LAPORAN KINERJA...Ir. Doni Janarto Widiantono M.Eng.Sc 19640128 199303 1 001 ii Laporan Kinerja Direktorat Penataan Kawasan Tahun Anggaran 2015 DAFTAR ISI DAFTAR ISI

DIREKTORAT PENATAAN KAWASAN ‐ DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANGKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DIREKTORAT PENATAAN KAWASAN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN KINERJA

i Laporan Kinerja Direktorat Penataan Kawasan Tahun Anggaran 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Penataan Kawasa, Direktorat Jenderal Tata Ruang Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan Kineja (LKj) Direktorat Penataan Kawasan Tahun 2015 disusun dengan memiliki maksud untuk mengkomunikasikan dan menyampaikan tentang capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Direktorat Penataan Kawasan Tahun 2015 yang terkait dengan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), sekaligus sebagai sarana pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Dokumen Laporan Kinerja (LKj) ini terdiri dari tiga bagian. Pertama, memaparkan gambaran umum tugas dan fungsi direktorat, struktur organisasi, dan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Kedua, menjelaskan perencanaan dan perjanjian kinerja yang dirinci menjadi 2 (dua) yaitu uraian rencana kinerja atau perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah ditetapkan, rincian mengenai rencana kinerja tahunan yang dilengkapi indikator kinerjanya dan revisi daftar isian pelaksnaan anggara, dan yang ketiga, menjelaskan tentang akuntabilitas kinerja yang dicapai direktorat melalui pengukuran dan evaluasi kinerja yang dilengkapi dengan analisis akuntabilitas kinerja dan tinjauan aspek keuangan.

Dokumen Laporan Kinerja (LKj) tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan secara selaras. dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Laporan Kinerja Direktorat Bina Program dan Kemitraan Tahun 2014 ini disusun dengan mengacu pada Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah. Disamping sebagai suatu kewajiban, penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) ini ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi guna peningkatan kinerja, baik untuk kinerja Direktorat Penataan Kawasan khususnya serta kinerja Direktorat Jenderal Tata Ruang pada umumnya, di tahun-tahun mendatang, serta melakukan upaya-upaya untuk penyempurnaan proses perencanaan kegiatan tahunan di lingkungan Direktorat Penataan Kawasan.

Akhir kata, seluruh jajaran Penataan Kawasan menyadari bahwa di luar upaya maksimal yang

telah kami lakukan, masih dijumpai adanya kekurangan dalam beberapa hal. Kiranya Laporan

Kinerja (LKj) Direktorat Penataan Kawasan dapat dijadikan cermin bagi kita semua untuk

mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan

secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian,

manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Jakarta, Januari 2016

Plh DIrektur Penataan Kawasan

Ir. Doni Janarto Widiantono M.Eng.Sc

19640128 199303 1 001

ii Laporan Kinerja Direktorat Penataan Kawasan Tahun Anggaran 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1-1

1.1 Gambaran Umum Organisasi ............................................................. 1-1

1.1.1 Tugas dan Fungsi .......................................................................... 1-4

1.2 Arti Penting Strategis Unit Kerja ........................................................ 1-10

1.3 Permasalahan dan Isu Strategis ........................................................ 1-11

1.4 Harapan Stakeholder akan Keberadaan Unit Kerja .............................. 1-13

BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................... 2-1

2.1 Perjanjian Kinerja ............................................................................. 2-1

2.2 Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dipa Direktorat Penataan Kawasan

........................................................................................................ 2-5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................. 3-1

3.1 Capaian Kinerja Organisasi .................................................................. 3-1

3.1.1 Realisasi Kinerja Direktorat Penataan KAwasan TA 2015 .............. 3-1

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja .................................................... 3-16

A. Perbandingan Tahun Anggaran 2015 dengan Tahun Anggaran Sebelumnya

...................................................................................................... 3-18

B. Target Kinerja Rencana Strategis 2015-2019 dengan Capaian Kinerja Tahun

Anggaran 2015 ............................................................................... 3-27

C. Target Kinerja di Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019 dengan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2015 . 3-30

3.2 Realisasi Anggaran ............................................................................. 3-33

3.3 Hal-hal yag diperlukan untuk Peningkatan Kinerja ............................... 3-38

BAB 4 PENUTUP ........................................................................................... 4-1

iii Laporan Kinerja Direktorat Penataan Kawasan Tahun Anggaran 2015

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Struktur Organisai Direktorat Penataan Kawasan ...................... 1-2

Gambar 1-2 Penataan Kawasan dalam PEnataan Ruang .............................. 1-14

Gambar 1-3 Lingkup Penataan Kawasan dan Pemanfaatan Ruang ................ 1-14

iv Laporan Kinerja Direktorat Penataan Kawasan Tahun Anggaran 2015

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Perjanjian Kinerja Direktorat Penataan Kawasan Tahun 2015 ....... 2-2

Tabrl 3-1 Realisasi Kinerja Direktorat Penataan Kawasan TA 2015 ............. 3-2

Tabel 3-2 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Penataan Kawasan Tahun

Anggaran 2015 dengan Tahun Anggaran 2014 ........................... 3-18

Tabel 3-3 Perbandingan Target Kinerja Rencana Strategis 2015 – 2019 dengan

Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2015 ...................................... 3-28

Tabel 3-4 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Penataan Kawasan TA.2015

dengan Target RPJMN 2015 – 2019 ........................................... 3-32

Tabel 3-5 Realisasi Keuangan Kegiatan Direktorat PEnataan Kawasan ........ 3-33

Tabel 3-6 Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 1 Dit. Penataan Kawasan TA. 2015

................................................................................................ 3-34


................................................................................................ 3-35


................................................................................................ 3-35


................................................................................................ 3-36


................................................................................................ 3-38

BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

1-2 Laporan Kinerja Direktorat Penataan Kawasan Tahun Anggaran 2015

alam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu institusi

pemerintah, Direktorat Penataan Kawasan, Direktorat Jenderal Tata Ruang

melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang telah direncanakan dan

ditargetkan sebagaimana tercantum di dalam rencana strategis (renstra). Dalam

melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut

prinsip-prinsip good governance merupakan salah satu prasyarat yang harus dianut.

Dalam menjalankan prinsip good governance tersebut diperlukan pengembangan

dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate,

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), didefinisikan sebagai rangkaian sistematik dari

berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran,dan pelaporan

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ditujukan untuk

penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang

mulai dari Satuan Kerja (Satker), Unit Organisasi sampai Kementerian

Negara/Lembaga. Tujuan yang ingin dicapai dari penerapan SAKIP adalah untuk

mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu

prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Pembentukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN didasarkan pada Peraturan

Presiden No.165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja

yang merupakan beralihnya tugas dan fungsi penataan ruang yang semua berada di

Kementerian Pekerjaan Umum beralih ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional. Dengan beralihnya fungsi, memberikan efek

berubahnya unit organisasi dan nomenklatur yang dituangkan dalam Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No.8 Tahun 2015

D

PENDAHULUAN


tenteng Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan tata Ruang/ Badan

Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri tersebut membentuk unit-unit organisasi

dan nomenklatur yang baru dibawahnya dan yang disesuaikan dengan organisasi

tata ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Seperti terbentuknya Unit Eselon I

Direktorat Jenderal Tata Ruang (Ditjen I) dan membawahi Direktorat Perencanaan

Tata Ruang, Direktorat Pemanfaatan Ruang, Direktorat Penataan Kawasan dan

Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah.

Direktorat Penataan Kawasan merupakan salah satu direktorat baru yang

dirumuskan dalam peraturan menteri tersebut (sebelumnya tidak terdapat dalam

organisasi di kementerian yang sebelumnya).

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

No.8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan tata

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Direktorat Penataan Kawasan, memiliki 5 (lima)

Sub Direktorat dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Perencanaan dan Kemitraan,

2. Sub Direktorat Penataan Kawasan Perkotaan,

3. Sub Direktorat Penataan Kawasan Perdesaan,

4. Sub Direktorat Penataan Kawasan EKonomi,

5. Sub Direktorat Penataan Kawasan Baru, serta

6. Sub Bagian Tata Usaha

PENDAHULUAN


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Penataan Kawasan

1.1.1 Tugas dan Fungsi

A. Tugas dan Fungsi Direktorat Penataan Kawasan

Mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 8 Tahun 2015

tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN, tugas dan fungsi

Direktorat Penataan Kawasan adalah Melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penataan kawasan

perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan baru, dan kawasan ekonomi.

