Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJAPEJABAT ADMINISTATOR
SEKRETARISTAHUN 2017
Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Mojokerto
Jl. KH. HASYIM ASHARI NO. 12 MOJOKERTO
Bab I
PendahuluanDinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mojokerto di tempat Provinsi
Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan dan Perangkat Daerah Kab. Mojokerto yangmempunyai kedudukan merupakan unsur penduduk Gubernur dalammeningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sertadalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan ditindak lanjutidengan Peraturan Bupati No. 69 tahun 2016 tentang Kedudukan susunanOrganisasi Tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Mojokerto, Terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 (Bidang) Bidang. Dalammelaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai Tugas Pokok, Fungsi Jabatandan Struktur Jabatan sebagai berikut :
1. Tugas Pokok Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagiantugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untukmengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayananadministratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian,penyusun program dan keuangan.
2. Fungsi :a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program,
kegiatan dan anggaran;b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi
umum, kepegawaian dan keuangan;c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, tata laksana dan hubungan
masyarakat,d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dang. Pelaksanaa tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.3. Susunan organisasi di Sekretariat terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas : Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi
umum dan kepegawaian;
Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan,ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan protokol;
Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi danpemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
Menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umumdan kepegawaian;
Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset; Melakukan evaluasi dan menyusul laporan; dan Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris
2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan yang mempunyaitugas :
Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja,rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja; Melakukan pengelolaan data dan perencanaan program; Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program
dan keuangan; Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi
keuangan; Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan; Menyusun laporan keuangan; Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yag diberikan oleh
Sekretaris.
BAB IIAKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
A. Perjanjian KinerjaRingkasan/Iktisar Perjanjian Kinerja Tahun 2017 :1. Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran.
Memimpin dan melaksanakan kegiatan administrasi perkantoranmeliputi penyusunan, perencanaan, dan pelaporan terkaitkepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
2. Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yangLayak Fungsi.
3. Meningkatnya Kelembagaan Pemerintahan Daerah.Mengkoordinasi, penyelenggaraan tugas dan rencana kegiatan bidang-bidang sesuai fungsinya secara terpadu berdasarkan ketentuan yangberlaku untuk mendukung pelaksanaan kelembagaan.Sistematika penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada PeraturanBupati.
B. Capaian Kinerja
Capaian kinerja setiap sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerjaberdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :
Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)1 2 3 4 5
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Jumlah waktupenyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik
12 bln 12 bln 100%
Penyediaan jasapemeliharaanperizinankendaraandinas/Operasional
3 X 3 X 100%
Penyediaan Alattulis Kantor 100% 100% 100%
Penyediaanbarang cetakandan penggandaan
100% 100% 100%
Penyediaanperalatan danperlengkapanKantor
100% 100% 100%
PenyediaanMakanan danminuman
100% 100% 100%
Rapat-rapatkoordinasi,konsultasi keluardan dalam Daerah
100% 100% 100%
ProgramPeningkatansarana danPrasaranaAparatur
Pemeliharaanrutin/berkalaGedung Kantor 100% 100% 100%
Pemeliharaanrutin/berkalakendaraanDinas/Operasional
100% 100% 100%
Pemeliharaanrutin/berkalaPeralatan GedungKantor
100% 100% 100%
Penyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja OPD
100% 100% 100%
C. Evaluasi dan Analisa KinejaKasubag perencanaan dan keuangan
Sasaran 1 : Program pelayanan Administrasi perkantoran Capaian Indikator Kinerja : Presentase Pelayanan yang terpenuhi
dengan target selama 12 bln terealisasi 86,801. Sasaran ini didukung oleh satu program yaitu Tersedianya
Sumber daya manusia Aparatur berkomitmen, integritas tinggidan mempunyai kopetensi dalam melaksanakan tugas danfungsinya dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.225.548.000terealisasi Rp. 265.936.925
Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah :o Kegiatan penyediaan jasa komnikasi, sumber daya air dan
listrik dengan anggaran Rp. 29.351.525 terealisasi Rp.29.351.525 atau 100%, dengan target kinerja PeresentaseKegiatan penyediaan jasa komnikasi, sumber daya air danlistrik sebesar 100 % terealisasi 100 % tingkat capaian 100%
o Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/ Opersional dengan anggaran Rp. 8.984.400terealisasi Rp. 8.984.400 tingkat capaian 99,28 %
o Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dengan anggaran Rp.22.442.000 terealisasi Rp. 22.442.000 tingkat capaian 100 %
o Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan kantordengan anggaran Rp. 11.045.000 terealisasi Rp. 11.045.000tingkat capaian 100 %
o Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantordengan anggaran Rp. 113.591.000 terealisasi Rp. 113.591.000tingkat capaian 100 %
o Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantordengan anggaran Rp. 113.591.000 terealisasi Rp. 113.591.000tingkat capaian 100 %
o Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan anggaranRp. 19.290.000 terealisasi Rp. 19.290.000 tingkat capaian99,43 %
o Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerahdengan anggaran Rp. 17.993.000 terealisasi Rp. 17.993.000tingkat capaian 86,09 %
o Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengananggaran Rp. 20.000.000 terealisasi Rp. 20.000.000 tingkatcapaian 100 %
o Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraanDinas/operasional dengan anggaran Rp. 20.000.000 terealisasiRp. 20.000.000 tingkat capaian 100 %
o Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor dengan anggaran Rp. 13.411.000terealisasi Rp. 13.411.000 tingkat capaian 100 %
o Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaiankinerja dan keuangan kegiatan penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dengan anggaranRp. 9.829.000 terealisasi Rp. 9.829.000 tingkat capaian 100 %
Kegiatan yang mendukung program tersebut adalah :o Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan
anggaran Rp. 10.000.000,- terealisasi Rp. 9.829.000 atau98,29%, dengan indikator kinerja :
1. Target indicator jumlah dokumen perencanaan yangdisusun (RKA, DPA,) sebanyak 2 dokumen terealisasi 2dokumen tingkat capaian 100%.
