Upload
dinhbao
View
252
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2017
LaporanKinerja
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POSDAN INFORMATIKA
Laporan Kinerja Instansi PemerintahDirektorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
4
RINGKASANEKSEKUTIF
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
5
Peran utama Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah mengelola sumber daya
frekuensi radio dan orbit satelit serta pengaturan sertifikasi perangkat informatika guna mendukung ketersediaan
layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis
untuk masyarakat. Penilaian capaian Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dapat dilihat
dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2017. Capaian indikator kinerja dimaksud
terdapat dalam table dibawah ini:
Ringkasan Eksekutif
Mengelola sumber daya frekuensi radio dan orbit satelit serta pengaturan
sertifikasi perangkat informatika guna mendukung ketersediaan layanan
telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta
dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
6
No Sasaran ProgramIndikator Kinerja
ProgramTarget Capaian Persentase*
1. Sasaran semula:
Tersedianya akses
broadband 4G LTE di
seluruh kab/kota di
Indonesia.
Sasaran Menjadi:
Tersedianya
Infrastruktur TIK serta
pengembangan
ekosistem TIK yang
merata dan efisien
di seluruh wilayah
Indonesia.
1. Persentase (%)
ketersediaan
tambahan spektrum
frekuensi sebesar 350
MHz untuk mobile
broadband
50% 70,29% 140,58%
2. Persentase (%)
penanganan
gangguan
penggunaan
spektrum frekuensi
radio
93% 96.94% 104,30%
3. Persentase (%)
Penegakan hukum
penggunaan
perangkat
telekomunikasi dan
informatika
93% 93.19% 100,20%
2. Terwujudnya
pelayanan publik
di bidang sumber
daya dan perangkat
pos dan informatika
yang professional,
berintegritas dan sesuai
dengan kebutuhan
para pemangku
kepentingan
1. Indeks kepuasan
masyarakat terhadap
perizinan spektrum
frekuensi radio,
sertifikasi operator
radio, sertifikasi
alat perangkat
telekomunikasi,
dan pengujian
alat perangkat
telekomunikasi
82 81 98,78%
2. Indeks integritas
pelayanan publik
perizinan spektrum
frekuensi radio,
sertifikasi operator
radio, sertifikasi
alat perangkat
telekomunikasi,
dan pengujian
alat perangkat
telekomunikasi
8,7 8,29 95,28%
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
7
Keterangan:
Sasaran semula: Sasaran Program yang telah
disepakati pada awal tahun 2017, diambil dari
Indikator kinerja Kementerian (Sasaran ini tertulis
dalam dokumen PK Tahun 2017 yang telah
ditandatangani)
Sasaran menjadi: Sasaran Program yang telah
mengalami perbaikan dan perubahan berdasar arahan
MenPAN dan RB dan dituangkan dalam Rencana
Strategis (perubahan) SDPPI tahun 2017-2019
Pada Sasaran Program I “Tersedianya akses broadband
4G LTE di seluruh kab/kota di Indonesia (Sasaran revisi:
Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan
ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah
Indonesia)” terdapat 3 Indikator Kinerja, berikut ringkasan
pencapaian masing-masing indikator.
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum
frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband.
Pada tahun 2017, Direktorat Penataan merencanakan
adanya penambahan spektrum frekuensi untuk mobile
broadband. Penambahan tersebut diperoleh dari seleksi
pita frekuensi radio 2.1 GHz dan 2.3 GHz. Seleksi kedua
pita frekuensi radio ini berjalan sukses. Seleksi untuk pita
frekuensi radio 2.3 GHz telah selesai dilaksanakan dengan
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
1896 Tahun 2017 tentang Penetapan PT Telekomunikasi
Selular Sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita
Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan
Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, yang
ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2017, sedangkan
Seleksi untuk pita frekuensi radio 2.1 GHz telah selesai
dilaksanakan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 1943 Tahun 2017
tentang Penetapan PT Hutchison 3 Indonesia Sebagai
Pemenang Seleksi urutan kesatu dan Penetapan PT
Indosat Tbk Sebagai Pemenang Seleksi urutan kedua.
Dengan demikian berdasar capaian-capaian diatas,
Pemerintah mendapatkan tambahan Bandwidht sebesar
total 55 MHz (20 MHz di pita 2100 Mhz dan 30 MHz di
pita 2300 MHz). Oleh karena itu, hingga akhir 2017 total
Kumulatif tambahan Bandwidht yang telah didapat
sebanyak 246 MHz atau sebesar 70.29 persen dari Target
Tambahan Bandwidth sebesar 350 MHz.
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan
spektrum frekuensi radio untuk mengurangi
interferensi.
Di bidang pengendalian sumber daya frekuensi, dari
bulan Januari sampai dengan Desember 2017 terdapat
229 aduan gangguan spektrum frekuensi yang masuk
ke Ditjen SDPPI. Dari total aduan tersebut, sebanyak 222
aduan sudah tertangani. Capaian ini melebihi target
capaian, karena telah menyelesaikan 96,94% dari target
93% penyelesaian penanganan gangguan penggunaan
spektrum frekuensi radio.
Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan
perangkat telekomunikasi dan informatika untuk
meminimalisir peredaran perangkat illegal.
Pada tahun 2017 pula, Ditjen SDPPI menargetkan 93%
upaya penegakan hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika harus terlaksana. Target ini
diperoleh dari 2 (dua) kegiatan yang mendukung Indikator
Kinerja yaitu kegiatan Monitoring standar perangkat pos
dan informatika dan kegiatan Pelaksanaan Penertiban
Perangkat Telekomunikasi Ilegal. Capaian target ini
93,19%. Dengan demikian dapat dikatakan capaian
indikator Presentase (%) Penegakan Hukum Penggunaan
Perangkat Telekomunikasi Dan Informatika telah tercapai
diatas target yang telah ditetapkan (93,19%).
Pada Sasaran Program II “Terwujudkannya pelayanan
publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan
informatika yang professional, berintegritas dan sesuai
dengan kebutuhan para pemangku kepentingan” terdapat
2 (dua) indikator kinerja, berikut ringkasan capaian
masing-masing indikator.
Pada tahun 2017, dilakukan 2 (dua) kegiatan survei (yang
merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya) pada
pelayanan publik di bidang Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika. Dua kegiatan survei tersebut adalah
mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks
Integritas Pelayanan Publik (IIPP) pada 4 pelayanan
publik yaitu kegiatan perizinan Spektrum Frekuensi Radio,
Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat dan Perangkat
Telekomunikasi dan pengujian alat dan perangkat
telekomunikasi. Hasil dari kegiatan ini digunakan sebagai
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
8
dasar bagi Ditjen SDPPI untuk peningkatan pelayanan
publik dalam rangka memenuhi salah satu sasaran
terwujudnya Good Corporate Governance.
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap perizinan
spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio,
sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan
pengujian alat perangkat telekomunikasi
Hasil survey Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
terhadap 4 pelayanan yaitu pada perizinan spektrum
frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat
perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat
telekomunikasi menyebutkan bahwa secara keseluruhan
IKM Ditjen SDPPI pada tahun 2017 ini berada pada nilai
81. Nilai kinerja Ditjen SDPPI Kemkominfo dinilai BAIK
oleh pengguna layanan karena berada antara skor 76,61
– 88,30.
Indeks Integritas Pelayanan Publik perizinan spektrum
frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi
alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat
perangkat telekomunikasi
Untuk hasil survey Indeks Integritas Pelayanan Publik
(IIPP) pada perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi
operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi,
dan pengujian alat perangkat telekomunikasi secara
gabungan sebesar 8,29 (skala ukur 0-10).
Selain capaian dari 2 Sasaran Program diatas, berikut
diinformasikan capaian Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang diperoleh Ditjen SDPPI.
Pada tahun 2017, Ditjen SDPPI berhasil memperoleh
penerimaan PNBP BHP Frekuensi Radio dan
penerimaan PNBP Sertifikasi (Pendapatan Jasa) sebesar
Rp.16,755,258,790,450,- sedangkan pencapaian
PNBP lain-lain sampai bulan Desember 2017 adalah
Rp.5,717,868,763,- sehingga total penerimaan
PNBP dari keduanya adalah Rp. 16.760.976.659.213
(Persentase realisasi mencapai 129%) Dari target sebesar
Rp13.027.784.508.000,-
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31
Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar 17,38%
dibandingkan per 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan
adanya optimalisasi pendapatan dari penggunaan
spektrum dan frekuensi radio (keberhasilan lelang pita
frekuensi radio 2,1 GHz dan 2,3 GHz).
Uraian Realisasi 31 des 2015 Realisasi 31 des 2016 Realisasi 31 des 2017 Naik/Turun %
Pendapatan Jasa 13.651.205.463.928 13.842.282.221.794 16.755.258.790.450 17,39
Pendapatan lain-lain 3.248.215.734 5.461.626.763 5.717.868.763 4,48
Jumlah 13.654.453.679.662 13.847.743.848.557 16.760.976.659.213 17,38
Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara Bukan PajakTahun 2015, 2016, dan 2017
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
9
Kata Pengantar
Direktur Jenderal Sumber Daya Dan
Perangkat Pos Dan Informatika
Ismail
Assalaamu’alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh
Allhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kita panjatkan
kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya
jualah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) tahun 2017 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi
dan Informatika dapat diselesaikan dengan baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat
Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika,
Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2017,
merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi
pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada
masyarakat. Dokumen ini juga merupakan dokumen
penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik
untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat
membantu penyusunan rencana strategik dan rencana
kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen
ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran
yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang
dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai
efektifitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
10
LKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur
dengan melibatkan semua unit kerja di lingkungan
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika serta selalu berkoordinasi dengan Sekretariat
Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung
jawabkan kepada masyarakat sebagai penunjang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan yang berlaku.
Melalui LKIP Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika tahun 2017, Direktorat
Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian
kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang
dilakukan pada tahun 2017, sesuai yang tertuang dalam
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika 2015-2019 dan Rencana
Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika Tahun 2017.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi
mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos
dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya pada tahun 2017. Semoga laporan ini dapat
bermanfaat.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT
POS DAN INFORMATIKA
Tertanda
I S M A I L
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
11
Kegiatan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio PT. Smartfrendi Kabupaten Bone
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
Daftar Isi
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................................................................................... 5
KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................................................................... 9
DAFTAR ISI ...................................................................................................................................................................................................... 12
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG ..................................................................................................................................................................................... 15
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ............................................................................................................................. 16
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS ................................................................................................................................ 20
D. SISTEMATIKA PELAPORAN. .................................................................................................................................................................. 21
BAB II PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 (REVISI) ..................................................................................................................... 23
B. SASARAN PROGRAM ............................................................................................................................................................................... 26
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017.. .............................................................................................................................................. 28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.......................................................................................................................................................... 31
SASARAN 1. TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR TIK SERTA PENGEMBANGAN EKOSISTEM TIK YANG MERATA DAN EFISIEN DI SELURUH WILAYAH INDONESIA.
1. IK-1 Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 MHz Untuk Mobile Broadband ............................................................................................................................................................. 32
2. IK-2 Persentase (%) Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio ..................................... 40
3. IK-3 Persentase (%) Penegakan Hukum Penggunaan Perangkat Telekomunikasi dan Informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat ilegal ........................................................................................................................... 45
SASARAN 2. TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA YANG PROFESIONAL, BERINTEGRITAS DAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
4. IK-4 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian Perangkat Telekomunikasi ....................................... 52
5. IK-5 Indeks Integritas Pelayanan Publik Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, Sertifikasi Alat Perangkat Telekomunikasi dan Pengujian Alat Perangkat Telekomunikasi ............................... 59
12
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
B. KINERJA LAINNYA ..................................................................................................................................................................................... 65
1. IK-a Implementasi Video Collaboration di Ditjen SDPPI ................................................................................................... 65
2. IK-b Penyelamatan Filling Satelit Indonesia di ITU ............................................................................................................. 67
3. IK-c Penanganan Satelit Telkom ................................................................................................................................................ 69
4. IK-d Implementasi Tanda Tangan Digital ............................................................................................................................... 70
5. IK-e Sertifikasi Mandiri .................................................................................................................................................................... 74
C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015, 2016, DAN 2017 .................................................................................. 75
D. REALISASI ANGGARAN ........................................................................................................................................................................... 76
BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................................................................................ 79
13
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
14
PENDAHULUAN
01
1.1. Latar Belakang
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
1.3. Potensi dan Permasalahan Strategis
1.4. Sistematika Pelaporan
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
15
Latar Belakang
Amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap
III ini adalah untuk memantapkan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan
daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan
keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya
Manusia (SDM) berkualitas serta kemampuan IPTEK yang
meningkat. Dalam konteks ini pengelolaan spektrum
frekuensi radio sebagai sumber daya alam (SDA) yang
terbatas ditempatkan dalam mewujudkan visi Indonesia
Hebat.
Hal yang patut dipertimbangkan adalah kebutuhan akan
pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang berada di
berbagai sektor pembangunan nasional, yakni tidak hanya
dimanfaatkan pada sektor ICT namun juga pada sektor
perhubungan, kesehatan, kebencanaan, pertahanan,
keamanan, keantariksaan, meteorologi dan geofisika,
intelijen dan berbagai sektor lainnya, baik secara komersial
maupun non komersial. Hal ini tercermin dari berbagai
perundangan yang menyebutkan hal tersebut, baik
secara tersurat maupun tersirat dalam pasal dan ayat dari
perundangan tersebut.
Direktorat Jenderal SDPPI merupakan lembaga yang
mendapatkan mandat dari Undang – Undang Nomor 36
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk mengelola
spektrum frekuensi secara terencana sebagai sumber daya
alam yang terbatas, agar mampu memenuhi kebutuhan
pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang
telah dicanangkan.
Rentang spektrum frekuensi radio yang dapat
dimanfaatkan untuk komunikasi nirkabel terbentang
dalam rentang 3 kHz hingga 300 GHz. Dalam rentang
spektrum frekuensi radio yang terbatas tersebut dibagi
lagi ke dalam bagian-bagian rentang frekuensi radio yang
disebut frequency band, dimana pada setiap frequency
band tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, yang
harus disesuaikan dalam peruntukan dan pemanfaatan
teknologinya. Dengan keterbatasan yang ada tersebut,
maka spektrum frekuensi radio harus dapat dialokasikan
ke dalam berbagai kebutuhan yang ada, seperti untuk
pertahanan keamanan, maritim, penerbangan, internet pita
lebar, radio amatir dan berbagai bidang strategis lainnya.
Perubahan-perubahan yang cepat dan dinamis di bidang
teknologi komunikasi dan informatika (ICT) mendorong
diperlukannya paradigma dan tata laksana yang lebih baik
dalam memanfaatkan keterbatasan sumber daya spektrum
frekuensi radio yang ada. Perubahan-perubahan teknologi
tersebut didorong oleh besarnya kebutuhan masyarakat
akan informasi yang kian beragam (text, gambar, suara
dan multimedia) yang mendorong peningkatan ukuran
informasi. Selanjutnya, hal tersebut juga mendorong
berkembangnya aplikasi-aplikasi pendukung yang juga
membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika adalah untuk mengukur kinerja Direktorat
Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban,
serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif
atas kebijakan yang diambil.
Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-
langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang
telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-
kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta
dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana
program dan kegiatan di masa yang akan datang.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
16
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Direktorat Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
sebagaimana diatur dalam Bab IV.
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos
dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit
serta standardisasi perangkat pos dan informatika.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang penataan, perizinan,
monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum
penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit
satelit serta standardisasi perangkat pos dan
informatika;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan,
perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan
hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan
orbit satelit serta standardisasi perangkat pos dan
informatika;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang pengawasan standardisasi perangkat
telekomunikasi;
d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengawasan standardisasi
perangkat telekomunikasi;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta
penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi
radio dan orbit satelit serta standardisasi perangkat
pos dan informatika;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika terdiri dari :
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika (Setditjen SDPPI)
Setditjen SDPPI mempunyai tugas memberikan
dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh
satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
Setditjen SDPPI terdiri dari:
a. Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
b. Bagian Hukum dan Kerjasama;
c. Bagian Keuangan; dan
d. Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Direktorat Penataan Sumber Daya
Direktorat Penataan Sumber Daya mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang penataan penggunaan spektrum frekuensi
radio dan orbit satelit.
Direktorat Penataan Sumber Daya terdiri dari:
a. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas
Tetap dan Bergerak Darat;
b. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Non
Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
c. Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit;
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
17
d. Subdirektorat Ekonomi Spektrum Frekuensi
Radio dan Orbit Satelit;
e. Subdirektorat Harmonisasi Spektrum Frekuensi
Radio; dan
f. Subbagian Tata Usaha.
3. Direktorat Operasi Sumber Daya
Direktorat Operasi Sumber Daya mempunyai
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum
frekuensi radio dan orbit satelit.
Direktorat Operasi Sumber Daya terdiri dari:
a. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap
dan Bergerak Darat;
b. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas
Tetap dan Bergerak Darat;
c. Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio;
d. Subdirektorat Penanganan Biaya Hak
Penggunaan Frekuensi Radio;
e. Subdirektorat Konsultansi dan Data Operasi
Sumber Daya; dan
f. Subbagian Tata Usaha.
4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika
Direktorat Pengendalian SDPPI mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
di bidang monitoring dan evaluasi serta penegakan
hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan
orbit satelit, serta perangkat pos dan informatika.
Direktorat Pengendalian SDPPI terdiri dari:
a. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Monitoring
Spektrum;
b. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi
Manajemen Spektrum;
c. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban
Spektrum Frekuensi Radio;
d. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban
Perangkat Pos dan Informatika; dan
e. Subbagian Tata Usaha.