Fungsi Direktorat Penataan Kawasan adalah :

1. Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi operasional di bidang penataan

dan pengembangan kawasan;

PENDAHULUAN


2. Penyiapan dan pelaksanaan program di bidang penataan dan pengembangan

kawasan;

3. Penyiapan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat

dalam penataan dan pengembangan kawasan;

4. Penyiapan pengelolaan data dan informasi serta bahan komunikasi;

5. Perencanaan pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan perkotaan,

kawasan perdesaan, kawasan baru, dan kawasan ekonomi; dan

6. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

B. Tugas dan Fungsi Subdirektorat Dan Tata Usaha

Tugas dan fungsi masing-masing subdirektorat dan tata usaha di Direktorat

Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II adalah sebagai berikut:

1. Subdit Perencanaan dan Kemitraan

Subdit Perencanaan dan Kemitraan mempunyai Melaksanakan penyiapan bahan

kebijakan dan strategi, pelaksanaan program, instrumen dan pelaksanaan

peningkatan peran serta masyarakat, pengelolaan data dan informasi di bidang

penataan kawasan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Sub Direktorat Perencanaan dan

Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi operasional, rencana dan

program di bidang penataan dan pengembangan kawasan;

b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program

di bidang penataan dan pengembangan kawasan;

c. Penyiapan dan pengelolaan data dan informasi di bidang penataan dan

pengembangan kawasan; dan

d. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis, kriteria, dan pelaksanaan program

kemitraan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi

PENDAHULUAN


nonpemerintah serta pemberdayaan masyarakat dalam penataan dan

pengembangan kawasan

Sub Direktorat Perencanaan dan Kemitraan terdiri dari 2 seksi dengan tugas sebagai

berikut:

1) Seksi Perencanaan Umum dan Monitoring Evaluasi mempunyai tugas Melakukan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi operasional, rencana dan

program, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan

program di bidang penataan dan pengembangan kawasan,

2) Seksi Data, Informasi dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan Melakukan

penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang penataan dan

pengembangan kawasan; pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis, kriteria, dan

pelaksanaan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan

organisasi nonpemerintah serta pemberdayaan masyarakat dalam penataan dan

pengembangan kawasan.

2. Subdit Penataan Kawasan Perkotaan

Subdit Penataan Kawasan Perkotaan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan

bahan kebijakan perencanaan pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan

kawasan perkotaan.

Adapun Subdit Penataan Kawasan Perkotan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan konsep penataan kawasan perkotaan;

b. Penyusunan rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan

perkotaan; dan

c. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku

kepentingan dalam penataan kawasan perkotaan.

Subdit Penataan Kawasan Perkotaan terdiri dari 2 seksi dengan tugas sebagai

berikut:

PENDAHULUAN


1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan

konsep, penyusunan rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan

kawasan perkotaan; serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah,

dan lintas pemangku kepentingan di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan

Pulau Bali.

2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan


kawasan perkotaan; serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah,

dan lintas pemangku kepentingan di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi,

Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

3. Subdit Penataan Kawasan Perdesaan

Subdit Penataan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan


kawasan perdesaan.

Adapun Subdit Penataan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan konsep penataan kawasan perdesaan;


perdesaan; dan


kepentingan dalam penataan kawasan perdesaan.

Subdit Penataan Kawasan Perdesaan terdiri dari 2 seksi dengan tugas sebagai

berikut:



kawasan perdesaan; serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah,

dan lintas pemangku kepentingan di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan

Pulau Bali.

PENDAHULUAN




kawasan perdesaan; serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah,

dan lintas pemangku kepentingan di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi,


4. Subdit Penataan Kawasan Ekonomi

Subdit Penataan Kawasan Ekonomi mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan


kawasan ekonomi.

Adapun Subdit Penataan Kawasan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan konsep penataan kawasan ekonomi;


ekonomi; dan


kepentingan dalam penataan kawasan ekonomi.

Subdit Penataan Kawasan Ekonomi terdiri dari 2 seksi dengan tugas sebagai berikut:



kawasan ekonomi; serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan

lintas pemangku kepentingan di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau

Bali.



kawasan ekonomi; serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan

lintas pemangku kepentingan di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi,

Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

PENDAHULUAN


5. Subdit Penataan Kawasan Baru

Subdit Penataan Kawasan Ekonomi mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan


kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim

Adapun Subdit Penataan Kawasan Baru menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan konsep penataan kawasan baru;


baru; dan


kepentingan dalam penataan kawasan baru.

Subdit Penataan Kawasan Baru terdiri dari 2 seksi dengan tugas sebagai berikut:



kawasan baru; serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan

lintas pemangku kepentingan di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau

Bali.



kawasan baru; serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan

lintas pemangku kepentingan di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi,


PENDAHULUAN


1.2. Arti Penting Strategis Unit Kerja

Direktorat Penataan Kawasan merupakan unit bagian dari Direktorat Jenderal Tata

Ruang yang mendukung dalam pelaksanaan arah kebijakan, sasaran dan pencapaian

target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan bersama dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Pelaksanaan

kegiatan Direktorat Penataan Kawasan didasarkan pada rancangan Rencana

Strategis (Renstra) Direktorat Penataan Kawasan 2015-2019 yang dijabarkan dalam

program penataan kawasan

1.1.2 Kebijakan Program Penataan Kawasan

Kebijakan program direktorat penataan kawasan mencakup Pengaturan, Pembinaan,

Pelaksanaan dan Pengawasan sesuai dengan pengaturan dan pemanfaatan dalam

ketentuan UU Penataan Ruang

A. Pengaturan

Penyusunan NSPK dan kebijakan teknis terkait penataan kawasan perkotaan,

kawasan perdesaan, kawasan baru, dan kawasan ekonomi

Penyusunan grand design dan roadmap

B. Pembinaan

Peningkatan jejaring

Peningkatan peran masyarakat

Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi

Pengembangan sistem informasi

Bimbingan teknis dan bantuan teknis

C. Pelaksanaan

Peningkatan kualitas tata ruang (PKTR) kawasan perkotaan, kawasan

perdesaan, kawasan baru, dan kawasan ekonomi

D. Pengawasan

Monitoring evaluasi pelaksanaan program penataan kawasan perkotaan,

kawasan perdesaan, kawasan baru, dan kawasan ekonomi

PENDAHULUAN


1.1.3 Strategis Program Penataan Kawasan

A. Knowledge Management

Dokumen Kebijakan dan Strategi Penataan Kawasan

Dokumen monitoring dan evaluasi kinerja penataan kawasan

Dokumen Standar Teknis Penataan Kawasan

Dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan

Basis Data dan Sistem informasi Penataan Kawasan

B. Pengembangan Jejaring Kinerja

Fasilitasi dan Koordinasi Kemitraan Penataan Kawasan

Dokumen kerja sama dan kesepahaman

Dokumen kesepakatan dan sinkronisasi program penataan kawasan

C. Penataan Kawasan

Dokumen Peningkatan Kualitas Tata Ruang (PKTR) Kawasan Perkotaan dan

Perintisan Kota-Kota Baru, Kawasan Perdesaan, Kawasan Rawan Bencana dan

Kawasan Risiko Perubahan Iklim, serta Kawasan Ekonomi dan Ekonomi Kreatif

1.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Adapun isu-isu strategis yang ada di penataan kawasan terkait dengan penataan

dan pengembangan kawasan adalah sebagai berikut:

A. TATA KELOLA

Isu-isu strategis penataan kawasan terkait aspek tata kelola antara lain :

1. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi program dan sektor penataan kawasan

2. Kerjasama lintas pemangku kepentingan di lingkungan dan sektor penataan

kawasan dirasa masih kurang masksimal untuk jangka panjang.

