Embed Size (px)
Citation preview
KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN KLATEN
LAPORAN KINERJAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATENTAHUN 2017
JL. DEWI SARTIKA NO. 39 KLATENTelp. (0272) 321494/ 322670
Fax. (0272) 327200Email: [email protected]
Website: www.kpu-klatenkab.go.id
i
KATA PENGANTAR
Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan olehKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tahun 2017 disusunlah LaporanKinerja Instansi Pemerintah, laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan PeraturanPresiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja dan reviu atas Laporan Kinerja.
Laporan kinerja yang disusun ini menyajikan program dan kegiatan sertalangkah-langkah yang telah dilaksanakan KPU Kabupaten Klaten dalam mencapaisasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsiselalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam RencanaStrategis KPU Tahun 2015-2019. Kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien.Disamping melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA KPUKabupaten Klaten Tahun 2016, juga melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil BupatiKlaten periode tahun 2015 – 2020.
Semoga laporan kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2017 ini dapatbermanfaat bagi KPU dan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikandalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai misi dan visi yangtelah ditetapkan. Juga sebagai bahan evaluasi dan sarana untuk perbaikan kinerja yangakan datang.
Dalam menyajikan laporan ini pasti masih banyak kekurangan dan kesalahanuntuk itu kami mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan demi baiknya laporanini dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klatenuntuk mewujudkan good governance.
KETUA
TTD
SITI FARIDA
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tahun 2017 inimenyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilakukanSekretariat KPU Kabupaten Klaten dalam mencapai sasaran dan target kinerja yangtelah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi,tujuan, sasaran, dan capaian kinerja.
Laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2017 menyajikancapaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU.
a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di LingkunganSetjen KPU;
b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan InventarisasiSarana dan Prasarana Pemilu;
c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;d. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;e. Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat
KPU Kabupaten/Kota.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU.
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana.3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.
a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, PenyelesaianSengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitandengan Penyelenggaraan Pemilu;
b. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.Dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari – hari, Sekretariat KPU Kabupaten
Klaten telah menjalin kemitraan dengan dinas/instansi dan lembaga – lembaga terkait.Terutama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih, telah menyelenggarakanmelaksanakan kerjasama dengan Universitas Widya Dharma Klaten. Untukmeningkatkan partisipasi pemilih pemula dilakukan fasilitasi dan supervisipenyelenggaran Pemilos di beberapa SMA/SMK serta kegiatan kelas demokrasi.
Secara umum seluruh sasaran KPU Kabupaten Klaten tahun 2017 tercapaisesuai dengan target yang telah ditetapkan. Disamping kegiatan yang bersumber danadari APBN, KPU Kabupaten Klaten juga melaksanakan kegiatan Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang anggarannya dari APBD ProvinsiJawa Tengah.
Pada tahun 2017 KPU Kabupaten Klaten mendapat pagu awal sebesar Rp.2.951.794.000,00 (dua milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus Sembilanpuluh empat ribu rupiah), terdapat beberapa kali revisi DIPA, revisi DIPA terakhirdengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.132.2365.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.3.651.291.928,00 dan sisanya sebesar Rp. 480.943.072,00 , sehingga realisasi anggaranpada tahun 2017 sebesar 88,36 %.
iii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar i
Ikhtisar Eksekutif ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang 1
B. Informasi Umum Organisasi KPU
1. Struktur Organisasi 2
2. Tugas Pokok dan Fungsi 3
3. Kondisi Internal 7
Bab II Perencanaan Kinerja
A. Perencanaan Strategis
1 Visi dan Misi 9
2. Tujuan dan Sasaran 9B. Penetapan Kinerja Tahun 2016 10Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Tahun 2016 12
B. Analisis Capaian Kinerja 39
C. Akuntabilitas Keuangan 41
Bab IV Penutup 43
Lampiran
iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Klaten 2Tabel 2 Daftar Nama Komisioner KPU Kabupaten Klaten 3Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 11Tabel 4 Rekap Surat Menyurat 13Tabel 5 Rekap Berita Acara 16Tabel 6 Jumlah Data Penduduk (DAK2) dan Jumlah Penduduk
usia +1521
Tabel 7 Daftar Aplikasi dan Operator KPU Kabupaten Klaten 24Tabel 8 Daftar Nama Pegawai Kontrak 26Tabel 9 Daftar Nama Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten 28Tabel 10 Realisasi Anggaran Tahun 2016 per Program 42
1
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umummengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkankedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkanPancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan WakilPresiden, memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratisdalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakanoleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap danmandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telahmemenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat danperkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsadan bernegara. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah KomisiPemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantuoleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi PemilihanUmum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danReviu atas Laporan Kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporanKinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya transparansi,akuntabilitas, dan kinerja Instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah.
Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Komisi Pemilihan Umum KabupatenKlaten berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokokdan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegangkedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan,menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik danmelembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaiankinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam satu tahun anggaranyang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskankeberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negarayang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakanbahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum,Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asasakuntabilitas.
Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap,
2
wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas sertaprofesionalisme.
B. INFORMASI UMUM ORGANISASI
1. STRUKTUR ORGANISASIKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah lembaga
penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkatKabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum RepublikIndonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sertabertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RepublikIndonesia.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten secara organisatorisdiatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaKomisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, KomisiPemilihan Kabupaten/Kota.
STRUKTUR ORGANISASIKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
KETUA
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
3
Daftar Nama Komisioner KPU Kabupaten KlatenMasa bhakti Tahun 2013 – 2018
N O N A M AJENIS
KELAMIN J A B A T A N
1 Siti Farida Perempuan KETUA merangkap DivisiHukum.
2 H. Muhammad Ismail, SE Laki-laki Anggota yang membidangiDivisi Perencanaan danData
3 Muhammad Ansori, S.Pd.I Laki-laki Anggota yang membidangiDivisi Sumber DayaManusia dan PartisipasiMasyarakat
4 Kartika Sari Handayani, SE Perempuan Anggota yang membidangiDivisi Umum, Keuangandan Logistik.
5 Joko Hadi Siswanto Laki-laki Anggota yang membidangiDivisi Teknis.
1. TUGAS POKOK DAN FUNGSIa. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Klaten
1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraanPemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta
menetapkan jadwal di Kabupaten Klaten;b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di
kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;d) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan
penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di KabupatenKlaten;
e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi JawaTengah;
f) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukanyang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah denganmemperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftarpemilih;
g) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungansuara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Klaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungansuara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suaradan sertifikat rekapitulasi suara;
h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungansuara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, AnggotaDewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Klaten yang bersangkutan
4
berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara diPPK;
i) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikatpenghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksipeserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Klaten, dan KPU ProvinsiJawa Tengah;
j) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Klaten untukmengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Klaten dan mengumumkannya;
k) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Klaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlahkursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Klaten yangbersangkutan dan membuat berita acaranya;
l) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yangdisampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Klaten;
m) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkansementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPUKabupaten Klaten, dan Pegawai Sekretariat KPU KabupatenKlaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkanrekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten dan/atau ketentuanperaturan perundang-undangan;
n) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atauyang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU KabupatenKlaten kepada masyarakat;
o) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapanpenyelenggaraan Pemilu; dan
p) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan olehKPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau peraturanperundang-undangan.
2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Klaten dalampenyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta
menetapkan jadwal di Kabupaten Klaten;b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten
Klaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapanpenyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di KabupatenKlaten;
d) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukanyang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah denganmemperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, danBupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi JawaTengah;
f) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara PemiluPresiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Klaten yangbersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
5
di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dansertifikat hasil penghitungan suara;
g) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikatpenghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksipeserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Klaten, dan KPU ProvinsiJawa Tengah;
h) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi PanwasluKabupaten Klaten atas temuan dan laporan adanya dugaanpelanggaran Pemilu;
i) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkansementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPUKabupaten Klaten, dan pegawai Sekretariat KPU KabupatenKlaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkanrekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten dan/atau ketentuanperaturan perundang-undangan;
j) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yangberkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Klatenkepada masyarakat;
k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapanpenyelenggaraan Pemilu; dan
l) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan olehKPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau peraturanperundang-undangan
3) Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Klaten dalampenyelenggaraan pemilihan Bupati meliputi:a) merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati;b) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Klaten,
PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati denganmemperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU ProvinsiJawa Tengah;
c) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapanpenyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan;
d) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernurserta pemilihan Bupati di Kabupaten Klaten;
e) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikansemua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan denganmemperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU ProvinsiJawa Tengah;
f) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraanpemilihan Bupati;
g) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukanyang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah denganmemperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur danBupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
h) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraanpemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPUProvinsi Jawa Tengah;
i) menetapkan calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
6
j) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungansuara pemilihan Bupati berdasarkan rekapitulasi hasilpenghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah KabupatenKlaten yang bersangkutan;
k) membuat berita acara penghitungan suara serta membuatsertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepadasaksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten Klaten, dan KPUProvinsi Jawa Tengah;
l) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Klaten untukmengesahkan hasil pemilihan Bupati dan mengumumkannya;
m) mengumumkan calon Bupati terpilih dan dibuatkan beritaacaranya;
n) melaporkan hasil pemilihan Bupati kepada KPU RI melaluiKPU Provinsi Jawa Tengah;
o) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi PanwasluKabupaten Klaten atas temuan dan laporan adanya dugaanpelanggaran pemilihan;
p) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkansementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPUKabupaten Klaten, dan pegawai Sekretariat KPU KabupatenKlaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkanrekomendasi Panwaslu Kabupaten Klaten dan/atau ketentuanperaturan perundang-undangan;
q) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur,Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU KabupatenKlaten kepada masyarakat;
r) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan denganpemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan dan pedoman KPU RI dan/atau KPUProvinsi Jawa Tengah;
s) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraanpemilihan Bupati;
t) menyampaikan hasil pemilihan Bupati kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri,bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKlaten; dan
u) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan olehKPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau yang sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) KPU Kabupaten Klaten dalam Pemilu Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan PemilihanGubernur, Bupati berkewajiban :a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan
tepat waktu;b) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden
dan wakil Presiden, calon Gubernur, dan Bupati secara adil dansetara;
7
c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilukepada masyarakat;
d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatanpenyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU ProvinsiJawa Tengah;
f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen sertamelaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsipyang disusun oleh KPU Kabupaten Klaten dan lembagakearsipan Kabupaten Klaten berdasarkan pedoman yangditetapkan oleh KPU RI dan ANRI;
g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Klatenberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapanpenyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI dan KPU ProvinsiJawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepadaBawaslu;
i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU KabupatenKlaten dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPUKabupaten Klaten;
j) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkatKabupaten Klaten kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh)hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Klaten;
k) melaksanakan keputusan DKPP; danl) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU RI, KPU
Provinsi Jawa Tengah dan/atau peraturan perundang-undangan.
5) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam menjalankantugasnya bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, danmenyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secaraperiodik kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Juga mempunyai tugasmenyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraanpemilihan Bupati kepada Bupati Klaten dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Klaten. Untuk pelaksanaan tugas danwewenangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klatendalam penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Sekretariat KPUKabupaten Klaten yang dipimpin oleh Sekertaris yangbertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secaraoperasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten.
2. KONDISI INTERNALa. FAKTOR PERENCANAAN
1) Program dan Kegiatan Bersifat Top Down. Komisi Pemilihan Umumbersifat hirarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran KPUProvinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Klaten bersifat topdown.Program, kegiatan dan rencana anggaran KPU RI, KPU ProvinsiJawa Tengah dan KPU Kabupaten Klaten mengacu pada KeputusanKomisi Pemilihan Umum Nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentangRencana Strategis KPU Tahun 2015-2019. Apabila ada kebutuhankegiatan yang belum tertampung dalam DIPA masing-masing, KPU
8
Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Klaten dapatmengusulkan kepada KPU RI untuk diadakan revisi.
Pada Tahun 2017, KPU Kabupaten Klaten menerima DIPA 076
berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-
076.01.2.657480/2017 tanggal 07 Desember 2017, alokasi anggaran
KPU Kabupaten Klaten Tahun 2017 mengalami beberapa kali
perubahan, dari alokasi anggaran awal sebesar Rp. 2.951.794.000,00
(dua milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus Sembilan
puluh empat ribu rupiah), sampai pada revisi ke-02 menjadi sebesar Rp
4.132.235.000,00 (empat milyar seratus tiga puluh dua dua ratus tiga
puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1) Program 1; Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : Rp. 3.118.933.000,00 atau
75,48 % dari total anggaran;
2) Program 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana :
Rp 10.000.000,00 atau 0,24 % dari total anggaran;
3) Program 3; Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi
dan Perbaikan Proses Politik : Rp. 1.003.302.000,00 atau 24,28
% dari total anggaran.
Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016 BA 076
terdapat 3 (Tiga) Program yaitu :
1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya; ( 076.01.01)
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ; (076.01,02)
3) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan
Proses Politik. (076.01.06)
Dari 3 (tiga) Program yang telah ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia dijabarkan menjadi 8 (delapan)
kegiatan, 22 (dua puluh dua) Output. Dari 8 (delapan) Kegiatan yang
telah ditetapkan meliputi:
1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di
Lingkungan Setjen KPU ; (076.01.01.3355)
9
2) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan
Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (076.01.01.3356) ;
3) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
(076.01.01.3357);
4) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi
Kepegawaian (076.01.01.3358);
5) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
(KPU) (076.01.01.3360);
6) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU
Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (076.01.01.3361);
7) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi
Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-
Undangan yang berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu
(076.01.06.3363);
8) Pedoman Petunjuk Tehnis dan Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
dan Pendidikan Pemilih (076.01.06.3364).
9
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ( SPPN ) dan guna mendukungpelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telahmenyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode2015–2019 dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor90/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun2015–2019. Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugaspokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu.Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang,ancaman serta isu–isu strategis.
A. PERENCANAAN STRATEGIS
1. PERNYATAAN VISI DAN MISIBerdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019telah ditetapkan visi dan misi yaitu :a. Visi
Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, danberintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
b. MisiDalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telahmenetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuankerja selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut :1) Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan
Penyelenggara Pemilu yang profesional;2) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian
hokum, progesif, dan partisipatif;3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para
pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat ;4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan
pendidikan pemilih yang berkelanjutan;5) Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketetanegaraan;6) Meningkatnya Integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan
pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenaikode etik penyelenggara Pemilu;
7) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien,transparan, akuntabel, serta aksesable.
2. TUJUAN DAN SASARANBerdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:a. Tujuan
Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuanyang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:1) Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi , kredibilitas
dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;2) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan perundangan yang
berlaku;
10
3) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaandemokrasi di Indonesia;
4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalamPemilu;
5) Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, danaksesabel.
b. SasaranSasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapaiselama lima tahun kedepan ( 2015-2019) adalah sebagai berikut:1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator
kinerja sasaran strategis sebagai berikut;a) Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu;b) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu;c) Persentase Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang
menggunakan hak pilihnya.2) Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator
kinerja sasaran strategis sebagai berikut;a) Persentase terpenuhinya jumlah Pegawai organik kesekretariatan
KPU;b) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi
kepegawaian;3) Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indicator kinerja
sasaran strategis sebagai berikut:a) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan
regulasi;b) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.
B. PENETAPAN KINERJA KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janjiuntuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahuntertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. PenetapanKinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2017 disusun berdasarkan pada RencanaKinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indikator kinerja dantarget KPU Kabupaten Klaten Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:
11
PERJANJIAN KINERJA
Nama Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KlatenTahun : 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target`1. Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan Pemilu.a. Meningkatnya persentase
pemilih dalam Pemilub. Persentase partisipasi
pemilih perempuandalam Pemilu
c. Persentase pemilihdisabilitas yang terdaftardalam DPT yangmenggunakan hakpilihnya
75 %
2. Meningkatnya kapasitaspenyelenggara Pemilu
a. Persentase terpenuhinyajumlah pegawai organikkesekretariatan KPU.
b. Persentase ketepatanwaktu penyelesaianadministrasikepegawaian.
80 %
3. Meningkatnya kualitas regulasikepemiluan
a. Persentase partisipasipemangku kepentingandalam penyusunanregulasi
b. Persentase sengketahukum yangdimenangkan oleh KPU
85 %
Program Anggaran1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
KPU2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU3. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
Rp. 2.885.514.000,-
Rp. 10.000.000,-Rp. 56.280.000,-
12
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menyusun dan menyampaikanLaporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir gunameningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaransejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melaksanakan tugaspokok dan fungsinya.
Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalammengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan UmumKabupaten Klaten melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 menentukanindikator-indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaiankinerja.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASIKinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2017, pada
hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Dengan demikian pencapaiankinerja per satuan kegiatan di Tahun 2017, akan merupakan bagian daripencapaian sasaran-sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.
Capaian kinerja KPU Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2017 dapatdilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan pengejawantahandari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Tahun anggaran 2017 KPUKabupaten Klaten melaksanakan tiga Program dan delapan kegiatan, sebagaiberikut:
1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di
lingkungan Sekjen KPU (3355)
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja di
atas yaitu:
1) Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan (3355.003)
Pada output ini Sekretariat KPU Kabupaten Klaten telah
melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berdasar pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sehingga telah tersusun Laporan
Keuangan berbasis akrual untuk periode Triwulan dan Semesteran sesuai
dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PMK177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, dilakukan secara rutin
tiap bulan selama 1 (satu) tahun sebagai bahan rekonsiliasi ke KPPN
untuk memenuhi kegiatan Sistem Akuntasi Instansi (SAI) ke KPPN,
13
sebagai dasar untuk menerbitkan Berita Acara rekonsiliasi. Pengelolaan
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan tiap bulan,
diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas
instansi dalam hal pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban
keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I dan
Laporan Tahunan yang disusun bersama dengan KPU Kabupaten/Kota
se Jawa Tengah dengan fasilitasi dan supervisi dari KPU Provinsi Jawa
Tengah di Semarang. Pengelolaan dokumen Sistem Akuntansi Instansi
(SAI) diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan
akuntabilitas instansi dalam hal pelaksanaan pelaporan keuangan.
2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA).
(3355.007)
Output yang telah dicapai adalah Sekretariat KPU Kabupaten
Klaten telah menyusun dan menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) ke KPU dan KPU
Provinsi. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan
Anggaran dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun, yang
laporannya dikirim ke KPU RI dan KPU Provinsi melalui aplikasi
SAIBA.
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dilakukan
secara rutin tiap bulan sekali selama 1 (satu) tahun dengan menggunakan
aplikasi SILABI, yang laporannya disampaikan setiap bulan paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Klaten (KPPN).