5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan
nformatika
Direktorat Standardisasi PPI mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan
di bidang standardisasi perangkat pos dan
informatika.
Direktorat Standardisasi PPI terdiri dari:
a. Subdirektorat Standar Telekomunikasi Radio;
b. Subdirektorat Standar Pos dan Telekomunikasi
Non Radio;
c. Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi
Standar Perangkat;
d. Subdirektorat Standardisasi Teknologi Informasi;
e. Subdirektorat Sertifikasi dan Data Perangkat Pos,
Telekomunikasi dan Informatika; dan
f. Subbagian Tata Usaha.
6. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
Balai Pengujian Perangkat Telkomunikasi, yang
bertugas memberikan pelayanan pengujian alat/
perangkat telekomunikasi kepada masyarakat
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
18
antara lain: Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis
Radio, Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non
Radio, Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat
Telekomunikasi, Pelayanan Kalibrasi Perangkat
Telekomunikasi, dan Jasa Penyewaan Alat.
Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
terdiri dari:
a. Bidang Sarana Teknik
b. Bidang Pelayanan
c. Bagian Tata Usaha.
7. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Bidang Monitor
Spektrum Frekuensi Radio
Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor
Spektrum Frekuensi Radio, Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan
pengendalian dibidang penggunaan spektrum
frekuensi radio.
Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Bidang Monitor
Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:
Penyusunan rencana dan program;
a. Penyusunan rencana dan program;
b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber
pancaran, pemantauan/monitor spektrum
frekuensi radio;
c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran
terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
d. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data
penggunaan spektrum frekuensi radio;
e. Penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat
Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak
Pengguna Frekuensi serta pendampingan
penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna
Frekuensi Radio;
f. Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap
gangguan spektrum frekuensi radio;
g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan
perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian,
ketatausahaan dan hubungan masyarakat Unit
Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi
Radio.
Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum
Frekuensi Radio terdiri dari 35 unit di klasifikasikan
dalam 3 kelas yaitu:
a. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I :
13 unit
b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II :
14 unit
c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio : 8 unit
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
19
Pengukuran RadioMicro WaveLinkdi Mamuju
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
20
Potensi dan Permasalahan Strategis
Untuk menyediakan konektivitas nasional melalui
infrastruktur telekomunikasi bagi Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan harus
memanfaatkan berbagai teknologi broadband yang ada,
baik berbasis kabel maupun nirkabel (wireless broadband).
Potensi wireless broadband dalam menyediakan
konektivitas nasional amat penting mengingat banyaknya
jumlah pulau yang tidak mungkin terjangkau semuanya
oleh teknologi broadband berbasis kabel, seperti kabel
serat optik. Dengan demikian, kebijakan yang tepat terkait
pengelolaan yang efisien dan efektif bagi spektrum
frekuensi radio sebagai Sumber Daya Alam yang terbatas
sangat penting untuk dilakukan.
Berbagai permasalahan dan tantangan dalam mengelola
dan memaksimalkan potensi yang terdapat pada
spektrum frekuensi radio dan standardisasi perangkat
telekomunikasi untuk mewujudkan konektivitas nasional
berbasis wireless broadband antara lain :
a. Krisis spektrum untuk wireless broadband yang
menyebabkan Lambannya internet, pemerataan dan
kualitas pelayanan telekomunikasi
b. Regulasi penggunaan spektrum yang belum
komprehensif yang belum menampung
perkembangan teknologi maupun bisnis
telekomunikasi di Indonesia
c. Implementasi regulasi spektrum yang belum optimal
d. Kriminalisasi kebijakan spektrum
e. Belum effisiennya proses perizinan spektrum
frekuensi radio
f. Permasalahan terkait kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, permasalahan infrastruktur di
perbatasan,
g. Belum optimalnya keterwakilannya Indonesia di
forum Internasional dan regional
h. Permasalahan terkait keselamatan maritim dan
penerbangan
i. Optimalisasi filing satelit di Indonesia
j. Masih rendahnya dukungan industri perangkat TIK di
Indonesia
k. Peredaran perangkat CPE illegal
l. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai
prosedur pengajuan perangkat yang akan diuji
m. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengujian
perangkat telekomunikasi
n. Gangguan layanan operator seluler akibat pemakaian
repeater seluler dan jammer selluler
o. Banyaknya penggunaan spectrum frekuensi radio
yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau
belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR)
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
21
Sistematika Pelaporan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos
dan Informatika meliputi :
1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
22
PERJANJIAN KINERJA
02
2.1. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (Revisi)
2.2. Sasaran Program
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
23
Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (Revisi)Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 311/DIRJEN/2017
Untuk mewujudkan solusi atas permasalahan
pembangunan wireless broadband nasional 2017 –
2019 secara terarah, sistematis dan berkelanjutan maka
dibutuhkan adanya rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran
yang akan menjadi acuan kebijakan, program dan
kegiatan Direktorat Jenderal SDPPI pada periode 2017 –
2019. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini
serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang
konektivitas, maka visi Indonesia Hebat di bidang sumber
daya dan perangkat pos dan informatika pada RPJMN
Tahap III ini adalah:
Terwujudnya penatakelolaan spektrum frekuensi yang
efektif, efisien, dinamis dan optimal serta mendorong
penggunaan teknologi inovatif yang memenuhi
persyaratan teknis.
Maksud dari visi pembangunan sumber daya dan
perangkat pos dan informatika diarahkan untuk
mewujudkan sebuah penatakelolaan frekuensi radio
nasional yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- Spektrum frekuensi radio yang dialokasikan harus
efektif, maksudnya sesuai dengan kebutuhan
pembangunan nasional serta mendorong kegiatan
baik yang bersifat non-komersial (pemerintah dan
kemasyarakatan) maupun kegiatan komersial (bisnis).
- Penatakelolaan spektrum frekuensi radio yang
akan diwujudkan harus memenuhi prinsip efisiensi.
Studi yang dilakukan International Telecom Union
(ITU) pada tahun 1990-an menyebutkan bahwa
adanya dampak berganda bagi pembangunan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dimana
1% kenaikan teledencity memberikan kontribusi 3%
pada pertumbuhan GDP, demikian juga sebaliknya.
Apabila pemanfaatan frekuensi radio tidak dilakukan
secara efisien akan membawa dampak negatif
bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat.
- Penatakelolaan spektrum frekuensi radio yang akan
direalisasikan harus bersifat dinamis dan adaptif
terhadap kebutuhan pembangunan nasional,
baik yang bersifat non-komersial (pemerintah dan
masyarakat) maupun yang bersifat komersial (bisnis)
akibat dari interaksi yang cepat dan dinamis dengan
perkembangan teknologi.
- Penatakelolaan spektrum frekuensi radio yang akan
diwujudkan harus optimal agar dalam membawa
manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat
sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah
ditetapkan.
- Dalam upaya mewujudkan penatakelolaan spektrum
frekuensi radio yang efisien, efektif, dinamis dan
optimal tersebut pemerintah akan mendorong
penggunaan teknologi inovatif yang sesuai dengan
persyaratan teknis, agar terhindar dari berbagai hal
yang merugikan seperti interferensi frekuensi.
Untuk mewujudkan visi tersebut, ada sejumlah misi
yang diemban oleh Direktorat Jederal SDPPI yang akan
dilaksanakan oleh unit kerja terkait berdasarkan tugas dan
fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:
1. Mewujudkan tatanan spektrum frekuesi radio yang
efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi
berbasis wireless broadband. Salah satu kebutuhan
pembangunan nasional jangka panjang adalah
mewujudkan pembangunan pita lebar nirkabel
(wireless broadband) yang dapat menghubungkan
intra maupun antar koridor ekonomi di Indonesia.
Diharapkan dengan adanya percepatan dan
perluasan penetrasi wireless broadband itu, maka
Indonesia dapat menjaga konsistensi pertumbuhan
ekonomi hingga 2030 agar terhindar dari Middle
Income Trap (MIT). Namun, alokasi spectrum
frekuensi radio bagi wireless broadband belum
memadai yang berakibat terjadinya krisis spektrum.
Dengan demikian, upaya penataan spektrum
frekuensi radio secara efisien diarahkan dengan
memprioritaskan kebutuhan spektrum frekuensi radio
bagi pembangunan wireless boradband.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
24
2. Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya
satelit nasional, termasuk spektrum frekuensi radio
dan slot orbit, mendorong kerjasama dengan industri
satelit global dengan memperhatikan kepentingan
nasional.
Satelit berperan sangat penting dalam pembangunan
infrastruktur wireless broadband nasional.
Untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan
wireless broadband nasional harus dilakukan
optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit
nasional dan mendorong kerjasama dengan industri
satelit global dengan memperhatikan kepentingan
nasional.
3. Mewujudkan pelayanan spektrum frekuensi radio
dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar
secara profesional dan berintegritas.
Untuk mewujudkan tatanan spektrum frekuensi
radio yang efektif, efisien, dinamis dan optimal
maka di butuhkan adanya layanan perizinan di
bidang layanan spektrum frekuensi radio dan
sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar
secara profesional dan berintegritas. Hal ini akan
meningkatkan partisipasi kontribusi sektor bisnis
sebagai aktor utama telekomunikasi nasional dalam
merealisasikan visi pembangunan sumber daya
perangkat pos dan informatika.
4. Terkelolanya Penerimaan Negara Bukan Pajak
dari izin yang diberikan kepada para pemangku
kepentingan di bidang SDPPI.
Untuk mewujudkan visi pembangunan sumber
daya perangkat pos dan informatika 2015 -2019
dibutuhkan optimalisasi penerimaan negara bukan
pajak. Pendapatan ini diperoleh dari adanya layanan
perizinan spektrum frekuensi radio dan layanan
sertifikasi perangkat yang sesuai dengan prinsip-
prinsip reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan
oleh pemerintah.
5. Mewujudkan standar perangkat informatika yang
mendukung kemandirian teknologi dibidang wireless
broadband.
Untuk memanfaatkan spektrum frekuensi radio
sesuai dengan visi yang dicanangkan, maka
dibutuhkan adanya teknologi yang inovatif dalam
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan
spektrum. Adanya standar perangkat informatika
akan melindungi para pemangku kepentingan dan
masyarakat pada umumnya dari dampak negatif yang
dapat timbul dari penggunaan perangkat tersebut,
misalnya interferensi dan radiasi.
6. Mewujudkan kepastian hukum di bidang
pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika.
Adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan
spektrum frekuensi radio bagi para pemangku
kepentingan, baik bagi pihak penyedia jaringan dan
penyedia jasa telekomunikasi maupun masyarakat
sebagai konsumen, sangat dibutuhkan bagi
penciptaan iklim bisnis dan investasi yang kondusif
di industri telekomunikasi. Mengingat pergeseran
peran pembangunan sektor telekomunikasi yang
kini dilakukan sektor bisnis, maka kompetisi yang
didasarkan pada kepastian hukum akan membawa
dampak positif bagi pencapain visi pembangunan
sumber daya dan perangkat pos dan informatika.
7. Mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi
radio dan perangkat telekomunikasi secara terpadu.
Adanya ketertiban dalam pemanfaatan spektrum
dan perangkat telekomunikasi oleh para pemangku
kepentingan merupakan syarat utama terwujudnya
penatakelolaan spektrum frekuensi radio yang sesuai
dengan visi Direktorat Jenderal SDPPI. Dampak
positif dari ketertiban pemanfaatan spektrum
frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi adalah
terhindarnya masyarakat dari berbagai hal negatif
yang merugikan seperti interferensi, sehingga
penatakelolaan spektrum membawa manfaat bagi
pembangunan nasional.
8. Mengembangkan sistem stasiun monitoring
spektrum frekuensi radio dan sistem monitoring
perangkat yang terintegrasi secara nasional.
Untuk mewujudkan penatakelolaan spektrum
sesuai dengan visi Ditjen SDPPI maka dibutuhkan
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
25
sistem monitoring spektrum frekuensi radio dan
monitoring perangkat yang terintegrasi. Adanya
infrastruktur sistem monitoring ini akan memudahkan
upaya penertiban dan penegakan hukum untuk
memberikan kondisi yang kondusif bagi para
pemangku kepentingan dan masyarakat dalam
menfaatkan spektrum frekuensi radio.
9. Mewujudkan peningkatan kualitas layanan pengujian
dan kalibrasi perangkat informatika yang profesional,
berintegritas dan diakui dunia internasional.
Kesesuaian penggunaan teknologi inovatif dengan
standar yang telah ditentukan membutuhkan adanya
layanan pengujian dan kalibrasi yang profesional,
berintegritas serta diakui oleh dunia internasional.
Hasil pengujian yang memiliki kredibilitas akan
memudahkan pemilihan teknologi yang tepat dalam
mewujudkan penatakelolaan spektrum frekuensi
radio secara efektif, efisien, dinamis dan optimal.
10. Mewujudkan dukungan teknis dan administratif
yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan Ditjen SDPPI.
Tulang punggung dari layanan publik di bidang
sumber daya perangkat pos dan informatika adalah
adanya dukungan teknis administratif yang sesuai
dengan reformasi birokrasi. Layanan publik yang
cepat, tepat dan benar akan memberikan lingkungan
yang kondusif bagi pelaku bisnis telekomunikasi
serta masyarakat sebagai pengguna jasa dan layanan
telekomunikasi.
Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tiga
sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun 2016 –
2019, dimana diantaranya terkait langsung dengan tugas
pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika. Hal ini berdasarkan
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Komunikasi dan Informatika.
Keterkaitan kedua sasaran strategis terhadap tugas dan
fungsi Ditjen SDPPI dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai
berikut:
KODE
SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
TUGAS DAN
FUNGSI DITJEN
SDPPI
SS.1
Tersedianya infrastruktur
TIK serta pengembangan
ekosistem TIK yang
merata dan efisien di
seluruh wilayah Indonesia
Terkait
SS.2
Tersedianya akses
dan kualitas informasi
publik terkait kebijakan
dan program prioritas
pemerintah yang baik,
cepat, tepat dan obyektif
kepada seluruh lapisan
masyarakat Indonesia
Tidak Terkait
SS.3
Terwujudnya tata kelola
Kementerian Komunikasi
dan Informatika yang
bersih dan efektif
Terkait
Tabel 2.1. Sasaran Strategis Kementerian Kominfo dan Tugas dan Fungsi Ditjen SDPPI 2016 – 2019
Berdasarkan tabel 2.1. tersebut, maka sasaran strategis
Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi
dasar bagi perumusan tujuan program Ditjen SDPPI
2017 – 2019 adalah Tersedianya infrastruktur TIK serta
pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien
di seluruh wilayah Indonesia (SS.1) dan Terwujudnya tata
kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang
bersih dan efektif (SS.3).
Berdasarkan sasaran strategis Kominfo tersebut dan
dengan mempertimbangkan visi dan misi Indonesia
Hebat di bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika serta arah pembangunan nasional dibidang
telekomunikasi yang memprioritaskan pembangunan
wireless broadband sebagai tulang punggung
konektivitas nasional, maka program yang akan
dilaksanakan secara terencana dan sistematis adalah
Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos
dan Informatika, dengan sasaran dan Indikator Kinerja
Utama (IKU) adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
26
Sasaran Program
Untuk mencapai tujuan dari program Direktorat Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, sasaran
Program yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan
ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh
wilayah Indonesia.
Untuk mendukung sasaran Kementerian tersebut
diatas Indikator Kinerja Utama Ditjen SDPPI, yaitu:
Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum
frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband.
2. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber
daya dan perangkat pos dan informatika yang
profesional, berintegritas dan sesuai dengan
kebutuhan para pemangku kepentingan.
Untuk mendukung sasaran Kementerian tersebut
diatas Indikator Kinerja Utama Ditjen SDPPI, yaitu:
a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan
di Ditjen SDPPI.
b. Indeks integritas pelayanan publik perijinan di
Ditjen SDPPI.
Adapun sasaran dan Indikator Kinerja Program (IKP)
adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan
ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh
wilayah Indonesia.
Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung
sasaran tersebut, maka berikut ini adalah Indikator
Kinerja Program yang akan digunakan pada kurun
2017 – 2019, yaitu:
a. Persentase (%) kab/kota terlayani akses
broadband 4G LTE (Jumlah kab/kota: 514),
Ukuran Capaian Kinerja mengikuti hasil
pengukuran indikator kinerja di Kemkominfo.
b. Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum
frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile
broadband, Cara mengukur capaian kinerja
tersebut adalah:
(Akumulasi capaian tambahan spektrum
frekuensi radio s.d tahun existing)/(target
tambahan spektrum frekuensi radio tahun 2019)
x 100%
c. Persentase (%) Penyelesaian Penanganan
Pengaduan gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio, cara mengukur capaian kinerja
tersebut adalah:
(Jumlah penanganan aduan gangguan
spectrum frekuensi radio yang sudah
terselesaikan)/(Jumlah aduan gangguan
spectrum frekuensi radio yang termonitor) x
100%
d. Persentase (%) Penanganan pelanggaran
Perangkat Telekomunikasi yang ditindaklanjuti,
cara mengukur capaian kinerja tersebut adalah:
(jumlah hasil tindak lanjut pelanggaran )/
(perangkat telekomunikasi yang termonitor-
jumlah perangkat yang bersertifikat) x 100%
2. Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber
daya dan perangkat pos dan informatika yang
profesional, berintegritas dan sesuai dengan
kebutuhan para pemangku kepentingan.
Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung
sasaran tersebut, maka berikut ini adalah Indikator
Kinerja Program yang akan digunakan pada kurun
2017 – 2019, yaitu:
a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan
di Ditjen SDPPI, cara mengukur capaian kinerja
tersebut melalui survey yang dilakukan oleh
konsultan.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
27
b. Indeks integritas pelayanan publik perijinan di
Ditjen SDPPI, cara mengukur capaian kinerja
tersebut melalui survey yang dilakukan oleh
konsultan.
3. Terwujudnya tata kelola Ditjen SDPPI yang bersih,
efisien dan efektif.
Untuk mengukur kinerja dalam rangka mendukung
sasaran tersebut, maka berikut ini adalah Indikator
Kinerja Program yang akan digunakan pada kurun
2017 – 2019, yaitu: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
(RB). Ukuran Capaian Kinerja mengikuti hasil
pengukuran indikator kinerja di Kemkominfo.
Ketiga sasaran program tersebut terkait dengan
peningkatan konektivitas intra dan antar koridor-koridor
ekonomi pada negara kepulauan dibutuhkan adanya
penggelaran layanan pita lebar nirkabel (wireless
broadband) sebagai tulang punggung utama disamping
serat optik. Hal ini mengacu pada kebijakan percepatan
dan perluasan pembangunan ekonomi yang tertuang
pada dokumen MP3EI yang kemudian dilengkapi dengan
Rencana Broadband Indonesia (Indonesia Broadband
Plan) yang diresmikan oleh pemerintah pada awal tahun
2014.
Mengingatnya terbatasnya spektrum frekuensi radio yang
ada, maka untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
di bidang wireless broadband dibutuhkan pemanfaatan
spektrum yang optimal. Optimalisasi itu dapat dilakukan
diantaranya dengan melakukan migrasi teknologi yang
lebih efisien dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio.
Upaya migrasi TV Digital misalnya, akan memberikan
digital dividen berupa alokasi frekuensi yang sangat
dibutuhkan dalam pembangunan wireless broadband.
Selain itu, untuk mengantisipasi dinamika industri
telekomunikasi, yang antara lain ditandai dengan
pergeseran dari pola komunikasi berbasis suara menjadi
berbasis data dan bahkan kini bergerak menuju layanan
digital, maka dibutuhkan pengelolaan spektrum frekuensi
radio secara dinamis dan adaptif dengan perkembangan
dan dinamika tersebut. Hal ini antara lain dapat dilakukan
dengan menyesuaikan kerangka regulasi dengan tuntutan
dan kebutuhan situasi saat ini, sehingga dapat menjadi
dasar bagi penataan spektrum yang dinamis.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
28
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat
Pos dan Informatika memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja
dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2017 dapat disajikan pada tabel berikut:
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1. Sasaran semula:
Tersedianya akses broadband 4G LTE di
seluruh kab/kota di Indonesia
Sasaran revisi: Tersedianya Infrastruktur
TIK serta pengembangan ekosistem TIK
yang merata dan efisien di seluruh wilayah
Indonesia.
1. Persentase (%) ketersediaan tambahan
spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk
mobile broadband
50%
2. Persentase (%) penanganan gangguan
penggunaan spektrum frekuensi radio
untuk mengurangi interferensi
93%
3. Persentase (%) Penegakan hukum
penggunaan perangkat telekomunikasi dan
informatika untuk meminimalisir peredaran
perangkat illegal
93%
2. Terwujudkannya pelayanan publik di
bidang sumber daya dan perangkat pos dan
informatika yang professional, berintegritas
dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku
kepentingan
1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap
perizinan spektrum frekuensi radio,
sertifikasi operator radio, sertifikasi alat
perangkat telekomunikasi, dan pengujian
alat perangkat telekomunikasi
82
4. Indeks integritas pelayanan publik perizinan
spektrum frekuensi radio, sertifikasi
operator radio, sertifikasi alat perangkat
telekomunikasi, dan pengujian alat
perangkat telekomunikasi
8,7
Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 768.727.418.000 yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP).
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
29
Dirjen SDPPI dan para Pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen SDPPI
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
30
AKUNTABILITAS KINERJA
03
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
3.2. Kinerja lainnya
3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015, 2016 Dan 2017
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
31
Capaian Kinerja Organisasi
Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2017 memiliki fokus utama membahas
tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai
oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
No Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target capaian
1. Sasaran semula:
Tersedianya akses broadband 4G
LTE di seluruh kab/kota di Indonesia
Sasaran revisi: Tersedianya
Infrastruktur TIK serta
pengembangan ekosistem TIK
yang merata dan efisien di seluruh
wilayah Indonesia.
1. Persentase (%) ketersediaan
tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile
broadband
50% 70,29%
2. Persentase (%) penanganan
gangguan penggunaan spektrum
frekuensi radio
93% 96.94%
3. Persentase (%) Penegakan
hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
93% 93.19%
2. Terwujudkannya pelayanan
publik di bidang sumber daya dan
perangkat pos dan informatika
yang professional, berintegritas
dan sesuai dengan kebutuhan para
pemangku kepentingan
5. Indeks kepuasan masyarakat
terhadap perizinan spektrum
frekuensi radio, sertifikasi
operator radio, sertifikasi alat
perangkat telekomunikasi,
dan pengujian alat perangkat
telekomunikasi
82 81
6. Indeks integritas pelayanan
publik perizinan spektrum
frekuensi radio, sertifikasi
operator radio, sertifikasi alat
perangkat telekomunikasi,
dan pengujian alat perangkat
telekomunikasi
8,7 8,29
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
32
Sasaran 1. Tersedianya Infrastruktur TIK Serta Pengembangan Ekosistem
TIK Yang Merata Dan Efisien Di Seluruh Wilayah Indonesia
1. IK-1 Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 Mhz Untuk Mobile Broadband
Indikator Kinerja Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 Mhz Untuk Mobile Broadband
memiliki target sebesar 50 persen atau tambahan sebesar 175 MHz secara akumulatif sejak tahun 2015 sampai dengan
tahun 2017. Berdasarkan data capaian realisasi yang dilaporkan, dapat diketahui bahwa tambahan frekuensi yang
dihasilkan secara akumulatif hingga tahun 2017 adalah sebesar 246 MHz, yang terdiri atas tambahan sebesar 165 MHz
yang dihasilkan pada 2015, tambahan 26 MHz dihasilkan pada tahun 2016, dan tambahan 55 MHz yang dihasilkan pada
tahun 2017. Sehingga secara akumulasi hingga tahun 2017, capaian realisasi mencapai 70,29 persen. Dengan demikian
dapat dinyatakan bahwa target pada Indikator Kinerja tersebut telah tercapai.
Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan
capaiannya.
Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target Realisasi %
Tersedianya Infrastruktur TIK
serta pengembangan ekosistem
TIK yang merata dan efisien di
seluruh wilayah Indonesia.
Persentase (%) Tersedianya
tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile
broadband
50% 70.29% 140.58%
Memperhatikan peningkatan kebutuhan bandwidth yang sangat cepat sebagai konsekuensi dari perkembangan
teknologi dan tuntutan pasar yang konvergen menuju layanan pita lebar (broadband), maka Kementerian Komunikasi
dan Informatika telah menyusun rencana strategis tahun 2015-2019 sebagai upaya untuk mengatasi krisis spektrum
tersebut. Adapun rencana upaya penambahan spektrum frekuensi radio tersebut untuk dua tahun ke depan serta
capaian hingga tahun 2017 dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut:
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
33
Gambar 1. Roadmap Penataan Spektrum Frekuensi 2014-2019(Sumber: Paparan Dirjen SDPPI mengenai PK Ditjen SDPPI kepada Menteri Kominfo 2017)
Tambahan spektrum frekuensi radio untuk mobile broadband diupayakan melalui 2 (dua) langkah kegiatan, yaitu
seleksi pita frekuensi radio serta penataan ulang pita frekuensi radio. Seleksi maupun penataan ulang pita frekuensi
radio dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong efisiensi dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio
yang merupakan sumber daya nasional terbatas dalam rangka mencapai target Rencana Pitalebar Indonesia 2014-
2019 sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi percepatan pertumbuhan perekonomian dan
pembangunan nasional. Untuk tahun 2017, upaya penambahan spektrum frekuensi radio untuk mobile bradband
dilakukan melalui seleksi pita frekuensi radio 2,1 GHz dan 2,3 GHz.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
34
Melanjutkan pembahasan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2016 ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika
memutuskan untuk mengalokasikan 2 (dua) blok pita frekuensi radio 2,1 GHz yaitu pada rentang 1970–1980 MHz
berpasangan dengan 2160–2170 MHz yang belum ditetapkan penggunanya berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 592 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
1192 Tahun 2013 tentang Penetapan Alokasi Blok Pita Frekuensi Radio Hasil Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2,1
GHz, untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang telah ada.
Selain itu, pada pita frekuensi radio 2.3 GHz, terdapat lebar pita frekuensi radio secara nasional yang belum digunakan yaitu
pada rentang 2300-2330 MHz dengan mode TDD dimana pita frekuensi radio ini akan dilakukan seleksi secara bersamaan
(simultan) dengan pita frekuensi radio 2.1 GHz.
Gambar 2. Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz(Sumber: Subdirektorat Ekonomi SPektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit)
Gambar 3. Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz(Sumber: Subdirektorat Ekonomi SPektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit)
Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan 2.3 GHz ini sukses di gelar pada tahun 2017. Dan dimenangkan oleh
PT. Telekomunikasi Seluler (PT. Telkomsel) untuk lelang pita frekuensi radio 2.3 GHz dan PT. Hutcinson 3 dan PT. Indosat
memenangkan lelang pita frekuensi radio 2,1 GHz.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
35
Pelaksanaan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1
GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk
Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
A. Persiapan Pelaksanaan Seleksi Pengguna Pita
Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi
Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan
Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
1. Konsultasi publik Rancangan Peraturan Menteri
Komunikasi Dan Informatika Mengenai Tata
Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio
2.1 GHz dan Pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk
Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
dibuka pada tanggal 22 Februari 2017 sampai
dengan 15 maret 2017 melalui Siaran Pers No.29/
HM/KOMINFO/2/2017 di website www.kominfo.
go.id.;
2. Melakukan konsultasi dengan Instansi/ lembaga
terkait, antara lain : KPK, BPK, BPKP, Jamdatun,
Jaksa Agung, KPPU, LKPP mengenai hasil
konsultasi publik;
3. Penyampaian Hasil Konsultasi Publik dan Hasil
Koordinasi dengan Instansi/ lembaga terkait
kepada Menteri Komunikasi dan Informatika,
sebagai bahan penyempurnaan RPM Tata Cara
Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz
dan 2.3 Ghz untuk Penyelanggaraan Jarbersel;
4. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan
informatika mengenai Netral Teknologi untuk
Pita Frekuensi Radio 450 MHz, 2.1 GHz dan 2.3
GHz telah diundangkan dalam Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun
2017 pada tanggal 9 Juni 2017;
5. Penetapan Rancangan Peraturan Menteri
Komunikasi dan informatika mengenai Tata Cara
Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz
dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017
Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan
Bergerak Seluler pada tanggal 28 September
2017 dengan Nomor Berita Negara No.1336
Tahun 2017;
6. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi
dan informatika mengenai Tata Cara Seleksi
Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan
Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk
Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak
Seluler telah diundangkan dalam Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20
Tahun 2017 tentang Tata Cara Seleksi Pengguna
Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi
Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan
Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada
tanggal 28 September 2017;
7. Penetapan Rancangan Keputusan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 1831
Tahun 2017 tentang Tim Seleksi Pengguna Pita
Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi
Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan
Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada
tanggal 28 September 2017;
8. Penetapan Keputusan Ketua Tim Seleksi
Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan
Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk
Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak
Seluler Nomor: 1/KEP/TIMSEL/09/2017 tentang
Penetapan Dokumen Seleksi Pengguna Pita
Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi
Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan
Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
(untuk selanjutnya disebut sebagai “Dokumen
Seleksi”) pada tanggal 29 September 2017.
9. Tim Seleksi melakukan Pengumuman Seleksi
pada hari Jumat, 29 September 2017 melalui
Pengumuman Nomor: 1/TIMSEL/09/2017
tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio
2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz
Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan
Jaringan Bergerak Seluler, dan diumumkan
kepada publik melalui Siaran Pers No.182/HM/
KOMINFO/09/2017 di website www.kominfo.
go.id.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
36
B. Pelaksanaan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017
Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
37
C. Hasil Pelaksanaan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi
Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz
Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan
Jaringan Bergerak Seluler
1. Seleksi untuk pita frekuensi radio 2.3 GHz telah
selesai dilaksanakan dengan ditetapkannya
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 1896 Tahun 2017 tentang Penetapan
PT Telekomunikasi Selular Sebagai Pemenang
Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz
Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan
Jaringan Bergerak Seluler, yang ditetapkan
pada tanggal 20 Oktober 2017 dan diantaranya
mengatur:
1.1. Menetapkan PT Telekomunikasi Selular
sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita
Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 untuk
Keperluan Penyelenggaraan Jaringan
Bergerak Seluler pada rentang frekuensi
radio 2300 MHz – 2330 MHz;
1.2. PT Telekomunikasi Selular wajib membayar
lunas Biaya Hak Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi
Radio paling lambat pada tanggal 3
November 2017 sebagai berikut:
1.2.1. Biaya Izin Awal sebesar
Rp2.014.966.000.000,00 (dua trilyun
empat belas milyar sembilan ratus
enam puluh enam juta rupiah); dan
1.2.2. Biaya Izin Pita Frekuensi Radio
Tahunan untuk Tahun Pertama
sebesar Rp1.007.483.000.000,00
(satu trilyun tujuh milyar empat ratus
delapan puluh tiga juta rupiah).
2. Seleksi untuk pita frekuensi radio 2.1 GHz telah
selesai dilaksanakan dengan ditetapkannya:
2.1. Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 1943 Tahun 2017
tentang Penetapan Penetapan PT
Hutchison 3 Indonesia Sebagai Pemenang
Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio
2.1 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan
Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler,
yang ditetapkan pada tanggal 1 November
2017 dan diantaranya mengatur:
2.1.1. Menetapkan PT Hutchison 3
Indonesia sebagai Pemenang Seleksi
dengan urutan kesatu peringkat hasil
Seleksi Pengguna Pita Frekuensi
Radio 2.1 GHz Tahun 2017 untuk
Keperluan Penyelenggaraan Jaringan
Bergerak Seluler pada rentang
frekuensi radio 1970 MHz – 1975
MHz berpasangan dengan rentang
frekuensi radio 2160 MHz - 2165 MHz;
2.1.2. PT Hutchison 3 Indonesia wajib
membayar lunas Biaya Hak
Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio
sebagai berikut:
2.1.2.1 Biaya Izin Awal sebesar
Rp846.168.000.000,00
(delapan ratus empat puluh
enam milyar seratus enam
puluh delapan juta rupiah)
paling lambat tanggal 15
November 2017; dan
2.1.2.2 Biaya Izin Pita Frekuensi Radio
Tahunan untuk Tahun Kesatu
sebesar Rp423.084.000.000,00
(empat ratus dua puluh tiga
milyar delapan puluh empat
juta rupiah) paling lama 10
(sepuluh) hari kerja setelah
ditetapkannya Keputusan
Menteri Komunikasi dan
Informatika terkait dengan hasil
penataan ulang pita frekuensi
radio 2.1 GHz.
2.2. Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 1943 Tahun 2017
tentang Penetapan PT Indosat Tbk Sebagai
Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi
Radio 2.1 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
38
Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler,
yang ditetapkan pada tanggal 1 November
2017 dan diantaranya mengatur:
2.2.1. Menetapkan PT Indosat Tbk sebagai
Pemenang Seleksi dengan urutan
kedua peringkat hasil Seleksi
Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1
GHz Tahun 2017 untuk Keperluan
Penyelenggaraan Jaringan Bergerak
Seluler pada rentang frekuensi radio
1975 MHz – 1980 MHz berpasangan
dengan rentang frekuensi radio 2165
MHz - 2170 MHz;
2.2.2. PT Indosat Tbk wajib membayar lunas
Biaya Hak Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio untuk Izin Pita
Frekuensi Radio sebagai berikut:
2.2.2.1 Biaya Izin Awal sebesar
Rp846.168.000.000,00
(delapan ratus empat puluh
enam milyar seratus enam
puluh delapan juta rupiah)
paling lambat tanggal 15
November 2017; dan
2.2.2.2 Biaya Izin Pita Frekuensi Radio
Tahunan untuk Tahun Kesatu
sebesar Rp423.084.000.000,00
(empat ratus dua puluh tiga
milyar delapan puluh empat
juta rupiah) paling lama 10
(sepuluh) hari kerja setelah
ditetapkannya Keputusan
Menteri Komunikasi dan
Informatika terkait dengan
hasil penataan ulang pita
frekuensi radio 2.1 GHz.
Pada tanggal 1 November 2017, Menteri Komunikasi
dan Informatika telah menetapkan PT. Hutchison 3
Indonesia (H3I) dan PT. Indosat, Tbk. (Indosat) sebagai
Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1
GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan
Jaringan Bergerak Seluler, dimana telah ditetapkan
pita frekuensi radio pada rentang 1970 - 1975 MHz
berpasangan dengan 2160 - 2165 MHz (Blok 11)
kepada H3I dan pita frekuensi radio pada rentang 1975
- 1980 MHz berpasangan dengan 2165 - 2170 MHz
(Blok 12) kepada Indosat.