3. Adanya tumpang tindih peraturan antar sektor, baik dalam penataan kawasan

atau sektor lainnya

PENDAHULUAN


4. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan yang dirasa masih kurang,

khususnya dalam kualitas penataan ruang daerah

B. EKONOMI

Isu-isu strategis penataan kawasan terkait aspek ekonomi antara lain :

1. Masih tingginya ketimpangan antar wilayah, baik di perkotaan maupun di

perdesaan

2. Masih adanya kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan

3. Lemahnya daya saing wilayah dan konektivitas/aksesibilitas antar wilayah

4. Masih kurangnya perlibatan masyarakat dan dunia usaha yang berakibat

minimnya produktivitas khususnya dalam sektor ekonomi

C. SOSIAL

Isu-isu strategis penataan kawasan terkait aspek sosial antara lain :

1. Pelestarian budaya dan pusaka daerah

2. Peran dan partisipasi masyarakat yang dirasa masih kurang dalam penataan

ruang di Indonesia

3. Sejak tahun 2011 Indonesia memasuki era bonus demografi.

4. Terdapatnya sektor-sekotr non-formal di kawasan perkotaan

D. LINGKUNGAN

Isu-isu strategis penataan kawasan terkait aspek lingkungan antara lain :

1. Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam dan perubahan iklim

2. Kurangnya daya tampung dan daya dukung lahan dalam pelaksanaan

pemanfaatan penataan ruang.

3. Masih terdapatnya kawasan kumuh khususnya sektor permukinan di perkotaan

maupun perdesaan

4. Masih minumnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana permukiman di

setiap kawasan

PENDAHULUAN


5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

E. KEWILAYAHAN

Isu-isu strategis penataan kawasan terkait aspek kewilayahan antara lain :

1. Adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah kota (perkotaan) dengan

desa (perdesaan), mengakibatkan terjadinya urbanisasi yang cukup pesat.

2. Tidak dapat dipisahkannya permasalahan dan penanganan kawasan perkotaan

dan perdesaan karena adanya hubungan ketergantungan dan saling

mempengaruhi antara kedua kawasan tersebut (Urban Rural Linkage)

3. Lemahnya daya saing wilayah dan konektivitas/aksesibilitas antar wilayah

4. Terjadinya ketimpangan perkembangan kawasan di daerah perbatasan antara

negara mengakibatkan ketidakharmonisan pembangunan di kawasan perbatasan

5. Perlunya mendorong terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan

6. Terdapatnya kawasan kumuh di Kawasan pesisir dan tepi air

7. Perlu adanya pengembangan Kota baru di Indonesia

1.4. Harapan Para Stakeholder akan Keberadaan Unit Kerja

Dengan telah hampir seluruh tahapan perencanaan ruang terselesaikan baik

ditingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota melalui penetapan PP RTRWN, Perpres

RTR Pulau/Kepulauan, Perpres RTR KSN dan Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota,

saat ini kegiatan penyelenggaraan penataan ruang sedikit demi sedikit telah

bergeser ke tahapan pemanfaatan ruang yang bersifat non-statutory yang secara

spesifik terhadap penataan kawasan. Tahap ini dipahami sebagai pelaksanaan dari

berbagai rencana tata ruang yang telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran

yang sudah ditetapkan. Dengan posisi yang cukup strategis dari Direktorat Penataan

Kawasan. Berbagai kegiatan yang dirumuskan di tiap Sub Direktorat di lingkungan

Direktorat Penataan Kawasan diarahkan untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

PENDAHULUAN


penataan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan baru dan kawasan

ekonomi. Hal ini diharapkan dapat menata kawasan-kawasan yang bersifat non-

statutory agar tetap terjaga dalam pemanfaatan ruang dan kualitas tata ruang dapat

terus ditingkatkan.

Gambar 1-2 Penataan Kawasan dalam Penataan Ruang

Gambar 1-3 Lingkup Penataan Kawasan dalam Pemanfaatan Ruang

PENDAHULUAN


BAB II

PERENCANAAN

KINERJA


PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) No. 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Permen PAN-RB No. 23 Tahun 2014

dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang

serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja

yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome)

yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian

target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan

tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan

Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.


PERENCANAAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen serta

janji dalam mencapai target kinerja Tahun 2015 yang merupakan janji kinerja yang

akan diwujudkan oleh Direktur Penataan Kawasan. Dokumen ini disusun setelah ada

kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen penetapan

kinerja dapat disusun secara lebih realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan

dana yang nyata sudah akan diperoleh. Dokumen Perjanjian Kinerja nantinya akan

dimanfaatkan oleh pimpinan di dalam organisasi yang bersangkutan untuk :

a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi,

b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

c. Sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

Penetapan Kinerja Direktorat Penataan Kawasan mengacu kepada Sasaran Strategis,

Indikator Kinerja (Outcome dan Output), serta target di Rencana Kinerja Tahunan.

Lampiran dokumen Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Penataan Kawasan ditampilkan

pada Tabel 1 berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Direktorat Penataan Kawasan Tahun 2015

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Presentse

Realisasi

1 2 3 4 5

Terwujudnya

kawasan yang

ditingkatkan

kualitasnya

Indikator Kinerja 01 :

Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Pemograman, Monev

Kinerja, dan Kemitraan Penataan Kawasan

Output 01: 9

Dokumen

9

Dokumen

100%

Dokumen kebijakan, strategis

dan pemograman, Monitoring

dan Evaluasi Kinerja, dan


PERENCANAAN KINERJA


Realisasi

1 2 3 4 5

Kemitraan Penataan Kawasan


Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan,dan

Pengelolaan Penataan Kawasan Perkotaan dan Perintisan Kota Baru

Output 02 : 7

Dokumen

7

Dokumen

100%

Dokumen Rencana

Pengembangan, Perwujudan,

dan Pengelolaan Penataan

Kawasan Perkotaan dan

Perintisan Kota Kota Baru



Pengelolaan Penataan Kawasan Perdesaan

Output 03 : 7

Dokumen

7

Dokumen

100%

Dokumen Rencana



Kawasan Perdesaan



Pengelolaan Penataan Kawasan Baru Termasuk Kawasan Rawan

Bencana dan Kawasan Resiko Perubahan Iklim

Output Kinerja 04: 9 9 100%


PERENCANAAN KINERJA


Realisasi

1 2 3 4 5

Dokumen Rencana



Kawasan Baru termasuk

Kawasan Rawan Bencana dan

Kawasan Resiko Perubahan

Iklim

Dokumen Dokumen


Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan

Pengelolaan Penataan Kawasan Ekonomi

Output Kerja 05 : 9

Dokumen

9

Dokumen

100%

Dokumen Rencana



Kawasan Ekonomi

Jumlah Anggaran Kegiatan Pengembangan Kawasan Rp 72.740.002.000,00. Tidak

termasuk Administrasi dan Supervisi Kegiatan Rp 2.110.000.000,00.

Pada tahun 2015, Direktorat Penataan Kawasan memperoleh amanat untuk

melaksanakan 47 (empat puluh tujuh) paket pekerjaan di luar administrasi kegiatan

satuan kerja dan supervisi kegiatan.


PERENCANAAN KINERJA

2.2. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dipa Direktorat Penataan

Kawasan

Dalam pelaksanaannya, dilakukan 3 kali revisi terhadap dokumen perencanaan dan

pengelolaan anggaran-Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu:

1) Revisi ke-1

DIPA Direktorat Penataan Kawasan mengalami perubahan pada pagu anggaran,

menjadi sebesar Rp.74.850.002.00,00 termasuk administrasi dan supervisi kegiatan.

Sebelumnya, pagu anggaran Direktorat Penataan Kawasan adalah Rp

78.550.000.000,00.

Kegiatan-kegiatan yang direvisi pada revisi ke-1 ini adalah penambahan kegiatan

‘Penyusunan Profil Kawasan Perdesaan’ di Subdit Penataan Kawasan Perdesaan,

‘Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Berbasis Industri Garam di Nagekeo’,

‘Penyusunan Profil Kawasan Ekonomi’, serta ‘Penataan Koridor Tol Cipali’ di Subdit

Penataan Kawasan Ekonomi. Penambahan kegiatan juga terjadi di Subdit Penataan

Kawasan Baru, ‘Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana’, ‘Kajian

Pengembangan Konsep Resilient City di Indonesia’, dan ‘Penyusunan Profil

Penataan Ruang Kawasan Bencana Tahun 2015’.

