LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAh Tahun 2016 · KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah ... adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang merupakan salah

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

Jalan Siliwangi Nomor 84 Kota Cirebon

LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2016

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya,

sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota

Cirebon Tahun 2016, sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon ini disusun dalam

rangka mewujudkan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah

Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

ini, memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan

tujuan, misi dan visi pemerintah Kota Cirebon yaitu: “TERWUJUDNYA KOTA

CIREBON SEBAGAI KOTA YANG RELIGIUS, AMAN, MAJU DAN

ASPIRATIF (RAMAH) PADA TAHUN 2018” sesuai yang tertuang dalam

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018

yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun

2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon

Tahun 2013-2018.

Upaya untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi tersebut tentulah tidak

lepas dari kerjasama dan kerja keras berbagai pihak serta bersama-sama

menghadapi rintangan dan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka


ii

meningkatkan kinerja birokrasi Pemerintah Kota Cirebon yang efesien, efektif,

akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon

Tahun 2016 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan

dan penataan serta peningkatan kinerja dalam peneyelenggaran pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat. Mudah-mudahan segala

harapan tersebut mendapat ridho dan petunjuk dari Allah SWT, Aamiin.

Cirebon, Maret 2017

WALIKOTA CIREBON,

Drs. NASRUDIN AZIS, SH.


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i

DAFTAR ISI ........................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................................. 1

B. Maksud dan Tujuan .......................................................................................... 3

C. Gambaran Umum Kota Cirebon ...................................................................... 3

D. Inovasi LAKIP Pemerintah Kota Cirebon ..................................................... 27

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................ 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... 36

A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................... 36

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ............................................................ 48

C. Evaluasi dan Analisis Anggaran ..................................................................... 118

BAB IV PENUTUP ............................................................................................ 160


1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

erselenggaranya tata kelola pemerintahan (good governance)

merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi

masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam

rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung-jawaban

yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat

dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna. Perlunya sistem pertanggung-

jawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata

tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata,

yang pada akhirnya menjadi instrumen tata kelola pemerintahan.

Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi

korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta

pelayanan yang optimal. Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini menjadi

sorotan terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan.

Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang

dilakukan oleh instansi pemerintah.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi

pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan

secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada

kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan

berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus

persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan

program tersebut masih jauh di bawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat

keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut

harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input

T


2

(masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses,

manfaat dan dampak.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan

akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran

keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah

akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang

dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun. Sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada

peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (outcomes oriented). Dalam

dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan

kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya

adalah mengubah paradigma para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem

yang bertujuan untuk lebih mewira-usahakan birokrasi pemerintah, dengan kata

lain transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari pada

hasil (result oriented accountability) terutama berupa outcomes. Salah satu cara

yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan

adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja

instansi pemerintah.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan

penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaan lainnya.

Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah

menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah diminta untuk

menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan


3

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran berdasarkan suatu

sistem akuntabilitas yang memadai.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-

jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui

alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya tata kelola

pemerintahanyang baik dan bersih.

Dengan kata lain LKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja dan

alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dalam perspektif

yang lebih luas, LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi

pemerintah kepada publik. LKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh

masing-masing instansi pemerintah. Self assesment maksudnya instansi pemerintah

membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya

sendiri dan melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

C. GAMBARAN UMUM KOTA CIREBON

1. Kondisi Geografis

Kota Cirebon terletak di timur Provinsi Jawa Barat dan berada pada

jalur utama lintas Pantura. Secara geografis Kota Cirebon berada pada posisi

6,41o Lintang Selatan dan 108,33o Bujur Timur pada Pantai Utara Pulau Jawa

L


4

Bagian Barat. Bentuk Wilayah Kota Cirebon memanjang dari Barat ke Timur

sekitar 8 kilometer, dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer dengan

ketinggian dari permukaan laut 5 meter. Secara Administrasi Kota Cirebon

dibagi menjadi 5 (lima) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan dengan

luas wilayah administratif Kota Cirebon sekitar 37,35 km2 atau sekitar 3.735,82

hektar dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane

- Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal/Kabupaten Cirebon

- Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga

- Sebelah Timur : Laut Jawa

Kondisi topografi sebagian besar Wilayah Kota Cirebon merupakan

dataran rendah dengan kondisi landai dan sebagian berbukit di wilayah selatan

kota. Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa dataran rendah menjadi

kendala tersendiri karena kecepatan aliran air hujan yang terbuang ke laut

menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan genangan banjir

dibeberapa tempat. Mengingat kondisi tersebut maka dibeberapa titik dibangun

stasiun pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut.

Kota Cirebon yang berada di tepi laut memiliki temperatur udara cukup

tinggi dengan suhu udara minimum rata–rata 23,59ºC dan maksimum rata-rata

31,56ºC dan banyaknya curah hujan 1.194,7 mm per tahun dengan hari hujan

64 hari. Kondisi air tanah pada umumnya dipengaruhi oleh intrusi air laut,

sehingga kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan air minum sebagian

besar dari pasokan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon yang

sumber mata airnya berasal dari Kabupaten Kuningan.

Kondisi tanah di Kota Cirebon adalah tanah jenis regosol yang berasal

dari endapan lava dan piroklasik (pasir, lempung, tanah liat, breksi lumpur, dan

kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai.Secara umum jenis tanah yang tersebar

di Kota Cirebon ini relatif mudah untuk dikembangkan berbagai macam jenis

vegetasi. Di Kota Cirebon terdapat empat sungai yang tersebar merata di

seluruh wilayah yaitu Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila (penyatuan dari

sungai Sicemplung dan Sungai Sijarak), Sungai Kesunean dan Sungai Kalijaga


5

(penyatuan dari Sungai Cikalong, Sungai Cideng dan Sungai Lunyu). Sebagian

dari sungai tersebut dijadikan batas wilayah dengan Kabupaten Cirebon.

Kota Cirebon dalam Penataan Ruang Nasional menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (RTRWN) adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang

merupakan salah satu pengembangan kawasan metropolitan dengan sektor

unggulan perdagangan dan jasa. Disamping itu Kota Cirebon juga merupakan

kawasan andalan Ciayumajakuning yang terdiri dari Kabupaten Cirebon,

Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan.

Dalam Materi Teknis Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun

2011-2031, struktur ruang Kota Cirebon dibagi menjadi 4 Sub Wilayah Kota,

yaitu:

(1) Sub Wilayah Kota (SWK) I meliputi sebagian dari Kelurahan Kesenden,

Kebonbaru, Lemahwungkuk dan Pegambiran, dengan fungsi utama

pelayanan pelabuhan dan perikanan dan fungsi pendukung, fasilitas

kesehatan, fasilitas peribadatan, pendidikan, wisata, perdagangan dan jasa,

industri kecil rumah tangga, Ruang Terbuka Hijau dan perumahan;

(2) Sub Wilayah Kota (SWK) II meliputi sebagian dari Kelurahan Kesenden,

Kebonbaru, Pekiringan, Panjunan, Pekalangan, Jagasatru, Pulasaren,

Kesambi, Drajat, Sunyaragi, Pekalipan, Lemahwungkuk, Kesepuhan,

Pegambiran dan Kecapi, dengan fungsi utama pelayanan perdagangan dan

jasa dan fungsi pendukung pemerintahan, fasilitas sosial, perumahan,

wisata, pendidikan, perkantoran dan ruang terbuka hijau.

(3) Sub Wilayah Kota (SWK) III meliputi sebagian dari Kelurahan Sunyaragi,

Karyamulya, Harjamukti, Larangan, Kecapi, dan Pegambiran dengan

fungsi utama pelayanan perumahan dan fungsi pendukung pemerintahan,

perdagangan dan jasa, wisata, pergudangan, pemakaman, fasilitas sosial,

ruang terbuka hijau, fasilitas olah raga dan fasilitas pendidikan.

(4) Sub Wilayah Kota (SWK) IV meliputi wilayah Kelurahan Argasunya

dengan fungsi utama pelayanan pertanian campuran dan fungsi pendukung


6

wisata, pemakaman, agrobisnis, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau dan

hankam.

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kota Cirebon

2. Kondisi Demografis Daerah

2.1. Penduduk

Sesuai Keputusan Walikota Cirebon Nomor:

470/Kep.106.DISDUKCAPIL/2017 tentang Jumlah Penduduk Kota Cirebon

Tahun 2016 berdasarkan database kependudukan per kelurahan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai data dasar kependudukan Kota

Cirebon, jumlah penduduk Kota Cirebon per tanggal 31 Desember 2016 adalah


7

324.794 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 162.862 laki-laki dan

161.932 perempuan yang menempati wilayah Kota Cirebon seluas 37,358 km2,

sehingga tingkat kepadatan penduduk di Kota Cirebon adalah sebanyak 8.694

jiwa/km2.

Kecamatan Pekalipan merupakan wilayah yang memiliki tingkat

kepadatan penduduk tertinggi pada Tahun 2016 sebanyak 20.078 jiwa/km2,

dua kali lipat lebih besar dari kepadatan penduduk Kota Cirebon. Wilayah

terpadat kedua adalah Kecamatan Kejaksan yaitu sebanyak 12.934 jiwa/km2.

Kemudian berturut-turut adalah Kecamatan Kesambi 9.241 jiwa/km2,

Kecamatan Lemahwungkuk 8.795jiwa/km2, dan tingkat kepadatan yang paling

rendah adalah Kecamatan Harjamukti yaitu sebesar 6.526 jiwa/km2 (lihat tabel

1.1).

Tabel 1. 1

Kepadatan Penduduk Kota Cirebon Berdasarkan Wilayah Kecamatan

Tahun 2016

KECAMATAN

LUAS

WILAYAH

(Km2)

JUMLAH

KELURAHAN

JUMLAH

PENDUDUK

(jiwa)

KEPADATAN

PENDUDUK

(Km2)

Harjamukti 17,615 5 114.972 6.526

Lemahwungkuk 6,507 4 57.233 8.795

Pekalipan 1,561 4 31.343 20.078

Kesambi 8,059 5 74.476 9.241

Kejaksan 3,616 4 46.770 12.934

Kota Cirebon 37,358 22 324.794 8.694

Sumber Data: Keputusan Walikota Cirebon Nomor: 470/Kep.106.DISDUKCAPIL/2017 (data

diolah).

3. Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan kondisi sumber daya manusia dapat diukur berdasarkan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit

tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi pembangunan

manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan yang dinilai

mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Ketiga kemampuan dasar

itu adalah yang pertama umur panjang dan sehat yang mencerminkan peluang

untuk hidup, yang kedua berpengetahuan dan berketrampilan, serta yang ketiga


8

akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup

layak. Melalui analisis IPM dapat dilihat gambaran tentang sejauhmana

pemerintah Kota Cirebon telah mampu meningkatkan taraf kesejahteraan dan

kualitas penduduknya.

Melalui Indeks Pembangunan Manusia tergambar pencapaian kualitas

manusia, yang dilihat melalui tiga indikator pokok. Dari tabel di bawah ini

tampak pencapaian IPM Kota Cirebon pada tahun 2016 sebesar 73,64. Menurut

skala international angka tersebut menunjukan bahwa status pembangunan

manusia di Kota Cirebon termasuk dalam klasifikasi tinggi. Komponen IPM

Kota Cirebon tahun 2016 adalah angka harapan hidup 71,80 tahun; angka

harapan lama sekolah 13,09 tahun; rata-rata lama sekolah 9,86 tahun dan

pengeluaran per kapita disesuaikan Rp10.760.000,00. Pencapaian IPM tahun

ini bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meningkat sebesar 0,30 poin.

Dari angka IPM sebesar 73,34 persen pada tahun 2015 menjadi angka IPM

sebesar 73,64 persen pada tahun 2016

Secara umum perkembangan IPM Kota Cirebon dan komponennya

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 2

Perkembangan IPM dan Komponennya di Kota Cirebon

No Indikator Komponen IPM

2015 2016

1 Angka Harapan Hidup (AHH) 71,79 71,80

2 Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,94 13,09

3 Rata-rata Lama Sekolah 9,76 9,86

4 Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (ribu) 10.732 10.760

ANGKA IPM 73,34 73,64

Sumber : Buku IPM Kota Cirebon Tahun 2016

Sedangkan untuk IPM Tahun 2016 disajikan per Kecamatan dengan

hasil sebagai berikut :


9

Tabel 1. 3

IPM Kecamatan Se-Kota Cirebon Tahun 2016

No Kecamatan

Indeks

IPM Angka

Harapan

Hidup

Harapan

Lama

Sekolah

Rata Rata

Lama

Sekolah

Pendidikan PPP

1 Harjamukti 71,06 12,95 9,53 67,72 10.526 72,53

2 Lemahwungkuk 70,04 12,77 9,40 66,78 10.376 71,56

3 Pekalipan 70,41 12,83 9,45 67,12 10.430 71,91

4 Kesambi 72,68 13,24 9,75 69,28 10.766 74,96

5 Kejaksan 72,89 13,28 9,78 69,49 10.797 73,96

Kota Cirebon 71,81 13,09 9,89 69,84 10.760 73,64

Sumber : Buku IPM Kota Cirebon Tahun 2016

Rendahnya disparitas pencapaian IPM Kecamatan-Kecamatan di Kota

Cirebon menunjukkan tingkat pembangunan yang terjadi di masing-masing

kecamatan relatif tidak jauh berbeda. Hal tersebut ditunjang oleh kondisi

geografi yang relatif tidak berbeda dan semuanya mudah dijangkau oleh alat

transportasi yang ada.

Indeks pendidikan pada tahun 2016 ini, yang tertinggi di Kecamatan

Kejaksan sebesar 69,49; tertinggi kedua Kecamatan Kesambi sebesar 69,28.

Selanjutnya Kecamatan Harjamukti sebesar 67,72; Kecamatan Pekalipan

sebesar 67,12; dan Kecamatan Lemahwungkuk sebesar 66,78. Indeks

pendidikan ini ditunjang oleh indikator harapan lama sekolah dan indikator

rata-rata lama sekolah. Indikator harapan lama sekolah memberikan

konstribusi lebih tinggi pada indeks pendidikan di Kota Cirebon dibandingkan

dengan indikator rata-rata lama sekolah. Indikatorr Harapan Lama Sekolah di

kecamatan-kecamatan di Kota Cirebon angkanya telah mencapai 13,09 tahun.

Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) yang digunakan adalah HLS dari

penduduk dewasa, yaitu penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih;

sedangkan indikator rata-rata lama sekolah mencapai 9,89 tahun.

Angka harapan hidup yang tertinggi di Kecamatan Kejaksan yaitu

72,89 tahun; posisi kedua kecamatan Kesambi 72,68 tahun, sedangkan

Kecamatan lainnya, Harjamukti 71,06 tahun; Kecamatan Pekalipan 70,41

tahun dan Kecamatan Lemahwungkuk 70,04 tahun. Ada pun komponen daya

beli tertinggi adalah Kecamatan Kesambi mencapai 10.766,84; kemudian


10

Kecamatan Harjamukti sebesar 10.526,72; Kecamatan Kejaksan sebesar

10.797,96; Pekalipan sebesar 10.430,52 dan Lemahwungkuk sebesar

10.376,51.

Ulasan tersebut memberikan indikasi bahwa untuk lebih meningkatkan

pencapaian Indeks Pembangunan Manusia adalah dengan meningkatkan

kemampuan daya beli masyarakat. Terbatasnya lapangan kerja maupun usaha,

menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, pada akhirnya berdampak

terhadap pengurangan pendapatan rumah tangga sekaligus mengurangi

kemampuan daya beli masyarakat. Sedangkan menurunnya kemampuan daya

beli berdampak pada kemampuan masyarakat dalam “membiayai” peningkatan

kualitas manusia dan rumah tangganya.

Pencapaian IPM Kecamatan Kesambi, Kecamatan Harjamukti,

Kecamatan Lemahwungkuk dan Kecamatan Pekalipan menunjukkan

peningkatan yang sama besar, yaitu 0,30 poin jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Sedangkan Kecamatan Kejaksan mengalami penurunan sebesar

0,02 poin.

4. Kondisi Ekonomi

4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator ekonomi

makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. LPE Kota Cirebon

pada tahun 2015 sebesar 5,80 persen sedangkan pada tahun 2014 sebesar 5,71

persen. Hal tersebut menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon

mengalami peningkatan.

Inflasi merupakan indikator penting pertumbuhan ekonomi yang berisi

dinamika perkembangan harga barang dan jasa. Inflasi Kota Cirebon pada

Tahun 2013 sebesar 7,86 sedangkan pada Tahun 2014 sebesar 7,08. Hal ini

menunjukkan bahwa inflasi di Kota Cirebon mengalami penurunan sebesar 0,8.

4.2 Produk Domistik Regional Bruto

Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan suatu

indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah

penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan


11

gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/ diterima tiap-

tiap penduduk sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat

kesejahteraan penduduk di wilayah bersangkutan. Selanjutnya gambaran

PDRB di Kota Cirebon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 4

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Kota Cirebon Tahun 2011 – 2015

Tahun PDRB Kota Cirebon Atas dasar

Harga Berlaku (Dalam Jutaan)

PDRB Kota Cirebon Atas

dasar Harga Konstan (Dalam

Jutaan)

2011 11,178,433.0 10,677,433.0

2012 12,284,555.7 11,309,383.0

2013 13,611,965.0 11,863,884.9

2014* 15,037,603.0 12,541,011.8

2015** 16,702,165.0 13,268,255.0

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Cirebon 2011-2015

Tabel 1. 5

Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

(Jutaan Rupiah) Tahun 2011 – 2015

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015

Pertanian,

Kehutanan, dan

Perikanan

43,244.0 44,450.3 49,353.1 53,250.1 57,419.4

Pertambangan

dan Penggalian 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Industri

Pengolahan 1,186,161.7 1,278,026.9 1,402.473.9 1,607,993.1 1,762,892.0

Pengadaan Listrik

dan Gas 126,376.8 135,526.7 153,960.5 154,548.2 159,840.40

Pengadaan air,

Pengelolaan

Sampah, Limbah

dan Daur Ulang

32,167.2 33.203.0 36,102.5 37,731.4 41,407.00

Kontruksi 1,187,535.5 1,304,522.5 1,418,263.5 1,588,957.2 1,764,717.40

Perdagangan

Besar dan /eceran 3,791,937.9 4,173,284.8 4,609,943.4 4,907,718.4 5,325,091.90

Transportas dan

Pergudangan 1,213,832.7 1,308,711.9 1,486,152.5 1,680,533.6 1,969,733.90

Penyedediaan

Akomodasi dan

Makan Minum

530,452.2 597,807.6 681,911.3 769,183.0 858,892.20

Informasi dan

Komunikasi 506,180.8 561,860.7 590,644.2 648,536.9 750,511.80

Jasa Keuangan

dan Asuransi 1,136,241.6 1,269,282.3 1,492.527.9 1,598,702.7 1,763,073.40


12

Real Estat 105,318.9 115,706.6 126,965.0 137,165.1 149,045.40

Jasa Perusahaan 94,862.4 102,817.0 114,737.2 128,653.0 142,574.70

Admininistrasi

Pemerintah,

Pertahanan dan

Jaminan Sosial

Wajib

481,383.2 525,297.5 537,021.9 617,009.0 670,852.60

Jasa Pendidikan 308,333.5 362,939.7 413,074.7 496,433.6 576,333.40

Jasa Kesehatan

dan Kegiatan

Sosial

196,607.8 219,086.9 239,625.1 296,640.1 353,891.60

Jasa Lainnya 237,796.9 252,031.5 277,192.2 314,548.4 355,888.60

Produk Domestik

Regional Bruto 11,178,433.0 12,284,555.7 13,629,949.0 15,037,603.8 16,702,165.7


Kondisi ekonomi daerah yang diukur berdasarkan nilai PDRB di atas

menunjukkan bahwa pada tahun 2015 PDRB Kota Cirebon yang dihitung Atas

Dasar Harga Berlaku mencapai angka Rp.1,664 trilyun atau mengalami

peningkatan sebesar 11,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar

Rp.15,04 trilyun. Sedangkan nilai PDRB secara riil dilihat dari PDRB yang

didasarkan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2015 mencapai angka

Rp.13,268 trilyun sementara pada tahun 2014 mencapai angka Rp.12,541

trilyun. Perbandingan angka di kedua tahun tersebut,menunjukkan bahwa

PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2015 telah tumbuh sebesar 5,80

persen.