1. Indikator Kinerja jumlah dokumen pelaporan yangtersusun (RENJA, RENSTRA, LAKIP, LPPD, CapaianKinerja, LKPJ dan Laporan Tahunan) sebanyak 7dokumen, terealisasi 7 dokumen, tingkat capaian 100%.
2. Indikator Kinerja jumlah dokumen Evaluasi (hasil evaluasipelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun sebnayak 7dokumen, terealisasi 7 dokumen, tingkat capaian 100%.
3. Indikator Kinerja jumlah dokumen Keuangan/Anggaransebanyak 15 dokumen, terealisasi 15 dokumen, tingkatcapaian 100%.
Dari hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut diatas, diketahui bahwasemua indikator kinerja dapat tercapai sesuai target .Hal-hal yang utama menjadi Faktor pendorong keberhasilan pencapaianindikator kinerja antara lain :
o Tim kerja yang solid sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan tepatwaktu.
o Mekanisme Internal Organisasi di Dinas Komunikasi danInformatika berjalan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga target
LAPORAN KINERJAPEJABAT ADMINISTRATOR
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2017
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN MOJOKERTO
JL. KH. Hasyim Ashari No. 12 MOJOKERTO
LAPORAN KINERJAPEJABAT ADMINISTRATOR
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2017
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN MOJOKERTO
JL. KH. Hasyim Ashari No. 12 MOJOKERTO
LAPORAN KINERJAPEJABAT ADMINISTRATOR
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2017
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN MOJOKERTO
JL. KH. Hasyim Ashari No. 12 MOJOKERTO
BAB I
PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto No. 69 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :
1. Tugas Pokok
Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan informasi, penyedia media komunikasi dan informasi serta publikasi
dan dokumentasi.
2. Fungsi :
Adapun dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Bidang Komunikasi dan
Informasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Merumuskan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan
anggaran kegiatan pelayanan informasi, media komunikasi dan informasi
serta publikasi dan dokumentasi.
b. Merumuskan bahan kebijakan umum dan teknis bidang pelayanan
informasi, media komunikasi dan informasi serta publikasi dan
dokumentasi.
c. Melaksanakan pembinaan teknis operasional dibidang pelayanan
informasi, media komunikasi dan informasi serta publikasi dokumentasi.
d. Melaksanakan pelayanan informasi, media komunikasi dan informasi.
e. Melaksanakan dokumentasi dan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah.
f. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan, serta melaksanakan
tugas-tugas kedinasan yang lain.
Pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik terdiri dari 3 (tiga) seksi,
yaitu :
1. Seksi Pelayanan Informasi, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan pelaksanaan pelayanan
informasi.
b. Melakukan pengelolaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
se-Kabupaten Mojokerto.
c. Melakukan penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
kepada masyarakat dan/atau pihak-pihak yang membutuhkan.
d. Menyusun bahan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan serta melakukan tugas-tugas
kedinasan yang lain.
2. Seksi Media Komunikasi dan Informasi, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan pelaksanaan media komunikasi
dan informasi sesuai rencana kerja dinas.
b. Menyusun bahan koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta dalam
pengelolaan media komunikasi dan informasi.
c. Melakukan pemeliharaan perangkat media komunikasi dan peralatan
operasional lainnya.
d. Melakukan pembangunan dan pengembangan media komunikasi dan
informasi.
e. Menyusun bahan standarisasi pelayanan informasi dan komunikasi publik,
pengawasan dan pengendaliannya.
f. Menyusun pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian
informasi publik.
g. Melakukan penyediaan informasi yang akurat dan melakukan diseminasi
informasi.
h. Melakukan evaluasi dan meyusun laporan dan melakukan tugas-tugas
kedinasan lainnya.
3. Seksi Publikasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan pelaksanaan publikasi dan
dokumentasi sesuai rencana kerja dinas.
b. Menyusun dan mengelola dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah.
c. Melakukan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah.
d. Menyusun bahan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan juga melaksanakan tugas-
tugas kedinasan yang lain.