Pada revisi ini kegiatan ‘Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah Kawasan

Balikpapan – Samarinda – Bontang’, ‘Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah

Kawasan Perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalbar, Kaltim, dan Kaltara,

‘Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Ekonomi’, ‘Kajian

Pengembangan Kerjasama Ekonomi Regional’, dan ‘Rencana Pengembangan

Wilayah di Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai yang tadinya berada di


PERENCANAAN KINERJA

Subdit Penataan Kawasan Ekonomi kemudian dihapuskan dari kegiatan di tahun

2015.

Selain itu, perubahan pagu juga terjadi perubahan pagu untuk kegiatan ‘Laporan

Administrasi Kegiatan Satker Pengembangan Kawasan’ dan ‘Pengawasan dan

Pengendalian Pihak Ke-3 Satuan Kerja Pengembangan Kawasan’.

2) Revisi ke-2

DIPA Direktorat Penataan Kawasan tidak mengalami perubahan di Revisi ke-2,

sehingga tetap di angka Rp.74.850.002.00,00.

3) Revisi ke-3

Pada Revisi ke-3, DIPA Direktorat Penataan Kawasan tidak mengalami perubahan,

tetap di angka Rp.74.850.002.00,00.

Setelah Revisi DIPA sebanyak 3 (tiga) kali, total pelaksanaan pekerjaan di lingkungan

Direktorat Penataan Kawasan adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) paket pekerjaan

di luar administrasi kegiatan satuan kerja dan supervisi pelaksanaan kegiatan. Total

pagu anggaran Direktorat Penataan Kawasan tahun 2015 menjadi

Rp.74.850.002.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan Pengembangan Kawasan sebesar Rp 72.740.000.000,-, dengan paket

pekerjaan yaitu:

1. Dokumen Kebijakan Teknis dan Program Penataan Kawasan (Penyusunan

Program Tahunan Direktorat Penataan Kawasan)

2. Penyusunan Rencana Strategis Program Pengembangan Kawasan Tahun 2015-

2019

3. Kajian Pola Kerjasama Pemanfaatan Ruang dalam Pengembangan Kawasan

4. Fasilitasi Lintas Sektor dan Lintas Wilayah Dalam Pengembangan Kawasan

5. Penyelenggaraan Acara Puncak Hari Tata Ruang Nasional


PERENCANAAN KINERJA

6. Fasilitasi Forum Lintas Pelaku Bidang Penataan Ruang dan Dunia Usaha (SUDFI

dan SREDFI)

7. Pengembangan Sistem Informasi Penataan Kawasan

8. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan

9. Pengembangan Road Map Penataan Kawasan di Indonesia

10. Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan di Indonesia

11. Kajian Pengaruh Sistem Transportasi Terhadap Penataan Kawasan Metropolitan

12. Kajian Awal Perencanaan Strategis Pengembangan Perkotaan

13. Kajian Pengembangan dan Implementasi Kota Tematik di Indonesia

14. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Perkotaan (SUD-FI)

15. Penataan Kawasan Perkotaan di KSN Perkotaan Mamminasata

16. Kajian Pengembangan Perkotaan Baru di Indonesia

17. Kajian Urban Rural Linkage Dalam Perencanaan Kawasan Perdesaan

18. Peningkatan Kualitas Tata Ruang Kawasan Perdesaan di Perbatasan Negara di

Kalimantan

19. Kajian Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan Pesisir Di Indonesia

20. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan

21. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan di

Wilayah I

22. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan di

Wilayah II

23. Penyusunan Profil Kawasan Perdesaan

24. Arahan Pengembangan Kawasan Koridor Lintas Timur Pulau Sumatera

25. Penataan Kawasan Rawan Bencana di Banjarnegara

26. Kajian Potensi Kawasan Rawan Bencana Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan

Nasional

27. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Bidang Penataan Ruang


PERENCANAAN KINERJA

28. Penataan Kawasan Rawan Bencana Pantai Selatan di Jawa Bagian Barat

29. Penataan Kawasan Rawan Bencana Pantai Selatan di Jawa Bagian Timur

30. Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana

31. Penyusunan Profil Penataan Ruang Kawasan Bencana Tahun 2015

32. Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah Kawasan Manado-Bitung-

Kawangkoan-Tumpaan-Amurang

33. Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Berbasis Industri Garam di Nagekeo

34. Kajian Penyusunan Rencana Promosi Investasi Pengembangan Kawasan Ekonomi

35. Penyusunan Profil Kawasan Ekonomi

36. Penataan Koridor Tol Cipali

37. Rencana Pengembangan Wilayah di Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Mandalika


Maloi


Tanjung Api-api


Tanjung Lesung

41. Penyiapan Laporan BMN Direktorat Penataan Kawasan

42. engelolaan Arsip dan Tata Persuratan Direktorat Pengembangan Kawasan

43. Penyiapan Laporan Keuangan Direktorat Pengembangan Kawasan

44. Pengawasan dan Pengendalian Pihak ke-3 Satuan Kerja Pengembangan Kawasan

45. Pembinaan SDM

46. Pengadaan Alat Penunjang Administrasi Perkantoran

Administrasi dan supervisi kegiatan sebesar Rp 2.110.000.000,00.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA


3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Direktorat Penataan Kawasan harus dapat dipertanggungjawabkan

pencapaiannya baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Hal tersebut

sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) dimana dalam hal ini untuk memenuhi prinsip akuntabilitas

(pertanggungjawaban). Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel) dimana instansi pemerintah dan

aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang

diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini tentunya termasuk

mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang capaian kinerja. Capaian kinerja akan

dijabarkan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja;

membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan

tahun 2014 (Sewaktu masih bergabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum),

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah, Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi

penggunaan sumber daya, dan Analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.1.1 Realisasi Kinerja Direktorat Penataan Kawasan Tahun Anggaran

2015

Direktorat Penataan Kawasan memiliki 5 Indikator Kinerja Kegiatan. Secara umum,

seluruh indikator secara umum telah tercapai sesuai Perjanjian Kinerja (100%)

sehingga dapat dikatakan baik, dapat dilihat pada tabel 3-1.



Tabel 3-1 Realisasi Kinerja Direktorat Penataan Kawasan Tahun Anggaran 2015


Realisasi Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Terwujudnya kawasan yang ditingkatkan kualitasnya


Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Pemograman, Monev Kinerja, dan Kemitraan Penataan Kawasan

Output 01:

Dokumen kebijakan, strategis dan pemograman, Monitoring dan Evaluasi Kinerja, dan Kemitraan Penataan Kawasan

9 Dokumen

9 Dokumen

100 % Outcome 01:

kebijakan, strategis dan pemograman, Monitoring dan Evaluasi Kinerja, dan Kemitraan Penataan Kawasan

8 dokumen tersebut sudah ditindak lanjutkan dalam bentuk beberapa kegiatan :

1. Digunakan sebagai konsep masukan untuk Kegiatan strategis (yang dilaksanakan dengan tepat waktu dan menjadi masukan dalam kebijakan penataan kawasan

2. Digunakan sebagai konsep bahan masukan penyusunan kebijakan teknis dan program penataan kawasan

3. Digunakan sebagai konsep kerjasama/





(1) (2) (3) (4) (5) (6)

kemitraan dengan asosiasi profesi di bidang penaraan ruang

4. Konsep penyelenggaraan hari tata ruang nasional; dan

5. Digunakan sebagai media sosialisasi produk dari perencanaan ruang dan pemanfaatan penataan kawasan

6. Digunakan sebagai konsep arahan penataan dan program pemanfaatan ruang


Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan,dan Pengelolaan Penataan Kawasan Perkotaan dan Perintisan Kota Baru

Output 02 :

Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan Kawasan Perkotaan dan Perintisan Kota Kota Baru

7 Dokumen

7 Dokumen

100% Outcome 02 :

Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengellaan Penataan Kawasan Perkotaan dan Perintisan Kota-Kota Baru

7 dokumen tersebut sudah ditindaklanjutkan dalam bentuk kegiatan :

1. pengembangan, perwujudan dan pengelolaan penataan kawasan perkotaan





(1) (2) (3) (4) (5) (6)

yang dilakukan dengan tepat waktu; 2. Menjadi landasan yang dapat ditindak

lanjuti sebagai dasar pemilihan perintisan pengembangan dan penglolaan kota-kota baru di Indonesia tahun 2016

3. Konsep awal fasilitasi kemitraan dan koordinasi dalam pengembangan kawasan perkotaan

4. Sebagai dasar prinsip pengembangan perkotaan.


Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan,dan Pengelolaan Penataan Kawasan Perdesaan





(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Output 03 :

Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan Kawasan Perdesaan

7 Dokumen

7 Dokumen

100% Outcome 03 :

Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan Kawasan Perdesaan

7 Dokumen tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan atau program :

1. Pengembangan dan pengelolaan penataan kawasan perdesaan

2. Konsep awal fasilitasi kemitraan dan koordirnasi dalam pengembangan kawasan perdesaan

3. Menjadi konsep awal dari grand design pengembangan kawasan perdesaan

4. Menjadi konsep awal dari rencana kerja dan tindak lanjut peningkatan kualitas tata ruag kawasan perdesaan di perbatasan negara.


Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan,dan Pengelolaan Penataan Kawasan Baru Termasuk Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Resiko Perubahan Iklim





(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Output Kinerja 04:

Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan Kawasan Baru termasuk Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Resiko Perubahan Iklim

9 Dokumen

9 Dokumen

100% Outcome 04 :

Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan Kawasan Baru termasuk Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Resiko Perubahan Iklim

9 Dokumen tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan atau program :

1. Pengembangan dan pengelolaan kawasan rawan bencana dan kawasan resiko perubahan iklim

2. Konsep awal kebijakan dan strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bidang penataan kawasan

3. Konsep awal fasilitasi kemitraan dan koordirnasi dalam penataan kawasan rawan bencana dan adaptasi perubahan iklim

4. Album peta profil penataan ruang kawasan rawan bencana di Indonesia skala yang telah disepakati bersama yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana penataan ruang kawasan rawan bencana di Indonesia

5. Road Map Penataan Kawasan di Indonesia





(1) (2) (3) (4) (5) (6)

yang akan dijadikan acuan direktorat penataan kawasan dalam melakukan program kegiatan untuk tahun-tahun selanjutnya.


Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengellaan Penataan Kawasan Ekonomi

Output Kerja 05 :

Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengellaan Penataan Kawasan Ekonomi

9 Dokumen

9 Dokumen

100% Outcome 05 :

Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengellaan Penataan Kawasan Ekonomi

9 Dokumen tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan atau program:

1. Dasar pengembangan dan penataan kawasan ekonomi khusus, kawasan ekononomi berbasis pariwisata, industri dan investasi

2. Konsep awal fasilitasi kemitraan dan koordirnasi dalam penataan dan pengelolaan kawasan ekonomi



Hal ini dapat diartikan bahwa realisasi kinerja (input, sumber daya manusia,

peralatan dan perlengkapan, serta dan) dapat dituangkan dalam realisasi keluaran,

yang dalam hal ini dituangkan dalam realisasi target output. Pelaksanaan kegiatan

pada Direktorat Penataan Kawasan telah berjalan dengan baik dan telah

dilaksanakan seluruhnya. Target seluruh kegiatan tiap target kinerja di Direktorat

Penataan Kawasan berupa dokumen seperti buku kajian, buku masterplan, berita

acara kesepakatan, materi teknis, draft pedoman, buku monitoring dan evaluasi,

buku rencana strategis, laporan acara puncak hari tata ruang.

Setiap output kinerja yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Penataan Kawasan

pada tahun 2015 akan dijabarkan sebagai berikut :

Indikator Output 1

Pada indikator output 1 ini terdapat 9 (sembilan) paket pekerjaan, yaitu:

Indikator Kinerja 1 : Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Pemograman, Monev Kinerja, dan Kemitraan Penataan Kawasan

Indikator Output 1 Dokumen kebijakan, strategis dan pemograman, Monitoring dan Evaluasi Kinerja, dan Kemitraan Penataan Kawasan

Kegiatan 1 Kebijakan Teknis dan Program tahunan 2 Penyusunan Rencana strategis program penataan kawasan tahun 2015-2019 3 Kajian Pola Kerjasama pemanfaatan ruang dalam pengembangan kawasan 4 Fasilitasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam penataan kawasan 5 Arahan pengembangan kawasan koridor lintas timur pulau Sumatra 6 Penyelenggaraan acara puncak hari tata ruang nasional 7 Fasilitasi forum lintas pelaku bidang penataan ruang dan dunia usaha 8 Pengembangan sistem informasi penataan kawasan 9 Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program penataan kawasan

Kegiatan-kegiatan dalam output ini bertujuan untuk pelaksanaan program,

menyiapkan kebijakan dan strategis, dan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang

penataan kawasan. Secara umum kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokan

dalam beberapa kegiatan besar, yaitu :

1. Penyusunan rencana tahunan (program, rencana strategis, laporan kinerja dan

anggaran);



2. Peningkatan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penataan ruang;

3. Penyiapan kebijakan, strategis dan dabase penataan kawasan; dan

4. Penyelenggaraan acara puncak hari tata ruang nasional.

Hasil kegiatan berupa dokumen yang menjadi masukan untuk peningkatan kualitas

perencanaan tahunan (program, rencana strategis, laporan kinerja dan anggaran)

dan untuk peningkatan keterlibatan aktif masyarakat dan dunia usaha dalam

penataan ruang. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan paket

pekerjaan dalam indicator output 1 ini, diantaranya:

- Sulitnya mengundang partisipatif representative stakeholder yang terlibat

- Masih barunya pembentukan direktorat penataan kawasan di direktorat jenderal

tata ruang yang menyebabkan delineasi dan konsep pengembangan kawasan

masih dalam kajian.

- Perbedaan konsep, analisis dan desain rancangan struktur database profil

penataan kawasan dan aplikasinya dari penyedia jasa kegiatan.

Indikator Output 2

Pada indikator output 2 ini terdapat 7 (tujuh) paket pekerjaan, yaitu:

Indikator Kinerja 2 : Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan Kawasan Perkotaan dan Perintisan Kota Baru

Indikator Output 2 Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan Kawasan Perkotaan dan Perintisan Kota Kota Baru

Kegiatan 1 Kajian pengembangan KSN Perkotaan di Indonesia 2 Kajian pengaruh sistem transportasi terhadap penataan kawasan metropolitan 3 Kajian awal perencanaan strategis pengembangan perkotaan 4 Kajian pengembangan dan implementasi kota tematik di Indonesia 5 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Perkotaan (SUDFI) 6 Kajian pengembangan konsep resilience city di Indonesia 7 Penataan Kawasan Perkotaan di KSN Perkotaan Maminasata



Kegiatan-kegiatan dalam output ini bertujuan untuk pengembangan, perwujudan,

dan pengelolaan penataan kawasan perkotaan. Secara umum, kegiatan-kegiatan

tersebut dapat dikelompokan dalam beberapa kegiatan besar yaitu :

1. Kajian pengembangan dan implementasi pengembangan kawasan perkotaan

2. Failitasi dan koordinasi pengembangan kawasan perkotaan


perencanaan penataan kawasan perkotaan. Ada beberapa kendala yang dihadapi

dalam pelaksanaan paket pekerjaan dalam indicator output 2 ini, diantaranya:

- Waktu pelaksanaan terlalu singkat yakni kurang dari 5 bulan, sehingga kinerja

dirasa kurang optimal dan proses administrasi pengajuan mulainya kegiatan

mengalami hambatan dari Proyek karena pengurangan jumlah Satker dan

kurangnya sumberdaya manusia yang ahli di bidang administrasi tersebut.

- Terdapat beberapa bencana alam yang menghambat dalam melakukan survey

atau ke lapangan

- Belum terdapatnya acuan atau landasan hukum mengenai penataan kawasan,

pada saat ini peraturan yang ada mengatur mengenai rencana tata ruang

wilayah, belum ada rencana tata ruang penataan kawasan.

