Upload
vuongdat
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1. Sejarah Singkat
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)
Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)
Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun Tentang Kebijakan
Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Perda
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.
Pembentukan BKPPD mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat,
yaitu Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 34 A ayat (1) “Untuk
kelancaran pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan
Kepegawaian Daerah dan yang dimaksud Pasal 34 A tersebut bahwa Badan
Kepegawaian Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala
Daerah” dan kemudian Keputusan Presiden RI. Nomor 159 Tahun 2000
Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.
Secara kelembagaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah (BKPPD) Kabupaten Bandung mempunyai persamaan dengan BKD
yang terdapat di Kabupaten/Kota lainnya, namun mempunyai perbedaan
dalam Struktur Bidang yang disebabkan oleh adanya kebutuhan organisasi
pemerintahan.
2. Visi Dan Misi
VISI
"MEWUJUDKAN KUALITAS ASN YANG BERDAYA SAING,
BERINTEGRITAS, DAN MELAYANI"
MISI
1. MEMANTAPKAN KUALITAS PELAYANAN
ADMINSTRASI KEPEGAWAIAN YANG TERINTEGRASI
DENGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
2. MEMANTAPKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
ASN
3. Struktur organisasi
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah (BKPPD) Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan pegawai,
pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan ketatausahaan Badan.
Sedangkan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bandung adalah :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai
dengan fungsinya.
4. Tugas Pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah.
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Bandung secara lebih rinci berdasarkan susunan
organisasi adalah sebagai berikut :
a. Kepala Badan
Kepala BKPPD mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur,
merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur
penunjang urusan pemerintahan meliputi Kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan Daerah. Kepala BKPPD membawahkan:
1) Sekretariat;
2) Bidang Formasi dan Informasi Aparatur;
3) Bidang Pengembangan Karier Aparatur;
4) Bidang Mutasi Aparatur;
5) Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
b. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan
dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program,
pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
Sekretaris membawahkan :
1) Subbagian Penyusunan Program;
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3) Subbagian Keuangan.
1. Subbagian Penyusunan Program
Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan
rencana dan program Badan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Subbagian Penyusunan
Program menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan
program kerja Badan;
2) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana
kerja dan anggaran Badan. pengkoordinasian penyusunan laporan
pelaksanaan rencana dan program Badan;
3) Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan;
4) Pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang –
undangan penunjang pelaksanaan tugas Badan;
5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan
kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas pokok Subbagian Umum dan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional
kegiatanpelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan
serta administrasi kepegawaian;
2) Pengkoordinasian penyusunan pelayanan administrasi
kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas dinas;
3) Pelaksanaan operasional kegiatanpelayanan administrasi umum
dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
3. Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian,Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Subbagian Keuangan
menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan Badan;
2) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan dan
belanja Badan;
3) Pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Badan;
4) Pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Badan;
5) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugasnya;
6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja Subbagian Keuangan.
c. Bidang Formasi dan Informasi Aparatur
Bidang Formasi dan Informasi Aparatur dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang. Bidang Formasi dan Informasi mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di
Bidang Formasi dan Informasi Aparatur. KepalaBidang Formasi dan
Informasi Aparatur membawahkan :
1. Subbidang Formasi Aparatur
Subbidang Formasi Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang, Subbidang Formasi Aparatur mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Formasi Aparatur.
2. Subbidang Pengadaan Aparatur
Subbidang Pengadaan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang, Subbidang Pengadaan Aparatur mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Bidang Pengadaan
Aparatur.