BAB II
AKUNTABILITAS PERJANJIAN KINERJATAHUN 2017
A. PERJANJIAN KINERJARingkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2017 :
Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat
melalui media komunikasi dan informasi yang tersedia.
Sistematika penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akutanbilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyajian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi
Pemerintah.
B. CAPAIAN KINERJACapaian kinerja setiap sasaran yang sesuai dengan perjanjian kinerja
berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :
NO SASARAN INDIKATORKINERJA
TARGET(%)
REALISASI(%)
CAPAIAN(%)
1. Meningkatnyakualitaslayanan data,pengelolaaninformasi dandokumentasiserta layananpengaduandanpengolahankontenwebsite
1. Persentaseterwujudnyakepuasanpelayananinformasi danpeningkatankualitas sumberdaya komunikasidan informasi.
80 15 18,75
2. Persentasepemahamanfungsi pelayananTelecenter.
3. Persentasekepuasanmasyarakatterhadappenyebarluasaninformasi melaluimedia interaktifRadio WIKA.
4. Persentaseterwujudnyapelaksanaanketerbukaaninformasi publik,sertaterlaksananyamonitoring danevaluasi PPIDKabupaten jugaPPID PerangkatDaerah.
5. Persentasekepuasanmasyarakat/aparatur terhadapketerbukaaninformasi publikdenganpendokumentasian kegiatanPemerintahDaerah.
6. Persentasekepuasanmasyarakat/aparatur terhadappelayananpengaduan
90
100
80
90
49
65
85
25
79
49
72,2
85
31,25
87,77
100
masyarakatmelaui TeknologiInformasi yangterintegrasidenganPemerintahPusat.
7. Terlaksananyapameranpembangunandan LombaCerdik CermatKomunikatif(LCCK) denganmengoptimalkanpemberdayaankelompokkomunikasisosial.
1 1 100
C. EVALUASI DAN ANALISA KINERJA
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan data, pengelolaan informasi dan
dokumentasi, serta layanan pengaduan dan pengolahan konten
website.
Capaian : Indeks kepuasan masyarakat / aparatur terhadap kualitas
pelayanan
publik melalui media interaktif maupun dengan pendokumentasian
kegiatan Pemerintah Daerah serta terwujudnya pelaksanaan
keterbukaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat
melalui Teknologi Informasi yang terintegrasi dengan Pemerintah
Pusat.
Program ini didukung oleh kegiatan-kegiatan : Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi dengan pagu anggaran Rp 25.000.000,- realisasi Rp
20.025.000,- atau 80,10%.
Dengan target kinerja :
Jumlah pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan
informasi sebanyak 1 (satu) kali teralisasi dengan mengikuti Pekan
Kelompok Informasi Masyarakat Jawa Timur IX Tahun 2017 yang
diadakan pada tanggal 12-16 September 2017 di Taman Candra
Wilwatikta Pandaan-Pasuruan. Hasil yang diperoleh yaitu banyak
pengunjung yang mengunjungi stand pameran juga dan memperoleh
informasi tentang Kabupaten Mojokerto yang disampaikan oleh
Kelompok Informasi Masyarakat.
Kegiatan Operasional Telecenter dengan pagu anggaran Rp 23.650.000,-
realisasi Rp 7.228.250,- atau 30,56%.
Dengan target kinerja :
Jumlah pengunjung yang menggunakan fasilitas Telecenter sebanyak
90 orang terealisasi sebanyak 65 orang. Hasil yang diperoleh
masyarakat mengetahui/memahami penggunaan fasilitas Telecenter.
Kegiatan Penyelenggaraan Penyiaran Radio WIKA dengan pagu anggaran
Rp 274.400.000,- realisasi Rp 242.467.600,- atau 88,36%.
Dengan target kinerja :
Jumlah jadwal siaran sebanyak 100 siaran terealisasi sebanyak 85
siaran. Hasil yang diperoleh penyebarluasan informasi melalui media
interaktif Radio WIKA tersampaikan dengan baik.
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan pagu
anggaran Rp 170.400.000,- realisasi Rp 162.963.900,- atau 95,64%.
Dengan hasil kinerja :
Jumlah pemohon yang masuk sebanyak 80 orang teralisasi 25 orang
pemohon yang masuk baik melalui website PPID atau meja pelayanan
(Desk PPID). Hasil yang diperoleh masyarakat belum sepenuhnya
mengetahui dan memahami mekanisme permohonan informasi.
Jumlah peserta sosialisasi penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)
sebanyak 70 peserta dari Badan/Dinas/Bagian juga BUMD terealisasi
sebanyak 56 peserta. Hasil yang diperoleh seluruh PPID
pembantu/PPID OPD memahami prosedur penyusunan DIP.
Kegiatan Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Daerah dengan pagu
anggaran Rp 150.000.000,- realisasi Rp 133.203.500,- atau 88,80%.
Dengan hasil kinerja :
Jumlah cetak dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah sebanyak 90
kali terealisasi sebanyak 79 kali. Hasil yang diperoleh masyarakat
mengetahui dan bisa melihat dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah
melalui foto-foto yang dicetak/diberitakan di media massa/media cetak
ataupun melalui website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten
Mojokerto.
Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!-
SP4N) dengan pagu anggaran Rp 30.000.000,- realisasi Rp 29.642.000,-
atau 98,81%.
Dengan hasil kinerja :
Jumlah admin pusat sebanyak 3 orang dan admin penghubung
sebanyak 46 orang teralisasi seluruhnya. Hasil yang diperoleh
terbentuknya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/620/HK/416-
012/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Layanan
Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dan Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).
Kegiatan Pameran Pembangunan dan Lomba Cerdik Cermat Komunikatif
(LCCK) dengan pagu anggaran Rp 50.000.000,- realisasi Rp 39.966.500,-
atau 79,93%.
Dengan hasil kinerja :
Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan sebanyak 1(satu) kali
teralisasikan seluruhnya mengikuti Pekan Kelompok Informasi
Masyarakat Jawa Timur IX Tahun 2017 yang diadakan pada tanggal
12-16 September 2017 di Taman Candra Wilwatikta Pandaan-
Pasuruan. Hasilnya masyarakat agar lebih memahami fungsi kelompok
informasi masyarakat.
D. RENCANA TINDAK LANJUTUntuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu adanya
langkah tindak lanjut sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik.
2. Melakukan pemutakhiran data-data secara keseluruhan sebagai bahan
penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang nantinya bisa diakses oleh
masyarakat melalui website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten
Mojokerto.
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Kepala Bidang Informatika
Dinas Komunikasidan Informatika Tahun 2017 dapat diselesaikan tepat pada
waktu yang telah ditentukan.
Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan
pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat
umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Bidang Informatika
Dinas Komunikasidan Informatika mempunyai komitmen dan tekad yang kuat
untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa
output maupun outcomes.
Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran
tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam
pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan
manajemen kepegawaian atau pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai
bentuk pertanggungjawaban kinerja.
Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui
tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Informatika Dinas
Komunikasidan Informatika melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan
mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana
Stratejik yang telah ditetapkan.
Mojokerto, Pebruari 2018
KEPALA BIDANG INFORMATIKA
Ir. ANDI WIJANARKO
Penata Tingkat INIP. 196411141993021003
iv
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR………………………………………………………. i
DAFTAR ISI………………………………………………………………… ii
DAFTAR TABEL…………………………………………….……………… iii
DAFTAR GAMBAR……………………………………………………… … iv
BAB I : PENDAHULUAN………………………………..………………… 1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan………………………..…………1
B. Struktur Jabatan………………………………….….……………..5
BAB II : AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN………………………… 8
A. Perjanjian Kinerja……………………………………………….. 8
B. Capaian Kinerja…………………………………………………. 8
C. Evaluasi dan Analisa Kinerja……………………………………. 10
D Rencana Tindak Lanjut…………………………………………… 13
E. Tanggapan Atasan Langsung……………………………………. 14
BAB III : PENUTUP…………………………………………………………. 16
iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 : Rentang Pengukuran Capaian Kinerja…..………………………. 9
Tabel 2 : Capaian kinerja Bidang Informatika……………………………….10
iv
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika ……… 5
Kabupaten Mojokerto
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
Pengembangan e-Government merupakan upaya pengembangan
penyelengaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui
pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja
di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi (TIK).
Dengan memperhatikan visi Kabupaten Mojokerto, maka ditetapkan Visi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 yakni:
“TERWUJUDNYA PELAYANAN KOMUNIKASI BIDANG INFORMATIKA
YANG EFEKTIF DAN EFISIEN MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN
MOJOKERTO YANG MANDIRI DAN BERMARTABAT”.
Untuk mewujudkan visinya diperlukan misi yang akan diemban Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2021. Salah satu misi
yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tersebut
adalah :
“Meningkatkan Pelaksanaan E-government menuju pemerintahan yang baik
(Good Governance);
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dibentuk untuk
menjalankan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan
informatika, bidang pos, persandian dan bidang statistik. Tugas tersebut bertujuan
2
untuk meningkatkan implementasi e-goverment dalam pembangunan sistem layanan
kepemerintahan yang terintegrasi dalam layanan publik secara online.
Dasar hukum kebijakan e-Government di Kabupaten Mojokerto adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan
dan susunan perangkat daerah Kabupaten Mojokerto yang dijabarkan dalam
Peraturan bupati Mojokerto nomor 69 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto serta Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2013 tentang pedoman
pengelolaan e-Government di Kabupaten Mojokerto.
Oleh karena itu untuk peningkatan implementasi e-Government di Kabupaten
Mojokerto tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pengelolaan teknologi informasi
dan komunikasi yang berkualitas, profesional, dan akuntabel. Pelaksanaan
kewenangan tersebut diperlukan adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan
teratur yang diwujudkan di dalam Pelaporan Kinerja. Terkait dengan hal tersebut,
sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres
tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya atas penggunaan anggaran, serta didalam penyusunan laporan kinerja harus
didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi,
dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015.