Selama periode 2011 sampai dengan 2015, PDRB Kota Cirebon yang

dihitung Atas Dasar Harga Berlaku menunjukan peningkatan setiap tahunnya.

Nilai PDRB dari tahun 2011 hingga 2015 yaitu sebesar Rp.11,18 trilyun

(2011), Rp.12,28 trilyun (2012), Rp.13,63 trilyun (2013), Rp.15,04 trilyun

(2014) dan Rp.16,70 trilyun (2015). Begitupun dengan nilai PDRB yang

Dihitung Atas Dasar Harga Konstan periode 2011 sampai dengan 2015 juga

menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Nilai PDRB pada tahun 2011

sebesar Rp.10,68 trilyunpada tahun 2011, Rp.11,31 trilyun pada tahun 2012,

Rp.11,86 trilyun pada tahun 2013, Rp.12,54 trilyun pada tahun 2014 dan

Rp.13,27 trilyun.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi yang

terjadi tidak dapat dilihat hanya dari satu dimensi saja. Banyak faktor yang

mempengaruhi besar kecilnya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.


13

Selain kegiatan pembangunan, faktor cuaca, kebijakan pemerintah dan sosial

budaya juga ikut menjadi penyumbang besaran pertumbuhan ekonomi.

Secara umum kegiatan ekonomi dikelompokan menjadi tiga sektor

yaitu:

1. Sektor Primer, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau bahan

baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah

dan deposit didalamnya. Termasuk kelompok ini adalah sektor Pertanian

dan sektor Pertambangan dan Penggalian.

2. Sektor Sekunder, yaitu sektor yang mengolah bahan baku, baik yang berasal

dari sektor primer maupun sektor sekunder menjadi barang lain yang lebih

tinggi nilainya. Sektor Sekunder mencakup sektor Industri Pengolahan,

sektor Listrik, Gas, Air Bersih dan sektor Bangunan/Konstruksi.

3. Sektor Tersier atau dikenal juga sebagai sektor Jasa-jasa,yaitu sektor-sektor

yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa.

Termasuk sektor ini adalah sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan

komunikasi, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pemerintahan dan

jasa-jasa.

Tabel 1. 6

Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011–2015 (persen)

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015

I. Primer 0,39 0,36 0,36 0,35 0,34

1 Pertanian,Kehutanan, dan

Perikanan 0,39 0,36 0,36 0,35 0,34

2 Pertambangan dan

Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Sekunder 22.65 22,39 22,09 22,51 22,33

3 Industri Pengolahan 10,61 10,40 10,29 10,68 10,55

4 Pengadaan Listrik, dan Gas 1,13 1,10 1,13 1,03 0,96

5

Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah,

Limbah, dan Daur Ulang

0,29 0,27 0,26 0,25 0,25

6 Kontruksi 10,62 10,62 10,41 10,55 10,57

III. Tersier 76,96 77,25 77,55 77,14 77,33

7

Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor

33,92 33,97 33,82 32,60 31,88


14

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015

8 Transportasi dan

Pergudangan 10,86 10,65 10,90 11,16 11,79

9 Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum 4,75 4,87 5,00 5,11 5,14

10 Informasi dan Komunikasi 4,53 4,57 4,33 4,43 4,49

11 Jasa Keuangan dan

Asuransi 10,16 10,33 10,95 10,62 10,56

12 Real Estat 0,94 0,94 0,93 0,91 0,89

13 Jasa Perusahaan 0,85 0,84 0,84 0,85 0,85

14

Adiministrasi

Pemerintahan, Pertahanan

dan Jaminan Sosial Wajib

4,31 4,28 3,94 4,10 4,02

15 Jasa Pendidikan 2,76 2,95 3,03 3,30 3,45

16 Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial 1,76 1,78 1,76 1,97 2,12

17 Jasa Lainnya 2,13 2,05 2,03 2,09 2,13

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Struktur ekonomi Kota Cirebon termasuk dalam kelompok tersier.

Kelompok ini terlihat memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kota

Cirebon dibandingkan kelompok sekunder dan primer. Kontribusi kelompok

tersier pada tahun 2015 sebesar 77,33 persen, kelompok sekunder sebesar

22,33 persen dan kelompok primer sebesar 0,34 persen.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai salah satu daerah otonom,

dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang dilimpahkan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota

Cirebon berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang kemudian di-

“breakdown”-kan ke dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon.

Sebagai tindak lanjut penjabaran rincian urusan, kemudian dibentuk

satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan teknis operasional


15

pelaksanaan urusan. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota

Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah, mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu

Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah

dan lembaga teknis daerah.

Fungsi:

a. Penyusunan kebijakan pemerintahan kota;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis

daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan kota;

d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan kota; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

fungsinya.

2. Sekretariat DPRD, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta

mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan

kemampuan daerah

Fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh

DPRD.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

kependudukan dan pencatatan sipil;


16

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan

sipil; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah.

Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset daerah;


pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

5. Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian, mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan bidang kelautan dan perikanan, bidang peternakan, bidang

pertanian dan bidang kehutanan.

Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, bidang

peternakan, bidang pertanian dan bidang kehutanan;


kelautan dan perikanan, bidang peternakan, bidang pertanian dan bidang

kehutanan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kelautan dan perikanan, bidang

peternakan, bidang kehutanan; dan




17

6. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah

dan tugas pembantuan bidang pemuda dan olah raga serta bidang kebudayaan

dan bidang pariwisata.

Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olah raga serta bidang

kebudayaan dan bidang pariwisata;


pemuda dan olahraga serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemuda dan olah raga serta

bidang kebudayaan dan bidang pariwisata; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

7. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi, mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika.

Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, bidang komunikasi dan

informatika;


perhubungan, bidang komunikasi dan informatika;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, bidang komunikasi

dan informatika; dan


dan fungsinya.

8. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral,

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan

umum, bidang perumahan, bidang tata ruang dan bidang energi dan sumber

daya mineral.

Fungsi:


18

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, bidang perumahan,

bidang tata ruang dan bidang energi dan sumber daya mineral;


pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang tata ruang dan bidang energi

dan sumber daya mineral;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum, bidang

perumahan, bidang tata ruang dan bidang energi dan sumber daya mineral;

dan


dan fungsinya.

9. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil

Menengah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang koperasi, usaha

mikro kecil menengah dan bidang perindustrian serta bidang perdagangan.

Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah

dan bidang perindustrian serta bidang perdagangan;


koperasi, usaha mikro kecil menengah dan bidang perindustrian dan bidang

perdagangan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha mikro kecil

menengah dan bidang perindustrian serta bidang perdagangan; dan


dan fungsinya.

10. Dinas Pendidikan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pendidikan.

Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;


pendidikan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan; dan


19


dan fungsinya.

11. Dinas Kesehatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang kesehatan.

Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;


kesehatan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan; dan


dan fungsinya.

12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah

dan tugas pembantuan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial, bidang tenaga kerja dan

transmigrasi;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial,

bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, bidang tenaga kerja dan

transmigrasi; dan



13. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan bidang pekerjaan umum sub bidang persampahan.

Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum sub bidang

persampahan;


pekerjaan umum sub bidang persampahan;


20

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum sub bidang

persampahan; dan


dan fungsinya.

14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan

kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang statistik dan

bidang penelitian pembangunan daerah.

Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang

perencanaan pembangunan, bidang statistik dan bidang penelitian dan

pengembangan;

b. Pengoordinasian penyusunan bidang perencanaan pembangunan, bidang

statistik, dan bidang penelitian pengembangan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan,

bidang statistik dan bidang penelitian pengembangan; dan


tugasnya.

15. Inspektorat, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Fungsi:

a. Perencanaan program pengawasan;

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

16. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan, mempunyai tugas pokok


kebijakan daerah bidang manajemen kepegawaian dan pendidikan pelatihan.

Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang manajemen

kepegawaian dan pendidikan pelatihan pegawai;


21

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dengan lingkup tugas bidang manajemen kepegawaian dan pendidikan

pelatihan pegawai;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang

manajemen kepegawaian dan pendidikan pelatihan pegawai; dan


dan fungsinya.

17. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, mempunyai tugas pokok


kebijakan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan daerah.

Fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang

perpustakaan dan kearsipan daerah;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dengan lingkup tugas bidang perpustakaan dan kearsipan daerah;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang

perpustakaan dan kearsipan daerah; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

18. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana, mempunyai tugas pokok: melaksanakan urusan pemerintahan

daerah dalam menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang

pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, bidang pemberdayaan masyarakat

dan kelurahan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta

bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Fungsi:


pemberdayaan masyarakat dankelurahan, bidang pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak serta bidang keluarga berencanadan keluarga

sejahtera;


dengan lingkup tugasbidang pemberdayaan masyarakat dan


22

kelurahan,bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungananak serta

bidang keluarga berencana dan keluargasejahtera;


pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak serta bidang keluarga berencana dan

keluarga sejahtera; dan


dan fungsinya.

19. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal serta melaksanakan

koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan

dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi,

sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang penanaman

modal dan pelayanan perijinan terpadu;


dengan lingkup tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan

terpadu;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasbidang

penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;

d. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan dan nonperijinan;

e. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan dan nonperijinan;

f. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan;

g. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinandan non

perijinan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengantugas

dan fungsinya.

20. Kantor Ketahanan Pangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah

bidang ketahanan pangan


23

Fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkuptugas bidang ketahanan

pangan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dengan lingkup tugasbidang ketahanan pangan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai denganlingkup tugas bidang

ketahanan pangan; dan


dan fungsinya.

21. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang kesatuan

bangsa dan politik dalamnegeri;


dengan lingkup tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;


kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; dan


dan fungsinya.

22. Kantor Lingkungan Hidup, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

bidang lingkungan hidup.

Fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang lingkungan

hidup;


dengan lingkup tugas bidang lingkungan hidup;


lingkungan hidup; dan


24


dan fungsinya.

23. RSUD Gunung Jati, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

bidang pelayanan kesehatan dengan metode atau cara penyembuhan maupun

pemulihan yang dilaksanakan dengan melakukan pencegahan dan

melaksanakan upaya rujukan serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan

sesuai dengan fungsi sebagai rumah sakit yang digunakan tempat pendidikan.

Fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang pelayanan,

pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan;


dengan lingkup tugas bidang pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta

penelitian dan pengembangan kesehatan;


pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan

kesehatan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikotasesuai dengan tugas

dan fungsinya.

24. Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan daerah dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta

perlindungan anak.

Fungsi:

a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum,

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta perlindungan

masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban umum daerah;

c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Walikota;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;


25

e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan

Walikota dengan aparat Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

dan atau aparatur lainnya serta perlindungan masyarakat; dan

f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan

Daerah dan Peraturan Walikota.

25. Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadaman Kebakaran, mempunyai

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah dan

pemadaman kebakaran.

Fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkuptugas bidang

penanggulangan bencana daerah dan pemadaman kebakaran;


dengan lingkup tugas bidang penanggulangan bencana daerah dan

pemadaman kebakaran;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai denganlingkup tugas bidang

penanggulangan bencana daerahdan pemadaman kebakaran; dan


dan fungsinya.

26. Kecamatan mempunyai tugas pokok:

1. menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi:

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana danfasilitas pelayanan

umum;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;dan


26

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

kelurahan.

2. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

a. perizinan;

b. rekomendasi;

c. koordinasi;

d. pembinaan;

e. pengawasan;

f. fasilitasi;

g. penetapan;

h. penyelenggaraan; dan

i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang tata

pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, ketenteraman

dan ketertiban umum, pelayanan umum, perekonomian dan

pembangunan;

b. penyelenggaraan bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat

dan kelurahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan umum,

perekonomian dan pembangunan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tata pemerintahan,

pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, ketenteraman dan ketertiban

umum, pelayanan umum, perekonomian dan pembangunan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan


27. Kelurahan mempunyai tugas pokok Kelurahan mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan

melaksanakan urusan Pemerintahan yangdilimpahkan oleh Walikota serta

mempunyai tugas:

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;


27

b. pemberdayaan masyarakat;

c. pelayanan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayananumum; dan

f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Fungsi:


pemerintahan, pelayanan umum, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan,

perekonomian dan pembangunan;

b. penyelenggaraan bidang pemerintahan, pelayanan umum, kesejahteraan

rakyat dan kemasyarakatan, perekonomian dan pembangunan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pelayanan umum,

kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, perekonomian dan

pembangunan; dan


dan fungsinya.

D. INOVASI LAKIP PEMERINTAH KOTA CIREBON

1. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Pemerintah Kota Cirebon;

2. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara

Riviue Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Pemerintah Kota Cirebon

3. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk

Pelaksana Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

4. e-LAKIP


28


29

BAB II

PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA

Pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota

Cirebon dilaksanakan dengan memperhatikan perencanaan strategis sebagaimana

yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon

Tahun 2013-2018 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cirebon

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor

7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Cirebon Tahun 2013-2018 serta Peraturan Walikota Cirebon Nomor 5 Tahun

2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Cirebon

Tahun 2014-2018.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Cirebon adalah sebagaimana

tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2016

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

1.1.1 Meningkatkan

implementasi nilai

keimanan dan

ketakwaan pada aparatur

pemerintahan

Rasio SKPD yang

melaksanakan kegiatan

keagamaan secara rutin tiap

bulan dibagi seluruh SKPD

100%

75%

1.2.1 Meningkatnya kualitas

sarana dan prasarana

keagamaan

Rasio sarana dan prasarana

peribadatan yang

memperoleh bandang

dibandingkan dengan

jumlah sarana dan prasarana

peribadatan

85%

1.2.2 Terwujudnya prestasi

kota Cirebon dalam

bidang keagamaan

Prestasi lomba keagamaan 6

besar tingkat provinsi

Peringkat 7

tingkat

provinsi


30

No. SASARAN

STRATEGIS


1.2.3 Terwujudnya suasana kerukunan hidup antar

umat beragama yang

harmonis dan saling

menghargai terhadap

ajaran agamanya

masing-masing

Tidak ada kasus konflik yang bernuansa agama

0 kasus

2.1.1 Terwujudnya aparatur

daerah yang memiliki

integritas dan

profesional

Rasio SDM yang memenuhi

standar kompetensi jabatan

75%

Menurunnya kasus

pelanggaran disiplin PNS

sebanyak 20% per tahun

4 kasus/1000

PNS

2.1.2 Terwujudnya tertib

administrasi keuangan

SKPD

Opini penilaian BPK

terhadap keuangan dan aset

daerah menuju WTP di 2018

WTP


administrasi

perencanaan SKPD

Meningkatnya kesesuaian

APBD dengan dokumen

perencanaan 100%

100%


administrasi kearsipan

daerah

Meningkatnya jumlah

SKPD yang tertib


14/70

Meningkatnya arsip vital

dan arsip statis dari 530

arsip menjadi 1.060 arsip

110 berkas

2.1.5 Terwujudnya pelayanan

prima dalam perijinan

Indeks kepuasan

masyarakat dalam

pelayanan perijinan 95%

83 poin

2.1.6 Meningkatnya

pertumbuhan nilai

investasi

Meningkatnya nilai

investasi di kota Cirebon

PMA (325

M)

PMDN

(510M)


administrasi

kependudukan

Indeks kepuasan

masyarakat dalam

pelayanan administrasi

kependudukan 90%

85 poin

2.2.2 Terwujudnya sarana dan

prasarana organisasi

perangkat daerah yang

representatif

Jumlah bangunan gedung

pemerintahan dalam kondisi

baik

78%

2.3.1 Terwujudnya hubungan

pemerintahan dan

masyarakat yang

harmonis

Meningkatnya indeks

kepuasan masyarakat

terhadap kinerja

pemerintahan

78 poin


31

No. SASARAN

STRATEGIS


2.3.3 Tercapainya kesepakatan penetapan

batas daerah dengan

kabupaten cirebon

Seluruh titik koordinat pilar batas utama (PBU)

disepakati 100%

2.2.1 Terwujudnya kesesuaian

struktur dan tata laksana

SKPD

jumlah SKPD yang disusun

kebijakan peta jabatan,

standar kompetensi,

ketatalaksanaan 100% di

2018

90%


pemerintah dan

masyarakat yang

harmonis

Meningkatnya indeks

kepuasan masyarakat

terhadap kinerja pemerintah

sebesar 95%

85 poin

2.3.2 Tercapainya

kesepakatan penetapan

batas daerah dengan

kabupaten Cirebon

Seluruh titik koordinat Pilar

Batas Utama (PBU)

disepakati 100%

0 titik

2.4.1 Terwujudnya penataan

sistem manajemen dan

proses kinerja di

lingkungan pemerintah

kota dengan

mengoptimalisasi

pemanfaatan teknologi

informasi

Terwujudnya peraturan

tentang E-Government

100%

92% (1

peraturan e-

government)

Terpenuhinya infrastruktur

teknologi informasi dan

komunikasi sebagai

penunjang pelaksanaan

kinerja aparatur 100%

42 sistem

yang

terbangun

3.1.1 Terwujudnya persatuan

dan kesatuan dalam ke-

Bhineka Tunggal Ika-an

Menurunnya kejadian

kriminalitas ras dan agama 0

kasus

0 kasus

3.2.1 Terwujudnya

masyarakat yang sadar

hukum

Menurunnya rasio angka

kriminalitas dibanding

jumlah penduduk

20%

Menurunnya jumlah lokasi

rawan ketertiban umum

15% setiap tahun dari 45

titik

30 titik

3.4.1 Terwujudnya RW K-3 Proporsi RW yang

memenuhi kategori K-3

sebanyak 50%

30%


32

No. SASARAN

STRATEGIS


3.5.1 Menurunnya titik rawan kemacetan dan

kecelakaan

Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan

kecelakaan

8 titik rawan kemacetan

dan 4 titik

rawan

kecelakaan

3.6.1 Tertatanya sektor

informal

Rasio jumlah PKL yang

menempati lokasi di luar

ketentuan/ dibagi jumlah

PKL seluruhnya

52%

3.7.1 Meningkatnya daya

tanggap terhadap

bencana

Tingkat waktu tanggap

kejadian dan waktu tanggap

darurat bencana

Tingkat

waktu

kejadian

bencana 10

menit dan

waktu

tanggap

darurat

bencana 7

hari

4.1.1 Terbukanya kesempatan

yang luas bagi

masyarakat untuk

mengenyam pendidikan

Meningkatnya lama harapan

sekolah pada usia maksimal

18 tahun

16tahun

Rata-rata lama sekolah (13

tahun)

12 tahun

4.2.1. Meningkatnya indeks

kesehatan masyarakat

BOR (%) 81,44

LOS (hari) 4,35

TOI (hari) 1,16

BTO (kali) 39,32

NDR (kematian 48

jam/1000)

23,75‰

GDR (kematian kasar/1000) 54,67‰

Survei kepuasan

pasien/pelanggan

80%

KK ber-PHBS (%) 65%

Angka kematian ibu 3 orang

Gizi buruk <1%

Cakupan pelayanan

kesehatan dasar

100%

Indeks kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan (%)

76,5

4.2.2. Terkendalinya laju

pertumbuhan penduduk

Meningkatnya peserta KB

aktif 75% di tahun 2018 dari

jumlah PUS

69%


33

No. SASARAN

STRATEGIS


4.3.1. Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat

provinsi

Meraih posisi 10 besar tingkat provinsi di tahun

2018

4.4.1. Meningkatnya jumlah

pusaka budaya yang

dilestarikan

Rasio keaktifan kelompok

seni budaya 50% di tahun

2018 dari 30% di tahun

2012

40%

Jumlah pusaka budaya yang

ditetapkan 80 jenis (72

bangunan cagar budaya di

tahun 2012)

76 jenis


daya beli masyarakat

Indeks daya beli masyarakat 63,94

Meningkatnya kunjungan

wisatawan lokal dan

mancanegara 25% tahun

2018

409.367

orang

4.6.1. Menurunnya jumlah KK

miskin

Rasio KK miskin

dibandingkan dengan KK

kota

27,09%

4.7.1. Menurunnya kasus

kekerasan terhadap

perempuan dan anak

Menurunnya kasus 59 kasus

4.8.1. Tercapainya

peningkatan penanganan

masalah kesejahteraan

sosial (PMKS)

Jumlah peningkatan

penanganan PMKS 5% pada

tahun 2018

1% (737

orang)

4.9.1. Terpenuhinya

kesetaraan gender

Rasio gender di atas 30%

perempuan

36%

5.1.1. Meningkatnya proporsi

pembiayaan

pembangunan yang

berasal dari musrenbang

kecamatan

Persentase kenaikan nilai

musrenbang kecamatan

yang diakomodir dalam

APBD sebanyak 5% sampai

akhir tahun 2018

(kumulatif)

3,6%

5.1.2. Meningkatnya nilai

swadaya masyarakat

dalam stimulan/ bantuan

RW

Prosentase swadaya

masyarakat sebesar 10%

terhadap jumlah bantuan

RW

7,2%

6.1.1. Meningkatnya luasan

dan kualitas ruang

terbuka hijau publik dan

privat serta areal

Luas ruang terbuka hijau

publik menuju 10% pada

akhir tahun 2018

9,48%


34

No. SASARAN

STRATEGIS


6.1.2. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup

Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan

LH (rata-rata outcome)

86,5%

Air sungai (lokasi)

meningkatnya pelayanan

konservasi SDA (rata-rata

outcome)

60%

Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan

hidup (rata-rata outcome)

59,20%

6.1.3. Meningkatnya

pengelolaan sampah dan

sumber sampah secara

terpadu dan berwawasan

lingkungan serta

peningkatan kapasitas

TPA

Cakupan wilayah layanan

kebersihan dan

pengangkatan persampahan

sebanyak 80%

76%

6.2.1. Tersedianya kualitas

jaringan jalan dan

jembatan yang

mendukung akselerasi

pergerakan masyarakat

Proporsi jalan dalam kondisi

baik 100%

98,74%

Proporsi jumlah jembatan

kondisi baik 100%

96%

6.2.2.

