor Pelaksana

Auditor Penyelia

Auditor Terampil

8

6

8

5

21

2. Tata Usaha 4

3. Tenaga Harian Lepas (THL) 7



Gambar 1.2 Jumlah tenaga JFA berdasarkan Jabatan Fungsional

Gambar 1.3 Jumlah SDM Perwakilan BPKP Prov Sulbar

Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013

0

5

10

15

20

25

AuditorMadya

AuditorMuda

AuditorPelaksana

AuditorPenyelia

AuditorTerampil

S2

S1/D4

D3

Lain-lain



E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan

penjelasanmengenai pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi.

Capaian kinerja (performance results)sebagai tolok ukur keberhasilan

melaluianalisisatas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkandiidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap)

bagiperbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat berpedoman pada Peraturan

Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 TentangPedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah, sebagai berikut :

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan

kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun

2013 disusun dalam masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan LAKIP, gambaran

umum Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, dan sistematika

penyajian.

Bab II – Perencanan dan Perjanjian Kerja

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Barat untuk periode 2012-2014 dan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja

untuk tahun 2013.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja menyeluruh dari Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Barat selama tahun 2013 sebagai hasil implementasi keseluruhan

program dan kegiatan dalam periode tersebut.



Bab IV – Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 ini dan

menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa

datang.



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

esuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, BPKP melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan

merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga mulai tahun 2012 ini, dapat

disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

Sasaran dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012-2014

dimodifikasi dengan menambah secara implisit jumlah anggaran dalam perspektif

masing-masing indikator sasaran strategis dengan maksud agar dapat melakukan

penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

A. Rencana Strategis 2012-2014

Perencanaan Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat adalah

dokumen perencanaan pembangunan tahun 2012-2014 untuk periode tiga tahun

terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Dokumen Renstra

Perwakilan BPKP merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan program BPKP

Pusat dengan mengacu kepada Kebijakan Pengawasan Nasional berdasarkan

kondisi Perwakilan.Penetapan periode Renstra selama tiga tahun ini disesuaikan

dengan saat mulai beroperasinya secara penuh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Barat pada awal tahun 2012 dan periode Renstra BPKP Pusat dan RPJMN yang

berakhir pada tahun 2014.

Perencanaan Strategis dimaksud merupakan rencana jangka panjang Perwakilan

BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan

S

BAB II



dan seluruh komponen organisasi. Perencanaan strategis bersifat adaptif terhadap

perubahan-perubahan, baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan

eksternal organisasi.

Adapun model rencana strategis adalah sebagai berikut:

Uraian ringkas komponen Perencanaan Strategis Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2012-2014 adalah sebagai berikut:

1. PERNYATAAN VISI

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, struktur rentra Perwakilan

BPKP Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada renstra BPKP sesuai pedoman

Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2010-2014

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 5 Tahun 2010 yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2010. Termasuk

terbitnya mandat sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP memposisikan dirinya

sebagai APIP yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Kontribusi BPKP untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik,dan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas

merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan

manfaat yang dapat diberikan BPKP kepada shareholder/stakeholder-nya.

KEBIJAKAN PENGAWASAN NASIONAL

KEBIJAKAN PENGAWASAN BPKP PUSAT

PERNYATAAN VISI

PERNYATAAN MISI

PENETAPAN TUJUAN

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN:

PROGRAM KEGIATAN

ANALISIS

LINGKUNGAN

ASUMSI-ASUMSI

FAKTOR PENENTU

KEBERHASILAN



Independensi ini sangat tepat untuk menggambarkan Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Barat sebagai suatu aparat pengawasan intern yang dapat

dipercaya. Kepercayaan adalah modal utama dalam hubungan antara prinsipal

dengan agen. Sebagai salah satu Kantor Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Barat dalam pernyataan visinya mengacu dan mengelaborasi

visi dan misi dari BPKP Pusat. Komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam

pernyataan visi BPKP, yaitu:

Dalam visi di atas terdapat enam kata kunci, yaituAuditor Presiden, Responsif,

Interaktif, terpercaya, Akuntabilitas Keuangan Negara dan Berkualitas.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman

yang komprehensif tentang visi. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci

tersebut adalah sebagai berikut:

Auditor Presiden

Sebagai Auditor Presiden dipilih untuk menunjukkan kesan yang kuat bahwa

BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang memiliki

kompetensi dan dapat dipercaya oleh Presiden untuk membantu dalam

menjalankan fungsi pengawasan khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Sebagai Auditor Presiden di daerah, Perwakilan BPKP merupakan mata dan

telinga Presiden yang melihat dan mendengar secara langsung fakta, data

maupun informasi dan segera merespon melalui suatu sistem peringatan dini

yang memberikan manfaat kepada Presiden. Oleh karena itu, lingkup

pengawasan yang menjadi perhatian Perwakilan BPKP adalah hal-hal yang

bersifat strategis, makro, lintas sektoral dan berskala nasional. Kegiatan

pengawasan difokuskan kepada pengawasan keuangan negara yang menyentuh

rakyat banyak, terutama yang mendukung pertumbuhan, dan meningkatkan

kesejahteraan.

Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, Perwakilan BPKP mengemban amanah

Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk

mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.



dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai

potensi ataupun kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara

dan mampu memberikan rekomendasi yang dapat laksanakan (applicable)

kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah. Dalam konteks tersebut,

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat konsekuen untuk meyakini bahwa

alasan keberadaannya terutama lebih ditekankan kepada upaya penciptaan

proses governance, manajemen risiko, dan penerapan sistem pengendalian guna

mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas, meskipun fungsi

atestasi terhadap asersi manajemen masih dapat dilakukan.

BPKP sebagai Auditor Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang

membedakan dirinya dari lembaga pengawasan yang lain adalah dimilikinya

kompetensi pengawasan di bidang akuntabilitas keuangan negara. Kompetensi

inti ini sejalan dengan kewenangan Presiden sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan

keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

Visi Perwakilan BPKP sebagai Auditor Presiden merupakan visi yang strategis

untuk mendukung visi BPKP dalam rangka meningkatkan prinsip

independensi, baik in fact maupun in appearance terhadap semua instansi di

bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dengan

demikian diharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan

pengawasan oleh Auditor Presiden bersifat obyektif, tidak bias dan tidak

diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip

independensi.

Responsif

Responsif, cepat memberikan respon (tanggapan), tidak masa bodoh, dan

bereaksi secara tepat dan simpatik kepada seseorang atau suatu peristiwa.

Auditor Presiden yang responsif mengandung makna bahwa dalam

menjalankan perannya, Auditor BPKP tanggap terhadap permasalahan yang

dihadapi pemerintah dan segera memberikan respon/masukan kepada



pengambil kebijakan.

Ini berarti bahwa BPKP tidak boleh berlama-lama dalam menentukan langkah-

langkah pengawasan yang akan dilakukan dalam mengamankan dan

menyukseskan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Presiden. Dalam

konteks ini, berarti BPKP tidak harus menunggu penugasan dari Presiden,

justru dengan sistem peringatan dini yang dimiliki oleh BPKP, maka BPKP

dapat segera menentukan langkah-langkah pengawasan yang efektif secara

mandiri untuk mengawal kesuksesan pelaksanaan kebijakan Presiden dan

segera mengusulkan titik-titik prioritas pengawasan yang akan dilakukan untuk

suksesnya kebijakan nasional.

Interaktif

Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah. Interaktif

merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapan sebelumnya yang bersifat

reaktif dan proaktif. Dari reaktif yang berarti bereaksi setelah adanya suatu

kejadian, kemudian berkembang menjadi proaktif yang mengedepankan

inisiatif untuk bertindak namun masih melihat dari sisi BPKP (satu sisi), dan

kini bersifat interaktif yang mengandung nuansa bahwa BPKP

memperhatikan/mendengarkan kepentingan/kebutuhan stakeholders. Dengan

pengertian tersebut maka komunikasi antara BPKP dengan stakeholders ataupun

pelanggan haruslah selalu terjalin dengan baik dan efektif. Oleh karena itu,

Perwakilan BPKP harus membuka saluran-saluran komunikasi yang efektif,

menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP lain dalam menjalankan

perannya.

Selain itu, Perwakilan BPKP dapat menjelaskan dengan baik hasil-hasil

pengawasan maupun sistem pengendalian intern yang diperlukan oleh para

pengguna/stakeholders. Sifat interaktif ini mendorong perlunya kemampuan

dan kompetensi yang tinggi bagi para auditor Perwakilan BPKP untuk berperan

sebagai guru, expert, maupun tempat bertanya yang dapat diandalkan di bidang

pengawasan.

Terpercaya



Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat

melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan.

Perwakilan BPKP telah menyatakan dalam visinya sebagai Auditor Presiden

yang terpercaya, yang berarti Perwakilan BPKP memiliki integritas yang tinggi

yang didukung profesionalisme yang tinggi, sehingga dapat diandalkan untuk

memberikan hasil kerja yang berkualitas, bermanfaat dan sesuai dengan

harapan shareholders dan stakeholders.

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan merupakan pemegang akuntabilitas

keuangan negara yang tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain

membutuhkan keahlian BPKP sebagai Auditor Presiden dalam melakukan

pengawasan di bidang keuangan negara. Kepercayaan terhadap kinerja BPKP

telah tumbuh yang terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 mengenai SPIP yang memberikan mandat kepada BPKP

untuk melakukan pengawasan intern di bidang keuangan negara dan membina

SPIP. Kepercayaan stakeholders kepada BPKP juga ditunjukkan dengan

banyaknya permintaan stakeholders kepada BPKP untuk membenahi sistem dan

tata kelola pemerintahan.

Akuntabilitas Keuangan Negara

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasidalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan

secara periodik. Sedangkan keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berarti

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik

negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan negara ini meliputi:

Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang,

dan melakukan pinjaman;



Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

Penerimaan Negara;

Pengeluaran Negara;

Penerimaan Daerah;

Pengeluaran Daerah;

Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak

lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang

dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada

perusahaan negara/daerah;

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang

diberikan pemerintah.

Dengan demikian, akuntabilitas keuangan negara memiliki lingkup yang luas,

yaitu pertanggungjawaban atas semua hak dan kewajiban negara yang dapat

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban tersebut, yang dimiliki negara dan/atau dikuasai oleh Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada

kaitannya dengan keuangan negara dalam rangka penyelenggaraaan

pemerintahan negara. Akuntabilitas keuangan negara tidak sekedar

pertanggungjawaban penggunaan dana dan proses pengelolaannya, namun

yang terpenting adalah pertanggungjawaban kinerja/hasil (outcome) atas

pengelolaan keuangan negara.

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UU No.17 Tahun 2003, Presiden selaku Kepala

Pemerintahan memegang kekuasaaan pengelolaan Keuangan Negara sebagai

bagian dari kekuasaan Pemerintahan. Selanjutnya, kekuasaan tersebut:

Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil

Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;



Dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang

dipimpinnya;

Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan

Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah

dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Meskipun pengelolaan keuangan negara tersebut dapat dikuasakan, namun

akuntabilitas keuangan negara tetap melekat pada Presiden. Akuntabilitas

keuangan negara oleh Presiden ini meliputi kewajiban seorang Presiden untuk

memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan

kinerja dan tindakan Presiden di bidang keuangan negara kepada pihak yang

memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Prinsip

akuntabilitas keuangan negara menghendaki bahwa proses pengambilan

keputusan atau kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi.

Selain itu, pertanggungjawaban keuangan negara tersebut harus dapat

ditelusuri sampai ke bukti dasarnya (traceableness) dandapat diterima secara

logis (reasonableness). BPKP sebagai Auditor Presiden berperan membantu

pengawasan dalam bidang keuangan negara agar akuntabilitas Presiden dapat

memuaskan seluruh rakyat Indonesia.

Berkualitas

Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri

yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini berarti

bahwapertanggungjawaban keuangan negara harus dapat diandalkan,

mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan serta

berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait. Akuntabilitas

keuangan negara yang berkualitas mendukung akuntabilitas Presiden sebagai

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara.