Laporan Kinerja Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mojokerto dibuat bertujuan untuk memberikan informasi
3
yang terukur atas capaian kinerjanya, dan mewujudkan akuntabilitas seorang
pimpinan serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan
berkesinambungan guna peningkatan capaian kinerja. Selain itu juga berfungsi
sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan
kepada setiap pejabat publik.
Dengan semakin besarnya tuntutan dari masyarakat (stakeholders) kepada
terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan
pemerintah, khususnya di dalam pengelolaan dan penyelenggaraan teknologi
informasi dan komunikasi, harus berbasis pada tiga pilar yakni adanya transparansi,
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan partisipasi dari semua pihak
(stakeholders) selaku pengguna akhir (end users) harus diartikan sebagai suatu
perwujudan dari bentuk kewajiban para pengelola organisasi pemerintahan untuk
mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan atau kegagalan dari pada pelaksanaan
visi dan misi organisasi pemerintahan tersebut.
Laporan Kinerja Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2017 ini disusun dengan maksud
memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penyusunan laporan
kinerja ini mengacu pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan Permen PAN dan RB
Nomor 53 tahun 2014 serta Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015. Laporan
kinerja ini juga bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja yang
telah ditetapkan, dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun
anggaran 2017, termasuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilannya dan
faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto merupakan unit kerja
yang tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan membantu Bupati
4
Mojokerto dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan
informatika, bidang pos, persandian dan statistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan
dan pengembangannya.
Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok tersebut, maka Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang pos,
persandian dan statistik.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang pos,
persandian dan statistik.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika,
bidang pos, persandian dan statistik.
4. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informatika, bidang pos,
persandian dan statistik.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Mojokerto sesuai dengan Peraturan bupati Mojokerto nomor 69 tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Mojokerto, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi
pengelolaan data elektronik, infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi.
Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok tersebut, maka Bidang
Informatika mempunyai fungsi :
1. Perumusan pedoman dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi;
2. Perumusan kebutuhan dan konfigurasi infrastruktur teknologi informasi;
5
3. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan
teknologi informasi;
6. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan/pengendalian terhadap
pelaksanaan e- government;
7. Pelaksanaan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Pemerintah
Kabupaten Mojokerto;
8. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan pelaksanaan tugas-tugas
kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
B. Struktur Jabatan
Gambar 1 Struktur Organisasi Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto.
Gambar 1Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto
Sumber : Peraturan Bupati Nomor : 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi DanInformatika.
BIDANGINFORMATIKA
SEKSIPENGELOLAAN DATA
ELEKTRONIK
INFRASTRUKTURSEKSI
TEKNOLOGIINFORMASI
SEKSISISTEM INFORMASI
KEPALA DINAS
6
Susunan Organisasi Bidang Informatika terdiri atas :
a. Seksi Pengelolaan Data Elektronik ;
b. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi ;
c. Seksi Sistem Informasi.
Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informatika.
1. Seksi Pengelolaan Data Elektronik, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program, kegiatan dan pelaksanaan pengelolaan data
elektronik sesuai dengan rencana kerja dinas;
b. melakukan kegiatan pengumpulan data elektronik;
c. melakukan pengelolaan data elektronik;
d. menyusun bahan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pengembangan
sistem manajeman data elektronik di lingkup pemerintahan daerah;
e. melakukan pengawasan dan pengendalian proses penyajian dan pemutakhiran
data dalam sistem jaringan komunikasi dan informasi;
f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Informatika.
2. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program infrastruktur teknologi informasi sesuai dengan
rencana kerja dinas;
b. melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi
informasi;
c. melakukan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi
informasi;
7
d. melakukan pemeliharaan Infrastruktur teknologi informasi;
e. melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan infrastruktur teknologi
informasi;
f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Informatika.
3. Seksi Sistem Informasi, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program, kegiatan dan pelaksanaan sistem informasi sesuai
dengan rencana kerja dinas;
b. melakukan pengembangan teknologi informasi dan e-government;
c. melakukan kerjasama program e-government antar lembaga pemerintahan/atau
lembaga swasta;
d. melakukan pengelolaan sistem informasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
e. melakukan pengelolaan SPSE Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
1. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan melakukan tugas-tugas
kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informatika.
8
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
A. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan kinerja yang terukur antara pemberi
amanah dengan penerima amanah berdasarkan pertimbangan sumber daya yang
tersedia. Pada tahun 2017 Kepala Bidang Informatika telah membuat perjanjian
kinerja dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang telah
ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan sasaran sebagai berikut:
"Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan layanan data,
pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta layanan pengaduan dan pengolahan
konten website.
Adapun indikator kinerja Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan
Informatika sebagai berikut :
1. Persentase meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi.
2. Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi secara
elektronik.
3. Persentase terlaksananya pengadaan barang/jasa secara elektronik yang
transparan, efektif dan efisien.
4. Persentase meningkatnya kualitas implementasi e-government di Lingkup
Pemerintah Kab.Mojokerto.