Tersedianya sistem

jaringan drainase yang

tertata dengan baik

dalam mendukung upaya

pengendalian banjir, dan

dampak perubahan iklim

Berkurangnya titik rawan

genangan banjir 18 titik

menjadi 10 titik

14 titik

6.2.3.

Tersedianya sistem

pengelolaan jaringan air

limbah domestik secara

optimal

Cakupan pelayanan air

limbah domestik

96%

Jumlah jamban dan

septitank 76,45% (65.766

rumah tangga)

71,87%

6.2.4. Tersedianya sistem

pengelolaan air minum


minum sebanyak 80%

76%

6.3.1. Terlaksananya

pengendalian

pemanfaatan ruang kota

yang konsisten

Tingkat pelanggaran tata

ruang menurun 0 kasus

14 kasus


35

No. SASARAN

STRATEGIS


6.4.1. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman

kumuh menjadi 0,46%

70,09 Ha (1,84%)

6.4.2. Menurunnya jumlah

rumah tidak layak huni

Menurunnya jumlah rumah

tidak layak huni

17.136rumah


transportasi perkotaan

yang terpadu dan

memadai untuk

melayani pergerakan

orang dan barang

Cakupan wilayah pelayanan

angkutan umum

86%


36

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

engukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah kota

cirebon. setiap akhir tahun setiap instansi melakukan pengukuran pencapaian target

kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hasil dari pengukuran

kinerja tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cirebon tahun

2016 didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas perjanjian

kinerja pemerintah kota cirebon tahun 2016 yang telah ditetapkan sebelumnya dan

merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Cirebon 2013-2018 yang kemudian diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Cirebon nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran

Pemerintah Daerah Kota Cirebon tersebut digunakan skala nilai peringkat

kinerjayang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri

DalamNegeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

PemerintahNomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai

berikut:

P


37

Tabel 3. 1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1. 91≥ Sangat tinggi

2. 76 ≤ 90 Tinggi

3. 66 ≤ 75 Sedang

4. 51 ≤ 65 Rendah

5. ≤ 50 Sangat rendah

Ringkasan pengukuran kinerja pemerintah kota cirebon tahun 2016 selengkapnya

dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:


38

Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2016

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

CAPAIAN

Misi ke-1 “Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius

1.1.1 Meningkatkan implementasi nilai keimanan

dan ketakwaan pada aparatur pemerintahan

Rasio SKPD yang




100%

75% 28% 37,33%

1.2.1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

keagamaan

Rasio tempat ibadah yang

memperoleh bantuan sarana

dan prasarana dibandingkan

dengan tempat ibadah yang

mengusulkan batuan sarana dan

prasarana

85% 58,33% 68,62%

1.2.2. Terwujudnya prestasi kota cirebon dalam

bidang keagamaan


bisa tingkat provinsi

Peringkat 7

tingkat

provinsi

Peringkat 19 0

1.2.3. Terciptanya suasana kerukunan hidup antar

umat beragama yang harmonis dan saling

menghargai terhadap ajaran agamanya

masing-masing

Tidak adanya kasus konflik

yang bernuansa keagamaan

0 kasus 0 kasus 100%

Misi ke-2 “Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata

pemerintahan yang baik, amanah, bersih dan bebas dari KKN


39


CAPAIAN

2.1.1. Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki

integritas dan profesional



75% 74% 98,67%

Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per

tahun

4 kasus/1000 PNS

4 kasus/1000 PNS

100%

2.1.2. Terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah SKPD

Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah

menuju WTP di 2018

WTP WDP 0

2.1.3. Terwujudnya tertib administrasi perencanaan

SKPD


APBD dengan dokumen

perencanaan 100%

100% 100% 100%

2.1.4. Terwujudnya tertib administrasi kearsipan

daerah

Meningkatnya jumlah SKPD

yang tertib administrasi

kearsipan

14/70 42/70 33%

Meningkatnya arsip vital dan

arsip statis dari 530 arsip

menjadi 1060 arsip

110 berkas 114 berkas 103,64%

2.1.5. Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan Indeks kepuasan masyarakat

dalam perijinan 90%

85 poin 71,4 poin 86,02%

2.1.6. Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi Meningkatnya nilai investasi di

kota cirebon

PMA (325

M)

PMDN (510

M)

PMDN

(1.357.254.21

4.039)

PMA: 0

PMDN:266%


40


CAPAIAN

2.1.7. Terwujudnya pelayanan administrasi

kependudukan

Indeks kepuasan masyarakat

dalam pelayanan administrasi

kependudukan

85 poin 71,4 poin 84%

2.2.2. Terwujudnya sarana dan prasaran organisasi

perangkat daerah yang representatif



baik

78% 100% 128,21%

2.3.1. Terwujudnya hubungan pemerintahan dan

masyarakat yang harmonis

Meningkatnya indeks kepuasan

masyarakat terhadap kinerja

pemerintahan

78 poin n/a

2.3.2. Tercapainya kesepakatan penetapan batas

daerah dengan kabupaten cirebon

Seluruh titik koordinat pilar

batas utama (PBU) disepakati

100%

0 titik 0 titik 100%

2.4.1. Terwujudnya penataan sistem manajemen dan

proses kinerja di lingkungan pemerintah kota

dengan mengoptimasikan pemanfaatan

teknologi informasi

Tersedianya peraturan tentang

e-government 100%

92% (1

peraturan e-

government)

n/a


teknologi dan komunikasi

sebagai penunjang pelaksanaan


42 sistem

yang

terbangun

28 sistem

yang

terbangun

66,67%

Misi ke-3 “Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum”

3.1.1. Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam

ke-bhineka tunggal ika-an

Menurunnya kejadian

kriminalitas karena ras dan

agama 0 kasus

0 kasus 0 kasus 100%


41


CAPAIAN

3.2.1. Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum Menurunnya rasio angka

kriminalitas dibanding jumlah

penduduk

20% n/a


rawan ketertiban umum 15%

setiap tahun dari 45 titik

30 titik n/a

3.4.1. Terwujudnya RW K-3 Proporsi RW yang memenuhi

kategori K-3 sebanyak 50%

30% n/a

3.5.1. Menurunnya titik rawan kemacetan dan

kecelakaan

Menurunnya jumlah titik

rawan kemacetan dan daerah

rawan kecelakaan

8 titik rawan

kemacetan

dan 4 titik

rawan

kecelakaan

3.6.1. Tertatanya sektor informal



ketentuan dibagi/jumlah PKL

seluruhnya 40%

52% 33,91% 65,21%


42


CAPAIAN

3.7.1. Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana Tingkat waktu tanggap

kejadian bencana dan waktu

tanggap darurat bencana

Tingkat

waktu

tanggap

kejadian

bencana 10

menit dan

waktu

tanggap

darurat

bencana 7

hari

Tingkat

waktu

tanggap

kejadian

bencana 10

menit dan

waktu

tanggap

darurat

bencana 7

hari

100%

Misi ke-4 “Meningkatkan kualitas sumber daya kota cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi

untuk kesejahteraan masyarakat”

4.1.1. Terbukanya kesempatan yang luas bagi

masyarakat untuk mengenyam pendidikan


sekolah pada usia maksimal 18

tahun

16 tahun Data dari

BPS

Data dari

BPS

Rata-rata lama sekolah 12 tahun Data dari

BPS

Data dari

BPS

4.2.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat BOR (%) 81,44 70,66 86,76%

LOS (hari) 4,35 4,42 101,61%

TOI (hari) 1,16 1,82 156,89%

BTO (hari) 39,32 58,89 149,77%


43


CAPAIAN

NDR (kematian 48 jam/1000) 23,75‰ 52 218,95%

GDR (kematian kasar/1000) 54,67‰ 70 128,04%

Survei kepuasan

pasien/pelanggan

80% - -

KK ber-PHBS (%) 65% 64,97% 99,95%

Angka kematian ibu 3 orang 1 orang

Gizi buruk <1% 0,18 100%

Cakupan pelayanan kesehatan

dasar bagi keluarga miskin

100% 100% 100%


terhadap pelayanan kesehatan

(%)

76,5 79,22 103,56%

4.2.2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Meningkatnya peserta KB aktif

75% di tahun 2018 dari jumlah

PUS

69% 66,66% 96,61%

4.3.1. Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat

provinsi

Meraih posisi 10 besar tingkat

provinsi di tahun 2018

Peringkat 10

PORDA

tahun 2014

Pelaksanaan

4 tahun sekali

4.4.1. Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang

dilestarikan

Rasio keaktifan kelompok seni

budaya 50% di tahun 2018 dari

30% di tahun 2012

40% 40% 100%


44


CAPAIAN




tahun 2012)

76 jenis 76 jenis 100%

4.5.1. Meningkatnya indeks daya beli masyarakat Indeks daya beli masyarakat 63,94 Data dari

BPS

Data dari

BPS


wisatawan lokal dan

mancanegara 25% tahun 2018

409.367

orang

831.152

orang

203,03%

4.6.1. Menurunnya jumlah KK miskin Rasio KK miskin dibandingkan

dengan KK kota

27,09% Data dari

BPS

Data dari

BPS

4.7.1. Menurunnya kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak

Menurunnya kasus 59 n/a

4.8.1. Tercapainya peningkatan penanganan

masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Jumlah peningkatan


tahun 2018

1% (737

orang)

123 orang 16,69%

4.9.1. Terpenuhinya kesetaraan gender

Rasio gender di atas 30%

perempuan

36% 0 0

Misi ke-5 “Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan”

5.1.1. Meningkatnya proporsi pembiayaan

pembangunan yang berasal dari musrenbang

kecamatan


musrenbang yang diakomodir

dalam APBD sebanyak 5%

3,6% n/a n/a


45


CAPAIAN

sampai akhir tahun 2018

(kumulatif)

5.1.2. Meningkatnya nilai swadaya masyarakat

dalam stimulan/ bantuan RW

Persentase swadaya


terhadap jumlah bantuan RW

7,2% n/a n/a

Misi ke-6 “Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup”

6.1.1. Meningkatnya luasan dan kualitas ruang

terbuka hijau publik dan privat serta areal

Meningkatnya luas ruang

terbuka hijau publik menuju

12%

9,48% n/a n/a

6.1.2. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan

hidup

Meningkatnya kualitas dan

akses informasi SDA dan LH

(rata-rata outcome)

86,50% 79,5 91,91%

Air sungai (lokasi)



outcome)

60% 60% 100%


masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan hidup (rata-rata

outcome)

59,2% 58,2% 98,31%

Prosentase ketaatan pelaku

usaha terhadap baku mutu

lingkungan % (jumlah pelaku

76,50% 76,36% 99,82%


46


CAPAIAN

usaha yang taat terhadap baku

mutu lingkungan dibagi jumlah

pelaku usaha yang dipantau di

kali 100%)

6.1.3. Meningkatnya pengelolaan sampah dan

sumber sampah secara terpadu dan

berwawasan lingkungan serta peningkatan

kapasitas TPA


kebersihan dan pengangkatan

persampahan sebanyak 80%

76% n/a

6.2.1. Tersedianya kualitas jaringan jalan dan

jembatan yang mendukung akselerasi



baik 100%

98,74% 89,44% 90,58%


kondisi baik 100%

96% 92,52% 96,38%

6.2.2. Tersedianya sistem jaringan drainase yang

tertata dengan baik dalam mendukung upaya

pengendalian banjir dan dampak perubahan

iklim


genangan banjir dari 18 titik

menjadi 10 titik

14 titik 2 titik 14,29%

6.2.3. Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air

limbah domestik secara optimal

Cakupan pelayanan air limbah

domestik

96% 100% 104,17%

Jumlah jamban dan septiktank

76,45% (65.766 rumah tangga)

71,87% 87,73 122,07%

6.2.4. Tersedianya sistem pengelolaan air minum Cakupan pelayanan air minum

perpipaan

76% 0 0


47


CAPAIAN

6.3.1. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan

ruang kota yang konsisten

Tingkat pelanggaran tata ruang

menurun 0 kasus

14 kasus 10 kasus

6.4.1. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan Berkurangnya kawasan

lingkungan permukiman

kumuh menjadi 0,46%

70,09 Ha

(1,84%)

59,6 Ha 85,03%

6.4.2. Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni Menurunnya jumlah rumah

tidak layak huni

17.576 rumah 15.565 rumah 90,83%

6.4.3 Tersedianya sistem transportasi perkotaan

yang terpadu dan memadai untuk melayani

pergerakan orang dan barang


angkutan umum

86% 80% 93,02%


48

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Adapun evaluasi dan analisis tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagaimana tertuang

dalam perjanjian kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

Pencapaian misi ke-1 dapat diketahui dengan pencapaian sasaran dan indikator

sebagai berikut:

Pencapaian sasaran strategis ke-1, dilaksanakan dengan strategi

pelaksanaan kegiatan keagamaan, pengawasan perilaku, sanksi dan pelibatan

masyarakat dalam peningkatan kualitas akhlak dan moral aparatur, dengan arah

kebijakan mewajibkan instansi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan

keagamaan, menyusun pedoman pemberian sanksi, operasi rutin PNS di tempat-

tempat hiburan dan membuka kotak pengaduan masyarakat terhadap perilaku PNS.

Untuk mengukur sasaran strategis ke-1 terdapat 1 indikator sasaran.

Sebagaimana tersaji pada tabel 3.3. berikut di bawah ini.

Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Sasaran ke-1

INDIKATOR KINERJA SATUAN

TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR

SASARAN TARGET REALISASI

Rasio SKPD yang




100%

% 75 28

37,33%

(sangat

rendah)

Sumber: LKIP Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Cirebon Tahun 2016

Misi ke-1:Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat kota Cirebon

yang religius

Sasaran Strategis ke-1 Meningkatkan Implementasi Nilai Keimanan Dan Ketakwaan Pada

Aparatur Pemerintahan


49

Berdasarkan tabel tersebut di atas pada sasaran ke-1 ini capaian indikator

sasaran tersebut sangat rendah (37,33%). Berdasarkan hasil laporan kinerja badan

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kota cirebon tahun 2016, belum

semuaSKPD yang ada di pemerintah daerah kota cirebon melaksanakan pengajian

rutin bulanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator sasaran ini, Pemerintah

Daerah Kota Cirebon telah merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program: Peningkatan kualitas religius aparatur, dengan kegiatan:

a. Pembinaan rohani aparatur pemerintahan dan masyarakat kota cirebon.

(sekretariat Daerah).

b. Trainning ESQ. (Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan).

c. Belajar baca, tulis dan terjemahan Al-Quran. (Kecamatan Pekalipan).

d. Pembinaan rohani aparatur (Kecamatan Harjamukti).


peningkatan pemberian bantuan kepada sarana peribadatan melalui hibah dan

bantuan sosial serta kegiatan keagamaan, dengan arah kebijakan meningkatkan

pemahaman pengurus masjid atau RW terhadap mekanisme hibah dan bantuan

sosial serta pelibatan pengurus masjid dalam kegiatan perayaan hari-hari besar

keagamaan. Untuk mengukur sasaran strategis ke-2 terdapat 1 indikator sasaran.

Sebagaimana tersaji pada tabel 3.4. berikut di bawah ini

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Sasaran ke-2

INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR



peribadatan yang memperoleh

bantuan dibandingkan dengan


peribadatan seluruhnya

% 85 58,33 66,62%

(sedang)

Sasaran Strategis ke-2

Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan


50

Berdasarkan tabel tersebut di atas pada sasaran ke-2 ini capaian indikator

sasaran berada dalam kategori sedang (66,62%).



Program: program peningkatan kualitas sarana peribadatan, dengan kegiatan:

a. Monitoring dan evaluasi bantuan sarana peribadatan.


pembinaan kepada generasi muda dalam lomba bidang keagamaan dan pelaksanaan

lomba secara berjenjang dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota, dengan arah

kebijakan pembinaan keagamaan kepada generasi muda dalam bentuk lomba dan

festival keagamaan secara berjenjang dari tingkat kelurahan hingga kota. Untuk

mengukur sasaran strategis ke-3 terdapat 1 indikator sasaran. Sebagaimana tersaji

pada tabel 3.5. berikut di bawah ini.



TAHUN 2015

CAPAIAN

INDIKATOR

SASARAN

TARGET REALISASI



Peringkat 7 19 0

(sangat rendah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas pada sasaran ke-3 ini indikator sasaran tersebut

tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan hasil laporan kinerja

Sekretariat Daerah Kota cirebon tahun 2016, Pemerintah Daerah Kota Cirebon

memperoleh posisi ke-19 dalam perlombaan MTQ tingkat provinsi.



Program: program peningkatan kualitas sarana peribadatan, dengan kegiatan:

Sasaran Strategis ke-3 Terwujudnya Prestasi Kota Cirebon dalam Bidang Keagamaan


51

a. Pelaksanaan lomba MTQ/STQ tingkat Provinsi.

b. Pelaksanaan lomba MTQ/STQ tingkat Kota Cirebon.

c. Pelaksanaan lomba MTQ/STQ tingkat kecamatan.

d. Pembinaan LPTQ tingkat kecamatan.

e. Pembinaan qori dan qoriah.

f. Pelaksanaan lomba MTQ/STQ tingkat kelurahan.


peningkatan frekuensi dialog forum kerukunan umat beragama, dengan arah

kebijakan meningkatkan frekuensi dialog dalam rangka evaluasi kerukunan umat

beragama. Untuk mengukur sasaran strategis ke-4 terdapat 1 indikator sasaran.




TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR


Terciptanya suasana

kerukunan hidup antar umat

beragama yang harmonis

dan saling menghargai

terhadap ajaran agamanya

masing-masing

Kasus 0 0 100% (baik)

Pencapaian sasaran “Terciptanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama

yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing”

berada dalam kategori sangat tinggi (100%).




Terciptanya Suasana Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama yang

Harmonis dan Saling Menghargai Terhadap Ajaran Agamanya Masing-

masing


52

Program: program kerukunan umat beragama, dengan kegiatan: Peringatan hari-

hari besar keagamaan.


sebagai berikut:

Pencapaian sasaran strategis ke-5, dilaksanakan dengan strategi:

a. Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah.

b. Penerapan reward dan punisment dalam disiplin PNS.

Dengan arah kebijakan:

a. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui peningkatan keahlian dan

keterampilan.

b. Mengembangkan sistem kesejahteraan PNS berdasarkan penilaian kinerja serta

memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai

dengan standar kebutuhan.

c. Melakukan pembinaan disiplin PNS secara berkala, penerapan reward dan

punishment, pengawasan disiplin, dan kotak pengaduan masyarakat.

Untuk mengukur sasaran strategis ke-5 terdapat 2 indikator sasaran. Sebagaimana

tersaji pada tabel 3.7. berikut di bawah ini.

Misi ke-2:Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta

merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju

tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih dan bebas dari

KKN


Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional


53



TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR




% 75 74 98,67% (sangat tinggi)

Menurunnya kasus



Kasus/1000

PNS

4 4 100% (sangat tinggi)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, sasaran “terwujudnya aparatur daerah yang

memiliki integritas dan profesional” dengan 2 indikator sasaran mampu tercapai

dengan baik.

Pencapaian indikator “rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi

jabatan”, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Cirebon telah

melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu:

1. Pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk pejabat

struktural yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut.

2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis untuk pegawai

aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

adapun penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Cirebon adalah sebagai

berikut:

a. Diklat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual

dengan menggunakan aplikasi SIMDA di kota cirebon

b. Diklat manajemen barang milik daerah di kota cirebon

c. Diklat teknis penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(LAKIP) di kota cirebon.

Pencapaian indikator sasaran “Menurunnya kasus pelanggaran disiplin

PNS sebanyak 20% per tahun” berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Cirebon, pelanggaran disiplin yang

dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota

Cirebon selama tahun 2016 adalah 25 kasus yang diberi sanksi penjatuhan hukuman

disiplin. Berdasarkan data tersebut, maka pencapaian indikator kinerja


54

“Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS sebanyak 20% per tahun” dengan

target 4 kasus/1000 PNS tercapai dengan baik.



1. Program pendidikan kedinasan, terdiri dari kegiatan:

a. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme.

b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan

2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terdiri dari kegiatan:

a. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur.

b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia/tenaga kesehatan.

c. Penilaian angka kredit jabatan fungsional.

d. Peningkatan kapasitas rohani aparatur.

e. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

f. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

g. Survei indeks kepuasan masyarakat.

3. Program pembinaan dan pengembangan aparatur, terdiri dari kegiatan:

a. Analisis jabatan PNS

b. Seleksi penerimaan calon PNS

c. Penempatan PNS

d. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah.

e. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi.

f. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.

g. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas.

h. Koordinasi penyelenggaraan diklat.

i. Pengembangan sistem manajemen kepegawaian.

j. Pemberkasan dan penetapan mutasi kenaikan pangkat, pensiun dan

inpasing fungsional umum/struktural.

k. Pemberkatan dan penetapan mutasi kenaikan pangkat, pensiun dan

inpasing fungsional tertentu.

l. Penyusunan rencana penataan PNS.


55


a. Optimalisasi pengelolaan aset daerah.

b. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

c. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian keuangan daerah

dengan arah kebijakan:

a. Melakukan penataan pengelolaan aset daerah dengan peningkatan kualitas

daerah dengan peningkatan kualitas kelembagaan aset, integrasi sistem, dan

pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga.

b. Meningkatkan optimalisasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan

keuangan daerah.

c. Optimalisasi sistem pengawasan intern pemerintah (SPIP).





TAHUN 2015 CAPAIAN

INDIKATOR


Opini penilaian BPK


daerah menuju WTP di 2018

Opini WTP WDP 0

(sangat

rendah)

Pencapaian sasaran “Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan SKPD” berada

dalam kategori sangat rendah (0%). Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kota Cirebon, tahun 2015 Pemerintah Daerah Kota Cirebon masih dalam

tahap Wajar Dengan pengecualian (WDP).


Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan SKPD


55



1. Program optimalisasi pengelolaan aset daerah, terdiri dari kegiatan:

a. Peningkatan manajemen aset/barang daerah.

b. Peningkatan manajemen investasi aset daerah.

c. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah.

d. Sistem integrasi aset/barang daerah.

e. Pengelolaan aset/barang daerah.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,

terdiri dari kegiatan:

a. Penyusunan analisa standar belanja.

b. Penyusunan standar satuan harga.

3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH, terdiri dari kegiatan:

a. Pembinaan, koordinasi dan evaluasi staf ahli bidang hukum dan politik.

b. Pembinaan, koordinasi dan evaluasi staf ahli bidang pemerintahan.

c. Pembinaan, koordinatif dan evaluasi staf ahli bidang pembangunan.

d. Pembinaan, koordinatif dan evaluasi staf bidang ekonomi dan keuangan.

e. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.

f. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.

g. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH.

h. Inventarisasi temuan pengawasan.

i. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

j. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

k. Laporan pajak-pajak pribadi

l. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

m. Review atas laporan pemerintah daerah

n. Pengawasan bantuan keuangan kabupaten/kota (dana provinsi)


56


a. Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.

b. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan SKPD.

c. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.


a. Menyepakati jadwal waktu perencanaan dan penganggaran antara eksekutif dan

legislatif serta mempublikasikannya.

b. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur perencanaan di setiap SKPD.

c. Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pembangunan daerah.

d. Membangun sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah serta

mempublikasikan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.



Tabel 3. 9 Target dan Realisasi Anggaran ke-7


TAHUN 2015 CAPAIAN

INDIKATOR



APBD dengan dokumen

perencanaan 100%

% 100 100% 100% (sangat

tinggi)

Pencapaian sasaran “Terwujudnya tertib administrasi perencanaan SKPD” berada

dalam kategori sangat tinggi (100%).



1. Program perencanaan pembangunan daerah, terdiri dari kegiatan:


Terwujudnya tertib administrasi perencanaan SKPD


57

a. Penyelenggaraan musrenbang RKPD.

b. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ).

c. Penyusunan KUA dan PPAS.

d. Publikasi dokumentasi perencanaan pembangunan.

e. Aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (AD-PPK).

f. Sinergitas perencanaan pembangunan daerah (dana provinsi).

g. Pendampingan penyusunan perencanaan dana alokasi khusus.

h. Penyusunan pelaporan rencana aksi nasional hak asasi manusia.

i. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan.

2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan, terdiri dari

kegiatan:

a. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan.

3. Program Pengembangan Data/Informasi Perencanaan, terdiri dari kegiatan:

a. Penyusunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

b. Penyusunan informasi pembangunan daerah.

4. Program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, terdiri

dari kegiatan:

a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan.

b. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya.

c. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

d. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

e. Koordinasi perencanaan pembangunan masalah gender dan anak.

f. Koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kota.

g. Pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan dana alokasi

khusus.

h. Penyusunan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan.


58


a. Peningkatan jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan.

b. Penyediaan arsip dalam bentuk digital.

Dengan arah kebijakan:

a. Melakukan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada SKPD yang tertib

administrasi.

b. Menyediakan dokumen arsip secara digital.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR


Meningkatnya jumlah

SKPD yang tertib


SKPD 14/70 42/70 33% (sangat rendah)



arsip menjadi 1060 arsip

Berkas 100 berkas 114 berkas 103,64%

(sangat tinggi)

Pencapaian sasaran “Terwujudnya Tertib Administrasi Kearsipan Daerah”

didukung oleh 2 indikator sasaran, namun berdasarkan hasil penghitungan,

indikator sasaran “meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan”

masih sangat rendah (33%) hal ini disebabkan karena administrasi kearsipan yang

diterapkan oleh SKPD masih belum sesuai dengan pedoman pengelolaan kearsipan

pemerintah daerah kota cirebon.adapun indikator “meningkatnya arsip vital dan

arsip statis dari 530 arsip menjadi 1060 arsip” dapat tercapai dengan baik dengan

jumlah realisasi ada 114 berkas.


Terwujudnya Tertib Administrasi Kearsipan Daerah


59


a. Optimalisasi kelembagaan pelayanan perijinan yang dilaksanakan dengan

mudah, murah dan cepat sesuai dengan asas dan prinsip pelayanan.

b. Peningkatan iklim investasi yang kondusif.

dengan arah kebijakan

a. Penataan dan penguatan kelembagaan pelayanan perijinan, pembangunan

sistem pelayanan perijinan online, serta penerapan insentif dan disinsentif

informasi.

b. Meningkatkan promosi dan kerja sama investasi.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR



dalam pelayanan perizinan

95%

Poin 80 74,51 93,14%

(sangat tinggi)

Pencapaian sasaran “Terwujudnya Pelayanan Prima dan Perijinan” berada dalam

kategori sangat tinggi (93,14%). Berdasarkan hasil survei indeks kepuasan

masyarakat yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Terpadu indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan perijinan terpadu mencapai

74,51.



1. Program penataan dan pelayanan perijinan, dengan kegiatan:


Terwujudnya Pelayanan Prima dan Perijinan


60

a. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman

modal

b. Koordinasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perijinan.

c. Sosialisasi kebijakan perijinan dan penanaman modal.

d. Pengembangan sistem informasi pelayanan perijinan.

e. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi

f. Penanganan pengaduan pelayanan perijinan.

g. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat.


meningkatkan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal, dengan

arah kebijakan meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN.

Untuk mengukur sasaran strategis ke-10 terdapat 1 indikator sasaran, sebagaimana




TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR


Meningkatnya pertumbuhan

dan nilai investasi

Rp (dalam

Miliar)

PMA: 325

PMDN: 510

PMDN

(1,357 T)

266%

(sangat tinggi)

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi” berada dalam

kategori sangat tinggi (266%). Berdasarkan hasil laporankinerja Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Cirebon nilai investasi dalam negeri

mencapai 1,357 triliun, sedangkan penanaman modal asing 0 karena untuk

penanaman modal asing dilaksanakan oleh pemerintah pusat.


Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi


61



1. Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi, dengan kegiatan:

a. Penyelenggaraan pameran investasi.

2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dengan kegiatan:

a. Kajian kebijakan penanaman modal.

b. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal.


optimalisasi pengembangan pelayanan administrasi kependudukan, dengan arah

kebijakan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR


Indeks Kepuasan Masyarakat

dalam pelayanan administrasi

kependudukan 90%

Poin 80 79,83 99,79%

(sangat tinggi)

Pencapaian sasaran “Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan” berada

dalam kategori sangat tinggi (99,79%). Berdasarkan hasil survei kepuasan

masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Cirebon terhadap

penyelenggaraan urusan pencatatan sipil diperoleh indeks kepuasan masyarkaat

mencapai 79,83 poin.


Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan


62



1. Program pendaftaran penduduk, dengan kegiatan:

a. Pelayanan identifikasi dan validasi kependudukan.

b. Pelayanan pindah datang penduduk.

2. Program pelayanan pencatatan sipil, dengan kegiatan:

a. Penataan pelayanan kelahiran.

b. Penataan pelayanan kematian.

c. Penataan pelayanan perkawinan dan perceraian.

3. Program sistem informasi administrasi kependudukan, dengan kegiatan:

a. Implementasi sistem administrasi kependudukan (updating dan

pemeliharaan).

b. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat.

c. Pemutakhiran data kependudukan di masyarakat.

4. Program perencanaan kebijakan kependudukan, dengan kegiatan:

a. Penyusunan buku profil kependudukan.

b. Laporan perkembangan kependudukan.

c. Sosialisasi kebijakan kependudukan.

d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan.


pengembangan struktur organisasi dan tatalaksana yang akuntabel, dengan arah

kebijakan:

a. Melakukan penataan kebutuhan organisasi dan sumber daya aparatur

berdasarkan prinsip good governance.

b. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan gedung pemerintah.


Terwujudnya Sarana dan Prasarana Organisasi Perangkat Daerah yang

Representatif


63





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR



pemerintahan dalam kondisi baik

% 78 100% 128,21%

(sangat tinggi)

Pencapaian sasaran “Terwujudnya Sarana dan Prasarana Organisasi Perangkat

Daerah yang Representatif” berada dalam kategori sangat tinggi (128,21%).

Berdasarkan hasil laporan kinerja dinas pekerjaan umum, energi dan sumber daya

mineral jumlah bangunan fisik yang terpelihara mencapai 90 unit/bangunan

sementara target hanya 55 unit bangunan/gedung.



1. Program penataan bangunan dan lingkungan, dengan kegiatan:

a. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan berbasis

pemberdayaan masyarakat.

b. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang

menjadi aset pemerintah.

c. Pembangunan jalan, jembatan dan saluran lingkungan.

d. Peningkatan pelayanan alat berat dan laboratorium.

e. Publikasi pengelolaan infrastruktur perkotaan

f. Dana alokasi khusus infrastruktur pemerintah daerah.

g. Optimalisasi sarana dan prasarana kolam renang catherine surya (PON

XIX) (dana provinsi).


64


melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat melalui kuesioner, dengan

arah kebijakan meningkatkan pelayanan pemerintahan pada tingkat kecamatan dan

kelurahan.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR


Meningkatnya indeks kepuasan

masyarakat terhadap kinerja

pemerintahan

Poin 78 n/a n/a

Pencapaian sasaran “Terwujudnya Hubungan Pemerintahan dan

Masyarakat yang Harmonis” belum dapat diketahui, Pemerintah Daerah Kota

Cirebon melalui Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi belum

melaksanakan survei terhadap kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon.



1. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan/kecamatan,

dengan kegiatan:

a. Lomba kelurahan tingkat kota.

b. Lomba kelurahan tingkat kecamatan.

c. Koordinasi, monitoring dan evaluasi administrasi kelurahan.

d. Penyusunan profil kelurahan

e. Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan.


Terwujudnya Hubungan Pemerintahan dan Masyarakat yang Harmonis


65


pembangunan komunikasi dalam rangka penyelesaian batas daerah dengan

kabupaten cirebon, dengan arah kebijakan menyelesaikan penegasan batas daerah

antara kota cirebon dan kabupaten cirebon.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR



Batas Utama (PBU)

disepakati 100%

Titik 0 0 100%

(sangat tinggi)

Pencapaian sasaran “Tercapainya Kesepakatan Penetapan Batas Daerah

dengan Kabupaten Cirebon” berada dalam kategori sangat tinggi (100%).



1. Program pembinaan pemerintahan, dengan kegiatan:

a. Penyusunan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi serta Pembinaan Urusan

Administrasi Kependudukan dan Agraria.

b. Penyusunan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Urusan

Harmonisasi Hubungan Antar Susunan Pemerintahan.

c. Penyusunan LPPD Kota.

d. Penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan

administrasi urusan kerjasama dan tugas pembantuan.

e. Penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan

administrasi urusan tata pemerintahan.

f. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik.


Tercapainya Kesepakatan Penetapan Batas Daerah Dengan Kabupaten

Cirebon


66

g. Pengelolaan Pilar Batas Daerah


peningkatan dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, dengan arah

kebijakanmengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai

dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan, membangun pustaka infrastruktur

teknologi informasi, membangun pusat data (data center) yang terintegrasi antar

instansi, membangun sistem informasi sesuai dengan standar pengembangan dan

penerapan egovernment.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR


Tersedianya peraturan-

peraturan tentang e-

government 100%

% 92% (1

peraturan e-

government)

0 0%



komunikasi sebagai



Sistem

yang

terbangun

42 28 66,67%

(sedang)

Pencapaian sasaran “Terwujudnya Penataan Sistem Manajemen dan

Proses Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota dengan Mengoptimalkan

Pemanfaatan Teknologi Informasi” dengan 2 indikator sasaran. Tersedianya

peraturan tentang e-government sudah memiliki peraturan tentang e-government

sedangkan sistem yang terbangun baru terdapat 28 sistem.

Sasaran Strategis ke-15 Terwujudnya Penataan Sistem Manajemen dan Proses Kinerja di

Lingkungan Pemerintah Kota dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan

Teknologi Informasi


67



Program pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, dengan kegiatan:

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi.


sebagai berikut:


penyediaan fasilitasi pemahaman wawasan kebangsaan, dengan arah kebijakan

meningkatkan peran lembaga SKPD/kecamatan/kelurahan dalam sosialisasi

wawasan kebangsaan.Untuk mengukur sasaran strategis ke-16 terdapat 1 indikator

sasaran. Sebagaimana tersaji pada tabel 3.18. berikut di bawah ini.



TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR


Menurunnya kejadian

kriminalitas karena ras dan

agama 0 kasus

Kasus 0 0 100%

Pencapaian sasaran “Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhineka

Tunggal Ika-an” dapat terealisasi dengan baik (100%).

Sebagai kota yang heterogen yang terdiri dari berbagai suku bangsa,

agama dan golongan, kota Cirebon memiliki dinamika sosial yang tinggi, namun

Misi ke-3: Meningkatkan Kualitas Keamanan dan Ketertiban

Umum


Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Dalam Ke-Bhineka Tunggal Ika-an


68

tidak pernah ada gejolak sosial dan kriminalitas yang berkaitan dengan ras dan

agama.



Program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan Peningkatan

toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.


a. peningkatan peran serta dan kemitraan masyarakat dalam keamanan dan

ketertiban masyarakat.

b. Peningkatan intensitas kegiatan kepemudaan.


a. Meningkatkan jumlah kader masyarakat sadar hukum.

b. Mengintensifkan kegiatan siskamling serta memberikan reward kepada

masyarakat dalam kegiatan siskamling.

c. Mengintensifkan patroli dan cegah tangkal gangguan kantrantibmas.

d. Pembinaan wawasan kebangsaan pemuda.

e. Penyaluran minat dan bakat pemuda.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR



kriminalitas dibanding jumlah

penduduk

% 20 Na Na


Terwujudnya Masyarakat yang Sadar Hukum


69


TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR



rawan ketertiban umum 15%

setiap tahun dari 45 titik

Titik 430 Na Na

Pencapaian sasaran “Terwujudnya Masyarakat yang Sadar Hukum” belum dapat

terukur karena data masih dalam proses penghitungan.



1. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan,

dengan kegiatan:

a. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.

2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, dengan

kegiatan:

a. Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan.

b. Peningkatan kerja sama keamanan dengan instansi vertikal di lingkungan

pemerintah kota.

3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan kegiatan:

a. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat.

b. Pengendalian keamanan lingkungan.

c. Pengadaan personil bantuan polisi pamong praja.

4. Program peningkatan peran serta kepemudaan, dengan kegiatan:

a. Pembinaan organisasi kepemudaan.

b. Pekan temu wicara organisasi kepemudaan.

5. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup

pemuda, dengan kegiatan:

a. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda.


70

Pencapaian sasaran strategis ke-18, dilaksanakan dengan strategi penilaian

K-3 tingkat RW, dengan arah kebijakan meningkatkan peran lembaga kelurahan

dalam bermitra dengan masyarakat.





TAHUN 2016 %

REALISASI

ANGGARAN TARGET REALISASI

Proporsi RW yang memenuhi

kategori K-3 sebanyak 50%

% 20 Na Na

Pencapaian sasaran “Terwujudnya RW K-3” belum dapat terukur karena masih

dalam proses perhitungan.