2. PERNYATAAN MISI

Misi merupakan menjabarkan lebih lanjut visi dan berisi pernyataan tentang apa

yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada

tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Tugas dan

kewenangan BPKP semula diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun

1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kemudian

diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, maka BPKP berperan penting dalam

mendukung akuntabilitas Presiden terutama dalam lingkup penyelenggaraan

keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP). Empat misi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat adalah

sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN

di Wilayah perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat;

2) Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern

pemerintahdi Wilayah perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat;

3) Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten di Wilayah perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Barat;

4) Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal

bagi Presiden/Pemerintah di Wilayah perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Barat.

Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut :



MISI 1

Fungsi utama BPKP memberikan assurance terhadap penyelenggaraan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan fungsi consultancy

yaitu pemberian umpan balik sebagai bahan masukan bagi Presiden/Pemerintah

untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan pengelolaan

keuangan negara berupa rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang

baik. Sebagai Auditor Presiden dalam melaksanakan pengawasan intern atas

akuntabilitas keuangan negara dilakukan untuk membantu Presiden selaku

shareholder BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik

dan mendorong upaya pencegahan KKN.

Kegiatan yang bersifat lintas sektoral pada dasarnya merupakan kegiatan yang

dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga

atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasannya oleh APIP

lain. Pengawasan kegiatan lintas sektoral diharapkan dapat memberikan informasi

yang bersifat makro dan komprehensif atas pelaksanaan program/kegiatan

pemerintah pusat maupun daerah, sehingga bermanfaat bagi pengambilan

keputusan atau penentuan kebijakan.

Pengawasan intern terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara diharapkan

dapat memberi masukan dan feedback kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara

Umum Negara (BUN) mengenai pengelolaan BUN yang dilakukan oleh institusi di

luar Kementerian Keuangan, yang secara hukum tidak dapat diawasi oleh APIP

selain BPKP.Pengawasan atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden

merupakan kegiatan BPKP dalam rangka merespon permasalahan-permasalahan

strategis yang mendesak untuk ditangani (current issues) sesuai dengan perintah

Presiden dan kabinetnya. Pelaksanaan penugasan tersebut merupakan

implementasi yang nyata dari peran BPKP sebagai Auditor Presiden.

Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di

Wilayah perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat



MISI 2

Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008,pasal 2 dinyatakan bahwa untuk mencapai

pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan

pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman

pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.Tanggung jawab atas efektivitas

penyelenggaraan SPI berada di tangan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan

bupati/walikota di lingkungan masing-masing.

Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruh instansi pemerintah ini

diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008.

Kegiatan pembinaan SPIP tersebut mencakupPenyusunan pedoman teknis

penyelenggaraan SPIP, Sosialisasi SPIP, Pendidikan dan pelatihan SPIP,

Pembimbingan dan konsultansi SPIP sertaPeningkatan kompetensi auditor aparat

pengawasan intern pemerintah.

MISI 3

Tanggung jawab BPKP sebagaikomunitas pengawasan intern pemerintah, untuk

turut serta dalam mengembangkan sistem pengawasan nasional yang terpadu.

Pengembangan sistem pengawasan nasional terpadu tentunya dilakukan bersama-

sama APIP lainnya yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan

LPNK, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Satuan Pengawasan Intern

(SPI) BUMN/BUMD/BUL, maupun dengan Instansi Pemerintah lain yang

mengoordinasikan kegiatan pengawasan seperti Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri, serta

pihak-pihak lainnya yang berkepentingan.

Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahdi

Wilayah perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan

kompeten di Wilayah perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat



Peran BPKP dalam mengembangkan kapasitas APIP baik dari sisi Sumber Daya

Manusia, organisasi maupun sistem dan prosedur mencakup pembinaan

kompetensi APIP, melalui pendidikan dan pelatihan auditor,pembinaan jabatan

fungsional auditor dan sertifikasi auditor, penelitian dan pengembangan sistem

dan prosedur pengawasan, pengembangan kapasitas internal BPKP,

pemeriksaan/pengawasan internal BPKP, pendukung/fasilitasi pengawasan dan

sinergi dengan APIP lain.

MISI 4

Peran BPKP sebagai Auditor Presiden dalam rangka membangun sistem

dukungan pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang efektif melalui

suatu Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems) atau yang

dikenal sebagai PASs. Sistem ini akan menjadi alat kendali (control) bagi Presiden

terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangan

negara, yang berbasis web, online, dengan data yang sedapat mungkin real-time,

yang menampilkan informasi secara utuh (integrated) terkait dengan implementasi

akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan memperoleh

informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real-time sehingga dapat

melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat perbedaan antara realisasi

dengan rencana pada saat tertentu.

Dalam rangka mengembangkan pelaporan akuntabilitas di Indonesia, masing-

masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut untuk menyusun

indikator capaian kinerja yang terukur sehingga dapat membantu Presiden dalam

menyampaikan akuntabilitasnya kepada rakyat sesuai dengan amanah UUD.

Terkait hal tersebut, BPKP mendorong dibangunnya PASs. Tujuan dari PASs

adalah memberikan solusi terhadap kebuntuan (missing link) proses pelaporan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, mensinergikan sumber daya informasi

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi

Presiden/Pemerintah di Wilayah perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat



antar kementerian/lembaga (pusat dan daerah) sehingga memungkinkan

pertukaran data/informasi, serta memudahkan Presiden untuk memonitor dan

mengendalikan kemajuan (progress) masing-masing program/agenda Pemerintah.

3. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan dan bersifat

lebih operasional yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan

dalam batas waktu satu sampai dengan lima tahun. Masing-masing tujuan

dirumuskan dengan mempertimbangkan keseimbangan empat perspektif yaitu

dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders, manfaat kepada auditan/pengguna

jasa, perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat memiliki enam tujuan yang dapat

dikelompokkan berdasarkan pendekatan empat perspektif dan berdasarkan misi,

dengan uraian sebagai berikut:

3.1 Tujuan berdasarkan empat perspektif manfaat bagi stakeholders

Pengelompokan enam tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

berdasarkan pendekatan perspektif manfaat adalah sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas akuntabilitas program pemerintah dan

kebendaharaan umum negara;

Meningkatnya tata kepemerintahan daerah yang baik;

Terciptanya iklim yang memudahkan pengungkapan kasus kerugian

keuangan negara;

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern

pemerintah;

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten;

Terimplementasinya sistem dukungan pengambilan keputusan

Presiden/pemerintah.



3.2 Tujuan berdasarkan misi

Pengelompokan enam tujuan berdasarkan misi adalah sebagaimana terlihat

pada tabel berikut:

TABEL 2.1 TUJUAN STRATEGIS BERDASARKAN MISI

MISI TUJUAN STRATEGIS

Misi 1:

Meningkatkan pengawasan intern

terhadapakuntabilitas keuangan

negara yang mendukung tata

kepemerintahan yang baik dan bebas

KKN di Provinsi Sulawesi Barat.

1.1 Meningkatnya kualitas akuntabilitas

Program Pemerintah dan

Kebendaharaan Umum Negara

1.2 Meningkatnya Tata Kepemerintahan

daerah yang baik

1.3 Terciptanya iklim yang memudahkan

pengungkapan kasus Kerugian

Keuangan Negara

Misi 2:

Meningkatkan efektifitas Pembinaan

Sistem Pengendalian Intern

Pemerintahdi Provinsi Sulawesi

Barat.

2.1 Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan sistem pengendalian

intern pemerintah

Misi 3:

Mengembangkan kapasitas

pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten di

Provinsi Sulawesi Barat

3.1 Meningkatnya kapasitas aparat

pengawasan intern pemerintah (APIP)

yang profesional dan kompeten

Misi 4:

Menyelenggarakan sistem

dukungan pengambilan keputusan

yang andal bagi pemerintah di

ProvinsiSulawesi Barat

4.1 Terimplementasinya sistem dukungan

pengambilan keputusan

Presiden/pemerintah

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan

secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek

dari tujuan.Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang



diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran

pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya,

sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2012-2014

adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD;

2) Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%;

3) Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 300 Instansi

Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada

75% BUMN/BUMD;

4) Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%;

5) Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 70% di K/L/ Pemda;

6) Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda;

Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Barat untuk tahun 2012-2014 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra dinyatakan dalam suatu indikator

kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya

dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakterisitik kualitatif inilah

keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan.

Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan

keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output).

Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan

program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun



2009, pencapaian indikator hasil (outcome) merupakan tanggung jawab unit Eselon I

sedangkan pencapaian indikator keluaran (output) merupakan tanggung jawab unit

Eselon II atau unit Eselon III mandiri. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

sebagai sebuah unit kerja Eselon III mandiri yang merupakan perpanjangan tangan

BPKP Pusat di daerah bertanggung jawab atas pencapaian indikator-indikator

output sebagai dukungan terhadap pencapaian indikator outcome BPKP Pusat.

Indikator kinerja utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat disajikan

pada tabel berikut ini:

TABEL 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013

1. Persentase IPP yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

2. Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP

3. Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini WDP

4. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

5. Persentase peningkatan penerimaan Negara hasil pengawasan

6. Persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit

7. Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal/pelayanan prima

8. Persentase BUMN/D/BLU/D yang GCG atau KPI mendapat skor baik

9. BUMD yang kinerjanya memperoleh predikat baik

10. Pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi

11. IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP

12. Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim dan penyesuaian harga

13. Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum

14. Hasil LHI yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang

15. Persentase telahaan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar

16. Persentase K/L dan Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

17. Jumlah K/L dan Pemda yang telah memiliki dokumen/desain SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

18. Jumlah K/L dan Pemda yang telah telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern

19. Tingkat penerapan jabatan Fungsional Auditor

20. Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan

21. Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan professional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan

6. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang

dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi guna mencapai tujuan. Hal-hal



yang menjadi landasan penetapan program kerja Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Barat adalah, memperhatikan kepentingan masing-masing

kelompok/gugus tugas, Menyesuaikan Program Kerja BPKP Pusat,

mempertimbangkan keadaan masa lampau, kini dan masa datang, memperhatikan

skala prioritas yang menunjang visi dan misi.

Program Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013 disusun dengan

memperhatikan tugas pokok dan fungsi, visi dan misi yang telah ditetapkan dan

penetapan kinerja tahun 2012, terdiri dari:

1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP;

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP.

Berdasarkan program-program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan.

Kegiatan merupakan bagian dari program, dimana pada level kantor perwakilan

dilaksanakan oleh koordinator pengawasan yang terdiri dari sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya

tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam

bentuk barang/jasa. Koordinator pengawasan bersifat memberikan pelayanan

eksternal dengan melaksanakan kegiatan teknis. Sedangkan kegiatan generik

dilaksanakan oleh koordinator administrasi ketatausahaan yang bersifat

memberikan pelayanan internal.