Menyampaikan ke KPU Provinsi Jawa Tengah Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara secara rutin tiap bulan sekali selama 1
(satu) tahun. Melakukan Rekonsiliasi dan menyampaikan laporan
keuangan Semester II/Laporan Tahunan Tahun 2017 dan Laporan
Keuangan Semester I Tahun 2017 ke KPU RI. Realisasi anggaran yang
terserap pada tahun anggaran 2017 adalah Rp 3.453.585.261,00 atau
88,36 % dari pagu anggaran.
Dalam rangka penyusunan laporan keuangan semester I dan II
juga menyusun laporan persediaan Tahun 2017 dan laporan Barang
14
Milik Negara tahun 2017 , yang sudah dilaksanakan rekonsiliasi dengan
KPKNL.
3) Layanan Perkantoran. (3355.994)
Layanan perkantoran dalam output ini dilaksanakan dengan
melakukan Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur,
tunjangan khusus bagi Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU
Kabupaten Klaten yang dibayarkan rutin tiap bulan pada Minggu I.
Pengajuan SPM ke KPPN baik SPM UP/TUP/Gaji/Uang
makan/uang lembur/Tunjangan khusus/LS, serta mengarsip dan
mendokumentasikan semua transaksi pengeluaran.
2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan
Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu. (3356)
1) Data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu (3356.008)
Pelaksanaan kegiatan ini berupa koordinasi perencaaan
kebutuhan dan pengelolaan logistik Pemilu/pemilihan serta
penganggarannnya dengan melakukan perencanaan kebutuhan logistik
Tahun 2019 untuk bahan rapat koordinasi di Provinsi Jawa Tengah serta
membayarkan honor operator SIRUP dan operator SILOG KPU
Kabupaten Klaten. Tugas Operator SIRUP mengupload kedalam aplikasi
SIRUP kebutuhan pengadaan barang dan jasa KPU Kabupaten Klaten
Tahun 2017 sedangkan Operator SILOG memelihara dan merencanakan
kebutuhan logistik Pemilu Tahun 2019.
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten telah mengumumkan rencana
umum pengadaan (RUP) yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran
2017 berdasarkan DIPA TA. 2017. Penayangan RUP ini dilakukan
melalui aplikasi SIRUP LKPP oleh operator SIRUP KPU Kabupaten
Klaten sehingga publik dapat mengetahui dan mengakses informasi
tentang RUP KPU Kabupaten Klaten TA. 2017.
2) Layanan pengadaan logistik Pemilu (3356.009)
Dalam rangka pelayanan pengadaan logistik pemilu tahun 2019,
KPU Provinsi Jawa Tengah mengadakan bimbingan tehnis e-tendering
dan e-purchasing yang dihadiri oleh pejabat pengadaan. KPU kabupaten
Klaten menghadiri kegiatan tersebut untuk meningkatkan kapabilitas dan
15
keterbukaaan pengadaan melalui system elektronik. Tahun 2017 telah
dilaksanakan pengadaaan barang dan jasa melalui system e-katalog.
.
3) Inventarisasi logistik Pemilu (3356.011)
Pada kegiatan ini merupakan tambahan bimbingan tehnis dan
simulasi pengelolaan logistik terkait kelola manajemen penyimpanan
gudang logistik pemilu/pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU RI ,
yang dihadiri PPKOM dan Kasubag Umum. Sedangkan pelaksanaan
inventarisasi logistik dilaksanakan setiap hari jum’at setiap minggu
sekali baik dari Komisioner maupun Sekretariat KPU. Hasil
inventarisasi logistik dalam rangka memenuhi kesiapan pemilihan tahun
2018.
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)
1) Dokumen Perencanaan dan anggaran (3357.001)
Penyusunan Rencana kerja dan anggaran sesuai DIPA KPU
Kabupaten Klaten Tahun 2017, disusun dan disesuaikan dengan jadwal
waktu yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Klaten pada TA 2017
mendapat revisi DIPA sampai dengan revisi ke 2. Kegiatan yang telah
disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang
ditetapkan. Dalam rangka memenuhi kekurangan gaji, juga melakukan
revisi gaji minus ke Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.
2) Layanan operasional dan pelayanan TI (3357.003)
Untuk mendukung kinerja dan jaringan komunikasi data kantor
dibutuhkan adanya pemeliharaan jaringan internet dan kabling jaringan
yang aksesible, sehingga kegiatan ini menjadi kegiatan yang bersifat
rutin insidental selama tahun 2017 di lingkungan kantor KPU Kabupaten
Klaten.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan operasional dan
pelayanan TI , KPU Kabupaten Klaten perlu meningkatkan sarana dan
prasarana dengan pengadaaan belaja modal dan mesin.
3) Dokumen pemutakhiran data pemilih (3357.010)
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten melaksanakan pemutakhiran
data pemilih tahun 2017 berbasis data dengan menggunakan aplikasi
16
SIDALIH dengan melakukan Input data DPTb-2 Pilkada Klaten Tahun
2015 melalui aplikasi SIDALIH. Untuk mendapatkan up dating data
KPU Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten serta stake holder
terkait secara rutin.
Untuk menggali masukan–masukan permasalahan dan informasi
terkait dengan pemutakhiran Daftar pemilih KPU Kabupaten Klaten
melakukan Forum Group Disccussion yang dihadiri oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan sipil, Eks PPK Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Klaten, Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa.
Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan
dengan menggunakan beberapa sumber data, yaitu:
a) Data pemeliharaan daftar pemilih pemilihan sebelumnya yaitu data
pemilih yang telah dicoret dari DPT atau DPTb-1 karena tidak lagi
memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga harus dikeluarkan dari
DPT atau DPT b-1;
b) Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) Pemilihan sebelumnya. Ini
adalah jenis pemilih yang pada saat pemungutan suara pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 yang menggunakan
KTP/KK/Paspor sesuai dengan domisili karena tidak terdaftar di
DPT dan DPTb-1;
c) Laporan langsung dari masyarakat yakni pemilih yang berdomisili di
Kabupaten Klaten dapat melaporkan diri atau keluarganya ke KPU
Kabupaten klaten untuk memperbaiki data atau pindah keluar/masuk
yang dibuktikan dengan identitas kependudukan dan mengisi
formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat;
d) Data Mutasi Penduduk;
e) Pemutakhiran Data Pemilih Tahun berkelanjutan 2017, dengan
kegiatannya, antara lain:
(1) Melakukan Updating Data Mutasi Penduduk.
Beberapa data penduduk yang senantiasa dilakukan updating
adalah Data yang tidak memenuhi syarat (TMS) hasil
pemutakhiran Pemilu/Pemilihan, Perkiraan DP4 untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
17
(2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Klaten. Menghadiri Forum Group Discussion,
Konsultasi dan menghadiri rapat kerja tentang pemutakhiran data
pemilih di KPU Provinsi Jawa Tengah. Tujuan kegiatan ini
adalah untuk mendapatkan data terkait Pemutakhiran Daftar
Pemilih Berkelanjutan. Ada beberapa kendala, yaitu:
(a) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten
tidak bisa memberikan data byname data mutasi
penduduk.Hal ini dikarenakan yang punya kewenangan
mengeluarkan data byname kependudukan hanyalah
Kementerian Dalam Negeri yang mana data kependudukan
tersebut dikeluarkan setiap semester yaitu pada bulan Juli
dan Desember;
(b) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten
tidak bisa memberikan by name data penduduk yang
meninggal karena tidak adanya laporan data kematian dari
tingkat kecamatan atau dari tingkat desa/kelurahan;
(c) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan
data kematian tentu akan mempengaruhi jumlah penduduk
secara keseluruhan, yang pastinya juga akan berpengaruh
pada daftar pemilih dan hal terkait lainnya.
Melaksanakan kajian hukum PKPU nomor 2 tahun 2017 tentang
pemutakhiran data pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupatidan/Walikota dan Wakil Walikota, untuk
menggali permasalahan-permasalahan dan tindak lanjut dalam
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pada tanggal 14 Juli 2017 di
ruang GPP yang dihadiri Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten
Klaten.
Menghadiri undangan Work shop, FGD, rapat kerja , rapat
kordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diselenggarakan oleh
KPU Provinsi Jawa Tengah.
Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat bagi pemilih
disabilitas, KPU Kabupaten Klaten melaksanakan rapat koordinasi
dengan Pengurus Penyandang Cacat Kabupaten Klaten pada tanggal 2
18
Agustus 2017, untuk mendapatkan masukan dan saran dalam rangka
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pada tanggal 8 Agustus 2017
dilaksanakan rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
4) Analisis Capaian kinerja (3357.026)
Diperlukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program
dan kegiatan serta anggaran agar capaian kinerjanya dapat terukur.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan melalui beberapa
instrument yaitu: Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Fisik
dari Triwulan I s.d Triwulan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2006, Penyusunan Laporan Capaian Output
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011
dilaksanakan tiap bulan pada minggu I, Penyusunan Laporan Kinerja
(LAKIP tahun 2017) baik untuk Sekretariat KPU dan Komisioner dan
penyusunan Perjanjian Kinerja KPU serta Sekretaris KPU tahun 2017
dan menyampaikan Dokumen LAKIP dan Dokumen SAKIP berupa
perjanjin kinerja Tahun 2017, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017,
Rencana Aksi Kinerja Tahun 2017 dan Indikator Kinerja Utama Tahun
2017) ke KPU Provinsi Jawa Tengah.
Adanya evaluasi kegiatan yang diadakan setiap selesai kegiatan,
bulanan, triwulan dan semesteran dalam rangka pengendalian internal
kegiatan. Pada akhir bulan merencanakan kegiatan rapat pleno rutin
yang dilaksanakan untuk kegiatan bulan depan.
(1) Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan
melibatkan stakeholder yang terkait dalam rangka Pemutakhiran
Daftar Pemilih Berkelanjutan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 April 2017
dan tanggal 27 Pebruari 2017 bertempat di Aula Kantor KPU
Kabupaten Klaten. Adapun Tujuan kegiatan ini adalah:
(a) Melakukan inventarisasi permasalahan pemutakhiran daftar
pemilih;
(b) Membedah masalah Sumber Data Pemutakhiran.
(c) Evaluasi terhadap Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih.
(d) Evaluasi Sistem Aplikasi Daftar Pemilih.
19
(e) Evaluasi Regulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih.
(f) Mencari solusi dari akar permasalahan pemutakhiran daftar
pemilih.
Dalam kegiatan ini KPU Kabupaten Klaten juga
melibatkan dari berbagai unsur yang diantaranya terdiri dari:
(a) Disdukcapil Klaten;
(b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
(c) Sekretariat KPU Kabupaten Klaten;
(d) Bagian Tata Pemerintahan;
(e) Perwakilan PPK periode Tahun 2015;
(f) Perwakilan Panwascam periode 2014 - 2015; serta
. Pada FGD ini, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
(a) Dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Klaten menegaskan kembali bahwa tidak bisa memberikan
data byname data kependudukan, data mutasi dan data
meninggal karena yang bisa memberikan data tersebut
hanya kementerian dalam negeri setiap semester.
(b) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) masih
banyak yang bermasalah sehingga perlu dicarikan solusi
yang tepat untuk mengatasinya.
(c) Sistem Informasi Data Pemilih belum maksimal sehingga
perlu penyempurnaan dalam pengaplikasiannya.
(d) Masyarakat sebagai pemilih masih sangat pasif menanggapi
proses penyusunan daftar pemilih dan pengumuman daftar
pemilih.
(2) Menerima Laporan Langsung dari Masyarakat
KPU Kabupaten Klaten melalui website dan beberapa
kegiatan pertemuan dengan pemangku kepentingan
menginformasikan kepada masyarakat untuk bisa memberikan
masukan ataupun tanggapan langsung terkait daftar pemilih.
Akan tetapi respon masyarakat terkait masukan/tanggapan
terhadap pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan hasilnya
nihil.
20
(3) Pemeliharaan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
menggunakan aplikasi Sidalih.
Berkaitan dengan penggunaan aplikasi Sidalih, karena
aplikasi ini (sebagaimana aplikasi lainnya) berbasis online, maka
ada beberapa hal yang menjadi kendala pada aplikasi tersebut, di
antaranya:
(a) Dalam proses pemeliharaan daftar pemilih menggunakan
Aplikasi Sidalih, KPU Kabupaten Klaten mengalami
kesulitan proses karena dalam sidalih tidak muncul menu
untuk penyaringan data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan
menu untuk menghapus data TMS tersebut.
(b) KPU melakukan kegiatan pemeliharaan secara manual
dengan menyandingkan data agregat kependudukan per
kecamatan (DAK2) yang berusia +15 tahun per 31
Desember 2016 dengan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Klaten 2015, untuk menentukan kecamatan mana
saja yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam proses
pemeliharaan dan pemutakhiran daftar pemilih
berkelanjutan, jika nanti Portal Sidalih sudah bisa
digunakan kembali.
(c) Input Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) pemilihan
sebelumnya Proses ini dilakukan dengan mengambil
hardcopy DPTb-2 dari dalam kotak suara yang pernah
digunakan dalam proses penghitungan suara di TPS pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.
Selanjutnya hardcopy DPTb-2 diteliti satu persatu untuk
mematikan bahwa hardcopy tersebut benar-benar DPTb-2
dan pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 benar-benar
memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan -2 (belum
terdaftar dalam DPT tapi memiliki KTP setempat /identitas
lain yang sah), dan kemudian melakukan proses input data
pemilih tambahan 2 (DPTb-2) ke dalam Sidalah dengan
cara menambahkan data pada menu pemutakhiran untuk
melakukan proses satu persatu jika data pemilihnya hanya
21
sedikit serta menambah data melalui webrig.
5) Kegiatan lain terkait dengan operator
Untuk Peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya
operator aplikasi kepemiluan maka pada tahun 2017 KPU Kabupaten
Klaten telah menetapkan Operator Aplikasi guna menunjang serta
memaksimalkan pelayanan.
DAFTAR APLIKASI DAN OPERATOR
KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016
NO. APLIKASI OPERATOR
1. SILOG Minarno
2. SIRUP Ika Nurmaliana Dewi
3. SIDALIH Agus Sutanta
Luvita Eska Pratiwi
4. PPID Yuyun Sri Agung P
5. SPIP Minarno
Jeni Jayanto
6. EMONEV BAPPENAS (Laporan Triwulan
berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006)
Ika Nurmaliana Dewi
7. SMART EMONEV DJA (Laporan Bulanan
berdasarkan PMK 249 Tahun 2011)
Ika Nurmaliana Dewi
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi
Kepegawaian yang tidak teranggarkan dalam DIPA KPU Kabupaten
Klaten
1) Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM
Pengelolaan SDM dan tertib administrasi kepegawaian KPU
Kabupaten Klaten, selain telah menyusun laporan rutin bulanan, tri
wulanan maupun semesteran serta melaporkan kepada KPU Provinsi
Jateng, juga melakukan berbagai hal sebagai berikut:
a) Penataan organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya
Manusia
22
Pembinaan SDM dalam hal ini adalah pegawai mencakup
semua usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan seseorang
menjadi manusia seutuhnya, mampu berpikir logis dan rasional serta
mampu melaksanakan fungsi sebagai makhluk Tuhan, insan
ekonomis, insan sosial, warga Negara, dan anggota masyarakat yang
bertanggung jawab. Dapat diketahui bahwa pembinaan adalah
sesuatu usaha yang secara sadar dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan karyawan baik teoritis, konseptual, keahlian maupun
sikap dan mental. Untuk itu pembinaan harus dilakukan secara
terus-menerus karena merupakan suatu proses yang lama untuk
meningkatkan potensi seorang pegawai. Lebih lanjut menurut UU
No.5 Tahun 2014 tentang ASN yang tertuang dalam PP No.53
Tahun 2010 tentang disiplin PNS sehingga untuk dapat membentuk
sosok PNS seperti tersebut diatas perlu dibina melalui pendidikan
dan pelatihan yang mengarah kepada peningkatan kepribadian dan
semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan mutu
dan kemampuan baik dalam bidang substansi maupun
kepemimpinannya. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya
Manusia
Kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas
dan kompetensi sumber daya/pegawai Sekretariat KPU Kabupaten
Klaten antara lain:
(1) Melaksanakan evaluasi absen dan daftar hadir pegawai untuk
setiap bulan;
(2) Menyusun laporan kondisi kepegawaian setiap bulan untuk
dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah;
(3) Melaksanakan pengajuan berkas kenaikan gaji berkala (KGB)
bagi pegawai organik KPU yang sudah memenuhi persyaratan;
(4) Melaksanakan update data dan status daftar keluarga pegawai
untuk penyesuaian gaji.;
(5) Melaksanakan penertiban surat keputusan sekretaris KPU
Kabupaten Klaten tentang pengangkatan tenaga
satpam/pramubhakti/sopir tahun 2017;
23
(6) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian;
(7) Melaksanakan pengurusan daftar penilaian pelaksanaan
pekerjaan (DP3), daftar urut kepangkatan (DUK),kartu pegawai
(KARPEG), kartu induk (KARIN), kartu isteri (KARIS), kartu
suami (KARSU), asuransi kesehatan (ASKES), tabungan
asuransi pegawai negeri (Taspen), surat keterangan untuk
mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4), dan
lembar pembayaran pajak pembangunan (LP2P);
(8) Melaksanakan penyusunan statistik pegawai;
(9) Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat dibidang
kepegawaian.
(10)Mengirimkan pegawai yang mengikuti ujian alih status dari
Pegawai Pemerintah Daerah ke Pegawai KPU RI;
(11)Memfasilitasi Pegawai yang mengajukan lolos butuh dalam
rangka alih status;
(12)Mengirimkan Pegawai yang mengikuti ujian assessment untuk
menduduki jabatan eselon 3 dan 4 di KPU Provinsi Jawa
Tengah.
Daftar Pegawai Kontrak KPU Kabupaten Klaten
NO NAMAJENIS
KELAMINJABATAN
1 Karyono Laki-laki Sopir
2 Ady Christanto Utomo Laki-laki Sopir
3 Eri Christanto Laki-laki Pramubhakti
4 Adik Purwanto Laki-laki Satpam
5 Poniman Laki-laki Satpam
6 Achmad Supriyanto Laki-laki Satpam
b) Kegiatan terkait lainnya:
(1) Laporan rutin bulanan kepegawaian, meliputi laporan nominatif
PNS, struktur organisasi PNS, dan laporan pramubhakti
sebelum tanggal 10 setiap bulan dilaporkan melalui email dan
faximile;
24
(2) Pembinaan PNS staf Sekretariat KPU Kabupaten Klaten tentang
peningkatan pembinaan kedisiplinan PNS, kinerja PNS,
loyalitas selaku PNS, dilaksanakan setiap awal bulan dengan
mengacu UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP No. 53
TAhun 2010 tentang Disiplin PNS, Perka BKN no. 1 tahun
2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011
tentang penilaian prestasi kerja PNS dan Keputusan Sekjen
KPU No. 53 Tahun 2016 tentang Juknis pelaksanaan pemberian
tukin;
(3) Pelaksanaan apel pagi komisioner, sekretariat, dan PTT
dilaksanakan setiap pagi untuk meningkatkan ketertiban dan
kedisiplinan pegawai maupun aturan-aturan yang harus ditaati;
(4) Memproses PNS berprestasi tahun 2017 di lingkungan
sekretariat KPU Kabupaten Klaten dengan mendasari surat
Sekjen KPU No. 828/SJ/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang
pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi di lingkungan
sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota
dan hasil rapat kasubbag Sekteratiat KPU Klaten dengan
mempertimbangkan beberapa aspek penilaian antara lain:
integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, inovasi dan
komunikasi.