1. Program RW bersih, dengan kegiatan:

a. Lomba RW zero waste tingkat kecamatan.

b. Lomba RW zero waste tingkat kelurahan.

c. Lomba kebersihan, ketertiban, dan keindahan (K3) tingkat kecamatan.

d. Lomba kebersihan, ketertiban, dan keindahan (K3) tingkat kelurahan.


a. Optimalisasi rekayasa, sosialisasi dan pengendalian lalu lintas dalam rangka

mengurai titik rawan kemacetan dan kecelakaan.

b. Mengoptimalkan standar keselamatan lalu lintas.

c. Peningkatan keselamatan pelayaran.


Terwujudnya RW K-3


Menurunnya Titik Rawan Kemacetan dan Kecelakaan


71

d. Menata sistem perparkiran yang sudah ada serta menyediakan fasilitas parkir

pada lokasi terpilih.


a. Menerapkan standar pengujian kendaraan bermotor.

b. Meningkatkan keselamatan pelayaran.

c. Penerapan/perubahan geometris sistem parkir, penerapan sistem perparkiran

terpadu, parkir di luar badan jalan (off set) serta menyediakan taman parkir di

pusat-pusat kegiatan dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam

rangka penyediaan fasilitas gedung parkir.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR



rawan kemacetan dan daerah

rawan kecelakaan

Titik rawan

kemacetan

dan titik

rawan

kecelakaan

8 titik rawan

kemacetan

dan 4 titik rawan

kecelakaan

8 titik rawan

kemacetan dan

4 titik rawan kecelakaan

100%

Pencapaian sasaran “Menurunnya Titik Rawan Kemacetan dan Kecelakaan” dapat

tercapai dengan sanga tinggi (100%). Kondisi kota cirebon sebagai kota metropolis

merupakan kota tumpuan bagi kabupaten maupun kota di wilayah 3 jawa barat, saat

ini dengan perkembangan sarana jalan dan transportasi yang semakin baik,

mengakibatkan kota cirebon menjadi salah satu daerah yang cukup padat dalam

bidang transportasi.



1. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dengan kegiatan:

a. Perbaikan lampu isyarat pengatur lalu lintas (trafficlight).

b. Penataan dan pembangunan PJU.

c. Pemeliharaan PJU.


72

d. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian obstacle pada KKOP.

e. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya.

f. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan.

g. Kajian manajemen rekayasa lalu lintas.

2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan,

dengan kegiatan:

a. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor.

3. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, dengan

kegiatan:

4. Program peningkatan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran, dengan

kegiatan:

a. Pengawasan keselamatan pelayaran

5. Program peningkatan pelayanan parkir, dengan kegiatan:

a. Peningkatan pelayanan unit pelayanan teknis perparkiran.

b. Pengkajian pengembangan potensi daerah di bidang perparkiran.

c. Penertiban dan pembinaan perparkiran.


identifikasi, pembinaan dan pendampingan usaha bagi PKL serta penyediaan ruang

bagi PKL, dengan arah kebijakan melakukan pendataan dan pendaftaran PKL serta

pemberdayaan PKL melalui bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan,

penguatan kelembagaan, peningkatan jaringan dan promosi pemasaran serta

penyediaan ruang bagi PKL.




Tertatanya Sektor Informal


73



TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR




ketentuan dibagi/jumlah PKL

seluruhnya

% 52% 33,91% 65,21%

Pencapaian sasaran “Tertatanya Sektor Informal” masih tergolong sedang

(65,21%). Kota cirebon merupakan kota perdagangan dan jasa yang mengandalkan

sektor perdagangan dan jasa. Sebagai daerah pusat ekonomi di wilayah 3 Kota

Cirebon menghadapi persoalan pedagang kaki lima yang sangat pelik, hampir di

semua ruas jalan protokol terdapat pedagang kaki lima, yang mengakibatkan

keindahan dan ketertiban kota menjadi berkurang. Pemerintah daerah Kota Cirebon

melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM melakukan

berbagai upaya untuk membina serta menertibkan para pedagang kaki lima yang

ada.



Program penataan pedagang kaki lima, dengan kegiatan:

Penetapan lokasi pedagang kaki lima.


a. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan banjir.

b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat terhadap tanggap

darurat bencana.



Meningkatnya Daya Tanggap Terhadap Bencana


74

a. Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di lokasi rawan

bencana.

b. Memberikan bimbingan teknis tanggap darurat bencana di tingkat kelurahan

dan kecamatan.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR



kejadian bencana dan waktu

tanggap darurat bencana

Tingkat

waktu

Tingkat

waktu

tanggap

kejadian

bencana 10

menit dan

waktu

tanggap

darurat

bencana 7

hari

Tingkat waktu

tanggap

kejadian

bencana 10

menit dan

waktu tanggap

darurat bencana

7 hari

100%

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Daya Tanggap Terhadap Bencana”

berdasarkan hasil perhitungan indikator sudah mencapai kategori sangat tinggi

(100%).



1. Program peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran.

2. Program penanggulangan korban bencana, dengan kegiatan:

a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana.

b. Penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana.

c. Pemetaan daerah rawan bencana.

3. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dengan

kegiatan:

a. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.

b. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.


75

c. Penyusunan rencana induk sistem proteksi bahaya kebakaran.


sebagai berikut:


a. Pemberian kesempatan kepada usia sekolah mengikuti pendidikan sesuai

jenjangnya.

b. Peningkatan mutu tenaga pendidik.

c. Pengembangan pendidikan non formal dan informal.


a. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan 12 tahun melalui BOP,

penyediaan buku mata pelajaran dan LKS serta sarana dan prasarana

pendidikan dan beasiswa bagi siswa berprestasi.

b. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

c. Meningkatkan mutu penyelenggaraan guru dan tenaga kependidikan dasar

dan menengah.

d. Mengembangkan kawasan percontohan pendidikan non formal dan informal

tingkat RW

e. Mengembangkan kawasan percontohan perpustakaan ke tingkat RW dan

kelurahan.



Misi ke-4: Meningkatkan kualitas sumber daya kota cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan

sosial untuk kesejahteraan Masyarakat


Terbukanya Kesempatan yang Luas Bagi Masyarakat untuk Mengenyam

Pendidikan


76



TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR



sekolah pada usia maksimal 18

tahun

Tahun 16 tahun Data belum keluar dari

BPS

Data belum keluar dari BPS

Rata-rata lama sekolah (13 tahun) Tahun 12 tahun Data belum

keluar dari BPS

Data belum

keluar dari BPS

Pencapaian sasaran “Terbukanya Kesempatan yang Luas Bagi Masyarakat untuk

Mengenyam Pendidikan” masih dalam proses perhitungan yang dilakukan oleh

Badan Pusat Statistik.



1. Program manajemen pelayanan pendidikan, dengan kegiatan:

a. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan.

b. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah

tentang berbagai isu pendidikan.

c. Pelaksanaan ujian nasional.

d. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online.

e. Pembinaan sekolah UKS.

2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dengan kegiatan:

a. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tingkat SD.

b. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa.

c. Monitoring dan evaluasi UPTD pendidikan.

d. Pembangunan tempat ibadah (dana provinsi).

e. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan UPTD.

f. Penyediaan meubeulair sekolah dasar (dana provinsi).

g. Penyediaan BOS sekolah SMP.

h. Pembangunan/penambahan bangunan penunjang sekolah tingkat SD dan

SMP.


77

i. Rehabilitasi sedang/berat bangunan penunjang sekolah tingkat SD dan SMP

j. Pengadaan perlengkapan sekolah SD dan SMP

k. Pengadaan buku raport, buku pelajaran dan buku perpustakaan SD dan

SMP.

3. Program pendidikan menengah, dengan kegiatan:

a. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tingkat SMA/SMK.

b. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik.

c. Penyelenggaraan paket C.

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

e. Pembinaan bakat, minat dan kreatifitas siswa SMA.

f. Penyediaan BOS SMA.

g. Penilaian kompetensi jabatan fungsional.

h. Pembangunan/penambahan bangunan sekolah tingkat SMA/SMK.

i. Rehabilitasi sedang/berat bangunan penunjang sekolah tingkat SMA/SMK.

j. Pengadaan perlengkapan sekolah SMA/SMK.

k. Pengadaan buku raport, buku pelajaran dan buku perpustakaan SMA/SMK.

4. Penyediaan pendidikan non formal, dengan kegiatan:

a. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan.

b. Pengembangan pendidikan keaksaraan.

c. Pengembangan kurikulum, dan model perubahan ajar dan model

pembelajaran.

d. Penyelenggaraan pelayanan sanggar kegiatan belajar (SKB).

5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dengan

kegiatan:

a. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

b. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

6. Program pendidikan usia dini, dengan kegiatan:

a. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik.

b. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama pendidikan anak usia dini.


78


a. Pemberdayaan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.

b. Peningkatan status gizi masyarakat.

c. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.

d. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas.

Dengan arah kebijakan yaitu:

a. Mengembangkan kawasan percontohan perilaku hidup bersih dan sehat di

semua tatanan kehidupan (rukun warga, sekolah, perkantoran, tempat-

tempat umum).

b. Meningkatkan perilaku hidup bersih sehat di masyarakat.

c. Meningkatkan penanganan pemantauan kasus balita gizi buruk.

d. Menyediakan jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh warga kota

cirebon.

e. Meningkatkan pelayanan kesehatan lanjutan.

f. Menyediakan biaya operasional pelayanan kesehatan rujukan.

g. Mempertahankan RSUD gunung jati sebagai RS pendidikan utama.




INDIKATOR

KINERJA SATUAN

TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR


BOR % 81,44 70,66 86,76%

LOS (hari) 4,35 4,42 101,61%

TOI (hari) 1,16 1,82 156,89%

BTO (hari) 39,32 58,89 149,77%


Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat


79

NDR (kematian 48

jam/1000)

23,75‰ 52 218,95%

GDR (kematian

kasar/1000)

54,67‰ 70 128,04%

Survei kepuasan

pasien/pelanggan

poin 80% - -

KK ber-PHBS (%) % 65% 64,97% 99,95%

Angka kematian ibu Orang 3 orang 1 orang 100%

Gizi buruk % <1% 0,18 100%

Cakupan pelayanan

kesehatan dasar bagi

keluarga miskin

% 100% 100% 100%

Indeks kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan (%)

poin 76,5 79,22 103,56%

Pencapaian sasaran “Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat” dapat terealisasi

dengan sangat tinggi (rata-rata mencapai 100% lebih).



1. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan:

a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.

b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.

c. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan.

2. Program perbaikan gizi masyarakat, dengan kegiatan:

a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin.

b. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan

akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat

mikro lainnya.

3. Program upaya kesehatan masyarakat, dengan kegiatan:

a. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.

b. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan.

c. Peningkatan pelayanan puskesmas, laboratorium dan kesehatan khusus.

d. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan.

e. Peningkatan kota siaga.


80

f. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan

g. Rumah sakit berbasis masyarakat (RSBM).

h. Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan.

i. Penguatan jejaring tim siaga bencana dan kegawatdaruratan.

j. Penatalaksanaan pelayanan kesehatan rujukan.

k. Pelayanan kesehatan emergency.

l. Pembinaan, pengembangan, pembiayaan dan jaminan pemeliharaan

kesehatan.

m. Penunjang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional (JKN) pada

fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

n. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular.

o. Manajemen bantuan operasional kesehatan. (DAK non fisik)

p. Penyediaan bantuan operasional kesehatan puskesmas. (DAK non fisik).

4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dengan kegiatan:

a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.

b. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging.

c. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.

d. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

e. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik.

f. Peningkatan survellance epidemiologi dan penanggulangan wabah.

g. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (IDE) pencegahan dan

pemberantasan penyakit.

h. Pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS.

5. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dengan kegiatan:

a. Jaminan persalinan (jampersal) (DAK non fisik)

6. Program pelayanan kesehatan lanjutan, dengan kegiatan:

a. Pengadaan sarana prasarana pelayanan medis, keperawatan dan penunjang

medis.

b. Peningkatan sarana dan prasarana RSUD gunung jati kota cirebon (dana

provinsi).

7. Program peningkatan akses pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin,

dengan kegiatan:


81

8. Program peningkatan mutu RSUD gunung jati sebagai rumah sakit pendidikan,

dengan kegiatan:

a. Akreditasi rumah sakit (DAK non fisik)


pengendalian kelahiran, dengan arah kebijakan yaitu mengendalikan kelahiran dan

pendewasaan perkawinan.





TAHUN 2016 CAPAIAN

KINERJA

TAHUN

2015 TARGET REALISASI

Meningkatnya peserta KB aktif

75% di tahun 2018 dari jumlah

PUS

% 69% 66,66 96,61

Pencapaian sasaran “Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk” dapat terealisasi

sangat tinggi (96,61%)



1. Program keluarga berencana, dengan kegiatan:

a. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin.

b. Pelayanan KIE (komunikasi, informasi, edukasi)

c. Pembinaan keluarga berencana.


Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk


82


a. Pembinaan atlet berprestasi.

b. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana olah raga.

dengan arah kebijakan yaitu:

a. Melakukan pembinaan atlet berprestasi melalui pembibitan sejak dini dan

pemberian penghargaan.

b. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana olah raga.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR


Meraih posisi 5 besar tingkat

provinsi di tahun 2018

Peringkat 11 besar tingkat

provinsi

Tidak melaksanakan

Tahun 2016 tidak mendapat

peringkat

Pencapaian sasaran “Terwujudnya Prestasi Olah Raga di Tingkat Provinsi”

berdasarkan hasil Pekan Olah Raga Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2014,

kota cirebon sudah mencapai posisi ke-10 untuk tingkat provinsi jawa barat.



1. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga, dengan kegiatan:

a. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat.

b. Pembinaan cabang olah raga prestasi di tingkat daerah.

c. Penyelenggaraan pekan olah raga nasional.

d. Pekan olah raga pemerintah daerah tingkat jabar.

e. Pekan olah raga dan seni antar daerah.

f. Pekan olah raga dan seni antar pondok pesantren.


Terwujudnya Prestasi Olah Raga di Tingkat Provinsi


83

g. Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat.

h. Pengembangan olah raga rekreasi.

i. Penyelenggaraan kompetisi olah raga.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga, dengan kegiatan:

a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga.


a. Penetapan kalender budaya.

b. Penataan bangunan cagar budaya serta revitalisasi pusaka cagar budaya.


a. Melakukan pembinaan aktivitas sanggar seni serta meningkatkan event

pagelaran budaya khas cirebon dan menjadikan kota cirebon sebagai pusat

event budaya khas cirebon se-wilayah cirebon.

b. Melakukan penataan/revitalisasi bangunan cagar budaya, pemberdayaan

masyarakat dalam pelestarian pusaka cagar budaya, dan kerja sama dengan

pemilik cagar budaya dalam upaya pelestarian.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR


Rasio keaktifan kelompok seni

budaya 50% di tahun 2018 dari

30% di tahun 2012

% 40 40 100%



bangunan cagar budaya di tahun

2012)

Jenis 76 76 100%


Meningkatnya Jumlah Pusaka Budaya yang Dilestarikan


84

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Jumlah Pusaka Budaya yang Dilestarikan”

dapat terealisasi dengan sangat tinggi (100%)



a. Program pengelolaan keragaman budaya, dengan kegiatan:

a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.

b. Penyelenggaraan festival budaya daerah.

b. Program pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya, dengan

kegiatan:

a. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan.

c. Program pengelolaan kekayaan budaya, dengan kegiatan:

a. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,

museum dan peninggalan bawah air.

b. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya.


a. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan TRIBINA (manusia,

usaha dan lingkungan).

b. Peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja.

c. Peningkatan keterampilan penempatan dan perlindungan tenaga kerja.

d. Peningkatan sistem distribusi, stabilisasi dan cadangan pangan.

Arah kebijakannya yaitu:

a. Meningkatkan pembinaan teknis dan manajemen terhadap koperasi dan

UMKM.

b. Meningkatkan fasilitasi permodalan antara UMKM/koperasi dengan lembaga

keuangan.

c. Meningkatkan kompetensi BLK.

d. Melaksanakan pelatihan keterampilan kerja yang berorientasi pada penempatan

langsung.


Meningkatnya Indeks Daya Beli Masyarakat


85

e. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja.

f. Meningkatkan pencari kerja yang ditempatkan.

g. Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk

menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

h. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya

yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

i. Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan

masyarakat secara sinergi dan partisipatif.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR


Indeks daya beli masyarakat Indeks 63,94 Data dari BPS Data dari BPS


wisatawan lokal dan mancanegara

25% tahun 2018

Orang 391.567 686.121 175,22%

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Indeks Daya Beli Masyarakat” dengan 2

indikator sasaran yaitu indeks daya beli masyarakat belum memiliki data karena

masih proses perhitungan oleh BPS, sementara meningkatnya kunjungan

wisatawan lokal dan mancanegara mampu terlampaui dengan sangat tinggi

(175,22%)



1. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil

menengah, dengan kegiatan:

a. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah.

2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil

menengah, dengan kegiatan:

a. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.


86

3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dengan kegiatan:

a. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.

b. Pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam.

4. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan kegiatan:

a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

b. Pemagangan tenaga kerja.

5. Program pelayanan penempatan tenaga kerja, dengan kegiatan:

a. Penyebarluasan informasi bursa kerja.

6. Program peningkatan ketahanan pangan, dengan kegiatan:

a. Penanganan daerah rawan pangan.

b. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan.

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan.

d. Pengembangan cadangan pangan daerah.

e. Koordinasi kebijakan perberasan.

f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

g. Pemantauan dan analisis akses pangan.

h. Pemantapan koordinasi dewan ketahanan pangan.

7. Program pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan,

dengan kegiatan:

a. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan.

b. Pengembangan diversifikasi pangan.

c. Peningkatan mutu dan keamanan pangan.

8. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan,

peternakan dan perikanan, dengan kegiatan:

a. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.

b. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan

tepat guna.

9. Program rehabilitasi hutan dan lahan, dengan kegiatan:

a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan

lahan.


87

10. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dengan kegiatan:

a. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

b. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

c. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk

pertanian

d. Biaya Operasional Penyuluh (Dana Provinsi)

11. Program peningkatan produksi peternakan, dengan kegiatan:

a. Pembibitan dan perawatan ternak

b. Penelitian dan pengembangan hasil produksi peternakan

c. Pengembangan Pelayanan Rumah Potong Hewan

d. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

12. Program peningkatan produksi perikanan tangkap, dengan kegiatan:

a. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

13. Program peningkatan produksi perikanan budidaya, dengan kegiatan:

a. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

b. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

c. Temu Teknologi Penyuluhan Perikanan

d. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan.


a. Peningkatan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

b. Peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin.

c. Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.


a. Menyediakan satu data keluarga miskin.

b. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap program-program

penanggulangan kemiskinan.

c. Menyediakan akses pelayanan pendidikan berupa beasiswa rawan DO.


Menurunnya Jumlah KK Miskin


88

d. Memberikan akses pendampingan pelayanan kesehatan rujukan.

e. Menyediakan akses pelayanan air bersih, sanitasi dan listrik bagi keluarga

miskin.

f. Menyediakan perbaikan rumah tidak layak huni dengan program bedah rumah.

g. Menyediakan akses pelayanan gizi masyarakat.

h. Melaksanakan pelatihan, pembentukan kelembagaan ekonomi berbasis RW dan

pendampingan usaha ekonomi keluarga miskin.





TAHUN 2015 CAPAIAN

INDIKATOR


Rasio KK miskin dibandingkan

dengan KK kota

% 29,12 Data belum

ada Data belum ada

Pencapaian sasaran “Menurunnya Jumlah KK Miskin” belum dapat diketahui

karena masih dalam proses perhitungan oleh Badan Pusat Statistik.



a. Program satu data keluarga miskin.

b. Program pengendalian dan pengawasan penanggulangan kemiskinan, dengan

kegiatan:

a. Koordinasi penanggulangan kemiskinan kota.

c. Program peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin.

d. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin, dengan kegiatan:

a. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota

JAMKESMAS (dana provinsi).

b. Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) provinsi jawa barat

(dana provinsi).

c. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya.