Program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Barat dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2013

secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.3 :



Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Teknis Perwakilan BPKP Prov Sulbar

Program 1: Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1. Pengendalian/pelaksanaan pengawasan intern akuntabilitas keuangan Negara

dan pembinaan SPIP K/L bidang Fiskal dan investasi-SPIP)

2. Melaksanakan pengawasan intern akuntabilitas keuangan Negara dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP

Program 2 : Program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP

1. Fasilitas dukungan manajemen perwakilan BPKP

Program 3 : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur-BPKP

1. Pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana perwakilan BPKP

Sedangkan kegiatan-kegiatan generik adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang berada pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainya :

a. Pelayanan gaji honorarium dan tunjangan

b. Pelayanan operasional perkantoran

c. Penyusunan rencana kerja/teknis

d. Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian

e. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

f. Penyuluhan dan penyebaran informasi

g. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan

h. Peer reviu pengawasan perwakilan

i. Pembinaan dan penilaian jabatan fungsional

j. Penyelenggaraan SIM di internal BPKP

2. Kegiatan yang berada pada perogram peningkatan sarana dan prasarana

aparatur negara-BPKP

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dituangkan dalam

dokumen Penetapan Kinerja Tahunan. Dasar hukum penyusunan Penetapan



Kinerja adalah Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Peraturan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber

daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah

untuk:

1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud

nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai

dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi;

2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan

sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Subtansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja

memuat tentang indikator output pada program teknis dan program generik yang

akan dicapai pada tahun 2013 mengacu pada Rencana Strategis Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Barat.Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

telahmenetapkan Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan dokumen berisi

sasaran strategis,indikator kinerja output (IKU), target dan program serta

anggaran untuk tahun 2013 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4

Tapkin Tahun 2013

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Output dan Outcome Satuan Target

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD

1.1.1 Persentase IPP yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP persen

1. 1.1.2 Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP persen

2. 1.1.3 Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini WDP persen



1.2.1 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang

Perekonomian

Lap 1

1.2.2 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Lap 9

1.2.3 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Lap 2

1.2.4 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Lap 21

1.2.5 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Lap 10

1.2.6 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Lap 8

1.2.7 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Lap 0

1.2.8 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Lap 6

1.2.9 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Lap 2

1.2.10 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Lap 1

1.2.11 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Lap 1

1.2.12 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Lap 0

1.2.13 Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD Lap 5

Sasaran Strategis 2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Daerah sebesar 80%

2.1.1 Persentase peningkatan penerimaan Negara hasil pengawasan Persen

2.1.2 Persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit

persen

2.2.1 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian Lap 1

2.2.2 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Lap 6

2.2.3 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Lap 24

2.2.4 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Akuntan Negara Lap 0

2.2.5 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Lap 1

2.2.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Lap 1

2.2.7 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat Lap 0

Sasaran Strategis 3 : Terselenggaranya SPM pada 200 IPD dan terselenggaranya GG pada

65% BUMN/BUMD

3.1.1. Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal/pelayanan prima

persen

3.1.2 Persentase BUMN/D/BLU/D yang GCG atau KPI mendapat skor baik persen

3.1.3 BUMD yang kinerjanya memperoleh predikat baik persen

3.2.1 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Lap 0

3.2.2 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan

Daerah

Lap 12

3.2.3 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Lap 0

3.2.4 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Lap 3

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda,

BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 77%

4.1.1 Pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi persen

4.1.2 IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP persen

4.1.3 Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim dan penyesuaian harga persen

4.1.4 Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum persen

4.1.5 Hasil LHI yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang persen

4.1.6 Persentase telahaan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar

persen

4.2.1 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Lap 0

4.2.3 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Lap 1



4.2.4 Laporan hasil kajian pengawasan Lap

4.2.5 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Lap 1

4.2.6 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian

keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Lap 9

4.2.7 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Lap 2

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda

5.1.1 Persentase K/L dan Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Persen 0

5.1.2 Jumlah K/L dan Pemda yang telah memiliki dokumen/desain SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

Persen

5.1.3 Jumlah K/L dan Pemda yang telah telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern

Persen

5.2.1 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Perekonomian Lap

5.2.2 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam Lap 0

5.2.3 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Lap 9

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan

kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%

6.1.1 Tingkat penerapan jabatan Fungsional Auditor Persen

6.1.2 Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan Persen

6.1.3 Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan professional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan

Persen

6.2.1 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Lap 0

6.2.2 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Lap 0

6.2.3 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Lap 1

6.2.4 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Lap 30



AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

erdasarkan Penetapan Kinerja Tahunan 2013, 6 (enam) sasaran kinerja

selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 39 indikator

kinerja,Pengukuran tingkat capaiankinerja Perwakilan BPKP tahun

2013 yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan

realisasimasing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan

capaiankinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulbar tahun 2013. Rincian tingkat

capaian kinerjamasing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam table

berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Outcome Target Real %

Capain

Meningkatnya

Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian

1 1 100,00

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam

9 7 77,78

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD 2 1 50,00

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 21 22 104,76

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian 10 10 100,00

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam 8 8 100,00

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah 0 0

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam

6 6 100,00

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah

2 2 100,00

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian

1 1 100,00

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam

1 1 100,00

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah

0 0

Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD 5 5 100,00

Tercapainya Optimalisasi

Penerimaan Daerah sebesar 80%

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian 1 1 100,00

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam 6 5 83.34

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah 24 23 95,83

B

BAB III



Laporan hasil pengawasan BUN bidang Akuntan Negara 0 0

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang

Perekonomian

1 0

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang

Polsoskam

1 0

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat 0 0

Terselenggaranya SPM pada 200 IPD

dan terselenggaranya GG pada 65%

BUMN/BUMD

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 0 0

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah

12 11 91,69

Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN 0 0

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 3 3 100,00

Meningkatkan Kesadaran dan

Keterlibatan K/L, Pemda,

BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Menjadi 77%

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 0 1

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 1 1 100,00

Laporan hasil kajian pengawasan 0 0

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 1 0

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

9 7 77,78

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya 2 1 50,00

Meningkatnya Kualitas Penerapan

SPIP di 60% K/L/Pemda

Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang

Perekonomian

0 0

Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam 0 0

Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan

Daerah

8 8 100,00

Meningkatnya efektifitas

perencanaan pengawasan sebesar

90% dan kualitas pengelolaaan

keuangan sebesar 100%

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 1 1 100,00

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah 1 1 100,00

Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah 1 1 100,00

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 60

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalamtahun

2011secara umum Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan

tugaspokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat

ditunjukkandari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran

strategisyang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2013.

Namun demikian disisilain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator

kinerja sasaranstrategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi

realisasinyabelum dapat dicapai. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat telah

melakukan analisis danevaluasi atas capaian kinerja tahun 2012 dengan 2013, untuk

mendapatkanumpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja

Tahunan dariRenstra 2010-2014 secara berkesinambungan.



B. ANALISIS KINERJA

Salah satu tugas berat BPKP adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan

pemerintah pusat/daerah/BUMN/D. Perwakilan BPKP provinsi Sulawesi Barat

memiliki 6 (enam) sasaran strategis yang harus dicapai selama tahun 2013, masing

masing sasaran strategis dapat diuraikan bersama hasil yang dicapai berikut ini:

Hasil yang dicapai pada tahun 2013 dari sasaran strategis pertama menunjukan hasil

dalam Tabel 3.2 yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Meningkatkan kualitas 1 LKPP, 90% LKKL dan 90% LKPD

Indikator Kinerja

(output/outcome)

Target

2013

Realisasi

2013

Capaian

(%) 2012

Peningka

tan/penu

runan

2013

OUTPUT

Persentase IPP yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

36 34 94,44%

3. Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP

21 22 104,76%

4. Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini WDP

5 5 100%

5. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini WDP

3 3 100%

OUTCOME

1. Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian

1 1 100% 55% 45%

2. Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam

9 7 77,78% 100% 22,22%

3. Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD 2 1 50,00% 93% - 43,%

4. Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 21 19 90,47% 100%

-9.53%

5. Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang

Perekonomian 10 10 100% 100% 0

6. Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang

Polsoskam 8 8 100% 70% 30%

7. Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang

Keuangan Daerah 0 0 0 0 0

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas 1 LKPP,

90% LKKL, dan 90% LKPD



8. Laporan hasil pengawasan atas permintaan

presiden Bidang Polsoskam 6 6 100% 90,91% 9,09%


presiden Bidang Keuangan Daerah 2 2 100% 0 0


stakeholder bidang Perekonomian 1 1 100% 0 0


stakeholder bidang Polsoskam 1 1 100% 0 0


stakeholder bidang Keuangan Daerah 0 0 0

13. Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LK

BUMD 5 5 100% 0 0

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1 92,57%

Dari hasil Tabel 3.2 sebagai sasaran strategis pertama yaitu meningkatkan kualitas 1

LKPP, 90% LKKL dan 90% LKPD, rata-rata Capaian Kinerja adalah 92,57% dapat

dijelaskan:

1. Output pertama adalah Persentase IPP yang laporan keuangannya memperoleh

opini minimal WDP dari target mencapai 100% dengan outcome masing-masing

adalah:

1) Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang

Perekonomian, dengan capaian yang diperoleh adalah sebesar 100%, dengan

kegiatan Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan Laporan keuangan

Kemenakertrans Sulawesi Barat dari target satu kegiatan tercapai satu

kegiatan yang dilaksanakan pada bulan januari tahun 2013.

2) Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang

Polsoskam, capaian yang diperoleh sebesar 77.78%, kegiatannya adalah

sebagai berikut :

- Pendampingan Penyusunan LK Semester II pada Kementerian Kesehatan

Provinsi Sulawesi Barat dari target satu laporan tercapai satu laporan

dilaksanakan pada bulan januari dan laporan diselesaikan pada pulan

februari dengan nomor LBA-0019/PW32/1/2013 tanggal 5 februari 2013.

- Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan K/L C Pertanian,

tercapai satu laporan yang kegiatanya dilaksanakan pada bulan januari

2013 dan selesai dibuat laporan dengan nomor LBA-

0034.1/PW32/1/2013 pada tangga 13 Maret 2013



- Pendampingan Penyusunan reviu LK tahun 2012 pada Kanwil BPN

tercapai satu kegiatan yang dilaksanakan pada bulan januari 2013 dengan

laporan nomor LBA-0026/PW32/1/2013 tanggal 8 Februari 2013.

- Pendampingan penyusunan LK tahun 2012 pada KPUD provinsi

dilaksanakan juga pada bulan januari tahun 2013 dengan laporan nomor

LBA-0020/PW32/1/2013 tanggal 6 Februari 2013

- Pendampingan penyusunan LK tahun 2012 pada Bawaslu provinsi

kegiatan dilaksanakan pada bulan januari 2013 dengan laporan nomor S-

0131/PW32/1/2013 tanggal 6 Februari 2013.

- Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian Sosial RI

Tahun 2012 kegiatan dilaksanakan pada bulan januari tahun 2013 dengan

hasil laporan nomor LBA-0031/PW32/1/2013 tanggal 15 Februari 2013.

- Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2013

Kementerian Kesehatan pada Provinsi Sulawesi Barat kegiatan

dilaksanakan pada bulan juli tahun 2013 dengan hasil laporan nomor

LAP-0173/PW32/2/2013 tanggal 3 September 2013.

Dari 9 (Sembilan) target kegiatan yang dicapai hanya 7 (tujuh) yang dapat

dilakasnakan, sedangkan dua kegiatan yaitu Pendampingan reviu LK tahun

2012 pada Bawaslu provinsi dan Pendampingan Penyusunan reviu LK tahun

2012 pada KPUD Provinsi tidak jadi dilaksanakan karena pembatalan dari

rendal sendiri.

3) Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian, capaian yang

diperoleh sebesar 100%, dari target 10 Laporan yang terealisasi seluruhnya

dapat dilaksanakan. Seluruh kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten

Majene Provinsi Sulawesi Barat pelaksanakan kegiatan dilakukan pada

bulan april tahun 2013 dengan laporan nomor LAK-0088/PW32/2/2013

dan tanggal 7 Mei 2013

b. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten

Mamasa Provinsi Sulawesi Barat pelaksanaan kegiatan dilakukan pada



bulan April 2013 dengan laporan nomor LAK-0084/PW32/2/2013

tanggal 6 Mei 2013

c. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten

Polowali mandar Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan dilaksanakan pada

bulan april dengan hasil laporan nomor LAK-0083/PW32/2/2013 tanggal

6 Mei 2013

d. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Provinsi

Sulawesi Barat kegiatan dilaksanakan pada bulan april 2013 dengan hasil

Laporan nomor LAK-0082/PW32/2/2013 tanggal 6 Mei 2013

e. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kompilasi

Provinsi Sulawesi Barat, kegiaatan dilaksanakan pada bulan april 2013

dengan hasil laporan nomor LAK-0092/PW32/2/2013 tanggal 8 Mei 2013

f. Audit Interim Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Kabupaten mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat, dilaksanakan pada

bulan september 2013 dengan hasil laporan nomor LAK-

0200/PW32/2/2013 tanggal 8 Oktober 2013

g. Audit Interim Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan dilaksanakan pada

bulan September 2013 degan hasil laporan nomor LAK-

0219/PW32/2/2013 tanggal 17 Oktober 2013

h. Audit Interim Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Kabupaten Polowali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan

dilaksanakan pada bulan september 2013 dengan hasil laporan nomor

LAK-0191/PW32/2/2013 tanggal 1 Oktober 2013

i. Audit Interim Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan dilaksanakan pada bulan september

2013 dengan hasil laporan nomor LAK-0204/PW32/2/2013 tanggal 11

Oktober 2013

j. Audit Interim Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Kompilasi Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan dilaksanakan pada bulan



september 2013 dengan hasil laporan nomor LAK-0206/PW32/2/2013

tanggal 11 Oktober

4) Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam, dari jumlah 8

laporan yang kenjadi target seluruhnya dicapai. Capaian yang diperoleh

sebesar 100%, kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Paudni

Kemdikbud Tahun 2012 Diknas Polman Audit, kegiatan dilaksanakan

pada bulan April Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor LPM-

0095/PW32/2/2013 tanggal 8 Mei 2013.

b. Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana

Ditjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2012 Kabupaten Matra kegiatan

dilaksanakan pada bulan April Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor

LPM-0081/PW32/2/2013 tanggal 3 Mei 2013.

c. Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Dikmen

Kemdikbud Tahun 2012 Diknas Kabupaten Majene, kegiatan

dilaksanakan pada bulan April Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor

LPM-0093/PW32/3/2013 tanggal 8 Mei 2013

d. Audit Kinerja atas Subsidi Beras bagi masyarakat Berpendapatan rendah

(Raskin) Tahun 2013 Pada Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan dilaksanakan

pada bulan Oktober Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor LAK-

0248/PW32/2/2013 tanggal 9 Nopember 2013

e. Audit Kinerja atas Subsidi Beras bagi masyarakat Berpendapatan rendah

(Raskin) Tahun 2013 Pada Kabupaten Mamuju, kegiatan dilaksanakan



f. Audit Kinerja atas Subsidi Beras bagi masyarakat Berpendapatan rendah

(Raskin) Tahun 2013 Pada Kabupaten Majene, kegiatan dilaksanakan



g. Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana

Ditjend Dikdas Kemdikbud Tahun 2013, kegiatan dilaksanakan pada



bulan April Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor LPM-

0081/PW32/2/2013 tanggal 3 Mei 2013

h. Audit Kinerja BOK Tahun 2013 Kementerian Kesehatan pada Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan dilaksanakan pada bulan

April Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor LAK-0195/PW32/2/2013

tanggal 4 Oktober 2013.

5) Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam, dari

6 laporan yang menjadi target seluruhnya dapat dicapai. Capaian yang

diperoleh sebesar 100% tersebut kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional A per 31 Desember 2012

Kabupaten Majene, kegiatan dilaksanakan pada awal bulan Oktober

2013 Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor LHM-0221/PW32/2/2013

tanggal 17 Oktober 2013

b) Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional B per 31 Desember 2012

Mamuju, kegiatan dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2013 Tahun

2013 dengan hasil laporan nomor LPM-0225/PW32/2/2013 tanggal 18

Oktober 2013

c) Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional C per 31 Desember 2012

Mamuju Utara, kegiatan dilaksanakan pada awal bulan Januari Tahun

2013 dengan hasil laporan nomor LPM-0224/PW32/2/2013 tanggal 18 Oktober

2013

d) Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional A per 30 Juni 2013

Kabupaten Mamuju, kegiatan dilaksanakan pada awal bulan Januari

Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor LPM-0008/PW32/1/2013

tanggal 28 bulan Januari

e) Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional B per 30 Juni 2013

Kabupaten Majene, kegiatan dilaksanakan pada awal bulan Januari

Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor LPM-0005/PW32/2/2013

tanggal 17 Januari 2013

f) Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional C per 30 Juni 2013

Kabupaten Mamuju Utara, kegiatan dilaksanakan pada awal bulan



Januari Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor LPM-

0224/PW32/2/2013 tanggal 28 Januari 2013

6) Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang

Perekonomian, capaian yang diperoleh sebesar 100%, kegiatannya adalah

Audit Barang Milik Negara (BMN) pada Kemenakertrans Sulawesi Barat

yang dilaksanakan pada Januari 2013 dengan hasil laporan nomor LINVEN-

0011/PW32/1/2013 tanggal 28 Januari 2013.

7) Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam,

capaian yang diperoleh sebesar 100%, kegiatannya kegiatannya adalah Audit

dana dekonsentrasi Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) yang dikelola

BLHD Provinsi. Kegiatan dilaksanakan pada November 2013 dengan hasil

laporan nomor LAO/0260/PW32/2/2013 tanggal 19 Desember 2013. Hasil

audit ini ditemukan adanya penyerapan anggaran yang sangat rendah yang

disebabkan kegiatan yang sama sudah dibiayai oleh anggaran APBD

sehingga dana DAK tidak dapat direalisasikan dan kembali pada Negara.

2. Output kedua adalah Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang

opini auditnya WTP dari target mencapai 100% dengan outcome masing-masing

adalah:

1) Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN, dari target laporan sejumlah

21 laporan hanya tercapai 22 laporan sehingga capaian yang diperoleh adalah

104,76%, kegiatannya adalah sebagai berikut:

a) Audit Keuangan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini

(PPAUD) IDA Credit No.4205-IND and Grant GEF No. TF 0568410-IND

TA 2012 Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan dilaksanakan pada awal bulan

Januari 2013 Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor LAI-

0040/PW32/2/2013 tanggal 22 Maret 2013

b) Audit Keuangan atas Third Water Supply and Sanitation for Low -Income

Communities (WSLIC-3) Project (IDA Credit No. 4204-IND dan Grant TF-

94792) Prov Sulbar, kegiatan dilaksanakan pada awal bulan Januari 2013



Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor LAI-0036/PW32/1/2013 tanggal

15 Maret 2013.

c) Audit Keuangan atas Third Water Supply and Sanitation for Low -Income

Communities (WSLIC-3) Project (IDA Credit No. 4204-IND dan Grant TF-

94792) Sulbar Kab Mamuju Utara, kegiatan dilaksanakan pada awal bulan

Januari 2013 Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor LAI-

0047/PW32/2/2013 tanggal 22 Maret 2013.

d) Audit Keuangan atas PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi

Wilayah (PNPM PISEW) JICA No. IP-543 Prov Sulbar Kab Mamuju,

kegiatan dilaksanakan pada awal bulan Januari 2013 Tahun 2013 dengan

hasil laporan nomor LAI-0039/PW32/2/2013 tanggal 22 Maret 2013.

e) Audit Keuangan atas PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi

Wilayah (PNPM PISEW) JICA No. IP-543 Prov Sulbar Kab Mamuju Utara,

kegiatan dilaksanakan pada awal bulan Januari 2013 Tahun 2013 dengan

hasil laporan nomor LAI-0050/PW32/2/2013 tanggal 3 April 2013.

f) Audit Keuangan PNPM Generasi Project Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan

dilaksanakan pada awal bulan Februari 2013 Tahun 2013 dengan hasil

laporan nomor LAI-0073/PW32/2/2013 tanggal 1 Mei 2013

g) Audit Keuangan PNPM Generasi Project Provinsi Sulawesi Barat Kab

Mamuju, kegiatan dilaksanakan pada awal bulan Februari 2013 Tahun

2013 dengan hasil laporan nomor LAI-0089/PW32/2/2013 tanggal 8 Mei

2013

h) Audit Keuangan PNPM Generasi Project Provinsi Sulawesi Barat Kab

Polewali Mandar, kegiatan dilaksanakan pada awal bulan Februari 2013

Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor LAI-0067/PW32/2/2013 tanggal

18 April 2013

i) Audit Keuangan PNPM Generasi Project Provinsi Sulawesi Barat Kab

Majene, kegiatan dilaksanakan pada awal bulan Februari 2013 Tahun 2013

dengan hasil laporan nomor LAI-0078/PW32/2/2013 tanggal 1Mei 2013

j) Audit Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Loan IBRD No. 7866 TA 2012

Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan dilaksanakan pada awal bulan Februari



2013 Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor LAI-0094/PW32/2/2013

tanggal 8 Mei 2013.

k) Audit Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Loan IBRD No. 7866 TA 2012

Provinsi Sulawesi Barat Kab Majene, kegiatan dilaksanakan pada awal

bulan Februari 2013 Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor LAI-

0066/PW32/2/2013 tanggal 17 April 2013.

l) Audit Keuangan Basic Education Capacity (BEC) Grand IBRD TF-091895-

IND Provinsi Sulawesi Barat Kab Polewali Mandar, kegiatan dilaksanakan

pada awal bulan Februari 2013 Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor

LAI-0048/PW32/2/2013 tanggal 22 Maret 2013

m) Audit Keuangan Basic Education Capacity (BEC) Grand IBRD TF-091895-

IND Provinsi Sulawesi Barat Kab Majene. kegiatan dilaksanakan pada

awal bulan Februari 2013 Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor LAI-

0054/PW32/2/2013 tanggal 4 April 2013.

n) Audit Keuangan Basic Education Capacity (BEC) Grand IBRD TF-091895-

IND Provinsi Sulawesi Barat Kab Mamasa, kegiatan dilaksanakan pada

awal bulan Februari 2013 Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor LAI-

0054/PW32/2/2013 tanggal 4 April 2013.

o) Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD No 7867/8079, TF

098819/098862, IFAD 755 Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan dilaksanakan

pada awal bulan Februari 2013 Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor

LAI-0076/PW32/2/2013 tanggal 1 Mei 2013.

p) Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD No 7867/8079, TF

098819/098862, IFAD 755 Provinsi Sulawesi Barat Kab Mamuju, kegiatan


laporan nomor LAI-0079/PW32/2/2013 tanggal 1 Mei 2013.

q) Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan IBRD No 7867/8079, TF

098819/098862, IFAD 755 Provinsi Sulawesi Barat Kab B Majene, kegiatan


laporan nomor LAI-0077/PW32/2/2013 tanggal 1 Mei 2013.



r) Audit Keuangan Proyek INVEST ADB Loan Number 2416-INO TA 2012

Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Polewali SMKN 1 Polewali, kegiatan


laporan nomor LAI-0161/PW32/2/2013 tanggal 30 Juli 2013.

s) Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet

Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027 ID pd Dinas PU Povinsi Sulawesi

Barat TA yg berakhir 31 Des '2012, kegiatan dilaksanakan pada awal bulan

April 2013 Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor S-474/PW32/2/2013

tanggal 17 April 2013.

t) Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet

Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027 ID pd Bappeda Provinsi Sulawesi

Barat TA yg berakhir 31 Des '2012, kegiatan dilaksanakan pada awal bulan

April 2013 Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor S-473/PW32/2/2013

tanggal 17 April 2013.

u) Audit Keu.atas Lap.Keu.Water Resources Irrigation Sector Managemet

Project (WISMP) Phase II IBRD No.8027ID pd Dinas Pertanian dan

Peternakan Prov.Sul Bar TAyg berakhir 31 Des '2012, kegiatan

dilaksanakan pada awal bulan April 2013 Tahun 2013 dengan hasil

laporan nomor S-475/PW32/2/2013 tanggal 17 April 2013.

v) Audit Keuangan atas UNICEF KHPPIA Kelangsungan Hidup PP Ibu &

Anak Polewali Mandar, kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli 2013 Tahun

2013 dengan hasil laporan nomor LAI-0176/PW32/2/2013 tanggal 20

September 2013.

