LAPORAN KINERJA (LAKIN)perlindungan.ditjenbun.pertanian.go.id/source/Berkas...Terdapat kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan di Provinsi

2018

Direktorat Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan

Kementerian Pertanian

LAPORAN KINERJA (LAKIN) Direktorat Perlindungan Perkebunan

i

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2018 disusun dalam rangka

pelaksanaan pertanggungjawaban Direktorat Perlindungan Perkebunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian

Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Beberapa aturan yang mendasari Laporan Kinerja yaitu Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian dan Peraturan MenPAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Materi yang disajikan dalam Laporan

Akuntabilitas Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2018 ini merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi (Tusi) Direktorat Perlindungan Perkebunan secara

garis besar.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan dan pihak terkait lainnya yang telah memberikan dukungan dan

kerjasamanya, sehingga tugas-tugas yang dibebankan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan dapat diselesaikan dengan baik seperti tertuang pada Laporan Kinerja

Direktorat Perlindungan Perkebunan.

Kiranya laporan ini dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bahan untuk kelanjutan kegiatan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2019

Direktur Perlindungan Perkebunan,

Drs. Dudi Gunadi, B.Sc., M.Si.

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai penjabaran tugas dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta

memperhatikan perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional, Renstra Pembangunan Perkebunan dan Renstra Ditjen Perkebunan, maka dirumuskan Visi

Direktorat Perlindungan Perkebunan yaitu “Menjadikan Direktorat Perlindungan

Perkebunan sebagai institusi terdepan dalam memberikan layanan di bidang

perlindungan terhadap pekebun dari risiko kerugian akibat OPT dan dampak

perubahan iklim serta Gangguan Usaha Perkebunan”.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2015 – 2019 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan, maka

Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1) Menurunkan risiko kerugian hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan

(OPT), dampak perubahan iklim dan gangguan usaha

2) Melakukan pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada pekebun dalam menerapkan teknologi perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT,

pencegahan kebakaran lahan dan kebun, penanganan DPI dan gangguan usaha

3) Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perangkat dan pengamatan kelembagaan kelompok

tani perlindungan perkebunan (KTPA, SL-PHT, Regu Pengendali Hama dan Desa Organik)

Sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam rangka

mendukung pencapaian sasaran pembangungan perkebunan tahun 2015-2019 adalah : Terkendalinya OPT dan tertanganinya gangguan usaha dan Dampak Perubahan Iklim

(DPI) terhadap luas tanaman perkebunan.

Pengukuran kinerja tahun 2018 untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan diperoleh capaian realisasi keuangan 95,11 % dan fisik 98,41 %. Pengukuran kinerja

lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan (Pusat) tahun 2018, realisasi keuangan sebesar 91,54% dengan capaian fisik 100%, sedangkan untuk kegiatan daerah yang

tersebar di 33 Provinsi diperoleh capaian fisik sebesar 98,10% dengan realisasi keuangan sebesar 95,74 %. Terdapat kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan di Provinsi Banten dan Kalimantan Barat dikarenakan

terbatasnya SDM. Oleh karena itu kedepan perlu adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana atau ROPAK yang telah dibuat sehingga kegiatan dapat terlaksana

dengan baik.

Hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan diperoleh nilai efisiensi 61,88 %. Mengacu pada Peraturan

Menteri Keuangan No. 214 tahun 2017 maka kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan termasuk kategori efisien.

Pelaksanaan kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan kendala, namun dengan upaya percepatan dan penanganan serta langkah- langkah strategis permasalahan tersebut dapat diminimalisir dampaknya bagi

pembangunan perkebunan.

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR LAMPIRAN v

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Organisasi 1

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 4

2.1. Perencanaan Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-

2019 4

2.1.1. Visi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 4

2.1.2. Misi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 4

2.1.3. Tujuan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 5

2.1.4. Sasaran Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 6

2.1.5. Arah Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-

2019 6

2.1.6. Program Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-

2019 8

2.1.7. Fokus Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-

2019 8

2.1.8. Target Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan

Tahun 2015-2019 8

2.1.9. Strategi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

2.2 Perjanjian Kinerja 10

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 12

3.1. Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan 12

3.1.1. Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tahun 2018 12

3.1.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2018 Terhadap Kinerja Tahun Lalu dan

Beberapa Tahun Sebelumnya 14

3.1.3. Capaian Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah pada Renstra

Direktorat Perlindungan Perkebunan 16

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan

Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan 18

3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 20

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 21

iv

3.2. Realisasi Anggaran 24

3.2.1

.

Akuntabilitas Terhadap Target Serapan Direktorat Perlindungan

Perkebunan 24

3.2.2

.

Akuntabilitas Terhadap Capaian Fisik Direktorat Perlindungan

Perkebunan 24

BAB IV. PENUTUP 26

4.1. Kesimpulan 26

4.2. Upaya Tindak Lanjut 27

LAMPIRAN 28

v

DAFTAR TABEL

No. Teks Halaman

1 Target Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan 2015-2019 sesuai output/komponen 8

2 Target Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan 2015-2019 sesuai Indikator Kinerja Kegiatan 9

3 PK Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2018 11

4 Capaian Kinerja Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2018 terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan 12

5 Capaian Kinerja Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2018 terhadap Tahun Sebelumnya 15

6 Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan

Berdasarkan Target Renstra 2015-2019 16

7 Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan

Perkebunan tahun 2018 20

8 Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas

Kelapa 21

9 Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Karet 22


Kakao 22


Jambu Mete 22

12 Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kopi 22

13 Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Tebu 23

14 Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Lada 23


Cengkeh 23


Pala 23

17 Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kelapa Sawit 23

vi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Form e-PK Tahun 2018

Lampiran 2 : Pengukuran Nilai Efisiensi Berdasarkan PMK Nomor 214 Tahun 2017

Lampiran 3 : Realisasi Keuangan Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Pusat dan Daerah Tahun 2018

Lampiran 4. : Realisasi Keuangan Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan di Pusat Tahun 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah,

maka diperlukan sistem akuntabilitas yang memadai. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra) dan

Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden RI No.77

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya

mengacu pada Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi

Negara (LAN) RI No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang disempurnakan dengan

Peraturan Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(MENPAN & RB) No.29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 dan Peraturan Menteri

Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB)

No.53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Tugas Direktorat Perlindungan

Perkebunan adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan.

Sebagai acuan dalam pelaksananaan tugas direktorat dan arahan dalam

pengembangan perlindungan perkebunan adalah Rencana Strategis (Renstra) Direktorat

Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019 Revisi III yang disusun berdasarkan analisis

dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang dan tantangan

terkini yang dihadapi dalam peningkatan dukungan perlindungan selama kurun waktu

2010-2014. Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan memberikan dukungan dan

memfasilitasi kegiatan Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Perkebunan, Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan, Pemberdayaan Petugas

Pengamat OPT, Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, Kesiapsiagaan Pencegahan

Kebakaran Lahan dan Kebun, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan,

Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbas is Komoditas Perkebunan,

Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan dan Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan

Perkebunan.

1.2. Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.

43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian telah ditetapkan bahwa unit kerja Eselon II lingkup Direktorat

2

Jenderal Perkebunan terdiri dari 6 (enam) unit yaitu: Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan, Direktorat Perbenihan Perkebunan, Direktorat Tanaman Semusim dan

Rempah, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Perlindungan Perkebunan

serta Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan terbagi dalam 4 (empat) Sub

Direktorat dan delapan Seksi, Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional

yaitu :

1) Sub Direktorat Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu

Tumbuhan (OPT), membawahi Seksi Data dan Informasi OPT serta Seksi

Kelembagaan Pengendalian OPT;

2) Sub Direktorat Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah, membawahi

Seksi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Semusim dan Rempah

serta Seksi Sarana Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah;

3) Sub Direktorat Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar, membawahi

Seksi Teknologi PHT Tanaman Tahunan dan Penyegar serta Seksi Sarana

Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar;

4) Sub Direktorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan

Kebakaran, membawahi Seksi Gangguan Usaha dan Pencegahan Kebakaran dan

Seksi Dampak Perubahan Iklim;

5) Sub Bagian Tata Usaha;

6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2015, tugas

Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah “melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan

perkebunan”.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Perlindungan Perkebunan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) Pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;

2) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

3) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu

tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta

penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan

kebakaran;

4) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan

tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan

gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

5) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme

pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan

3

penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim da n

pencegahan kebakaran;

6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme


penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan

pencegahan kebakaran;

7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme


penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan

pencegahan kebakaran; dan

8) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

4

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Revisi III disusun berdasarkan analisis dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi,

kelemahan, peluang dan tantangan terkini yang dihadapi dalam peningkatan dukungan

perlindungan selama kurun waktu 2010-2014. Pada Renstra Direktorat Perlindungan

Perkebunan, kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Perlindungan Perkebunan

adalah kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan subkegiatan yaitu

Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan, Pemberdayaan

Perangkat Perlindungan Perkebunan, Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT, Antisipasi

Dampak Perubahan Iklim (DPI), Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun,

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan, Pembinaan dan Sertifikasi

Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan, Penanganan Gangguan Usaha

Perkebunan, dan Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan.

2.1.1. Visi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Sebagai penjabaran tugas dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta

memperhatikan perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional dan

Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan 2015- 2019 Revisi III maka dirumuskan visi

Direktorat Perlindungan Perkebunan yaitu “Menjadikan Direktorat Perlindungan

Perkebunan sebagai institusi terdepan dalam memberikan layanan di bidang

perlindungan terhadap pekebun dari risiko kerugian akibat OPT dan dampak

perubahan iklim serta Gangguan Usaha Perkebunan”.

2.1.2. Misi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Mengacu pada misi Direktorat Jenderal Perkebunan, maka misi Direktorat

Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut :

1) Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan

iklim serta gangguan usaha yang terpadu terintegrasi dan berkelanjutan;

2) Mendorong upaya pemberdayaan perangkat perlindungan dalam perendalian OPT dan

penanganan OPT:

3) Memfasilitasi penyediaan teknologi spesifik lokasi dalam pengendalian OPT dan

penanganan DPI;

4) Mewujudkan sumber daya manusia perlindungan yang handal;

5

5) Mewujudkan sistem perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan SL-PHT dan

desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan;

6) Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang perlindungan perkebunan.

2.1.3. Tujuan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan

pertanian 2015-2019 pada periode jangka menengah tahun 2015-2019, maka Direktorat

Jenderal Perkebunan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan dalam

pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 yang akan dicapai sesuai dengan penetapan

visi, misi serta tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut :

1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui rehabilitasi,

intensifikasi, ekstensifikasi dan diversivikasi yang didukung oleh penyediaan benih

unggul, bermutu dan bersertifikat, sarana produksi dan alat mesin pertanian/

pengolahan/pascapanen, perlindungan perkebunan, pemberdayaan petani, penguatan

kelembagaan serta pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan.

2) Memberikan pelayanan perencanaaan, program, anggaran, kerjasama teknis,

administrasi keuangan, aset, umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, hukum,

humas, administrasi perkantoran, evaluasi pelaksanaan kegiatan, layanan rekomendasi

teknis dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.

3) Melakukan pengembangan komoditas perkebunan sumber bio-energy, sistem

pertanian polikultur serta penerapan integrasi tanaman perkebunan dalam mendukung

pengembangan sistem pertanian bio- industry melalui pendekatan zero waste

management.

4) Melakukan pengembangan pemasaran produk unggulan perkebunan yang berdaya

saing dan bernilai tambah tinggi yang meliputi bidang informasi, pemantauan dan

stabilitas harga, sarana dan kelembagaan pasar, jaringan pemasaran, analisis dan

pengembangan ekspor, pemasaran bilateral/regional/multilateral dan kerjasama

komoditas.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2015-2019

sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Revisi III,

maka Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai tujuan yaitu:

1) Menurunkan risiko kerugian hasil akibat serangan OPT, dampak perubahan iklim dan

gangguan usaha perkebunan.

2) Melakukan pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada pekebun dalam

menerapkan teknologi perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT,

pencegahan kebakaran lahan dan kebun, penanganan DPI dan gangguan usaha

perkebunan.

6

3) Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perangkat, pengamatan, dan kelembagaan kelompok

tani perlindungan perkebunan (KTPA, SL-PHT, Regu Pengendali Hama dan Desa

Pertanian Organik).

2.1.4. Sasaran Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam rangka

mendukung pencapaian sasaran pembangungan perkebunan tahun 2015-2019 adalah

Terkendalinya OPT dan tertanganinya gangguan usaha dan DPI terhadap luas

tanaman perkebunan.

2.1.5. Arah Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Arah kebijakan Umum Perlindungan Perkebunan tahun 2015-2019 meliputi :

1) Budidaya tanaman sehat.

2) Perlindungan Tanaman Perkebunan dilakukan melalui pemantauan, pengamatan dan

Pengendalian OPT.

3) Pengendalian OPT didasarkan pada prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT), yaitu

memadukan semua cara dan teknis pengendalian OPT secara kompatibel dengan

mempergunakan bahan dan cara pengendalian yang aman dan ramah lingkungan.

4) Pemantauan, Pengamatan dan Pengendalian OPT dilakukan dengan cara peningkatan

sarana dan prasarana perlindungan, (LL/UPTD Perlindungan , Sub LAB, LUPH, LAP,

UPPT, Brigade Proteksi, Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun UPT

Perlindungan Pusat) peningkatan SDM Perlindungan (POPT/Pengamat Hama

Penyakit dan Petani Pengamat Hama dan penyakit Perkebunan).

5) Peningkatan kemampuan mitigasi dan adaptasi dalam rangka menurunkan resiko

kegagalan produksi akibat dari faktor- faktor iklim.

6) Peningkatan kemampuan Brigade pengendalian kebakaran lahan perkebunan dalam

melakukan pengendalian kebakaran perkebunan.

7) Peningkatan kemampuan dan peran serta Pemerintah Daerah dalam menangani

gangguan usaha perkebunan.

8) Peningkatan kemampuan UPT Pusat sebagai Balai rujukan regional dalam identifikasi

OPT, penelusuran residu pestisida, pengembangan pengendali hayati dan penghasil

rakitan teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi.

9) Mendukung pelaksanaan pengembangan 150 desa pertanian organik berbasis

komoditas perkebunan.

Arah Kebijakan Khusus Perlindungan Perkebunan adalah:

1) Pemantauan dan pengamatan diprioritaskan pada OPT utama komoditas tanaman

perkebunan unggulan nasional.

7

2) Pengendalian OPT dilakukan pada tanaman dengan intesitas serangan ringan/atau

secara ekonomis masih menguntungkan jika dikendalikan.

3) Pengendalian pada OPT yang bersifat eksplosif atau pada sumber-sumber serangan

sesuai dengan kemampuan, menjadi tanggung jawab pemerintah bersama-sama

dengan masyarakat.

4) Pengendalian OPT dengan menggunakan pestisida kimia merupakan pilihan terakhir

dan berdasarkan pada hasil pengamatan dan analisa ekosistem.

5) Penggunaan Musuh Alami dan APH menjadi pilihan utama dalam mengendalikan

OPT.

6) APH yang digunakan harus yang telah berizin dan terdaftar di komisi pestisida;

penggunaan APH yang belum terdaftar dapat dipergunakan dalam skala terbatas

seperti Percobaan, Demplot dan Demfarm.

7) Mendorong pengembangan dan perakitan teknologi spesifik lokasi oleh UPTP

perlindungan dan UPTD Perlindungan.

8) Mendorong UPT Pusat untuk mampu memiliki APH yang terdaftar.

9) Pembinaan perangkat perlindungan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan

dalam menyediakan standar pelayanan minimum dalam bidang perlindungan

(teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi, pengembangan dan penyediaan MA dan

APH, pengendalian OPT yang bersifat eksposif, pengembangan dan penerapan

mitigasi dan adaptasi iklim serta penanganan kebakaran lahan dan kebun).

10) Pembinaan SDM petani perkebunan dilakukan melalui kegiatan SL-PHT dengan

memperhatikan keterlibatan gender minimum sebesar 25 persen dan Pembentukan

Kelompok Tani Perduli Api (KTPA).

11) Pemantauan kesiapsiagaan pengendalian kebakaran lahan perkebunan pada

provinsi/kabupaten rawan kebakaran. Pemantauan sistem sarana dan prasarana

pengendalian kebakaran lahan perkebunan di perusahaan perkebunan.

12) Fasilitasi Perlindungan.

13) Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim dilaksanakan pada provinsi/

kabupaten/kota sentra perkebunan rawan kekeringan semaksimal mungkin

memanfaatkan APBD.

14) Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

15) Penyediaan standar pelayanan minimum pengendalian OPT dan penanganan

kebakaran lahan dan kebun.

16) Pelaksanaan penugasan baru untuk mengembangkan 150 desa pertanian organik

berbasis tanaman perkebunan.

8

2.1.6. Program Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Untuk mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Perlindungan

Perkebunan mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yaitu “Dukungan

Perlindungan Perkebunan”.

2.1.7. Fokus Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Fokus kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan adalah :

1) Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan;

2) Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan;

3) Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT;

4) Antisipasi Dampak Perubahan Iklim;

5) Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun;

6) Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Perkebunan;

7) Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan;

8) Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan;

9) Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan.