Hasil dari seleksi tersebut terdapat pengalokasian blok
frekuensi radio dari pemenang seleksi yang letaknya
tidak bersebelahan (not contiguous), sehingga untuk
mendorong efisiensi dan optimalisasi penggunaan
spektrum frekuensi radio khususnya pada pita
frekuensi radio 2.1 GHz, perlu dilakukan penataan
ulang di antara para penyelenggara jaringan bergerak
seluler yang menduduki pita frekuensi radio 2.1 GHz.
Penataan ulang ini bertujuan agar diperoleh
penetapan pita frekuensi radio yang berdampingan
(contiguous) untuk seluruh penyelenggara jaringan
bergerak seluler pengguna pita frekuensi radio 2.1
GHz. Dengan demikian, setiap penyelenggara lebih
memiliki keleluasaan dalam memilih teknologi seluler
(2G/3G/4G) dan jenis pengkanalan yang paling sesuai
dengan kondisi traffic layanan selulernya pada suatu
area tertentu. Sehingga pada akhirnya masyarakat
pengguna layanan seluler dapat menikmati kualitas
yang lebih baik khususnya pada wilayah-wilayah yang
mengalami kepadatan jaringan (congestion).
Sebagai payung hukum pelaksanaan proses penataan
ulang pita frekuensi radio 2.1 GHz ini adalah Keputusan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1998
Tahun 2017 tentang Penataan Ulang Pita Frekuensi
Radio 2.1 GHz Untuk Keperluan Penyelenggaran
Jaringan Bergerak Seluler dan Keputusan Direktur
Jenderal SDPPI Nomor 376/DIRJEN/2017 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penataan Ulang
Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Keperluan
Penyelenggaran Jaringan Bergerak Seluler. Kedua
payung hukum tersebut ditetapkan pada tanggal 20
November 2017.
Merujuk pada kedua payung hukum tersebut di
atas, penataan ulang pita frekuensi radio 2.1 GHz
dilaksanakan dengan cara melakukan pengaturan
ulang (re-tuning) penggunaan pita frekuensi radio
di suatu wilayah layanan tertentu (cluster) melalui
2 tahapan sebagaimana dijelaskan pada gambar di
bawah ini :
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
39
Tahap 1 dilaksanakan dengan cara Indosat melakukan
re-tuning untuk seluruh Network Element yang semula
menggunakan Blok 6 dan Blok 7 diubah ke Blok 11
dan Blok 12. Kemudian dilanjutkan oleh Tahap 2
setelah dipastikan Tahap 1 berjalan dengan lancar.
Tahap 2 dilaksanakan yakni dengan cara Telkomsel
melakukan re-tuning untuk seluruh Network Element
yang semula menggunakan Blok 3 diubah ke Blok 6
dan XL melakukan re-tuning untuk seluruh Network
Element dari yang semula menggunakan Blok 10
diubah ke Blok 7.
Penataan ulang pita frekuensi radio 2.1 GHz resmi
dimulai pada hari Selasa tanggal 21 November 2017
dan dilaksanakan paling lama sampai dengan hari
Rabu tanggal 25 April 2018. Proses re-tuning dimulai
oleh Indosat di dua cluster yaitu cluster Kalimantan
Tengah dan Kepulauan Bangka Belitung secara
bersamaan pada tanggal 21 November 2017, tepatnya
mulai pukul 23.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB
keesokan harinya. Sampai dengan pukul 18.00 WIB
pada tanggal 22 November 2017 di kedua cluster
tersebut Indosat akan melakukan pemantauan kinerja
jaringan. Apabila kondisi kinerja jaringan di kedua
cluster tersebut tidak mengalami penuruan kinerja
yang signifikan melebihi batasan yang telah ditentukan
maka proses re-tuning Tahap 1 yang dilakukan oleh
Indosat dinyatakan selesai. Selanjutnya Telkomsel
dan XL melakukan re-tuning Tahap 2 sesuai jadwal
yang telah ditentukan. Kegiatan re-tuning pada suatu
cluster dinyatakan selesai apabila Tahap 1 dan Tahap
2 berhasil dilaksanakan dan kegiatan re-tuning secara
nasional dinyatakan berhasil apabila seluruh cluster
dinyatakan telah selesai melakukan re-tuning.
Setelah 42 cluster di seluruh Indonesia selesai
dilakukan re-tuning oleh Indosat, Telkomsel dan
XL, selanjutkan akan diterbitkan Keputusan Menteri
Komunikasi dan Informatika yang menetapkan hasil
penataan ulang ini untuk kemudian diikuti dengan
pembayaran biaya Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR)
Tahunan untuk Tahun Kesatu oleh H3I dan Indosat
yang jatuh tempo pembayarannya jatuh pada Tahun
2018 agar dapat menggunakan Blok 3 dan Blok 10
yang telah dikosongkan pada Tahap 2 di semua
cluster.
Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan
bahwa capaian untuk Indikator Kinerja “Persentase
(%) Tersedianya tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile broadband” yang
ditargetkan mencapai 50 persen (175 MHz) secara
akumulasi sampai tahun 2017 telah tercapai. Realisasi
capaian existing mencapai 246 MHz (70,29) persen
tambahan spektrum frekuensi radio untuk mobile
broadband secara akumulasi sampai dengan tahun
2017, melampaui dari target yang telah ditetapkan.
Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
40
capaian untuk indikator “Persentase (%) Tersedianya
tambahan spektrum frekuensi sebesar 350 MHz untuk
mobile broadband” adalah lebih dari 50% (capaian
akumulatif s.d. 2017 sebesar 70,29%) sedangkan target
indikator yaitu 50% sehingga dapat disimpulkan bahwa
target telah tercapai.
2. IK-2 Persentase (%) penanganan gangguan
penggunaan spektrum frekuensi radio untuk
mengurangi interferensi
Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan
spektrum frekuensi radio diukur dengan
membandingkan antara jumlah laporan aduan
gangguan yang masuk dengan jumlah gangguan
yang dapat tertangani sampai dengan selesai/clear.
Sepanjang tahun 2017 telah diselesaikan 96.94%
dari target 93% penyelesaian penanganan gangguan
penggunaan spektrum frekuensi radio sehingga
prosentase realisasi adalah 104,30%.
Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada
tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan
capaian setiap komponennya.
Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target Realisasi %
Tersedianya akses broadband
4G LTE di seluruh kab/kota di
Indonesia
Persentase (%) penanganan
gangguan penggunaan
spektrum frekuensi radio
93% 96,94% 104.30%
Frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas,
oleh sebab itu penggunaan dan pemanfaatannya
diatur serta ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan
Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan
spektrum frekuensi radio harus dilaksanakan agar
tercipta tertib penggunaan spektrum frekuensi radio
yang efektif, efisien dan sesuai dengan peruntukannya
sehingga tidak menimbulkan gangguan yang
merugikan kepada pengguna frekuensi lainnya.
Berdasarkan data monitoring dan penertiban yang
dilakukan seluruh Unit Pelaksana Teknis Monitoring
Frekuensi Radio (UPT Monspkfrek) pada Ditjen SDPPI
setiap 1 (satu) bulan sekali selama 1 (satu) tahun
berjalan perlu dilakukan analisa dan evaluasi untuk
dapat dilihat rekapitulasi hasil pelaksanaan kegiatan
masing-masing UPT dalam satu Tahun Anggaran 2017
guna dijadikan tolak ukur pencapaian kinerjanya.
Hasil prosentase penanganan aduan/klaim gangguan
penggunaan spektrum frekuensi radio di 37 UPT
dihitung berdasarkan atas Jumlah Hasil Penanganan
Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi yang
telah Selesai ditangani berbanding dengan Jumlah
Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi. Sehingga
Rumus Hasil prosentase penanganan aduan/klaim
gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio
menjadi :
Prosentase (%) penanganan aduan gangguan :
penggunaan spektrum frekuensi radio =
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
41
Dampak kepada Masyarakat
Sebagai konsekuensi dari penerbitan izin, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa izin yang setuju diberikan
dapat dioperasionalkan sesuai peruntukannya. Setiap ganguan yang timbul wajib ditangani agar :
- Pemegang izin dapat secara optimal mengoperasikan perizinannya;
- Masyarakat penerima manfaat dari pemegang izin dapat terlayani dg baik;
- Pengelola perizinan mendapat umpan balik bagi peningkatan pelayanan;
- Komunikasi menjadi lancar, jernih dan jelas karena frekuensi illegal yang mengganggu sudah di tangani
- Menjaga keamanan dari frekuensi di Bandara untuk penerbangan
- Menjaga keamanan dan ketertiban di daerah perbatasan dalam hal frekuensi radio
- Semakin banyak gangguan frekuensi yang di selesaikan maka semakin kenyaman berkomunikasi terjamin
- Meningkatnya PNBP dari sektor Izin Stasiun Radio
Uraian Target
Hasil Prosentase (%) penanganan aduan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio (93%)
Adapun kegiatan monitoring dinas yang dilakukan terdiri dari:
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
42
NO UPT JUMLAH ISRSUB SERVICE YANG TERGANGGU PENANGANAN
AIRBAND KONSESI SELULAR M-LINK BWA RADIO FM TELEVISI SATELIT MARITIM AMATIR ADUAN SELESAI PROGRES PERSEN
1 DENPASAR 25.044 1 31 1 1 1 1 36 33 3 92%
2 BANDUNG 58.835 8 11 7 3 1 30 29 1 97%
3 SURABAYA 47.151 1 16 1 3 2 23 22 1 96%
4 JAKARTA 37.889 1 9 5 2 5 22 22 0 100%
5 MEDAN 30.544 1 2 10 1 14 14 0 100%
6 PONTIANAK 10.606 7 5 1 13 13 0 100%
7 MAKASSAR 17.195 6 4 2 1 13 13 0 100%
8 SEMARANG 40.334 2 3 2 2 1 10 10 0 100%
9 BANTEN 22.783 1 2 2 1 4 10 10 0 100%
10 BANJARMASIN 10.564 4 1 2 1 8 8 0 100%
11 LAMPUNG 13.828 1 5 6 6 0 100%
12 BATAM 10.217 5 1 1 7 6 1 86%
13 PALU 4.683 1 1 3 5 5 0 100%
14 BALIKPAPAN 6.388 3 1 4 4 0 100%
15 YOGYAKARTA 10.903 1 1 1 3 3 0 100%
16 PEKANBARU 20.958 1 1 1 3 3 0 100%
17 PALANGKARAYA 6.606 1 2 3 3 0 100%
18 MATARAM 8.720 1 1 1 3 3 0 100%
19 SAMARINDA 10.633 3 3 3 0 100%
20 KENDARI 3.588 1 1 1 3 3 0 100%
21 KUPANG 6.905 1 1 2 2 0 100%
22 PANGKAL PINANG 5.125 1 1 2 2 0 100%
23 PADANG 10.693 1 1 2 2 0 100%
24 GORONTALO 1.935 1 1 0 1 0%
25 SORONG 431 1 1 1 0 100%
26 BENGKULU 3.297 1 1 1 0 100%
27 MAMUJU 845 1 1 1 0 100%
28 PALEMBANG 18.814 0 0 0 0%
29 JAMBI 8.156 0 0 0 0%
30 ACEH 11.835 0 0 0 0%
31 JAYAPURA 2.552 0 0 0 0%
32 MERAUKE 972 0 0 0 0%
33 MANADO 5.227 0 0 0 0%
34 TERNATE 1.096 0 0 0 0%
35 AMBON 1.990 0 0 0 0%
36 MANOKWARI 969 0 0 0 0%
37 TAHUNA 1.206 0 0 0 0%
TOTAL 454.473 36 68 21 17 0 23 3 18 2 5 229 222 7 96,94
Tabel Laporan Hasil Penanganan Gangguan Bulan Desember 2017
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
43
NO UPT JUMLAH ISRSUB SERVICE YANG TERGANGGU PENANGANAN
AIRBAND KONSESI SELULAR M-LINK BWA RADIO FM TELEVISI SATELIT MARITIM AMATIR ADUAN SELESAI PROGRES PERSEN
1 DENPASAR 25.044 1 31 1 1 1 1 36 33 3 92%
2 BANDUNG 58.835 8 11 7 3 1 30 29 1 97%
3 SURABAYA 47.151 1 16 1 3 2 23 22 1 96%
4 JAKARTA 37.889 1 9 5 2 5 22 22 0 100%
5 MEDAN 30.544 1 2 10 1 14 14 0 100%
6 PONTIANAK 10.606 7 5 1 13 13 0 100%
7 MAKASSAR 17.195 6 4 2 1 13 13 0 100%
8 SEMARANG 40.334 2 3 2 2 1 10 10 0 100%
9 BANTEN 22.783 1 2 2 1 4 10 10 0 100%
10 BANJARMASIN 10.564 4 1 2 1 8 8 0 100%
11 LAMPUNG 13.828 1 5 6 6 0 100%
12 BATAM 10.217 5 1 1 7 6 1 86%
13 PALU 4.683 1 1 3 5 5 0 100%
14 BALIKPAPAN 6.388 3 1 4 4 0 100%
15 YOGYAKARTA 10.903 1 1 1 3 3 0 100%
16 PEKANBARU 20.958 1 1 1 3 3 0 100%
17 PALANGKARAYA 6.606 1 2 3 3 0 100%
18 MATARAM 8.720 1 1 1 3 3 0 100%
19 SAMARINDA 10.633 3 3 3 0 100%
20 KENDARI 3.588 1 1 1 3 3 0 100%
21 KUPANG 6.905 1 1 2 2 0 100%
22 PANGKAL PINANG 5.125 1 1 2 2 0 100%
23 PADANG 10.693 1 1 2 2 0 100%
24 GORONTALO 1.935 1 1 0 1 0%
25 SORONG 431 1 1 1 0 100%
26 BENGKULU 3.297 1 1 1 0 100%
27 MAMUJU 845 1 1 1 0 100%
28 PALEMBANG 18.814 0 0 0 0%
29 JAMBI 8.156 0 0 0 0%
30 ACEH 11.835 0 0 0 0%
31 JAYAPURA 2.552 0 0 0 0%
32 MERAUKE 972 0 0 0 0%
33 MANADO 5.227 0 0 0 0%
34 TERNATE 1.096 0 0 0 0%
35 AMBON 1.990 0 0 0 0%
36 MANOKWARI 969 0 0 0 0%
37 TAHUNA 1.206 0 0 0 0%
TOTAL 454.473 36 68 21 17 0 23 3 18 2 5 229 222 7 96,94
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
44
No UPT Pengaduan Tuntas Keterangan
1 DENPASAR 36 33 6 sub_service
2 BANDUNG 30 29 5 sub_service
3 SURABAYA 23 22 5 sub_service
4 JAKARTA 22 22 5 sub_service
5 MEDAN 14 14 4 sub_service
6 PONTIANAK 13 13 3 sub_service
7 MAKASSAR 13 13 4 sub_service
8 SEMARANG 10 10 5 sub_service
9 BANTEN 10 10 5 sub_service
10 BANJARMASIN 8 8 4 sub_service
Tabel 10 UPT dengan jumlah kasus pengaduan terbanyak
Hasil prosentase penanganan aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio dari bulan Januari s.d
Desember 2017 dari 229 aduan gangguan, yg sudah tertangani 222 aduan sehingga prosentase penanganan sebesar
96,94% dan sedang dilakukan monitoring tindak lanjutnya pada 2018.
Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2017, indikator “Persentase (%) penanganan aduan
gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio” telah menyelesaikan 96,94% dari target 93%, sehingga dapat
disimpulkan bahwa target telah tercapai.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
45
3. IK-3 Persentase (%) Penegakan hukum penggunaan
perangkat telekomunikasi dan informatika untuk
meminimalisir peredaran perangkat ilegal
Indikator Kinerja Prosentase (%)Penegakan hukum
penggunaan perangkat telekomunikasi dan
informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat
illegal memiliki target realisasi sebesar 93 %. Target
ini diperoleh dari 2 (dua) kegiatan yang mendukung
Indikator Kinerja yaitu kegiatan Monitoring standar
perangkat pos dan informatika dan kegiatan
Pelaksanaan Penertiban Perangkat Telekomunikasi
Ilegal. Berdasarkan data capaian yang dilaporkan
dapat diketahui bahwa nilai dari hasil rumusan kedua
Indikator dimaksud sebesar 93,19% sedangkan target
adalah 93% sehingga prosentase capaian Indikator
Kinerja ini adalah 100,20%.
Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target Realisasi %
Tersedianya akses broadband
4G LTE di seluruh kab/kota di
Indonesia
Persentase (%) Penegakan
hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
untuk meminimalisir peredaran
perangkat ilegal
93% 93,19% 100,20%
1. Monitoring Standar Perangkat Pos Dan Informatika
(93%)
Latar Belakang
Sesuai Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi, pada Pasal 32 ayat (1) diamanatkan bahwa
setiap perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan,
dibuat, dirakit, dimasukan dan/atau digunakan di wilayah
Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan
persyaratan teknis dan berdasarkan izin (sertifikat). Selain
itu juga termaktub pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor
18 tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat
Telekomunikasi mengenai kewajiban pemegang sertifikat
untuk memberikan label yang memuat nomor sertifikat dan
Identitas Pelanggan (PLG ID) pada setiap alat dan perangkat
telekomunikasi yang telah bersertifikat, serta pada kemasan/
pembungkusnya dengan format sesuai ketentuan.
Obyek monitoring dan penertiban yaitu pabrikan,
importir, distributor, pelaku usaha, pengguna perangkat
telekomunikasi. Alat dan perangkat telekomunikasi yang
dimonitor dan ditertibkan dikelompokan menjadi kelompok
jaringan, kelompok akses, kelompok alat pelanggan.
Diharapkan dengan adanya kegiatan monitoring dan
penertiban alat dan perangkat telekomunikasi akan
terwujud kepatuhan hukum di bidang sertifikasi alat dan
perangkat telekomunikasi.