3. Output ketiga adalah Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh

opini WDP, hasil bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD dari target 5 Laporan

seluruhnya dapat dicapai atau pencapaian sebesar 100%, dengan kegiatannya

adalah sebagai berikut:

a. Bimtek PDAM (SAK ETAP) pada PDAM Kab Majene, kegiatan dilaksanakan

pada bulan April 2013 Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor LS-

0102/PW32/4/2013 tanggal 2 Juni 2013



b. Bimtek PDAM (SAK ETAP) pada PDAM Kab Mamuju, kegiatan

dilaksanakan pada bulan April 2013 Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor

LS-0103/PW32/4/2013 tanggal 3 Juni 2013

c. Bimtek/Asistensi Penyusunan SIA PDAM Kab/Kota Mamuju, kegiatan

dilaksanakan pada bulan Maret 2013 Tahun 2013 dengan hasil laporan

nomor LBA-0064/PW32/4/2013 tanggal 17 April 2013

d. Bimtek/Asistensi Penyusunan SIA PDAM Kab/Kota Mamuju, kegiatan

dilaksanakan pada bulan Maret 2013 Tahun 2013 dengan hasil laporan

nomor LBA-0064/PW32/4/2013 tanggal 17 April 2013

e. Bimtek/Konsultasi/Asistensi/Pendampingan PPK BLUD pada RSUD

Kab/Kota AA, kegiatan dilaksanakan pada bulan Mei 2013 Tahun 2013

dengan hasil laporan nomor LBA-0123/PW32/4/2013 tanggal 2 Juli 2013

4. Output keempat adalah Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh

opini WDP dari target mencapai 100% dengan hasil masing-masing sebagai berikut::

1) Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD dengan kegiatan yang dapat

direalisasikan adalah Asistensi penyusunan action plan terhadap hasil

pemeriksaan LKPD oleh BPK, kegiatan dilaksanakan pada bulan Desember 2013

Tahun 2013.

2) Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah

dengan masing-masing kegiatan yang dapat direalisasikan adalah sebagai

berikut:

a) Evaluasi Penyerapan APBD Tahun 2013 pada Pemda 1 Majene, kegiatan

dilaksanakan pada bulan Juli 2013 Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor

LEV-0149/PW32/3/2013 tanggal 25 Juli 2013

b) Evaluasi Penyerapan APBD Tahun 2013 pada Pemda 2 Pemprov, kegiatan

dilaksanakan pada bulan Juli 2013 Tahun 2013 dengan hasil laporan nomor


Hasil pencapaian yang diperoleh pada sasaran strategis 1 dapat digambarkan

dalam bentuk grafik berikut, dijelaskan sisi kiri sebagai sasaran strategis 1 yang



dicapai dalam prosentase dan bagian bawah gambar adalah outcome yang

menjadi pendorog tercapainya sasaran.

Hasil yang dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dalam

mewujudkan sasaran strategis 1 yaitu meningkatkan kualitas 1 LKPP, 90% LKKL

dan 90% LKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas 1 Lembaga Kementrian Pemerintah Pusat (LKPP)

Permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah terkait

dengan opini laporan keuangan Pemerintah Pusat adalah lambannya

Dinas/SKPD melakukan tindak lanjut temuan hasil audit BPK RI maupun

APIP lainnya terhadap program/kegiatan yang dibiayai dari dana APBN.

Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap opini yang diberikan oleh BPK RI

atas laporan keuangan kementerian terkait.

Gambar 1.4

Profil Outcome dalam pencapaian sasaran strategis 1

2. Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Barat dalam Tahun 2013 telah melaksanakan

audit keuangan atas dana yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar

Negeri (PHLN) pada 9 (sembilan) program. Dari hasil audit keuangan PHLN

-

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

sasa

ran

str

ate

ggis

outcome



pada 9 (sembilan) program tersebut, seluruh program belum sepenuhnya

melaksanakan semua unsur SPIP dalam pelaksanaan kegiatannya.

3. Terkait dengan upaya peningkatkan kualitas pelaporan keuangan Pemerintah

Pusat, beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh kepala daerah yaitu:

a. Segera melakukan tindak lanjut atas temuan hasil audit BPK RI dan APIP

lainnya;

b. Melakukan konsultasi/koordinasi dengan BPK RI atau APIP lainnya

terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil audit;

c. Memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku kepada SKPD yang

lamban menyelesaikan tindak lanjut temuan hasil audit;

d. Menyerahkan kepada aparat penegak hukum atas temuan yang tidak

ditindak lanjuti.

e. Memerintahkan semua SKPD melaksanakan SPIP.

Gambar 1.5 Hasil output pada pencapaian sasaran strategis 1

4. Perw. BPKP Prov. Sulawesi Barat selama Tahun 2013 telah melakukan kegiatan

yang terkait dengan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan pada instansi

Pemerintah Pusat, seperti:

94,44

90,48

100 100

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

1 2 3 4



a. Audit keuangan atas program/kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan

Luar Negeri;

b. Pendampingan penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga

Tahun 2012 dan semester I Tahun 2013;

c. Monitoring UKP4;

d. Evaluasi penyerapan anggaran kementerian/lembaga;

e. Audit operasional dana bansos dari kementerian, Dana Dekon dan Tugas

Pembantuan;

f. Audit kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP);

dan Audit BMN kementerian.

Sedangkan hasil output pada pencapaian sasaran strategis meningkatkan

kualitas 1 LKPP, 90% LKKL dan 90% LKPD, dapat dilihat dari gambar 3.2

diatas.

5. Meningkatkan kualitas 90% Lembaga Pemerintah Daerah

1) Dari 6(enam) Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, opini

hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2012 oleh Perwakilan BPK RI Sulbar

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Opini Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2013

No. Nama Pemda Opini BPK RI atas LKPD

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

1 Provinsi Sulawesi Barat WDP WDP WDP

2 Kabupaten Mamuju WDP WDP WTP

3 Kabupaten Majene WDP WDP WDP

4 Kabupaten Polewali Mandar WDP WDP WDP

5 Kabupaten Mamasa WDP WDP TMP

6 Kabupaten Mamuju Utara WDP WDP WDP



2) Penyebab Utama Belum Memperoleh Opini WTP atas LKPD se Provinsi

Sulawesi Barat :

a. Sistem pencatatan dan pelaporan persediaan belum memadai;

b. Saldo Aset Tetap belum didukung data yang memadai, yaitu (1)

Terdapat perbedaan nilai Aset Tetap antara Neraca, Calk dan data KIB

A-F tanpa dapat dijelaskan perbedaannya ; (2) Barang yang telah

dihapus masih tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah; (3) Aset

Tetap TA 2012 belum dilakukan penyusutan. Disamping permasalahan

tersebut, diketahui bahwa terdapat permasalahan terkait penatausahaan

aset, yaitu (1) BMD yang tercatat pada KIB SKPD tidak tercatat pada KIB

Biro Perlengkapan dan Aset; (2)BMD tidak tercatat pada KIB SKPD; (3)

BMD tidak tercatat pada KIB SKPD dan Biro Perlengkapan dan Aset; (4)

Data BMD dalam KIB SKPD tidak lengkap; (5) SKPD tidak membuat KIB

dan KIB tidak lengkap dari A sampai F; (6) Terdapat aset yang tidak

sesuai capitalization thresholds dicatat dalam neraca Biro Perlengkapan

dan Aset; (7) Barang Milik Daerah tidak diketahui keberadaannya; (8)

Nilai Aset Tetap dalam neraca berbeda dengan nilai Aset Tetap dalam

neraca yang dibuat oleh tiap-tiap SKPD dan (9) Inventarisasi dan

pengamanan Aset Tetap hasil penyerahan dari pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum

optimal.

c. Terdapat beberapa permasalahan terkait penyajian saldo investasi non

permanen tersebut, yaitu (1) Penatausahaan dana bergulir tidak tertib;

(2) Penyajian saldo investasi nonpermanen dana bergulir di neraca tidak

berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value);

(3) Usulan penghapusan dana bergulir tidak melalui mekanisme

verifikasi yang memadai.

d. Saldo Piutang Lain-lain atas denda angsuran rumah belum disajikan

sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).



e. Terdapat penggunaan pribadi atas Utang Perhitungan Fihak Ketiga

berupa utang pajak yang telah dipungut/dipotong oleh Bendahara

Pengeluaran Sekretariat DPRD namun belum disetor.

f. Pengendalian intern Utang Pihak Ketiga belum memadai, yaitu (1)

Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak membuat daftar utang pihak

ketiga; (2) Dokumen pendukung atas Utang Pihak Ketiga tidak lengkap;

(3) Bidang Akuntansi DPKPAD tidak membuat buku jurnal, buku besar,

dan buku besar pembantu dalam penyelenggaraan prosedur akuntansi

utang pihak ketiga.

g. Di dalam saldo akhir Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2012

seharusnya masih terdapat sisa atas Dana Alokasi Khusus dan sisa atas

Dana lainnya.

h. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2012 tidak dapat ditelusuri karena

tidak didukung dokumen maupun rincian catatan yang memadai.

i. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2012 terdapat permasalahan

terkait realisasi belanja-belanja tersebut, yaitu (1) Realisasi Belanja

Hibah terindikasi fiktif; (2) Realisasi Belanja Bantuan Sosial kurang

diterima dan tidak diterima, terdapat Bantuan Sosial kurang diterima

terindikasi fiktif dan diserahkan kepada oknum Anggota DPRD.



BABBABAB

Hasil yang dicapai pada tahun 2013 dari sasaran strategis kedua menunjukan hasil


Tabel 3.4 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 80%

Indikator Kinerja

(output/outcome)

Target

2013

Realisas

i 2013

Capaian

(%) 2012

+/(-)

2013

OUTPUT

Persentase peningkatan penerimaan Negara hasil pengawasan

2 0 0,00

6. Persentase penghematan biaya (cost saving) dibandingkan dengan nilai yang diaudit

31 29 93,55%

OUTCOME

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian 1 1 100% 250 -150%

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam 6 5 83,34% 138 -54,66%

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah 24 23 95,83% 238 142,17%

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Akuntan Negara 0 0

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan sector Bidang Perekonomian

1 0

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan sector bidang Polsoskam

1 0

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan sector sector korporat

0 0


Dari hasil Tabel 3.3 sebagai sasaran strategis kedua yaitu tercapainya Optimalisasi

Penerimaan Negara sebesar 80%, rata-rata Capaian Kinerja adalah 93,06% dapat

dijelaskan:

1. Realisai target pada tahun 2012 terlihat tinggi karena realisasi menghitung

laporan yang dilaksanakan sebagai Non PKPT, sedangkan pada tahun 2013

hanya memperhitungkan kegiatan yang sesuai TAPKIN saja

2. Output pertama adalah Persentase peningkatan penerimaan Negara hasil

pengawasan dari target mencapai 100% dengan outcome masing-masing adalah:

1) Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian, dengan capaian yang

diperoleh adalah 100%, kegiatan yang dilakukan adalah Evaluasi Penyerapan

Anggaran pada KPUD Provinsi dari target satu telah tercapai. Kegiatan ini

Sasaran Strategis 2 : Tercapainya Optimalisasi

Penerimaan Negara sebesar 80%



dilakukan pada bulan Mei 2013 dengan hasil laporan nomor LEV-

0132/PW32/2/2013 tanggal 23 Juli 2013

2) Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam, dengan capaian yang

diperoleh 100%. Kegiatannya adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi Penyerapan Anggaran Semester I Tahun 2013 Kementerian

Kesehatan pada Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan ini dilaksanakan pada

bulan Juli 2013 dengan menghasilkan laporan nomor LEV-

0146/PW32/2/2013 Tanggal 25 Juli 2013:

b. Evaluasi atas Penyerapan Anggaran K/L - A Sulawesi Barat /

KUMHAM, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli 2013 dengan

menghasilkan laporan nomor LEV-0144/PW3/2/2013 tanggal 25 Juli

2013;

c. Evaluasi Penyerapan Anggaran K/L D pada Provinsi Sulawesi Barat /

Kelautan dan Perikanan, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli 2013

dengan menghasilkan laporan nomor LEV-0134/PW3/2/2013 tanggal

23 Juli 2013

d. Evaluasi Penyerapan Anggaran pada Kanwil BPN. kegiatan ini

dilaksanakan pada bulan Juli 2013 dengan menghasilkan laporan nomor


3) Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah, dengan capaian

yang diperoleh adalah 95,83%, kegiatan yang dilakukan adalah:

a. Verifikasi DAK Reimbursement tahun 2012 pada Pemda 1 Provinsi

Sulawesi Barat, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2013

dengan menghasilkan laporan nomor LPM-0042/PW32/3/2013 tanggal

22 Maret 2013;

b. Verifikasi DAK Reimbursement tahun 2012 pada Pemda 2 Mamuju,

kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2013 dengan menghasilkan

laporan nomor LPM-0053/PW32/3/2013 tanggal 4 April 2013;

c. Verifikasi DAK Reimbursement tahun 2012 pada Pemda 3 Mamuju

Utara, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2013 dengan



menghasilkan laporan nomor LPM-0046/PW32/3/2013 tanggal 22

Maret 2013;

d. Verifikasi DAK Reimbursement tahun 2012 pada Pemda 4 Majene,

kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari 2013 dengan


Maret 2013;

e. Verifikasi DAK Reimbursement tahun 2012 pada Pemda 5 Polewali,


menghasilkan laporan nomor LPM-0051/PW32/3/2013 tanggal 3 April

2013;

f. Verifikasi DAK Reimbursement tahun 2012 pada Pemda 6 Mamasa,



Maret 2013;

g. Verifikasi Advance Payment DAK tahun 2012 pada Pemprov. Sulbar.

kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2013 dengan menghasilkan


h. Verifikasi Advance Payment DAK tahun 2012 pada Mamasa, kegiatan

ini dilaksanakan pada bulan April 2013 dengan menghasilkan laporan

nomor LPM-0058/PW32/3/2013 tanggal 16 April 2013;

i. Verifikasi Advance Payment DAK tahun 2012 pada Mamuju Utara,

kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2013 dengan menghasilkan


j. Verifikasi Advance Payment DAK tahun 2012 pada Mamuju, kegiatan



k. Verifikasi Advance Payment DAK tahun 2012 pada Majene, kegiatan ini

dilaksanakan pada bulan April 2013 dengan menghasilkan laporan




l. Verifikasi Advance Payment DAK tahun 2012 pada Polewali, kegiatan



m. Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 1

pada Pemda Polman, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus

2013 dengan menghasilkan laporan nomor LHM-0218/PW32/3/2013

tanggal 16 Oktober 2013;

n. Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 2

pada Pemda Majene, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus


tanggal 30 September 2013;

o. Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 3




p. Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 4




q. Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 5




r. Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 6




s. Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 7






t. Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 8




u. Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 9




v. Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012 Bidang 10

pada Pemda Mejene, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus



w. Kompilasi Audit/Monitoring DAK & Dana Penyesuaian Tahun 2012

pada Pemda Majene, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober


tanggal 18 Oktober 2013;


dalam bentuk grafik berikut, dijelaskan sisi kiri sebagai sasaran strategis 2

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 80%) yang dicapai

dalam prosentase dan bagian bawah gambar adalah outcome yang menjadi

pendorog tercapainya sasaran.



Gambar 1.6 Profil Output terhadap sasaran strategis 2

Outcome yang tidak terlaksana adalah pengawasan atas penerimaan negara

Bidang Perekonomian dan pengawasan atas penerimaan negara bidang

Polsoskam, keduanya dibatalkan oleh rendal.

Hasil yang dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dalam

mewujudkan sasaran strategis 2 yaitu Tercapainya Optimalisasi Penerimaan

Negara sebesar 80% dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hasil pengawasan pada Badan Usaha Negara yang dilakukan oleh bidang

Instansi Pengawasan Pengeluaran Pusat

b. Hasil bidang investigasi yang dilakukan atas hasil audit investigasi

berhasil menyelamatkan kerugian keuangan Negara sebesar

Rp3.829.488.817,00 yang dilakukan pada empat kegiatan audit, sedangkan

hasil perhitungan kerugian keuangan Negara nilai yang diselamatkan

kerugian Negara adalah sebesar Rp2.924.457.378,00 yang dilakukan pada

enak kegiatan.

0

50

100

1

2



Gambar 3.4

Profil Outcome dalam pencapaian sasaran strategis 2

Sedangkan daftar koreksi yang diperoleh selama tahun 2013 dapat dilihat pada

table 3.2 berikut ini:

Tabel 3.5 Daftar Koreksi Penerimaan Negara/daerah Tahun 2013

No Kegiatan Jumlah

Seharusnya Jumlah yang

disetor Kekurangan

setor

Rp Rp Rp

1 Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat /PAMSIMAS pada Dinas PU Prov. Sulbar TA 2012

29.528.000,00

26.983.125,00

2.544.875,00

2 Bantuan Sosial (Bansos) Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) TA 2012 Kab. Mamuju Utara

147.618.283

145.756.962

1.861.320,79

3 Bantuan Sosial Direktorat Pembinaan SMA/SMK Ditjen Dikmen TA 2012 Kab. Majene

13.636.364,00

0,00 13.636.364,00

4 Bansos Ditjen PAUDNI Kemendikbud pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Polman

31.168.657,00

20.592.892,00

10.575.765,00

5 INVEST ADB Loan No. 2416-ONO pada SMKN 1 Polewali Kab. Polman Periode 1 Juli 2012 s/d 30 Juni 2013

525.000,00

525.000,00

6 Bantuan Sosial Ditjen Pendidikan Dasar 61.250.718,11 61.250.718,11

93

94

95

96

97

98

99

100

1 2 3



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2013 pada Dinas Pendidikan Kab. Majene

7 Program Bantuan Sosial Dirjend PAUD Kemendikbud pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Polman 2013

2.030.000,00

2.030.000,00

Jumlah 283.212.147,14 195.877.854,24 92.424.042,90

Dari Hasil audit/monitoring yang dilakukan oleh Perw. BPKP Prov. Sulawesi

Barat selama Tahun 2013, telah menghasilkan koreksi penerimaan

Negara/Daerah seluruhnya berupa Pajak dan Bukan Pajak sebesar

Rp92.424.042,90

Hasil yang dicapai pada tahun 2013 dari sasaran strategis ketiga menunjukan hasil


Tabel 3.6

Terselenggaranya SPM pada 200 IPD dan terselenggaranya GG pada 65% BUMN/BUMD

Indikator Kinerja

(output/outcome)

Target

2013

Realisasi

2013

Capaian

(%) 2012

+/(-)

2013

OUTPUT

Persentase BUMN/D/BLU/D yang GCG atau KPI mendapat skor baik

0 0 0

Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal/pelayanan prima

12 11 99,69%

BUMD yang kinerjanya memperoleh predikat baik 3 3 100%

OUTCOME

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 0 0 0

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik

bidang Keuangan Daerah

12 11 91,69% 100 -9,31

Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN 0 0 0

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 3 3 100% 133 -33


Sasaran Strategis 3 : Terselenggaranya SPM pada

200 IPD dan terselenggaranya GG pada 65%

BUMN/BUMD



Dari hasil Tabel 3.3 sebagai sasaran strategis ketiga yaitu Terselenggaranya SPM

pada 200 IPD dan terselenggaranya GG pada 65% BUMN/BUMD, rata-rata Capaian

Kinerja adalah 95,84% dapat dijelaskan:

1. Outcome tahun 2013 secara prosentase turun 9,31% untuk pengawasan atas

kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah dan turun 33% untuk

pengawasan atas kinerja BUMD, hal ini disebabkan tahun 2012 target yang lebih

rendah dari target 2013.

2. Output pertama adalah Persentase BUMN/D/BLU/D yang GCG atau KPI

mendapat skor baik, dengan outcome Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI

sektor korporat. Kegiatan ini tidak terdapat target yang harus dilaksanakan

karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat saat ini belum memiliki BUMN yang

melaksanakan program GG maupun KPI.

3. Output kedua adalah Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai standar

pelayanan minimal/pelayanan prima, dengan outcome pengawasan atas kinerja

pelayanan publik bidang Keuangan Daerah dari target pencapaian 100% pada

tahun 2013 hanya mampu mencapai 91.69%. dengan melaksanakan kegiatan

sebanyak 11 surat tugas yaitu :

a. Asistensi Peningkatan Kapabilitas APIP, kegiatan ini dilaksanakan pada

bulan Desember 2013 dengan hasil laporan nomor LBA:0261/PW32/3/2013

tanggal 19 Desember 2013

b. Audit Kinerja pada PDAM Kab/Kota Majene, kegiatan ini dilaksanakan

pada bulan Maret 2013 dengan hasil laporan LAK-0117/PW32/4/2013

tanggal 24 Juni 2013;

c. Audit Kinerja pada PDAM Kab/Kota Polman, kegiatan ini dilaksanakan

pada bulan Maret 2013 dengan hasil laporan nomor LAK-

0116/PW32/4/2013 tanggal 24 Juni 2013;

d. Audit Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan tahun 2012

Pemda pada Pemda Matra, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2013

dengan hasil laporan nomor LAK-0122/PW32/3/2013 tanggal 2 Juli 2013;



e. Audit Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan tahun 2012

Pemda pada Pemda Mamuju, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2013

dengan hasil laporan nomor LAK-0118/PW32/3/2013 tanggal 24 Juni 2013;

f. Audit Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan tahun 2012

Pemda pada Pemda Polman, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April

2013 dengan hasil laporan nomor LAK-0111/PW32/3/2013 tanggal 18 Juni

2013;

g. Audit Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan tahun 2012

Pemda pada Pemda Majene, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April

2013 dengan hasil laporan nomor LAK-0104/PW32/3/2014 tanggal 4 Juni

2013;

h. Evaluasi Akip pada Pemda, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2013

dengan hasil laporan nomor LEV-0164/PW32/3/2013 tanggal 31 Juli 2013;

i. Asistensi Implementasi Probity Audit pada Kabupaten Majene, kegiatan ini

dilaksanakan pada bulan Desember 2013 dengan hasil laporan nomor LBA:

0263/PW32/3/2013 tanggal 19 Desember 2013

j. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengamatan Korsup KPK tahun 2012 pada

Pelayanan Publik Kabupaten Mamuju, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan

Mei 2013 dengan hasil laporan nomor LAP-0108/PW32/3/2012 tanggal 7

Juni 2013;

k. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengamatan Korsup KPK tahun 2012 pada

Pelayanan Publik Kantor Pertanahan Mamuju, kegiatan ini dilaksanakan

pada bulan April 2013 dengan hasil laporan nomor LAP-

0101/PW32/1/2013 tanggal 31 Mei 2013;

4. Output ketiga adalah Laporan hasil pengawasan atas kinerja Badan Usaha Milik

Daerah, dengan outcome pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah telah mencapai target sebesar 100% pada tahun 2013. Dengan

melaksanakan kegiatan sebanyak 3 Laporan yaitu :



a. Audit Kinerja pada PDAM Kab/Kota Mamuju, kegiatan ini dilaksanakan

pada bulan Maret 2013 dengan hasil laporan nomor LAK-

0119/PW32/4/2013 tanggal 24 Juni 2013.

b. Audit Kinerja pada PDAM Kab/Kota Majene, kegiatan ini dilaksanakan pada

bulan Maret 2013 dengan hasil laporan nomor LAK-0117/PW32/4/2013

tanggal 24 Juni 2013.

c. Audit Kinerja pada PDAM Kab/Kota Polman, kegiatan ini dilaksanakan pada

bulan Maret 2013 dengan hasil laporan nomor LAK-0116/PW32/4/2013

tanggal 24 Juni 2013.



(terselenggaranya SPM pada 200 IPD dan terselenggaranya GG pada 65%

BUMN/BUMD) yang dicapai dalam prosentase dan bagian bawah gambar

adalah outcome yang menjadi pendorong tercapainya sasaran.

Outcome yang tidak terlaksana adalah Laporan hasil bimtek/asistensi

GCG/KPI sektor korporat dan Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO

BUMN, keduanya dibatalkan oleh rendal.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan kegiatan pembinaan

dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas laporan keuangan pada tiga

BUMD di wilayah Provinsi Sulawesi Barat serta mendampingi penerapan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada dua

RSUD, yaitu RSUD Polewali dan RSUD Majene.