2.1.8. Target Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015 –

2019

Target Direktorat Perlindungan Perkebunan pada renstra tahun 2015 – 2019 Revisi

III disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Target Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan 2015-2019 Sesuai

Output/Komponen

Output/Komponen Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

1 Penanganan organisme pengganggu tanaman

perkebunan (Ha) 33.366 11.459 11.245 11.245 11.245

2 Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan

(Unit) 135 77 75 75 75

3 Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT (Orang) 994 995 1.050 1.050 1.050

4 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (KT) 77 94 9 9 9

5 Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan

Kebun (Dok) 18 26 39 39 39

6 SLPHT Tanaman Perkebunan (KT) 224 93 84 84 84

7 Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan

(Kasus) 42 42 42 42 42

8 Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik

berbasis komoditas perkebunan (Desa) - 150 150 150 150

9 Fasilitasi teknis dukungan perlindungan perkebunan

(Dok/Bulan) 12 12 12 12 12

9

Tabel 2. Target Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan 2015-2019 Sesuai Indikator Kinerja Kegiatan

Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target

2015 2016 2017 2018 2019

Peningkatan

Produksi komoditas Perkebunan

Berkelanjutan

Dukungan Perlindungan

Perkebunan

Terkendalinya OPT dan

Tertangananinya gangguan

usaha dan DPI terhadap luas tanaman perkebunan

Rasio Luas Serangan OPT yang dapat

dikendalikan dibanding Luas Lahan Serangan OPT yang dilaporkan

0,1 1,2 1,2

Luas pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar

600

5.900

5.888

Luas pengendalian OPT Tanaman

Semusim dan Rempah 200 2.425 2.400

Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap total desa

binaan

20 83 100

Rasio jumlah desa binaan yang siap

disertifikasi organik terhadap total desa binaan

20 83 100

Rasio data dan informasi yang

disampaikan tepat waktu (sesuai petunjuk

teknis) terhadap data dan informasi yang

dihasilkan

13 19 35 52

Rasio kelembagaan pengendalian OPT dan

terfasilitasi terhadap total kelembagaan

yang dibina

77 82 82

Rasio Luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi (mitigasi dan

adaptasi) dibanding luas lahan yang

berpotensi terkena DPI

2 2 2

Ju mlah kelompok tani yang dapat

difasilitasi dalam penanggulangan DPI (adaptasi dan mitigasi)

12 8 9 9

Ju mlah fasilitasi pencegahan kebakaran

dan penanganan pasca bencana 65 65 43 43

Jumlah kasus gangguan usaha yang

ditangani 9 21 21

Ju mlah kasus gangguan usaha yang

ditangani 2 9 21 21

Rasio permintaan dan keluhan (tertulis)

yang ditindaklanjuti terhadap layanan

ketatausahaan di lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan

100 100 100

Rasio laporan yang selesai tepat waktu

terhadap total laporan wajib disajikan di

lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan

100 100 100

2.1.9. Strategi Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Memperhatikan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 maka

strategi yang akan ditempuh Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah :

1) Fasilitasi Peningkatan kemampuan teknis petugas dan petani melalui magang petugas

dan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT).

10

2) Fasilitasi Peningkatan sistem pengamatan, pemantauan, dan pengendalian OPT

melalui Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT dan Penanganan Organisme

Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan.

3) Fasilitasi antisipasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan

kebun melalui fasilitasi kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun,

mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, dan operasional brigade pencegahan

kebakaran lahan dan kebun.

4) Pemantapan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan Puslit/Balit,

Perguruan Tinggi, BBPPTP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan, dan pihak terkait

lainnya melalui Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan.

5) Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan melalui fasilitasi,

inventarisasi serta penanganan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan dan

pertemuan koordinasi/rapat fasilitasi penanganan gangguan usaha perkebunan.

6) Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan melalui

Pembinaan dan sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan.

7) Penguatan sistem perlindungan perkebunan melalui Koordinasi pelaksanaan

Dukungan Perlindungan Perkebunan.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan

kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan suatu capaian

kinerja pembangunan dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator

kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya berupa hasil (outcome) dan

keluaran (output).

Penyusunan penetapan kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2018

disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2018

dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010 dan

Permen-PAN dan RB No. 53 Tahun 2014. Penetapan Kinerja Direktorat Perlindungan

Perkebunan dibuat melalui e-PK (Tabel 3.).

Pada tahun 2018, Direktorat Perlindungan Perkebunan mendapat alokasi dana

sebesar Rp. 95.025.218.000,- sesuai dengan yang telah diupload di e-PK (Lampiran 1).

Namun pada akhir Bulan Oktober mendapat tambahan dana sebesar Rp. 1.236.280.000,-

dari Direktorat Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perkebunan untuk kegiatan

Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan di Provinsi Jawa

Barat dan BBPPTP Ambon, sehingga jumlah anggaran di Direktorat Perlindungan

perkebunan menjadi Rp. 96.261.498.000,-.

11

Tabel 3. PK Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2018

No. Sasaran Indikator Kinerja Target

1. Terkendalinya

OPT dan

tertanganinya

gangguan usaha

dan DPI terhadap

luas tanaman

perkebunan

4-1-Rasio luas serangan OPT yang dapat dikendalikan

dibanding luas lahan serangan OPT yang dilaporkan 1.20 %

4-2-Rasio Luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi (mit igasi

dan adaptasi) dibanding luas lahan yang berpotensi terkena DPI 2 %

4-3-Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani 21 kasus

4-4-Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap

total desa binaan 83 %

12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan

3.1.1. Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tahun 2018

Capaian kinerja kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2018 terhadap

Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2018 disajikan pada Tabel

4.

Tabel 4. Capaian Kinerja Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2018 terhadap

Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Kriteria

Keberhasilan

Terkendalinya

OPT dan

tertanganinya

gangguan usaha

dan DPI

terhadap luas

tanaman

perkebunan

4-1-Rasio luas serangan OPT yang dapat

dikendalikan dibanding luas lahan

serangan OPT yang dilaporkan

1.20 % 1,2 % 100 Sangat

berhasil

4-2-Rasio luas area terkena DPI yang

dapat ditanggulangi (mitigasi dan

adaptasi) dibanding luas lahan yang

berpotensi terkena DPI

2 % 2 % 100 Sangat

berhasil

4-3-Jumlah kasus gangguan usaha yang

ditangani 21 kasus 19 kasus 90,48 Berhasil

4-4-Rasio jumlah desa binaan yang siap

disertifikasi organik terhadap total desa

binaan

83 % 83% 100 Sangat

berhasil

Rincian capaian kinerja terhadap target kinerja diuraikan sebagai berikut:

1) Rasio luas serangan serangan OPT yang dapat dikendalikan dibanding luas lahan

serangan OPT yang dilaporkan dengan target 1,2% tercapai 1,2% atau tercapai 100%

dengan kriteria sangat berhasil. Rasio didapatkan dari luas pengendalian yang

dilakukan pada tahun 2018 yaitu seluas 8.325 Ha dibandingkan dengan laporan luas

serangan OPT yaitu 694.606 Ha. Kegiatan pendukung untuk mencapai target kinerja

tersebut yaitu dengan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar seluas 5.900

Ha serta Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah seluas 2.425 Ha.

Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar dilaksanakan pada 5 komoditas

yaitu:

a. Kelapa: Gerakan Pengendalian OPT Kelapa (Hama Oryctes) seluas 500 Ha

terealisasi 500 Ha (100%). Kegiatan dilaksanakan di 2 provinsi yaitu Sulawesi

Tengah (200 Ha) dan Sulawesi Utara (300 Ha).

b. Karet: Gerakan Pengendalian OPT Karet (penyakit jamur akar putih) seluas 400 Ha

terealisasi 400 Ha (100%). Kegiatan dilaksanakan di 2 provinsi yaitu Jambi (200

Ha) dan Sumatera Selatan (200 Ha).

13

c. Kakao:

- Gerakan Pengendalian OPT Kakao seluas 2.525 Ha terealisasi 2.525 Ha

(100%). Kegiatan dilaksanakan di 7 provinsi yaitu Aceh (250 Ha), Sulawesi

Selatan (300 Ha), Sulawesi Tengah (800 Ha), Sulawesi Barat (150 Ha),

Sulawesi Tenggara (600 Ha), Kalimantan Utara (150 Ha), dan Nusa Tenggara

Barat (275 Ha).

- Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) OPT Kakao seluas 550 Ha

terealisasi 550 Ha (100%). Kegiatan dilaksanakan di 5 provinsi yaitu DI.

Yogyakarta (50 Ha), Sulawesi Tengah (200 Ha), Sulawesi Selatan (100 Ha),

Gorontalo (50 Ha), dan Sulawesi Tenggara (150 Ha).

d. Kopi:

- Gerakan Pengendalian OPT Kopi (Hama PBKo) seluas 1.325 Ha terealisasi

1.325 Ha (100%). Kegiatan dilaksanakan di 5 provinsi yaitu Jawa Barat (300

Ha), Sulawesi Selatan (400 Ha), Bali (225 Ha), Sulawesi utara (200 Ha), dan

Bengkulu (200 Ha).

- Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) OPT Kopi seluas 500 Ha

terealisasi 500 Ha (100%). Kegiatan dilaksanakan di 5 provinsi yaitu Jawa

Barat (100 Ha), Jawa Tengah (100 Ha), Aceh (100 ha), Sulawesi Selatan (100

Ha), dan NTT (100 Ha).

e. Jambu Mete: Gerakan Pengendalian OPT Jambu Mete seluas 100 Ha terealisasi

100 Ha (100%) dilaksanakan di satu provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur.

Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah dilaksanakan pada 4 komoditas

yaitu:

a. Tebu: Gerakan Pengendalian OPT Tebu (Hama Uret) seluas 475 Ha terealisasi 475

Ha (100%). Kegiatan dilaksanakan di 3 provinsi yaitu Jawa Tengah (100 Ha), DI.

Yogyakarta (75 Ha), dan Jawa Timur (300 Ha).

b. Lada: Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) OPT Lada seluas 450 Ha

terealisasi 450 Ha (100%). Kegiatan dilaksanakan di 3 provinsi yaitu Kep. Bangka

Belitung (250 Ha), Lampung (100 Ha), dan Kalimantan Barat (100 Ha).

c. Cengkeh: Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) OPT Cengkeh seluas 900

Ha terealisasi 900 Ha (100%). Kegiatan dilaksanakan di 7 provinsi yaitu Jawa

Timur (150 Ha), Sulawesi Utara (100 Ha), Sulawesi Tengah (150 Ha), Sulawesi

Tenggara (150 Ha), Bali (150 Ha), Jawa Tengah (100 Ha) dan Maluku (100 Ha).

d. Pala: Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) OPT Pala seluas 600 Ha

terealisasi 600 Ha (100%). Kegiatan dilaksanakan di 2 provinsi yaitu Aceh (500

Ha) dan Maluku Utara (100 Ha).

2) Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi (mitigasi dan adaptasi)

dibanding luas lahan yang berpotensi terkena DPI dengan target 2% tercapai 2% atau

tercapai 100% dan masuk kriteria sangat berhasil. Rasio didapatkan dari 200 Ha areal

14

yang dapat ditanggulangi terhadap luas lahan yang berpotensi terkena DPI seluas

10.000 Ha.

3) Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani sejumlah 21 kasus terealisasi 19 kasus

(90,48%) atau masuk kriteria berhasil. Kegiatan dilaksanakan masing – masing di

Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan

Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Aceh, Jawa Barat,

Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa

Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Sulawesi Barat. Provinsi Banten

dan Kalimantan Barat tidak melaksanakan kegiatan karena keterbatasan SDM.

4) Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap total desa binaan

dari target 83% tercapai 83% (100%) atau masuk kategori sangat berhasil. Rasio

didapatkan dari 124 desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap 150 desa

binaan.

3.1.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2018 terhadap Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa

Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2018 terhadap tahun

sebelumnya disajikan pada Tabel 5. Capaian kinerja kegiatan Direktorat Perlindungan

tahun 2018 terhadap capaian 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja rasio luas serangan OPT yang dapat dikendalikan dibanding luas lahan

serangan OPT yang dilaporkan tahun 2018 jika dibandingkan dengan kinerja tahun

2017 sama yaitu sebesar 100%. Capaian kinerja kegiatan pendukung berupa luas

pengendalian OPT tanaman tahunan dan penyegar serta luas pengendalian OPT

tanaman semusim dan rempah tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 juga sama

yaitu 100%.

2) Capaian kinerja rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap total

desa binaan tahun 2018 jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 turun menjadi

96,38%. Hal tersebut karena pada tahun 2018 terdapat penambahan anggaran sehingga

desa binaan yang mulanya 150 desa binaan menjadi 155 desa binaan, namun jumlah

desa organik yang siap disertifikasi pada tahun 2018 tetap yaitu 124 desa. Tambahan 5

desa binaan tersebut tidak masuk ke dalam e-PK.

3) Capaian kinerja rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi (mitigasi dan

adaptasi) dibanding luas lahan yang berpotensi terkena DPI tahun 2018 jika

dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 177,78% yaitu

sebesar 277,78 %. Capaian kinerja kegiatan pendukung yaitu jumlah kelompok tani

yang dapat difasilitasi dalam penanggulangan DPI (adaptasi dan mitigasi) tahun 2018

jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 adalah 277,78% atau meningkat

177,78%, sementara capaian kinerja jumlah fasilitasi pencegahan kebakaran dan

penanganan pasca bencana tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 adalah

177,68% atau meningkat 77,68%. Peningkatan yang signifikan tersebut terjadi karena

pada saat tahun berjalan (2018) terdapat penambahan alokasi anggaran sehingga

15

volume kegiatan (KT) bertambah. Penambahan volume kegiatan tersebut

menyebabkan penambahan volume di luar target yang telah ditetapkan, namun

tambahan KT tersebut tidak masuk ke dalam e-PK.. Jumlah realisasi fasilitasi

pencegahan kebakaran dan penanganan pasca bencana tahun 2018 terdiri dari 60 unit

operasional brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta 7 unit/paket

pascabencana sedangkan tahun 2017 terdiri dari 50 unit operasional brigade

pengendalian kebakaran lahan dan kebun dan 7 unit/paket pascabencana.

Tabel 5. Capaian Kinerja Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2018 terhadap Tahun

Sebelumnya

Indikator Kinerja

Kinerja Tahun Capaian

Kinerja 2018

terhadap 2017

(%)

2017 2018

Target Realisasi % Target Realisasi %

Rasio luas serangan OPT yang dapat

dikendalikan dibanding luas lahan serangan

Opt yang dilaporkan

0,1 0,1 100 1,2 1,2 100 100

1 Luas pengendalian OPT tanaman tahunan dan

penyegar 600 600 100 5.900 5.900 100 100

2 Luas pengendalian OPT tanaman semusim dan

rempah 200 200 100 2.425 2.425 100 100

Rasio jumlah desa binaan yang siap

disertifikasi organik terhadap total desa binaan 20 20 100 83 83 100 100

1 Rasio jumlah desa binaan yang siap

disertifikasi organik terhadap total desa binaan 20 20 100 83 80 96,38 96,38

Rasio luas area terkena DPI yang dapat

ditanggulangi (mitigasi dan adaptasi) dibanding

luas lahan yang berpotensi terkena DPI

2 2 100 2,25 6,25 277,78 277,78

1 Jumlah kelompok tani yang dapat difasilitasi

dalam penanggulangan DPI (adaptasi dan

mitigasi)

8 8 100 9 25 277,78 277,78

2 Jumlah fasilitasi pencegahan kebakaran dan

penanganan pasca bencana 65 57 87,69 43 67 155,81 177,68

Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani 9 8 88,89 21 19 90,48 101,79

1 Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani 9 8 88,89 21 19 90,48 101,79

Rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang

ditindaklanjuti terhadap layanan

ketatausahaan di lingkup Direktorat

Perlindungan Perkebunan

100 100 100 100 100 100 100

Rasio laporan yang selesai tepat waktu

terhadap total laporan wajib disajikan di

lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan

100 100 100 100 100 100 100

4) Capaian kinerja jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani tahun 2018 jika

dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 sebesar 101,79% atau mengalami

peningkatan 1,79%.

5) Capaian kinerja rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang ditindaklanjuti terhadap

layanan ketatausahaan di lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2018 jika

dibandingkan dengan kinerja tahun 2017 adalah sama yaitu 100%.

16

6) Capaian kinerja rasio laporan yang selesai tepat waktu terhadap total laporaan wajib

disajikan di lingkup Direktorat Perlindungan perkebunan tahun 2018 jika dibandingkan

dengan kinerja tahun 2017 adalah sama yaitu 100%.