(5) Atas dasar penilaian tersebut diatas maka ditetapkan hasil 2
orang dari 18 orang adalah:
(a) Ika Nurmaliana Dewi, S.E
(b) Luvita Eska Pratiwi, Si Kom.
(6) Mengikuti sosialisasi pemetaan pegawai dan alih status ke KPU
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 November 2016;
(7) Menerima mutasi PNS organik atas nama Sulmiari S.IB
dari Kantor LKPP Jakarta ke KPU Kabupaten Klaten per
tanggal 1 Pebruari 2017;
(8) Membuat SKP Tahun 2017 Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
sebagai berikut:
25
NO NAMA/NIP JABATAN
1 Thomas Sunarno, SH.NIP. 196007191985031007
Sekretaris Kpu Kab Klaten
2 Dra. Eka Susilawati, M Si.NIP. 196505051992032013
Kasubbag Program & Data
3 Dra. Wahyu Agustini, MM.NIP. 196608241995032001
Kasubbag Hukum
4 Tatiek Sri Haryatie, S Sos.NIP. 196009131983032008
Kasubbag Umum
5 Yuyun Sri Agung P, Sstp, M Si.NIP. 198006021998101001
Kasubbag Teknis & Hupmas
6 Wardiyem, SE.NIP. 196412251986032013
Staf
7 Agus Sutanta, S IP.NIP. 196509141992081002
Staf
8 Ika Nurmaliana Dewi, SE.NIP. 197906282009122002
Staf
9 Sony Wicaksono, SAP.NIP. 198605302009121003
Staf
10 Jeni Jayanto Sutopo, SE.NIP. 198002142010121001
Staf
11 Luvita Eska Pratiwi, S.I.KomNIP. 198612172010121007
Staf
12 Sulmiari, S.IBNIP. 197812242010122001
Staf
13 Murgiyanto, S Sos.NIP. 197705061995031002
Staf
14 Budi Sambodo, S Sos.NIP. 198003122009021006
Staf
15 Desnata Sandi, A.MdNIP. 198312062009121003
Staf
16 HermawanNIP. 196712052008111001
Staf
17 MinarnoNIP. 197505112009101001
Staf
18 Sugeng WidodoNIP. 198411142009101001
Staf
SKP untuk Sekretaris dan Kasubbag dikirim ke KPU Provinsi
Jawa Tengah.
(9) Dalam rangka pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa
Tengah, KPU Kabupaten Klaten sesuai dengan anggaran
pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun
2018 mengangkat tenaga pendukung sebanyak 5 (lima) orang.
26
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU
(3360)
1) Laporan persediaan (stock opname) (3360.009)
Kegiatan stock opname barang persediaan untuk mengetahui
kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada di gudang, Kegiatan ini
dilakukan satu kali dalam satu tahun di akhir tahunStock opname
dilaksanakan bulan Desember 2017. Penghitungan barang persediaan
telah dilakukan oleh tim stock opname untuk menghitung jumlah kotak
suara dalam rangka persiapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah Tahun 2018, dihitung jumlah kotak yang baik dan jumlah
kotak yang rusak ringan/berat. Hasilnya sudah dilaporkan dalam rapat
pleno dan telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPKNL Surakarta.
Disamping itu juga menghitung jumlah tonase surat suara pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 untuk dihapus dari asset
persediaan dan selanjutnya untuk dimintakan persetujuan ke KPKNL
Surakarata. Kegiatan lelang telah dilaksanakan hasil lelang telah disetor
kekas Negara. Kegiatan penatausahaan BMN telah dilakukan dengan
tertib dan berkesinambungan melalui aplikasi SIMAK BMN oleh
operator. Laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) telah disusun.
Penghapusan BMN dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Eselon
I, untuk barang yang rusak berat. Proses inventarisasi barang telah
dilakukan dan telah mengajukan ijin penghapusan BMN kepada KPU,
2) Pengelolaan dan penerapan kearsipan (3360.013)
KPU Kabupaten Klaten telah membentuk tim tata kelola
kearsipan dan Tim penilai kearsipan serta telah melakukan penataaan
dan pengelolaan arsip dinamis baik aktif maupun inaktif serta
berkoordinasi dengan Kantor Arsip Kabupaten Klaten. Tim penilaian
arsip telah melakukan penilaian arsip sesuai dengan jangka simpan arsip
berdasarkan jadwal retensi arsip (JRA) atau berdasarkan nilai guna arsip.
Sesuai dengan Keputusan KPU RI nomot 15/Kpts/KPU/tahun 2017
tentang kode klasifikasi arsip dan pengkodean naskah dinas
dilingkungan KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota. Kode klasifikasi arsip merupakan system pengkodean
27
kombinasi dari huruf dan angka yang penggunaannya dilakukan
berdasarkan substansi arsip. Kode klasifikasi arsip disusun untuk
mempermudah pengelolaan arsip sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip
dan Pengelolaan Arsip Dinamis.
Tata kelola kearsipan dimulai dari mengumpulkan arsip
memilahkan arsip sesuai klasifikasi arsip substansif dan fasilitatif,,
melakukan kodefikasi, memilahkan dan menyimpan arsip (pemeliharaan
dan perawatan). Arsip-arsip yang telah dipisahkan kita kelola dan kita
simpan di ruang PPID, yang diserahkan ke Kantor Arsip dan
Perpustakaan Daerah. Soft copy laporan penyelengara Pemilu Tahun
2004 – 2015 yang didalamnya ada data Pemilu dalam angka, Daftar
Calon Tetap, Berita Acara Pemungutan dan Penghtungan Suara, Dana
kampanye, PAW tahun 2009, dan hard copy buku laporan
penyelenggara, Daftar Calon Tetap dan Pemilu dalam angka. Semua itu
tertuang dalam berita acara penyerahan arsip dari Sekretaris KPU
kabupaten Klaten kepada Kepala Kantor Arsip dan Perpustaaan Daerah.
3) Layanan perkantoran (3360.994)
a) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
dilakukan secara rutin setiap bulan meliputi langganan daya dan
jasa, pembayaran honor satpam dan pramubhakti, pemeliharaan alat-
alat kantor, gedung, dan kendaraan dinas. Pembayaran terkait
pelaksanaan operasional kantor digunakan untuk pembayaran
belanja pakaian dinas pegawai, satpam, dan pramubhakti, dan
pembayaran honor operasional satuan kerja.Kegiatan layanan
perkantoran KPU Kabupaten Klaten adalah:
b) Penyedia jasa surat menyurat
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat di KPU Kabupaten Klaten
merupakan kegiatan antar instansi yang mana pelaksanaannya
mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang
tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi
resmi yang berbentuk arsip dinamis dan statis, disamping itu juga
untuk memenuhi kebutuhan belanja jasa listrik, telepon dan air guna
mendukung kelancaranan jalannya operasional kantor. Kegiatan ini
merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam
28
memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik KPU Kabupaten Klaten yang disediakan pihak
pemberi jasa. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya
kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan, Telepon dan air
gedung perkantoran.
c) Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan operasional / dinas
Kegiatan ini selain terdapat kegiatan tindakan pengamanan serta
penertiban administrasi aset bergerak milik KPU Kabupaten Klaten.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah kendaraan operasional dinas
dan i untuk pelaksanaan service PC/AC/Printer/Laptop dapat
berjalan sebagaimana mestinya dan asset bisa operasional dengan
baik dan lancar serta pemeliharaan dan perawatanan gedung dan
halaman agar nyaman dan indah dipandang mata.
d) Honor operasional satua kerja.
Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk
memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan
kegiatan KPU Kabupaten Klaten untuk satu tahun anggaran berjalan
yaitu TA. 2017, untuk pembayaran honor pengelola keuangan,
Pejabat Pengadaanbarang dan Jasa dan Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaaan.
e) Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.
Untuk meberikan rasa keseragaman dalam satu intitusi Komisi
Pemilihan Umum, dan menimbulkan jiwa korsa yang tinggi,
dianggarkan utnuk pengadaan pakaian satpam/pramubakti/sopir/ dan
untuk ASN, dalam Tahung anggaran 2017 telah diralisasikan untuk
pemenuhan seragam Dinas terrsebut.
f) Penyediaan alat tulis Kantor.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat
tulis Kantor untuk operasional KPU Kabupaten Klaten dalam
pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.
g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan
barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam
pengelolaan pendapatan dan belanja di KPU Kabupaten Klaten
29
sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan
penggandaan beberapa dokumen sesuai kebutuhan.Indikator hasil
kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor
sebagai pendukung sarana peralatan administrasi perkantoran di
KPU Kabupaten Klaten.
6. Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)
1) Laporan hasil evaluasi LAKIP (3361.004)
Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(LAKIP) tahun 2016 telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa
Tengah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembanguna Provinsi Jawa Tengah. Hasil evaluasi yang dilakukan
masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan sebagai bahan
acuan penyusunan LAKIP tahun 2017. Menghadiri rapat sosialisasi
implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada tanggal 20
Desember 2017, KPU Kabupaten Klaten secara rutin melaporkan SPIP
ke Inspektorat Jenderal KPU RI rutin tiap triwulan dan semesteran.
2) Laporan hasil reviu laporan keuangan KPU (3361.005)
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten telah menyusun Laporan
Keuangan Semester II tahun 2016 dan telah mengikuti reviu atas
laporan keuangan Semester II Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh
KPU Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan BPKP, serta
penyusunan Laporan Keuangan Semeseter I Tahun 2017
7. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi,
Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-
Undangan Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)
1) Advokasi dan sengketa hukum (3363.010)
Dalam rangka melaksanakan program kajian produk hukum
dalam penyelenggaraan Pemilu untuk meningkatkan kompetensi dan
kapasitas sumber daya manusia, KPU Kabupaten Klaten
menyelenggarakan kegiatan secara rutin tiap bulan dengan pencanangan
pada tanggal 5 Mei 2017 dengan potong tumpeng oleh Ketua KPU
30
kabupaten Klaten dalam rangka pemetaan kajian hukum kepemiluan
dengan menggali dan meneliti lebih dalam peraturan-peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang melibatkan Komisioner,
Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Staf. Kegiatan yang dilaksanakan
untuk mendukung capaian kinerja tersebut yaitu dengan mengadakan
Kegiatan berupa diskusi dengan mengambil tema peraturan
perundangan-undangan kepemiluan yang menjadi isu Nasional/Daerah
diruang Griya Pintar Pemilu (GPP)
2) Layanan administrasi kepemiluan (3363.011)
Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan
proses politik , sesuai dengan Peraturan Komsi Pemilihan Umum
Republik Indonesi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran,
Verifikasi, dan PenetapanPartai Politik Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dalam rangka persiapan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan
kegiatan kegiatan sebagai berikut :
a. Rapat koordinasi penguatan manajemen aplikasi Sipol di KPU
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 September 2017;
b. Menghadiri Bimbingan Tehnis Aplikasi Sipol di KPU Provinsi Jawa
Tengah pada tanggal 24 s/d 26 September 2017;
c. Rapat koordinasi internal tentang persiapan verifikasi paarpol
Pemilu Tahun 2019;
d. Sosialisasi pendaftaran, verifikasi partai politik peserta Pemilu dan
Sistim Informasi Politik (Sipol), yang dihadiri oleh Partai Politik,
Panitia Pengawas Kabupaten dan Kantor Kesatuan Kebangsaan dan
Politik tanggal 28 September 2017;
e. KPU Kabupaten Klaten mengadakan Help desk bagi partai peserta
pemilu terkait dengan pendaftaran, verifikasi partai politik;
f. Rapat Pleno tentang persiapan kegiatan pendaftaran partai politik
pada tanggal 4 Oktober 2017
g. bimbingan Tehnis pendaftaran dan verifikasi partai politik yang
diikuti operator partai, yang dihadiri Panitia Pengawas Kabupaten
31
dan Kepala kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dilaksanakan
tanggal 5 Oktober 2017 di Hotel Grand Tjokro;
h. Menerima pendaftaran calon peserta pemilu tahun 2019 di KPU
Kabupaten Klaten dimulai tanggal 3 Oktober 2017 s/d 16 Oktober
2017, yang mendaftar Partai Perindo, PDI-P, Partai Nasdem, PKS,
Gerindra, PAN, PSI, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Demokrat,
Partai Golkar, PPP, Partai Berkarya, PBB, Partai Idaman, dan PKB;
i. Menghadiri rapat kerja ke KPU Provinsi Jawa Tengah evaluasi
penerimaan berkas persyaratan dan persiapan verifikasi adminstrasi
partai poltik;
j. Rapat koordinasi internal pelaksanaan verifikasi administrasi partai
politik peserta pemilu tahun 2019;
k. Bimbingan tehnis tata cara verifikasi factual partai poltik peserta
pemilu tahun 2019, yang diikuti oleh Sekretariat KPU kabupaten
Klaten . Bimtek dilanjutkan verifikasi administrasi dan input data
sebagai bahan untuk verifikasi faktual pada tanggal 1 s/d 2
November 2017;
l. Melakukan verifikasi factual kegandaan anggota partai politik
peserta pemilu tahun 2019, dari tanggal 3 s/d 10 November 2017;
m. Rapat pleno tentang hasil penelitian administrasi keanggotaan partai
politik calon peserta pemilu tahun 2019 tanggal 14 November 2017;
n. Menyampaikan hasil plenopenelitian administrasi keanggotaan
partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 tanggal 15 November
2017;
o. Rapat koordinasi dengan Partai politik penyerahan hasil verifikasi
administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2019;
p. Pendaftaran 9 partai hasil keputusan Bawaslu RI dari tanggal 20 s/d
22 November 2017;
q. Menghadiri rapat evaluasi verifikasi administrasi partai politik
peserta pemilu di KPU Provinsi Jawa Tengah;
r. Menerima perbaikan daftar kegandaan dari partai politik peserta
pemilu tanggal 23 s/d 25 November 2017;
s. Melakukan ferifikasi factual terhadap perbaikan keanggotaan partai
poltik calon peserta pemilu tahun 2019;
32
t. Rapat pleno hasil penelitian administrasi paska putusan Bawaslu RI
pada tanggal 29 November 2017;
u. Rapat koordinasi dengan partai Idaman, PBB dan PKPI, penyerahan
hasil penelitian administrasi keanggotaan calon peserta pemilu tahun
2019 paska putusan Bawaslu RI, pada tanggal 30 November 2017;
v. Konsultasi ke KPU Provinsi dalam rangka verifikasi faktual,
verifikasi administrasi dan kegiatan paska putusan Bawaslu RI;
w. Pengundian nomor urut awal acak sederhana verifikasi faktual
keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019 , pada
tanggal 8 Desember 2017.
x. Bimtek persiapan verifikasi keanggotan partai politik calon peserta
pemilu tahun 2019, pada tanggal 21 s/d 22 Desember 2017;
y. Melakukan verifikasi faktual keanggotaan calaon peserta pemilu
Tahun 2019, pada tanggal 22 s/d 30 Desember 2017;
z. Mengikuti Bimbingan Tehnis Operator sipol, yang dilaksanakan
oleh KPU RI pada tanggal 24 s/d 26 September 2017.
Dalam rangka mendukung kegiatan verifikasi administrasi dan
faktual, dilakukan pengadaan belanja modal meliputi Komputer, Laptop,
Printer hitam putih, scanner, kamera DSLR, Handycam dan hardisk
eksternal dilakukan melalui e katalog.
Guna mempermudah dalam pelaksanaan pendaftaran partai
poltik calon peseerta Pemilu tahun 2019, KPU RI, mengeluarkan
aplikasi sistim informasi politik, yang dikelola oleh KPU RI dan KPU
Kabupaten oleh Operator Sipol. Sebelum mendaftar sebagai calon
peserta pemilu partai politik wajib memasukkan data partai politik
kedalam sipol. Data tersebut meliputi data kepengurusan dan data
keanggotaan partai politik..
3) Penyuluhan Peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada.
(3363.013)
KPU Kabupaten mengikuti Penyuluhan Peraturan perundang-
undangan Pemilu dan Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPU dan
KPU Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kompetensi dan
penguatan kapasitas penyelenggara pemilu dan pemilihan. Pelaksanaan
kegiatan dengan menghadiri undangan dalam rangka Rakor Advokasi
33
dan Bantuan Hukum Pemilu dan Pemilukada di Jawa Tengah ke KPU
Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan
kapasitas penyusunan Keputusan KPU Kabupaten.
8. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/
Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan
Pemilih.(3364)
1) Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu (3364.003)
Dengan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mulai berlaku dua tahun
kemudian setelah disahkan yaitu tahun 2010, maka tuntutan keterbukaan
dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin mendesak. Hak atas
Informasi menjadi sangat penting karenamakin terbuka penyelenggaraan
negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut makin
dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh
Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau
pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan
Informasi Publik.
Salah satu asas dalam penyelenggaraan negara dalam rangka
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
adalah asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU
No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keterbukaan dalam
hal ini dimaknai sebagai wujud transparansi penyelenggaraan negara
terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi
berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Keterbukaan Informasi
Publik berkeinginan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan
bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-
prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta
melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik
dalam rangka Open Government Indonesia.
Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance)
34
dengan mengacu prinslp prlnsip akuntabilitas, meningkatkan
transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan
publik, Komisi Pemilihan Umum turut berpartisipasi mewujudkan good
governance tersebut, salah satunya dengan mengimplementasikan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik melalui penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai
upaya dalam menyeragamkan implementasi UU KIP di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum.
a) Pendataan dan pemenuhan kebutuhan PPID
Implementasi selanjutnya dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, KPU Kabupaten Klaten telah
membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Klaten
Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tanggal 1 Juni 2015
tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU
Kabupaten Klaten.
b) Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik
(1) Sarana dan Prasarana Pelayanan
Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, PPID KPU
Kabupaten Klaten menggunakan ruangan Media Center,
mengingat keterbatasan ruangan yang tersedia di kantor KPU
Kabupaten Klaten. Kondisi ini bagi PPID bukan merupakan
hambatan karena yang terpenting adalah semangat untuk
memberikan pelayanan kepada publik guna mendapatkan akses
yang luas atas permintaan informasi. Fasilitas standar yang
dimiliki PPID KPU Kabupaten Klaten sudah cukup memadai
untuk melaksanakan tugas pelayanan yaitu adanya tempat
menerima masyarakat pemohon informasi, formulir untuk
pelayanan informasi publik serta fasilitas free akses internet(free
wifi) bagi masyarakat yang membutuhkan informasi melalui
internet. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang
35
terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh KPU
Kabupaten Klaten, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau
melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan
informasi melalui website dengan alamat www.kpu-
klatenkab.go.id.