Gambar 1.8 Profil Outcome dalam pencapaian sasaran strategis 3

Upaya yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat untuk

meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan BUMN/D dan RSUD

melalui bimbingan teknis berikut ini:

1) Asistensi Sistem Informasi Akuntansi dan Billing System PDAM,

2) Bimtek Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(SAK ETAP) PDAM,

3) Sosialisasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

(PPK BLUD),

4) Pendampingan Penyusunan Persyaratan Administratif PPK BLUD,

5) Pendampingan Penyusunan Kebijakan Akuntansi RSUD BLUD,

6) Pendampingan Penyusunan Pedoman Penatausahaan Keuangan RSUD

BLUD.

Hasil dari kegiatan pembinaan tersebut, tiga PDAM di Provinsi Sulawesi Barat

yang dilakukan audit keuangan oleh BPKP untuk tahun buku 2010, dua

diantaranya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan satu

PDAM mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan

untuk tahun buku 2011 dan 2012, audit keuangan dilakukan oleh Kantor

Akuntan Publik dan ketiga PDAM tersebut mendapatkan opini WTP

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4



seluruhnya. Dengan demikian, terdapat peningkatan opini pada satu PDAM,

dari WDP menjadi WTP.

Dua PDAM lainnya belum melakukan kerja sama dengan BPKP Perwakilan

Provinsi Sulawesi Barat karena PDAM Kabupaten Mamuju Utara belum

beroperasi, sedangkan PDAM Kabupaten Mamasa sedang berupaya

meningkatkan cakupan pelayanannya dan akan melakukan kerja sama mulai

tahun 2014.

Untuk rumah sakit umum daerah (RSUD), penerapan PPK BLUD baru

dilakukan pada RSUD Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2013.

Dengan demikian, belum terdapat hasil audit keuangan dari auditor eksternal.

RSUD lainnya belum merencanakan penerapan PPPK BLUD dan sedang

melakukan konsolidasi internal untuk peningkatan kelas rumah sakit.

Perkembangan opini hasil audit terhadap laporan keuangan tiga PDAM yang

dilakukan BPKP (tahun buku 2010) dan Kantor Akuntan Publik (tahun buku

2011 dan 2012), dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.7 Perkembangan Opini Laporan Auditor Eksternal atas

Laporan Keuangan BUMD Se-Sulawesi Barat Tahun 2010-2012

No Jenis Opini

Jumlah BUMD

Audit 2011 (Lap Keu Tahun buku 2010)

Audit 2012 (Lap Keu Tahun buku 2011)

Audit 2013 (Lap Keu Tahun Buku

2012)

Jml % Jml % Jml %

1. WTP 2 66,67 3 100,00 3 100,00

2. WDP 1 33,33 - - - -

3. TMP - - - - - -

4. TW - - - - - -

Jumlah 3 100,00 3 100,00 3 100,00

Sumber: Laporan Hasil Audit BPKP dan Laporan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik

Pada tahun 2013 terdapat mitra kerja baru, yaitu RSUD Majene. BPKP

Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pendampingan

penyusunan dokumen administratif untuk penerapan pola pengelolaan



keuangan badan layanan umum daerah (PPK BLUD) pada RSUD Majene pada

akhir tahun 2013. Diharapkan pada tahun 2014, RSUD Majene telah ditetapkan

sebagai RSUD yang menerapkan PPK BLUD oleh Bupati Majene, sehingga

pengelolaan keuangannya dapat dilakukan secara fleksibel.

Hasil yang dicapai pada tahun 2013 dari sasaran strategis keempat menunjukan

hasil dalam Tabel 3.4 yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 77%

Indikator Kinerja

(output/outcome)

Target

2013

Realisasi

2013

Capaian

(%) 2012

+/(-)

2013

OUTPUT

Pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi 0 1 0,00

IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP

1 1 100

Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim dan penyesuaian harga

1 0 0,00

Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hokum 11 8 72.73

Hasil LHI yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang 0 0 0

Persentase telahaan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar

0 0 0

OUTCOME

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 0 1 0

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 1 1 100% 0 100%

Laporan hasil kajian pengawasan 0 0 0

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 1 0 0

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

9 7 77,78% 100%

-22.22%

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya 2 1 50% 67% -17


Dari hasil Tabel 3.4 sebagai sasaran strategis keempat yaitu Meningkatkan

Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan

K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi menjadi 77%



dan Pemberantasan Korupsi menjadi 77%, rata-rata Capaian Kinerja adalah 75,93%

dapat dijelaskan:

1. Outcome tahun 2013 secara prosentase turun, hal ini disebabkan tahun 2012 target

yang lebih rendah dari target 2013.

2. Output pertama adalah Pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi,

dengan outcome Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi. Kegiatan ini

sebenarnya tidak/belum menjadi target perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

Barat, namun telah dilakukan pemahaman permasalahan anti korupsi yang

dilakukan pada mahasiswa perguruan tinggi STIKES Provinsi Sulawesi Barat

yang dihadiri sejumlah 250 Mahasiswa baru pada bulan Oktober 2013 dan

dianggap sukses dengan terlihat antusiasme seluruh peserta yang disajikan

dalam bentuk pengenalan masalah korupsi dengan penyajian/kemasan music

yang disukai para remaja sebagai mahasiswa baru.

3. Output kedua adalah IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang

mengimplementasikan FCP, telah tercapai 100%. Kegiatan ini dilakukan di RSUD

mamuju Utara pada bulan agustus 2013 dengan menghasilkan laporan nomor

LAP-0167/PW32/1/2013 tanggal 30 Agustus 2013.

4. Output ketiga adalah Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim dan

penyesuaian harga, dengan outcome audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan

Klaim target 1 surat tugas. Kegiatan ini tidak tercapai karena tidak adanya

permintaan dari pemerintah daerah maupun pihak stakeholder laainnya.

5. Output keempat adalah Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak

hokum, dengan outcome audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik target 9 laporan

telah tercapai sebanyak 7 laporan atau 77,78%, sedangkan sisanya sejumlah 2

kegiatan sudah diterbitkan surat tugasnya namun sampai dengan berakhir tahun

2013 belum terbit laporan terkait dengan masih dibutuhkan data pendukung

sebagai bahan laporan final, ketujuh outcome dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Audit Investigatif atas Kasus Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada

APBN/D rehab ruang kelas SD Majene, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan



April 2013 dengan hasil laporan nomor Lainv-0163/PW32/5/2013 tanggal 31

Juni 2013;

b. PKKN atas Kasus A pada Kabupaten A/ Mamuju Tappalang, kegiatan ini

dilaksanakan pada bulan Juni 2013 dengan hasil laporan nomor LAPKKN-

0169/PW32/5/2013 tanggal 30 Agustus 2013;

c. PKKN atas Kasus A pada Kabupaten B PNPM MPd UPK Limboro Kab

Polewali Mandar, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2013 dengan

hasil laporan nomor LAPKKN-0170/PW32/5/2013 tanggal 30 Agustus 2013;

d. Pemberian Keterangan Ahli atas Kasus pada APBN/APBD A Honorarium

Viktif Satpol PP Matra, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2013

dengan hasil laporan nomor LKA-0113/PW32/5/2013 tanggal 20 Juni 2013;

e. Pemberian Keterangan Ahli atas Kasus pada APBN/APBD B, kegiatan ini

dilaksanakan pada bulan April 2013 dengan hasil laporan nomor LKA-

0080/PW32/5/2013 tanggal 2 Mei 2013;

f. Audit Investigasi pada APBN/APBD (PP BARU) PNPM Perdesaan

Kecamatan Limboro Polewali, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April

2013 dengan hasil laporan nomor LAINV-0127/PW32/5/2013 tanggal 5 Juli

2013;

g. PKKN atas Kasus A pada Kabupaten C Agribisnis Perdesaan (PUAP) pd

Gaspoktan Bina Mandiri Kab.Majene, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan

Agustus 2013 dengan hasil laporan nomor SR-0190/PW32/5/2012 tanggal 1

Oktober 2013;

Outcome Pemberian Keterangan Ahli atas kasus pada BUMN/BUMD B tidak

dapat tercapai disebabkan di wilayah Sulawesi Barat tidak terdapat

BUMN/BUMD yang berkasus tipikor pada tahun 2013.



(meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 77%) yang dicapai

dalam prosentase dan bagian bawah gambar adalah outcome yang menjadi

pendorong tercapainya sasaran.



Gambar 1.9 Profil Outcome dalam pencapaian sasaran strategis 4

Dalam Tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat mempunyai target

kegiatan Audit Investigasi sebanyak 5 (lima) kegiatan, sementara realisasi dari

target tersebut adalah sebagai berikut :

Terdapat 5 surat permintaan Audit Investigasiyang terdiri dari : 1 surat

permintaan dari Kejaksaan dan 4 surat permintaan dari Kepolisian. Dari 5 surat

permintaan tersebut telah dilakukan Audit Investigasi sebanyak 4 penugasan,

dan telah dihasilkan 4 buah laporan, yaitu : Jumlah kerugian keuangan negara

dari keempat laporan tersebut di atas adalah sebesar Rp3.829.488.817,00 dengan

rincian pada tabel 4.2 sebagai berikut :

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6



Tabel 4.2 Audit Investigatif Tahun 2013

No. WILAYAH

KEJAKSAAN KEPOLISIAN JUMLAH

ST Lap. Kerugian Keuangan

Negara ST Lap.

Kerugian Keuangan

Negara ST Lap.

Kerugian Keuangan

Negara

1 Provinsi Sulbar - - - - - - - - -

2 Kab. Mamuju - - - 1 1 311.153.000 1 1 311.153.000

3 Kab. Majene 1 1 715.590.814,00 - - - 1 1 715.590.814

4 Kab. Polewali Mandar

- - - 2 2 2.802.745.003 2 2 2.802.745.003

5 Kab. Mamuju Utara - - - - - - - - -

6 Kab. Mamasa - - - - - - - - -

JUMLAH 1 1 715.590.814,00 3 3 3.113.898.003 4 4 3.829.488.817

Dalam Tahun 2013 terdapat 7 surat permintaan Audit Penghitungan Kerugian

Keuangan Negara (PKKN) yang terdiri dari : 1 surat permintaan dari Kejaksaan

dan 6 surat permintaan dari Kepolisian. Dari 7 surat permintaan tersebut telah

dilakukan Audit PKKN sebanyak 6 penugasan. Rincian kegiatan Audit PKKN

adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Tahun 2013

No WILAYAH

KEJAKSAAN KEPOLISIAN JUMLAH

ST Lap. Kerugian Keuangan

Negara ST Lap.

Kerugian Keuangan

Negara ST Lap

Kerugian Keuangan

Negara

1 Provinsi Sulbar - - - - - - - - -

2 Kab. Mamuju - - - 1 1 17.712.375 1 1 17.712.375

3 Kab. Majene - - - 1 1 100.000.000 1 1 100.000.000

4 Kab. Polewali Mandar

- - - 2 2 2.806.745.003 2 2 2.806.745.003

5 Kab. Mamuju Utara - - - 1 - - 1 - -

6 Kab. Mamasa - - - 1 - - 1 - -

- - - 6 4 2.924.457.378 6 4 2.924.457.378

Dalam Tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat mempunyai target

kegiatan Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 6 (enam) kegiatan, sementara

realisasi dari target tersebut adalah telah dilakukan pemberian keterangan ahli di

persidangan sebanyak 2 kali kegiatan, dan pemberian keterangan ahli kepada

Penyidik sebangyak 7 kali kegiatan.