3.1.3. Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah pada Renstra Direktorat

Perlindungan Perkebunan

Pencapaian kinerja tahun 2018 jika dibandingkan terhadap sasaran Renstra

Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015 – 2019 Revisi III ditunjukkan pada

Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Berdasarkan

Target Renstra 2015-2019

Indikator Kinerja Kegiatan Akumulasi

2017-2019

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019

A. Target Renstra

1 Rasio luas serangan OPT yang dapat dikendalikan dibanding luas lahan serangan OPT yang dilaporkan (%)

2,5 - - 0,1 1,2 1,2

- Luas pengendalian OPT tanaman tahunan dan

penyegar (ha) 12.388

- - 600 5900 5888

- Luas pengendalian OPT tanaman semusim dan

rempah (ha) 5.025

- - 200 2.425 2.400

2 Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap total desa binaan (%)

100 -

- 20 83 100

- Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi

organik terhadap total desa binaan (%) 100 - - 20 83 100

3 Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi (mitigasi dan adaptasi) dibanding luas

lahan yang berpotensi terkena DPI (%)

6 - - 2 2 2

- Jumlah kelompok tani yang dapat difasilitasi dalam

penanggulangan DPI (adaptasi dan mitigasi) (KT) 26 - - 8 9 9

- Jumlah fasilitasi pencegahan kebakaran dan

penanganan pasca bencana tahun 151 - - 65 43 43

4 Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani (kasus)

51 - - 9 21 21

- Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani (kasus) 51 - - 9 21 21

5 Rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang ditindaklanjuti terhadap layanan ketatausahaan di lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan (%)

300 - - 100 100 100

6 Rasio laporan yang selesai tepat waktu terhadap total laporaan wajib disajikan di lingkup Direktorat

Perlindungan perkebunan (%)

300 - - 100 100 100

B. Realisasi s.d. 2018


1,3 - - 0,1 1,2 -


penyegar (ha) 6.500 - - 600 5.900 -


rempah (ha) 2.625 - - 200 2.425 -

2 Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap total desa binaan (%)

83 - - 20 83 -


organik terhadap total desa binaan (%) 83 - - 20 83 -

3 Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi (mitigasi dan adaptasi) dibanding luas

lahan yang berpotensi terkena DPI (%)

8,25 - - 2 6,25 -

17

Indikator Kinerja Kegiatan Akumulasi

2017-2019

Tahun

2015 2016 2017 2018 2019


penanggulangan DPI (adaptasi dan mitigasi) (KT) 33 - - 8 25 -


penanganan pasca bencana tahun 124 - - 57 67 -

4 Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani

(kasus) 27 8 19

- Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani (kasus) 27 - - 8 19

5 Rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang ditindaklanjuti terhadap layanan ketatausahaan di

lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan (%)

200 - - 100 100 -

6 Rasio laporan yang selesai tepat waktu terhadap total laporaan wajib disajikan di lingkup Direktorat Perlindungan perkebunan (%)

200 - - 100 100 -

C. Persentase Realisasi terhadap Target Renstra (%)


52,00 - - 100 100 -


penyegar (ha) 52,47 - - 100 100 -


rempah (ha) 52,23 - - 100 100 -

2

Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi




3 Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi (mitigasi dan adaptasi) dibanding luas lahan yang berpotensi terkena DPI (%)

137,50 - - 100 312,5 -


penanggulangan DPI (adaptasi dan mitigasi) (KT) 126,92 - - 100 277,78 -


penanganan pasca bencana tahun 82,12 - - 87,69 155,81 -

4 Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani (kasus)

52,94 88,89 90,48 -

- Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani (kasus) 52,94 88,89 90,48 -

5 Rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang ditindaklanjuti terhadap layanan ketatausahaan di lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan (%)

66,67 - - 100 100 -

6 Rasio laporan yang selesai tepat waktu terhadap total laporaan wajib disajikan di lingkup Direktorat

Perlindungan perkebunan (%)

66,67 - - 100 100 -

Berdasarkan Tabel 6. capaian kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan

terhadap sasaran Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan 2015-2019 dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1) Rasio luas serangan OPT yang dapat dikendalikan dibanding luas lahan serangan OPT

yang dilaporkan sampai dengan tahun 2018 mencapai 1,3% atau 52% dari target yang

direncanakan sampai dengan tahun 2019 yaitu 1,3%. Kegiatan dukungannya yaitu luas

pengendalian OPT tanaman tahunan dan penyegar serta luas pengendalian OPT

tanaman semusim dan rempah masing – masing tercapai sebesar 52,47% dan 52,23%

dari total target tahun 2019, yang berturut – turut yaitu 6.500 Ha dan 2.625 Ha.

2) Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap total desa binaan

sampai dengan tahun 2018 telah mencapai 83% dari target 100% pada tahun 2019.

18

3) Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi (mitigasi dan adaptasi)

dibanding luas lahan yang berpotensi terkena DPI dari target 6% pada tahun 2019,

telah tercapai 8,25% atau telah melampui target sebesar 37,50%. Indikator kinerja

dukungannya yaitu jumlah kelompok tani yang dapat difasilitasi dalam

penanggulangan DPI (adaptasi dan mitigasi) dan jumlah fasilitasi pencegahan

kebakaran dan penanganan pasca bencana tahun. jumlah kelompok tani yang dapat

difasilitasi dalam penanggulangan DPI (adaptasi dan mitigasi) telah mencapai 126,92%

dari target tahun 2019 yaitu sebanyak 33 KT, sedangkan jumlah fasilitasi pencegahan

kebakaran dan penanganan pasca bencana tidak dapat diakumulasikan karena

merupakan bantuan operasional untuk Brigade Pencegahan Kebakaran Laha n dan

Kebun yang berada di daerah serta bantuan yang disesuaikan dengan bencana terkait

perkebunan di daerah.

4) Jumlah kasus gangguan usaha yang telah ditangani sebanyak 27 kasus atau sebesar

52,94% dari target Renstra 2015-2019.

5) Rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang ditindaklanjuti terhadap layanan

ketatausahaan di lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Rasio laporan yang

selesai tepat waktu terhadap total laporaan wajib disajikan di lingkup Direktorat

Perlindungan perkebunan hingga tahun 2018 telah diselesaikan masing – masing

sebesar 66,67% dari target Renstra 2015-2019.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan

Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Sebagian besar kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan telah terealisasi,

dengan realisasi keuangan mencapai 95,11 % dan fisik 98,41%. Pada tahun 2018, terdapat

lima indikator kegiatan yang terealisasi 100% atau lebih yaitu luas pengendalian OPT

tanaman tahunan dan penyegar, pengendalian OPT tanaman semusim dan rempah, jumlah

desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap total desa binaan, kelompok tani yang

dapat difasilitasi dalam penanggulangan DPI (adaptasi dan mitigasi), fasilitasi pencegahan

kebakaran dan penanganan pasca bencana, rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang

ditindaklanjuti terhadap layanan ketatausahaan di lingkup Direktorat Perlindungan

Perkebunan, dan rasio laporan yang selesai tepat waktu terhadap total laporan wajib

disajikan di lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan. Beberapa hal yang mendukung

keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan – kegiatan tersebut antara lain:

1. Perencanaan kegiatan dilakukan secara baik dan terukur.

2. Cepat tanggap dengan segera menelaah POK dan revisi kegiatan apabila terjadi

ketidaksesuaian baik yang terkait dengan unit cost, ketersediaan SDM dll.

3. Komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai ROPAK yang telah dibuat.

4. Pembinaan yang terus dilakukan ke daerah baik melalui kunjungan ataupun melalui

media elektronik seperti telpon atau email.

19

5. SDM yang melaksanakan kegiatan bertumpu pada petugas yang memiliki kapabilitas

teknis yang memadai.

Penanganan gangguan usaha yang ditargetkan sebanyak 21 kasus hanya 19 yang

tertangani. Provinsi yang tidak melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Banten dan

Kalimantan Barat karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM). Ke depan, diperlukan

perencanaan jadwal sejak awal dengan menyusun ROPAK. Pelaksanaan kegiatan

sebaiknya mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten sehingga kegagalan

pelaksanaan kegiatan karena padatnya kegiatan dapat dihindari. Selain itu, diperlukan

pengawalan sejak awal dan selalu memantau serta mengingatkan daerah agar cepat

melaksanakan kegiatannya. Diharapkan untuk tahun – tahun berikutnya pelaksanaan

kegiatan dapat dilaksanakan sepenuhnya dan sesuai dengan yang direncanakan.

Permasalahan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan

Dukungan Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut :

1) Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai acuan

teknis dalam pelaksanaan kegiatan perlu dijabarkan ke dalam Petunjuk Pelaksanaan

(Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Namun penyusunannya seringkali terlambat

atau bahkan tidak dibuat oleh penanggung jawab kegiatan. Penyusunan juklak/juknis

oleh Dinas seharusnya dilakukan sebelum kegiatan dimulai sehingga dapat

menjabarkan/mengakomodir hal-hal yang spesifik lokasi namun tidak bertentangan

dengan Pedoman Teknis Pusat.

2) Penetapan SK Pelaksana kegiatan Provinsi/Kabupaten seringkali terlambat, sehingga

pelaksanaan kegiatan pengawalan pengendalian OPT belum terkoordinir.

3) Keterlambatan penelaahan POK/DIPA oleh satker daerah sehingga ketika terdapat

ketidaksesuaian terlambat dilakukan revisi yang dapat menunda pelaksanaan kegiatan.

4) Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan tidak

tepat waktu dan sasaran. Untuk itu perlu pengawalan setiap tahapan proses pengadaan

barang dan jasa di ULP.

5) Jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai

dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK

dan dilaksanakan secara konsisten.

6) Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat tetapi

menunggu sampai akhir tahun anggaran. Bahkan ada beberapa kegiatan di daerah yang

sudah selesai dilaksanakan tetapi laporannya tidak dikirimkan ke pusat. Sebaiknya

penyelesaian dan penyampaian laporan dilakukan paling lambat dua minggu setelah

kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu akhir tahun.

7) Keterbatasan SDM yang menangani perlindungan perkebunan (Pemandu lapang,

Petugas Pengamat dan petugas laboratorium) mengakibatkan pelaksanaan kegiatan

perlindungan perkebunan tidak optimal.

8) Jumlah lembaga sertifikasi organik (ISO) nasional masih terbatas.

20

Solusi terhadap permasalahan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

Dukungan Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan tahun 2019 akan mempercepat sosialisasi pedoman teknis dan

ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan kegiatan serta

disosialisasikan secara tepat serta pengawalan dan monev yang lebih ketat terhadap

pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2. Mempercepat penetapan SK Pelaksana kegiatan di provinsi/kabupaten.

3. Meminimalisir revisi anggaran dengan mematangkan sistem perencanaan dan

penetapan CP/CL serta dukungan administrasi lainnya dengan penetapan dan

pelaksanaan lebih awal.

4. Terus melakukan monitoring dan pembinaan baik dalam bentuk kunjungan lapang

langsung maupun melalui pengiriman surat rekomendasi dari Direktur Perlindungan

Perkebunan.

5. Menegur penanggung jawab kegiatan tingkat provinsi yang dinilai lalai dalam

melakukan pengawalan kegiatan di lapangan.

6. Menyarankan kepada penanggung jawab desa organik tingkat provinsi untuk lebih

memberdayakan peran petugas pendamping desa organik.

7. Terus melakukan sosialisasi tentang konsep desa pertanian organik berbasis komoditas

perkebunan kepada seluruh pihak terkait tingkat provinsi/kabupaten/kota/kelompok

tani

3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis pencapaian kinerja kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun

2018 dengan mengacu pada 214 tahun 2017 disajikan pada Tabel. 7.

Tabel 7. Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2018

No Kegiatan

Target Realisasi Nilai Efisiensi

(%) Keuangan

Rp.(000)

Fisik Keuangan

Rp.(000) (%)

Fisik

Vol Sat Vol Sat %

1 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman

Perkebunan

23.270.228 8.325 Ha 21.934.644 94,26 8.325 Ha 100 64,35

2

Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun

5.905.875 25 KT 5.591.465 94,68 25 KT 100 63,31

3 Pengembangan Desa

Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan

28.671.420 155 Desa 27.997.156 97,65 155 Desa 100 55,88

4 Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan

36.702.475 12 Bulan 34.555.843 94,15 12 Bulan 100 64,62

5 Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan

1.711.500 21 Kasus/

prov 1.478.925 86,41 21

Kasus/prov

90,48 61,23

TO TAL/RATA-RATA 96.261.498 91.558.033 95,11

61,88

21

Dari Tabel 7. diketahui nilai efisiensi kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan

secara keseluruhan yaitu sebesar 61,88%. Peraturan Menteri Keuangan nomor 214 tahun

2017 menyebutkan bahwa suatu kegiatan dinyatakan efisien apabila memiliki nilai

efisiensi ≥ 50%. Oleh karena itu, kegiatan di Direktorat Perlindungan Perkebunan

termasuk kategori efisien. Formula untuk mengukur nilai efisiensi berdasarkan PMK

nomor 214 tahun 2017 seperti pada Lampiran 2.

Nilai efisiensi untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan yang terkait

komoditas (kelapa, karet, kakao, kopi, jambu mete, tebu, lada, cengkeh, pala, dan kelapa

sawit) disajikan pada Tabel 8 hingga Tabel 17.

Tabel 8. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kelapa

Kegiatan

Target Realisasi Nilai

Efisiensi (%) Keuangan

Rp.(000)

Fisik Keuangan

Rp.(000) (%)

Fisik

Vol Sat Vol Sat %

Gerakan Pengendalian OPT Kelapa

643.700 500 Ha 643.110 99,91 500 Ha 100,00 50,23

Demplot Pembukaan Lahan

Perkebunan Tanpa Membakar (Prov. Kalimantan Selatan)

622.025 2 KT 586.929 94,36 2 KT 100,00 64,11

TO TAL/RATA-RATA 1.265.725

1.230.039 97,18

57,17

Tabel 9. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Karet

Kegiatan


Efisiensi (%) Keuangan Rp.(000)

Fisik Keuangan Rp.(000)

(%) Fisik

Vol Sat Vol Sat %

Gerakan Pengendalian OPT Karet

1.171.000 400 Ha 1.014.601 86,64 400 Ha 100,00 83,39

Demplot Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Prov. Jambi &

Sumsel)

1.201.350 4 KT 1.053.306 87,68 4 KT 100,00 80,81


2.067.908 87,17

82,10

Tabel 10. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kakao

Kegiatan




(%) Fisik

Vol Sat Vol Sat %

Gerakan Pengendalian OPT Kakao

5.960.838 2.525 Ha 5.772.544 96,84 2.525 Ha 100,00 57,90

Penerapan PHT OPT Tanaman Kakao

2.277.802 550 Ha 2.223.044 97,60 550 Ha 100,00 56,01

Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

(Prov. DI. Yogyakarta & Banten)

526.950 2 KT 503.658 95,58 2 KT 100,00 61,05


8.499.246 96,96

58,32

22

Tabel 11. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Jambu Mete

Kegiatan



Rp.(000)

Fisik Keuangan

Rp.(000) (%)

Fisik

Vol Sat Vol Sat %

Gerakan Pengendalian OPT Jambu Mete

344.500 100 Ha 344.422 99,98 100 Ha 100,00 50,06

Mitigasi dan Adaptasi

Dampak Perubahan Iklim (Prov.NTB)

266.375 1 KT 263.510 98,92 1 KT 100,00 52,69

TO TAL/RATA-RATA 610.875

607.932 99,52

51,37

Tabel 12. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kopi

Kegiatan



Rp.(000)

Fisik Keuangan

Rp.(000) (%)

Fisik

Vol Sat Vol Sat %

Gerakan Pengendalian OPT Kopi

4.076.850 1.325 Ha

3.587.546 88,00 1.325 Ha 100,00 80,01

Penerapan PHT OPT

Tanaman Kopi 2.389.900 500 Ha

2.171.142 90,85 500 Ha 100,00 72,88

Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

(Prov. Jabar, Jateng, Bali, NTT)

1.059.600 4 KT

1.021.927 96,44 4 KT 100,00 58,89

Penghitungan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada Perkebunan Rakyat

375.000 6 KT

373.444 99,59 6 KT 100,00 51,04


7.154.060 90,54

65,70

Tabel 13. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Tebu

Kegiatan




(%) Fisik

Vol Sat Vol Sat %

Gerakan Pengendalian OPT Tebu

1.017.350 475 Ha 936.808 92,08 475 Ha 100,00 69,79

Tabel 14. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Lada

Kegiatan




(%) Fisik

Vol Sat Vol Sat %

Penerapan PHT OPT Lada 1.231.500 450 Ha 1.192.331 96,82 450 Ha 100,00 57,95

Tabel 15. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Cengkeh

Kegiatan




(%) Fisik

Vol Sat Vol Sat %

Penerapan PHT OPT Cengkeh

2.398.200 900 Ha 2.349.815 97,98 900 Ha 100,00 55,04

23

Tabel 16. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Pala

Kegiatan




(%) Fisik

Vol Sat Vol Sat %

Penerapan PHT OPT Pala 1.758.588 600 Ha 1.699.280 96,63 600 Ha 100,00 58,43

Tabel 17. Nilai Efisiensi Dukungan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kelapa

Sawit

Kegiatan




(%) Fisik

Vol Sat Vol Sat % Demplot Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Prov. Riau, Kalteng & Kaltim)

1.854.575 6 KT 1.788.690 96,45 6 KT 100,00 58,88

Dari Tabel 8. hingga Tabel 17 .terlihat bahwa semua kegiatan tersebut memiliki

nilai efisiensi di atas 50% yang menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 214 tahun

2017 termasuk ke dalam kategori efisien.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Secara keseluruhan Kegiatan berhasil menunjang keberhasilan pencapaian kinerja,

walaupun terdapat salah satu kegiatan yang tidak dapat terlaksana secara fisik 100%,

yaitu Penanganan gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan dengan realisasi fisik hanya

90,48%. Namun begitu, nilai efisiensi sumber daya masih diatas 50% (efisien). Hal yang

menyebabkan realisasi fisik tidak dapat 100% adalah terkait kurangnya SDM dan padatnya

kegiatan APBN dan APBD. Solusi kedepan perlu adanya komitmen terhadap jadwal atau

ROPAK yang telah dibuat sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Adapun kegiatan lainnya yaitu Kegiatan Penanganan Organisme Penganggu

Tanaman Perkebunan, Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran

Lahan/Kebun dan Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan memiliki

beberapa kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung untuk penanganan organisme

pengganggu tanaman perkebunan yaitu Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan

Penyegar dan Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah. Pengendalian OPT

Tanaman Tahunan dan Penyegar terdiri dari (a) Gerakan Pengendalian OPT Tanaman

Tahunan dan Penyegar serta (b) Penerapan PHT OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar.

Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah terdiri dari (a) Gerakan Pengendalian

OPT Tanaman Semusim dan Rempah serta (b) Penerapan PHT OPT Tanaman Semusim

dan Rempah. Nilai efisiensi disajikan pada Tabel 18. Dari tabel tersebut terlihat bahwa

kegiatan Penanganan OPT Perkebunan termasuk kategori efisien.

24

Tabel 18. Nilai Efisiensi Penanganan OPT Perkebunan

Tabel 19. Nilai Efisiensi Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun

Tabel 20. Nilai Efisiensi Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan

Kegiatan pendukung untuk Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan

Kebakaran Lahan/Kebun yaitu (a) Antisipasi Dampak Perubahan Iklim melalui Mitigasi

dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, (b) Penghitungan Penurunan Emisi Gas Rumah

Kaca pada Perkebunan Rakyat, dan (c) Demplot Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa

Membakar (PLTB). Nilai efisiensi disajikan pada Tabel 19. Dari tabel tersebut terlihat

bahwa kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran

Lahan/Kebun termasuk kategori efisien.

Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan terdiri dari (a) fasilitasi

teknis perlindungan perkebunan di pusat serta (b) operasional laboratorium lapang (LL),

laboratorium utama pengendali hayati (LUPH), (c) brigade proteksi tanaman (BPT), serta

(d) brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun. Nilai efisiensi disajikan pada Tabel

VOLUME SAT VOLUME SAT %

Penanganan OPT Perkebunan 23.270.228 8.325 Ha 21.934.644 94,26 8.325 Ha 100,00 64,35

Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar 16.864.590 5.900 Ha 15.756.409 93,43 5.900 Ha 100,00 66,43

Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah 6.405.638 2.425 Ha 6.178.235 96,45 2.425 Ha 100,00 58,88

TOTAL/RATA-RATA 23.270.228 21.934.644 94,26

NO KEGIATAN

TARGET REALISASI NILAI

EFISIENSI

(%)

KET.KEUANGAN

Rp.(000)

FISIK KEUANGAN

Rp.(000) (%)

FISIK


Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan

Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun

5.905.875 25 KT 5.591.465 94,68 25 KT 100,00 63,31

Antisipasi Dampak Perubahan Iklim

Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim 1.852.925 7 KT 1.789.096 96,56 7 KT 100,00 58,61

Penghitungan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada

Perkebunan Rakyat

375.000 6 KT 373.444 6 KT 100,00 51,04

Demplot Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa

Membakar

3.677.950 12 KT 3.428.925 93,23 12 KT 100,00 66,93

TOTAL/RATA-RATA 5.905.875 5.591.465 94,68

NILAI

EFISIENSI

(%)

KET.KEUANGAN

Rp.(000)

FISIK KEUANGAN

Rp.(000) (%)

FISIKNO KEGIATAN

TARGET REALISASI


Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan

Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan

Pusat

14.399.730 12 Bulan 13.181.222 91,54 12 Bulan 100,00 71,16

Operasional Laboratorium Lapangan (LL) 3.864.025 28 Unit 3.773.200 97,65 28 Unit 100,00 55,88

Laboratorium Utama Pengendali Hayati (LUPH) 119.200 4 Unit 119.200 100,00 4 Unit 100,00 50,00

Operasional Brigade Proteksi Tanaman 9.631.105 31 Unit 9.369.503 97,28 31 Unit 100,00 56,79

Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan

dan Kebun

4.758.350 60 Unit 4.314.827 90,68 60 Unit 100,00 73,30

Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT 3.930.065 1.054 Org 3.797.890 96,64 1.054 Org 100,00 58,41

TOTAL/RATA-RATA 36.702.475 34.555.843 94,15

NILAI

EFISIENSI

(%)

KET.KEUANGAN

Rp.(000)

FISIK KEUANGAN

Rp.(000) (%)

FISIKNO KEGIATAN

TARGET REALISASI

25

20. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kegiatan Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan

Perkebunan termasuk kategori efisien.

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Akuntabilitas Terhadap Target Serapan Direktorat Perlindungan Perkebunan

Direktorat Perlindungan Perkebunan pada tahun 2018 mendapat alokasi anggaran

untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar Rp. 96.261.498.000 dan

terserap sebesar Rp. 91.558.032.791 atau 95,11%. Realisasi anggaran kegiatan pusat

maupun daerah untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan tidak mencapai 100%,

hal tersebut disebabkan karena pada kegiatan Pusat terjadi efisiensi serta optimalisasi

dalam pelaksanaan kegiatan. Pada kegiatan di daerah terdapat dua provinsi yang tidak

melaksanakan kegiatan penanganan gangguan dan konflik usaha perkebunan yaitu

Provinsi Kalimantan Barat dan Banten karena keterbatasan SDM.

3.2.2. Akuntabilitas Terhadap Capaian Fisik Direktorat Perlindungan Perkebunan

Rincian capaian serapan keuangan dan fisik untuk output kegiatan utama Dukungan

Perlindungan Perkebunan dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Capaian Serapan Keuangan dan Fisik Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan

No Kegiatan

Anggaran

Pagu Realisasi Fisik

Output

Rp. Rp. % %

1799 Dukungan Perlindungan

Perkebunan 96.261.498.000 91.558.032.791 95,11 98,41

DAERAH 81.861.768.000 78.376.810.301 95,74 98,10

1 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan

23.270.228.000 21.934.643.759 94,26 100

2

Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun

5.905.875.000 5.591.464.976 94,68 100

3 Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan

28.671.420.000 27.997.155.637 97,65 100


22.302.745.000 21.374.620.682 95,84 100

5 Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan

1.711.500.000 1.478.925.247 86,41 90,48

PUSAT 14.399.730.000 13.181.222.490 91,54 100


14.399.730.000 13.181.222.490 91,54 100

26

Akuntabilitas terhadap capaian fisik kegiatan 2018 diuraikan sebagai berikut :

1) Penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan dari pagu anggaran Rp.

23.270.228.500 terealisasi Rp. 21.934.643.759 (94,26%) dengan capaian fisik 100%.

Realisasi keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai 100% disebabkan

adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun dari pagu

anggaran Rp. 5.905.875.000 terealiasi Rp. 5.591.464.976 (94,68%) dengan capaian fisik

100%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai 100%

disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

3) Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan

dari pagu anggaran Rp. 28.671.420.000 terealisasi Rp. 27.997.155.637 (97,65%) dengan

capaian fisik 100%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai

100% disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

4) Fasilitasi teknis daerah terdiri atas kegiatan operasional LL, LUPH, BPT, dan Brigade

Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun dari pagu anggaran Rp. 22.302.745.000

terealisasi Rp. 21.374.620.682 (95,84%) dengan dengan capaian fisik 100%. Realisasi

keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai 100% disebabkan adanya

efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

5) Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan dari pagu anggaran Rp.

1.711.500.000 terealisasi Rp. 1.478.925.247 (86,41%) dengan dengan capaian fisik

90,48%. Realisasi keuangan dan fisik tidak mencapai 100% karena Provinsi Banten

dan Kalimantan Barat tidak melaksanakan kegiatan ini.

6) Untuk kegiatan pusat yaitu Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan dari

pagu Rp. 14.399.730.000 terealisasi Rp. 13.181.222.490 (91,54%) dengan capaian fisik

100%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai 100%

disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

7) Secara keseluruhan, kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan tahun 2018 dari

pagu Rp. 96.261.498.500 terealisasi Rp. 91.558.032.791 (95,11%) dengan capaian fisik

98,41%. Rincian realisasi kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan 2018 (pusat

dan daerah) seperti pada Lampiran 3 dan 4.

27

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2018 merupakan salah

satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban selama

periode tahun 2018. Kesemuanya merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program

kerja Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

Pembangunan Perkebunan Revisi III dan Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan

Revisi III Tahun 2015-2019.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2015-2019

sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan, maka

Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai tujuan yaitu: (1) Menurunkan risiko

kerugian hasil akibat serangan OPT, dampak perubahan iklim dan gangguan usaha; (2)

Melakukan pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada pekebun dalam menerapkan

teknologi perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT, pencegahan

kebakaran lahan dan kebun, penanganan DPI dan gangguan usaha; (3) Fasilitasi kegiatan

pemberdayaan perangkat dan pengamatan kelembagaan kelompok tani perlindungan

perkebunan (KTPA, SL-PHT, Regu Pengendali Hama dan Desa Organik). Tujuan tersebut

dicapai melalui kegiatan (1) Penanganan Organisme Penggangu Tumbuhan, (2)

Penangannan Dampak perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran lahan/Kebun, (3)

Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan, (4) Fasilitasi

Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan, dan (5) Penanganan Gangguan Usaha dan

Konflik Perkebunan.

Berdasarkan penilaian kinerja yang berpedoman pada Permenpan RB Nomor 29

Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah, Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis

perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi

pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 214 tahun 2017 maka keluaran

(outputs) capaian kinerja keuangan mencapai 95,11% dari pagu dan realisasi fisik

mencapai 98,41%, dengan nilai efisiensi 61,88% yang termasuk kategori efisien.

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi kinerja perlindungan

secara keseluruhan adalah : (1) Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Perkebunan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan perlu dijabarkan ke dalam

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) namun penyusunannya

seringkali terlambat atau bahkan tidak dibuat oleh penanggung jawab kegiatan; (2)

Penetapan SK Pelaksana kegiatan Provinsi/Kabupaten seringkali terlambat, sehingga

pelaksanaan kegiatan pengawalan pengendalian OPT belum terkoordinir; (3)

Keterlambatan penelaahan POK/DIPA oleh satker daerah sehingga ketika terdapat

ketidaksesuaian terlambat dilakukan revisi yang dapat menunda pelaksanaan kegiatan; (4)

28

Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat

waktu dan sasaran. Untuk itu perlu pengawalan setiap tahapan proses pengadaan barang

dan jasa di ULP; (5) Jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum

sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan anggaran harus

mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten; (6) Kegiatan yang telah selesai

dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahun

anggaran. Bahkan ada beberapa kegiatan di daerah yang sudah selesai dilaksanakan tetapi

laporannya tidak dikirimkan ke pusat. Sebaiknya penyelesaian dan penyampaian laporan

dilakukan paling lambat dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu

akhir tahun; (7) Keterbatasan SDM yang menangani perlindungan perkebunan (Pemandu

lapang, Petugas Pengamat dan petugas laboratorium) mengakibatkan pelaksanaan kegiatan

perlindungan perkebunan tidak optimal; dan (8) Jumlah lembaga sertifikasi organik (ISO)

nasional masih terbatas.

4.2. Upaya Tindak Lanjut

Upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain :

1) Untuk kegiatan tahun 2019 akan mempercepat sosialisasi pedoman teknis dan

ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan kegiatan serta

disosialisasikan secara tepat serta pengawalan dan monev yang lebih ketat terhadap

pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2) Penyusunan juklak/juknis oleh Dinas seharusnya dilakukan sebelum kegiatan dimulai

sehingga dapat menjabarkan/mengakomodir hal-hal yang spesifik lokasi namun tidak

bertentangan dengan Pedoman Teknis Pusat.

3) Satker agar melaksanakan penelaahan sejak awal setelah diterimanya POK dan

Pedoman Teknis dan pengusulan revisi segera dilakukan pada awal tahun.

4) Perlu ada sinkronisasi perencanaan dan pengawalan sejak pengusulan sampai

penetapan DIPA.

5) Perlu pengawalan setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa di ULP.

6) Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten.

7) Sebaiknya penyelesaian dan penyampaian laporan dilakukan paling lambat dua

minggu setelah kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu akhir tahun anggaran.

http://biroren.net/epk/home/inp/50#

Lampiran 1. Form e-PK Tahun 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dudi Gunadi

Jabatan : Direktur Perlindungan Perkebunan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang

Jabatan : Direktur Jenderal Perkebunan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Bambang

Jakarta, 21 Juni 2018

Pihak Pertama

Dudi Gunadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1


tertanganinya gangguan


4-1-Rasio luas serangan OPTÂ yang dapat

dikendalikan dibandingÂ luasÂ lahan serangan OPT yang dilaporkan

1.20

%

1



usaha dan DPI terhadap luas

tanaman perkebunan

4-2-RasioÂ Luas area terkena DPIÂ yang

dapat ditanggulangi (mitigasi dan adaptasi)

dibandingÂ luasÂ lahan yang berpotensi

terkena DPI

2.00

%

1




4-3-Jumlah kasus gangguan usaha yang

ditangani

21.00

kasus

1



usaha dan DPI terhadap luas

tanaman perkebunan

4-4-Rasio jumlah desa binaan yang siap

disertifikasi organik terhadap total desa binaan

83.00

%

KEGIATAN

ANGGARAN

1 Dukungan Perlindungan Perkebunan Rp. 95,025,218,000

Direktur Jenderal Perkebunan

Bambang

Jakarta, 21 Juni 2018

Direktur Perlindungan Perkebunan

Dudi Gunadi

Lampiran 2. Pengukuran Nilai Efisiensi Berdasarkan PMK 214 Tahun 2017

Untuk mengukur efisiensi (E) digunakan formula berdasarkan PMK 214 Tahun 2017,

sebagai berikut:

Sedangkan untuk mengukur nilai efisiensi (NE) digunakan formula berikut :

Dari formula tersebut berarti suatu kegiatan di katakan efisien jika memiliki nilai efisiensi

lebih besar sama dengan 50% dan jika lebih besar dari 100% dikatakan efisien tetapi perlu

penjelasan lebih lanjut karena dianggap anomali.