B. Capaian Kinerja
Capaian kinerja Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika tahun
2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-
masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung
9
dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang
tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan berdasarkan hasil pengukuran
kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran,
menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.1 berikut :
Tabel 1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja
SKOR RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN
4 Lebih dari 100 % Sangat baik
3 76 % sampai 100 % Baik
2 56 % sampai 75 % Cukup
1 Kurang dari 55 % Kurang
Adapun capaian kinerja Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 sebagai berikut :
Tujuan: Meningkatnya implementasi e-Government dalam pembangunan system
layanan kepemerintahan yang terintegrasi dalam layanan public secara
online.
Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan layanan
data, pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta layanan pengaduan
dan pengolahan konten website.
10
Tabel 2Capaian kinerja Bidang Informatika
Sasaran strategis Indikator kinerja Target Realisasi % Capaian1 2 3 4 5
Meningkatnyakualitasinfrastrukturteknologiinformasi danlayanan data,pengelolaaninformasi dandokumentasi, sertalayanan pengaduandan pengolahankonten website
1. Persentase meningkatnyakualitas infrastrukturteknologi informasi
2.Persentase meningkatnyakualitas pengelolaan datadan informasi secaraelektronik
3.Persentase terlaksananyapengadaan barang/jasasecara elektronik yangtransparan, efektif danefisien
70 %
80 &
80 %
80 %
80 %
85 %
114,28 %
100 %
106,25 %
4.Persentase meningkatnyakualitas implementasi e-government di lingkupPemerintahKab.Mojokerto
85 % 75 % 91 %
Capaian indikator sasaran terlaksananya manajemen sistem informasi yang efektifdan efisien adalah = (114,28% + 100% + 106,25% + 91%) : 4 =102,88% atau katagori"Sangat Baik"
C. Evaluasi dan Analisa Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dalam memberikan
pelayanannya, dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada
publik/masyarakat maupun OPD terkait lainnya, khususnya dalam bidang
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam rangka pencapaian sebuah
pelayanan yang prima dimaksud, Bidang Informatika mempunyai peran yang strategis
utamanya dalam hal peningkatan implementasi e-Government di Kabupaten
Mojokerto.
11
Untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Bidang Informatika Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto, maka dibutuhkan evaluasi dan
analisa kinerja sebagai berikut :
Sasaran : Meningkatnya implementasi e-Government dalam pembangunan system
layanan kepemerintahan yang terintegrasi dalam layanan public secara online.
Sasaran ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp. 1.826.555.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 1.780.782.650,- atau 97,49 %.
o Capaian indikator meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi
tahun 2017 ditarget sebesar 70 %, tercapai sebesar 80 % sehingga capaian
sebesar 114,28 % yang di dukung dengan kegiatan :
1. Kegiatan Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 325.980.000,- realisasi sebesar Rp. 321.778.600,- atau
98,71 %.
Dengan target kinerja :
Jumlah jaringan internet untuk seluruh OPD sebanyak 75 jaringan internet
dan terealisasi sebanyak 80 jaringan internet atau 106,66%.
Jumlah pemeliharaan jaringan internet untuk seluruh OPD sebanyak 80
jaringan internet dan terealisasi sebanyak 80 jaringan internet atau 100 %.
o Capaian indikator meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi
secara elektronik tahun 2017 ditarget sebesar 80 %, tercapai sebesar 80 %
sehingga capaian sebesar 100 % yang di dukung dengan kegiatan :
1. Pemeliharaan dan updating teknologi informasi dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 80.000.000,- realisasi sebesar Rp. 79.725.000,- atau 99,65 %.
12
Dengan target kinerja :
Jumlah menu di website mojokertokab.go.id sebanyak 20 menu dan
terealisasi sebanyak 17 menu website atau 70 %.
2. Pengelolaan data elektronik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000,-
realisasi sebesar Rp. 59.180.000,- atau 98,63 %.
Dengan target kinerja :
Jumlah subdomain mojokertokab.go.id sebanyak 75 subdomain dan
terealisasi sebanyak 70 subdomain atau 93 %.
o Capaian indikator terlaksananya pengadaan barang/jasa secara elektronik yang
transparan, efektif dan efisien tahun 2017 ditarget 80 % , tercapai sebesar 85 %
sehingga capaian sebesar 106,25 % yang didukung dengan kegiatan :
1. Operasional LPSE dengan pagu anggaran sebesar Rp. 934.000.000,-
realisasi sebesar Rp. 919.693.250,- atau 98,46 %.
Dengan target kinerja :
Jumlah paket lelang secara elektronik di LPSE Kabupaten Mojokerto
sebanyak 288 paket dan terealisasi sebanyak 285 paket atau 98,95 %.
o Capaian indikator meningkatnya kualitas implementasi e-government di
lingkup Pemerintah Kab.Mojokerto tahun 2017 ditarget 85 % , tercapai sebesar
75 % sehingga capaiannya sebesar 91 % yang didukung dengan kegiatan :
1. Pemeliharaan dan pengembangan system informasi dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi sebesar Rp. 195.021.900,- atau 97,51 %.
2. Operasional e-Government dengan pagu anggaran sebesar Rp.
226.575.000,- realisasi sebesar Rp. 205.383.900,- atau 90,64 %.