Capaian Target
Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Penertiban
Perangkat Pos dan Informatika, meliputi :
1. Kegiatan Monitoring Online sudah dilaksanakan
sampai dengan Bulan Desember 2017 dengan
keterangan Jumlah perangkat (CPE) termonitor
sebanyak 2495, dengan rincian 1256 perangkat legal
dan 1239 Perangkat illegal.
2. Kegiatan Monitoring Lapangan/Survey Peredaran
Perangkat di 17 Kota (Bandung, Pekanbaru, Banten,
Kendari, Jayapura, Pontianak, Manado, Jogjakarta,
Batam, Gorontalo, Bandar Lampung, Padang,
Surabaya, Pangkal Pinang, Jakarta, Palangkaraya dan
Solo)
3. Kegiatan penegakan hukum di Semarang, Surabaya,
Denpasar, Banten dan DKI Jakarta
Capaian target ditentukan berdasarkan atas hasil kegiatan
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
46
monitoring secara langsung bersama dengan UPT setempat kepada para Distributor dan Pengguna dengan mengecek
kelengkapan sertifikasi perangkat yang ada di Distributor dan Pengguna kemudian mengklasifikasi sertifikasi perangkat
NO LOKASI MONITORINGJUMLAH SASARAN
JUMLAH TOTAL PERANGKAT
TERMONITOR
PERANGKAT USER LEGAL ILLEGAL
1 Bandung 90 10 toko 90
2 Pekanbaru 63 10 toko 54 9
3 Banten 58 9 toko 54 4
4 Kendari 50 7 toko 50
5 Jayapura 77 8 toko 75 2
6 Pontianak 97 12 toko 94 3
7 Manado 115 15 toko 114 1
8 Jogjakarta 78 10 toko 73 5
9 Batam 74 10 toko 69 5
10 Gorontalo 92 9 toko 92
11 Bandar Lampung 115 15 toko 115
12 Padang 67 8 toko 67
13 Surabaya 125 15 toko 124 1
14 Pangkal Pinang 58 8 toko 58
15 Jakarta 178 21 toko 178
16 Palangkaraya 52 8 toko 52
17 Solo 48 7 toko 48
Total 1437 182 Toko 1407 30
Tabel Monitoring Lapangan
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
47
Hasil Monitoring Online Alat dan Perangkat Telekomunikasi Tahun 2017 (dari 100 Pelaku usaha online)
BULANPERANGKAT Jumlah Toko Termonitor
LEGAL ILEGAL
JANUARI 28 242 14
FEBRUARI 237 217 9
MARET 119 100 8
APRIL 110 120 7
MEI 93 43 8
JUNI 38 85 9
JULI 130 122 10
AGUSTUS 172 68 13
SEPTEMBER 184 144 8
OKTOBER 87 69 8
NOVEMBER 31 15 3
DESEMBER 27 14 3
total 1256 1239 100
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
48
Nama Perangkat Legal ilegal Total
IP Camera 28 242 270
Handphone 868 649 1517
Handy Talkie 119 100 219
Tablet 110 120 230
wireless access point 93 43 136
Handy Talkie 38 85 123
Jumlah 1256 1239 2495
tersebut kedalam illegal dan legal. Seperti yang terlihat di
tabel di bawah ini:
2. Prosentase (%) Pelaksanaan Penertiban Perangkat
Telekomunikasi Ilegal
Latar Belakang
Sesuai penegakan hukum yang diamanatkan Undang-
Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam
Pasal 32 ayat (1) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor
18 tahun 2014 Tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat
Telekomunikasi menyebutkan bahwa setiap alat dan
perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan
untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah
Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan
teknis yang dilaksanakan melalui sertifikasi.
Berdasarkan hasil pelaksanaan penertiban alat dan
perangkat telekomunikasi Skala Nasional telah dilakukan
sebanyak 8 (delapan) kali kegiatan yang dilaksanakan di
wilayah Jakarta (2 kali), Surabaya, Palembang, Makassar,
Banjarmasin, Jogjakarta dan Kupang dengan prosentase
kegiatan sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan penertiban
dilaksanakan atas dasar hasil kegiatan monitoring dan
pengaduan dari masyarakat. Pelaksanaan penertiban
alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan terhadap
kelompok jaringan, kelompok akses dan kelompok alat
pelanggan (Customer Premises Equipment/CPE). Perlu
diketahui bahwa target operasi kegiatan penertiban ini
dilakukan terhadap distributor, Importir, Vendor, Pengguna
dan Penjual serta Pengguna yang sudah terbukti tidak
memiliki sertifikasi atas alat/perangkatnya.
Capaian Target
Kegiatan penertiban alat dan perangkat telekomunikasi ini
dilaksanakan bekerjasama dengan Direktorat Standardisasi,
UPT Ditjen SDPPI, dan Polda (korwas PPNS) setempat.
Dilakukan dengan sifat pencegahan (preventif) dan
penindakan (represif) agar para Distributor, Importir, Vendor,
Penjual serta Pengguna yang sudah terbukti tidak memiliki
sertifikasi atas alat/perangkatnya segera melakukan
pengurusan sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan hasil pelanggaran dalam operasi penertiban
dapat disimpulkan dalam bentuk tabel rekapitulasi sebagai
berikut.
Dampak Kegiatan ini terhadap Masyarakat
- Perangkat telekomunikasi Illegal berkurang di
masyarakat
- Adanya jaminan perangkat yang diperjualbelikan
berfungsi dan dapat digunakan dengan menggunakan
jaringan di Indonesia
- Distributor dan vendor nakal yang menjual perangkat
baik Online maupun di masyarakat yang tidak sesuai
dengan spesifikasi berkurang jumlahnya
- Meningkatnya kepatuhan masyarakat untuk menjual
dan memakai perangkat telekomunikasi yang
bersertifikat dan resmi
- Meningkatnya PNBP dari sektor sertifikasi perangkat
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
49
NO TANGGAL
PENERTIBAN
WILAYAH
PENERTIBAN
JUMLAH
PELAKU USAHA
TINDAK LANJUT
PERNYATAAN
TINDAK LANJUT
HASIL TEMUAN
DIAMANKAN/
DISEGEL/DISITA
PENDATAAN
PERANG KAT
(BERSERTIFIKAT)
KETERANGAN
1 Mei 2017 Semarang 7 2 2 571 2 Handphone tidak
bersertifikat, 2 Penjual
pemancar radio
2 Juli 2017 Surabaya 10 0 66 1268 66 Pemancar Radio tidak
bersertifikat
3 Agustus
2017
Denpasar 10 7 0 1861 7 Handphone tidak
bersertifikat
4 September
2017
Banten 11 1 2 201 1 Handphone kadaluarsa,
2 Pemancar radio tidak
bersertifikat
5 November
2017
DKI Jakarta 12 2 0 1496 2 Unit HP masih dalam
tahap pengajuan sertifikat.
Penjual membuat surat
pernyataan akan menjual
ketika sertifikat sudah
turun.
Rekapitulasi Kegiatan Monitoring dan Penertiban Alat dan Perangkat Telekomunikasi Tahun 2017
Berikut hasil rekapitulasi kegiatan Monitoring dan Penertiban Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang telah dilaksanakan
selama tahun 2017. Kegiatan monitoring telah dilaksanakan di 17 kota, sedangkan untuk kegiatan Penertiban dilaksanakan
di 5 kota.
RINCIAN KEGIATAN
MONITORING
ONLINE
KEGIATAN
MONITORING
LAPANGAN
KEGIATAN
PENERTIBAN
JUMLAH
Bersertifikat 1256 1407 5397 8060
Tidak Bersertifikat 1239 30 82 1351
Termonitor 2495 1437 5479 9411
RINCIAN JAN FEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGU SEP OKT NOV DES JUMLAH
Tindak lanjut peringatan 0 232 0 0 217 99 220 0 0 334 30 45 1177
Tindak lanjut pernyataan 0 0 0 0 2 0 0 7 1 0 2 0 12
Tindak lanjut hasil temuan
diamankan/ disegel/disita
0 0 0 0 2 0 66 0 2 0 0 0 70
Tindak Lanjut
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
50
Perhitungan Prosentase Kepatuhan Hukum Perangkat Pos dan Informatika
Evaluasi Kinerja 2015 – 2017
Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Presentase (%) Penegakan Hukum
Penggunaan Perangkat Telekomunikasi Dan Informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat illegal” adalah
93,19% diatas target yang telah ditetapkan 93%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.
No. Kegiatan
Target
RPJMN/
Renstra
2015-2019
2015 2016 2017
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
1 Prosentase (%) penanganan
aduan gangguan penggunaan
spektrum frekuensi radio
90% - 95% 90% 94,34% 92% 95,22% 93% 96,94%
2 Prosentase (%) Penegakkan
Hukum Penggunaan Perangkat
Telekomunikasi dan Informatika
90% - 95% 90% 93,69% 92% 92,36% 93% 93,19%
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
51
Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Presentase (%) Penegakan Hukum
Penggunaan Perangkat Telekomunikasi Dan Informatika untuk meminimalisir peredaran perangkat illegal” adalah
93,19% diatas target yang telah ditetapkan 93%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
52
Sasaran 2. Terwujudkannya Pelayanan Publik Di Bidang Sumber Daya
Dan Perangkat Pos Dan Informatika Yang Professional, Berintegritas Dan
Sesuai Dengan Kebutuhan Para Pemangku Kepentingan
Sebagai upaya peningkatan pada pelayanan publik
bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika
maka Ditjen SDPPI melakukan beberapa survei. Kegiatan
pelayanan publik yang disurvei, antara lain:
(1) Perizinan Spektrum Frekuensi Radio, yaitu
layanan publik yang diberikan kepada badan
hukum (perusahan) dan instansi pemerintah atas
penggunaan spektrum frekuensi radio, antara lain
untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi,
penyelenggaraan penyiaran, sarana komunikasi
radio internal, navigasi dan komunikasi keselematan
pelayaran dan penerbangan.
(2) Sertifikasi Operator Radio, yaitu layanan publik
sertifikasi untuk operator radio, pelayanan amatir
radio dan komunikasi radio antar penduduk.
(3) Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, yaitu
sertifikasi alat dan perangkat Telekomunikasi.
(4) Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi dan
pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.
Tujuan survei adalah untuk :
a. Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
terhadap 4 (empat) jenis layanan publik yang
diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI.
b. Mengukur Indeks Integritas Pelayanan Publik
terhadap 4 (empat) jenis layanan publik yang
diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI.
Outcome kegiatan survei ini adalah hasil dari kegiatan ini
dapat digunakan sebagai dasar bagi Ditjen SDPPI untuk
peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi
salah satu sasaran terwujudnya Good Corporate
Governance.
4. IK-4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi
operator radio, sertifikasi alat perangkat
telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat
telekomunikasi
Indikator Kinerja “Indeks kepuasan masyarakat terhadap
perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator
radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan
pengujian alat perangkat telekomunikasi” memiliki target
sebesar 82. Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa
nilai dari hasil survei dimaksud sebesar 81. sehingga
prosentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 98,78%.
Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target Realisasi %
Terwujudkannya pelayanan
publik di bidang sumber
daya dan perangkat pos dan
informatika yang professional,
berintegritas dan sesuai dengan
kebutuhan para pemangku
kepentingan
Indeks kepuasan masyarakat
terhadap perizinan spektrum
frekuensi radio, sertifikasi
operator radio, sertifikasi alat
perangkat telekomunikasi,
dan pengujian alat perangkat
telekomunikasi
82 81 98,78%
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
53
Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen. SDPPI Kemkominfo
2017 bertujuan untuk mengevaluasi kinerja 4 Unit
Layanan, yaitu Spektrum Frekuensi Radio (SFR), Sertifikasi
Operator Radio (SOR), Sertifikasi Alat dan Perangkat
Telekomunikasi, dan Pengujian Alat dan Perangkat
Telekomunikasi.
Berikut ditampilkan beberapa data kinerja pelayanan
publik sepanjang tahun 2017 terkait dengan kegiatan-
kegiatan yang disurvei, antara lain:
a. Data Permohonan ISR baru tahun 2017 yang dapat
diproses tepat waktu (maksimal 21 hari kerja – PM 4
Tahun 2015) untuk Dinas Tetap Bergerak Darat
DINAS
TETAP
DINAS
BERGERAK
TOTAL ISR
Selesai diproses
s.d ISR
47.646 14.116 61.762
• Tepat waktu 47.636 13.638 61.274
• Tidak tepat
waktu
10 478 488
Prosentase (%) 99,98% 96,61% 99,21%
b. Data permohonan ISR masuk dan selesai tepat waktu
untuk layanan Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat
periode Januari s.d. Desember 2017
Siaran 229 x 100 % = 100%
229
Penerbangan 2.342 x 100 % = 100 %
2.342
Maritim 1.502x 100 % = 100 %
1.502
Satelit 7.308 x 100 % = 100 %
7.308
c. Data pengajuan sertifikat, pelayanan yang dapat
diselesaikan tepat waktu pada Sertifikasi Operator
Radio
REOR
NO KOTA PESERTA LULUS % PERMOHO-
NAN MASUK
DAN CETAK
SERTFIKAT
1 JAKARTA 2.009 1.987 98.91%
2 SEMARANG 594 580 97.64%
3 SURABAYA 358 351 98.05%
4 BATAM 71 63 88.73%
5 ACEH* 148 148 100%
6 PADANG* 21 20 95.24%
SKOR
NO KOTA PESERTA LULUS % PERMOHO-
NAN MASUK
DAN CETAK
SERTFIKAT
1 BALIKPAPAN 37 37 100%
2 JAKARTA 27 27 100%
3 TERNATE 0 0 0%
4 BATAM 33 31 93,93%
5 PALEMBANG 0 0 0%
6 MATARAM 20 19 95%
7 BANJARMASIN 0 0 0%
8 SURABAYA 20 20 100%
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
54
No. WILAYAHJENIS IZIN/SERTIFIKAT
IAR SKAR IKRAP
1 DKI JAKARTA 742 309 214
2 NANGROE ACEH DARUSSALAM 147 25 182
3 SUMATERA UTARA 174 328 186
4 SUMATERA BARAT 168 146 120
5 JAMBI 154 126 27
6 RIAU 22 0 391
7 RIAU KEPULAUAN 79 81 27
8 SUMATERA SELATAN 392 236 443
9 BENGKULU 91 96 131
10 LAMPUNG 165 189 637
11 KALIMANTAN BARAT 180 173 126
12 KALIMANTAN SELATAN 1377 554 2
13 KALIMANTAN TENGAH 205 171 124
14 JAWA BARAT 1491 1748 1021
15 JAWA TENGAH 1108 893 1216
16 JAWA TIMUR 1282 797 1003
17 DI YOGYAKARTA 512 366 658
18 BALI 723 479 11
19 NUSA TENGGARA BARAT 176 303 26
20 NUSA TENGGARA TIMUR 18 146 62
21 KALIMANTAN TIMUR 336 261 268
22 SULAWESI UTARA 219 353 86
23 SULAWESI TENGAH 337 141 444
24 SULAWESI SELATAN 906 559 213
25 SULAWESI BARAT 47 37 0
26 SULAWESI TENGGARA 68 70 38
27 PAPUA 338 570 525
28 PAPUA BARAT 38 163 85
29 MALUKU 80 55 101
30 MALUKU UTARA 102 0 3
31 BANGKA BELITUNG 105 32 101
32 GORONTALO 104 85 86
33 BANTEN 227 163 526
34 KALIMANTAN UTARA - - 16
TOTAL 12.113 9.655 9.099
Ujian Negara Amatir Radio (UNAR dan KRAP)
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
55
d. Jumlah Permohonan Pengujian Perangkat
Telekomunikasi, selama tahun 2017 (s.d. Desember
2017)
NO PERMOHONAN Jumlah Persentase
1 Berkas Selesai diuji ≤
17 Hari Kerja
2270 84.04
2 Berkas Selesai diuji >
17 Hari Kerja
403 14,92
3 Batal Uji 11 0,41
4 Belum Selesai 17 0,63
5 Total 2701 100,0
Sesuai dengan Permen kominfo 1 Tahun 2015 tentang
Per Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi ,
waktu proses pengujian adalah maksimal 17 hari kerja,
berkas permohonan yang diselesaikan lebih dari 17 Hari
disebabkan oleh banyak faktor antara lain:
- Out Of Spec Perangkat yang diuji
- Ditemukan feature lain pada saat diuji dan tidak
terdapat dlm SP2
- Setting Perangkat, perangkat yang membutuhkan
setting khusus dari pabrikan
- Sample Rusak dan memerlukan perbaikan
Sebagian besar berkas permohonan dengan prosentase
sebesar 98,2 % telah selesai diuji, berkas batal uji
prosentase 0,3%, belum selesai sebanyak 1,5 %. Berkas
Batal Uji disebabkan beberapa faktor antara lain tidak
adanya konfirmasi ulang pihak pemohon setelah
mengajukan berkas permohonan ke Laboratorium BBPPT
atau pemohon membatalkan pengujian. Berkas Belum
selesai diuji disebabkan sample uji tersebut bermasalah
ketika dilakukan pengujian, disamping itu disebabkan
oleh Jadwal Pengujian lapangan yang belum terjadwalkan
di tahun 2017.
METODOLOGI PENELITIAN
• Metodologi penelitian untuk survei ini adalah metode
kuantitatif dengan wawancara tatap muka (face to
face interview dan phone survey).
• Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak
1.012 responden (dari target sebanyak 1.000
responden). Ukuran sampel ini berada dalam margin
of error sampling sebesar +/- 2,34% pada interval
kepercayaan 95,0% (cukup baik karena di bawah
+5,00%). Komposisi sampel sebagai berikut:
• Skala ukuran dan metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
56
No. Jenis Layanan Service Sub-Service 1 Sampel
1. Perizinan Spektrum Frekuensi
Radio
Dinas Tetap Bergerak Darat
(DTBD)
Dinas Tetap 31
Dinas Bergerak Darat 150
Non Dinas Tetap Bergerak Darat
(NDTBD)
Penyiaran 48
Maritim 28
Penerbangan 18
Satelit 17
SUB - TOTAL 292
2. Sertifikasi Operator Radio Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) 100
Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR) 94
Izin Amatir Radio (IAR) 80
Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) 50
SUB - TOTAL 324
3. Sertifikasi Alat dan Perangkat
Telekomunikasi
Permohonan Sertifikasi 226
SUB - TOTAL 226
4. Pengujian Alat dan Perangkat
Telekomunikasi
Pengujian dan Kalibrasi 170
SUB - TOTAL 170
TOTAL 1.012
1. Pengukuran tingkat kepuasan responden dengan menggunakan skala Likert (1 – 4) dan kemudian dikonversi
menggunakan skala 100 untuk analisa. Skala dan interval konversi dan keterangan nilai adalah sebagai berikut :
Skala (1–4) Interval Skala (100) Mutu Layanan Nilai Mutu Layanan
1,00 – 2,59 25,00 – 64,99 D Tidak Baik
2,60 – 3,06 65,00 – 76,60 C Kurang Baik
3,06 – 3,53 76,61 – 88,30 B Baik
3,53 – 4,00 88,31 – 100 A Sangat Baik
2. Gap Analysis (kesenjangan) berguna untuk melihat kesenjangan kualitas pelayanan di Ditjen SDPPI Kemkominfo
dengan harapan (ekspektasi) publik. Analisa gap menggunakan grafik jaring laba-laba dan analisa skor gap [Gap =
Kepuasan Pelanggan – Harapan Pelanggan].
3. Prioritas peningkatan kinerja layanan di unit dapat diperoleh melalui Analisa IPA (Importance & Performance
Analysis) yang disajikan dalam bentuk diagram kartesius dua dimensi yang menghasilkan 4 tipe attribute clustering.
4. Pengukuran Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dengan variabel, indikator serta bobot survei ini berpedoman
kepada parameter telah disusun oleh KPK.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
57
No. Parameter Kepuasan Bobot IKM
1. Persyaratan
Pelayanan
12,9% 81,30
2. Prosedur Pelayanan 12,4% 80,52
3. Waktu Layanan 23,1% 79,61
4. Tarif Layanan - 81,30
5. Produk Hasil
Pelayanan
12,2% 80,80
6. Sarana dan
Prasarana
11,6% 81,62
7. Kompetensi Petugas 14,0% 82,04
8. Perilaku Petugas 8,4% 82,17
9. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan
5,4% 75,13
Indeks Total 100,0% 81,00
HASIL TEMUAN SURVEI TAHUN 2017
• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen. SDPPI
Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017
yang memiliki 4 unit pelayanan publik adalah sebesar
81,00 [skala 100]. Artinya, secara umum kinerja unit
layanan di Ditjen SDPPI sudah dinilai BAIK oleh
pengguna layanan karena berada antara skor 76,61 –
88,30.
• Seluruh parameter juga dinilai BAIK kecuali Selain
dari parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukan.
• Parameter dengan indeks tertinggi adalah Perilaku
Petugas (Pelaksana)yakni sebesar 82,17 [skala 100].
Sedangkan, parameter dengan indeks terendah
adalah Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
yakni sebesar 75,13 [skala 100].
• Nilai IKM layanan Ditjen. SDPPI Kemkominfo
mengalami peningkatan sejak 5 tahun ke terakhir.
Namun tahun 2017 ini, terjadi sedikit penurunan IKM
vs. 2016, yakni dengan skor sebesar 0,45.
• Terdapat dua layanan yang mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2016 yakni Sertifikasi Operator
Radio dan Spektrum Frekuensi Radio. Sementara
layanan yang penurunan IKM yang paling rendah
adalah Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi,
yakni dari 81,52 di tahun 2016 menjadi 78,96 di tahun
2017.
• Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, besaran
gap antara harapan dan kinerja paling rendah terjadi
di tahun 2017, yakni sebesar 6,62. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa penurunan IKM di tahun
2017 tidak terlalu dipengaruhi ekspektasi pelanggan,
namun dikarenakan kinerja yang dianggap belum
memuaskan atau mengalami penurunan.
• Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) keseluruhan
unit Ditjen SDPPI Kemkominfo adalah 8,29. Indeks
ini berada jauh di atas standar minimal indeks yang
ditetapkan KPK (yaitu 6). Berdasarkan variabel
dan indikator indeks, terlihat indeks integritas
Akuntabilitas Pegawai adalah yang tertinggi
dibandingkan Transparansi dan Akuntabilitas
Pelayanan. Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP)
pada masing-masing unit layanan adalah berada
dalam kisaran 8,20 – 8,46. Nilai IIP tertinggi ada
pada unit layanan Sertifikasi Operator Radio dengan
skor sebesar 8,46 dan terendah pada unit layanan
Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dengan
skor sebesar 8,21.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
58
REKOMENDASI
No. Layanan Ditjen SDPPI Prioritas Perbaikan
1. Izin Stasiun Radio Dinas Tetap • Parameter Persyaratan Layanan;
• Parameter Prosedur Layanan;
• Parameter Produk Layanan
2. Izin Stasiun Radio Dinas Bergerak Darat • Parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
• Parameter Produk Layanan;
• Parameter Waktu Layanan
3. Stasiun Radio Penyiaran • Parameter Waktu Layanan;
• Parameter Persyaratan Layanan;
• Parameter Prosedur Layanan;
4. Stasiun Radio Maritim • Parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
• Parameter Persyaratan dan Prosedur Layanan;
• Parameter Waktu Layanan
5. Stasiun Radio Penerbangan • Parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
• Parameter Produk Layanan
6. Stasiun Radio Satelit • Parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
• Parameter Kompetensi Petugas.
7. Sertifikasi Radio Elektronik dan Operator
Radio (REOR)
• Parameter Perilaku Petugas;
• Parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan,
8. Sertifikasi Kecakapan Operator Radio
(SKOR)
• Parameter Perilaku Petugas;
• Parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan,
9 Izin Amatir Radio (IAR) • Parameter Prosedur Layanan;
• Parameter Produk Layanan.
10 Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) • Parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
• Parameter Sarana dan Prasana;
• Parameter Kompetensi dan Perilaku Petugas
11. Sertifikasi Alat dan Perangkat
Telekomunikasi
• Parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
• Parameter Waktu Layanan;
• Parameter Produk Layanan.
12. Pengujian Alat dan Perangkat
Telekomunikasi
• Parameter Waktu Layanan;
• Parameter Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
• Parameter Kompetensi Petugas.
Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Indeks kepuasan masyarakat terhadap
perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan
pengujian alat perangkat telekomunikasi” telah terlaksana dengan capaian (81), sehingga dapat disimpulkan bahwa
indikator ini tidak tercapai.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
59
5. IK-5 Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio,
sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi
Indikator Kinerja “Indeks integritas pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio,
sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat telekomunikasi” memiliki target sebesar
8,7. Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa nilai dari hasil survey dimaksud sebesar 8,29 sehingga prosentase
capaian Indikator Kinerja ini adalah 95,28%.
Sasaran Program Indikator Kinerja Program Target Realisasi %
Terwujudkannya pelayanan
publik di bidang sumber
daya dan perangkat pos dan
informatika yang professional,
berintegritas dan sesuai dengan
kebutuhan para pemangku
kepentingan
Indeks integritas pelayanan
publik perizinan spektrum
frekuensi radio, sertifikasi
operator radio, sertifikasi alat
perangkat telekomunikasi,
dan pengujian alat perangkat
telekomunikasi
8.7 8.29 95.28%
Indeks Integritas Pelayanan Publik (IPP) suatu unit layanan publik menggambarkan besaran tingkat konsistensi
petugas unit layanan publik dalam melaksanakan/ menerapkan peraturan perundang-undangan, prosedur,
dan kode etik unit layanan yang bersangkutan di dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat/pengguna
layanan. Standar indeks minimal yang ditetapkan KPK adalah 6 (skala 1-10).
Untuk keseluruhan unit layanan, Indeks Integritas Pelayanan Publik dari Ditjen SDPPI Kemkominfo adalah 8,29.
Artinya, Integritas Pelayanan sudah dinilai BAIK oleh pengguna layanan karena berada jauh di atas standar minimal
indeks yang ditetapkan KPK. Berdasarkan variabel dan indikator indeks, terlihat indeks integritas Akuntabilitas
Pegawai lebih tinggi dibandingkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan. Indikator Transparans Layanan
Publik mempunyai skor terendah, yaitu 7,77. Apabila digali lebih dalam lagi dari indikator tersebut, ditemukan
bahwa sub- indikator terendah adalah Bebas dari Diskriminasi dengan indeks sebesar 6,86. Indeks ini hanya sedikit
di atas (0,86) standard minimal yang ditetapkan oleh KPK. Indeks yang tertinggi ada pada sub-indikator Bebas dari
Penerimaan Suap dengan skor hampir sempurna, yakni 9,83.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
60
Dimensi Variabel Indikator Deskripsi Bobot Indeks
Penilaian
Integritas
Pelayanan
Publik dari
pihak Eksternal
Bobot : (1,00)
Indeks : 8,29
Transparansi
dan
Akuntabilitas
Pelayanan
Bobot : 0,393
Indeks : 8,01
Akuntabilitas
Pegawai Bobot
: 0,607
Indeks :8,47
Transparansi
Layanan Publik
Bobot : 0,473
Akuntabilitas
Penanganan
Laporan
Korupsi Bobot :
0,527
Akuntabilitas
Pegawai Bobot
: 1,000
Indeks : 8,47
Adanya transparansi 0,20 8,03
Prosedur layanan mudah 0,20 7,92
Prosedur layanan sudah baik 0,20 7,97
Bebas dari pengistimewaan 0,20 8,05
Bebas dari diskriminasi 0,20 6,86
Kampanye anti korupsi 0,17 8,02
Sistem pencegahan korupsi 0,17 8,13
Hukuman untuk pelaku korupsi 0,17 8,22
Mekanisme whistle blower 0,17 7,97
Perlindungan pada whistle blower 0,17 8,04
Tindak lanjut gratifikasi 0,17 8,08
Adanya budaya kejujuran 0,20 8,22
Bebas dari kepentingan pribadi 0,20 8,07
Bebas dari penyalahgunaan wewenang 0,20 8,12
Pelayanan yang baik 0,20 8,11
Bebas dari penerimaan suap 0,20 9,83
Tabel 5. 18 Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Ditjen. SDPPI KemkominfoBasis : Seluruh Responden (n=1.012)
5.6.1IIPP SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
Indeks IPP untuk unit layanan Spektrum Frekwensi Radio adalah 8,31. Indeks ini jauh lebih tinggi dari dari
standard minimal KPK. Indikator Akuntabilitas Pegawai mempunyai indeks tertinggi yaitu 8,52. Indikator
Transparansi Layanan Publik mempunyai indeks terendah karena dipengaruhi oleh sub-indikator Bebas dari
Diskriminasi dengan indeks yang paling rendah yaitu 6,25. Nilai indeks ini hanya sedikit di atas standar minimal KPK
dengan perbedaan skor sebesar 0,25.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
61
Dimensi Variabel Indikator Deskripsi Bobot Indeks
Penilaian
Integritas
Pelayanan
Publik dari
pihak Eksternal
Bobot : (1,00)
Indeks : 8,31
Transparansi
dan
Akuntabilitas
Pelayanan
Bobot : 0,393
Indeks : 7,98
Akuntabilitas
Pegawai Bobot
: 0,607
Indeks :8,52
Transparansi
Layanan Publik
Bobot : 0,473
Indeks : 7,69
Akuntabilitas
Penanganan
Laporan
Korupsi Bobot :
0,527
Indeks : 8,24
Akuntabilitas
Pegawai Bobot
: 1,000
Indeks : 8,52
Adanya transparansi 0,20 8,14
Prosedur layanan mudah 0,20 7,98
Prosedur layanan sudah baik 0,20 8,05
Bebas dari pengistimewaan 0,20 8,05
Bebas dari diskriminasi 0,20 6,25
Kampanye anti korupsi 0,17 7,98
Sistem pencegahan korupsi 0,17 8,05
Hukuman untuk pelaku korupsi 0,17 8,27
Mekanisme whistle blower 0,17 7,88
Perlindungan pada whistle blower 0,17 8,15
Tindak lanjut gratifikasi 0,17 8,12
Adanya budaya kejujuran 0,20 8,30
Bebas dari kepentingan pribadi 0,20 8,14
Bebas dari penyalahgunaan wewenang 0,20 8,25
Pelayanan yang baik 0,20 8,10
Bebas dari penerimaan suap 0,20 9,84
Tabel 5. 19 Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi RadioBasis : Responden Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (n=292)
5.6.2 Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) SERTIFIKASI OPERATOR RADIO
Indeks IPP untuk unit layanan Sertifikasi Operator Radio adalah 8,34. Indeks IPP unit ini paling tinggi di antara unit
layanan lainnya di Ditjen SDPPI KOMINFO. Indikator Akuntabilitas Pegawai mempunyai indeks tertinggi yaitu 8,46.
Indikator Transparansi Layanan Publik mempunyai indeks terendah (7,94), namum masih mendekati indeks 8.
Sub-indikator Bebas dari Diskriminasi mempunyai indeks yang paling rendah yaitu 7,52. Sub-indikator Bebas Dari
Penerimaan Suap mempunyai indeks tertinggi yaitu 9,52.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
62
Dimensi Variabel Indikator Deskripsi Bobot Indeks
Penilaian
Integritas
Pelayanan
Publik dari
pihak Eksternal
Bobot : (1,00)
Indeks : 8,34
Transparansi
dan
Akuntabilitas
Pelayanan
Bobot : 0,393
Indeks : 8,15
Akuntabilitas
Pegawai Bobot
: 0,607
Indeks :8,46
Transparansi
Layanan Publik
Bobot : 0,473
Akuntabilitas
Penanganan
Laporan
Korupsi Bobot :
0,527
Akuntabilitas
Pegawai Bobot
: 1,000
Indeks : 8,46
Adanya transparansi 0,20 8,05
Prosedur layanan mudah 0,20 8,09
Prosedur layanan sudah baik 0,20 8,03
Bebas dari pengistimewaan 0,20 8,03
Bebas dari diskriminasi 0,20 7,52
Kampanye anti korupsi 0,17 8,11
Sistem pencegahan korupsi 0,17 8,19
Hukuman untuk pelaku korupsi 0,17 8,26
Mekanisme whistle blower 0,17 8,19
Perlindungan pada whistle blower 0,17 8,18
Tindak lanjut gratifikasi 0,17 8,13
Adanya budaya kejujuran 0,20 8,25
Bebas dari kepentingan pribadi 0,20 8,20
Bebas dari penyalahgunaan wewenang 0,20 8,10
Pelayanan yang baik 0,20 8,13
Bebas dari penerimaan suap 0,20 9,62
Tabel 5. 20 Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Layanan Sertifikasi Operasi RadioBasis : Responden Layanan Sertifikasi Operasi Radio(n=324)
5.6.3 Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
Indeks IPP untuk unit layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah 8,20. Unit layanan ini
mempunyai indeks IPP yang paling kecil dibandingkan unit lainnya. Indikator Akuntabilitas Pegawai mempunyai
indeks tertinggi yaitu 8,38. Indikator Transparansi Layanan Publik mempunyai indeks terendah (7,75). Sub-
indikator Bebas dari Diskriminasi mempunyai indeks yang paling rendah yaitu 6,72. Nilai indeks ini hanya sedikit
di atas standar minimal KPK dengan perbedaan skor 0,72. Sub-indikator Bebas Dari Penerimaan Suap mempunyai
indeks tertinggi yaitu 9,94.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
63
Dimensi Variabel Indikator Deskripsi Bobot Indeks
Penilaian
Integritas
Pelayanan
Publik dari
pihak Eksternal
Bobot : (1,00)
Indeks : 8,20
Transparansi
dan
Akuntabilitas
Pelayanan
Bobot : 0,393
Indeks : 7,93
Akuntabilitas
Pegawai Bobot
: 0,607
Indeks :8,38
Transparansi
Layanan Publik
Bobot : 0,473
Indeks : 7,75
Akuntabilitas
Penanganan
Laporan
Korupsi
Bobot :
Akuntabilitas
Pegawai Bobot
: 1,000
Indeks : 8,38
Adanya transparansi 0,20 7,96
Prosedur layanan mudah 0,20 7,91
Prosedur layanan sudah baik 0,20 8,03
Bebas dari pengistimewaan 0,20 8,15
Bebas dari diskriminasi 0,20 6,72
Kampanye anti korupsi 0,17 7,80
Sistem pencegahan korupsi 0,17 7,95
Hukuman untuk pelaku korupsi 0,17 8,05
Mekanisme whistle blower 0,17 7,88
Perlindungan pada whistle blower 0,17 7,88
Tindak lanjut gratifikasi 0,17 7,97
Adanya budaya kejujuran 0,20 8,03
Bebas dari kepentingan pribadi 0,20 7,97
Bebas dari penyalahgunaan wewenang 0,20 8,00
Pelayanan yang baik 0,20 7,96
Bebas dari penerimaan suap 0,20 9,94
Tabel 5. 21 Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat TelekomunikasiBasis : Responden Layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi(n=226)
5.6.4 Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) PENGUJIAN ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
Indeks IPP untuk unit layanan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi adalah 8,31. Seperti halnya unit
layanan lainnya, Indikator Akuntabilitas Pegawai mempunyai indeks tertinggi yaitu 8,51. Indikator Transparansi
Layanan Publik mempunyai indeks terendah (7,67). Sub- indikator Bebas dari Diskriminasi mempunyai indeks yang
paling rendah yaitu 6,96. Nilai indeks ini hanya sedikit di atas standar minimal KPK dengan perbedaan skor 0,96.