Lampiran 3. Realisasi Keuangan Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan Pusat dan Daerah Tahun 2018

NO KODE PAGU ANGGARANREALISASI

KEUANGAN%

(1) (2) (7) (8) (9)

1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 96.261.498.000 91.558.032.790 95,11

1779.001 Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan 8.325 Ha 23.270.228.000 21.934.643.759 94,26

1 Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar 4.850 Ha 12.196.888.000 11.362.223.100 93,16

1 Gerakan Pengendalian OPT Kelapa (Hama Oryctes) 500 Ha 643.700.000 643.110.000 99,91

1 SULAWESI TENGAH 1 Kab. Donggala 200 Ha 257.800.000 257.210.000 99,77

2 SULAWESI UTARA 2 Kab. Minahasa Utara 300 Ha 385.900.000 385.900.000 100,00

2 Gerakan Pengendalian OPT Karet (Penyakit Jamur Akar Putih) 400 Ha 1.171.000.000 1.014.601.300 86,64

1 JAMBI 1 Kab. Tebo 200 Ha 585.500.000 518.475.000 88,55

2 SUMATERA SELATAN 2 Kab. Musi Rawas 200 Ha 585.500.000 496.126.300 84,74

3 Gerakan Pengendalian OPT Kakao 2.525 Ha 5.960.838.000 5.772.544.150 96,84

1 ACEH 1 Kab. Pidie 250 Ha 555.725.000 544.055.000 97,90

2 SULAWESI SELATAN 2 Kab. Bone 300 Ha 699.950.000 618.042.500 88,30

3 SULAWESI TENGAH 3 Kab. Poso 600 Ha 1.288.850.000 1.257.254.000 97,55

4 Kab. Toli-Toli 200 Ha 472.863.000 446.400.000 94,40

4 SULAWESI BARAT 5 Kab. Mamuju 150 Ha 353.475.000 347.901.750 98,42

5 SULTRA 6 Kab. Konawe 300 Ha 690.350.000 690.350.000 100,00

7 Kab. Bombana 300 Ha 690.350.000 690.350.000 100,00

6 KALIMANTAN UTARA 8 Kab. Nunukan 150 Ha 567.375.000 541.183.900 95,38

7 NTB 9 Kab. Lombok Utara 275 Ha 641.900.000 637.007.000 99,24

4 Gerakan Pengendalian OPT Kopi (Hama PBKo) 1.325 Ha 4.076.850.000 3.587.546.150 88,00

1 JAWA BARAT 1 Kab. Bandung 300 Ha 903.500.000 757.150.000 83,80

2 SULAWESI SELATAN 2 Kab. Enrekang 400 Ha 1.271.400.000 1.013.512.300 79,72

3 BALI 3 Kab. Buleleng 225 Ha 678.350.000 643.363.850 94,84

4 SULAWESI UTARA 4 Kab. Kota Mobagu 200 Ha 619.000.000 617.250.000 99,72

5 BENGKULU 5 Kab. Kepahiang 200 Ha 604.600.000 556.270.000 92,01

5 Gerakan Pengendalian OPT Jambu mete (Penyakit Jamur Akar Putih) 100 Ha 344.500.000 344.421.500 99,98

NTT 2 Sumba Barat Daya 100 Ha 344.500.000 344.421.500 99,98

2 Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Tanaman

Tahunan dan Penyegar

1.050 Ha 4.667.702.000 4.394.186.150 94,14

1 Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Tanaman Kakao 550 Ha 2.277.802.000 2.223.043.850 97,60

1 D I YOGYAKARTA 1 Kab.Gunung Kidul 50 Ha 214.795.000 213.473.950 99,38

2 SULAWESI TENGAH 2 Kab. Sigi 200 Ha 807.957.000 787.671.000 97,49

3 SULAWESI SELATAN 3 Kab. Luwu Utara 100 Ha 427.500.000 394.398.900 92,26

4 GORONTALO 4 Kab. Boalemo 50 Ha 217.285.000 217.235.000 99,98

5 SULAWESI TENGGARA 5 Kab. Kolaka Timur 150 Ha 610.265.000 610.265.000 100,00

2 Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Tanaman Kopi 500 Ha 2.389.900.000 2.171.142.300 90,85

1 JAWA BARAT 1 Kab. Garut 100 Ha 453.980.000 425.105.000 93,64

2 JAWA TENGAH 2 Kab. Temanggung 100 Ha 458.880.000 382.632.100 83,38

3 ACEH 3 Kab. Bener Meriah 100 Ha 498.080.000 487.130.000 97,80

4 SULAWESI SELATAN 4 Kab. Toraja Utara 100 Ha 480.880.000 400.341.200 83,25

5 NUSA TENGGARA TIMUR 5 Kab. Manggarai Timur 100 Ha 498.080.000 475.934.000 95,55

3 Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah 475 Ha 1.017.350.000 936.808.225 92,08

1 Gerakan Pengendalian OPT Tebu (Hama Uret) 475 Ha 1.017.350.000 936.808.225 92,08

1 JAWA TENGAH 1 Kab. Purworejo 100 Ha 226.450.000 223.771.500 98,82

2 DI YOGYAKARTA 2 Kab. Sleman 75 Ha 148.150.000 146.620.525 98,97

3 JAWA TIMUR 3 Kab. Tulungagung 100 Ha 214.250.000 175.940.400 82,12

4 Kab. Kediri 100 Ha 214.250.000 189.880.400 88,63

5 Kab. Situbondo 100 Ha 214.250.000 200.595.400 93,63

REKAPITULASI KEGIATAN DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN - DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

TAHUN 2018

(3) (4) (5) (6)

KEGIATAN PROVINSI KABUPATEN VOLUME


KEUANGAN%

(1) (2) (7) (8) (9)(3) (4) (5) (6)


7 Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Tanaman

Semusim dan Rempah

1.950 Ha 5.388.288.000 5.241.426.284 97,27

1 Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada 450 Ha 1.231.500.000 1.192.330.984 96,82

1 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1 Kab. Bangka Barat 150 Ha 412.800.000 411.966.758 99,80

2 Kab. Belitung 100 Ha 283.900.000 278.846.226 98,22

2 LAMPUNG 3 Kab. Lampung timur 100 Ha 271.900.000 271.890.000 100,00

3 KALIMANTAN BARAT 4 BPTP Pontianak 100 Ha 262.900.000 229.628.000 87,34

2 Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Cengkeh 900 Ha 2.398.200.000 2.349.815.300 97,98

1 JAWA TIMUR 1 BBPPTP Surabaya 150 Ha 374.400.000 359.007.000 95,89

2 SULUT 2 Kab. Minahasa 100 Ha 292.900.000 292.900.000 100,00

3 SULTENG 3 Kab. Toli-toli 150 Ha 394.000.000 384.531.000 97,60

4 SULTRA 4 Kab. Kolaka Utara 150 Ha 413.800.000 413.800.000 100,00

5 BALI 5 Kab. Buleleng 150 Ha 390.300.000 384.111.000 98,41

6 JAWA TENGAH 6 Kab. Karanganyar 100 Ha 256.700.000 244.366.300 95,20

7 BBPPTP Ambon 7 Kab. Maluku Tengah 100 Ha 276.100.000 271.100.000 98,19

2 Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Pala 600 Ha 1.758.588.000 1.699.280.000 96,63

1 ACEH 1 Kab. Aceh Selatan 500 Ha 1.472.688.000 1.413.380.000 95,97

2 MALUT 2 Kab. Halmahera Selatan 100 Ha 285.900.000 285.900.000 100,00

1779.002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan

Kebakaran Lahan/Kebun25 KT 5.905.875.000 5.591.464.975 94,68

2 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim 25 KT 5.905.875.000 5.591.464.975 94,68

Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim 7 KT 1.852.925.000 1.789.095.600 96,56

1 JAWA BARAT 1 Provinsi 1 KT 261.625.000 247.778.000 94,71

2 JAWA TENGAH 2 Provinsi 1 KT 264.975.000 256.015.000 96,62

3 DI YOGYAKARTA 3 Provinsi 1 KT 263.475.000 261.618.400 99,30

4 BALI 4 Provinsi 1 KT 266.375.000 257.324.200 96,60

5 NUSA TENGGARA BARAT 5 Provinsi 1 KT 266.375.000 263.510.000 98,92

6 NUSA TENGGARA TIMUR 6 Provinsi 1 KT 266.625.000 260.810.000 97,82

7 BANTEN 7 Provinsi 1 KT 263.475.000 242.040.000 91,86

Penghitungan Penurunan emisi Gas Rumah Kaca Pada Perkebunan

Rakyat

6 KT 375.000.000 373.444.275 99,59

1 JAWA TENGAH 1 Provinsi 1 KT 48.000.000 48.000.000 100,00

2 SULAWESI UTARA 2 Provinsi 1 KT 63.700.000 63.700.000 100,00

3 SULAWESI SELATAN 3 Provinsi 1 KT 63.700.000 62.963.375 98,84

4 BALI 4 Provinsi 1 KT 64.200.000 64.199.800 100,00

5 NUSATENGGARA BARAT 5 Provinsi 1 KT 64.200.000 64.200.000 100,00

6 NUSA TENGGARA TIMUR 6 Provinsi 1 KT 71.200.000 70.381.100 98,85

Demplot Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar 12 KT 3.677.950.000 3.428.925.100 93,23

1 RIAU 1 Provinsi 2 KT 614.425.000 600.736.000 97,77

2 JAMBI 2 Provinsi 2 KT 596.875.000 466.752.700 78,20

3 SUMATERA SELATAN 3 Provinsi 2 KT 604.475.000 586.553.600 97,04

4 KALIMANTAN TENGAH 4 Provinsi 2 KT 617.575.000 608.977.500 98,61

5 KALIMANTAN SELATAN 5 Provinsi 2 KT 622.025.000 586.928.600 94,36

6 KALIMANTAN TIMUR 6 Provinsi 2 KT 622.575.000 578.976.700 93,00

1779.003 Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas

Perkebunan155 Desa 28.671.420.000 27.997.155.637 97,65

1 Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas

Perkebunan

155 Desa 28.671.420.000 27.997.155.637 97,65

1 Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas

Perkebunan

155 Desa 28.182.920.000 27.512.025.137 97,62

1 JAWA BARAT 1 Provinsi 14 Desa 2.680.450.000 2.652.753.000 98,97

2 JAWA TENGAH 2 Provinsi 9 Desa 1.640.700.000 1.607.693.000 97,99

3 JAWA TIMUR 3 BPP2TP Surabaya 17 Desa 4.878.825.000 4.630.492.808 94,91

4 ACEH 4 Provinsi 2 Desa 357.800.000 356.620.000 99,67

5 SUMATERA UTARA 5 BPP2TP Medan 8 Desa 1.744.600.000 1.730.723.109 99,20

6 SUMATERA BARAT 6 Provinsi 2 Desa 357.800.000 357.800.000 100,00

7 JAMBI 7 Provinsi 3 Desa 588.800.000 580.497.900 98,59

8 SUMATERA SELATAN 8 Provinsi 3 Desa 518.800.000 512.725.000 98,83

9 LAMPUNG 9 Provinsi 5 Desa 1.254.400.000 1.237.387.580 98,64

10 KALIMANTAN BARAT 10 BPTP Pontianak 6 Desa 1.235.600.000 1.073.300.500 86,86

11 SULAWESI UTARA 11 Provinsi 6 Desa 848.800.000 848.800.000 100,00


KEUANGAN%

(1) (2) (7) (8) (9)(3) (4) (5) (6)


12 SULAWESI TENGAH 12 Provinsi 5 Desa 1.121.225.000 1.102.440.000 98,32

13 SULAWESI SELATAN 13 Provinsi 5 Desa 731.300.000 721.225.000 98,62

14 SULAWESI TENGGARA 14 Provinsi 5 Desa 797.800.000 782.200.000 98,04

15 MALUKU 15 BPP2TP Ambon 6 Desa 2.005.600.000 2.002.281.941 99,83

16 BALI 16 Provinsi 14 Desa 1.054.300.000 1.040.688.299 98,71

17 NUSA TENGGARA BARAT 17 Provinsi 5 Desa 730.800.000 723.200.000 98,96

18 NUSA TENGGARA TIMUR 18 Provinsi 13 Desa 1.831.350.000 1.811.900.000 98,94

19 BENGKULU 19 Provinsi 5 Desa 651.500.000 647.660.000 99,41

20 MALUKU UTARA 20 Provinsi 13 Desa 1.315.800.000 1.311.800.000 99,70

21 BANTEN 21 Provinsi 2 Desa 368.300.000 350.900.000 95,28

22 PAPUA BARAT 22 Provinsi 5 Desa 950.800.000 943.000.000 99,18

23 SULAWESI BARAT 23 Provinsi 2 Desa 517.570.000 485.937.000 93,89

3 Penumbuhan Kawasan Organik Perkebunan dan siaga OPT 1 Keg 488.500.000 485.130.500 99,31

1779.006 Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan 12 Bulan 36.702.475.000 34.555.843.172 94,15

1 Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan 12 Bulan 14.399.730.000 13.181.222.490 91,54

1 Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan 12 Bulan 14.399.730.000 13.181.222.490 91,54

1 DKI JAKARTA 12 Bulan 14.399.730.000 13.181.222.490 91,54

2 Operasional Laboratorium Lapangan (LL) 28 Unit 3.864.025.000 3.773.200.110 97,65

1 JAWA BARAT 1 Provinsi 1 Unit 347.855.000 346.409.000 99,58

2 JAWA TENGAH 2 Provinsi 1 Unit 150.050.000 150.050.000 100,00

3 DI YOGYAKARTA 3 Provinsi 1 Unit 120.070.000 120.029.400 99,97

4 ACEH 4 Provinsi 1 Unit 167.300.000 162.260.000 96,99

5 SUMATERA BARAT 5 Provinsi 1 Unit 132.500.000 129.677.500 97,87

6 RIAU 6 Provinsi 1 Unit 119.500.000 119.452.000 99,96

7 JAMBI 7 Provinsi 1 Unit 120.100.000 120.100.000 100,00

8 SUMATERA SELATAN 8 Provinsi 1 Unit 134.900.000 89.098.020 66,05

9 LAMPUNG 9 Provinsi 1 Unit 133.700.000 133.700.000 100,00

10 KALIMANTAN TENGAH 10 Provinsi 1 Unit 40.700.000 40.700.000 100,00

11 KALIMANTAN SELATAN 11 Provinsi 1 Unit 125.550.000 122.748.139 97,77

12 KALIMANTAN TIMUR 12 Provinsi 1 Unit 119.500.000 118.112.900 98,84

13 SULAWESI UTARA 13 Provinsi 1 Unit 171.700.000 171.700.000 100,00

14 SULAWESI TENGAH 14 Provinsi 1 Unit 166.800.000 152.499.500 91,43

15 SULAWESI SELATAN 15 Provinsi 1 Unit 166.700.000 161.393.000 96,82

16 SULAWESI TENGGARA 16 Provinsi 1 Unit 166.700.000 166.700.000 100,00

17 BALI 17 Provinsi 1 Unit 124.100.000 123.259.951 99,32

18 NUSA TENGGARA BARAT 18 Provinsi 1 Unit 138.700.000 138.700.000 100,00

19 NUSA TENGGARA TIMUR 19 Kab. Kupang 1 Unit 136.900.000 136.887.000 99,99

20 Kab. Sikka 1 Unit 25.900.000 25.900.000 100,00

20 PAPUA 21 Kab. Jayapura 1 Unit 167.900.000 167.900.000 100,00

22 Kab. Merauke 1 Unit 27.100.000 26.496.700 97,77

21 BENGKULU 23 Provinsi 1 Unit 151.700.000 151.380.000 99,79

22 BANTEN 24 Provinsi 1 Unit 118.500.000 117.920.000 99,51

23 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 25 Provinsi 1 Unit 151.700.000 151.667.000 99,98

24 GORONTALO 26 Provinsi 1 Unit 151.700.000 151.700.000 100,00

25 PAPUA BARAT 27 Provinsi 1 Unit 166.700.000 166.700.000 100,00

26 SULAWESI BARAT 28 Provinsi 1 Unit 119.500.000 110.060.000 92,10

3 Laboratorium Utama Pengendali Hayati (LUPH) 4 Unit 119.200.000 119.200.000 100,00

1 LAMPUNG Provinsi 1 Unit 29.400.000 29.400.000 100,00

2 SULUT Provinsi 1 Unit 29.400.000 29.400.000 100,00

3 BALI Provinsi 1 Unit 26.200.000 26.200.000 100,00

4 MALUT Provinsi 1 Unit 34.200.000 34.200.000 100,00

4 Operasional Brigade Proteksi Tanaman 31 Unit 9.631.105.000 9.369.503.445 97,28

1 JAWA BARAT 1 Provinsi 1 Unit 325.630.000 317.070.000 97,37

2 JAWA TENGAH 2 Provinsi 1 Unit 308.850.000 302.447.000 97,93

3 DI YOGYAKARTA 3 Provinsi 1 Unit 296.600.000 296.219.300 99,87

4 JAWA TIMUR 4 Provinsi 1 Unit 309.850.000 273.517.250 88,27

5 ACEH 5 Provinsi 1 Unit 326.650.000 320.950.000 98,26

6 SUMATERA UTARA 6 Provinsi 1 Unit 309.150.000 305.900.450 98,95

7 SUMATERA BARAT 7 Provinsi 1 Unit 309.150.000 303.779.600 98,26



KEUANGAN%

(1) (2) (7) (8) (9)(3) (4) (5) (6)



10 SUMATERA SELATAN 10 Provinsi 1 Unit 308.150.000 302.531.200 98,18

11 LAMPUNG 11 Provinsi 1 Unit 306.950.000 306.430.600 99,83

12 KALIMANTAN TENGAH 12 Provinsi 1 Unit 308.150.000 302.547.000 98,18



15 SULAWESI UTARA 15 Provinsi 1 Unit 310.850.000 310.791.000 99,98

16 SULAWESI TENGAH 16 Provinsi 1 Unit 309.150.000 299.926.000 97,02

17 SULAWESI SELATAN 17 Provinsi 1 Unit 308.650.000 289.417.000 93,77

18 SULAWESI TENGGARA 18 Provinsi 1 Unit 309.150.000 309.150.000 100,00

19 MALUKU 19 Provinsi 1 Unit 309.650.000 273.781.505 88,42

20 BALI 20 Provinsi 1 Unit 308.650.000 307.960.000 99,78

21 NUSA TENGGARA BARAT 21 Provinsi 1 Unit 312.850.000 311.261.500 99,49

22 NUSA TENGGARA TIMUR 22 Provinsi 1 Unit 324.650.000 313.410.115 96,54

23 PAPUA 23 Provinsi 1 Unit 331.650.000 331.650.000 100,00

24 BENGKULU 24 Provinsi 1 Unit 308.150.000 294.829.000 95,68

25 MALUKU UTARA 25 Provinsi 1 Unit 325.850.000 325.850.000 100,00

26 BANTEN 26 Provinsi 1 Unit 305.650.000 302.825.000 99,08

27 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 27 Provinsi 1 Unit 308.650.000 306.982.575 99,46