13
Dengan target kinerja :
Jumlah aplikasi atau sistem informasi yang beralamat dengan domain
mojokertokab.go.id 14 sistem informasi dan terealisasi sebanyak 16 sistem
informasi atau 87,5 %.
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa kinerja tersebut di atas, menunjukkan bahwa
realisasi target sasaran dalam kategori “Sangat baik”, akan tetapi ada beberapa hal
yang harus menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan antara
lain, yaitu :
1. Pelaksanaan koordinasi di masing-masing seksi belum terlaksana secara optimal.
2. Peningkatan kualitas SDM bidang IT juga belum optimal terutama terkait dengan
manajemen website dan infrastruktur teknologi informasi.
3. Bimbingan teknik dan pelatihan pengelolaan server dan database bagi tenaga IT
masih perlu ditingkatkan.
4. Optimalisasi data center dan peningkatan standarisasi LPSE Kabupaten
Mojokerto.
Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :
Masih adanya SDM yang mempunyai kemampuan terbatas serta kurangnya
motivasi untuk belajar guna mengejar ketinggalan.
Jumlah tenaga bidang IT yang belum memadai.
D. Rencana Tindak Lanjut
Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi
telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan
serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut
meliputi:
14
1. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam rangka pengembangan teknologi
informasi.
2. Peningkatan dan pelaksanaan perumusan pedoman pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi.
3. Peningkatan perumusan kebutuhan konfigurasi dan pemeliharaan infrastruktur
teknologi informasi.
4. Peningkatan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah yang
bersifat elektronik.
5. Peningkatan dan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan
pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan e-government.
6. Peningkatan pelaksanaan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE) Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
E. Tangggapan Atasan Langsung
Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja Kepala Bidang
Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
menggunakan metode penilaian checklist, dan pada metode ini menggunakan
kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan standart, sasaran dan prestasi
kinerja pegawai ASN, sehingga penilai tinggal memilihnya. Metode checklist
dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode
ini praktis dan terstandardisasi, tetapi di dalam penggunaan kalimat-kalimat yang
umum, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kepala
Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.
Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kepala
LAPORAN KINERJAPEJABAT ADMINISTRATOR
BIDANG POS, PERSANDIAN DAN STATISTIKTAHUN 2017
DINAS KOMNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN MOJOKERTO
JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 12 MOJOKERTO
LAPORAN KINERJAPEJABAT ADMINISTRATOR
BIDANG POS, PERSANDIAN DAN STATISTIKTAHUN 2017
DINAS KOMNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN MOJOKERTO
JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 12 MOJOKERTO
LAPORAN KINERJAPEJABAT ADMINISTRATOR
BIDANG POS, PERSANDIAN DAN STATISTIKTAHUN 2017
DINAS KOMNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN MOJOKERTO
JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 12 MOJOKERTO
BAB IPENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komnikasi dan
Informatika Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :
1. Tugas Pokok
a. Merencanakan, melaksanakan dan koordinasi program dan kegiatan di Bidang
Pos, Persandian dan Statistik.
2. Fungsi :
a. Merumuskan bahan kebijakan pos, telekomunikasi, persandian dan statistic;
b. Melaksanakan koordinasi pos, telekomunikasi, persandian dan statistik
dengan pihak-pihak terkait;
c. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pos di pedesaan;
d. Melaksanakan pemberian rekomendasi dan / atau izin penyelenggaraan pos
dan telekomunikasi;
e. Melaksanakan persandian terhadap informasi Pemerintah Kabupaten;
f. Melaksanakan statistik sektoral di lingkup Kabupaten;
g. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
BIDANG POS, PERSANDIAN DAN STATISTIK, terdiri atas :
1. Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan pelaksanaan pos dan
telekomunikasi;
b. Menyusun bahan retribusi pengawasan menara telekomunikasi;
c. Melakukan pengawasan terhadap menara telekomunikasi;
d. Melakukan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi di Wilayah
Kabupaten Mojokerto’
e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pos, Persandian dan statistic.
2. Seksi Persandian mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan pelaksanaan persandian;
b. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita sandi;
c. Melakukan pengaturan jaringan hubungan persandian;
d. Melakukan pengamanan informasi dengan persandian
e. Melakukan evaluasi dan menyususn laporan.
f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pos,Persandian dan Statistik
3. Seksi Statistik, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program, kegiatan dan pelaksanaan Statistik[
b. Melakukan Statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah[
c. Menyusun bahan koordinasi dengan pihak-pihak terkait[
d. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait;
e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pos, Persandian dan Statistik
BAB II
AKUNTABILITAS PERJANJIAN KINERJATAHUN 2017
A. PERJANJIAN KINERJA
Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja
1. Terselenggaranya Pengawasan Pengendalian Menara Telekomuniasi di
Daerah Kabupaten Mojokerto :
a. Meningkatkan jaringan komunikasi yang lebih efektif dan efisien;
b. Terpeliharanya sarana Telekomunikasi dengan baik;
c. Terpenuhinya target retribusi.