89

e. Program peningkatan akses pelayanan air bersih, sanitasi dan listrik bagi

keluarga miskin.

f. Program penataan kawasan perumahan keluarga miskin.

g. Program perbaikan gizi masyarakat, sudah dialihkan.

h. Program pembentukan lembaga ekonomi mikro berbasis RW untuk keluarga

miskin, dalam tahap evaluasi sehingga tidak dilaksanakan.


peningkatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, dengan

arah kebijakan yaitu:

a. Mengoptimalkan fungsi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan

anak.

b. Mengembangkan kawasan-kawasan percontohan rukun warga layak anak.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR


Jumlah kasus Kasus 59 59 100%

Pencapaian sasaran “Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan” dapat

tercapai dengan sangat tinggi (100%)



1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dengan

kegiatan:


Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan


90

a. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

b. Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak (P2TP2A).

2. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan kegiatan:

a. Peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS).


penanganan PMKS, dengan arah kebijakan yaitu mengoptimalkan fungsi lembaga

kesejahteraan sosial.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR


Jumlah peningkatan penanganan

PMKS 5% pada tahun 2018

Orang 737 orang 123 orang 16,69%

Pencapaian sasaran “Tercapainya peningkatan penanganan masalah kesejahteraan

sosial (PMKS)” berdasarkan capaian indikator tercapai dengan sangat rendah

(16,69%). Berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diperoleh

data jumlah PMKS yang ditangani mencapai 123 orang.



a. Program penguatan jejaring kemitraan dalam rangka penanganan PMKS.

b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dengan kegiatan:

a. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi,

perdagangan perempuan dan anak.


Tercapainya peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS)


91

b. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS.

c. Program keluarga harapan

d. Jaminan sosial bagi anak terlantar dan PMKS terlantar.

e. Pengembangan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial.


penyajian data terpilah, dengan arah kebijakan yaitumeningkatkan peran dan

keterwakilan gender di setiap kegiatan pembangunan.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR


Rasio gender diatas 30%

perempuan

% 36 0 0

Pencapaian sasaran “Terpenuhinya kesetaraan gender” belum tidak dapat

terlaksana, karena berdasarkan laporan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, tidak dilaksanakan.


sebagai berikut:

Misi ke-5: Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan


Terpenuhinya Kesetaraan Gender


92


peningkatan kualitas hasil musrenbang kecamatan, dengan arah kebijakan

yaitumembentuk fasilitator musrenbang untuk kelurahan dalam rangka

meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian hasil musrenbang.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR



musrenbang kecamatan yang

diakomodir dalam APBD sebanyak

5% sampai akhir tahun 2018

(kumulatif)

% 3,6 n/a n/a

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Proporsi Pembiayaan Pembangunan yang

Berasal dari Musrenbang Kecamatan” belum memiliki data, karena masih dalam

perhitungan.



1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan, dengan kegiatan:

a. Pemasyarakatan dan pemanfaatan TTG.

b. Pelatihan keterampilan usaha.

c. Pembinaan posyandu tingkat kota.

d. Pembinaan posyandu tingkat kecamatan.

e. Pembinaan posyandu tingkat kelurahan.

2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan,

dengan kegiatan:


Meningkatnya Proporsi Pembiayaan Pembangunan yang Berasal dari

Musrenbang Kecamatan


93

a. Bulan bhakti gotong royong masyarakat.

b. Bhakti TNI pola manunggal satatasariksa.

c. Koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan RW.

d. Peningkatan peran masyarakat melalui bhaktisiliwangi manunggal

satatasariksa (BSMSS) (dana provinsi)

e. Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) (dana

provinsi).

f. Pembangunan kampung percontohan RW Ramah.


memberikan rewardterhadap partisipasi masyarakat, dengan arah kebijakan

yaitumelaksanakan kompetisi partisipasi masyarakat khususnya bantuan RW.





TAHUN 2016 %

REALISASI


Prosentase swadaya masyarakat

sebesar 10% terhadap jumlah

bantuan RW

% 7,2 n/a n/a

Pencapaian sasaran “Meningkatnya proporsi pembiayaan pembangunan yang

berasal dari musrenbang kecamatan” belum terdapat data karena masih dalam

perhitungan.




Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat Dalam Stimulan/ Bantuan RW


94

1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan,

dengan kegiatan:

a. Bulan bhakti gotong royong masyarakat.

b. Bhakti TNI pola manunggal satatasariksa.

c. Koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan RW.

d. Peningkatan peran masyarakat melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata

Sariksa (BSMSS) (dana provinsi)

e. Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) (dana

provinsi).

f. Pembangunan kampung percontohan RW Ramah.


sebagai berikut:


peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan arah kebijakan yaitumenambah

RTH publik melalui pembebasan lahan baru atau memanfaatkan aset milik

pemerintah, optimalisasi area sempadan jalan, sungai dan laut serta ruang terbuka

lainnya melalui penanaman pohon sebagai peneduh dan penguatan kelembagaan

yang menangani aset fasos/fasum dalam rangka peningkatan RTH.



Misi ke-6: Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan

hidup.


Meningkatnya Luasan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik dan Privat

serta Areal Pemakaman


95



TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI

Meningkatnya luas ruang terbuka

hijau publik menuju 12%

% 9,48 n/a n/a

Pencapaian sasaran “Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik

dan privat” belum memiliki data karena masih dalam perhitungan.



1. Program pengelolaan ruang terbuka hijau, dengan kegiatan:

a. Pembangunan dan pemeliharaan taman, dekorasi dan keindahan kota.

b. Pembangunan dan pemeliharaan tanaman penghijauan/pelindung dan hutan

kota.

2. Program pembebasan lahan untuk fasilitas umum, dengan kegiatan:

a. Pembebasan lahan.


peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan arah kebijakan yaitu menambah

RTH publik melalui pembebasan lahan baru atau memanfaatkan aset milik

pemerintah, optimalisasi area sempadan jalan, sungai dan laut serta ruang terbuka

lainnya melalui penanaman pohon sebagai peneduh dan penguatan kelembagaan

yang menangani aset fasos/fasum dalam rangka peningkatan RTH.




Terjaganya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup


96



TAHUN 2016 %

REALISASI



akses informasi SDA dan LH

(rata-rata outcome)

% 86,50 79,5 91,91%

Air sungai (lokasi)



outcome)

% 60 60 100%


masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan hidup (rata-rata

outcome)

% 59,2 58,2 98,31%



lingkungan % (jumlah pelaku

usaha yang taat terhadap baku

mutu lingkungan dibagi jumlah

pelaku usaha yang dipantau di

kali 100%)

% 76,50 76,36 99,82%

Pencapaian sasaran “Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup” dengan 4

indikator sasaran rata-rata dapat terealisasi dengan sangat tinggi.



1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan

kegiatan:

a. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.

b. Pengendalian B3 dan limbah B3.

c. Pengujian emisi/polusi akibat aktivitas industri.

d. Pengujian kadar limbah cair.

e. Penegakan hukum lingkungan.

2. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan

lingkungan hidup, dengan kegiatan:

a. Pengembangan data dan informasi lingkungan.


97

b. Koordinasi penilaian dokumen lingkungan.

c. Pengendalian kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa.

3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dengan kegiatan:

a. Pengendalian dampak perubahan iklim.

b. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA.

4. Program pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, dengan kegiatan:

a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.

b. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan.

c. Koordinasi penilaian ADIPURA.


peningkatan kinerja pengelolaan persampahan, dengan arah kebijakan yaitu

meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalui peran serta masyarakat

dan penyediaan sarana prasarana, kerja sama pelayanan persampahan serta

penggalangan CSR, meningkatkan TPA kopi luhur menjadi sanitarylandfill,

meningkatkan koordinasi regional dalam rangka TPA regional.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR



kebersihan dan pengangkatan

persampahan sebanyak 80%

% 76% n/a n/a


Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Sumber Sampah Secara Terpadu

dan Berwawasan Lingkungan Serta Peningkatan Kapasitas TPA


98

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Sumber Sampah

Secara Terpadu dan Berwawasan Lingkungan Serta Peningkatan Kapasitas TPA”

masih dalam proses perhitungan.



1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dengan kegiatan:

a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.

b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

c. Pelayanan kebersihan kota pada hari-hari besar.

d. Pelayanan rutin/berkala kebersihan kota.

e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.


pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan dengan prioritas wilayah

selatan dan perbatasan, dengan arah kebijakan yaitu Mengembangkan dan

meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan serta penyediaan

sistem informasi data base jalan dan jembatan, mengembangkan infrastruktur jalan

dan jembatan yang berwawasan lingkungan.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR



baik 100%

% 98,74 89,44 90,58%


Tersedianya Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan yang Mendukung

Akselerasi Pergerakan Masyarakat


99


kondisi baik 100%

% 96 92,52 96,38%

Pencapaian sasaran “Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang

mendukung akselerasi pergerakan masyarakat” dapat terealisasi dengan baik

(90,58% dan 96,38%).



1. Program pengelolaan jalan dan jembatan, dengan kegiatan:

a. Pembangunan jalan.

b. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan.

c. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (dana provinsi).

d. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan (DAK tambahan)

e. Dana alokasi khusus infrastruktur pemerintah daerah.


a. pengembangan sarana dan prasarana drainase.

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase.

c. Konservasi sumber daya air.

Arah kebijakannya, yaitu :

a. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana drainase

primer dan sekunder.

b. Mengembangkan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase primer dan

sekunder.

c. Menahan air permukaan selama mungkin di darat melalui pembangunan

waduk/situ/embung, tangkapan air di hulu/sumur resapan dan lubang biopori

serta konservasi air tanah.


Tersedianya Sistem Jaringan Drainase yang Tertata dengan Baik dalam

Mendukung Upaya Pengendalian Banjir, dan Dampak Perubahan Iklim


100





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR




menjadi 10 titik

Titik 16 2 14,29%

Pencapaian sasaran “Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik

dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim” tidak

dapat terealisasi dengan baik (14,29%).



1. Program pengelolaan drainase, dengan kegiatan:

a. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase primer.

b. Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase sekunder.

c. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai.

2. Program pengelolaan sumber daya air, dengan kegiatan:

a. Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya.

b. Peningkatan konservasi air tanah.


pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan setempat


“Meningkatkan cakupan layanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan

perpipaan dan IPAL sistem terpusat serta mendorong pengolahan air limbah

domestik permukiman melalui pembangunan IPAL (sanitasi) komunal, sosialisasi


Tersedianya Sistem Pengelolaan Jaringan Air Limbah Domestik Secara

Optimal


101

penggunaan septic tank dan melalui pembangunan/peningkatan IPAL sistem

setempat”.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR


Cakupan pelayanan air limbah

domestik

% 96% 100% 104,17%

Jumlah jamban dan septitank

76,45% (65.766 rumah

tangga)

% 71,87% 87,73% 122,07%

Pencapaian sasaran “Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik

secara optimal” berdasarkan 2 indikator sasaran rata-rata dapat terealisasi dengan

sangat baik (104,17% dan 122,07%).



a. Programlingkungan sehat perumahan, dengan kegiatan:

a. Infrastruktur sanitasi (DAK)

b. Pendamping sanitasi USAID (DIPA)

c. Lanjutan infrastruktur sanitasi.


a. Pengembangan dan peningkatan sistem air minum perpipaan dan non

perpipaan.

b. Penyediaan sumber air baku.


Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Minum


102

Arah kebijakannya, yaitu:

a. Mengembangkan sistem penyediaan air minum perpipaan melalui Peningkatan

kualitas dan kuantitas air baku dari Cipaniis Kabupaten Kuningan ke Kota

Cirebon serta sumber air baku lainnya.

b. Mengembangkan sumber air baku alternatif (Waduk Jati Gede) dan alternatif

air baku lainnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih perpipaan.





TAHUN 2016 %

REALISASI


Cakupan pelayanan air minum

sebanyak 80%

% 74 0 0

Pencapaian sasaran “Tersedianya sistem pengelolaan air minum” dalam proses

penghitungan.



Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum, dengan kegiatan:

Dana alokasi khusus infrastruktur air minum.


pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, dengan

arah kebijakan yaitu:

a. Mewujudkan sistem integritas dalam perencanaan dan pengendalian

pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak

yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang.


Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang Konsisten


103

b. Pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui

perencanaan, pengendalian dan pemanfataan ruang melalui sistem informasi,

media cetak, media elektronik dan tempat-tempat lain yang mudah diketahui.





TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR




kasus 14 10 71,42%

Pencapaian sasaran “Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang

konsisten” dapat terealisasi dengan tinggi (71,42%).



1. Program pengendalian pemanfaatan ruang, dengan kegiatan:

a. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

b. Pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang.

c. Koordinasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

d. Review/peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah.

Pencapaian sasaran strategis ke-42, dilaksanakan dengan strategipenataan

lingkungan kawasan permukiman kota, dengan arah kebijakan yaitu menata

lingkungan permukiman.




Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan


104



TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR


Berkurangnya kawasan


kumuh menjadi 20%

% 70,09 Ha 59,6 Ha 85,03%

Pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan” dapat tidak

terealisasi dengan tinggi (85,03%).



1. Program lingkungan sehat perumahan, dengan kegiatan:

a. Infrastruktur sanitasi (DAK)

b. Pendamping sanitasi USAID (DIPA)

c. Lanjutan DAK infrastruktur sanitasi

d. Penyusunan raperda perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh.


pengembangan rumah sehat sederhana, dengan arah kebijakan yaitumenyediakan

rumah sehat sederhana yang layak huni dan super blok rumah susun sewa dan

rumah milik yang murah (untuk mendekatkan tempat tinggal dengan tempat kerja)

pada lokasi pasar, sarana kesehatan dan lainnya.




Menurunnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni


105



TAHUN 2016 CAPAIAN

INDIKATOR



tidak layak huni menjadi

10.000 rumah

Rumah 17.576 15.565 90,83%

Pencapaian sasaran “Menurunnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni”, berdasarkan

hasil indikator sasaran dapat tercapai dengan sangat tinggi (90,83%).



1. Program pengembangan perumahan, dengan kegiatan:

a. Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan.

b. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan.

c. Survei dan pemetaan pengembangan perumahan


peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan, dengan arah

kebijakan yaitu:

a. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang menggunakan teknologi

tinggi dan tepat guna, membangun sistem angkutan umum massal,

meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum melalui peremajaan

armada bus, sedang penambahan dan penataan trayek, penataan tempat

pemberhentian angkutan umum serta pelayanan angkutan hari-hari besar.

b. Meningkatkan kualitas dan fasilitas terminal, bandara, jembatan timbang, JPO,

pejalan kaki, penyandang disabilitas dan pemakai sepeda.


Tersedianya Sistem Transportasi Perkotaan yang Terpadu dan Memadai

untuk Melayani Pergerakan Orang dan Barang


106





TAHUN 2015 CAPAIAN

INDIKATOR



angkutan umum

% 84 84 100%

Pencapaian sasaran “Tersedianya Sistem Transportasi Perkotaan yang Terpadu dan

Memadai untuk Melayani Pergerakan Orang dan Barang”, berdasarkan indikator

tersebut dapat tercapai dengan sangat tinggi (100%).



1. Program peningkatan pelayanan angkutan, dengan kegiatan:

a. Pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru.

2. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, dengan kegiatan:

a. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.


107

Perbandingan Pencapaian Target Tahun 2014, 2015 dan 2016

Berikut tabel perbandingan pencapaian target tahun 2016, 2015 dan 2014

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Tahun 2016 TAHUN 2015 TAHUN 2014

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

Misi Ke-1: Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat kota cirebon yang religius

1.1.1 Meningkatkan implementasi

nilai keimanan dan

ketakwaan pada aparatur

pemerintahan

Rasio SKPD yang




100%

75% 28% 75% 20% 75% 0%



keagamaan


peribadatan yang

memperoleh bandang

dibandingkan dengan


peribadatan

85% 58,33% 80% 90% 75% 89,86%

1.2.2 Terwujudnya prestasi kota

Cirebon dalam bidang

keagamaan



Peringkat 7

tingkat

provinsi

Peringkat 19 Peringkat 7

tingkat

provinsi

10 Peringkat 9

tingkat

provinsi

9 besar

1.2.3 Terwujudnya suasana

kerukunan hidup antar umat

beragama yang harmonis dan

saling menghargai terhadap

ajaran agamanya masing-

masing

Tidak ada kasus konflik

yang bernuansa agama

0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus

Misi ke-2: Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang

baik, amanah, bersih dan bebas dari KKN


108



2.1.1 Terwujudnya aparatur daerah

yang memiliki integritas dan

profesional



75% 74% 75% 99% 75% 63%

Menurunnya kasus



4

kasus/1000

PNS

4 kasus/1000

PNS

5 kasus/

1000 PNS

4 kasus/ 1000

PNS

6 kasus/1000

PNS

6 kasus/1000

PNS

Terpenuhinya tenaga

fungsional PNS 100%

Dihapus dihapus 100% 100% 100% 100%


administrasi keuangan SKPD

Opini penilaian BPK


daerah menuju WTP di

2018

WTP WDP WDP

WDP WDP

WDP


APBD dengan dokumen

perencanaan 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%


administrasi kearsipan daerah

Meningkatnya jumlah

SKPD yang tertib


14/70 42/70 14/70 9/70 14/70 16/70



arsip menjadi 1.060 arsip

110 berkas 114 berkas 100 berkas 136 berkas 100 berkas 99 berkas


prima dalam perijinan


dalam pelayanan perijinan

95%

85 poin 71,4 poin 80 poin 74,51 poin 75 poin 77,79 poin

Meningkatnya nilai

investasi di kota Cirebon

PMA (325

M)

PMDN

(1.357.254.21

4.039)

PMA (280

M)

PMA (na) PMA (250

M)

PMA (250 M)

PMDN (425

M)


109



PMDN

(510 M)

PMDN

(475 M)

PMDN

(1.321.066.81

5.350)

PMDN (425

M)


administrasi kependudukan


dalam pelayanan

administrasi kependudukan

90%

85 poin 71,4 poin 80 poin 79,83 poin 80 poin 79,8 poin

Terwujudnya sarana dan

prasaran organisasi

perangkat daerah yang

representatif



baik

78% 100% Baru Baru Baru baru

2.2.1 Terwujudnya kesesuaian

struktur dan tata laksana

SKPD

jumlah SKPD yang disusun

kebijakan peta jabatan,

standar kompetensi,

ketatalaksanaan 100% di

2018.