28 GORONTALO 28 Provinsi 1 Unit 309.650.000 309.350.000 99,90

29 KEPULAUAN RIAU 29 Provinsi 1 Unit 253.325.000 205.654.600 81,18

30 PAPUA BARAT 30 Provinsi 1 Unit 332.850.000 332.100.000 99,77

31 SULAWESI BARAT 31 Provinsi 1 Unit 309.650.000 307.515.150 99,31

5 Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun 60 Unit 4.758.350.000 4.314.827.32790,68



3 SUMATERA SELATAN 3 Provinsi 15 Unit 1.181.625.000 1.046.586.957 88,57

4 KALIMANTAN TENGAH 5 Provinsi 15 Unit 1.181.625.000 1.177.885.000 99,68



6 Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT 1.054 Org 3.930.065.000 3.797.889.800 96,64

Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT 1.054 Org 3.930.065.000 3.797.889.800 96,64

1 JAWA BARAT 1 Provinsi 66 Org 243.405.000 225.600.000 92,69

2 JAWA TENGAH 2 Provinsi 52 Org 192.200.000 190.116.200 98,92

3 DI YOGYAKARTA 3 Provinsi 20 Org 74.960.000 73.459.800 98,00

4 ACEH 4 Provinsi 34 Org 126.300.000 125.500.000 99,37

5 SUMATERA BARAT 5 Provinsi 56 Org 202.100.000 201.950.000 99,93

6 RIAU 6 Provinsi 66 Org 240.100.000 240.100.000 100,00

7 JAMBI 7 Provinsi 46 Org 168.100.000 168.100.000 100,00

8 SUMATERA SELATAN 8 Provinsi 75 Org 275.700.000 243.123.200 88,18

9 LAMPUNG 9 Provinsi 64 Org 237.400.000 236.932.600 99,80

10 KALIMANTAN TENGAH 10 Provinsi 28 Org 102.900.000 102.900.000 100,00

11 KALIMANTAN SELATAN 11 Provinsi 28 Org 104.400.000 103.775.000 99,40

12 KALIMANTAN TIMUR 12 Provinsi 21 Org 78.600.000 78.100.000 99,36

13 SULAWESI UTARA 13 Provinsi 52 Org 187.000.000 187.000.000 100,00

14 SULAWESI TENGAH 14 Provinsi 48 Org 173.400.000 169.800.000 97,92

15 SULAWESI SELATAN 15 Provinsi 79 Org 289.300.000 269.100.000 93,02

16 SULAWESI TENGGARA 16 Provinsi 24 Org 89.800.000 89.800.000 100,00

17 BALI 17 Provinsi 57 Org 205.000.000 193.310.000 94,30

18 NUSA TENGGARA BARAT 18 Provinsi 32 Org 119.400.000 119.394.000 99,99

19 NUSA TENGGARA TIMUR 19 Provinsi 42 Org 172.300.000 171.700.000 99,65

20 PAPUA 20 Provinsi 29 Org 142.600.000 142.600.000 100,00

21 BENGKULU 21 Provinsi 24 Org 87.800.000 87.800.000 100,00

22 MALUKU UTARA 22 Provinsi 23 Org 35.800.000 35.800.000 100,00

23 BANTEN 23 Provinsi 9 Org 38.800.000 32.450.000 83,63

24 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 24 Provinsi 16 Org 60.600.000 60.600.000 100,00

25 GORONTALO 25 Provinsi 15 Org 59.200.000 59.200.000 100,00

26 KEPULAUAN RIAU 26 Provinsi 8 Org 42.700.000 38.279.000 89,65

27 PAPUA BARAT 27 Provinsi 13 Org 68.000.000 68.000.000 100,00

28 SULAWESI BARAT 28 Provinsi 12 Org 46.000.000 41.200.000 89,57

29 KALIMANTAN UTARA 29 Provinsi 15 Org 66.200.000 42.200.000 63,75


KEUANGAN%

(1) (2) (7) (8) (9)(3) (4) (5) (6)


1779.005 Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan21 Prov 1.711.500.000 1.478.925.247 86,41

1 Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan 21 Prov 1.711.500.000 1.478.925.247 86,41

2 Fasilitasi, Inventarisasi, Identifikasi, serta Penanganan Kasus

Gangguan Usaha Perkebunan21 Prov 1.711.500.000 1.478.925.247 86,41

1 KALIMANTAN UTARA 1 Provinsi 1 Prov 81.500.000 48.167.338 59,10

2 SUMATERA UTARA 2 Provinsi 1 Prov 81.500.000 80.852.655 99,21

3 SUMATERA BARAT 3 Provinsi 1 Prov 81.500.000 72.399.900 88,83

4 RIAU 4 Provinsi 1 Prov 81.500.000 79.967.000 98,12

5 JAMBI 5 Provinsi 1 Prov 81.500.000 69.483.100 85,26

6 KALIMANTAN TENGAH 6 Provinsi 1 Prov 81.500.000 76.132.200 93,41

7 KALIMANTAN SELATAN 7 Provinsi 1 Prov 81.500.000 68.412.197 83,94

8 KALIMANTAN TIMUR 8 Provinsi 1 Prov 81.500.000 69.139.400 84,83

9 SULAWESI TENGAH 9 Provinsi 1 Prov 81.500.000 77.728.500 95,37

10 BANTEN 10 Provinsi 1 Prov 81.500.000 61.350.000 75,28

11 ACEH 11 Provinsi 1 Prov 81.500.000 64.528.000 79,18

12 JAWA BARAT 12 Provinsi 1 Prov 81.500.000 81.500.000 100,00

13 SUMATERA SELATAN 13 Provinsi 1 Prov 81.500.000 78.028.179 95,74

14 BENGKULU 14 Provinsi 1 Prov 81.500.000 60.542.000 74,28

15 KEP. BANGKA BELITUNG 15 Provinsi 1 Prov 81.500.000 81.124.178 99,54

16 NTB 16 Provinsi 1 Prov 81.500.000 70.575.000 86,60

17 KALIMANTAN BARAT 17 Provinsi 1 Prov 81.500.000 20.333.600 24,95

18 NTT 18 Provinsi 1 Prov 81.500.000 81.499.000 100,00

19 SULAWESI TENGGARA 19 Provinsi 1 Prov 81.500.000 78.400.000 96,20

20 MALUKU 20 Provinsi 1 Prov 81.500.000 77.570.000 95,18

21 SULAWESI BARAT 21 Provinsi 1 Prov 81.500.000 81.193.000 99,62

Lampiran 4. Realisasi Keuangan Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan di Pusat Tahun 2018

POSISI : Desember 2018

NO KEG./SUB KEG./ JENIS BELANJA / RINCIAN BELANJA HARGA

SATUAN JUMLAH BIAYA

REALISASI

KEUANGAN

%

REALISASI

KEUANGAN

SISA ANGGARAN % SISA

018.05.08 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 14.399.730.000 13.181.222.490 91,54 1.218.507.510 8,46

1779.004 Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan 12 Bln 14.399.730.000 13.181.222.490 91,54 1.218.507.510 8,46

-

057 Dukungan Teknis Perlindungan Perkebunan 14.399.730.000 13.181.222.490 91,54 1.218.507.510 8,46

A PEMBUATAN BUKU 163.850.000 146.300.000 89,29 17.550.000 10,71

521211 Belanja Bahan 78.300.000 68.865.000 87,95 9.435.000 12,05

- Pencetakan Buku Pedoman 500 Eks 65.000 32.500.000 31.225.000 96,08 1.275.000 3,92

- Pencetakan Buku Saku 1.000 Eks 35.000 35.000.000 32.440.000 92,69 2.560.000 7,31

- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Buku 100 OH 90.000 9.000.000 4.160.000 46,22 4.840.000 53,78

- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 1.040.000 57,78 760.000 42,22

-

521213 Honor Output Kegiatan 1.750.000 1.450.000 82,86 300.000 17,14

- Penanggung jawab 1 OK 450.000 450.000 450.000 100,00 - -

- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -

- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -

- Anggota 2 OK 300.000 600.000 300.000 50,00 300.000 50,00

-

522151 Belanja Jasa Profesi 10.800.000 10.800.000 100,00 - -

- Honor Narasumber (Pakar) 12 OJ 900.000 10.800.000 10.800.000 100,00 - -

-

524111 Belanja perjalanan biasa 4.800.000 2.060.000 42,92 2.740.000 57,08

- Dalam Rangka Persiapan dan Penyelesaian Administrasi 4 OT 1.200.000 4.800.000 2.060.000 42,92 2.740.000 57,08

-

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 68.200.000 63.125.000 92,56 5.075.000 7,44

- Pertemuan 44 OH 550.000 24.200.000 24.200.000 100,00 - -

- Perjalanan Panitia Dalam Rangka Pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan Buku 4 OT 2.000.000 8.000.000 7.520.000 94,00 480.000 6,00

- Perjalanan Peserta Dalam Rangka Pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan Buku 36 OH 900.000 32.400.000 28.800.000 88,89 3.600.000 11,11

- Perjalanan narasumber 1 OT 3.600.000 3.600.000 2.605.000 72,36 995.000 27,64

-

B Pengawalan Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah 153.800.000 148.780.598 96,74 5.019.402 3,26

-

521211 Belanja Bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00

- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00

-

524111 Belanja Perjalanan Biasa 152.000.000 148.780.598 97,88 3.219.402 2,12

- Dalam Rangka Pengawalan dan Pembinaan Pengendalian serta Monev Daerah Endemis OPT

Tanaman Semusim dan Rempah 15 OT 8.000.000 120.000.000 117.782.548 98,15 2.217.452 1,85

- Konsultasi dengan puslit/Balit/Perti/Instansi Terkait 4 OT 8.000.000 32.000.000 30.998.050 96,87 1.001.950 3,13

-

C Pengawalan Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar 377.800.000 371.068.418 98,22 6.731.582 1,78

-

521211 Belanja bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00


-


- Dalam Rangka Pengawalan dan Pembinaan Pengendalian serta Monev Daerah Endemis OPT

Tanaman tahunan & penyegar 43 OT 8.000.000 344.000.000 339.241.018 98,62 4.758.982 1,38

- Konsultasi dengan puslit/Balit/Perti/Instansi Terkait 4 OT 8.000.000 32.000.000 31.827.400 99,46 172.600 0,54

-

DPengawalan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Semusim dan

Rempah 265.800.000 262.119.132 98,62 3.680.868 1,38

-

521211 Belanja bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00

- Rapat Penyusunan dan pembahasan laporan 20 OH 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00

-


- Dalam Rangka Pengawalan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman

Semusim dan Rempah 31 OT 8.000.000 248.000.000 247.139.500 99,65 860.500 0,35


-

EPengawalan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Tahunan dan

Penyegar 201.800.000 197.733.370 97,98 4.066.630 2,02

-

521211 Belanja bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00


-


- Dalam Rangka Pengawalan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman

Tahunan dan Penyegar 23 OT 8.000.000 184.000.000 183.913.370 99,95 86.630 0,05


-

F Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan 463.800.000 456.205.394 98,36 7.594.606 1,64

-

521211 Belanja bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00


-


- Dalam Rangka Pembinaan perangkat perlindungan (LL, LUPH,Brigade Proteksi) 31 OT 8.000.000 248.000.000 247.401.672 99,76 598.328 0,24

- Dalam rangka pelatihan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) 26 OT 7.000.000 182.000.000 177.294.322 97,41 4.705.678 2,59

- Konsultasi dengan puslit/Balit/Perti/Instansi Terkait 4 OT 8.000.000 32.000.000 31.509.400 98,47 490.600 1,53

-

G Pengawalan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan 257.800.000 208.546.965 80,89 49.253.035 19,11

-

521211 Belanja bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00


-


- Dalam Rangka Penanganan gangguan usaha perkebunan 28 OT 8.000.000 224.000.000 205.154.165 91,59 18.845.835 8,41

- Konsultasi dengan puslit/balit/perti/instansi terkait 4 OP 8.000.000 32.000.000 3.392.800 10,60 28.607.200 89,40

-

VOLUME

REALISASI KEUANGAN PUSAT DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

TAHUN ANGGARAN 2018


SATUAN JUMLAH BIAYA

REALISASI

KEUANGAN

%

REALISASI

KEUANGAN

SISA ANGGARAN % SISA VOLUME

H Pengawalan Penanganan Kebakaran Lahan Perkebunan 425.800.000 303.470.863 71,27 122.329.137 28,73

-

521211 Belanja bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00


-


- Dalam Rangka Pengawalan, pembinaan dan monev demplot pembukaan lahan tanpa bakar 36 OT 8.000.000 288.000.000 238.114.401 82,68 49.885.599 17,32

- Dalam rangka pengawalan pemantauan kebakaran dan operasional brigade kebakaran

perkebunan 14 OT 8.000.000 112.000.000 55.010.662 49,12 56.989.338 50,88


-

IPengawalan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Serta Perhitungan

Perkebunan Rendah Emisi 427.400.000 370.834.208 86,77 56.565.792 13,23

-

521211 Belanja bahan 9.000.000 - - 9.000.000 100,00


- Rapat-rapat teknis 80 OH 90.000 7.200.000 - - 7.200.000 100,00

-

522151 Belanja Jasa Profesi 14.400.000 - - 14.400.000 100,00

- Honor Narasumber 16 OJ 900.000 14.400.000 - - 14.400.000 100,00

-


- Dalam rangka Pengawalan kegiatan penanganan dampak Perubahan Iklim 13 OT 8.000.000 104.000.000 100.232.278 96,38 3.767.722 3,62

- Pemantauan kegiatan perhitungan rendah emisi dan muka air tanah di lahan gambut tanaman

perkebunan 32 OT 8.000.000 256.000.000 239.094.455 93,40 16.905.545 6,60

- Perjalanan narasumber 4 OT 5.000.000 20.000.000 8.370.475 41,85 11.629.525 58,15

- Konsultasi dengan Puslit/Balit/Perti/Instansi Terkait 3 OP 8.000.000 24.000.000 23.137.000 96,40 863.000 3,60

-

JPengawalan dalam rangka Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis

Komoditas Perkebunan 1.419.630.000 1.338.290.211 94,27 81.339.789 5,73

-

521211 Belanja bahan 24.600.000 18.300.000 74,39 6.300.000 25,61


- Perlengkapan peserta pertemuan evaluasi kegiatan pengembangan desa pertanian organik 58 SET 300.000 17.400.000 17.400.000 100,00 - -

- Spanduk 2 UNIT 450.000 900.000 900.000 100,00 - -

-


Honor Tim Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Komoditas Perkebunan 96.900.000 96.400.000 99,48 500.000 0,52

- Ketua 6 OK 650.000 3.900.000 3.900.000 100,00 - -

- Sekretaris 6 OK 500.000 3.000.000 3.000.000 100,00 - -

- Anggota (30 org) 180 OK 500.000 90.000.000 89.500.000 99,44 500.000 0,56

-

Honor Pelaksana Kegiatan Launching Ekspor/penjualan produk perkebunan organik

(Jatim, Jateng, Banten) 14.300.000 13.900.000 97,20 400.000 2,80

- Penanggung Jawab Kegiatan 2 OK 450.000 900.000 900.000 100,00 - -

- Ketua (3 Lokasi) 2 OK 400.000 800.000 700.000 87,50 100.000 12,50

- Sekretaris (3 Lokasi) 2 OK 300.000 600.000 600.000 100,00 - -

- Anggota (3 Lokasi) 40 OK 300.000 12.000.000 11.700.000 97,50 300.000 2,50

522141 Belanja Sewa 9.000.000 8.000.000 88,89 1.000.000 11,11

- Sewa Truk 2 UNIT 4.500.000 9.000.000 8.000.000 88,89 1.000.000 11,11

522151 Belanja Jasa Profesi 42.800.000 36.000.000 84,11 6.800.000 15,89

- Honor Narasumber launching ekspor/penjualan produk perkebunan 8 OJ 1.400.000 11.200.000 11.000.000 98,21 200.000 1,79

- Honor Moderator launching ekspor/penjualan produk perkebunan 2 OK 700.000 1.400.000 700.000 50,00 700.000 50,00

- Honor Narasumber pelatihan digital marketing 12 OJ 1.000.000 12.000.000 11.600.000 96,67 400.000 3,33

- Honor Moderator pelatihan digital marketing 1 OK 700.000 700.000 700.000 100,00 - -

- Honor Narasumber pertemuan evaluasi kegiatan pengembangan desa pertanian organik

berbasis komoditas perkebunan 12 OJ 1.400.000 16.800.000 11.300.000 67,26 5.500.000 32,74