2. Terlaksananya Pengiriman dan penerimaan berita sandi lewat Sanapati serta
pengamanan informasi tentang persandian :
a. Meningkatkan jaringan ORARI yang lebih efektif dan efisien;
b. Terpeliharanya pengamanan informasi persandian[
c. Terpenuhinya Jaringan ORARI di Daerah Kabupaten Mojokerto.
Sistematika penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang system Akutanbilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyajian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan tata Cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.
B. CAPAIAN KINERJA
Capaian kinerja setiap sasaran yang sesuai dengan perjanjian berdasarkan
pengukuran sebagai berikut :
NO SASARAN INDIKATORKINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN %
1 MeningkatnyaPengawasanPengendalianMenaraTelekomuniasi diDaerah KabupatenMojokerto
Indeks kepuasanmasyarakat/Aparaturterhadap adanyamenaratelekomunikasi
215 194 90.2%
2 MeningkatnyaJaringan ORARIyang lebih efektifdan Efisien.
TersedianyapelatananORARI
360 380 94.7%
3 MeningkatnyaData Statisti k diLingkupPemerintahDaerah
Presentasepembangunandaerah tepatwaktu
-- -- --
C. EVALUASI DAN ANALISA KINERJA
Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi
Sasaran 1 : Meningkatnya Pengawasan Pengendalian Menara Telekomuniasi
di Daerah Kabupaten Mojokerto
Capaian Indikator Kinerja : Persentase Monitoring Pengendalian Menara
Telekomunikasi target 90% realisasi 95,35% prosetasi capaian100%.
Sasaran ini didukung oleh Program dan Kegiatan diantaranya :
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi kegiatan
monitoring dan pengendalian menara telekomunikasi dengan Anggaran
Rp.50.000.000,- realisasi Rp. 47.674.400,- atau 95,35%.
Kegiatan Monitoring dan pengendalian menara telekomunikasi ini didukung dengan
adanya retribusi menara telekomunikasi pada tahun 2017 sebanyak 215 menara
yang membayar retribusi sebanyak 194 menara atau 90,2%. Dengan target
Rp.800.000.000,- jumlah setoran yang masuk pada tahun 2017 Rp. 991.817.038,-
sehingga melebihi target Rp. 191.817.038,- atau dari target 100% menjadi 124 %.
Dengan rincian (setoran retribusi Rp.739.916.000 + piutang yang masuk
251.901.038,- = Rp.191.817.038,-)
Kepala Seksi Persandian
Sasaran 2 : Meningkatnya Pengiriman dan penerimaan berita sandi lewat Sanapati
serta pengamanan informasi tentang persandian.
Capaian Indikator Kinerja : Jumlah Radio Amatir yang ada di Kabupaten Mojokerto
target 90% realisasi 92,17% prosentase capaian 100%.
Sasaran ini didukung oleh Program dan Kegiatan diantaranya :
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur kegiatan Pemeliharaan Rutin
Peralatan ORARI dengan Anggaran Rp. 55.500.000,- realisasi Rp.51.154.100,- atau
92,17%.
Kegiatan ini didukung oleh berita yang masuk lewat fax dalam tahun 2017 sebanyak
380 berita dengan target 360 per tahun atau 94.7% dan berita ORARI yang terkirim
ke Kecamatan di seluruh Kabupaten Mojokerto sebanyak 35 berita dengan target
tiap tahun 36 atau 97.2%..
Kepala Seksi Statistik :
Sasaran 3 : Meningkatnya Data Statistik di Lingkup Pemerintah Daerah.
Capaian Indikator Kinerja : Presentase pembangunan daerah tepat waktu.
Sasaran ini tidak didukung oleh Program dan Kegiatan karena tidak ada anggaran.
Dari hasil evaluasi dan analisa kinerja tersebut diatas, diketahu bahwa 2 (dua)
indicator kinerja dapat tercapai tetapi 1 (satu) indicator tidak tercapai dikarenakan
tidak adanya anggaran.
Dari dua sasaran tersebut diatas ditemukan target 90% dengan anggaran
Rp.105.500.000,- realisasi Rp.98.828.285 atau 93,68%, ini menunjukkan bahwa
realisasi target sasaran sudah meningkat.
Agar kegiatan ini lebih meningkat perlu adanya :
1. Koordinasi yang baik dengan provider menara;
2. Pengawasan/pengecekan langsung terhadap menara di lapangan;
3. Pengecekan intensif terhadap pesawat ORARI yang ada di Kecamatan-
Kecamatan.
D. RENCANA TINDAK LANJUT
Untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan dating perlu adanya langkah
tindak lanjut sebagai berikut :
1. Pentingnya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang intensif dan
berkelanjutan untuk kemudahan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
2. Perlu adanya sinkronisasi program khususnya di Bidang Pos, Persandian dan
Statistik dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Dinas Komunikasi dan
Informatika Propinsi Jawa Timur.
3. Perlu adanya data yang fleksibel untuk memudahkan pengawasan di
lapangan.