Dihapus Dihapus 5% 5% 5% 5%


pemerintah dan masyarakat

yang harmonis

Meningkatnya indeks

kepuasan masyarakat

terhadap kinerja pemerintah

sebesar 95%

78 poin n/a 80 poin na 80 poin 80 poin

2.3.2 Tercapainya kesepakatan

penetapan batas daerah

dengan kabupaten Cirebon


Batas Utama (PBU)

disepakati 100%

0 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 titik 0 titik



proses kinerja di lingkungan

pemerintah kota dengan

Terwujudnya peraturan

tentang E-Government

100%

92% (1

peraturan e-

government

)

n/a 88% (1

peraturan

e-

governmen

t)

0 84% (1

peraturan e-

government)

84% (1

peraturan e-

government)


110



mengoptimalisasipemanfaata

n teknologi informasi



komunikasi sebagai



42 sistem

yang

terbangun

28 sistem yang

terbangun

38 sistem

yang

terbangun

38 sistem 34 sistem

yang

terbangun

n/a

Misi ke-3: Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum

3.1.1 Terwujudnya persatuan dan

kesatuan dalam ke-Bhineka

Tunggal Ika-an

Menurunnya kejadian

kriminalitas ras dan agama

0 kasus

0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus

3.2.1 Terwujudnya masyarakat

yang sadar hukum


kriminalitas dibanding

jumlah penduduk

20% n/a 22% Na 24% n/a


rawan ketertiban umum

15% setiap tahun dari 45

titik

30 titik n/a 40 titik Na 45 titik 35 titik

3.3.1 Menurunnya tingkat

pelanggaran perda

Tingkat pelanggaran perda

turun 20% dari 30 perda

yang ditegakkan

Dihapus dihapus 9 kasus 17 kasus 10 kasus 9 kasus

3.4.1 Terwujudnya RW K-3 Proporsi RW yang

memenuhi kategori K-3

sebanyak 50%

30% n/a 20% Na 10% 10%

3.5.1 Menurunnya titik rawan

kemacetan dan kecelakaan


rawan kemacetan dan

kecelakaan

8 titik

rawan

kemacetan

dan 4 titik

rawan

kecelakaan

8 titik rawan

kemacetan dan

4 titik rawan

kecelakaan

9 titik

rawan

kemacetan

dan 4 titik

rawan

kecelakaan

8 titik 10 titik rawan

kemacetan

dan 5 titik

rawan

kecelakaan

10 titik rawan

kemacetan dan

5 titik rawan

kecelakaan


111



3.6.1 Tertatanya sektor informal Rasio jumlah PKL yang


ketentuan/ dibagi jumlah

PKL seluruhnya

52% 33,91% 50% 70% 60% 50%

3.7.1 Meningkatnya daya tanggap

terhadap bencana


kejadian dan waktu tanggap

darurat bencana

Tingkat

waktu

tanggap

kejadian

bencana 10

menit dan

waktu

tanggap

darurat

bencana 7

hari

Tingkat waktu

tanggap

kejadian

bencana 10

menit dan

waktu tanggap

darurat

bencana 7 hari

Tingkat

waktu

tanggapkej

adian

bencana 10

menit dan

waktu

tanggap

darurat

bencana 7

hari

Tingkat

waktu

kejadian

bencana 10

menit dan

waktu

tanggap

darurat

bencana 7

hari

Tingkat waktu

kejadian

bencana 10

menit dan

waktu tanggap

darurat

bencana 7 hari

Misi ke-4: Meningkatkan kualitas sumber daya kota cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat

4.1.1 Terbukanya kesempatan

yang luas bagi masyarakat

untuk mengenyam

pendidikan


sekolah pada usia maksimal

18 tahun

16 tahun Data BPS 13 tahun di

tahun 2011

12,94 13 tahun di

tahun 2011

12,93

Rata-rata lama sekolah (13

tahun)

12 tahun Data BPS 11,5 tahun

2011

9,76 11 tahun

2011

9,55



Angka harapan hidup 71,1 Dihapus dihapus 70,13

tahun 2011

71,79 tahun 69,8 tahun

2011

71,77 tahun

Meningkatnya derajat


BOR (%) 81,44 70,66 Baru Baru Baru baru


112



LOS (hari) 4,35 4,42 Baru Baru Baru baru

TOI (hari) 1,16 1,82 Baru Baru Baru baru

BTO (hari) 39,32 58,89 Baru Baru Baru baru

NDR (kematian 48

jam/1000)

23,75‰ 52 Baru Baru Baru baru

GDR (kematian kasar/1000) 54,67‰ 70 Baru Baru Baru baru

Survei kepuasan

pasien/pelanggan

80% - Baru Baru Baru baru

KK ber-PHBS (%) 65% 64,97% Baru Baru Baru baru

Angka kematian ibu 3 orang 1 orang Baru Baru Baru baru

Gizi buruk <1% 0,18 Baru Baru Baru baru

Cakupan pelayanan

kesehatan dasar bagi

keluarga miskin

100% 100% Baru Baru Baru baru


terhadap pelayanan

kesehatan (%)

76,5 79,22 Baru Baru Baru baru


pertumbuhan penduduk

Meningkatnya peserta KB

aktif 75% di tahun 2018 dari

jumlah PUS.

69% 81,60 66% 81,45% 63% 89%


113



4.3.1. Terwujudnya prestasi olah

raga di tingkat provinsi

Meraih posisi 5 besar

tingkat provinsi di tahun

2018

11 besar

tingkat

provinsi

10 besar

tingkat

provinsi

11 besar

tingkat

provinsi

10 besar

tingkat

provinsi

4.4.1. Meningkatnya jumlah pusaka

budaya yang dilestarikan

Rasio keaktifan kelompok

seni budaya 50% di tahun

2018 dari 30% di tahun

2012

40% 40% 35% 33,09% 30% 31,03%




tahun 2012)

76 jenis 76 jenis 74 jenis 74 jenis 72 jenis 72 jenis

4.5.1. Meningkatnya indeks daya

beli masyarakat

Indeks daya beli masyarakat


wisatawan lokal dan

mancanegara 25% tahun

2018

409.367

orang

831.152 orang 391.567 686.121 373.736

orang

596.046 orang

4.6.1. Menurunnya jumlah KK

miskin

Rasio KK miskin

dibandingkan dengan KK

kota

27,09% Data dari BPS 28,14% Data belum

ada

29,19% n/a

4.7.1. Menurunnya kasus kekerasan

terhadap perempuan dan

anak

Jumlah kasus 59 n/a 26 kasus 60 kasus 28 kasus 56 kasus


penyandang masalah

kesejahteraan sosial

Penurunan PMKS 5% di

tahun 2018

Dirubah dirubah 29.919

orang

102.702 orang 30.407 orang 84.443 orang


114



Tercapainya peningkatan

penanganan masalah

kesejahteraan sosial (PMKS)

Jumlah peningkatan


tahun 2018

1% (737

orang)

123 orang

4.9.1. Terpenuhinya kesetaraan

gender

Rasio gender diatas 30%

perempuan

36% 0 34% 0% 32% n/a

Misi ke-5: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

5.1.1. Meningkatnya proporsi

pembiayaan pembangunan

yang berasal dari




yang diakomodir dalam

APBD sebanyak 5% sampai

akhir tahun 2018

(kumulatif)

3,6% n/a 2,9% 0,34% 2,20% n/a

5.1.2. Meningkatnya nilai swadaya

masyarakat dalam stimulan/

bantuan RW

Prosentase swadaya


terhadap jumlah bantuan

RW

7,2% n/a 5% 7,2% 4% n/a

Misi ke-6: Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup

6.1.1. Meningkatnya luasan dan

kualitas ruang terbuka hijau

publik dan privat

Luas ruang terbuka hijau

publik menuju 10% pada

akhir tahun 2018

9,48% n/a 9,88% 10,0008% 9,84% n/a

Jumlah taman publik yang

ditata 80% pada akhir tahun

Dihapus dihapus 68% Na 64% n/a


cakupan pelayanan

permakaman

Luas wilayah permakaman

bertambah 2 Ha

Dihapus dihapus 0,4 Ha Na 0,4 Ha n/a


115



6.1.3. Terjaganya kelestarian fungsi

lingkungan hidup

Tercapainya pengendalian

kualitas lingkungan: udara

15 lokasi, air sungai 22

lokasi, air laut 7 lokasi

Tercapainy

a

pengendali

an kualitas

lingkungan

udara 10

lokasi, air

sungai 15

lokasi

Tercapainya

pengendalian

kualitas

lingkungan

udara 5 lokasi,

air sungai 7

lokasi, air laut

3 titik

Tercapainya

pengendalian

kualitas

lingkungan

udara 10

lokasi, air

sungai 15

lokasi

Tercapainya

pengendalian

kualitas

lingkungan

udara 10

lokasi, air

sungai 15

lokasi


akses informasi SDA dan

LH (rata-rata outcome)

86,50% 79,5

Air sungai (lokasi)



outcome)

60% 60%


masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan

hidup (rata-rata outcome)

59,2% 58,2%


116





lingkungan % (jumlah

pelaku usaha yang taat

terhadap baku mutu

lingkungan dibagi jumlah

pelaku usaha yang dipantau

di kali 100%)

76,50% 76,36%

6.1.4. Meningkatnya pengelolaan

sampah dan sumber sampah

secara terpadu dan

berwawasan lingkungan serta

peningkatan kapasitas TPA


kebersihan dan

pengangkatan persampahan

sebanyak 80%

76% n/a 74% 73% 72% n/a

Rasio pengelolaan sampah

berbasis RW zero waste

20%

Dihapus dihapus 5% 5% 1% n/a

6.2.1. Tersedianya kualitas jaringan

jalan dan jembatan yang




baik 100%

98,74% 89,44% 98,10% 80% 96,80% 90%


kondisi baik 100%

96% 92,52% 94% 91,83% 92% 98%

6.2.2.

Tersedianya sistem jaringan

drainase yang tertata dengan

baik dalam mendukung

upaya pengendalian banjir,

dan dampak perubahan iklim



menjadi 10 titik

14 titik 2 titik 16 titik 2 titik 17 titik 17 titik


117



6.2.3.

Tersedianya sistem

pengelolaan jaringan air

limbah domestik secara

optimal


limbah domestik

96% 100% 94% 100% 92% 92%

Jumlah jamban dan

septitank 76,45% (65.766

rumah tangga)

71,87% 87,73 69,58% 89,32% 67,29% n/a




minum sebanyak 80%

76% 0 74% 93,47% 72% n/a

6.3.1. Terlaksananya pengendalian

pemanfaatan ruang kota yang

konsisten



menjadi 0 kasus.

14 kasus 10 kasus 10 10 10 Kasus 10 Kasus

6.4.1. Meningkatnya kualitas

lingkungan perumahan

Berkurangnya kawasan


kumuh menjadi 20%.

70,09 Ha

(1,84%)

59,6 Ha 26% 3,22% 28% 28%

6.4.2. Menurunnya jumlah rumah

tidak layak huni


tidak layak huni menjadi

10.000 rumah.

17.576

rumah

15.565 rumah 15.056

rumah

2000 rumah 16.756 rumah n/a


transportasi perkotaan yang

terpadu dan memadai untuk

melayani pergerakan orang

dan barang


angkutan umum

86% 80% 84% 84% 82% 60%


118

Pelaksanaan pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Cirebon tahun 2013-2018

mengalami hambatan dan tantangan. Adapun hambatan dan tantangan diantaranya

adalah sebagai berikut:

Hambatan

Personil

o Pemerataan dan penyebaran pegawai negeri sipil yang belum merata

sehingga ada SKPD yang kurang pegawai namun ada SKPD yang

merasa kelebihan pegawai.

o Penempatan dan pengisian pegawai pada suatu jabatan terkadang tidak

sesuai dengan kompetensinya.

Mekanisme kerja

o Masih terdapat Perangkat Daerah yang belum memiliki SOP.

o Pelaksanaan koordinasi antar Perangkat Daerah yang masih lemah dan

masih ada ego sektoral yang besar dari masing-masing pemangku

kepentingan.

o Penataan sistem yang belum optimal.

o Proses pengukuran kinerja dan fungsi pelaporan yang belum optimal

dan terintegrasi dengan masing-masing bidang dan urusan.

o Penggunaan data dasar yang sudah tidak relevan lagi terhadap kondisi

sekarang sehingga mengakibatkan realisasi menjadi terlalu kecil.

Anggaran

o Jumlah anggaran yang terbatas namun dihadapkan pada target dan

realisasi yang hampir bersamaan sehingga perlu adanya penentuan skala

prioritas yang optimal.

C. EVALUASI DAN ANALISIS ANGGARAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja sebanyak 44 sasaran strategis

sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2016 maka besaran alokasi

dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:


119

Tabel 3. 47 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran

Realisasi % Pagu Realisasi %

1.1.1 Meningkatkan

implementasi nilai

keimanan dan

ketakwaan pada

aparatur pemerintahan

Rasio SKPD yang

melaksanakan

kegiatan keagamaan

secara rutin tiap

bulan dibagi seluruh

SKPD 100%

75% 28% 37,33% program

peningkatan

kualitas religius

aparatur

841,174,950 736,915,950 87.61%



keagamaan

Rasio sarana dan

prasarana

peribadatan yang

memperoleh

bandang

dibandingkan

dengan jumlah


peribadatan

85% program

peningkatan

kualitas sarana

peribadatan

18,851,500 18,851,500 100.00%

1.2.2 Terwujudnya prestasi

kota Cirebon dalam

bidang keagamaan

Prestasi lomba

keagamaan 6 besar

tingkat provinsi

Peringkat

7 tingkat

provinsi

program

peningkatan

kompetensi

keagamaan

1,662,596,700 1,570,469,85 94.46%

1.2.3 Terwujudnya suasana

kerukunan hidup antar

umat beragama yang

harmonis dan saling

menghargai terhadap

ajaran agamanya

masing-masing

Tidak ada kasus

konflik yang

bernuansa agama

0 kasus program

kerukunan umat

beragama

542,170,500 470,780,600 86.83%


120

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


2.1.1 Terwujudnya aparatur

daerah yang memiliki

integritas dan

profesional

Rasio SDM yang

memenuhi standar

kompetensi jabatan

75% program

pendidikan

kedinasan

476,784,300 458,425,300 96.15%

Menurunnya kasus

pelanggaran disiplin

PNS sebanyak 20%

per tahun

4

kasus/100

0 PNS

Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

3,085,420,250 2,990,580,385 96.93%


administrasi keuangan

SKPD

Opini penilaian BPK

terhadap keuangan

dan aset daerah

menuju WTP di

2018

WTP program

optimalisasi

pengelolaan aset

daerah

2,018,322,000 1,756,066,250 87.01%


administrasi

perencanaan SKPD

Meningkatnya

kesesuaian APBD

dengan dokumen

perencanaan 100%

100% program

peningkatan dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan daerah

385,550,000 379,544,000 98.44%

program

peningkatan

sistem

pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

3,042,860,000 2,784,381,667 91.51%

Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa dan

181,785,600 139,392,100 76.68%


121

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


Aparatur

Pengawasan

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1,027,906,500 864,429,700 84.10%

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

214,840,000 209,427,000 97.48%

Program

Pengembangan

Data/Informasi

178,786,500 164,382,250 91.94%

Program

Pengendalian

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

- -



daerah

Meningkatnya

jumlah SKPD yang

tertib administrasi

kearsipan

14/70 program

perbaikan sistem

administrasi

kearsipan

Meningkatnya arsip

vital dan arsip statis

dari 530 arsip

menjadi 1.060 arsip

110 berkas Program

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Sarana dan

95,087,000 93,037,000 97.84%


122

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


Prasarana

Kearsipan

2.1.5 Terwujudnya

pelayanan prima dalam

perijinan

Indeks kepuasan

masyarakat dalam

pelayanan perijinan

95%

83 poin program

penataan dan

pelayanan

perijinan

861,786,700 849,122,550 98.53%

2.1.6 Meningkatnya

pertumbuhan nilai

investasi

Meningkatnya nilai

investasi di kota

Cirebon

PMA (325

M)

program

peningkatan

promosi dan

kerjasama

investasi

540,730,000 522,815,500 96.69%

PMDN

(510 M)

program

peningkatan

iklim investasi

dan realisasi

investasi

354,000,000 352,090,000 99.46%

2.1.7 Terwujudnya

pelayanan administrasi

kependudukan

Indeks kepuasan

masyarakat dalam

pelayanan

administrasi

kependudukan

85 poin program

pendaftaran

penduduk

569,496,200 543,614,000 95.46%

program

pelayanan

pencatatan sipil

335,383,000 331,260,000 98.77%

program sistem

informasi

administrasi

kependudukan

437,548,800 437,096,800 99.90%

program

perencanaan

719,092,500 712,451,500 99.08%


123

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


kebijakan

kependudukan

2.2.1 Terwujudnya

kesesuaian struktur dan

tata laksana SKPD

jumlah SKPD yang

disusun kebijakan

peta jabatan, standar

kompetensi,

ketatalaksanaan

100% di 2018

90% program

penataan

kelembagaan

460,814,000 458,900,000 99.58%

program

fasilitasi

peningkatan

SDM bidang

komunikasi dan

informasi

139,108,000 123,866,500 89.04%

2.2.2 Terwujudnya sarana

dan prasarana

organisasi perangkat

daerah yang

representatif

Jumlah bangunan

gedung

pemerintahan dalam

kondisi baik

78% 100%

2.3.1 Terwujudnya

hubungan

pemerintahan dan

masyarakat yang

harmonis

Meningkatnya

indeks kepuasan

masyarakat terhadap

kinerja

pemerintahan

78 poin

2.3.3 Tercapainya

kesepakatan penetapan

batas daerah dengan

kabupaten cirebon

Seluruh titik

koordinat pilar batas

utama (PBU)

disepakati 100%

program

pembinaan

pemerintahan

859,178,000 464,668,000 54.08%


124

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran




proses kinerja di

lingkungan pemerintah

kota dengan

mengoptimalisasi

pemanfaatan teknologi

informasi

Terwujudnya

peraturan tentang E-

Government 100%

92% (1

peraturan

e-

governme

nt)

program

peningkatan

infrastruktur

teknologi

informasi

1,926,130,000 1,852,687,190 96.19%

Terpenuhinya

infrastruktur

teknologi informasi

dan komunikasi

sebagai penunjang

pelaksanaan kinerja

aparatur 100%

42 sistem

yang

terbangun

3.1.1 Terwujudnya

persatuan dan kesatuan

dalam ke-Bhineka

Tunggal Ika-an

Menurunnya

kejadian

kriminalitas ras dan

agama 0 kasus

0 kasus program

pengembangan

wawasan

kebangsaan

32,737,250 29,209,600 89.22%

3.2.1 Terwujudnya

masyarakat yang sadar

hukum

Menurunnya rasio

angka kriminalitas

dibanding jumlah

penduduk

20% program

pemberdayaan

masyarakat

untuk menjaga

ketertiban dan

keamanan

407,862,300 399,758,350 98.01%

Menurunnya jumlah

lokasi rawan

ketertiban umum

15% setiap tahun

dari 45 titik

30 titik program

pemeliharaan

kantrantibmas

dan pencegahan

tindak kriminal

1,385,497,000 1,348,225,620 97.31%


125

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


program

peningkatan

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

1,044,105,900 931,049,500 89.17%

program

pembinaan

pemuda di

daerah rawan

ketertiban umum

program

peningkatan

upaya

penumbuhan

kewirausahaan

dan kecakapan

hidup pemuda

132,688,000 119,591,500 90.13%

3.4.1

Terwujudnya RW K-3 Proporsi RW yang

memenuhi kategori

K-3 sebanyak 50%

30%

3.5.1 Menurunnya titik

rawan kemacetan dan

kecelakaan

Menurunnya jumlah

titik rawan

kemacetan dan

kecelakaan

8 titik

rawan

kemacetan

dan 4 titik

rawan

kecelakaa

n

program

pengendalian

dan pengamanan

lalu lintas

5,313,705,000 5,193,334,553 97.73%

program

rehabilitasi dan

pemeliharaan

prasarana dan

fasilitas

perhubungan

75,000,000 57,563,000 76.75%


126

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


program

peningkatan

sarana dan

prasarana

keselamatan

pelayaran

51,780,000 51,580,000 99.61%

program

peningkatan

kelaikan

pengoperasian

kendaraan

bermotor

- - -

program

peningkatan

pelayanan parkir

495,000,000 464,838,200 93.91%

3.6.1 Tertatanya sektor

informal

Rasio jumlah PKL

yang menempati

lokasi di luar

ketentuan/ dibagi

jumlah PKL

seluruhnya

52% program

penataan

pedagang kali

lima

1,550,000,000 1,416,317,500 91.38%

3.7.1 Meningkatnya daya

tanggap terhadap

bencana

Tingkat waktu

tanggap kejadian

dan waktu tanggap

darurat bencana

Tingkat

waktu

kejadian

bencana

10 menit

dan waktu

tanggap

darurat

bencana 7

hari

program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

- - -


127

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


program

peningkatan

kesiagaan dan

pencegahan

bahaya

kebakaran

9,834,807,500 9,725,466,750 98.89%

program

penanggulangan

korban bencana

- - -

4.1.1 Terbukanya

kesempatan yang luas

bagi masyarakat untuk

mengenyam

pendidikan

Meningkatnya lama

harapan sekolah

pada usia maksimal

18 tahun

16 tahun program

manajemen

pelayanan

pendidikan

967,756,500 927,896,750 95.88%

Rata-rata lama

sekolah (13 tahun)