- Honor moderator pertemuan evaluasi kegiatan pengembangan desa pertanian organik

berbasis komoditas perkebunan 1 OJ 700.000 700.000 700.000 100,00 - -

522191 Belanja Jasa Lainnya 432.400.000 423.223.500 97,88 9.176.500 2,12 > Pelaksanaan Launching ekspor/penjualan produk perkebunan dari kelompok tani

pertanian organik berbasis komoditas perkebunan

- Jawa Tengah 1 PKT 200.000.000 200.000.000 199.000.000 99,50 1.000.000 0,50

- Jawa Timur 1 PKT 200.000.000 200.000.000 199.540.000 99,77 460.000 0,23

- Uji Laboratorium sampel produk organik 27 Sampel 1.200.000 32.400.000 24.683.500 76,18 7.716.500 23,82


- Konsultasi dengan Puslit/Balit/Perti/Instansi Terkait Lainnya 2 OT 8.000.000 16.000.000 7.146.000 44,66 8.854.000 55,34

- Dalam rangka pengawalan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi serta persiapan dan

pelaksanaan launching ekspor/penjual 44 OT 8.000.000 352.000.000 350.851.355 99,67 1.148.645 0,33

- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian administrasi 2 OP 1.030.000 2.060.000 2.060.000 100,00 - - - Perjalanan tim pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas

perkebunan 29 OP 1.250.000 36.250.000 29.380.456 81,05 6.869.544 18,95

- Perjalanan panitia pertemuan monev kegiatan pengembangan pertanian organik 3 OP 2.000.000 6.000.000 5.250.000 87,50 750.000 12,50

- Perjalanan penanggungjawab kegiatan pengembangan desa pertanian organik berbasis

komoditas perkebunan 28 OP 5.200.000 145.600.000 107.638.900 73,93 37.961.100 26,07

-

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 241.720.000 240.140.000 99,35 1.580.000 0,65

- Akomodasi dan konsumsi petani dalam rangka menghadiri launching ekspor/penjualan produk

perkebunan 400 OH 150.000 60.000.000 60.000.000 100,00 - -

- Bantuan transport panitia lokal 29 OH 200.000 5.800.000 5.800.000 100,00 - - - Transport dan uang saku petani dalam rangka menghadiri ekspor/penjualan produk

perkebunan 400 OH 200.000 80.000.000 80.000.000 100,00 - -

- Bantuan transport petani dan pendamping dalam rangka pelatihan digital marketing 32 OH 120.000 3.840.000 3.840.000 100,00 - -

- Bantuan uang saku pendamping dalam rangka pelatihan digital marketing 32 OH 140.000 4.480.000 4.480.000 100,00 - -

- Akomodasi dan konsumsi petani dalam rangka pelatihan digital marketing 60 OH 300.000 18.000.000 17.000.000 94,44 1.000.000 5,56

- Pertemuan evaluasi kegiatan pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas

perkebunan 116 OH 600.000 69.600.000 69.020.000 99,17 580.000 0,83

-

K Surveilens Penerapan ISO 9001:2015 60.800.000 54.768.000 90,08 6.032.000 9,92

-

521211 Belanja Bahan 10.800.000 5.268.000 48,78 5.532.000 51,22

- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kegiatan 20 OH 90.000 1.800.000 1.160.000 64,44 640.000 35,56

- Rapat penyusunan dokumen sistem mutu dalam rangka peningkatan ruang lingkup sistem

mutu 100 OH 90.000 9.000.000 4.108.000 45,64 4.892.000 54,36

-

522191 Belanja Jasa Lainnya 50.000.000 49.500.000 99,00 500.000 1,00

- Pendampingan dan surveilens 1 PKT 50.000.000 50.000.000 49.500.000 99,00 500.000 1,00

-


SATUAN JUMLAH BIAYA

REALISASI

KEUANGAN

%

REALISASI

KEUANGAN


L Bimbingan Teknis Pengoperasian Drone 206.750.000 201.036.600 97,24 5.713.400 2,76

-

521211 Belanja Bahan 19.800.000 19.106.000 96,49 694.000 3,51


- Perlengkapan bimbingan teknis 58 SET 300.000 17.400.000 17.400.000 100,00 - -

- Spanduk 2 UNIT 300.000 600.000 - - 600.000 100,00

-

521213 Honor Output Kegiatan 1.750.000 1.750.000 100,00 - -


- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -

- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -

- Anggota 2 OK 300.000 600.000 600.000 100,00 - -

-


- Honor Narasumber (2 angkatan) 32 OJ 1.000.000 32.000.000 29.400.000 91,88 2.600.000 8,13

- Honor fasilitator/asisten (2 angkatan) 48 OJ 250.000 12.000.000 12.000.000 100,00 - -

-

524111 Belanja perjalanan biasa 6.000.000 5.190.000 86,50 810.000 13,50

- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian adminsitrasi 4 OT 1.500.000 6.000.000 5.190.000 86,50 810.000 13,50

-


- Pertemuan bimbingan teknis (angkatan I) 72 OH 550.000 39.600.000 39.600.000 100,00 - -

- Pertemuan bimbingan teknis (angkatan II) 72 OH 550.000 39.600.000 39.600.000 100,00 - -

- Perjalanan panitia dalam rangka bimbingan teknis 10 OH 1.500.000 15.000.000 14.963.600 99,76 36.400 0,24

- Perjalanan peserta pusat dalam rangka bimbingan teknis 9 OH 1.050.000 9.450.000 9.450.000 100,00 - -

- Perjalanan peserta UPT pusat dalam rangka bimbingan teknis 4 OT 5.000.000 20.000.000 19.477.000 97,39 523.000 2,62

- Perjalanan narasumber, fasilitator/asisten 11 OH 1.050.000 11.550.000 10.500.000 90,91 1.050.000 9,09

-

MPenyusunan dan Pembahasan Draft Permentan Pedoman Penanggulangan Gangguan

Usaha Perkebunan 183.950.000 167.278.000 90,94 16.672.000 9,06

-

521211 Belanja Bahan 26.000.000 24.048.000 92,49 1.952.000 7,51


- Perlengkapan Pertemuan 94 SET 200.000 18.800.000 18.800.000 100,00 - -

- Rapat Persiapan dan Penyusunan Draft Permentan 60 OH 90.000 5.400.000 3.588.000 66,44 1.812.000 33,56

-



- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -

- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -

- Anggota 2 OK 300.000 600.000 600.000 100,00 - -

-


- Honor narasumber 24 OJ 1.000.000 24.000.000 22.800.000 95,00 1.200.000 5,00

- Honor Honor moderator 6 OK 700.000 4.200.000 4.200.000 100,00 - -

-


- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian adminstrasi pertemuan 8 OP 1.037.500 8.300.000 6.800.000 81,93 1.500.000 18,07

-


- Pertemuan pembahasan draft I Permentan 47 OH 650.000 30.550.000 30.550.000 100,00 - -

- Pertemuan pembahasan draft II Permentan 47 OH 650.000 30.550.000 30.550.000 100,00 - -

- Perjalanan peserta pusat dalam rangka Pertemuan pembahasan draft I Permentan 17 OT 900.000 15.300.000 12.600.000 82,35 2.700.000 17,65

- Perjalanan Panitia dalam rangka Pertemuan pembahasan draft I Permentan 5 OT 1.900.000 9.500.000 8.520.000 89,68 980.000 10,32

- Perjalanan narasumber dalam rangka Pertemuan pembahasan draft I Permentan 5 OT 900.000 4.500.000 - - 4.500.000 100,00

- Perjalanan peserta pusat dalam rangka Pertemuan pembahasan draft II Permentan 17 OT 900.000 15.300.000 13.500.000 88,24 1.800.000 11,76

- Perjalanan Panitia dalam rangka Pertemuan pembahasan draft II Permentan 5 OT 1.900.000 9.500.000 8.360.000 88,00 1.140.000 12,00

- Perjalanan narasumber dalam rangka Pertemuan pembahasan draft II Permentan 5 OT 900.000 4.500.000 3.600.000 80,00 900.000 20,00

-

NPembangunan Database Aplikasi sistem Informasi Pengendalian OPT dan Pertanian

Organik Berbasis Komoditas Pertanian 71.800.000 69.000.000 96,10 2.800.000 3,90

-

521211 Belanja Bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00

- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan kegiatan 20 OH 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00

-


- Tenaga informasi dan teknologi 1 PKT 70.000.000 70.000.000 69.000.000 98,57 1.000.000 1,43

-

O Bimbingan Teknis Instruktur Brigade Proteksi Tanaman 428.350.000 405.073.630 94,57 23.276.370 5,43

-

521211 Belanja Bahan 18.600.000 16.738.000 89,99 1.862.000 10,01

- Rapat Penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OH 90.000 1.800.000 238.000 13,22 1.562.000 86,78


- Spanduk 1 UNIT 300.000 300.000 - - 300.000 100,00

-



- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -

- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -

- Anggota 2 OK 300.000 600.000 600.000 100,00 - -

-

522141 Belanja Sewa 11.000.000 7.550.000 68,64 3.450.000 31,36

- Sewa kendaraan untuk fieldtrip/praktek lapangan 2 UNIT 2.500.000 5.000.000 3.800.000 76,00 1.200.000 24,00

- Sewa peralatan praktek 2 SET 3.000.000 6.000.000 3.750.000 62,50 2.250.000 37,50

-


- Honor narasumber 32 OJ 1.000.000 32.000.000 28.800.000 90,00 3.200.000 10,00

- Fasilitator 32 OJ 250.000 8.000.000 7.750.000 96,88 250.000 3,13

-

524111 Belanja Perjalanan Biasa 3.600.000 3.090.000 85,83 510.000 14,17

- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian adminsitrasi 3 OT 1.200.000 3.600.000 3.090.000 85,83 510.000 14,17

-


- Pertemuan bimbingan teknis 228 OH 550.000 125.400.000 125.400.000 100,00 - -

- Perjalanan panitia dalam rangka bimbingan teknis 5 OT 2.500.000 12.500.000 11.650.000 93,20 850.000 6,80

- Perjalanan peserta pusat dalam rangka bimbingan teknis 10 OT 1.650.000 16.500.000 14.850.000 90,00 1.650.000 10,00

- Perjalanan peserta UPT dalam rangka bimbingan teknis 7 OT 5.500.000 38.500.000 35.550.000 92,34 2.950.000 7,66

- Perjalanan peserta dari daerah dalam rangka bimbingan teknis 27 OT 5.500.000 148.500.000 142.490.800 95,95 6.009.200 4,05

- Perjalanan narasumber 6 OT 2.000.000 12.000.000 9.454.830 78,79 2.545.170 21,21

-


SATUAN JUMLAH BIAYA

REALISASI

KEUANGAN

%

REALISASI

KEUANGAN


P Peningkatan Kapasitas Teknis Petugas Perlindungan Perkebunan 97.800.000 89.368.000 91,38 8.432.000 8,62

-

521211 Belanja Bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00


-

522191 Belanja Jasa Lainnya 66.000.000 61.050.000 92,50 4.950.000 7,50

- Pengembangan kemampuan teknis petugas perlindungan perkebunan 12 ORG 5.500.000 66.000.000 61.050.000 92,50 4.950.000 7,50

-


- Dalam rangka pengembangan kemampuan teknis petugas perlindungan perkebunan 10 OT 3.000.000 30.000.000 28.318.000 94,39 1.682.000 5,61

Q Pertemuan Konsolidasi Perlindungan Perkebunan 399.050.000 366.376.400 91,81 32.673.600 8,19

-

521211 Belanja Bahan 38.100.000 37.040.000 97,22 1.060.000 2,78



- Spanduk 1 BH 300.000 300.000 - - 300.000 100,00

-



- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -

- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -

- Anggota 9 OK 300.000 2.700.000 2.700.000 100,00 - -

-

522151 Belanja Jasa Profesi 20.100.000 20.000.000 99,50 100.000 0,50

- Honor Moderator 3 ORG 700.000 2.100.000 2.100.000 100,00 - -

- Honor Narasumber 20 OJ 900.000 18.000.000 17.900.000 99,44 100.000 0,56

-


- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian administrasi pertemuan 2 OT 5.000.000 10.000.000 9.868.500 98,69 131.500 1,32

-


- Pertemuan 240 OH 700.000 168.000.000 164.400.000 97,86 3.600.000 2,14

- Perjalanan peserta pusat dan narasumber Dalam rangka pelaksanaan pertemuan 30 OT 3.500.000 105.000.000 87.407.900 83,25 17.592.100 16,75

- Perjalanan panitia dalam rangka pelaksanaan pertemuan 12 OT 4.500.000 54.000.000 43.810.000 81,13 10.190.000 18,87

R Pembahasan dan Finalisasi Draft Permentan Tentang Perlindungan Tanaman Perkebunan 142.210.000 135.317.800 95,15 6.892.200 4,85

-

521211 Belanja Bahan 12.800.000 10.821.000 84,54 1.979.000 15,46



- Rapat Persiapan dan Penyusunan Draft Permentan 40 OH 90.000 3.600.000 1.653.000 45,92 1.947.000 54,08

-



- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -

- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -

- Anggota 2 OK 300.000 600.000 300.000 50,00 300.000 50,00

-


- Honor narasumber 24 OJ 900.000 21.600.000 21.600.000 100,00 - -

- Honor moderator 6 OK 700.000 4.200.000 1.400.000 33,33 2.800.000 66,67

-

524111 Belanja Perjalanan Biasa 2.060.000 2.060.000 100,00 - -

- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian adminstrasi pertemuan 2 OP 1.030.000 2.060.000 2.060.000 100,00 - -

-


- Pertemuan pembahasan draft Permentan 37 OH 550.000 20.350.000 20.350.000 100,00 - -

- Pertemuan Finalisasi draft Permentan 37 OH 550.000 20.350.000 20.350.000 100,00 - -

- Perjalanan peserta pusat dalam rangka Pertemuan pembahasan draft Permentan 22 OT 900.000 19.800.000 19.800.000 100,00 - -

- Perjalanan Panitia dalam rangka Pertemuan pembahasan draft Permentan 5 OT 1.500.000 7.500.000 6.720.000 89,60 780.000 10,40

- Perjalanan narasumber dalam rangka Pertemuan pembahasan draft Permentan 3 OT 1.200.000 3.600.000 3.000.000 83,33 600.000 16,67

- Perjalanan peserta pusat dalam rangka Pertemuan Finalisasi draft Permentan 22 OT 900.000 19.800.000 19.535.000 98,66 265.000 1,34

- Perjalanan Panitia dalam rangka Pertemuan Finalisasi draft Permentan 5 OT 1.500.000 7.500.000 7.331.800 97,76 168.200 2,24

- Perjalanan narasumber dalam rangka Pertemuan pembahasan draft II Permentan 1 OT 900.000 900.000 900.000 100,00 - -

-

S Pembahasan Program dan Anggaran 247.900.000 237.106.900 95,65 10.793.100 4,35

-

521211 Belanja Bahan 39.900.000 32.378.000 81,15 7.522.000 18,85


- Rapat Penyusunan dan Pembahasan TOR, RAB dan Pedumtek 90 OH 90.000 8.100.000 3.403.000 42,01 4.697.000 57,99

- Fotocopy dan penggandaan pedumtek 1 PKT 30.000.000 30.000.000 28.975.000 96,58 1.025.000 3,42

-


- Dalam rangka pelaksanaan pembahasan program dan anggaran 26 OT 8.000.000 208.000.000 204.728.900 98,43 3.271.100 1,57

T Bimbingan Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Membakar 439.100.000 425.929.622 97,00 13.170.378 3,00

-

521211 Belanja Bahan 55.300.000 54.488.000 98,53 812.000 1,47



- Perlengkapan praktek 4 SET 10.000.000 40.000.000 39.948.000 99,87 52.000 0,13

- Spanduk 1 SET 300.000 300.000 300.000 100,00 - -

-



- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -

- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -

- Anggota 2 OK 300.000 600.000 600.000 100,00 - -

-

522141 Belanja Sewa 10.000.000 9.600.000 96,00 400.000 4,00

- Sewa kendaraan 1 UNIT 7.000.000 7.000.000 6.600.000 94,29 400.000 5,71

- Sewa peralatan praktek 1 UNIT 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,00 - -

-



- Fasilitator 22 OJ 250.000 5.500.000 5.500.000 100,00 - -

-


SATUAN JUMLAH BIAYA

REALISASI

KEUANGAN

%

REALISASI

KEUANGAN



- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian adminstrasi pertemuan 2 OT 6.500.000 13.000.000 8.367.422 64,36 4.632.578 35,64

-



- Perjalanan panitia dalam rangka bimbingan teknis 5 OT 6.500.000 32.500.000 28.227.000 86,85 4.273.000 13,15



- Perjalanan peserta dari daerah dalam rangka bimbingan teknis 21 OT 4.050.000 85.050.000 84.120.300 98,91 929.700 1,09

U Pemberdayaan Masyarakat Perkebunan pada Wilayah Pasca Bencana 1.656.800.000 1.578.478.219 95,27 78.321.781 4,73

-

521211 Belanja Bahan 52.800.000 20.028.000 37,93 32.772.000 62,07


- Sosiliasasi kegiatan di wilayah bencana 7 PKT 6.000.000 42.000.000 16.700.000 39,76 25.300.000 60,24