Hasil yang dicapai pada tahun 2013 dari sasaran strategis kelima menunjukan hasil


Tabel 5.1 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L, Pemda sebesar 60%

Indikator Kinerja

(output/outcome)

Target

2013

Realisasi

2013

Capaian

(%) 2012

+/(-)

2013

OUTPUT

Persentase K/L dan Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

8 7 87,50

Jumlah K/L dan Pemda yang telah memiliki dokumen/desain SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

0 0 0

Jumlah K/L dan Pemda yang telah telah memperbaiki Sistem Pengendalian Intern

0 0 0

OUTCOME

Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang

Perekonomian

0 0 0

Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam 0 0 0

Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan

Daerah

8 7 87,50 33% 54,50%


Dari hasil Tabel 5.1 sebagai sasaran strategis kelima yaitu meningkatnya kualitas

penerapan SPIP di K/L, Pemda sebesar 60%, rata-rata Capaian Kinerja adalah

87,50%, dapat dijelaskan:

1. Output pertama adalah Persentase K/L dan Pemda yang menyelenggarakan

SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 dari delapan laporan yang menjadi target

tahun 2013 telah tercapai sebanyak tujuh laporan yang dapat direalisasikan atau

sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Asistensi Pengelolaan Aset Majene, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan

Februari 2013 dengan hasil laporan nomor Lap-072/PW32/3/2013 tanggal 4

April 2013;

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP di K/L, Pemda sebesar 60%



b. Monitoring Perbaikan SPI pada Pemda Triwulan II pada Pemda A Mamasa,

kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2013 dengan hasil laporan nomor

LPM-0120/PW32/3/2013 tanggal 24 Juni 2013;

c. Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI Instansi Pemerintah Triwulan II pada

Pemda Mamuju Utara, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2013

dengan hasil laporan nomor LBA-0115/PW32/3/2013 tanggal 21 Juni 2013;

d. Penyusunan Juklak dan Dokumentasi Penyelenggaraan SPIP triwulan II

Pemda Majene, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni 2013 dengan hasil

laporan nomor LBA-0114/PW32/3/2013 tanggal 20 Juni 2013;

e. Sosialisasi SPIP (Satgas) Pemda B Matra, kegiatan ini dilaksanakan pada

bulan Juli 2013 dengan hasil laporan nomor LBA-0148/PW32/3/2013

tanggal 25 Juli 2013;

f. Penyusunan Juklak dan Dokumentasi Penyelenggaraan SPIP triwulan III,

kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September 2013 dengan hasil laporan

nomor LBA-0177/PW32/3/2013 tanggal 24 September 2013;

g. Sosialisasi SPIP (Satgas) Pemda Majene, kegiatan ini dilaksanakan pada

bulan Mei 2013 dengan hasil laporan nomor LSPIP-31/PW32/3/2013 tanggal

17 Juni 2013

h. Diklat Pembinaan SPIP K/L, Pemda, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan

Mei 2013 dengan hasil laporan nomor LAP-0087/PW32/3/2013 tanggal 6

Mei 2013

Hasil yang dicapai pada tahun 2013 dari sasaran strategis keenam yaitu

meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas

pengelolaaan keuangan sebesar 100% menunjukan hasil dalam Tabel 6.1 yang dapat

digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya efektifitas

perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas

pengelolaaan keuangan sebesar 100%



Tabel 6.1 Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas

pengelolaaan keuangan sebesar 100%

Indikator Kinerja

(output/outcome)

Target

2013

Realisasi

2013

Capaian

(%) 2012

+/(-)

2013

OUTPUT

Tingkat penerapan jabatan Fungsional Auditor 4 3 75

Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan

0 0 0

Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan professional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan

0 0 0

OUTCOME

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 1 1 100% 50% 50%

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP

Daerah

2 2 50% 50% 0

Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah 1 1 100% 100% 0


Dari hasil Tabel 6.1 sebagai sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP di K/L, Pemda sebesar 60%, rata-rata Capaian Kinerja adalah

83,34%, dapat dijelaskan:

1. Output pertama adalah tingkat penerapan jabatan Fungsional Auditor sesuai PP

Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi target tahun 2013 telah tercapai dan

direalisasikan sebesar 100% dengan outcome sebagai berikut:

a. Sosialisasi Penerapan JFA pada Inspektorat Kabupaten Matra, yang

dilaksanakan pada bulan Juni 2013 dengan hasil laporan nomor LAP:

018/APD/2013 tanggal 20 Juni 2013

b. Sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah, yang

dilaksanakan pada bulan Juli 2013 dengan hasil laporan nomor LEV:

0143/PW32/3/2013 tanggal 24 Juli 2013.

c. Bimtek Penerapan JFA pada Inspektorat Provinsi/Kab/Kota A Mamasa,

yang dilaksanakan pada bulan Juli 2013.

d. Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah, yang dilaksanakan,

Assessment (Evaluasi) Tata Kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten



Mamuju dengan laporan nomor LEV-0143/PW32/3/2013 tanggal 24 Juli

2013

2. Output yang lainnya yaitu rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total

jumlah yang dibutuhkan dan persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten

dan professional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan, tidak dilakukan

di Perwakilan

C. INFORMASI TAMBAHAN

Selama tahun anggaran 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat menerima

anggaran belanja sebesar Rp.4.304.101.000,00. Realisasi belanja tahun anggaran 2012

sebesar Rp.4.177.402.858,00 atau 97,1% dari jumlah yang dianggarkan dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 7.1 Anggaran dan Realisasi

Tahun 2013 No Program Anggaran Realisasi Sisa %

01.01.01 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP

4.405.923.000 4.132.262.050 273.660.950 93.78

01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur BPKP

9.531.250.000 9.407.121.600 124.128.400 98.69

01.01.06 Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

1.693.263.000 1.649.268.900 43.994.100 97.40

J U M L A H 15.630.436.000 15.188.652.550 441.783.450 97.17

Selain itu terdapat juga sumber dana yang berasal dari pihak Pemerintah Daerah

sebagai dana mitra selama tahun 2013 sebesar Rp661.936.440,00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa serapan anggaran terendah ada pada Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP sebesar 96,1%.

Hal ini terutama disebabkan oleh:

1. Terlalu tingginya anggaran belanja pegawai pada program dukungan

manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya yang di droping dari pusat dan

sulitnya memprediksi mutasi pegawai;

2. Pengalihan kegiatan konsinyering penyusunan laporan ketatausahaan yang

semula akan dilaksanakan di luar kota, akhirnya dilaksanakan di kantor sendiri

di luar jam kantor untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga untuk kegiatan

pengawasan;

3. Pada tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dalam Program



peningkatan sarana dan prasarana Aparatur BPKP telah melaksanakan

pembangunan gedung pada tahap pondasi dan struktur beton yang sudah

dilaksanakan 100% menyerap dana sebesar Rp9.407.121.600 sampai dengan

tanggal 28 Desember 2013. Rencana penyelesaian pembangunan gedung kantor

dilaksanakan pada tahun 2014 dengan anggaran yang tersedia sebesar

Rp31.213.500.000,00



PENUTUP

A. KESIMPULAN

1) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan kegiatan

pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas laporan keuangan

pada tiga BUMD di wilayah Provinsi Sulawesi Barat serta mendampingi

penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK

BLUD).

2) Hasil dari kegiatan pembinaan tersebut, tiga PDAM di Provinsi Sulawesi Barat

yang dilakukan audit keuangan oleh BPKP untuk tahun buku 2010, dua

diantaranya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan satu

PDAM mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan

untuk tahun buku 2011 dan 2012, audit keuangan dilakukan oleh Kantor

Akuntan Publik dan ketiga PDAM tersebut mendapatkan opini WTP

seluruhnya. Dengan demikian, terdapat peningkatan opini pada satu PDAM,

dari WDP menjadi WTP.

3) Dua PDAM lainnya belum melakukan kerja sama dengan BPKP Perwakilan

Provinsi Sulawesi Barat karena PDAM Kabupaten Mamuju Utara belum

beroperasi, sedangkan PDAM Kabupaten Mamasa sedang berupaya

meningkatkan cakupan pelayanannya dan akan melakukan kerja sama mulai

tahun 2014.

4) Pada tahun 2013 terdapat mitra kerja baru, yaitu RSUD Majene. BPKP

Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pendampingan

penyusunan dokumen administratif untuk penerapan pola pengelolaan

keuangan badan layanan umum daerah (PPK BLUD) pada RSUD Majene pada

akhir tahun 2013. Diharapkan pada tahun 2014, RSUD Majene telah ditetapkan

sebagai RSUD yang menerapkan PPK BLUD oleh Bupati Majene, sehingga

pengelolaan keuangannya dapat dilakukan secara fleksibel. RSUD lainnya

belum merencanakan penerapan PPPK BLUD dan sedang melakukan

konsolidasi internal untuk peningkatan kelas rumah sakit.

BAB IV



5) Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Barat dalam Tahun 2013 telah melaksanakan

audit keuangan atas dana yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar

Negeri (PHLN) pada 9 (sembilan) program, sebagai dukungan opini.

Permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah terkait dengan

opini laporan keuangan Pemerintah Pusat adalah lambannya Dinas/SKPD

melakukan tindak lanjut temuan hasil audit BPK RI maupun APIP lainnya

terhadap program/kegiatan yang dibiayai dari dana APBN. Kondisi ini sangat

berpengaruh terhadap opini yang diberikan oleh BPK RI atas laporan keuangan

kementerian terkait.

6) Perw. BPKP Prov. Sulawesi Barat juga melakukan audit atas BMN Kementerian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dari hasil audit BMN tersebut di atas,

Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Barat merekomendasikan kepada Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat agar

menginstruksikan kepada Kepala Satker BPPD/BLK Provinsi Sulawesi Barat

dan Kepala Satker UPTD BLK Kabupaten Majene menyempurnakan

kelemahan beberapa unsur pengendalian intern atas pengelolaan BMN.

7) BPKP sesuai PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintahpasal 49 ayat(2) melakukan pengawasan intern

terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi

antara lain kegiatan yang bersifat lintas sektoral.

8) Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Evaluasi Hambatan Kelancaran

Pembangunan. Hambatan Kelancaran Pembangunan merupakan suatu kondisi

yang menjadi kendala proses pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka Evaluasi

Hambatan Kelancaran Pembangunan adalahpengumpulan dan analisis data

dari pihak terkait, evaluasi/kajian ketentuan yang berhubungan dengan

permasalahanadanya hambatan kelancaran pembangunan untuk memperoleh

alternatif penyelesaian masalah, dan memfasilitasi para pihak terkait untuk

mencapai kesepakatan penyelesaian masalah.



9) Dalam Tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat mempunyai

target kegiatan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan sebanyak 1

(satu) kegiatan, namun demikian sampai dangan berakhirnya Semester II

Tahun 2013 belum ada permintaan penugasan Evaluasi Hambatan Kelancaran

Pembangunan, sehingga target kegiatan tersebut belum bisa direalisasikan.

B. SARAN

Pelaksanaan tugas selama ini tentunya diperoleh pembelajaran yang berharga

bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua

pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam

rangka pencapaian misi dan visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat,

beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa

yang akan datang:

1) Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), merupakan

instrument objektif yang tidak berpihak sebagai mata rantai yang tidak

terpisahkan dari renstra.

2) Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kierja Instansi Pemerintah sebagai bahan proses

pertanggungjawaban dan arahan bagi pengambil keputusan.

3) Agar implementasi SAKIP benar benar efektif perlu segera direalisasikan

sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan,

sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur.

4) Pemerintah Daerah se Provinsi Sulawesi Barat agar menyusun Action Plan

terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI (termasuk tahun-tahun

sebelumnya), yang didalamnya memuat tentang langkah-langkah yang akan

dilakukan dan pihak pihak yang akan ditugasi dan bertanggungjawab terhadap

proses pemetaan dan penuntasan permasalahan serta jangka waktu yang

dibutuhkan. Disamping itu, agar mengintensifkan pemantauan dan kepada

pihak yang bertanggungjawab diperintahkan untuk membuat laporan secara

periodik atas perkembangan tindaklanjutnya.



5) Terhadap permasalahan asset agar dilakukan inventarisasi sehingga dapat

memperoleh data yang akurat atas kondisi seluruh asset yang dimiliki oleh

Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk selanjutnya dilakukan rekonsiliasi

serta merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengelolaan

dan penertiban asset yang bermasalah.

6) Terhadap penyajian nilai persediaan dalam Laporan Keuangan agar

didasarkan pada hasil stock opname per 31 Desember agar validitas data nilai

persediaan lebih akurat. Disamping itu, agar mendorong penyelenggaraan

administrasi persediaan secara tertib di semua SKPD terkait.

Documents

LAKIP 2013 - bpkp.go.id Perwakilan... · Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 dimaksudkan sebagai perwujudan