3. Subbidang Data dan Informasi Aparatur
Subbidang Data dan Informasi Aparatur dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang.Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Subbidang Data
dan Informasi Aparatur.
d. Bidang Pengembangan Karier Aparatur
Bidang Pengembangan Karier Aparaturdipimpin oleh seorang
Kepala Bidang. Bidang Pengembangan Karier Aparatur mempunyai
tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas –
tugas di Bidang Pengembangan Karier Aparatur. Dalam melaksanakan
tugas pokok Bidang Pengembangan Karier Aparatur menyelenggarakan
fungsi:
Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang
Pengembangan karier Aparatur, meliputiSubbidang Pola Karier Jabatan
Fungsional Aparatur, Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi
dan Jabatan Administrasi Aparatur serta Subbidang Penilaian Kinerja
dan Penghargaan Aparatur;
Penyelenggaraan rencana kerja bidang Pengembangan Kareir Aparatur,
meliputi Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur, Subbidang
Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur
serta Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur;
Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan
lingkup tugasnya;
Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Bidang Pengembangan Karier Aparatur meliputi Subbidang Pola Karier
Jabatan Fungsional Aparatur, Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan
Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur serta Subbidang Penilaian
Kinerja dan Penghargaan Aparatur.
Bidang Pengembangan Karier Aparatur, membawahkan :
1. Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur
Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur oleh seorang
Kepala Subbidang.Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional
Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan
pengembangan Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur.
Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang Pola Karier Jabatan
Fungsional Aparatur menyelenggarakan fungsi:
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
Subbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur;
Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSubbidang Pola
Karier Jabatan Fungsional Aparatur;
Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerjaSubbidang Pola Karier Jabatan Fungsional Aparatur.
2. Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan
Administrasi Aparatur
Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan
Administrasi Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang.Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan
Jabatan Administrasi Aparatur mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan Subbidang Pola
Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi
Aparatur.Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang Pola Karier
Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Aparatur
menyelenggarakan fungsi :
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan
Administrasi Aparatur;
penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSubbidang Pola
Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi
Aparatur;
pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja Subbidang Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan
Jabatan Administrasi Aparatur.
3. Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur dipimpin
oleh seorang Kepala Subbidang.Subbidang Penilaian Kinerja dan
Penghargaan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan danSubbidang pengembangan Penilaian Kinerja dan
Penghargaan Aparatur.Dalam melaksanakan tugas pokok
Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur
menyelenggarakan fungsi :
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur;
penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSubbidang
Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur;
pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja Subbidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
Aparatur.
e. Bidang Mutasi Aparatur
Bidang Mutasi Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.Bidang
Mutasi Aparatur mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di Bidang Mutasi
Aparatur.Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Mutasi
Aparaturmenyelenggarakan fungsi :
penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang
Mutasi Aparatur, meliputiSubbidang Pemindahan dan
Pemberhentian Aparatur, Subbidang Kepangkatan Aparatur dan
Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur;
penyelenggaraan rencana kerja Bidang Mutasi Aparatur,
meliputiSubbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur,
Subbidang Kepangkatan Aparatur dan Subbidang Kesejahteraan
dan Disiplin Aparatur;
penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugasnya;
penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja Bidang Mutasi Aparatur, meliputiSubbidang Pemindahan
dan Pemberhentian Aparatur, Subbidang Kepangkatan Aparatur
dan Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur.
Bidang Mutasi, Disiplin Dan Fasilitasi Kelembagaan Aparatur,
membawahkan :
1. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur
Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur dipimpin
oleh seorang Kepala Subbidang. Subbidang Pemindahan dan
Pemberhentian Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan dan pengembangan Subbidang Pemindahan dan
Pemberhentian Aparatur.Dalam melaksanakan tugas pokok
Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur
menyelenggarakan fungsi:
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur;
penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSubbidang
Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur;
pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian Aparatur.
2. Subbidang Kepangkatan Aparatur
Subbidang Kepangkatan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang.Subbidang Kepangkatan Aparatur mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan
Subbidang Kepangkatan Aparatur.Dalam melaksanakan tugas
pokok Kepala Subbidang Kepangkatan Aparatur
menyelenggarakan fungsi :
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
Subbidang Kepangkatan Aparatur;
penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSubbidang
Kepangkatan Aparatur;
pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja Subbidang Kepangkatan Aparatur.
3. Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur
Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur dipimpin oleh
seorang Kepala Subbidang.Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin
Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan
Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur.Dalam
melaksanakan tugas pokok Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin
Aparaturmenyelenggarakan fungsi :
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur;
penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSubbidang
Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur;
pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja Subbidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur.
f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas – tugas di Subbidang Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur menyelenggarakan fungsi :
1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, meliputiSubbidang Pendidikan
Dan Pelatihan Struktural, Fungsional Dan Teknis Aparatur,
Subbidang Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur
danSubbidang Pendidikan Formal Aparatur;
2. penyelenggaraan rencana kerja bidang Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur, meliputiSubbidang Pendidikan Dan Pelatihan Struktural,
Fungsional Dan Teknis Aparatur, Subbidang Pengembangan
Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur, Subbidang Pendidikan Formal
Aparatur;
3. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugasnya;
4. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja bidangPendidikan dan Pelatihan Aparatur,
meliputiSubbidang Pendidikan Dan Pelatihan Struktural,
Fungsional Dan Teknis Aparatur, Subbidang Pengembangan
Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur, Subbidang Pendidikan Formal
Aparatur.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, membawahkan :
1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural,Fungsional
dan Teknis Aparatur
Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan
Teknis Aparaturdipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.
Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan
Teknis Aparaturmempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan dan pengembangan Subbidang Pendidikan dan
Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis Aparatur.Dalam
melaksanakan tugas pokok Subbidang Pendidikan dan Pelatihan
Struktural, Fungsional dan Teknis Aparaturmenyelenggarakan
fungsi :
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan
Fungsional;
penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSubbidang
Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsional;
pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural,
Teknis dan Fungsional.
2. Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur
Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.Kepala Subbidang
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai
tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan
Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur.Dalam melaksanakan tugas pokok Subbidang
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
menyelenggarakan fungsi :
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur;
penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSubbidang
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur.
3. Subbidang Pendidikan Formal Aparatur
Subbidang Pendidikan Formal Aparatur dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang.Subbidang Pendidikan Formal Aparatur
mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan
pengembangan Pendidikan Formal Aparatur.Dalam melaksanakan
tugas pokok Subbidang Pendidikan Formal Aparatur
menyelenggarakan fungsi :
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
Subbidang Pendidikan Formal Aparatur;
penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjaSubbidang
Pendidikan Formal Aparatur;
pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja Subbidang Pendidikan Formal Aparatur.
g. UPT Fasilitasi Kelembagaan Profesi Aparatur
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Fasilitasi Kelembagaan Profesi
Aparatur adalah sebagai berikut :
Tugas Pokok
UPT Fasilitasi Kelembagaan Profesi Aparatur mempunyai tugas pokok
memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
mengkonsultasikan, mengendalikan, dan melaporkan pelaksanaan
program/kegiatan dan pengelolaan sebagian fungsi Badan di bidang
pelayanan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan teknis operasional
administrasi Lembaga-lembaga Profesi Aparatur Pemerintah Kabupaten
Bandung.
Fungsi
Dalam Melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Kepala UPT
Fasilitasi Kelembagaan Profesi Aparatur, menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :
1. Menetapkan program kerja, Pengumpulan dan pengolahan bahan
penyusunan rencana operasional pembinaan, pengembangan serta
pengendalian terhadap program fasilitasi kelembagaan profesi
aparatur;
2. Melaksanakan program kerja , Pengumpulan dan pengolahan bahan
penyusunan rencana operasional pembinaan, pengembangan serta
pengendalian terhadap program fasilitasi kelembagaan profesi
aparatur;
3. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, integrasi dan sinkronisasi
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ; serta
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian
kinerja dengan tugas pokok dan fungsi.
h. Jabatan Fungsional
Pengaturan pembentukan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional
ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan
yang berlaku;
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian kegiatan Badan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu
dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.