- Rapat-rapat 100 OH 90.000 9.000.000 3.328.000 36,98 5.672.000 63,02

-


- Dalam rangka persiapan, pengawalan monev di wilayah pasca bencana pusat 17 OT 8.000.000 136.000.000 116.664.239 85,78 19.335.761 14,22

- Dalam rangka persiapan, pengawalan monev di wilayah pasca bencana provinsi ke lokasi 17 OT 2.500.000 42.500.000 37.182.600 87,49 5.317.400 12,51

- Dalam rangka persiapan, pengawalan monev di wilayah pasca bencana kabupaten ke lokasi 17 OT 1.500.000 25.500.000 17.494.400 68,61 8.005.600 31,39

-

526112 Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 200.000.000 198.960.000 99,48 1.040.000 0,52

- Pemberdayaan masyakarat perkebunan pada wilayah pasca bencana 1 PKT 200.000.000 200.000.000 198.960.000 99,48 1.040.000 0,52

-

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda 1.200.000.000 1.188.148.980 99,01 11.851.020 0,99

- Pemberdayaan masyakarat perkebunan pada wilayah pasca bencana 6 PKT 200.000.000 1.200.000.000 1.188.148.980 99,01 11.851.020 0,99

V Bimbingan Teknis Mediasi Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan 238.290.000 220.920.000 92,71 17.370.000 7,29

-

521211 Belanja Bahan 25.600.000 12.240.000 47,81 13.360.000 52,19


- Perlengkapan bimbingan teknis 28 SET 300.000 8.400.000 - - 8.400.000 100,00

- Buku modul 28 PKT 400.000 11.200.000 11.200.000 100,00 - -

- Bahan praktek 28 PKT 150.000 4.200.000 - - 4.200.000 100,00

-



- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -

- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -

- Anggota 2 OK 300.000 600.000 600.000 100,00 - -

-


- Honor Narasumber 46 OJ 1.000.000 46.000.000 44.300.000 96,30 1.700.000 3,70

- Honor fasilitator 20 OJ 250.000 5.000.000 4.750.000 95,00 250.000 5,00

- Honor penguji 8 OJ 1.000.000 8.000.000 7.000.000 87,50 1.000.000 12,50

-

524111 Belanja Perjalanan Biasa 2.060.000 2.060.000 100,00 - -

- Perjalanan panitia dalam rangka persiapan dan penyelesaian admnistrasi 2 OT 1.030.000 2.060.000 2.060.000 100,00 - -

-


- Dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis 204 OH 550.000 112.200.000 112.200.000 100,00 - -

- Perjalanan peserta dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis 3 OT 600.000 1.800.000 1.650.000 91,67 150.000 8,33

- Perjalanan panitia dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis 5 OT 2.080.000 10.400.000 10.400.000 100,00 - -

- Uang harian peserta (28 orang, 7 hari) 196 OH 130.000 25.480.000 24.570.000 96,43 910.000 3,57

W Pendampingan, Pemantauan dan Koordinasi dengan Instansi Terkait 1.225.800.000 1.176.385.212 95,97 49.414.788 4,03

-

521211 Belanja Bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00


-

524111 Belanja perjalanan biasa 1.224.000.000 1.176.385.212 96,11 47.614.788 3,89

- Perjalanan dlm rangka pemantauan dan pengendalian SPI pelaksanaan kegiatan perlindungan 18 OP 8.000.000 144.000.000 96.590.500 67,08 47.409.500 32,92

- Perjalanan koordinasi dengan instansi terkait (koordinasi, seminar, pertemuan,

lokakarya,rapat dan penugasan lainnya 135 OT 8.000.000 1.080.000.000 1.079.794.712 99,98 205.288 0,02

X Pertemuan Konsolidasi Antisipasi Mitigasi Gangguan Usaha Perkebunan 180.600.000 170.315.800 94,31 10.284.200 5,69

-

521211 Belanja Bahan 26.700.000 24.896.000 93,24 1.804.000 6,76

- Rapat persiapan pertemuan 20 OH 90.000 1.800.000 676.000 37,56 1.124.000 62,44


- Perlengkapan pertemuan 75 SET 300.000 22.500.000 22.500.000 100,00 - -

- spanduk 2 SET 300.000 600.000 600.000 100,00 - -

-



- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -

- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -

- Anggota 2 OK 300.000 600.000 600.000 100,00 - -

-


- Honor Narasumber 20 OJ 900.000 18.000.000 15.000.000 83,33 3.000.000 16,67

- Honor Moderator 2 OK 700.000 1.400.000 1.400.000 100,00 - -

-

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 7.200.000 3.990.000 55,42 3.210.000 44,58

- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian administrasi pertemuan 6 OP 1.200.000 7.200.000 3.990.000 55,42 3.210.000 44,58

-

524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 125.550.000 123.279.800 98,19 2.270.200 1,81

- Pertemuan konsolidasi 150 OH 650.000 97.500.000 97.500.000 100,00 - -

- Pertemuan peserta pusat dalam rangka pertemuan 16 OT 1.050.000 16.800.000 16.305.000 97,05 495.000 2,95

- Pertemuan panitia dalam rangka pertemuan 5 OT 1.650.000 8.250.000 8.064.800 97,76 185.200 2,24

- Pertemuan narasumber dalam rangka pertemuan 5 OT 600.000 3.000.000 1.410.000 47,00 1.590.000 53,00

Y Bimbingan Teknis Petugas Pengamat OPT/POPT 331.050.000 322.317.157 97,36 8.732.843 2,64

-

521211 Belanja Bahan 72.100.000 69.100.000 95,84 3.000.000 4,16



- Perlengkapan praktek 5 SET 10.000.000 50.000.000 49.100.000 98,20 900.000 1,80

- Spanduk 1 SET 300.000 300.000 - - 300.000 100,00

-


SATUAN JUMLAH BIAYA

REALISASI

KEUANGAN

%

REALISASI

KEUANGAN




- Ketua 1 OK 400.000 400.000 400.000 100,00 - -

- sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -

- Anggota 2 OK 300.000 600.000 600.000 100,00 - -

-

522141 Belanja Sewa 6.900.000 6.600.000 95,65 300.000 4,35

- Sewa kendaraan 3 UNIT 2.300.000 6.900.000 6.600.000 95,65 300.000 4,35

-

522151 Belanja Jasa Profesi 55.200.000 54.600.000 98,91 600.000 1,09

- Honor narasumber 48 OJ 900.000 43.200.000 42.600.000 98,61 600.000 1,39

- Honor Fasilitator 48 OJ 250.000 12.000.000 12.000.000 100,00 - -

-


- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian adminstrasi pertemuan 3 OT 1.200.000 3.600.000 3.090.000 85,83 510.000 14,17

-



- Perjalanan panitia dalam rangka bimbingan teknis 5 OT 2.500.000 12.500.000 10.635.800 85,09 1.864.200 14,91



Z Pengawalan dan Pembinaan Kedinasan Perlindungan Perkebunan 2.185.250.000 1.804.262.692 82,57 380.987.308 17,43

-

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 59.000.000 44.880.500 76,07 14.119.500 23,93

- Pembelian minimum (kopi,teh,gula, dan air mineral) untuk pegawai dan tamu 12 BLN 2.000.000 24.000.000 22.818.500 95,08 1.181.500 4,92

- Langganan surat kabar/berita/majalah 1 THN 15.000.000 15.000.000 2.187.000 14,58 12.813.000 85,42

- Pencetakan kop surat, amplop, lembar disposisi, dll 1 THN 20.000.000 20.000.000 19.875.000 99,38 125.000 0,63

-

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 153.970.000 140.402.500 91,19 13.567.500 8,81

- Pengiriman surat dinas 1 THN 153.970.000 153.970.000 140.402.500 91,19 13.567.500 8,81

-

521211 Belanja Bahan 426.570.000 271.614.021 63,67 154.955.979 36,33

- Pertemuan/rapat-rapat 1.057 OH 90.000 95.130.000 31.380.500 32,99 63.749.500 67,01

- Administrasi, fotocopy, dokumen, penggandaan laporan 1 THN 248.390.000 248.390.000 160.483.521 64,61 87.906.479 35,39

- Rapat penyusunan dan Pembahasan Laporan 20 OHPKT 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00

- Perlengkapan PPNS dan petugas perkebunan 100 SET 700.000 70.000.000 68.500.000 97,86 1.500.000 2,14

- Perlengkapan pertemuan FGD penanganan organisme pengendalian tanaman perkebunan 45 SET 250.000 11.250.000 11.250.000 100,00 - 0,00

-

521213 Honor Output Kegiatan 1.750.000 1.750.000 100,00 - 0,00

- Honor penanggungjawab kegiatan FGD penanganan organisme pengendalian tanaman

perkebunan 1 ORG 450.000 450.000 450.000 100,00 - 0,00

- Honor ketua FGD penanganan organisme pengendalian tanaman perkebunan 1 ORG 400.000 400.000 400.000 100,00 - 0,00

- Honor sekretaris FGD penanganan organisme pengendalian tanaman perkebunan 1 ORG 300.000 300.000 300.000 100,00 - 0,00

- Honor anggota FGD penanganan organisme pengendalian tanaman perkebunan 2 ORG 300.000 600.000 600.000 100,00 - 0,00

-

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 307.200.000 303.412.020 98,77 3.787.980 1,23

- ATK dan bahan komputer 12 BLN 25.600.000 307.200.000 303.412.020 98,77 3.787.980 1,23

-


- Honor narasumber pertemuan PPNS 8 OJ 900.000 7.200.000 0 - 7.200.000 100,00

- Honor narasumber FGD 8 OJ 1.000.000 8.000.000 7.700.000 96,25 300.000 3,75

- Honor moderator pertemuan PPNS 1 OK 700.000 700.000 700.000 100,00 - 0,00

- Honor moderator FGD 1 ORG 700.000 700.000 - - 700.000 100,00

-


- Pembinaan dan pengawalan kedinasan perlindungan perkebunan 73 OT 8.000.000 584.000.000 562.625.694 96,34 21.374.306 3,66

- Dalam rangka monitoring dan inventarisasi adminsitrasi umum pada UPT Pusat 8 OT 8.000.000 64.000.000 58.342.900 91,16 5.657.100 8,84

- Perjalanan PPNS Perkebunan 42 OT 8.000.000 336.000.000 257.220.357 76,55 78.779.643 23,45

- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian administrasi pertemuan FGD 2 OT 980.000 1.960.000 1.030.000 52,55 930.000 47,45

-

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 69.750.000 17.400.000 24,95 52.350.000 75,05

- Bantuan transport untuk koordinasi dari dan ke instansi terkait 465 OK 150.000 69.750.000 17.400.000 24,95 52.350.000 75,05

-

524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 164.450.000 137.184.700 83,42 27.265.300 16,58

- Perjalanan peserta pusat dalam rangka FGD penanganan organisme pengendalian tanaman

perkebunan 25 OP 655.000 16.375.000 12.690.000 77,50 3.685.000 22,50

- Perjalanan peserta UPT pusat dan daerah dalam rangka FGD penanganan organisme

pengendalian tanaman perkebunan 10 OP 8.000.000 80.000.000 74.100.700 92,63 5.899.300 7,37

- Perjalanan panitia dalam rangka FGD penanganan organisme pengendalian tanaman

perkebunan 5 OP 2.655.000 13.275.000 11.245.000 84,71 2.030.000 15,29

- Pertemuan dalam rangka FGD penanganan organisme pengendalian tanaman perkebunan 45 OH 440.000 19.800.000 19.350.000 97,73 450.000 2,27

- Perjalanan narasumber dalam rangka FGD penanganan organisme pengendalian tanaman

perkebunan 5 OP 7.000.000 35.000.000 19.799.000 56,57 15.201.000 43,43

AA Pelatihan PPNS Perkebunan 1.190.620.000 1.167.283.200 98,04 23.336.800 1,96

-

521211 Belanja Bahan 1.800.000 1.040.000 57,78 760.000 42,22


-

522191 Belanja Jasa Lainnya 809.100.000 809.100.000 100,00 - 0,00

- Biaya Pelatihan PPNS (400 JP) 29 ORG 27.900.000 809.100.000 809.100.000 100,00 - 0,00

-


- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian adminstrasi 10 OT 1.030.000 10.300.000 2.060.000 20,00 8.240.000 80,00

- Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanan kegiatan 24 OT 1.030.000 24.720.000 23.139.400 93,61 1.580.600 6,39

- Dalam rangka perjalanan peserta pelatihan (50 hari + biaya perjalanan) 29 OT 4.700.000 136.300.000 129.421.000 94,95 6.879.000 5,05

- Dalam rangka menghadiri pembukaan dan penutupan pelatihan PPNS 12 OT 1.030.000 12.360.000 6.482.800 52,45 5.877.200 47,55

- Uang harian peserta (30 org, 52 hari) 1.508 OH 130.000 196.040.000 196.040.000 100,00 - 0,00

ABPertemuan Fasilitasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Ekosistem Lahan Gambut di

Perkebunan Kelapa Sawit 744.850.000 613.119.499 82,31 131.730.501 17,69

-

521211 Belanja Bahan 108.900.000 98.252.000 90,22 10.648.000 9,78

- Rapat penyusunan dan pembahasan laporan 30 OH 90.000 2.700.000 676.000 25,04 2.024.000 74,96

- ATK dan bahan komputer 1 THN 4.000.000 4.000.000 - - 4.000.000 100,00

- Perlengkapan pertemuan (2 kali) 620 SET 150.000 93.000.000 93.000.000 100,00 - -

- Rapat-rapat internal 80 OH 90.000 7.200.000 3.576.000 49,67 3.624.000 50,33

- Spanduk 4 BUAH 500.000 2.000.000 1.000.000 50,00 1.000.000 50,00

-


SATUAN JUMLAH BIAYA

REALISASI

KEUANGAN

%

REALISASI

KEUANGAN


521213 Honor Output Kegiatan 7.750.000 - - 7.750.000 100,00

- Penanggung jawab 1 ORG 450.000 450.000 - - 450.000 100,00

- Ketua 1 ORG 400.000 400.000 - - 400.000 100,00

- sekretaris 1 ORG 300.000 300.000 - - 300.000 100,00

- Anggota 22 ORG 300.000 6.600.000 - - 6.600.000 100,00

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4.000.000 - - 4.000.000 100,00

- Adm. Pengiriman surat, dokumentasi, penggandaan laporan dll 1 THN 4.000.000 4.000.000 - - 4.000.000 100,00

-


- Honor narasumber (2 kali, 8 oj) 16 OJ 1.400.000 22.400.000 18.000.000 80,36 4.400.000 19,64

- Honor moderator (2 kali, 2 orang) 4 OK 700.000 2.800.000 2.100.000 75,00 700.000 25,00

-


- Dalam rangka persiapan dan penyelesaian adminstrasi pertemuan 6 OP 6.500.000 39.000.000 35.668.920 91,46 3.331.080 8,54

-


- Dalam rangka pertemuan (2 kali) 620 OH 400.000 248.000.000 237.150.000 95,63 10.850.000 4,38

- Perjalanan tim pusat (2 kali) 15 OT 6.500.000 97.500.000 52.779.670 54,13 44.720.330 45,87

- Perjalanan panitia (2 kali) 25 OT 6.500.000 162.500.000 149.759.609 92,16 12.740.391 7,84

- Perjalanan narasumber (2 kali) 8 OT 6.500.000 52.000.000 19.409.300 37,33 32.590.700 62,67

AC Pertemuan Koordinasi PPNS Perkebunan dan Petugas Perkebunan 211.280.000 173.536.600 82,14 37.743.400 17,86

-

521211 Belanja Bahan 1.800.000 - - 1.800.000 100,00

- Rapat penyusunan dan pembahasan laporan 20 OH 90.000 1.800.000 - - 1.800.000 100,00

-



- Honor moderator 4 OK 700.000 2.800.000 2.800.000 100,00 - -

521213 Belanja Output Kegiatan 3.300.000 3.250.000 98,48 50.000 1,52

- Honor penanggungjawab 1 OK 450.000 450.000 450.000 100,00 - -

- Honor ketua 1 OK 450.000 450.000 400.000 88,89 50.000 11,11

- Honor sekretaris 1 OK 300.000 300.000 300.000 100,00 - -

- Honor anggota 7 OK 300.000 2.100.000 2.100.000 100,00 - -

-


- persiapan dan penyelesaian SPJ pertemuan 6 OT 1.030.000 6.180.000 4.910.000 79,45 1.270.000 20,55

-


- Perjalanan panitia pusat dalam rangka pertemuan koordinasi 10 OP 1.480.000 14.800.000 13.766.600 93,02 1.033.400 6,98

- Pertemuan koordinasi PPNS 220 OH 600.000 132.000.000 130.900.000 99,17 1.100.000 0,83

- Perjalanan narasumber 8 OP 4.500.000 36.000.000 3.510.000 9,75 32.490.000 90,25

Documents

LAPORAN KINERJA (LAKIN)perlindungan.ditjenbun.pertanian.go.id/source/Berkas...Terdapat kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan di Provinsi