Sub-indikator Bebas Dari Penerimaan Suap mempunyai indeks tertinggi yaitu 9,94.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
64
Dimensi Variabel Indikator Deskripsi Bobot Indeks
Penilaian
Integritas
Pelayanan
Publik dari
pihak Eksternal
Bobot : (1,00)
Indeks : 8,31
Transparansi
dan
Akuntabilitas
Pelayanan
Bobot : 0,393
Indeks : 8,00
Akuntabilitas
Pegawai
Bobot : 0,607
Indeks :8,51
Transparansi
Layanan Publik
Bobot : 0,473
Indeks : 7,67
Akuntabilitas
Penanganan
Laporan
Korupsi Bobot :
0,527
Indeks : 8,29
Akuntabilitas
Pegawai
Bobot : 1,000
Indeks : 8,51
Adanya transparansi 0,20 7,96
Prosedur layanan mudah 0,20 7,68
Prosedur layanan sudah baik 0,20 7,79
Bebas dari pengistimewaan 0,20 7,95
Bebas dari diskriminasi 0,20 6,96
Kampanye anti korupsi 0,17 8,18
Sistem pencegahan korupsi 0,17 8,33
Hukuman untuk pelaku korupsi 0,17 8,30
Mekanisme whistle blower 0,17 7,93
Perlindungan pada whistle blower 0,17 7,94
Tindak lanjut gratifikasi 0,17 8,10
Adanya budaya kejujuran 0,20 8,31
Bebas dari kepentingan pribadi 0,20 7,98
Bebas dari penyalahgunaan wewenang 0,20 8,12
Pelayanan yang baik 0,20 8,23
Bebas dari penerimaan suap 0,20 9,94
Tabel 5. 22 Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) Layanan Pengujian Alat dan Perangkat TelekomunikasiBasis : Responden Layanan Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi (n=170)
Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Indeks integritas pelayanan publik perizinan
spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi, dan pengujian alat
perangkat telekomunikasi” telah terlaksana, namun tidak sesuai target yang telah ditetapkan (8,7), sehingga dapat
disimpulkan bahwa indikator ini tidak tercapai.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
65
Kinerja Lainnya
1. Implementasi Video Collaboration di Ditjen SDPPI
1.1. Latar belakang
Implementasi teknologi di era digital saat ini telah
menjadi kunci utama dalam memberikan keunggulan
bersaing (competitive advantage) di dalam sebuah
organisasi. Namun penggunaan teknologi juga harus
sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari organisasi
itu sendiri. Dalam rangka mendukung tujuan
organisasi dan pelaksanakan reformasi birokrasi,
Ditjen SDPPI melalui arahan Bapak Dirjen berinisiatif
untuk mengimplementasikan video conference
sebagai salah satu sarana dalam melakukan
kolaborasi dan mempercepat aliran informasi kepada
seluruh stakeholder.
Untuk merespon hal tersebut, tim TI Setditjen
SDPPI melakukan assessment terhadap kondisi
dan kesiapan infrastruktur TI dan menentukan
prioritas satuan kerja di UPT yang akan
mengimplementasikan video conference sebagai
pilot project. Berdasarkan hasil assessment terdapat
7 UPT yang mendapatkan perangkat diantaranya
: UPT Palembang, UPT Semarang, UPT Surabaya,
UPT Denpasar, UPT Pontianak, UPT Makassar, UPT
Manado.
Dengan diimplementasikannya video conference ini
diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program
e-Rapim dan mempermudah komunikasi dan
kolaborasi antara pegawai Ditjen SDPPI yang ada di
kantor pusat maupun di UPT.
1.2. Kondisi saat ini
Saat ini perangkat video conference sudah terinstall
di ruang rapat kantor pusat Ditjen SDPPI dan 7
UPT Balai monitoring frekuensi. Terdapat 3 jenis
perangkat utama yang ada saat ini yaitu kamera,
receiver, dan microphone. Komunikasi berupa data,
suara, dan gambar pada perangkat video conference
ini dilakukan melalui jaringan internet dengan
kebutuhan minimal bandwidth adalah 500 Kbps.
Gambar 1.2.1 Topologi perangkat video conference di Ditjen SDPPI
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
66
Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2.1,
seluruh perangkat video conference yang ada di
Ditjen SDPPI sudah terpasang dan dapat berjalan
dengan baik, namun demikian setelah dilakukan
simulasi secara stimultan antara kantor pusat dan 7
UPT secara bersamaan masih ditemukenali terdapat
masalah jaringan internet yang ada di masing-masing
UPT.
1.3. Tantangan dan Peluang
Sebagai instansi pemerintah yang memiliki unit kerja
tersebar di seluruh wilayah Indoensia, komunikai dan
kolaborasi antar pegawai yang ada di kantor pusat
dan di daerah menjadi titik kritikal dalam menjalankan
dan mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya
konektivitas jaringan internet yang bersifat terbuka
dan terdistribusi, maka permasalahan ketersediaan
akses dan hambatan jarak dapat dihilangkan.
Berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh
Quocirca yaitu lembaga riset yang fokus melakukan
penelitian terhadap dampak teknologi terhadap
bisnis, didapatkan bahwa manfaat yang paling
banyak dirasakan oleh organisasi yang berhasil
mengimplementasikan video conference adalah
adanya penghematan terhadap biaya perjalanan
(cost saving on travel) seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 1.3.1
Gambar 1.3.3 Manfaat paling banyak dirasakan dari implementasi video conference
Selain penghematan terhadap biaya perjalanan,
lebih dari 95% organisasi merasakan dampak yang
signifikan yaitu terjadinya peningkatan kerjasama
dalam anggota tim. Dengan adanya investasi
terhadap video conference di Ditjen SDPPI ini
diharapkan dapat berjalan dengan baik dan
memberikan manfaat untuk organisasi.
Hasil survey juga menginformasikan bahwa terdapat
beberapa tantangan yang dihadapi oleh organisasi
yang mengimplementasikan video conferece
diantaranya :
o Keterbatasan implementasi yang disebabkan oleh
kebutuhan investasi yang besar dan kesesuaian
dengan infrastruktur eksisting yang ada di Ditjen
SDPPI;
o Kurangnya dukungan dari top management ;
o Tidak dapat digunakan oleh banyak end point
sehingga hanya terbatas pada ruangan-ruangan
tertentu yang sudah dilakukan instalasi;
o Tidak dapat berjalan pada sistem TI yang sudah
berjalan di organisasi;
o Pemanfaatan kurang optimal, sebagaian besar hanya
untuk kebutuhan komunikasi dengan organisasi
internal;
o Organisasi masih bersifat konvensial, dan belum siap
dalam melakukan budaya kolabarasi , contohnya
unutk melakukan komunikasi data baru sebatas
menggunakan email dan telepon
1.4. Rencana Pengembangan
Apabila penggunaan video conference sudah
berjalan di level top management dan melakukan
pekerjaan secara kolaboratif sudah menjadi budaya
di Ditjen SDPPI, maka pengembangan implementasi
selanjutnya dapat dilakukan dengan teknologi
collaboration, dimana user utama bukan hanya di
level top management melainkan para pegawai dapat
memanfaatkan fitur ini.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
67
Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.4.1 dapat
dilihat bahwa video collaboration dapat dilakukan
dengan menggunkan berbagai jenis endpoint dan
pengelolaan infrastruktur serta sistem dilakukan
secara terpusat sehingga memudahkan aktivitas
operational and maintenance oleh tim TI Setditjen.
Dengan teknologi ini, user juga dimudahkan untuk
mengelola virtual meeting room sendiri-sendiri dan
dapat mengatur jadwal serta mengundang user lain
sesuai dengan kebutuhan.
1.5. Saran Untuk Perbaikan
Koneksi internet merupakan penentu utama dalam
melakukan video conference, berdasarkan hasil
assessment di lapangan ditemukenali terdapat
kualitas layanan internet di UPT kurang mendukung
untuk pelaksanaan video conference. Akan lebih
baik apabila layanan internet yang ada di UPT adalah
dedicated line dengan rasio yang simetris 1:1 untuk
upstream dan downstream sehingga kualitas video
yang dimiliki oleh perangkat dapat dioptimalkan.
2. Penyelamatan Filling Satelit Indonesia di ITU
Pada tahun 2017, 2 filing satelit Indonesia terancam
dihapus oleh Biro Radiokomunikasi ITU karena tidak
dapat memenuhi ketentuan Peraturan Radio ITU.
Oleh karena itu Administrasi Indonesia mengajukan
permasalahan ini ke sidang Radio Regulation Board
(RRB) ITU dalam rangka menyelamatkan filing satelit
Indonesia. Penyelamatan 2 filing satelit Indonesia
dilakukan dalam 2 sidang Radio Regulation Board.
Radio Regulation Board (RRB) adalah badan ITU
yang beranggotakan 12 orang yang berasal dari 12
Administrasi yang berbeda dan dipilih pada sidang
Plenipotentiary (PP). RRB memiliki tugas untuk
menyelesaikan permasalahan penggunaan frekuensi
radio dan orbit satelit yang terjadi diantara anggota
ITU, termasuk permasalahan penggunaan filing
satelit. RRB bersidang sebanyak 3 - 4 kali setahun
di Jenewa, Swiss. Sidang RRB dilaksanakan secara
tertutup dan hanya dapat dihadiri anggota RRB
dan Biro Radiokomunikasi ITU. Administrasi yang
memiliki permasalahan yang akan diputuskan oleh
RRB hanya dapat mengirimkan dokumen pembelaan
sebelum sidang dilaksanakan dan tidak dapat hadir
dalam persidangan tersebut.
Ada dua upaya penyelamatan filing satelit Indonesia
di sidang RRB tahun 2017, yaitu:
1. Penyelamatan filing satelit Indonesia di slot orbit 146
BT pada Sidang RRB ke-75 tanggal 17-21 Juli 2017
dalam upaya untuk mempertahankan filing satelit
Indonesia
2. Penyelamatan filing satelit Indonesia di slot orbit
150,5 BT pada sidang RRB ke-76 tanggal 6-10
November 2017 dalam upaya untuk menambah
spektrum frekuensi satelit Indonesia
A. Penyelamatan Slot orbit 146 BT
Permasalahan:
• Pada slot orbit 146BT Indonesia mendaftarkan filing
satelit PALAPA PAC-C 146E dan PALAPA PAC-KU
146E dengan frekuensi C band dan Ku band. Filing
ini didaftarkan Indonesia ke ITU sejak tahun 1998 .
Slot ini dioperasional oleh PT. PSN untuk memberikan
layanan komunikasi satelit bagi masyarakat
Indonesia.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
68
• Pada tahun 2016, sebagian frekuensi C dan Ku band
Indonesia pada slot 146BT terancam dihapus oleh
ITU karena Indonesia tidak bisa memenuhi ketentuan
ITU akibat permasalahan mundurnya penyelesaian
pembuatan satelit PSN-VI.
• Penghapusan sebagian frekuensi C dan Ku band ini
akan sangat merugikan Indonesia karena hilangnya
akses Indonesia di slot orbit 146BT, berkurangnya
layanan satelit Indonesia untuk memberikan layanan
komunikasi satelit bagi masyarakat serta kerugian
bagi operator satelit karena sebagian kapasitas
satelitnya tidak dapat digunakan. Penghapusan
frekuensi C dan Ku band oleh ITU di slot ini setara
dengan 10 Transponder.
Upaya Penyelamatan oleh Ditjen SDPPI
• Untuk menyelamatkan slot orbit 146BT, Dirjen SDPPI
membentuk tim penyelamatan slot orbit 146BT
yang terdiri dari Direktorat Penataan Sumber Daya,
Bagian Hukum SDPPI, Pusat Kerjasama Internasional,
Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Tetap Indonesia
di Jenewa serta operator satelit PT. PSN.
• Perjuangan penyelamatan slot orbit 146BT dilakukan
dengan cara mengajukan banding kepada Radio
Regulation Board ITU sesuai dengan prosedur yang
berlaku di ITU.
• Selanjutnya Indonesia menyiapkan dan mengirimkan
proposal pembelaan untuk mempertahankan slot
orbit 146BT ke Sidang RRB ke 75 pada tanggal 17
- 25 Juli 2017. Proposal pembelaan Indonesia ke
Sidang RRB disiapkan oleh Tim Kemkominfo, Kemlu
dan PT. PSN.
• Upaya lain yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI adalah
melakukan pertemuan antara Dirjen SDPPI dengan
Direktur Radiokomunikasi ITU, Mr. Francois Rancy,
untuk menjelaskan pentingnya satelit dan slot orbit
146BT bagi pembangunan Indonesia.
Hasil Upaya Penyelamatan
• Berkat kerja keras dan doa, sidang RRB memutuskan
dapat menerima penjelasan Indonesia sehingga
frekuensi C dan Ku band pada filing satelit PALAPA
PAC-C 146E dan PALAPA PAC-KU 146E tidak jadi
dihapus oleh ITU. Indonesia diberikan perpanjangan
waktu menggunakan slot orbit 146E.
Kondisi Saat ini
• Saat ini status slot orbit 146BT sudah aman dan
dapat digunakan lagi sepenuhnya oleh operator
Indonesia. Satelit baru PSN-VI yang akan meluncur
dan mengisi slot orbit 146 BT pada tahun 2019 dapat
menggunakan sepenuhnya filing Indonesia di slot
orbit 146 BT ini.
B. Penyelamatan Slot Orbit 150,5 BT
Permasalahan:
• Pada slot orbit 150,5BT Indonesia telah mendaftarkan
filing satelit PALAPA-C4 dan PALAPA-C4-A dengan
frekuensi C band dan Ku band sejak tahun 1993.
Pada mulanya slot ini dioperasikan oleh PT.
Indosat,Tbk dan sejak tahun 2015 dioperasional
oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (BRI). BRI
menggunakan slot ini untuk memberikan layanan
komunikasi satelit untuk layanan perbankan BRI
kepada masyarakat Indonesia.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
69
• Pada tahun 2009, untuk menambah kapasitas
frekuensi Ku band di slot orbit 150,5 BT maka
Indonesia mendaftarkan filing satelit PALAPA-
C4-K. Namun dalam perjuangan untuk menambah
kapasitas spektrum tersebut terkendala pada adanya
perpindahan pengelolaan filing satelit di slot orbit
150,5 BT dari Indosat ke BRI di tahun 2014 – 2015,
dan pengadaan satelit BRISAT yang baru akan
meluncur di tahun 2016. Sehingga dalam memenuhi
periode regulatori filing 7 tahun yaitu tahun 2016,
pada tahun 2015 BRI menyewa satelit interim
untuk dapat mengoperasionalkan filing tersebut,
namun tidak semua frekuensi Ku band dapat
dioperasionalkan, ada sebagian frekuensi Ku band
yang tidak terdapat pada satelit interim.
• Pada tahun 2016, sebagian frekuensi Ku tersebut
terancam tidak dapat digunakan Indonesia pada
slot 150,5 BT, karena Indonesia tidak bisa memenuhi
ketentuan ITU.
• Tidak dapat digunakannya sebagian frekuensi Ku
band ini akan merugikan Indonesia karena gagal
untuk menambah kapasitas spektrum Ku band di
Indonesia, sehingga BRI tidak dapat menambah
layanan perbankan mereka untuk melayani
masyarakat Indonesia di daerah-daerah terpencil
yang tidak dapat terjangkau oleh fiber optic dan
layanan perbankan bergerak seperti di mobil dan
di kapal, serta kerugian bagi operator satelit karena
sebagian kapasitas satelitnya tidak dapat digunakan.
Kehilangan ini setara dengan 3 transponder Ku @ 72
MHz.
Upaya Penyelamatan oleh Ditjen SDPPI
• Untuk perjuangan menambah kapasitas spektrum
frekuensi Ku di slot orbit 150,5BT, Ditjen SDPPI
membentuk tim penyelamatan dengan melibatkan
Direktorat Penataan Sumber Daya, Bagian Hukum
SDPPI, Pusat Kerjasama Internasional, Kementerian
Luar Negeri, Perwakilan Tetap Indonesia di Jenewa
serta operator satelit PT. BRI, Tbk..
• Perjuangan menambah spektrum di slot orbit 150,5
BT dilakukan dengan cara mengajukan banding
kepada Radio Regulation Board ITU sesuai dengan
prosedur yang berlaku di ITU.
• Selanjutnya Indonesia menyiapkan dan
mengirimkan proposal pembelaan untuk tetap dapat
menggunakan spektum frekuensi Ku tersebut di slot
orbit 150,5 BT ke Sidang RRB ke 76 pada tanggal 6 -
10 November 2017. Proposal pembelaan Indonesia
ke Sidang RRB disiapkan oleh Tim Kemkominfo,
Kemlu dan PT. BRI.
• Upaya lain yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI adalah
melakukan pertemuan Biro Radiokomunikasi
ITU, untuk menjelaskan pentingnya spektrum
frekuensi Ku satelit untuk negara Indonesia yang
kondisi geografisnya unik serta kebutuhan BRI
untuk meningkatkan layanan perbankan kepada
masyarakat Indonesia dan mendukung program
pemerintah yaitu ekonomi digital.