Hasil kegiatan ini berupa:

- Dokumen dalam bentuk materi teknis,

- Buku kajian masterplan pengembangan perkotaan di indonesia,

- Hasil kajian atau landasan yang dapat ditinjak lanjutin sebagai pemilihan

printisan pengembangan dan pengelolaan kota-kota di indonesia yang akan

diproses lebih lanjut sesuai dengan tahapan pengembangan kota baru di

indonesia.

Dari kegiatan ini hasilnya akan menjadi pedoman atau panduan untuk kegiatan

2016-2019 yang diharapkan adanya masterplan pengembangan kawasan perkotaan

di Indonesia dan menjadi fasiltiasi penyempuraan pengembangan kawasan dengan

tema khusus dalam ruang RDTR yang telah ada.



Indikator Output 3

Pada indikator output 3 ini terdapat 7 (tujuh) paket pekerjaan, yaitu:

Indikator Kinerja 3 : Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan Kawasan Perdesaan

Indikator Output 3 Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan Kawasan Perdesaan

Kegiatan 1 Kajian Urban Rural Linkage dalam perencanaan kawasan perdesaan 2 Peningkatan Kualitas Tata Ruang kawasan perdesaan di perbatasan Negara di

Kalimatan 3 Kajian rencana pengembangan kawasan perdesaan pesisir di Indonesia 4 Fasilitasi dan Koordinasi pengembangan kawasan perdesaan 5 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan pedesaan di

Wilayah I 6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan di

wilayah II 7 Penyusunan profil kawasan perdesaan


dan pengelolaan penataan kawasan perdesaan. Secara umum, kegiatan-kegiatan


- Kajian pengembangan dan implementasi pengembangan kawasan perdesaan

- Kajian pengembangan pengembangan kawasan perdesaan di perbatasan

Kalimantan

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembagan kawasan perdesaan di

Indonesia, dan

- Failitasi dan koordinasi pengembangan kawasan perdesaan


perencanaan penataan kawasan perdesaan. Ada beberapa kendala yang dihadapi








- Terdapat beberapa bencana alam yang menghambat dalam melakukan survey

atau ke lapangan terutama dalam perjalanan ke perbatasan kalimantan




- Besarnya kebutuhan data yang diperlukan untuk membuat suatu model.

- Terbatasnya kerjasama dan ketersediaan data K/L dan pemerintah daerah dan

besarnya kebutuhan data yang diperlukan untuk analisis dan membuat suatu

model sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam terkait analisis

penataan kawasan perdesaan.

Hasil kegiatan dari indicator kinerja ini adalah :

- Berupa dokumen dalam bentuk materi teknis mengenai pengembangan kawasan

perdesaan

- Konsep grand design pengembangan kawasan perdesaan (urban-rural linkage),

konsep kebijakan pengembangan kawasan perdesaan,

- Dokumen rencana aksi (rencana kerja dan tindak lanjut) dalam pengembangan

kawasan perbatasan, yang akan menjadi pedoman atau panduan teknis dalam

melakukan kegiatan rencana kerja dan aksi pada tahun 2016

Indikator Output 4


Indikator Kinerja 4 : Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan Kawasan Baru termasuk kawasan rawan bencana dan kawasan resiko perubahan iklim

Indikator Output 4 Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan Kawasan Baru termasuk kawasan rawan bencana dan kawasan resiko perubahan iklim

Kegiatan 1 Kajian pengembangan perkotaan baru di Indonesia 2 Penyusunan profil penataan ruang kawasan rawan bencana tahun 2015



3 Penataan kawasan rawan bencana di banjarnegara 4 Kajian potensi kawasan rawan bencana untuk mendukung kedaulatan pangan

nasional 5 Penyusunan kebijakan dan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

bidang penataan ruang 6 Penataan kawasan rawan bencana pantai selatan jawa bagian barat 7 Penataan kawasan rawan bencana pantai selatan jawa bagian timur 8 Pengembangan roadmap penataan kawasan di Indonesia 9 Fasilitasi penataan ruang kawasan rawan bencana


dan pengelolaan penataan kawasan baru termasuk didalamnya kawasan rawan

bencana dan perubahan iklim. Secara umum, kegiatan-kegiatan tersebut dapat

dikelompokan dalam beberapa kegiatan besar yaitu :

1. Kajian pengembangan perintisan kota-kota baru di Indonesia

2. Kajian penembangan kawasan baru termasuk didalamnya kawasan rawan

bencana dan adaptasi perubahan iklim

3. Roadmap penataan kawasan di Indonesia

4. Failitasi dan koordinasi pengembangan kawasan rawan bencana


perencanaan penataan kawasan baru (rawan bencana dan perubahan iklim). Ada

beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan paket pekerjaan dalam indicator

output 4 ini, diantaranya:








- Adanya perubahan judul dan subtansi kegiatan yang menyebabkan

keterlambatan dimulainya kegiatan



- Kurang koordinasi antar lembaga dan pemerintahan daerah termasuk dengan

badan pertanahan di wilayah terkait penyatuan K/L pusat yang masih baru.

- Data-data mengenai bencana dan perubahan iklim masih minum di Indonesia

terutama yang sesuai dengan standar mitigasi bencana dan perubahan iklim,

sehingga dalam melakukan analisis harus melakukan pendekatan lainnya.


1. Berupa dokumen dalam bentuk materi teknis

2. Kota-kota pilihan pengembangan perkotaan baru di Indonesia dengan skala

1:25.000 s/d 1:50.000 sesuai dengan target RPJMN 2015 - 2019

3. Profil kawasan rawan bencana dan perubahan iklim

4. Dokumen kebijakan strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bidang

penataan ruang dan menetapkan 30 lokasi kawasan rawan bencana sesuai

dengan target Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Ruang 2015-2019

5. Peta-peta kawasan rawan bencana yang lokasinya telah disepakati bersama dan

dengan peta skala 1:5000 dan 1:25.000

6. Road Map Penataan Kawasan di Indonesia yang akan dijadikan acuan direktorat

penataan kawasan dalam melakukan program kegiatan untuk tahun-tahun

selanjutnya.

Indikator Output 5


Indikator Kinerja 5 : Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan Kawasan Ekonomi

Indikator Output 5 Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan Kawasan Baru termasuk kawasan ekonomi

Kegiatan 1 Penyusunan rencana pengembangan wilayah kawasan manado, bitung,

kawangkoan, tumpaan dan amura 2 Kajian pengembangan kawasan ekonomi berbasis industry garam di Nagekeo 3 Kajian penyusunan promosi investasi pengembangan kawasan ekonomi



4 Penyusunan profil kawasan ekonomi 5 Penataan koridor tol cipali 6 Rencana pengembangan wilayah disekitar kawasan ekonomi khusus

mandalika 7 Rencana pengembangan wilayah disekitar kawasan ekonomi khusus maloi 8 Rencana pengembangan wilayah disekitar kawasan ekonomi khusus tanjung

api-api 9 Rencana pengembangan wilayah disekitar kawasan ekonomi khusus tanjung

lesung


dan pengelolaan penataan kawasan ekonomi. Secara umum, kegiatan-kegiatan


1. Rencana pengembangan wilayah disekitar kawasan ekonomi khusus

2. Rencana penyusunan rencana investasi ekonomi

3. Penyusunan profil kawasan ekonomi

4. Kajian penyusunan rencana pengambangunan wilayah kawasan ekonomi,

kawasan industry, kawasan di koridor jalan, kawasan pariwisata.


perencanaan penataan kawasan ekonomi. Ada beberapa kendala yang dihadapi










1. Berupa dokumen dalam bentuk materi teknis

2. Dokumen konsep rencana pengembangan di kawasan ekonomi khusus,

industry, pariwisata, koridor jalan.



3. Peta-peta pengembangan konsep peta skala 1:50.000 yang meliputi peta

cakupan wilayah, pengembangan wilayah, sistem jaringan infrastruktur dan

transportasi.