(2) Sumber daya Manusia
Pelayanan informasi publik di PPID KPU Kabupaten Klaten
melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Kantor
KPU Kabupaten Klaten. Petugas layanan tersebut bertugas setiap
hari secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada
pemohon informasi.
c) Pelayanaan media.
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten juga menyediakan pelayanan
pers dan media sebagai release serta pusat informasi yang
dibutuhkan media melalui Media Centre. Selain Media Centre,
Pengembangan kehumasan Pemilu melalui perintisan Griya Pintar
Pemilu.
Kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui talk show radio ,
dalam rangka menyampaikan informasi/publikasi kepada pendengar
radio dengan tujuan bisa menjangkau kemasarakat luas. KPU Kabupaten
Klaten telah menjalin kerjasama dengan stasiun radio yang ada
diwilayah Kabupaten Klaten (radio Salma, RWK, Candi Sewu, RSPD,
Suara Anda) untuk menyampaikan informasi tetntang kepemiluan.
Mengadakan kegiatan forum Group Discussion Sosialisasi dan
penguatan penyelenggaraan pemilu partisipasip berbasis daftar pemilih,
yang diikuti olehStake holder terkait, Ketua PPK dan Anggota PPK
Divisi Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah, perwakilan BEM dan perwakilan OSIS, pada tanggal 23
November 2017 dengan nara sumber Prof Triyono,Dr, Rektor
UNWIDHA, Muslim, S.E Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Drs.
Jaka Sawaldi,M.M. Sekda Kabupaten Klaten, dan Drs. Widya Sutrisna,
M.Si. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Melakukan Kerja sama dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas
terkait dengan sosialisasi pemilih pemula dan pemilihan Ketua OSIS
36
(Pemilos). Pada Tahun 2017. KPU Kabupaten Klaten memfasilitasi dan
monitoring pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di SMK Citra Nusantara
Klaten.
Dalam rangka pendididkan pemilih dan sosialisasi pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan pemilihan
umum serentak tahun 2019 KPU Kabupaten melakukan MUO (kerja
sama) dengan pihak universitas widya dharma Klaten. Perjanjian kerja
sama dilakukan dikampus Universitas Widya Dharma Klaten pada
tanggal 26 Juli 2017.
Sebagai nara sumber dari berbagai elemen terkait dengan
kepemiluan, baik dari lintas agama, difabel, organisasi wanita, organisasi
masyarakat dan lain-lain. KPU Kabupaten Klaten senantiasa proaktif
dalam kegiatan sosialisasi.
2) Dokumen Daerah Pemilihan (3364.029)
Sesuai dengan DAK2 untuk penyusunan daerah pemilihan
DPRD Kabupaten Klaten yang telah diserahkan oleh menteri dalam
Negeri ada penggeseran jumlah daerah pemilihan di DP 5 dan DP 1,
sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan koordinasi dengan
partai politik dalam rangka rapat kerja penyusunan, penataan daerah
pemilihan dan alokasi kursi pemilihan umum Anggota DPRD dan
simulasi penghitungan alokasi kursi yang dilaksanakan pada tanggal 12
Desember 2017, dengan dihadiri oleh Ketua partai politik, Ketua PPK
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tokoh
masyarakat dan Dinas/Instansi terkait dengan nara sumber
Nuswantoro,S.H,M.H. dan rapat kerja tanggal 20 Desember 2017 yang
dihadiri oleh Anggota PPK Divisi Hukum Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ketua partai politik, Ketua Panitia
Pengawas Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah dan tokoh Agama/Tokoh masyarakat dengan nara sumber
Hidayat Nur Sadili..
Menghadiri Rapat kerja dalam rangka pemetaan daerah
pemilihan pemilihan umum tahun 2019 dan Konsultasi ke KPU Provinsi
Jawa Tengah mengenai daerah pemilihan. Pembahasan dalam rapat
37
pleno mengenai daerah pemilihan karena sesuai Peraturan KPU RI
Nomor 7 Tahun 2017tentang Tahapan, Program dan Jadwal
penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 bahwa penetapan daerah
pemilihan dilaksanakan tanggl 22 Maret s/d 6 April 2018.
Dalam rangka mendukung sarana dan prasarana kegiatan telah
dilakukan pengadaan belanja modal melalui e katalog.
3) Pusat pendidikan pemilih (3364.032)
Penataan Ruangan Griya Pintar Pemilu Griya Pintar Pemilu
sebagai suatu sarana sekaligus upaya KPU Kabupaten Klaten untuk
melaksanakan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Griya Pintar
Pemilu terdapat berbagai galeri dan informasi yang berkaitan dengan
pemilu dan sejarah pemilu maupun dokumen-dokumen lain terkait
pemilu. Tujuan utama didirikan Rumah Pintar Pemilu itu sendiri adalah,
masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemilu dan memberikan
suara pada pelaksanaan pemilu, tujuan lain sebagai ruang informasi
sekaligus pembelajaran politik bagi masyarakat. KPU Kabupaten Klaten
menyiapkan bahan untuk pelayanan pers dan media. Pengembangan
kehumasan Pemilu melalui perintisan Griya Pintar Pemilu . Kegiatan
sosialisasi pada pemilih Pemula dilakukan melalui penyelenggaraan
kelas demokrasi di sekolah menengah tingkat atas serta melakukan
pendampingan pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS di sekolah menengah
tingkat atas. Peresmian griya pintar pemilu (GPP) dilaksanakan tanggal
1 Maret 2017, diresmikan oleh Ketua KPU RI. Bapak Juri Ardianto dan
dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Joko Purnomo, Bupati Klaten yang
diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Jaka Sawaldi.
Kegiatan pencanangan gerakan sadar pemilu dilaksanakan
tanggal 29 Oktober 2017 dengan kegiatam gerak jalan sehat dalam
rangka gerakan sadar pemilu/pemilihan serentak tahun 2019 yang diikuti
oleh 500 personil, dengan harapan masyarakat mengetahui pelaksanaan
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan
pemilihan serentak tahun 2019.
Dalam rangka menyajikan data grafis kepemiluan , KPU
Kabupaten Klaten bekerja sama dengan Kantor Bapeda Klaten dalam
rangka implementasi data GIS ( Geographic Information Sisytem).
38
Untuk memudahkan masyarakat membaca dan menerima hasil- hasil
pemilu yang divisualisasikan dalam bentuk gambar grafis yang
diinformasikan melalui sosial media (Instragram, Twiter , Facebook).
9. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018
Dalam Tahun anggaran 2017, KPU Kabupaten Klaten disamping
melaksanakan kegiatan yang sesuai DIPA Kabupaten Klaten , juga
melaksanakan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah Tahun 2018, sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman teknis tahapan,
program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Kegiatan yang dilaksanakan di KPU
Kabupaten Klaten pada tahun 2017 melipti kegiatan :
1) Menghadiri Rapat kerja/rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU
Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah;
2) Rapat koordinasi dengan Camat se Kabupaten Klaten dalam rangka
pembentukan badan penyelenggara PPK, PPS pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
3) Rapat pleno pembentukan badan penyelenggara PPK, PPS pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
4) Mengadakan sosialisasi tahapan dan persyaratan calon perseorangan,
yang dihadiri tokoh agama/masyarakat, Akademisi,Stake holder BEM,
Pers, dengan nara sumber Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah ( Joko
Purnomo)
5) Melaksanakan pendaftaran, tes tertulis, tes wawancara dan pengumuman
calon anggota PPK pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah;
6) Rapat pleno penentuan hasil seleksi calon anggota PPK pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota PPK pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 1 Nopember
2017
39
8) Mengajukan calon Sekretariat yang diusulkan oleh Camat Se kabupaten
Klaten, untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati Klaten untuk
ditetapkan menjadi Personil Sekretariat PPK pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Tengah;
9) Rapat pleno pembentukan badan penyelenggara PPS pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Tengah;
10) Menghadiri Bimbingan tehnis Sidalih di KPU Provinsi Jawa Tengah pada
tanggal 8 dan 9 Nopember 2017.\;
11) Rapat koordinasi dengan sekretaris dan bendahara dalam rangka
pembukaan rekening PPK pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah;
12) Realisasi anggaran untuk honor dan kegiatan PPK, PPS < Sekretariat PPK
dan Sekretariat PPS bulan Nopember dan Desember tahun 2017.
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA1. Tingkat partisipasi pemilih
Pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2015tingkat partisipasi pemilih sebesar 66 % dibawah target yang telah ditetapkanyaitu sebesar 75%, hal ini disebabkan masih banyak pemilih yang terdaftardalam daftar pemilih tetap tetapi keberadaan personilnya tidak ada ditempat(bekerja diluar Klaten) sehingga pada saat hari pemungutan suara merekatidak pulang ke Klaten jadi tidak menggunakan hak pilihnya, apabiladibandingkan dengan partisipasi pemilih pada tahun 2014 sebesar 76% untukPemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenTahun 2014 dan sebesar 75% untuk pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden Tahun 2014 tingkat partisipasi pemilih menurun. Sedangkan kalaudibandingkan dengan tahun 2013 tingkat partisipasi masyarakat meningkatkarena pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 tingkatpartisipasi masyarakat sebesar 57,56 %.
2. Kapasitas Penyelenggara PemiluPenataan organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Pembinaan SDM dalam hal ini adalah pegawai mencakup semua usaha yangdilakukan untuk mempersiapkan seseorang menjadi manusia seutuhnya,mampu berpikir logis dan rasional serta mampu melaksanakan fungsi sebagaimakhluk Tuhan, insan ekonomis, insan sosial, warga Negara, dan anggotamasyarakat yang bertanggung jawab. Dapat diketahui bahwa pembinaanadalah sesuatu usaha yang secara sadar dilakukan untuk meningkatkankemampuan karyawan baik teoritis, konseptual, keahlian maupun sikap danmental. Untuk itu pembinaan harus dilakukan secara terus-menerus karenamerupakan suatu proses yang lama untuk meningkatkan potensi seorangpegawai. Lebih lanjut menurut UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN yangtertuang dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS sehingga untukdapat membentuk sosok PNS seperti tersebut diatas perlu dibina melalui
40
pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada peningkatan kepribadian dansemangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan mutu dankemampuan baik dalam bidang substansi maupun kepemimpinannya.
Aparatur Negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkankepemerintahan yang baik (good governance) bersama dengan dunia usaha(corporate governance) dan masyarakat (civil society).Ketiga unsure tersebutharus berjalan selaras dan serasi dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.Aparatur Negara sebagai penyelenggaran Negara dan pemerintahandiberikan tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis danupaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil,demokratis dan bermartabat. Di sisi yang lain, akuntabilitas kinerja setiappenyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya jugaharus dilakukan sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yangdicanangkan dengan manfaat dan keluaran yang dihasilkan.
Ketika reformasi menggelora di negeri kita, segenap komponen bangsaterpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pula yang menguatkandorongan betapa pentingnya melakukan upaya-upaya sistematis untukmendayagunakan aparatur Negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa aparaturNegara yang ideal merupakan suatu keniscayaan hakiki bagi keberlangsunganpembangunan nasional.
Globalisasi dan revolusi teknologi informasi komunikasi menjaditantangan tersendiri bagi birokrasi dalam upaya menciptakan pemerintahanyang baik, pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Pemanfaatan teknologiinformasi dalam birokrasi secara tepat guna, dengan didukung kualitas sumberdaya manusia yang baik akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitasbirokrasi untuk meningkatkan kinerjanya. Namun demikian apabilaketersediaan sarana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara tepat guna dantidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas baik, maka haltersebut hanya akan menciptakan inefisiensi dan akan menghambat sistemmanajemen secara keseluruhan.
Sampai saat ini jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU KabupatenKlaten sebanyak 10 (Sepuluh) orang dari jumlah total 18 (delapan belas)pegawai atau sebesar 55%. Terdapat 4 (empat) orang pegawai DPK yang telahdinyatakan lulus tes uji kompetensi alih status, dan 3 (tiga) orang pegawaiDPK tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian tes kompetensi alih status.
3. Peningkatan Kualitas Regulasi KepemiluanKPU Kabupaten mengikuti Penyuluhan Peraturan perundang-undangan
Pemilu dan Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPU dan KPU ProvinsiJawa Tengah dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitaspenyusunan keputusan KPU Kabupaten. Dalam rangka melaksanakanprogram kajian produk hukum dalam penyelenggaraan Pemilu untukmeningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia,KPUKabupaten Klaten menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD)Regulasi Pemutakhiran Pemilih bersama KPU Kabupaten/Kota se-Solo
41
Raya dengan fasilitator dari KPU Provinsi Jawa Tengah.Kegiatan yangdilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja.
C. AKUNTABILITAS KEUANGANSetelah revisi DIPA ke 3, pagu KPU Kabupaten Klaten pada tahun
anggaran 2017 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Anggaran Petikan
Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657480/2016 dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 4.132.235.000,- (empat milyar seratus tiga puluh dua juta
dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
Untuk mencapai kinerja sasaran tahun 2017 KPU Kabupaten Klaten
merealisasikan anggaran sebesar Rp. 3.651.291.928,00 atau sebesar 88,36 %
dari pagu anggaran yang tersedia. Sebagai pembanding anggaran tahun 2016
KPU Kabupaten Klaten dapat pagu setelah revisi sebesar 5.582.676.000,00
merealisasikan anggaran sebesar Rp. 5.577.904.822,00 atau sebesar 99,9 %.,
sehingga untuk realisasi tahun anggaran 2017 lebih rendah 11,5 % dibanding
dengan tahun anggaran 2016, kegiatan yang tidak bisa direalisasikan secara
optimal dikarenakan adanya revisi anggaran di triwulan 4 dan berdasarkan
PKPU RI nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, program dan jadwal
penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 ada beberapa kegiatan yang
dilaksanakan di akhir tahun’2017.
42
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAMKPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017
b.
NO PROGRAMPAGUAWAL
(Rp)
PAGU REVISITERAKHIR
(Rp)
REALISASI(Rp)
%
1 Programdukunganmanajemendanpelaksanaantugas teknislainnya KPU
2.522.314.000,-
3.118.933.000,- 2.744.044.928,- 87,98 %
2 Programpeningkatansarana danprasaranaaparatur KPU
10.000.000,- 10.000.000,- 9.700.000,- 97,00 %
2 Programpenguatankelembagaandemokrasi danperbaikanproses publik
22.242.000 1.003.302.000,- 897.547.000,- 89,46 %
Jumlah Total 2.544.556.000,-
4.132.235.000,- 3.651.291.928,- 88,36%
43
43
BAB IV
PENUTUP
Secara umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telahmelaksanakan program dan kegiatan Tahun 2017 dengan baik. Dari 3 (tiga)program yang dijabarkan menjadi 8 (delapan) kegiatan, 22 (dua puluh dua) output,sesuai yang tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Klaten BA (076) Nomor: SPDIPA-076.01.2.657480/2016 tanggal 7 Desember 2016. Semua kegiatan telahdilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatanKomisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIPKabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017
Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa kali revisi DIPA, revisiDIPA terakhir dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.132.2365.000,00 dapatdirealisasikan sebesar Rp. 3.651.291.928,00 dan sisanya sebesar Rp.480.943.072,00 , sehingga realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar 88,36 %.
Disamping kegiatan yang bersumber dari APBN, KPU Kabupaten Klatenjuga melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD ProvinsiJawa Tengah dalam rangka kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTengah Tahun 2018, yang pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 Juni2018. Sesuai Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor :1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraanpemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018.
Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkatkerja keras semua fihak baik secara internal maupun eksternal. Meskipun demikianmasih terdapat hal–hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadibahan evaluasi pada tahun–tahun yang akan datang agar lebih baik dalammeningkatkan kinerja dan produktifitasnya. Namun kami menyadari bahwaLaporan capaian Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dansaran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.
KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN KLATEN
LAPORAN KINERJASEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KLATENTAHUN 2017
JL. DEWI SARTIKA NO. 39 KLATENTelp. (0272) 321494/ 322670
Fax. (0272) 327200Email: kpukabklaten.go.id
Website: www.kpu-klatenkab.go.id
i
KATA PENGANTAR
Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tahun 2017 disusunlah
Laporan Kinerja, laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan review atas Laporan Kinerja.
Laporan kinerja yang disusun ini menyajikan program dan kegiatan serta
langkah-langkah yang telah dilaksanakan Sekretariat KPU Kabupaten Klaten dalam
mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019. Kegiatan dilaksanakan secara efektif dan
efisien.
Semoga laporan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Tahun 2017 ini
dapat bermanfaat bagi KPU dan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan untuk
perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai misi dan
visi yang telah ditetapkan. Juga sebagai bahan evaluasi dan sarana untuk perbaikan
kinerja yang akan datang.
Dalam menyajikan laporan ini pasti masih banyak kekurangan dan kesalahan
untuk itu kami mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan demi baiknya laporan
ini dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten untuk mewujudkan good governance.
SEKRETARIS
TTD
THOMAS SUNARNO
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tahun
2017 ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilakukan
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang
telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi,
tujuan, sasaran, dan capaian kinerja.
Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun
2017 menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan
sebagai berikut:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU.
a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan
Setjen KPU;
b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi
Sarana dan Prasarana Pemilu;
c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;
d. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
e. Pemeriksaan di lingkungan setjen KPU, sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat
KPU Kabupaten/Kota.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU.
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana.
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.
a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian
Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan Pemilu;
b. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.
Dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari – hari, Sekretariat KPU Kabupaten
Klaten telah menjalin kemitraan dengan dinas/instansi dan lembaga – lembaga terkait.
Terutama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih, telah menyelenggarakan
melaksanakan kerjasama dengan Universitas Widya Dharma Klaten. Untuk
meningkatkan partisipasi pemilih pemula dilakukan fasilitasi dan supervisi
penyelenggaran Pemilos di beberapa SMA/SMK serta kegiatan kelas demokrasi.
iii
Secara umum seluruh sasaran Sekretariat KPU Kabupaten Klaten tahun 2017
tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Disamping kegiatan yang
bersumber dana dari APBN, KPU Kabupaten Klaten juga melaksanakan kegiatan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang anggarannya
dari APBD Provinsi Jawa Tengah.