Hasil Upaya Penyelamatan
• Pada sidang RRB ke-76, RRB memutuskan bahwa
permintaan perpanjangan masa laku frekuensi Ku
band Indonesia diputuskan oleh sidang WRC-19. Biro
Radiokomunikasi ITU diminta untuk tidak menghapus
frekuensi Ku band Indonesia sampai adanya
keputusan sidang WRC-19.
Kondisi Saat ini
Saat ini frekuensi tersebut masih dapat dikatakan
aman dan dapat dioperasionalkan sampai dengan
keputusan berikutnya tahun 2019 pada sidang WRC-
19.
3. Penanganan Masalah Satelit Telkom-1
Pada tanggal 28 Agustus 2017, Direktur Utama
Telkom melaporkan bahwa sejak tanggal 25
Agustus 2017 satelit Telkom-1 yang berada di slot
orbit 108 BT telah mengalami gangguan teknis
yang menyebabkan satelit Telkom-1 tidak dapat
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
70
berfungsi. Gangguan ini menyebabkan terputusnya
layanan satelit Telkom-1 kepada masyarakat
sehingga layanan satelit Telkom-1 harus dialihkan
ke satelit lain seperti satelit Telkom-3S, Telkom-2 dan
satelit asing lain. Kegagalan fungsi satelit Telkom-1
telah menyebabkan putusnya layanan ribuan ATM
berbagai bank di seluruh Indonesia. Ada 15.019 sites
perbankan yang terdampak akibat gangguan ini yang
terdiri dari 11.574 sites layanan ATM dan 3.445 sites
Non-ATM.
Atas kegagalan fungsi satelit Telkom-1, maka
perlu segera dilakukan upaya untuk menyediakan
transponder pengganti dari satelit lain serta upaya
regulasi untuk menjaga keberlangsungan filing satelit
Indonesia di slot orbit 108BT. PT. Telkom menyatakan
bahwa proses migrasi layanan satelit Telkom-1 ke
satelit pengganti ditargetkan akan diselesaikan
paling lambat 10 September 2017.
Pada tanggal 30 Agustus 2017 Telkom melaporkan
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lockheed
Martin (pabrikan pembuat satelit), satelit Telkom-1
mengalami kebocoran bahan bakar sehingga
sisa bahan bakar berada di bawah level minimum.
Akibatnya satelit Telkom tidak dapat dipulihkan lagi
dan harus segera di shut down. Proses deorbit satelit
Telkom hanya bisa dilakukan secara bertahap.
Dalam rangka menjaga keberlangsungan filing
Indoesia di slot orbit 108BT, pada tanggal 5
September 2017, Kemkominfo mengirimkan surat
ke ITU untuk meminta suspensi filing satelit Telkom
di slot orbit 108 BT sejak tanggal 27 Agustus 2017.
Permohonan ini telah diterima oleh ITU, sehingga
filing Indonesia di slot orbit 108 BT saat ini telah
memiliki status suspensi sampai tahun 2020.
Pada tanggal 12 September 2017, Telkom
menyampaikan bahwa seluruh pelanggan satelit
Telkom-1 yang berjumlah 63 pelanggan telah
berhasil dimigrasikan ke satelit lain. Telkom
menyatakan bahwa 15.019 sites yang menggunakan
satelit Telkom-1 sudah pulih, baik 11.574 sites
layanan ATM maupun 3.445 sites Non-ATM. Di dalam
pemulihan layanannya, Telkom melakukan repointing
antenna parabola ground segment sebesar 81%
serta memanfaatkan dua teknologi alternatif
sebagai solusi temporer, yaitu menggunakan sistem
machine to machine (M2M) sebesar 14% kemudian
menggunakan fiber optik sebesar 5%.
Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2017,
Telkom melaporkan bahwa proses shutdown satelit
Telkom-1 telah dilakukan pada tanggal 8 Desember
2017, dan telah berusaha untuk melakukan upaya
orbit raising sebanyak 41 kali sejak tanggal 1
September – 29 November 2017 dan berhasil
menurunkan probabilitas satelit Telkom-1 masuk
wilayah geostasioner secara signifikan. Telkom juga
telah mengadakan asuransi third party liability dan
menjalin kerjasama dengan Commercial Space
Operations Center (ComSpOC) yang merupakan
institusi independen Amerika Serikat yang
menyediakan data posisi satelit baik yang yang aktif
maupun yang telah di shutdown.
Saat ini satelit pengganti Telkom-1, yaitu satelit
Telkom-4 sedang dalam pembangunan di pabrikan
satelit Space System Loral (SSL) Amerika Serikat.
Rencananya satelit Telkom 4 akan meluncur pada
pertengahan tahun 2018.
4. Implementasi Tanda Tangan Digital
a. Dasar Hukum
1. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum
dan akibat hukum yang sah selama memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait
hanya kepada Penanda Tangan;
2) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat
proses penanda-tanganan elektronik hanya berada
dalam kuasa Penanda Tangan;
3) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik
yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat
diketahui;
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
71
4) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang
terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut
setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk
mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
6) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa
Penanda Tangan telah memberikan persetujuan
terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
2. PP 91 PSTE
Pasal 52
1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat
autentikasi dan verifikasi atas:
a) identitas Penanda Tangan; dan
b) keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik
merupakan persetujuan Penanda Tangan atas
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang ditandatangani dengan Tanda Tangan
Elektronik tersebut.
3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab
pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan
Elektronik dibebankan kepada Penyelenggara Sistem
Elektronik.
Pasal 54
1) Tanda Tangan Elektronik meliputi:
a) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
b) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi
persyaratan:
a) dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara
sertifikasi elektronik; dan
b) dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.
3) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat
tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi
elektronik.
Pasal 56
1) Pada proses penandatanganan wajib dilakukan
mekanisme untuk memastikan Data Pembuatan
Tanda Tangan Elektronik:
a) masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
b) tidak dilaporkan hilang;
c) tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang
yang tidak berhak; dan
d) berada dalam kuasa Penanda Tangan.
2) Sebelum dilakukan penandatanganan, Informasi
Elektronik yang akan ditandatangani wajib diketahui
dan dipahami oleh Penanda Tangan.
3) Persetujuan Penanda Tangan terhadap Informasi
Elektronik yang akan ditandatangani dengan
Tanda Tangan Elektronik wajib menggunakan
mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang
memperlihatkan maksud dan tujuan Penanda Tangan
untuk terikat dalam suatu Transaksi Elektronik
4) Metode dan teknik yang digunakan untuk membuat
Tanda Tangan Elektronik paling sedikit harus
memuat:
a) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
b) waktu pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
c) Informasi Elektronik yang akan ditandatangani.
5) Perubahan Tanda Tangan Elektronik dan/atau
Informasi Elektronik yang ditandatangani setelah
waktu penandatanganan wajib diketahui, dideteksi,
atau ditemukenali dengan metode tertentu atau
dengan cara tertentu.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
72
Pasal 58
1) Sebelum Tanda Tangan Elektronik digunakan,
Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik wajib
memastikan identifikasi awal Penanda Tangan
dengan cara:
a) Penanda Tangan menyampaikan identitas kepada
Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik;
b) Penanda Tangan melakukan registrasi kepada
Penyelenggara atau Pendukung Layanan Tanda
Tangan Elektronik; dan
c) Dalam hal diperlukan, Penyelenggara Tanda Tangan
Elektronik dapat melimpahkan secara rahasia data
identitas Penanda Tangan kepada Penyelenggara
Tanda Tangan Elektronik lainnya atau Pendukung
Layanan Tanda Tangan Elektronik dengan
persetujuan Penanda Tangan.
2) Mekanisme yang digunakan oleh Penyelenggara
Tanda Tangan Elektronik untuk pembuktian identitas
Penanda Tangan secara elektronik wajib menerapkan
kombinasi paling sedikit 2 (dua) faktor autentikasi.
3) Proses verifikasi Informasi Elektronik yang
ditandatangani dapat dilakukan dengan memeriksa
Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik
untuk menelusuri setiap perubahan data yang
ditandatangani.
b. Tanda Tangan Digital dalam SIMS
Penerapan Tanda tangan digital adalah salah satu
program unggulan dari kementerian komunikasi
dan informatika, dan program tersebut harus
diimplementasi pada tahun 2017. Penerapan tanda
tangan elektronik ini dibagi menjadi 2 tahap yaitu:
- Tahap 1, pada tahap yang dilakukan pada tahun
2017, tidak mengubah bisnis proses pada aplikasi
perizinan (spectraplus) dengan cara membubuhkan
tanda tangan elektronik pada dokumen ISR dan
SPP yang terbit, pembubuhan tersebut dilakukan
pada jam 6 pagi dan 6 sore sehingga dokumen yang
terkirim dan yang disimpan pada database berbeda.
Yang terkirim belum ada tanda tangan digital
sedangkan yang tersimpan sudah ada tanda tangan
digitalnya.
- Tahap 2, akan dilaksanakan pada tahun,
pembubuhan tanda tangan elektronik akan dilakukan
oleh sistem perizinan. Dan tidak ada lagi perbedaan
antara dokumen yang dikirim dengan dokumen yang
disimpan.
Penerapa tanda tangan digital ini sangat
memperhatikan aspek keamanan pemilik tanda
tangan digital yang disimpan pada server yang hak
aksesnya hanya diketahui oleh pemilik p12 (Direktur
Operasi Sumber Daya)
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
73
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
74
5. Sertifikasi Mandiri
Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun
2016 Tentang Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi
Pesawat Telepon Selular, Komputer Genggam, dan
Komputer Tablet, pengertian Sertifikasi Mandiri atau
disebut dengan Deklarasi Kesesuaian (Declaration
of Confirmity) merupakan prosedur dimana pihak
pemohon memberikan jaminan bahwa produknya
memenuhi persyaratan yang ditetapkan yang
dibuktikan dengan Laporan Hasil Uji. Tidak semua
perangkat telekomunikasi bisa menggunakan
prosedur ini, hanya perangkat Pesawat Telepon
Selular, Komputer Genggam (handheld), dan
Komputer Tablet atau yang sering disingkat dengan
perangkat HKT. Sertifikasi Mandiri hanya mengakui 3
jenis laporan hasil uji (test report) saja, yaitu :
1. Test report yang dikeluarkan oleh laboratorium yang
diakui oleh Cellular Telephone Industries Assosiation
(CTIA) atau Global Certification Forum (GCF).
Terdapat 120 laboratorium uji yang tergabung dalam
organisasi tersebut.
2. Laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh Balai Uji.
Yang dimaksud Balai Uji disini adalah laboratorium
pengujian alat dan perangkat telekomunikasi milik
negara atau milik swasta yang terakreditasi dan
ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Daftar Balai Uji
yang telah mendapat Sertifikat Penetapan dari Dirjen
SDPPI antara lain :
• Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
(BBPPT)
• Lembaga Uji Telkom IDeC Divisi Digital Service (DDS)
PT Telekomunikasi Indonesia
• Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
• Laboratorium pabrik milik PT Hartono Istana
Teknologi
• Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand)
Surabaya
3. Laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium
uji yang belum terakreditasi namun telah dinyatakan
lulus supervisi oleh Direktur Jenderal.
Selama 2017, jumlah sertifikat dengan Prosedur
Sertifikasi Mandiri sebanyak 246 lembar sertifikat,
yang terdiri dari : 209 lembar sertifikat Pesawat
Telepon Selular, 12 lembar sertifikat Komputer
Genggam (handheld), dan 25 lembar sertifikat
Komputer Tablet.
Manfaat dari Prosedur Sertifikasi Mandiri yang bisa
dirasakan masyarakat adalah mempermudah dan
mempersingkat waktu customer dalam hal proses
sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
75
No Sasaran Indikator2015 2016 2017
Target Capaian Target Capaian Target Capaian
1 Sasaran semula:
Tersedianya akses
broadband 4G LTE di
seluruh kab/kota di
Indonesia
Sasaran Revisi:
Tersedianya Infrastruktur
TIK serta pengembangan
ekosistem TIK yang
merata dan efisien
di seluruh wilayah
Indonesia.
1. Persentase ketersediaan
tambahan spektrum frekuensi
sebesar 350 MHz untuk mobile
broadband
5.7% 5.7% 14.3%
(50
MHz)
50.3% 50% 70.29%
2. Persentase (%) penanganan
gangguan penggunaan
spektrum frekuensi radio untuk
mengurangi interferensi
90% 94.34% 92% 95.22% 93% 96.94%
3. Persentase (%) penegakan
hukum penggunaan perangkat
telekomunikasi dan informatika
untuk meminimalisir peredaran
perangkat illegal
90% 93.69% 92% 92.36% 93% 93.19%
2 SASARAN 2. Terwujud
nya pelayanan publik
di bidang sumber
daya dan perangkat
pos dan informatika
yang profesional,
berintegritas dan sesuai
dengan kebutuhan para
pemangku kepentingan
1.Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi
Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi,
dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
79 79.05 80 81.45 82 81
2.Indeks Integritas pelayanan
publik perijinan Spektrum
Frekuensi Radio , Sertifikasi
Operator Radio, Sertifikasi Alat
Perangkat Telekomunikasi,
dan Pengujian Alat Perangkat
Telekomunikasi
8.5 8.57 8.6 8.62 8,7 8.29
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015, 2016 dan 2017
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
76
Realisasi AnggaranRealisasi Belanja periode 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp699,297,737,853 atau 90,97% dari anggaran belanja
sebesar Rp768,727,418,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2017 adalah sebagai :
URAIAN 2017
%ANGGARAN REALISASI
Belanja Pegawai 191,440,630,000 173,924,365,587 90.85
Belanja Barang 537,095,956,000 490,556,195,628 91.33
Belanja Modal 40,190,832,000 34,817,176,638 86.63
Total Belanja 768,727,418,000 699,297,737,853 90.97
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
77
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
78
PENUTUP
04
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
79
Tahun 2017 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika menjadi pedoman kerja
dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus
diberikan oleh unit/satuan kerja di lingkungan Direktorat
Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi
dan Informatika mengemban tugas untuk mengelola
salah satu sumber daya terbatas milik negara yaitu
spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta mengatur
sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan
di wilayah Indonesia. Misi SDPPI adalah mewujudkan
tatanan spektrum frekuesi radio yang efisien untuk
mendorong pembangunan ekonomi berbasis wireless
broadband. Kinerja Ditjen SDPPI sangat mempengaruhi
ketersediaan dan kualitas penyediaan telekomunikasi
terutama telekomunikasi yang menggunakan spektrum
frekuensi (nirkabel) yang dewasa ini sangat pesat
perkembangannya. Oleh karenanya Ditjen SDPPI
menyadari banyaknya tantangan dalam pengelolaan
sumber daya dan mengatur sertifikasi seperti cepatnya
perkembangan teknologi dan membanjirnya perangkat
informatika yang beredar menuntut peningkatan
kemampuan aparat sehingga mampu meningkatkan
kinerja pelayanan Ditjen SDPPI.
Berdasarkan Penetapan Kinerja Ditjen SDPPI tahun
2017, telah ditetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja yang
mendukung 2 (dua) Sasaran Program Ditjen SDPPI. Dari
hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun
2017, Ditjen SDPPI cukup berhasil mencapai beberapa
indikator kinerja berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi
yang diembannya.
Beberapa Indikator Kinerja (IK) telah mampu menunjukkan
kinerja sesuai harapan dengan target capaian 100%,
yaitu Indikator Kinerja (IK) “Persentase (%) penanganan
gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio” capaian
104,30% (target 93%, realisasi 96,94%) “Persentase (%)
Penegakan hukum penggunaan perangkat telekomunikasi
dan informatika” capaian 100,20% (target 93%, realisasi
93,19%),
Bahkan Indikator Kinerja unggulan Ditjen SDPPI mampu
mencapai target lebih dari 100% yaitu Indikator Kinerja
(IK) “Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum
frekuensi sebesar 350 MHz untuk mobile broadband”,
Penambahan spektrum frekuensi mencapai 246 MHz
(akumulatif s.d. Tahun 2017) untuk mobile broadband,
padahal target semula hanya 50% sedang realisasi 70,29%.
Dan yang tidak kalah penting, PNBP yang diamanatkan
kepada Ditjen SDPPI juga dapat diperoleh melebihi target
yang ditetapkan hingga mencapai 129%.
Namun demikian ada Indikator Kinerja (IK) yang diakui
tidak maksimal capaiannya yaitu “Indeks kepuasan
masyarakat terhadap perizinan spektrum frekuensi
radio, sertifikasi operator radio, sertifikasi alat perangkat
telekomunikasi, dan pengujian alat perangkat
telekomunikasi” capaian 98,78% (target 82, realisasi 81)
serta Indikator Kinerja (IK) “Indeks integritas pelayanan
publik perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikasi
operator radio, sertifikasi alat perangkat telekomunikasi,
dan pengujian alat perangkat telekomunikasi” capaian
95,28% (target 8,7, realisasi 8,29).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini semoga
dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting
untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Ditjen
SDPPI. Pada LKIP ini sudah digunakan indikator kinerja
kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara
deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca
untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap
kesempurnaan LKIP ini. Dengan demikian, laporan ini
dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan
dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan
demikian dapat dimanfaat kan untuk proses perencanaan
selanjutnya.
Laporan Kinerja 2017 Ditjen SDPPI
Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan - Setditjen SDPPIGedung Sapta Pesona Lt. VJl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta 10110, IndonesiaTelp: +62 21 3835857, 3835855Faks: +62 21 3860790Email : [email protected]