4. Profil mengenai penataan kawasan ekonomi

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja

Pembentukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

melalui Perpres No.17 Tahun 2015 merupakan penggabungan antara direktorat

penataan ruang di Kementerian Pekerjaan Umum dengan Badan Pertanahan

Nasional, yang berdampak terhadap Struktur, Organisasi dan Tata Kerja dan

perubahan pagu. Perubahan besar terjadi seperti terpisahnya Direktorat Penataan

Ruang yang dahulunya satu unit kerja eselon 1 di Kementerian Pekerjaan Umum,

menjadi dua unit kerja eselon 1 yakni Direktora Jenderal Tata ruang dan Direktorat

Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Dalam hal

melakukan perbandingan ada beberapa permasalahan umum yang ditemui,

diantaranya :

1. Dengan adanya perubahan unit tersebut menyebabkan terhambatnya waktu

pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan administrasi keuangan/anggaran

2. Beberapa paket kontraktual masih ada yang masih dalam proses pelelangan,

padahal pada waktu tersebut sudah memasuki jadwal termin I

3. Penyerapan anggaran yang kurang maksimal dikarenakan pekerjaan baru dapat

dilakukan dalam waktu 5 bulan sebelum tahun anggaran berakhir, yakni dimulai

pada triwulan III dan IV

4. Minimnya SDM pada setiap kegiatan swakeola sehingga dirasakan kurang

optimal.

Selain permasalahan umum diatas, perubahan SOTK juga juga terjadi di unit kerja

eselon II dan III, yang memberikan dampak dan konsekuensi terhadap laporan

kinerja tahun 2015. Dalam membandingkan kinerja tahun 2015 dengan tahun

sebelumya memiliki hambatan dan sulit dilakukan karena adanya perbedaan

nomenklatur. Selain itu rencana strategis yang belum rampung (masih dalam draft)



juga menjadi hambatan dalam pengerjaan laporan kinerja tahun 2015. Dengan

adanya hal tersebut, laporan kirnerja (LKj) Direktorat Penataan Kawasan Tahun

Anggaran 2015, dalam membandingkan dengan diperlukan penelurusan lebih

mendalam terhadap sejumlah LKj di setiap direktorat di Ditjen Tata Ruang

(Kementerian Pekerjaan Umum).

A. Perbandingan Tahun Anggaran 2015 dengan Tahun Anggaran

Sebelumnya

Dalam melakukan perbandingan capaian kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2014 ada

beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti:

a. Perubahan nomenklatur dari organisasi sebelumnya memberikan dampak untuk

capaian kinerja seperti 1 indikator output tahun 2015 berakar di banyak ouput di

Tahun Anggaran 2014. Hal ini dimaksudkan bahwa 1(satu) indicator kinerja

Direktorat Penataan Kawasan merupakan kegiatan dari beberapa direktorat di

lingkungan Ditjen Tata Ruang di Kementerian Pekerjaan Umum pada waktu itu.

Sebaliknya indicator output 2015 berakar di 1 (satu) output 2014, hal tersebut

dapat diartikan bahwa satu kegiatan di Ditjen Tata Ruang Kementerian

Pekerjaan Umum dileburkan menjadi beberapa kegiatan pada Direktorat

Penataan Kawasan. Hal ini juga berdampak adanya jumlah target capaian tahun

anggaran 2015 bisa lebih banyak ataupun lebih sedikit hal ini disebabkan

penyesuaian anggaran untuk kegiatan.

b. Seluruh output pada tahun anggaran 2015, pada Direktorat Penataan Kawasan

adalah dokumen, sedangkan pada tahun anggaran 2014 memiliki output yang

lebih bervariasi. Hal ini disebabkan karena unit kerja masih dalam penyesuaian

nomenklatur.

Tabel Berikut (tabel 3-2) adalah table perbandingan output kinerja pada tahun 2014

dengan tahun anggaran 2015.



Tabel 3.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PENATAAN KAWASAN TA.2015 dengan TA.2014

A. DIREKTORAT BINA PROGRAM DAN KEMITRAAN (BPK) DAN DIREKTORAT PENATAAN KAWASAN

Sasaran Indikator Kinerja

Target 2014

Realisasi 2014

% Sasaran Indikator Kinerja

Target 2014

Realisasi 2014

%

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9)

Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang

Indikator : Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan informasi, dan dukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundang-undangan penyelenggaraan penataan ruang.


1 Indikator Kinerja 1: Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Pemograman, Monev Kinerja, dan Kemitraan Penataan Kawasan

1 Jumlah laporan penyusunan Kebijakan Strategis dan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang

5 laporan

5 laporan 100% output 1 : Dokumen kebijakan, strategis dan pemograman, Monitoring dan Evaluasi Kinerja, dan Kemitraan Penataan Kawasan

9 Dokumen

9 Dokumen

100%

2 Jumlah laporan Administrasi, Pengelolaan kerjasama, dan monitoring evaluasi Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri dan PHLN

5 Laporan

5 laporan 100%




Target 2014

Realisasi 2014


Target 2014

Realisasi 2014

%

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9)

DJPR

3 Jumlah laporan tahunan pencapaian, pedoman evaluasi, dan monitoring evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan Program Direktorat Jenderal Penataan Ruang

9 laporan

9 laporan 100%

4 Jumlah laporan pengembangan sistem informasi, pengelolaan data dan dokumen, layanan informasi/ kepustakaan dan pelaksanaan

46 Laporan

44 Laporan*

96%




Target 2014

Realisasi 2014


Target 2014

Realisasi 2014

%

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9)

komunikasi publik bidang penataan ruang

5 Jumlah laporan dan pedoman penyiapan serta pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha

77 Laporan

77 Laporan

100%

6 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

2 Laporan

2 Laporan

100%

7 Jumlah laporan perencanaan, pedoman, dan pengelolaan basis data program dan

7 Laporan

7 Laporan 100%




Target 2014

Realisasi 2014


Target 2014

Realisasi 2014

%

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9)

anggaran tahunan Direktorat Jenderal Penataan Ruang

8 Jumlah laporan tahunan pencapaian terhadap sasaran dan tujuan instansi

7 Laporan

7 Laporan 100%

B. DIREKTORAT PERKOTAAN dengan DIREKTORAT PENATAAN KAWASAN


Target 2014

Realisasi 2014


Target 2014

Realisasi 2014

%

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9)

Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang

Indikator Outcome 1: Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu 7 RPI2JM 6 RPI2JM program pengembangan infrastruktur jangkamenengah Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional


2 Indikator Kinerja 02 : Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan,dan Pengelolaan Penataan Kawasan Perkotaan dan Perintisan Kota Baru

indikator output indikator Output 2

1 Jumlah laporan penyelenggaraan forum pelaku pembangunan perkotaan berkelanjutan

4 laporan 2 laporan 50% Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan

7 Dokumen

7 Dokumen

100%




Target 2014

Realisasi 2014


Target 2014

Realisasi 2014

%

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9)

Kawasan Perkotaan dan Perintisan Kota Kota Baru

Indikator Outcome 3: Jumlah Kota/Kabupaten yang memenuhi SPM dan/atau ditingkatkan kualitas Penataan Ruangnya

1 Indikator Output: Jumlah Kota/Perkotaan yang difasilitasi pemenuhan SPM dan mendapat Pembinaan Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota

47 Laporan SPM : 2 Kota Tematik : 129 Kota/Kab

72%



C. DIREKTORAT PEMBINAAN WILAYAH I DAN II dan DIREKTORAT PENATAAN KAWASAN


Target 2014

Realisasi 2014


Target 2014

Realisasi 2014

%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pentaan ruang

Indikator Kinerja 01 : Jumlah provinsi/ kabupaten/ kota yang mendapat pembinaan penyelenggaraan penataan ruang


Indikator Kinerja 03 : Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan,dan Pengelolaan Penataan Kawasan Perdesaan

Indikator Output: 1. Jumlah NSPK (pedoman) penyelenggaraan penataan ruang daerah, provinsi, kabupaten dan kawasan perdesaan

Binda 1 : 7 NSPK, 5 Materi NSPK Binda 2: 7 NSPK, 6 Mateeri NSPK

Binda 1 : 7 NSPK, 5 Materi NSPK Binda 2: 7 NSPK, 7 Mateeri NSPK

100% indikator Output 03: Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan Kawasan Perdesaan

7 Dokumen

7 Dokumen

100%

Untuk indicator kinerja yang memiliki output mengenai kawasan rawan bencana dan adaptasi perubahan iklim, pada tahun

2014 tidak terdapat di indokator direktorat yang ada di unit eselon I direktorat jenderal penataan ruang, kementerian

pekerjaan umum.