Pada tahun 2017 Sekretariat KPU Kabupaten Klaten mendapat pagu awal
sebesar Rp. 2.951.794.000,00 (dua milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh
ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), terdapat beberapa kali revisi DIPA, revisi
DIPA terakhir dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.132.2365.000,00 dapat
direalisasikan sebesar Rp. 3.651.291.928,00 dan sisanya sebesar Rp. 480.943.072,00 ,
sehingga realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar 88,36 %.
iv
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar i
Ikhtisar Eksekutif ii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel v
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang 1
B. Informasi Umum Organisasi KPU 2
1. Struktur Organisasi 2
2. Tugas Pokok dan Fungsi 5
3. Kondisi Internal 6
Bab II Perencanaan Strategis
A. Perencanaan Strategis 10
1 Visi dan Misi 10
2. Tujuan dan Sasaran 11
B. Perencanaan Kinerja Tahun 2017 12C. Penetapan Kinerja Tahun 2017 14Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Tahun 2017 18
B. Analisis Capaian Kinerja 22
C. Realisasi Anggaran 50
Bab IV Penutup 52
Lampiran
v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Klaten 4
Tabel 2 Daftar Pegawai kontrak KPU Kabupaten Klaten menurutpendidikan formal
9
Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KPU KabupatenKlaten Tahun 2017
14
Tabel 4 Capaian Kinerja Tahun 2017 18
Tabel 5 Daftar Aplikasi dan Operator KPU Kabupaten Klaten 31
Tabel 6 Daftar Pegawai kontrak KPU Kabupaten Klatenl 34
Tabel 7 Daftar Realisasi Anggaran Per program KPU KabupatenKlaten Tahun 2017
50
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk
mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih
Presiden dan Wakil Presiden, memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan
oleh suatu Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) yang bersifat nasional, tetap dan
mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah
memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan
perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan
berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Undang-Undang ini juga diatur
mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni Komisi Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu. Untuk Lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
diperkuat Lembaga Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu
oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib
2
menyusun laporan kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya
transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi Pemerintahan baik pusat maupun
daerah.
Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Klaten berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan,
menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan
melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian
kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam satu tahun anggaran
yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan
keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan
bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian
Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan
Asas akuntabilitas
Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-
prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap,
wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta
profesionalisme.
B. INFORMASI UMUM ORGANISASI
1. STRUKTUR ORGANISASI
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah lembaga
penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat
Kabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah serta
bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia secara organisastoris diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5
tahun 2008 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan
Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010.
3
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten secara
organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.
a. Susunan Organisasi
Susunan organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Klaten, terdiri dari :
1) Sekretaris;
2) Sub Bagian Program dan Anggaran;
3) Sub Bagian Umum;
4) Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
5) Sub Bagian Hukum.
1) Sub Bagian Program dan Anggaran
Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran
pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.
2) Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan
mengolah bahan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan
rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha,
pengadaan logistik Pemilu, distribusi logistik Pemilu,
Kepegawaian dan dokumentasi.
3) Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi
Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah
bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi
dan verifikasi penggantian antar waktu Anggota DPRD
Kabupaten Klaten, penetapan daerah Pemilihan , Pencalonan dan
penetapan calon terpilih hasil Pemilu, penyuluhan/sosialisasi,
kerjasama antar Lembaga, melaksanakan pelayanan informasi
dan pendidikan pemilih serta pemutakhiran data pemilih Pemilu.
4
4) Sub Bagian Hukum
Sub Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan
inventarisasi, pengkajian, penyelesaian sengketa hokum,
penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dan
penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, Kampanye dan audit
dana kampanye.
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
2.
SEKRETARIS
KASUBBAGPROGRAM DAN
ANGGARAN
KASUBBAGTEKNIS PEMILUDAN HUPMAS
KASUBBAGHUKUM
.
KASUBBAGUMUM
STAFFUNGSIONAL
UMUM
STAFFUNGSIONAL
UMUM
STAFFUNGSIONAL
UMUM
STAFFUNGSIONAL
UMUM
5
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
a. Tugas, kewajiban dan Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
1) Sekretariat KPU Kabupaten Klaten bertugas :
a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
b) Memberikan dukungan teknis administratif;
c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Klaten dalam
menyelenggarakan Pemilu;
d) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Klaten ;
e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan
KPU Kabupaten Klaten;
f) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu
Bupati;
g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan
dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Klaten; dan
h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
2) Sekretariat KPU Kabupaten Klaten berkewajiban:
a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
b) Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
c) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Klaten.
3) Sekretariat KPU Kabupaten Klaten berwenang:
a) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang
ditetapkan oleh KPU;
b) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan
6
c) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4) Sekretariat KPU Kabupaten Klaten bertanggung jawab dalam hal
administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. KONDISI INTERNAL
a. Faktor Perencanaan
Pada Tahun 2017, KPU Kabupaten Klaten menerima DIPA 076
berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-
076.01.2.657480/2017 tanggal 07 Desember 2017, alokasi anggaran
KPU Kabupaten Klaten Tahun 2017 mengalami beberapa kali
perubahan, dari alokasi anggaran awal sebesar Rp. 2.951.794.000,00
(dua milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus Sembilan
puluh empat ribu rupiah), sampai pada revisi ke-02 menjadi sebesar Rp
4.132.235.000,00 (empat milyar seratus tiga puluh dua dua ratus tiga
puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1) Program 1; Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : Rp. 3.118.933.000,00 atau
75,48 % dari total anggaran;
2) Program 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana :
Rp 10.000.000,00 atau 0,24 % dari total anggaran;
3) Program 3; Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi
dan Perbaikan Proses Politik : Rp. 1.003.302.000,00 atau 24,28
% dari total anggaran.
Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016 BA 076
terdapat 3 (Tiga) Program yaitu :
1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya; ( 076.01.01)
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ; (076.01,02)
3) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan
Proses Politik. (076.01.06)
7
Dari 3 (tiga) Program yang telah ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia dijabarkan menjadi 8 (delapan)
kegiatan, 22 (dua puluh dua) Output. Dari 8 (delapan) Kegiatan yang
telah ditetapkan meliputi:
1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di
Lingkungan Setjen KPU ; (076.01.01.3355)
2) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan
Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (076.01.01.3356) ;
3) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
(076.01.01.3357);
4) Pembinaan Sumber Daya Manusia , Pelayanan dan Administrasi
Kepegawaian (076.01.01.3358);
5) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
(KPU) (076.01.01.3360);
6) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU
Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (076.01.01.3361);
7) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi
Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-
Undangan yang berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu
(076.01.06.3363);
8) Pedoman Petunjuk Tehnis dan Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
dan Pendidikan Pemilih (076.01.06.3364).
b. Sumber Daya Manusia
Jajaran komisioner KPU Kabupaten Klaten terdiri dari Ketua
merangkap anggota dan 4 orang anggota. Jumlah Pegawai Sekretariat
KPU Kabupaten Klaten sampai akhir bulan Desember 2017, sebanyak
18 (delapanbelas) orang, terdiri dari Pejabat Struktural 5 (lima) orang
dan non struktural 13 (tigabelas) orang terdiri dari 11 (sebelas) orang
laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan. Sedangkan tenaga kontrak
sejumlah 6 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) orang Satpam, dan
Tenaga Pramubhakti sejumlah 3 (tiga) orang.
8
DAFTAR NAMA PEJABAT STRUKTURAL
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
N O N A M AJENIS
KELAMINJ A B A T A N
1 Thomas Sunarno, S.H. Laki - laki Sekretaris
2 Dra. Eka Susilawati, M.Si. Perempuan Kepala Sub Bagian
Program dan Anggaran
3 Yuyun Sri Agung P, S.STP,
M.Si.
Laki-laki Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan
dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat
4 Dra. Wahyu Agustini, M.Si. Perempuan Kepala Sub Bagian
Hukum
5 Tatiek Sri Haryatie, S.Sos. Perempuan Kepala Sub Bagian
Umum
DAFTAR PEGAWAI KPU KABUPATEN KLATEN DIRINCI
MENURUT PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR
URUT
PENDIDIKAN
FORMAL
JUMLAH
ORANG Laki-laki Perempuan
1 S-2 3 1 2
2 S-1 11 6 5
3 D-III 1 1 -
4 SMA 2 2 -
5 SMP 1 1 -
6 SD - - -
Jumlah (s/d Desember 2017) 18 11 7
9
DAFTAR PEGAWAI KONTRAK DI KPU KABUPATEN KLATEN DIRINCI
MENURUT PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR
URUT
PENDIDIKAN
FORMAL
JUMLAH
ORANGLAKI-
LAKIPEREMPUAN
1 S-1 2 1
2 D-III 1 1 -
3 SMA 3 3 -
4 SMP 1 1 -
Jumlah (s/d Desember 2017) 6 6 -
c. Permasalahan Yang Dihadapi
Adapun secara umum hambatan/masalah yang dihadapi dalam
rangka pencapaian sasaran program dalam tahun 2017 adalah sebagai
berikut :
1) Adanya Perubahan/revisi DIPA pada triwulan ke 3.
2) Penyusunan Program dan Anggaran bersifat topdown, pagu
anggaran yang ditetapkan untuk masing-masing kegiatan tidak
sesuai dengan data dan kondisi riil daerah sehingga
mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
3) Kegiatan Verifikasi faktual masih dilaksanakan sesuai jadwal
yang ditetapkan sampai dengan bulan Januari 2018.
10
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah
menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode
2015–2019 dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
90/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun
2015–2019. Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu.
Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang,
ancaman serta isu–isu strategis.
A. PERENCANAAN STRATEGIS
1. PERNYATAAN VISI DAN MISI
Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2015 – 2019 telah ditetapkan visi dan misi yaitu :
a. Visi
Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan
berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
b. Misi
Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah
menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan
kerja selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut :
1) Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan
Penyelenggara Pemilu yang profesional;
2) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian
hukum, progesif, dan partisipatif;
3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para
pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat ;
4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan
pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
11
5) Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketetanegaraan;
6) Meningkatnya Integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan
pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai
kode etik penyelenggara Pemilu;
7) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien,
transparan, akuntabel, serta aksesable.
2. TUJUAN DAN SASARAN
Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran,
yaitu:
a. Tujuan
Didalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan
yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:
1) Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas,
kompetensi , kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan
Pemilu;
2) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan perundangan yang
berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel;
dan
3) Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam
pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
b. Sasaran
Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai
selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut:
1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/pemilihan yang
demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut;
a) Persentase KPU Rim KPU Provinai?KIP Aceh, dan KPU
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai
dengan jadwal dan ketentuam yang berlaku.
b) Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
c) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam
Pemilu/Pemilihan;
d) Persentase Partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
12
e) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam
daftar Pemilih;
2) Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman,damai,jujur dan adil,
dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut;
a) Persentase KPU RI, KPU Provinsi/LIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa
konflik;
b) Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti
melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;;
c) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU..
3) Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan ,
dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
a) Nilai akuntabilitas kinerja;
b) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;
c) Indeks reformasi birokrasi.
B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 20171. RENCANA KERJA KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017
Sesuai dengan DIPA KPU Kabupaten Klaten BA (076) Tahun Anggaran
2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657480/2017 tanggal 07 Desember 2017,
alokasi anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun 2017 mengalami beberapa
kali perubahan/revisi, dari alokasi anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun
2017, dari alokasi anggaran awal sebesar Rp. 2.951.794.000,00 (dua
milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh empat
ribu rupiah), sampai dengan revisi ke-02 menjadi sebesar Rp 4.132.235.000,00
(empat milyar seratus tiga puluh dua dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
dengan rincian sebagai berikut :
a. Program 1; Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya : Rp. 3.118.933.000,00 atau 75,48 % dari total anggaran;
b. Program 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana : Rp 10.000.000,00 atau
0,24 % dari total anggaran;
c. Program 3; Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses
Politik : Rp. 1.003.302.000,00 atau 24,28 % dari total anggaran.
13
Dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam Renstra pada tahun
2017 yang diimplementasikan melalui 3 (tiga) program yaitu :
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.
c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.
Dari 2 (dua) program yang telah ditetapkan oleh KPU RI dijabarkan
menjadi 8 (delapan) kegiatan, 22 (duapuluh dua) output dalam bentuk
kegiatan/output/sub output/komponen/ sub komponen/akun sebagai berikut:
I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya ( 076.01.01 )
1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di
lingkungan Setjen KPU ( 3355 ).
a) Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan (3355.003)
b) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA).
(3355.007)
c) Layanan Perkantoran. (3355.994)
2) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan
Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu. (3356)
a) Data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan
(3356.008)
b) Layanan pengadaan logistik Pemilu (3356.009)
c) Inventarisasi Logistik Pemilu (3356.011)
3) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data. (3357)
a) Dokumen Perencanaan Anggaran. (3357.001)
b) Layanan Operasional dan Pelayanan TI. (3357.003)
c) Dokumen Pemutakhiran data Pemilih (3357.010)
d) Analisis Capaian Kinerja (3357.026)
4) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU).
(3360)
a) Laporan Barang Milik Negara (3360.009)
b) Pengelolaan dan penerapan kearsipan. (3360.013)
c) Layanan perkantoran (3360.994)
5) Laporan Hasil Evaluasi LAKIP. (3361.004)
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan. (3361.005)
14
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
(076.01.02)
Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana (3362)
Peralatan dan fasilitas Perkantoran. (3362.006)
III. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses
Politik. (076.01.06)
1) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi,
Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-
Undangan Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)
a) Advokasi dan sengketa hukum. (3363.010)
b) Layanan Administrasu Kepemiluan. (3363.011)
c) Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan
Pemilukada. (3363.013)..
2) Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/
Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan
Pemilih.(3364)
a) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu. (3364.003)
b) Dokumen Daerah Pemilihan. (3364.029)
c) Pusat pendidikan pemilih. (3364.032)
C. PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATENTAHUN 2017
Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekaddan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satutahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. PenetapanKinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2017 disusun berdasarkan pada RencanaKinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indikator kinerjadan target KPU Kabupaten Klaten Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KPU Kabupaten KlatenTahun 2017
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Pelaksanaan akuntabilitas
pengelolaan administrasi keuangan di
lingkungan Setjen KPU
Laporan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan
Jumlah laporan sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan
2 laporan
15
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran (LPPA)
Jumlah laporan sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan
12 laporan
Layanan Perkantoran Jumlah laporan sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan
12 bulan
Pengelolaan data, dokumentasi,
pengadaan, pendistribusian dan
inventarisasi sarana dan pra sarana
Pemilu
Perencanaan kebutuhan logistik,
pedoman dan evaluasi manajemen
logistik Pemilu
Persentase kesediaan informasi
arsip dan dokumen pengelolaan
logistik Pemilu
1 dokumen
Layanan pengadaan logistik Pemilu Persentase jumlah, jenis, alokasi
dan peruntukan logistik Pemilu
yang tepat
1 layanan
pengadaan
Inventarisasi logistik Pemilu Persentase kesediaan informasi
arsip dan dokumen pengelolaan
logistik Pemilu
1 unit
Pelaksanaan manajemen perencanaan
dan data
Dokumen perencanaan Dan
Anggaran
Persentase kesesuaian antara
Renstra , Renja K/L dan RKA
K/L
1 dokumen
Layanan operasional dan pelayanan
TI
Penguatan sarana dan prasarana
perangkat teknologi informasi
kepemiluan
12 bulan
Dokumen pemutakhiran data pemilih Persentase pemutakhiran data
pemilih di tingkat kelurahan di
seluruh Indonesia
1 dokumen
Analisis capaian kinerja Jumlah dokumen capaian
kinerja yang dihasilkan
22
dokumen
Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
16
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Laporan persediaan (stock opname) Jumlah KPU Kab/Kota yang
melaporkan persediaan asset
berdasarkan stock opname tepat
waktu
2 unit
Pengelolaan dan penerapan kearsipan Persentase jumlah arsip yang
dikelola sesuai dengan
penerapan kaidah kearsipan
1 Dokumen
Layanan perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana
administrasi penunjang kinerja
pegawai
12 bulan
layanan
Pemeriksaan di lingkungan setjen
KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
Evaluasi Lakip Persentase KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota yang
mendapatkan nilai akuntabilitas
kinerja minimal CC
1 laporan
Laporan hasil reviu laporan keuangan Peningkatan kualitas
penyusunan Laporan Keuangan
sesuai SAP
2 laporan
Peningkatan sarana dan prasarana
Aparatur KPU
Penyelenggaraan dukungan sarana
dan prasarana
Pembelian peralatanan dan
fasilitas perkantoran
1 unit
Penyiapan penyusunan rancangan
peraturan KPU, advokasi,
penyelesaian sengketa dan
penyuluhan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu
Advokasi dan sengketa hokum Persentase penyelesaian
sengketa hukum yang
dimenangkan
1 kasus
Layanan administrasi kepemiluan Terlaksananya dukungan
layanan kepemiluan terhadap
1 laporan
17
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
calon peserta pemilu serentak
tahun 2019
Penyuluhan peraturan perundang-
undangan Pemilu dan Pemilukada
Persentase Kabupaten yang
mendapatkan penyuluhan
peratuan KPU
1 kegiatan
Pedoman, petunjuk teknis dan
bimbingan teknis/supervisi/
publikasi/sosialisasi penyelenggaraan
Pemilu dan pendidikan pemilih
Sosialisasi Penyelenggaraan pemilu Terlaksananya kegiatan
Sosialisasi Penyelenggaraan
pemilu
1 kegiatan
Dokumen Daerah Pemilihan Penyusunan dan penataan
Daerah Pemilihan dan alokasi
kursi Pemilu Anggota DPRD
Provinsi dan Kabupaten
2 dokumen
Pusat pendidikan pemilih Terlaksananya kegiatan
penggalangan gerakan sadar
pemilu Pilkada serentak Tahun
2018 dan pembentukan pusat
pendidikan pemilih
1 Satker
18
19
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten menyusun dan
menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu
tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah
merupakan gambaran sejauh mana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Klaten telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam
mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Klaten melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 menentukan
indikator- indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian
kinerja.
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun
2017, pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk
mencapai sasaran – sasaran Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019. Dengan
demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2017, akan
merupakan bagian dari pencapaian sasaran–sasaran rencana strategis yang telah
ditetapkan dalam Renstra.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Tahun 2017 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.
Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen
perjanjian kinerja tahun 2017 merupakan tanggung jawab lembaga yang harus
diwujudkan. Setiap kegiatan telah dijabarkan dalam beberapa output yang telah
direalisasikan selama tahun anggaran 2017. Rincian tingkat capaian kinerja
masing– masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam
tabel sebagai berikut:
20
Sasaran Kegiatan Indikator KinerjaKegiatan
Target Realisasi %
Pelaksanaan akuntabilitas
pengelolaan administrasi
keuangan di lingkungan
Setjen KPU
Laporan sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan
Jumlah laporan sistem
akuntansi dan pelaporan
keuangan
2 laporan 2 laporan 100%
Laporan
Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran
(LPPA)
Jumlah laporan sistem
akuntansi dan pelaporan
keuangan
12 laporan 12 laporan 100%
Layanan Perkantoran Jumlah laporan sistem
akuntansi dan pelaporan
keuangan
12 bulan 12 bulan 100%
Pengelolaan data,
dokumentasi, pengadaan,
pendistribusian dan
inventarisasi sarana dan
pra sarana Pemilu
Data kebutuhan dan
anggaran logistik pemilu
/pemilihan
Perencanaan dan
kebutuhan logistik
pemilu dan pilkada
1 dokumen 1 dokumen 100%
Layanan pengadaan
logistik Pemilu
Persentase jumlah, jenis,
alokasi dan pengadaan
logistik Pemilu yang
tepat
1 layanan
pengadaan
1 layanan
pengadaan
100%
Inventarisasi logistik
Pemilu
Persentase kesediaan
informasi arsip dan
dokumen pengelolaan
logistik Pemilu
1 unit 1 unit 100%
Pelaksanaan Pelaksanaan
manajemen perencanaan
dan data
Dokumen perencanaan
Dan Anggaran
Persentase kesesuaian
antara Renstra , Renja
1 dokumen 1 dokumen 100%
21
Sasaran Kegiatan Indikator KinerjaKegiatan
Target Realisasi %
K/L dan RKA K/L
Layanan operasional dan
pelayanan TI
Penguatan sarana dan
prasarana perangkat
teknologi informasi
kepemiluan
12 bulan
12 bulan 100%
Dokumen pemutakhiran
data pemilih
Persentase pemutakhiran
data pemilih di tingkat
kelurahan di seluruh
Indonesia
1 dokumen 1 dokumen 100%
Analisis capaian kinerja Persentase (%) laporan
monitoring dan evaluasi
yang akuntabel dan tepat
waktu serta dokumen
SAKIP
22 dokumen 22
dokumen
100%
Penyelenggaraan
Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran
(KPU)
Pengelolaan persediaan
(stock opname)
Jumlah KPU Kab/Kota
yang melaporkan
persediaan asset
berdasarkan stock
opname tepat waktu
2 unit 2 unit 100%
Pengelolaan dan
penerapan kearsipan arsip
Persentase jumlah arsip
yang dikelola sesuai
dengan penerapan kaidah
kearsipan
1 laporan 1 laporan 100%
Layanan perkantoran Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana administrasi
penunjang kinerja
pegawai
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
100%
Pemeriksaan di
22
Sasaran Kegiatan Indikator KinerjaKegiatan
Target Realisasi %
lingkungan setjen KPU,
Sekretariat KPU Provinsi
dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota
Evaluasi Lakip Persentase KPU Provinsi
dan KPU
Kabupaten/Kota yang
mendapatkan nilai
akuntabilitas kinerja
minimal CC
1 laporan 1 laporan 100%
Laporan hasil reviu
laporan keuangan
Peningkatan kualitas
penyusunan Laporan
Keuangan sesuai SAP
1 laporan 1 laporan 100%
Penyelenggaraan
dukungan sarana dan
prasarana
Peralatan dan fasilitas
perkantoran
Terpenuhinya peralatan
dan fasilitas perkantoran
bagi ASN
1 unit 1 unit 100
%
Penyiapan penyusunan
rancangan peraturan KPU,
advokasi, penyelesaian
sengketa dan penyuluhan
peraturan perundang-
undangan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan
Pemilu
Advokasi dan sengketa
hokum
Persentase penyelesaian
sengketa hukum yang
dimenangkan
1 kasus 1 kasus 100%
Layanan administrasi
kepemiluan
Terlaksananya dukungan
layanan kepemiluaan
terhadap calon peserta
1 laporan 1 laporan 100%
23
Sasaran Kegiatan Indikator KinerjaKegiatan
Target Realisasi %
pemilu serentak tahun
2019
Penyuluhan peraturan
perundang-undangan
Pemilu dan Pemilukada
Persentase Kabupaten
yang mendapatkan
penyuluhan peratuan
KPU
1 kegiatan 1 kegiatan 100%
Pedoman, petunjuk teknis
dan bimbingan
teknis/supervisi/
publikasi/sosialisasi
penyelenggaraan Pemilu
dan pendidikan pemilih
Sosialisasi
penyelenggaraan pemilu
Terlaksananya kegiatan
sosialisasi
penyelenggaraan pemilu
tahun 2019
1 kegiatan 1 kegiatan 100%
Dokumen Daerah
Pemilihan
Penyusunan dan penataan
Daerah Pemilihan dan
alokasi kursi Pemilu
Anggota DPRD Provinsi
dan Kabupaten
2 dokumen 2 dokumen 100%
Pusat Pendidikan Pemilih Terlaksananya kegiatan
penggalangan gerakan
sadar pemilu Pilkada
serentak Tahun 2018 dan
pembentukan pusat
pendidikan pemilih
1 Satker 1 Satker 100%
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Tingkat capaian kinerja atas kegiatan dan sasaran Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dapat di kategorikan baik. Dalam Tahun
2017 ditetapkan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan, 22 (duapuluh dua )
output. Realisasi kegiatan tahun 2017, dapat diuraikan sebagai berikut :
24
1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di
lingkungan Sekjen KPU (3355)
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja di
atas yaitu:
1) Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan (3355.003)
Pada output ini Sekretariat KPU Kabupaten Klaten telah
melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berdasar pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sehingga telah tersusun Laporan
Keuangan berbasis akrual untuk periode Triwulan dan Semesteran sesuai
dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PMK177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, dilakukan secara rutin
tiap bulan selama 1 (satu) tahun sebagai bahan rekonsiliasi ke KPPN
untuk memenuhi kegiatan Sistem Akuntasi Instansi (SAI) ke KPPN,
sebagai dasar untuk menerbitkan Berita Acara rekonsiliasi. Pengelolaan
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan tiap bulan,
diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas
instansi dalam hal pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban
keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I dan
Laporan Tahunan yang disusun bersama dengan KPU Kabupaten/Kota
se Jawa Tengah dengan fasilitasi dan supervisi dari KPU Provinsi Jawa
Tengah di Semarang. Pengelolaan dokumen Sistem Akuntansi Instansi
(SAI) diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan
akuntabilitas instansi dalam hal pelaksanaan pelaporan keuangan.
2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA).
(3355.007)
Output yang telah dicapai adalah Sekretariat KPU Kabupaten
Klaten telah menyusun dan menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) ke KPU dan KPU
Provinsi. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan
Anggaran dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun, yang
25
laporannya dikirim ke KPU RI dan KPU Provinsi melalui aplikasi
SAIBA.
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dilakukan
secara rutin tiap bulan sekali selama 1 (satu) tahun dengan menggunakan
aplikasi SILABI, yang laporannya disampaikan setiap bulan paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Klaten (KPPN).
Menyampaikan ke KPU Provinsi Jawa Tengah Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara secara rutin tiap bulan sekali selama 1
(satu) tahun. Melakukan Rekonsiliasi dan menyampaikan laporan
keuangan Semester II/Laporan Tahunan Tahun 2017 dan Laporan
Keuangan Semester I Tahun 2017 ke KPU RI. Realisasi anggaran yang
terserap pada tahun anggaran 2017 adalah Rp 3.453.585.261,00 atau
88,36 % dari pagu anggaran.
Dalam rangka penyusunan laporan keuangan semester I dan II
juga menyusun laporan persediaan Tahun 2017 dan laporan Barang
Milik Negara tahun 2017 , yang sudah dilaksanakan rekonsiliasi dengan
KPKNL.
3) Layanan Perkantoran. (3355.994)
Layanan perkantoran dalam output ini dilaksanakan dengan
melakukan Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur,
tunjangan khusus bagi Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU
Kabupaten Klaten yang dibayarkan rutin tiap bulan pada Minggu I.
Pengajuan SPM ke KPPN baik SPM UP/TUP/Gaji/Uang
makan/uang lembur/Tunjangan khusus/LS, serta mengarsip dan
mendokumentasikan semua transaksi pengeluaran.
2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan
Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu. (3356)
1) Data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu (3356.008)
Pelaksanaan kegiatan ini berupa koordinasi perencaaan
kebutuhan dan pengelolaan logistik Pemilu/pemilihan serta
penganggarannnya dengan melakukan perencanaan kebutuhan logistik
Tahun 2019 untuk bahan rapat koordinasi di Provinsi Jawa Tengah serta
26
membayarkan honor operator SIRUP dan operator SILOG KPU
Kabupaten Klaten. Tugas Operator SIRUP mengupload kedalam aplikasi
SIRUP kebutuhan pengadaan barang dan jasa KPU Kabupaten Klaten
Tahun 2017 sedangkan Operator SILOG memelihara dan merencanakan
kebutuhan logistik Pemilu Tahun 2019.
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten telah mengumumkan rencana
umum pengadaan (RUP) yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran
2017 berdasarkan DIPA TA. 2017. Penayangan RUP ini dilakukan
melalui aplikasi SIRUP LKPP oleh operator SIRUP KPU Kabupaten
Klaten sehingga publik dapat mengetahui dan mengakses informasi
tentang RUP KPU Kabupaten Klaten TA. 2017.
2) Layanan pengadaan logistik Pemilu (3356.009)
Dalam rangka pelayanan pengadaan logistik pemilu tahun 2019,
KPU Provinsi Jawa Tengah mengadakan bimbingan tehnis e-tendering
dan e-purchasing yang dihadiri oleh pejabat pengadaan. KPU kabupaten
Klaten menghadiri kegiatan tersebut untuk meningkatkan kapabilitas dan
keterbukaaan pengadaan melalui system elektronik. Tahun 2017 telah
dilaksanakan pengadaaan barang dan jasa melalui system e-katalog.
.
3) Inventarisasi logistik Pemilu (3356.011)
Pada kegiatan ini merupakan tambahan bimbingan tehnis dan
simulasi pengelolaan logistik terkait kelola manajemen penyimpanan
gudang logistik pemilu/pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU RI ,
yang dihadiri PPKOM dan Kasubag Umum. Sedangkan pelaksanaan
inventarisasi logistik dilaksanakan setiap hari jum’at setiap minggu
sekali baik dari Komisioner maupun Sekretariat KPU. Hasil
inventarisasi logistik dalam rangka memenuhi kesiapan pemilihan tahun
2018.
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)
1) Dokumen Perencanaan dan anggaran (3357.001)
Penyusunan Rencana kerja dan anggaran sesuai DIPA KPU
Kabupaten Klaten Tahun 2017, disusun dan disesuaikan dengan jadwal
waktu yang telah ditetapkan, KPU Kabupaten Klaten pada TA 2017
27
mendapat revisi DIPA sampai dengan revisi ke 2. Kegiatan yang telah
disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang
ditetapkan. Dalam rangka memenuhi kekurangan gaji, juga melakukan
revisi gaji minus ke Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.
2) Layanan operasional dan pelayanan TI (3357.003)
Untuk mendukung kinerja dan jaringan komunikasi data kantor
dibutuhkan adanya pemeliharaan jaringan internet dan kabling jaringan
yang aksesible, sehingga kegiatan ini menjadi kegiatan yang bersifat
rutin insidental selama tahun 2017 di lingkungan kantor KPU Kabupaten
Klaten.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan operasional dan
pelayanan TI , KPU Kabupaten Klaten perlu meningkatkan sarana dan
prasarana dengan pengadaaan belaja modal dan mesin.
3) Dokumen pemutakhiran data pemilih (3357.010)
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten melaksanakan pemutakhiran
data pemilih tahun 2017 berbasis data dengan menggunakan aplikasi
SIDALIH dengan melakukan Input data DPTb-2 Pilkada Klaten Tahun
2015 melalui aplikasi SIDALIH. Untuk mendapatkan up dating data
KPU Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten serta stake holder
terkait secara rutin.
Untuk menggali masukan–masukan permasalahan dan informasi
terkait dengan pemutakhiran Daftar pemilih KPU Kabupaten Klaten
melakukan Forum Group Disccussion yang dihadiri oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan sipil, Eks PPK Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Klaten, Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa.
Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan
dengan menggunakan beberapa sumber data, yaitu:
a) Data pemeliharaan daftar pemilih pemilihan sebelumnya yaitu data
pemilih yang telah dicoret dari DPT atau DPTb-1 karena tidak lagi
memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga harus dikeluarkan dari
DPT atau DPT b-1;
b) Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) Pemilihan sebelumnya. Ini
adalah jenis pemilih yang pada saat pemungutan suara pemilihan
28
Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 yang menggunakan
KTP/KK/Paspor sesuai dengan domisili karena tidak terdaftar di
DPT dan DPTb-1;
c) Laporan langsung dari masyarakat yakni pemilih yang berdomisili di
Kabupaten Klaten dapat melaporkan diri atau keluarganya ke KPU
Kabupaten klaten untuk memperbaiki data atau pindah keluar/masuk
yang dibuktikan dengan identitas kependudukan dan mengisi
formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat;
d) Data Mutasi Penduduk;
e) Pemutakhiran Data Pemilih Tahun berkelanjutan 2017, dengan
kegiatannya, antara lain:
(1) Melakukan Updating Data Mutasi Penduduk.
Beberapa data penduduk yang senantiasa dilakukan updating
adalah Data yang tidak memenuhi syarat (TMS) hasil
pemutakhiran Pemilu/Pemilihan, Perkiraan DP4 untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
(2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Klaten. Menghadiri Forum Group Discussion,
Konsultasi dan menghadiri rapat kerja tentang pemutakhiran data
pemilih di KPU Provinsi Jawa Tengah. Tujuan kegiatan ini
adalah untuk mendapatkan data terkait Pemutakhiran Daftar
Pemilih Berkelanjutan. Ada beberapa kendala, yaitu:
(a) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten
tidak bisa memberikan data byname data mutasi
penduduk.Hal ini dikarenakan yang punya kewenangan
mengeluarkan data byname kependudukan hanyalah
Kementerian Dalam Negeri yang mana data kependudukan
tersebut dikeluarkan setiap semester yaitu pada bulan Juli
dan Desember;
(b) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten
tidak bisa memberikan by name data penduduk yang
meninggal karena tidak adanya laporan data kematian dari
tingkat kecamatan atau dari tingkat desa/kelurahan;
(c) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan
29
data kematian tentu akan mempengaruhi jumlah penduduk
secara keseluruhan, yang pastinya juga akan berpengaruh
pada daftar pemilih dan hal terkait lainnya.
Melaksanakan kajian hukum PKPU nomor 2 tahun 2017 tentang
pemutakhiran data pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupatidan/Walikota dan Wakil Walikota, untuk
menggali permasalahan-permasalahan dan tindak lanjut dalam
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pada tanggal 14 Juli 2017 di
ruang GPP yang dihadiri Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten
Klaten.
Menghadiri undangan Work shop, FGD, rapat kerja , rapat
kordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diselenggarakan oleh
KPU Provinsi Jawa Tengah.
Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat bagi pemilih
disabilitas, KPU Kabupaten Klaten melaksanakan rapat koordinasi
dengan Pengurus Penyandang Cacat Kabupaten Klaten pada tanggal 2
Agustus 2017, untuk mendapatkan masukan dan saran dalam rangka
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pada tanggal 8 Agustus 2017
dilaksanakan rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
4) Analisis Capaian kinerja (3357.026)
Diperlukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program
dan kegiatan serta anggaran agar capaian kinerjanya dapat terukur.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan melalui beberapa
instrument yaitu: Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Fisik
dari Triwulan I s.d Triwulan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2006, Penyusunan Laporan Capaian Output
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011
dilaksanakan tiap bulan pada minggu I, Penyusunan Laporan Kinerja
(LAKIP tahun 2017) baik untuk Sekretariat KPU dan Komisioner dan
penyusunan Perjanjian Kinerja KPU serta Sekretaris KPU tahun 2017
dan menyampaikan Dokumen LAKIP dan Dokumen SAKIP berupa
perjanjin kinerja Tahun 2017, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017,
30
Rencana Aksi Kinerja Tahun 2017 dan Indikator Kinerja Utama Tahun
2017) ke KPU Provinsi Jawa Tengah.
Adanya evaluasi kegiatan yang diadakan setiap selesai kegiatan,
bulanan, triwulan dan semesteran dalam rangka pengendalian internal
kegiatan. Pada akhir bulan merencanakan kegiatan rapat pleno rutin
yang dilaksanakan untuk kegiatan bulan depan.
(1) Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan
melibatkan stakeholder yang terkait dalam rangka Pemutakhiran
Daftar Pemilih Berkelanjutan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 April 2017
dan tanggal 27 Pebruari 2017 bertempat di Aula Kantor KPU
Kabupaten Klaten. Adapun Tujuan kegiatan ini adalah:
(a) Melakukan inventarisasi permasalahan pemutakhiran daftar
pemilih;
(b) Membedah masalah Sumber Data Pemutakhiran.
(c) Evaluasi terhadap Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih.
(d) Evaluasi Sistem Aplikasi Daftar Pemilih.
(e) Evaluasi Regulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih.
(f) Mencari solusi dari akar permasalahan pemutakhiran daftar
pemilih.
Dalam kegiatan ini KPU Kabupaten Klaten juga
melibatkan dari berbagai unsur yang diantaranya terdiri dari:
(a) Disdukcapil Klaten;
(b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
(c) Sekretariat KPU Kabupaten Klaten;
(d) Bagian Tata Pemerintahan;
(e) Perwakilan PPK periode Tahun 2015;
(f) Perwakilan Panwascam periode 2014 - 2015; serta
. Pada FGD ini, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
(a) Dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Klaten menegaskan kembali bahwa tidak bisa memberikan
data byname data kependudukan, data mutasi dan data
meninggal karena yang bisa memberikan data tersebut
hanya kementerian dalam negeri setiap semester.
31
(b) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) masih
banyak yang bermasalah sehingga perlu dicarikan solusi
yang tepat untuk mengatasinya.
(c) Sistem Informasi Data Pemilih belum maksimal sehingga
perlu penyempurnaan dalam pengaplikasiannya.
(d) Masyarakat sebagai pemilih masih sangat pasif menanggapi
proses penyusunan daftar pemilih dan pengumuman daftar
pemilih.
(2) Menerima Laporan Langsung dari Masyarakat
KPU Kabupaten Klaten melalui website dan beberapa
kegiatan pertemuan dengan pemangku kepentingan
menginformasikan kepada masyarakat untuk bisa memberikan
masukan ataupun tanggapan langsung terkait daftar pemilih.
Akan tetapi respon masyarakat terkait masukan/tanggapan
terhadap pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan hasilnya
nihil.
(3) Pemeliharaan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
menggunakan aplikasi Sidalih.
Berkaitan dengan penggunaan aplikasi Sidalih, karena
aplikasi ini (sebagaimana aplikasi lainnya) berbasis online, maka
ada beberapa hal yang menjadi kendala pada aplikasi tersebut, di
antaranya:
(a) Dalam proses pemeliharaan daftar pemilih menggunakan
Aplikasi Sidalih, KPU Kabupaten Klaten mengalami
kesulitan proses karena dalam sidalih tidak muncul menu
untuk penyaringan data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan
menu untuk menghapus data TMS tersebut.
(b) KPU melakukan kegiatan pemeliharaan secara manual
dengan menyandingkan data agregat kependudukan per
kecamatan (DAK2) yang berusia +15 tahun per 31
Desember 2016 dengan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Klaten 2015, untuk menentukan kecamatan mana
saja yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam proses
pemeliharaan dan pemutakhiran daftar pemilih
32
berkelanjutan, jika nanti Portal Sidalih sudah bisa
digunakan kembali.
(c) Input Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) pemilihan
sebelumnya Proses ini dilakukan dengan mengambil
hardcopy DPTb-2 dari dalam kotak suara yang pernah
digunakan dalam proses penghitungan suara di TPS pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.
Selanjutnya hardcopy DPTb-2 diteliti satu persatu untuk
mematikan bahwa hardcopy tersebut benar-benar DPTb-2
dan pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 benar-benar
memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan -2 (belum
terdaftar dalam DPT tapi memiliki KTP setempat /identitas
lain yang sah), dan kemudian melakukan proses input data
pemilih tambahan 2 (DPTb-2) ke dalam Sidalah dengan
cara menambahkan data pada menu pemutakhiran untuk
melakukan proses satu persatu jika data pemilihnya hanya
sedikit serta menambah data melalui webrig.
5) Kegiatan lain terkait dengan operator
Untuk Peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya
operator aplikasi kepemiluan maka pada tahun 2017 KPU Kabupaten
Klaten telah menetapkan Operator Aplikasi guna menunjang serta
memaksimalkan pelayanan.
DAFTAR APLIKASI DAN OPERATOR
KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016
NO. APLIKASI OPERATOR
1. SILOG Minarno
2. SIRUP Ika Nurmaliana Dewi
3. SIDALIH Agus Sutanta
4. SIDALIH Luvita Eska P
5. PPID Yuyun Sri Agung P
6. SPIP Minarno
33
7. SPIP Jeni Jayanto
8. EMONEV BAPPENAS (Laporan Triwulan
berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006)
Ika Nurmaliana Dewi
9. SMART EMONEV DJA (Laporan Bulanan
berdasarkan PMK 249 Tahun 2011)
Ika Nurmaliana Dewi
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi
Kepegawaian yang tidak teranggarkan dalam DIPA KPU Kabupaten
Klaten
1) Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM
Pengelolaan SDM dan tertib administrasi kepegawaian KPU
Kabupaten Klaten, selain telah menyusun laporan rutin bulanan, tri
wulanan maupun semesteran serta melaporkan kepada KPU Provinsi
Jateng, juga melakukan berbagai hal sebagai berikut:
a) Penataan organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya
Manusia
Pembinaan SDM dalam hal ini adalah pegawai mencakup
semua usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan seseorang
menjadi manusia seutuhnya, mampu berpikir logis dan rasional serta
mampu melaksanakan fungsi sebagai makhluk Tuhan, insan
ekonomis, insan sosial, warga Negara, dan anggota masyarakat yang
bertanggung jawab. Dapat diketahui bahwa pembinaan adalah
sesuatu usaha yang secara sadar dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan karyawan baik teoritis, konseptual, keahlian maupun
sikap dan mental. Untuk itu pembinaan harus dilakukan secara
terus-menerus karena merupakan suatu proses yang lama untuk
meningkatkan potensi seorang pegawai. Lebih lanjut menurut UU
No.5 Tahun 2014 tentang ASN yang tertuang dalam PP No.53
Tahun 2010 tentang disiplin PNS sehingga untuk dapat membentuk
sosok PNS seperti tersebut diatas perlu dibina melalui pendidikan
dan pelatihan yang mengarah kepada peningkatan kepribadian dan
semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan mutu
dan kemampuan baik dalam bidang substansi maupun
34
kepemimpinannya. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya
Manusia
Kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas
dan kompetensi sumber daya/pegawai Sekretariat KPU Kabupaten
Klaten antara lain:
(1) Melaksanakan evaluasi absen dan daftar hadir pegawai untuk
setiap bulan;
(2) Menyusun laporan kondisi kepegawaian setiap bulan untuk
dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah;
(3) Melaksanakan pengajuan berkas kenaikan gaji berkala (KGB)
bagi pegawai organik KPU yang sudah memenuhi persyaratan;
(4) Melaksanakan update data dan status daftar keluarga pegawai
untuk penyesuaian gaji.;
(5) Melaksanakan penertiban surat keputusan sekretaris KPU
Kabupaten Klaten tentang pengangkatan tenaga
satpam/pramubhakti/sopir tahun 2017;
(6) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian;
(7) Melaksanakan pengurusan daftar penilaian pelaksanaan
pekerjaan (DP3), daftar urut kepangkatan (DUK),kartu pegawai
(KARPEG), kartu induk (KARIN), kartu isteri (KARIS), kartu
suami (KARSU), asuransi kesehatan (ASKES), tabungan
asuransi pegawai negeri (Taspen), surat keterangan untuk
mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4), dan
lembar pembayaran pajak pembangunan (LP2P);
(8) Melaksanakan penyusunan statistik pegawai;
(9) Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat dibidang
kepegawaian.
(10)Mengirimkan pegawai yang mengikuti ujian alih status dari
Pegawai Pemerintah Daerah ke Pegawai KPU RI;
(11)Memfasilitasi Pegawai yang mengajukan lolos butuh dalam
rangka alih status;
35
(12)Mengirimkan Pegawai yang mengikuti ujian assessment untuk
menduduki jabatan eselon 3 dan 4 di KPU Provinsi Jawa
Tengah.
Daftar Pegawai Kontrak KPU Kabupaten Klaten
NO NAMAJENIS
KELAMINJABATAN
1 Karyono Laki-laki Sopir
2 Ady Christanto Utomo Laki-laki Sopir
3 Eri Christanto Laki-laki Pramubhakti
4 Adik Purwanto Laki-laki Satpam
5 Poniman Laki-laki Satpam
6 Achmad Supriyanto Laki-laki Satpam
b) Kegiatan terkait lainnya:
(1) Laporan rutin bulanan kepegawaian, meliputi laporan nominatif
PNS, struktur organisasi PNS, dan laporan pramubhakti
sebelum tanggal 10 setiap bulan dilaporkan melalui email dan
faximile;
(2) Pembinaan PNS staf Sekretariat KPU Kabupaten Klaten tentang
peningkatan pembinaan kedisiplinan PNS, kinerja PNS,
loyalitas selaku PNS, dilaksanakan setiap awal bulan dengan
mengacu UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP No. 53
TAhun 2010 tentang Disiplin PNS, Perka BKN no. 1 tahun
2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011
tentang penilaian prestasi kerja PNS dan Keputusan Sekjen
KPU No. 53 Tahun 2016 tentang Juknis pelaksanaan pemberian
tukin;
(3) Pelaksanaan apel pagi komisioner, sekretariat, dan PTT
dilaksanakan
(4) setiap pagi untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan
pegawai maupun aturan-aturan yang harus ditaati;
36
(5) Memproses PNS berprestasi tahun 2017 di lingkungan
sekretariat KPU Kabupaten Klaten dengan mendasari surat
Sekjen KPU No. 828/SJ/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang
pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi di lingkungan
sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota
dan hasil rapat kasubbag Sekteratiat KPU Klaten dengan
mempertimbangkan beberapa aspek penilaian antara lain:
integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, inovasi dan
komunikasi.
(6) Atas dasar penilaian tersebut diatas maka ditetapkan hasil 2
orang dari 18 orang adalah:
(a) Ika Nurmaliana Dewi, S.E
(b) Luvita Eska Pratiwi, Si Kom.
(7) Mengikuti sosialisasi pemetaan pegawai dan alih status ke KPU
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 November 2016;
(8) Menerima mutasi PNS organik atas nama Sulmiari S.IB
dari Kantor LKPP Jakarta ke KPU Kabupaten Klaten per
tanggal 1 Pebruari 2017;
(9) Membuat SKP Tahun 2017 Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
sebagai berikut:
NO NAMA/NIP JABATAN
1 Thomas Sunarno, SH.Nip. 196007191985031007
Sekretaris Kpu Kab Klaten
2 Dra. Eka Susilawati, M Si.Nip. 196505051992032013
Kasubbag Program & Data
3 Dra. Wahyu Agustini, MM.Nip. 196608241995032001
Kasubbag Hukum
4 Tatiek Sri Haryatie, S Sos.Nip. 196009131983032008
Kasubbag Umum
5 Yuyun Sri Agung P, Sstp, M Si.Nip. 198006021998101001
Kasubbag Teknis & Hupmas
6 Wardiyem, SE.Nip. 196412251986032013
Staf
7 Agus Sutanta, S IP.Nip. 196509141992081002
Staf
8 Ika Nurmaliana Dewi, SE.Nip. 197906282009122002
Staf
37
9 Sony Wicaksono, SAP.Nip. 198605302009121003
Staf
10 Jeni Jayanto Sutopo, SE.Nip. 198002142010121001
Staf
11 Luvita Eska Pratiwi, S.I.KomNip. 198612172010121007
Staf
12 Sulmiari, S.IBNip. 197812242010122001
Staf
13 Murgiyanto, S Sos.Nip. 197705061995031002
Staf
14 Budi Sambodo, S Sos.Nip. 198003122009021006
Staf
15 Desnata Sandi, A.MdNip. 198312062009121003
Staf
16 HermawanNip. 196712052008111001
Staf
17 MinarnoNip. 197505112009101001
Staf
18 Sugeng WidodoNip. 198411142009101001
Staf
SKP untuk Sekretaris dan Kasubbag dikirim ke KPU Provinsi
Jawa Tengah.
(10)Dalam rangka pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa
Tengah, KPU Kabupaten Klaten sesuai dengan anggaran
pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun
2018 mengangkat tenaga pendukung sebanyak 5 (lima) orang.
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU
(3360)
1) Laporan persediaan (stock opname) (3360.009)
Kegiatan stock opname barang persediaan untuk mengetahui
kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada di gudang, Kegiatan ini
dilakukan satu kali dalam satu tahun di akhir tahunStock opname
dilaksanakan bulan Desember 2017. Penghitungan barang persediaan
telah dilakukan oleh tim stock opname untuk menghitung jumlah kotak
suara dalam rangka persiapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah Tahun 2018, dihitung jumlah kotak yang baik dan jumlah
kotak yang rusak ringan/berat. Hasilnya sudah dilaporkan dalam rapat
pleno dan telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPKNL Surakarta.
38
Disamping itu juga menghitung jumlah tonase surat suara pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 untuk dihapus dari asset
persediaan dan selanjutnya untuk dimintakan persetujuan ke KPKNL
Surakarata. Kegiatan lelang telah dilaksanakan hasil lelang telah disetor
kekas Negara. Kegiatan penatausahaan BMN telah dilakukan dengan
tertib dan berkesinambungan melalui aplikasi SIMAK BMN oleh
operator. Laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) telah disusun.
Penghapusan BMN dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Eselon
I, untuk barang yang rusak berat. Proses inventarisasi barang telah
dilakukan dan telah mengajukan ijin penghapusan BMN kepada KPU,
2) Pengelolaan dan penerapan kearsipan (3360.013)
KPU Kabupaten Klaten telah membentuk tim tata kelola
kearsipan dan Tim penilai kearsipan serta telah melakukan penataaan
dan pengelolaan arsip dinamis baik aktif maupun inaktif serta
berkoordinasi dengan Kantor Arsip Kabupaten Klaten. Tim penilaian
arsip telah melakukan penilaian arsip sesuai dengan jangka simpan arsip
berdasarkan jadwal retensi arsip (JRA) atau berdasarkan nilai guna arsip.
Sesuai dengan Keputusan KPU RI nomot 15/Kpts/KPU/tahun 2017
tentang kode klasifikasi arsip dan pengkodean naskah dinas
dilingkungan KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota. Kode klasifikasi arsip merupakan system pengkodean
kombinasi dari huruf dan angka yang penggunaannya dilakukan
berdasarkan substansi arsip. Kode klasifikasi arsip disusun untuk
mempermudah pengelolaan arsip sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip
dan Pengelolaan Arsip Dinamis.
Tata kelola kearsipan dimulai dari mengumpulkan arsip
memilahkan arsip sesuai klasifikasi arsip substansif dan fasilitatif,,
melakukan kodefikasi, memilahkan dan menyimpan arsip (pemeliharaan
dan perawatan). Arsip-arsip yang telah dipisahkan kita kelola dan kita
simpan di ruang PPID, yang diserahkan ke Kantor Arsip dan
Perpustakaan Daerah. Soft copy laporan penyelengara Pemilu Tahun
2004 – 2015 yang didalamnya ada data Pemilu dalam angka, Daftar
Calon Tetap, Berita Acara Pemungutan dan Penghtungan Suara, Dana
kampanye, PAW tahun 2009, dan hard copy buku laporan
39
penyelenggara, Daftar Calon Tetap dan Pemilu dalam angka. Semua itu
tertuang dalam berita acara penyerahan arsip dari Sekretaris KPU
kabupaten Klaten kepada Kepala Kantor Arsip dan Perpustaaan Daerah.
3) Layanan perkantoran (3360.994)
a) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
dilakukan secara rutin setiap bulan meliputi langganan daya dan
jasa, pembayaran honor satpam dan pramubhakti, pemeliharaan alat-
alat kantor, gedung, dan kendaraan dinas. Pembayaran terkait
pelaksanaan operasional kantor digunakan untuk pembayaran
belanja pakaian dinas pegawai, satpam, dan pramubhakti, dan
pembayaran honor operasional satuan kerja.Kegiatan layanan
perkantoran KPU Kabupaten Klaten adalah:
b) Penyedia jasa surat menyurat
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat di KPU Kabupaten Klaten
merupakan kegiatan antar instansi yang mana pelaksanaannya
mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang
tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi
resmi yang berbentuk arsip dinamis dan statis, disamping itu juga
untuk memenuhi kebutuhan belanja jasa listrik, telepon dan air guna
mendukung kelancaranan jalannya operasional kantor. Kegiatan ini
merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam
memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik KPU Kabupaten Klaten yang disediakan pihak
pemberi jasa. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya
kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan, Telepon dan air
gedung perkantoran.
c) Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan operasional / dinas
Kegiatan ini selain terdapat kegiatan tindakan pengamanan serta
penertiban administrasi aset bergerak milik KPU Kabupaten Klaten.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah kendaraan operasional dinas
dan i untuk pelaksanaan service PC/AC/Printer/Laptop dapat
berjalan sebagaimana mestinya dan asset bisa operasional dengan
baik dan lancar serta pemeliharaan dan perawatanan gedung dan
halaman agar nyaman dan indah dipandang mata.
40
d) Honor operasional satua kerja.
Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk
memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan
kegiatan KPU Kabupaten Klaten untuk satu tahun anggaran berjalan
yaitu TA. 2017, untuk pembayaran honor pengelola keuangan,
Pejabat Pengadaanbarang dan Jasa dan Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaaan.
e) Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.
Untuk meberikan rasa keseragaman dalam satu intitusi Komisi
Pemilihan Umum, dan menimbulkan jiwa korsa yang tinggi,
dianggarkan utnuk pengadaan pakaian satpam/pramubakti/sopir/ dan
untuk ASN, dalam Tahung anggaran 2017 telah diralisasikan untuk
pemenuhan seragam Dinas terrsebut.
f) Penyediaan alat tulis Kantor.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat
tulis Kantor untuk operasional KPU Kabupaten Klaten dalam
pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.
g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan
barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam
pengelolaan pendapatan dan belanja di KPU Kabupaten Klaten
sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan
penggandaan beberapa dokumen sesuai kebutuhan.Indikator hasil
kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor
sebagai pendukung sarana peralatan administrasi perkantoran di
KPU Kabupaten Klaten.
6. Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)
1) Laporan hasil evaluasi LAKIP (3361.004)
Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(LAKIP) tahun 2016 telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa
Tengah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembanguna Provinsi Jawa Tengah. Hasil evaluasi yang dilakukan
41
masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan sebagai bahan
acuan penyusunan LAKIP tahun 2017. Menghadiri rapat sosialisasi
implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada tanggal 20
Desember 2017, KPU Kabupaten Klaten secara rutin melaporkan SPIP
ke Inspektorat Jenderal KPU RI rutin tiap triwulan dan semesteran.