Target 2014

Realisasi 2014

% Sasaran Indikator Kinerja Target 2014

Realisasi 2014

%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Indikator Kinerja 04 : Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan,dan Pengelolaan Penataan Kawasan Baru Termasuk Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Resiko Perubahan Iklim

Output Kinerja 04: Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan Kawasan Baru termasuk Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Resiko Perubahan Iklim

9 Dokumen

9 Dokumen

100%

D. DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONALdan DIREKTORAT PENATAAN KAWASAN


Target 2014

Realisasi 2014


Target 2014

Realisasi 2014

%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Tercapainya kesesuaian program pusat dan daerah dengan rencana tata ruang dalam rangka pengembangan wilayah

1 Indikator Outcome: Rencana terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur sistem nasional dan pengembangan kapasitas pengelolaan KSN


Indikator Kinerja 05 : Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengellaan Penataan Kawasan Ekonomi

indikator output : 36 37 100 Indikator 9 9 100%




Target 2014

Realisasi 2014


Target 2014

Realisasi 2014

%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

dan pembangunan nasional serta daerah, dan terselesaikannya norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penataan ruang sesuai peraturan perundang- undangan.

Jumlah laporan kegiatan penguatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan dan penyusunan RPIIJM pulau, kepulauan, dan KSN non perkotaan.

Laporan 30 RPI2JM

Laporan 30 RPI2JM

% Output 05 : Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengellaan Penataan Kawasan Ekonomi

Dokumen

Dokumen

2 indikator Outcome: Hasil pengendalian pelaksanaan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan KSN

indikator output: Jumlah laporan kegiatan pengendalian pelaksanaan pengembangan wilayah nasional, pulau, danKSN non perkotaan, serta KSN yang mendapatkan fasilitasi penyediaan peta dalam rangka

12 Laporan 27 KSN

13 Laporan 27 KSN

100%




Target 2014

Realisasi 2014


Target 2014

Realisasi 2014

%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

pengawasan teknis dan pengendalian pemanfaatan ruang *)



B. Target Kinerja Rencana Strategis 2015-2019 dengan Capaian Kinerja

Tahun Anggaran 2015

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Penataan Kawasan 2015-2019 saat ini

masih dalam proses akhir. Tetapi sudah dapat diidentifikasi sejumlah target untuk

beberapa kegiatan. Perbandingan kegiatan Direktorat Penataan Kawasan dan

Rencana Strategis Ditjen Tata Ruang dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Target Kinerja Rencana Strategis 2015 – 2019

dengan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2015

Sasaran Indikator Kinerja Target

Renstra 2015

Target Kinerja 2015 Selisih

Target target realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Indikator Kinerja 01 : Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Pemograman, Monev Kinerja, dan Kemitraan Penataan Kawasan

Output 01: Dokumen kebijakan, strategis dan pemograman, Monitoring dan Evaluasi Kinerja, dan Kemitraan Penataan Kawasan

10 9 Dokumen

9 Dokumen

Lebih sedikit 1

Dokumen

Indikator Kinerja 02 : Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan,dan Pengelolaan Penataan Kawasan Perkotaan dan Perintisan Kota Baru

Output 02 : Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan Kawasan Perkotaan dan Perintisan Kota Kota Baru

2 7 Dokumen

7 Dokumen

Lebih banyak 5 dokumen

Indikator Kinerja 03 : Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan,dan Pengelolaan Penataan Kawasan Perdesaan



Sasaran Indikator Kinerja Target

Renstra 2015

Target Kinerja 2015 Selisih

Target target realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Output 03 : Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan Kawasan Perdesaan

33 7 Dokumen

7 Dokumen

Lebih sedkit 26 dokumen

Indikator Kinerja 04 : Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan,dan Pengelolaan Penataan Kawasan Baru Termasuk Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Resiko Perubahan Iklim

Output Kinerja 04: Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan Kawasan Baru termasuk Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Resiko Perubahan Iklim

10 9 Dokumen

9 Dokumen

Lebih sedikit 1

dokumen

Indikator Kinerja 05 : Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengellaan Penataan Kawasan Ekonomi

Output Kerja 05 : Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan Penataan Kawasan Ekonomi

7 9 dokumen

9 dokumen

Lebih banyak 2 dokumen

Dalam tabel diatas terdapat 2 (dua) indikator kinerja kegiatan dengan realisasi lebih

banyak daripada target Renstra Tahun 2015, yaitu:

1. Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan,dan Pengelolaan

Penataan Kawasan Perkotaan dan Perintisan Kota Baru;

2. Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan

Penataan Kawasan Ekonomi



Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dengan realisasi lebih sedikit daripada

target Renstra Tahun 2015, yaitu:

1. Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Pemograman, Monev Kinerja, dan

Kemitraan Penataan Kawasan;

2. Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan, dan Pengelolaan

Penataan Kawasan Perdesaan; dan

3. Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan, Perwujudan,dan Pengelolaan

Penataan Kawasan Baru Termasuk Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan

Resiko Perubahan Iklim

C. Target Kinerja di Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan Capaian Kinerja Tahun Anggaran

2015

Penysunan RPJMN 2015-2019 dilakukan sebelum SOTK Kementerian dibuat sehingga

pengkategoriannya masih didasarkan pada UKE II Ditjen Penataan Ruang

Kementerian PU terdahulu.

- Terdapat 1 (Satu) Realisasi indikator sesuai dengan target RPJMN pada tahun

2015, yaitu :

1. Jumlah laporan penyelenggaraan hari tata ruang nasional dan event penataan

ruang

- Terdapat 4 (empat) Indikator yang targetnya lebih sedikit daripada target

RPJMN pada tahun 2015, yaitu:

1. Jumlah masterplan dasar kota baru publik di 10 lokasi

2. Jumlah laporan penyebarluasan informasi penataan ruang

3. Jumlah dokumen kajian informasi bidang penataan ruang

4. Jumlah laporan monitoring evaluasi pengendalian ruang wilayah nasional,

pulau/kepulauan, dan KSN non perkotaan.

Indikator jumlah yang targetnya lebih sedikit, untuk indikator jumlah masterplan

dasar kota di 10 lokasi dengan jumlah dokumen 10 materi teknis, kurang nya



realisasi ini dikarenakan dalam perhitungan terhadap RPJMN selama 5 tahun

terpilih 10 kota dan terciptanya 10 masterplan, dan tahun 2015 merupakan

tahun pertama dalam pelaksanaan RPJMN sehingga diasumsikan target realisasi

tersebut dilaksanakan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Untuk indikator

jumlah laporan penyebarluasan informasi penataan ruang, dokumen kajian

informasi bidang penataan ruang di lingkup Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dibagi ke setiap direktorat dalam Unit Kerja

Eselon III, salah satunya adalah Direktorat Penataan Kawasan, yang dimana

setiap direktorat memiliki 1 jumlah dokumen laporan. Begitu pula dengan

indikator laporan monitoring evaluasi pengendalian ruang wilayah nasional,

pulau/kepulauan, dan KSN non perkotaan. Dalam Renstra Ditjen Tata Ruang

memperhitungkan 1 dokumen untuk 1 lingkup/wilayah atau untuk direktorat

penataan kawasan. Berikut adalah tabel perbandingan antara capaian output

kinerja tahun anggaran 2015 dengan target RPJMN 2015-2019



Tabel 3-4 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Penataan Kawasan TA.2015 dengan Target RPJMN 2015 – 2019

No

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015 Untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

Capaian Kinerja Direktorat Penataan Kawasan Tahun 2015

Program Lintas/ Program/ Kegiatan Prioritas Nasional

Sasaran Indikator Target 2015 Realisasi keterangan paket pekerjaan

1 Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan

Perintisan inkubasi kota-kota baru

jumlah masterplan dasar k

Documents

LAPORAN KINERJA...Ir. Doni Janarto Widiantono M.Eng.Sc 19640128 199303 1 001 ii Laporan Kinerja Direktorat Penataan Kawasan Tahun Anggaran 2015 DAFTAR ISI DAFTAR ISI