2) Laporan hasil reviu laporan keuangan KPU (3361.005)
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten telah menyusun Laporan
Keuangan Semester II tahun 2016 dan telah mengikuti reviu atas
laporan keuangan Semester II Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh
KPU Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan BPKP, serta
penyusunan Laporan Keuangan Semeseter I Tahun 2017
7. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi,
Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-
Undangan Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)
1) Advokasi dan sengketa hukum (3363.010)
Dalam rangka melaksanakan program kajian produk hukum
dalam penyelenggaraan Pemilu untuk meningkatkan kompetensi dan
kapasitas sumber daya manusia, KPU Kabupaten Klaten
menyelenggarakan kegiatan secara rutin tiap bulan dengan pencanangan
pada tanggal 5 Mei 2017 dengan potong tumpeng oleh Ketua KPU
kabupaten Klaten dalam rangka pemetaan kajian hukum kepemiluan
dengan menggali dan meneliti lebih dalam peraturan-peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang melibatkan Komisioner,
Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Staf. Kegiatan yang dilaksanakan
untuk mendukung capaian kinerja tersebut yaitu dengan mengadakan
Kegiatan berupa diskusi dengan mengambil tema peraturan
perundangan-undangan kepemiluan yang menjadi isu Nasional/Daerah
diruang Griya Pintar Pemilu (GPP)
2) Layanan administrasi kepemiluan (3363.011)
Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan
proses politik , sesuai dengan Peraturan Komsi Pemilihan Umum
Republik Indonesi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran,
Verifikasi, dan PenetapanPartai Politik Pemilihan Umum Anggota
42
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dalam rangka persiapan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan
kegiatan kegiatan sebagai berikut :
a. Rapat koordinasi penguatan manajemen aplikasi Sipol di KPU
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 September 2017;
b. Menghadiri Bimbingan Tehnis Aplikasi Sipol di KPU Provinsi Jawa
Tengah pada tanggal 24 s/d 26 September 2017;
c. Rapat koordinasi internal tentang persiapan verifikasi paarpol
Pemilu Tahun 2019;
d. Sosialisasi pendaftaran, verifikasi partai politik peserta Pemilu dan
Sistim Informasi Politik (Sipol), yang dihadiri oleh Partai Politik,
Panitia Pengawas Kabupaten dan Kantor Kesatuan Kebangsaan dan
Politik tanggal 28 September 2017;
e. KPU Kabupaten Klaten mengadakan Help desk bagi partai peserta
pemilu terkait dengan pendaftaran, verifikasi partai politik;
f. Rapat Pleno tentang persiapan kegiatan pendaftaran partai politik
pada tanggal 4 Oktober 2017
g. bimbingan Tehnis pendaftaran dan verifikasi partai politik yang
diikuti operator partai, yang dihadiri Panitia Pengawas Kabupaten
dan Kepala kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dilaksanakan
tanggal 5 Oktober 2017 di Hotel Grand Tjokro;
h. Menerima pendaftaran calon peserta pemilu tahun 2019 di KPU
Kabupaten Klaten dimulai tanggal 3 Oktober 2017 s/d 16 Oktober
2017, yang mendaftar Partai Perindo, PDI-P, Partai Nasdem, PKS,
Gerindra, PAN, PSI, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Demokrat,
Partai Golkar, PPP, Partai Berkarya, PBB, Partai Idaman, dan PKB;
i. Menghadiri rapat kerja ke KPU Provinsi Jawa Tengah evaluasi
penerimaan berkas persyaratan dan persiapan verifikasi adminstrasi
partai poltik;
j. Rapat koordinasi internal pelaksanaan verifikasi administrasi partai
politik peserta pemilu tahun 2019;
k. Bimbingan tehnis tata cara verifikasi factual partai poltik peserta
pemilu tahun 2019, yang diikuti oleh Sekretariat KPU kabupaten
43
Klaten . Bimtek dilanjutkan verifikasi administrasi dan input data
sebagai bahan untuk verifikasi faktual pada tanggal 1 s/d 2
November 2017;
l. Melakukan verifikasi factual kegandaan anggota partai politik
peserta pemilu tahun 2019, dari tanggal 3 s/d 10 November 2017;
m. Rapat pleno tentang hasil penelitian administrasi keanggotaan partai
politik calon peserta pemilu tahun 2019 tanggal 14 November 2017;
n. Menyampaikan hasil plenopenelitian administrasi keanggotaan
partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 tanggal 15 November
2017;
o. Rapat koordinasi dengan Partai politik penyerahan hasil verifikasi
administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2019;
p. Pendaftaran 9 partai hasil keputusan Bawaslu RI dari tanggal 20 s/d
22 November 2017;
q. Menghadiri rapat evaluasi verifikasi administrasi partai politik
peserta pemilu di KPU Provinsi Jawa Tengah;
r. Menerima perbaikan daftar kegandaan dari partai politik peserta
pemilu tanggal 23 s/d 25 November 2017;
s. Melakukan ferifikasi factual terhadap perbaikan keanggotaan partai
poltik calon peserta pemilu tahun 2019;
t. Rapat pleno hasil penelitian administrasi paska putusan Bawaslu RI
pada tanggal 29 November 2017;
u. Rapat koordinasi dengan partai Idaman, PBB dan PKPI, penyerahan
hasil penelitian administrasi keanggotaan calon peserta pemilu tahun
2019 paska putusan Bawaslu RI, pada tanggal 30 November 2017;
v. Konsultasi ke KPU Provinsi dalam rangka verifikasi faktual,
verifikasi administrasi dan kegiatan paska putusan Bawaslu RI;
w. Pengundian nomor urut awal acak sederhana verifikasi faktual
keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019 , pada
tanggal 8 Desember 2017.
x. Bimtek persiapan verifikasi keanggotan partai politik calon peserta
pemilu tahun 2019, pada tanggal 21 s/d 22 Desember 2017;
y. Melakukan verifikasi faktual keanggotaan calaon peserta pemilu
Tahun 2019, pada tanggal 22 s/d 30 Desember 2017;
44
z. Mengikuti Bimbingan Tehnis Operator sipol, yang dilaksanakan
oleh KPU RI pada tanggal 24 s/d 26 September 2017.
Dalam rangka mendukung kegiatan verifikasi administrasi dan
faktual, dilakukan pengadaan belanja modal meliputi Komputer, Laptop,
Printer hitam putih, scanner, kamera DSLR, Handycam dan hardisk
eksternal dilakukan melalui e katalog.
Guna mempermudah dalam pelaksanaan pendaftaran partai
poltik calon peseerta Pemilu tahun 2019, KPU RI, mengeluarkan
aplikasi sistim informasi politik, yang dikelola oleh KPU RI dan KPU
Kabupaten oleh Operator Sipol. Sebelum mendaftar sebagai calon
peserta pemilu partai politik wajib memasukkan data partai politik
kedalam sipol. Data tersebut meliputi data kepengurusan dan data
keanggotaan partai politik..
3) Penyuluhan Peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada.
(3363.013)
KPU Kabupaten mengikuti Penyuluhan Peraturan perundang-
undangan Pemilu dan Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPU dan
KPU Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kompetensi dan
penguatan kapasitas penyelenggara pemilu dan pemilihan. Pelaksanaan
kegiatan dengan menghadiri undangan dalam rangka Rakor Advokasi
dan Bantuan Hukum Pemilu dan Pemilukada di Jawa Tengah ke KPU
Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan
kapasitas penyusunan Keputusan KPU Kabupaten.
8. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/
Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan
Pemilih.(3364)
1) Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu (3364.003)
Dengan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mulai berlaku dua tahun
kemudian setelah disahkan yaitu tahun 2010, maka tuntutan keterbukaan
dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin mendesak. Hak atas
Informasi menjadi sangat penting karenamakin terbuka penyelenggaraan
negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut makin
45
dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh
Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau
pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan
Informasi Publik.
Salah satu asas dalam penyelenggaraan negara dalam rangka
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
adalah asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU
No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keterbukaan dalam
hal ini dimaknai sebagai wujud transparansi penyelenggaraan negara
terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi
berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Keterbukaan Informasi
Publik berkeinginan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan
bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-
prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta
melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik
dalam rangka Open Government Indonesia.
Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance)
dengan mengacu prinslp prlnsip akuntabilitas, meningkatkan
transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan
publik, Komisi Pemilihan Umum turut berpartisipasi mewujudkan good
governance tersebut, salah satunya dengan mengimplementasikan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik melalui penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai
upaya dalam menyeragamkan implementasi UU KIP di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum.
a) Pendataan dan pemenuhan kebutuhan PPID
Implementasi selanjutnya dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, KPU Kabupaten Klaten telah
46
membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Klaten
Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tanggal 1 Juni 2015
tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU
Kabupaten Klaten.
b) Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik
(1) Sarana dan Prasarana Pelayanan
Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, PPID KPU
Kabupaten Klaten menggunakan ruangan Media Center,
mengingat keterbatasan ruangan yang tersedia di kantor KPU
Kabupaten Klaten. Kondisi ini bagi PPID bukan merupakan
hambatan karena yang terpenting adalah semangat untuk
memberikan pelayanan kepada publik guna mendapatkan akses
yang luas atas permintaan informasi. Fasilitas standar yang
dimiliki PPID KPU Kabupaten Klaten sudah cukup memadai
untuk melaksanakan tugas pelayanan yaitu adanya tempat
menerima masyarakat pemohon informasi, formulir untuk
pelayanan informasi publik serta fasilitas free akses internet(free
wifi) bagi masyarakat yang membutuhkan informasi melalui
internet. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang
terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh KPU
Kabupaten Klaten, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau
melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan
informasi melalui website dengan alamat www.kpu-
klatenkab.go.id.
(2) Sumber daya Manusia
Pelayanan informasi publik di PPID KPU Kabupaten Klaten
melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Kantor
KPU Kabupaten Klaten. Petugas layanan tersebut bertugas setiap
hari secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada
pemohon informasi.
c) Pelayanaan media.
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten juga menyediakan pelayanan
pers dan media sebagai release serta pusat informasi yang
47
dibutuhkan media melalui Media Centre. Selain Media Centre,
Pengembangan kehumasan Pemilu melalui perintisan Griya Pintar
Pemilu.
Kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui talk show radio ,
dalam rangka menyampaikan informasi/publikasi kepada pendengar
radio dengan tujuan bisa menjangkau kemasarakat luas. KPU Kabupaten
Klaten telah menjalin kerjasama dengan stasiun radio yang ada
diwilayah Kabupaten Klaten (radio Salma, RWK, Candi Sewu, RSPD,
Suara Anda) untuk menyampaikan informasi tetntang kepemiluan.
Mengadakan kegiatan forum Group Discussion Sosialisasi dan
penguatan penyelenggaraan pemilu partisipasip berbasis daftar pemilih,
yang diikuti olehStake holder terkait, Ketua PPK dan Anggota PPK
Divisi Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah, perwakilan BEM dan perwakilan OSIS, pada tanggal 23
November 2017 dengan nara sumber Prof Triyono,Dr, Rektor
UNWIDHA, Muslim, S.E Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Drs.
Jaka Sawaldi,M.M. Sekda Kabupaten Klaten, dan Drs. Widya Sutrisna,
M.Si. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Melakukan Kerja sama dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas
terkait dengan sosialisasi pemilih pemula dan pemilihan Ketua OSIS
(Pemilos). Pada Tahun 2017. KPU Kabupaten Klaten memfasilitasi dan
monitoring pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di SMK Citra Nusantara
Klaten.
Dalam rangka pendididkan pemilih dan sosialisasi pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan pemilihan
umum serentak tahun 2019 KPU Kabupaten melakukan MUO (kerja
sama) dengan pihak universitas widya dharma Klaten. Perjanjian kerja
sama dilakukan dikampus Universitas Widya Dharma Klaten pada
tanggal 26 Juli 2017.
Sebagai nara sumber dari berbagai elemen terkait dengan
kepemiluan, baik dari lintas agama, difabel, organisasi wanita, organisasi
masyarakat dan lain-lain. KPU Kabupaten Klaten senantiasa proaktif
dalam kegiatan sosialisasi.
48
2) Dokumen Daerah Pemilihan (3364.029)
Sesuai dengan DAK2 untuk penyusunan daerah pemilihan
DPRD Kabupaten Klaten yang telah diserahkan oleh menteri dalam
Negeri ada penggeseran jumlah daerah pemilihan di DP 5 dan DP 1,
sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan koordinasi dengan
partai politik dalam rangka rapat kerja penyusunan, penataan daerah
pemilihan dan alokasi kursi pemilihan umum Anggota DPRD dan
simulasi penghitungan alokasi kursi yang dilaksanakan pada tanggal 12
Desember 2017, dengan dihadiri oleh Ketua partai politik, Ketua PPK
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tokoh
masyarakat dan Dinas/Instansi terkait dengan nara sumber
Nuswantoro,S.H,M.H. dan rapat kerja tanggal 20 Desember 2017 yang
dihadiri oleh Anggota PPK Divisi Hukum Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ketua partai politik, Ketua Panitia
Pengawas Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah dan tokoh Agama/Tokoh masyarakat dengan nara sumber
Hidayat Nur Sadili..
Menghadiri Rapat kerja dalam rangka pemetaan daerah
pemilihan pemilihan umum tahun 2019 dan Konsultasi ke KPU Provinsi
Jawa Tengah mengenai daerah pemilihan. Pembahasan dalam rapat
pleno mengenai daerah pemilihan karena sesuai Peraturan KPU RI
Nomor 7 Tahun 2017tentang Tahapan, Program dan Jadwal
penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 bahwa penetapan daerah
pemilihan dilaksanakan tanggl 22 Maret s/d 6 April 2018.
Dalam rangka mendukung sarana dan prasarana kegiatan telah
dilakukan pengadaan belanja modal melalui e katalog.
3) Pusat pendidikan pemilih (3364.032)
Penataan Ruangan Griya Pintar Pemilu Griya Pintar Pemilu
sebagai suatu sarana sekaligus upaya KPU Kabupaten Klaten untuk
melaksanakan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Griya Pintar
Pemilu terdapat berbagai galeri dan informasi yang berkaitan dengan
pemilu dan sejarah pemilu maupun dokumen-dokumen lain terkait
pemilu. Tujuan utama didirikan Rumah Pintar Pemilu itu sendiri adalah,
masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemilu dan memberikan
49
suara pada pelaksanaan pemilu, tujuan lain sebagai ruang informasi
sekaligus pembelajaran politik bagi masyarakat. KPU Kabupaten Klaten
menyiapkan bahan untuk pelayanan pers dan media. Pengembangan
kehumasan Pemilu melalui perintisan Griya Pintar Pemilu . Kegiatan
sosialisasi pada pemilih Pemula dilakukan melalui penyelenggaraan
kelas demokrasi di sekolah menengah tingkat atas serta melakukan
pendampingan pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS di sekolah menengah
tingkat atas. Peresmian griya pintar pemilu (GPP) dilaksanakan tanggal
1 Maret 2017, diresmikan oleh Ketua KPU RI. Bapak Juri Ardianto dan
dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Joko Purnomo, Bupati Klaten yang
diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Jaka Sawaldi.
Kegiatan pencanangan gerakan sadar pemilu dilaksanakan
tanggal 29 Oktober 2017 dengan kegiatam gerak jalan sehat dalam
rangka gerakan sadar pemilu/pemilihan serentak tahun 2019 yang diikuti
oleh 500 personil, dengan harapan masyarakat mengetahui pelaksanaan
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan
pemilihan serentak tahun 2019.
Dalam rangka menyajikan data grafis kepemiluan , KPU
Kabupaten Klaten bekerja sama dengan Kantor Bapeda Klaten dalam
rangka implementasi data GIS ( Geographic Information Sisytem).
Untuk memudahkan masyarakat membaca dan menerima hasil- hasil
pemilu yang divisualisasikan dalam bentuk gambar grafis yang
diinformasikan melalui sosial media (Instragram, Twiter , Facebook).
9. Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018
Dalam Tahun anggaran 2017, KPU Kabupaten Klaten disamping
melaksanakan kegiatan yang sesuai DIPA Kabupaten Klaten , juga
melaksanakan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah Tahun 2018, sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman teknis tahapan,
program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Kegiatan yang dilaksanakan di KPU
Kabupaten Klaten pada tahun 2017 melipti kegiatan :
50
1) Menghadiri Rapat kerja/rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU
Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah;
2) Rapat koordinasi dengan Camat se Kabupaten Klaten dalam rangka
pembentukan badan penyelenggara PPK, PPS pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
3) Rapat pleno pembentukan badan penyelenggara PPK, PPS pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
4) Mengadakan sosialisasi tahapan dan persyaratan calon perseorangan,
yang dihadiri tokoh agama/masyarakat, Akademisi,Stake holder BEM,
Pers, dengan nara sumber Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah ( Joko
Purnomo)
5) Melaksanakan pendaftaran, tes tertulis, tes wawancara dan pengumuman
calon anggota PPK pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah;
6) Rapat pleno penentuan hasil seleksi calon anggota PPK pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota PPK pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 1 Nopember
2017
8) Mengajukan calon Sekretariat yang diusulkan oleh Camat Se kabupaten
Klaten, untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati Klaten untuk
ditetapkan menjadi Personil Sekretariat PPK pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Tengah;
9) Rapat pleno pembentukan badan penyelenggara PPS pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Tengah;
10) Menghadiri Bimbingan tehnis Sidalih di KPU Provinsi Jawa Tengah pada
tanggal 8 dan 9 Nopember 2017.\;
11) Rapat koordinasi dengan sekretaris dan bendahara dalam rangka
pembukaan rekening PPK pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah;
12) Realisasi anggaran untuk honor dan kegiatan PPK, PPS < Sekretariat PPK
dan Sekretariat PPS bulan Nopember dan Desember tahun 2017.
51
C. REALISASI ANGGARAN
Setelah revisi DIPA ke 3, pagu KPU Kabupaten Klaten pada tahun
anggaran 2017 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Anggaran Petikan
Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657480/2016 dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 4.132.235.000,- (empat milyar seratus tiga puluh dua juta
dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
Untuk mencapai kinerja sasaran tahun 2017 KPU Kabupaten Klaten
merealisasikan anggaran sebesar Rp. 3.651.291.928,00 atau sebesar 88,36 % dari
pagu anggaran yang tersedia. Sebagai pembanding anggaran tahun 2016 KPU
Kabupaten Klaten dapat pagu setelah revisi sebesar 5.582.676.000,00
merealisasikan anggaran sebesar Rp. 5.577.904.822,00 atau sebesar 99,9 %.,
sehingga untuk realisasi tahun anggaran 2017 lebih rendah 11,5 % dibanding
dengan tahun anggaran 2016, kegiatan yang tidak bisa direalisasikan secara
optimal dikarenakan adanya revisi anggaran di triwulan 4 dan berdasarkan PKPU
RI nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan
pemilihan umum tahun 2019 ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di akhir
tahun’2017.
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAMKPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017
NO PROGRAMPAGUAWAL
(Rp)
PAGU REVISITERAKHIR
(Rp)
REALISASI(Rp) %
1 Programdukunganmanajemendanpelaksanaantugas teknislainnya KPU
2.522.314.000,-
3.118.933.000,- 2.744.044.928,- 87,98%
2 Programpeningkatansarana danprasaranaaparatur KPU
10.000.000,- 10.000.000,- 9.700.000,- 97,00%
2 Programpenguatankelembagaandemokrasi danperbaikan
22.242.000 1.003.302.000,- 897.547.000,- 89,46%
52
proses publik
Jumlah Total 2.544.556.000,-
4.132.235.000,- 3.651.291.928,- 88,36%
53
54
BAB IV
PENUTUP
Secara umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah melaksanakan
program dan kegiatan Tahun 2017 dengan baik. Dari 3 (tiga) program yang dijabarkan
menjadi 8 (delapan) kegiatan, 22 (dua puluh dua) output, sesuai yang tercantum dalam
DIPA KPU Kabupaten Klaten BA (076) Nomor: SP DIPA-076.01.2.657480/2016
tanggal 7 Desember 2016. Semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk
teknis pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh
dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017
Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa kali revisi DIPA, revisi DIPA
terakhir dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.132.2365.000,00 dapat direalisasikan
sebesar Rp. 3.651.291.928,00 dan sisanya sebesar Rp. 480.943.072,00 , sehingga
realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar 88,36 %.
Disamping kegiatan yang bersumber dari APBN, KPU Kabupaten Klaten juga
melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun
2018, yang pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018. Sesuai
Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor :1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017
tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah tahun 2018.
Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja
keras semua fihak baik secara internal maupun eksternal. Meskipun demikian masih
terdapat hal–hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan
evaluasi pada tahun–tahun yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan
kinerja dan produktifitasnya. Namun kami menyadari bahwa Laporan capaian Kinerja
ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan
demi perbaikan untuk tahun mendatang.