12 tahun program wajib

belajar

pendidikan dasar

sembilan tahun

33,244,309,900 34,168,867,523 102.78%

program

pendidikan

menengah

24,645,473,100 25,564,204,081 103.73%

program

pelayanan

pendidikan SMK

program

pendidikan non

formal

348,525,000 342,090,120 98.15%


128

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


program

peningkatan

mutu pendidik

dan tenaga

kependidikan

325,000,000 319,787,500 98.40%

program

pendidikan anak

usia dini

(PAUD)

1,428,134,800 1,400,419,950 98.06%

program

pengembangan

budaya baca dan

pembinaan

perpustakaan

432,176,700 401,686,950 92.95%



BOR (%) 81,44 program promosi

kesehatan dan

pemberdayaan

masyarakat

285,000,000 276,117,500 96.88%

LOS (hari) 4,35 program

perbaikan gizi

masyarakat

1,511,374,850 1,510,007,350 99.91%

TOI (hari) 1,16 program upaya

kesehatan

masyarakat

29,046,754,131 24,742,892,583 85.18%

BTO (kali) 39,32 program

pencegahan dan

penanggulangan

penyakit

menular

1,384,884,345 1,337,896,845 96.61%


129

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


NDR (kematian 48

jam/1000)

23,75‰ program

peningkatan

keselamatan ibu

melahirkan dan

anak

310,103,900 241,974,000 78.03%

GDR (kematian

kasar/1000)

54,67‰ program

pelayanan

kesehatan

penduduk miskin

19,453,366,400 19,436,381,899 99.91%

Survei kepuasan

pasien/pelanggan

80% program

pelayanan

kesehatan

lanjutan

217,000,000,00

0

208,308,203,27

0

95.99%

KK ber-PHBS (%) 65% program

pengadaan,

peningkatan

sarana dan

prasarana rumah

sakit/rumah sakit

jiwa/ rumah sakit

paru-paru/rumah

sakit mata

- - -

Angka kematian ibu 3 orang program

peningkatan

mutu RSUD

gunung jati

sebagai rumah

sakit pendidikan

343,640,000 - 0.00%

Gizi buruk <1%


130

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


Cakupan pelayanan

kesehatan dasar

100%

Indeks kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan

(%)

76,5


pertumbuhan

penduduk

Meningkatnya

peserta KB aktif

75% di tahun 2018

dari jumlah PUS

69% program

keluarga

berencana

379,000,000 360,630,000 95.15%

4.3.1. Terwujudnya prestasi

olah raga di tingkat

provinsi

Meraih posisi 10

besar tingkat

provinsi di tahun

2018

program

pembinaan dan

pemasyarakatan

olah raga

2,529,160,300 2,468,364,800 97.60%

program

peningkatan

sarana dan

prasarana olah

raga

100,000,000 97,580,000 97.58%

4.4.1. Meningkatnya jumlah

pusaka budaya yang

dilestarikan

Rasio keaktifan

kelompok seni

budaya 50% di tahun

2018 dari 30% di

tahun 2012

40% program

pengelolaan

keragaman

budaya

751,815,000 748,195,000 99.52%

program

pengelolaan

kekayaan budaya

246,682,000 243,127,000 98.56%

Jumlah pusaka

budaya yang

ditetapkan 80 jenis

(72 bangunan cagar

76 jenis program

pengembangan

kerjasama

pengelolaan

kekayaan budaya

200,000,000 198,680,000 99.34%


131

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


budaya di tahun

2012)


daya beli masyarakat

Indeks daya beli

masyarakat

63,94 Program

Pengembangan

Sistem

Pendukung

Usaha Bagi

Usaha Mikro

Kecil Menengah

37,750,000 37,750,000 100.00%

Meningkatnya

kunjungan

wisatawan lokal dan

mancanegara 25%

tahun 2018

409.367

orang

Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan Keunggulan

Kompetitif

Usaha Kecil

Menengah

34,657,000 34,657,000 100.00%

Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

213,308,500 211,788,500 99.29%

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

153,500,000 152,907,150 99.61%

Program

peningkatan

- - -


132

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


kesempatan

kerja

Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

- - -

Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

(Pertanian/Perke

bunan)

1,077,402,000 1,062,804,350 98.65%

Program

Pengembangan

Penganekaragam

an Konsumsi

Pangan dan

Keamanan

Pangan

262,110,000 258,595,500 98.66%

Program

peningkatan

pemasaran hasil

produksi

pertanian/perkeb

unan, peternakan

dan perikanan

- - -


133

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


Program

Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

305,000,000 273,309,000 89.61%

Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkeb

unan

1,421,100,000 1,263,798,000 88.93%

Program

Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan

1,287,394,250 1,260,661,400 97.92%

Program

Peningkatan

Produksi

Perikanan

Tangkap

180,000,000 174,789,900 97.11%

Program

Peningkatan

Produksi

Perikanan

Budidaya

533,704,000 505,399,000 94.70%

Program

pengembangan

destinasi

pariwisata

- - -


KK miskin

Rasio KK miskin

dibandingkan

dengan KK kota

27,09% Program satu

data keluarga

miskin

- - -


134

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


Program

Pengendalian

dan Pengawasan

Penanggulangan

Kemiskinan

191,174,000 178,244,000 93.24%

Program

peningkatan

akses pendidikan

bagi keluarga

miskin

- - -

Program

Pelayanan

Kesehatan

Penduduk

Miskin

19,453,366,400 19,436,381,899 99.91%

Program

peningkatan

akses pelayanan

air bersih,

sanitasi dan

listrik bagi

keluarga miskin

- - -

Program

penataan

kawasan

perumahan

masyarakat

miskin

- - -


135

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


Program

pelayanan akses

pangan dan gizi

bagi keluarga

miskin

- - -

Program

Pembentukan

lembaga

ekonomi mikro

berbasis masjid

untuk keluarga

miskin

- - pelaksanaan 2

tahun

kebelakang di

evaluasi

terlebih

dahulu di

tahun 2016,

sehingga

anggaran

tidak

diberikan.

4.7.1. Menurunnya kasus

kekerasan terhadap

perempuan dan anak

Menurunnya kasus 59 kasus Program

Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaa

n Gender dan

Anak

143,000,000 140,079,000 97.96%

Program RW

layak anak

- - -

4.8.1. Tercapainya

peningkatan

penanganan masalah

kesejahteraan sosial

(PMKS)

Jumlah peningkatan

penanganan PMKS

5% pada tahun 2018

1% (737

orang)

Program

pembinaan panti

asuhan/panti

jompo

- - -


136

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


Program

Penguatan

Jejaring

Kemitraan dalam

Rangka

Penanganan

PMKS

- - -

Program

Pelayanan dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan

Sosial

665,000,000 657,687,475 98.90%

4.9.1. Terpenuhinya

kesetaraan gender

Rasio gender di atas

30% perempuan

36% Program

Peningkatan

Peran Serta dan

Kesetaraan

Jender Dalam

Pembangunan

- - -

5.1.1. Meningkatnya

proporsi pembiayaan

pembangunan yang

berasal dari

musrenbang

kecamatan

Persentase kenaikan

nilai musrenbang

kecamatan yang

diakomodir dalam

APBD sebanyak 5%

sampai akhir tahun

2018 (kumulatif)

3,6% Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Kelurahan

1,513,946,900 1,333,305,900 88.07%

5.1.2. Meningkatnya nilai

swadaya masyarakat

dalam stimulan/

bantuan RW

Prosentase swadaya

masyarakat sebesar

10% terhadap

jumlah bantuan RW

7,2% Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

395,532,000 278,316,900 70.37%


137

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


Membangun

Kelurahan


dan kualitas ruang

terbuka hijau publik

dan privat serta areal

Luas ruang terbuka

hijau publik menuju

10% pada akhir

tahun 2018

9,48% Program

Pengadaan

Ruang Terbuka

Hijau

- - -

Program

Pengelolaan

Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

1,705,000,000 1,639,672,000 96.17%

Program

pembebasan

lahan untuk

fasilitas umum

4,894,644,200 59,585,000 1.22%

6.1.2. Terjaganya kelestarian

fungsi lingkungan

hidup

Meningkatnya

kualitas dan akses

informasi SDA dan

LH (rata-rata

outcome)

86,5% Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan

Lingkungan

Hidup

200,000,000 173,005,000 86.50%

Air sungai (lokasi)

meningkatnya

pelayanan

konservasi SDA

(rata-rata outcome)

60% Program

Peningkatan

Kualitas dan

Akses Informasi

Sumber Daya

Alam dan

Lingkungan

Hidup

189,249,000 186,189,000 98.38%


138

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


Meningkatnya peran

serta masyarakat

dalam pengelolaan

lingkungan hidup

(rata-rata outcome)

59,20% Program

Pengelolaan

Lingkungan

Berbasis

Masyarakat

246,882,000 244,561,000 99.06%

6.1.3. Meningkatnya

pengelolaan sampah

dan sumber sampah

secara terpadu dan

berwawasan

lingkungan serta

peningkatan kapasitas

TPA

Cakupan wilayah

layanan kebersihan

dan pengangkatan

persampahan

sebanyak 80%

76% Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

9,302,720,013 8,769,742,555 94.27%

6.2.1. Tersedianya kualitas

jaringan jalan dan

jembatan yang



Proporsi jalan dalam

kondisi baik 100%

98,74% Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

Proporsi jumlah

jembatan kondisi

baik 100%

96% Program

Rehabilitasi/Pem

eliharaan Jalan

dan Jembatan


jaringan drainase yang

tertata dengan baik

dalam mendukung

upaya pengendalian

banjir, dan dampak

perubahan iklim

Berkurangnya titik

rawan genangan

banjir 18 titik

menjadi 10 titik

14 titik Program

pembangunan

saluran drainase

primer dan

sekunder


139

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


Program

Rehabilitasi/Pem

eliharaan

Saluran Drainase

Primer dan

Sekunder

Program

pengembangan

pengelolaan dan

konservasi

sungai, danau

dan sumber daya

air lainnya

Program

Pengendalian

Banjir


pengelolaan jaringan

air limbah domestik

secara optimal

Cakupan pelayanan

air limbah domestik

96%

Jumlah jamban dan

septitank 76,45%

(65.766 rumah

tangga)

71,87%



Cakupan pelayanan

air minum sebanyak

80%

76%

6.3.1. Terlaksananya

pengendalian

pemanfaatan ruang

kota yang konsisten

Tingkat pelanggaran

tata ruang menurun

0 kasus

14 kasus Program

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

1,012,570,000 888,043,000 87.70%


140

No. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET

Kinerja Program

Anggaran


Program

penyediaan

sistem informasi

pengendalian

tata ruang

- - -

6.4.1. Meningkatnya kualitas

lingkungan perumahan

Berkurangnya

kawasan lingkungan

permukiman kumuh

menjadi 0,46%

70,09 Ha

(1,84%)

Program

Lingkungan

Sehat

Perumahan

2,056,455,000 334,175,000 16.25%


rumah tidak layak huni

Menurunnya jumlah

rumah tidak layak

huni

17.136

rumah

Program

Pengembangan

Perumahan

193,300,000 173,371,000 89.69%


transportasi perkotaan

yang terpadu dan

memadai untuk

melayani pergerakan

orang dan barang

Cakupan wilayah

pelayanan angkutan

umum

86% Pogram

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

400,000,000 397,500,000 99.38%

Program

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

50,000,000 46,167,500 92.34%


141

Kondisi umum belanja daerah Kota Cirebon Tahun 2016 berdasarkan

laporan realisasi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

Rincian penggunaan APBD kota Cirebon adalah sebagai berikut:

Pos Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 319.893.842.205,-

2. Dana Perimbangan Rp 773.113.885.766,-

3. Lain-Lain pendapatan yang sah Rp 310.858.957.468,-

Pos Belanja

a. Belanja Tidak Langsung Rp 619.776.073.852,-

b. Belanja Langsung Rp 734.975.848.463,-

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016

PROGRAM ANGGARAN REALISASI %

REALISASI

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

59,318,822,147 56,454,229,291 95.17%

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

39,514,428,835 35,762,165,406 90.50%

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

3,669,137,000 3,420,594,300 93.23%

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3,085,420,250 2,990,580,385 96.93%

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

9,914,383,750 9,150,702,675 92.30%

Program Keluarga

Berencana

379,000,000 360,630,000 95.15%

Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

308,525,000 273,793,218 88.74%

Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

50,000,000 46,167,500 92.34%


142


REALISASI

Program Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD)

1,428,134,800 1,400,419,950 98.06%

Program Pengembangan

dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

- -


Data/Informasi

178,786,500 164,382,250 91.94%


Data/Informasi/Statistik

Daerah

209,630,600 208,501,000 99.46%


Kinerja Pengelolaan

Persampahan

9,302,720,013 8,769,742,555 94.27%


Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

1,479,433,600 1,283,781,497 86.78%


Nilai Budaya

- -


Pemasaran Pariwisata

524,998,000 463,276,500 88.24%


Perumahan

193,300,000 173,371,000 89.69%

Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

6,301,360,250 5,008,447,500 79.48%

Program Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

1,044,105,900 931,049,500 89.17%

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Kelurahan

1,513,946,900 1,333,305,900 88.07%

Program Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas Tenaga

Kerja

153,500,000 152,907,150 99.61%

Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

540,730,000 522,815,500 96.69%

Program Perlindungan

Konsumen dan

Pengamanan

Perdagangan

538,300,500 514,945,958 95.66%

Program Kerjasama

Pembangunan

69,260,000 61,210,000 88.38%

Program Lingkungan

Sehat Perumahan

2,056,455,000 334,175,000 16.25%

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

665,000,000 657,687,475 98.90%


143


REALISASI

Program Pemanfaatan

Ruang

164,270,000 161,476,000 98.30%

Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak

Kriminal

1,385,497,000 1,348,225,620 97.31%

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

246,682,000 243,127,000 98.56%


Destinasi Pariwisata

- -


Industri Kecil dan

Menengah

167,926,000 158,555,000 94.42%


Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

34,657,000 34,657,000 100.00%

Program Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

200,000,000 371,685,000 0.00%

Program Pengkajian dan

Penelitian Bidang

Informasi dan

Komunikasi

- -

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

143,000,000 140,079,000 97.96%

Program Peningkatan

Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

354,000,000 352,090,000 99.46%

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

1,077,402,000 1,062,804,350 98.65%

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

3,811,840,000 3,738,213,316 98.07%

Program Peningkatan

Peran Serta Kepemudaan

674,163,000 670,621,800 99.47%

Program Penyelamatan

dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

286,824,000 282,074,000 98.34%

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas

Perhubungan

75,000,000 57,563,000 76.75%

Program Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

305,000,000 273,309,000 89.61%

Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

29,046,754,131 24,742,892,583 85.18%


144


REALISASI

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

33,244,309,900 34,168,867,523 102.78%

Pogram Peningkatan

Pelayanan Angkutan

400,000,000 397,500,000 99.38%

Program Fasilitasi

Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi dan

Informasi

139,108,000 123,866,500 89.04%

Program Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Kearsipan

95,087,000 93,037,000 97.84%

Program Pendidikan

Menengah

24,645,473,100 25,564,204,081 103.73%

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

751,815,000 748,195,000 99.52%


Kemitraan

69,997,500 69,339,500 99.06%


Penganekaragaman

Konsumsi Pangan dan

Keamanan Pangan

262,110,000 258,595,500 98.66%


Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

37,750,000 37,750,000 100.00%


Wawasan Kebangsaan

32,737,250 29,209,600 89.22%


Pemanfaatan Ruang

1,012,570,000 888,043,000 87.70%

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

385,550,000 379,544,000 98.44%

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

60,000,000 118,980,000 0.00%

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun

Kelurahan

395,532,000 278,316,900 70.37%

Program Peningkatan

Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup

Pemuda

132,688,000 119,591,500 90.13%


dan Konservasi Sumber

Daya Alam

95,217,000 93,967,000 98.69%


dan Pengembangan

- -


145


REALISASI

Lembaga

Ketenagakerjaan

Program Kemitraan

Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

83,204,000 79,196,500 95.18%

Program Kerjasama

Informasi Dengan Mas

Media

100,000,000 197,005,000 0.00%

Program Pelayanan

Penempatan Tenaga

Kerja

99,275,000 98,686,750 99.41%

Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten/Kota

51,640,000 50,105,750 97.03%

Program Pendidikan Non

Formal

348,525,000 342,090,120 98.15%

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

1,668,110,000 177,710,000 10.65%

Program Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi

213,308,500 211,788,500 99.29%

Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Informasi

125,700,000 124,160,000 98.77%

Program Peningkatan

Peran Serta dan

Kesetaraan Jender Dalam

Pembangunan

- -

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaa

n Jalan dan Jembatan

- -

Peningkatan

Infrastruktur Teknologi

Informasi

1,926,130,000 1,852,687,190 96.19%

Program Pelayanan

Penyelesaian

Perselisihan Hubungan

Industrial

115,000,000 115,000,000 100.00%

Program pembebasan

lahan untuk fasilitas

umum

4,894,644,200 59,585,000 1.22%

Program Pemberdayaan

Masyarakat Untuk

Menjaga Ketertiban dan

Keamanan

407,862,300 399,758,350 98.01%


Sentra-Sentra Industri

Potensial

547,788,864 537,888,703 98.19%


dan Pengamanan Lalu

Lintas

5,313,705,000 5,193,334,553 97.73%

Program Peningkatan

Kualitas dan Akses

189,249,000 186,189,000 98.38%


146


REALISASI

Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan

Hidup

Program Peningkatan

Produksi

Pertanian/Perkebunan

1,421,100,000 1,263,798,000 88.93%

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

285,000,000 276,117,500 96.88%


Pemasyarakatan Olah

Raga

2,529,160,300 2,468,364,800 97.60%

Program Penataan dan

Pelayanan Perijinan

861,786,700 849,122,550 98.53%

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

214,840,000 209,427,000 97.48%

Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

325,000,000 319,787,500 98.40%

Program Peningkatan

Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (Pekat)

317,040,000 316,975,000 99.98%

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH

3,042,860,000 2,784,381,667 91.51%

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

1,511,374,850 1,510,007,350 99.91%

Program Pembentukan

lembaga ekonomi mikro

berbasis masjid untuk

keluarga miskin

- -

Program Pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

211,500,000 206,100,000 97.45%


Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

432,176,700 401,686,950 92.95%


Lingkungan Sehat

340,954,150 329,939,150 96.77%

Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

181,785,600 139,392,100 76.68%

Program Peningkatan


Keselamatan Pelayaran

51,780,000 51,580,000 99.61%


147


REALISASI

Program Peningkatan


Olah Raga

100,000,000 197,005,000 0.00%

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1,027,906,500 864,429,700 84.10%

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

967,756,500 927,896,750 95.88%

Program Penataan dan

Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

223,080,000 215,582,500 96.64%

Program Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

1,384,884,345 1,337,896,845 96.61%

Program Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan

1,287,394,250 1,260,661,400 97.92%

Program Inventarisasi

Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

- - -

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

211,010,000 123,380,000 58.47%

Program Pendaftaran

Penduduk

569,496,200 543,614,000 95.46%

Program Peningkatan

Pelayanan UPTD

1,589,220,000 1,549,962,706 97.53%

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

538,360,950 498,244,380 92.55%

Program Dukungan

Kelancaran

Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

- - -

Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk

Miskin

19,453,366,400 19,436,381,899 99.91%

Program Pelayanan

Pencatatan Sipil

335,383,000 331,260,000 98.77%

Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

1,705,000,000 1,639,672,000 96.17%

Program Peningkatan

Pelayanan Parkir

495,000,000 464,838,200 93.91%

Program

Penyelenggaraan

Pengembangan Olahraga

Sekolah

950,000,000 941,607,215 99.12%

Program Dana Alokasi

Khusus Bidang Keluarga

Berencana dan Keluarga

Sejahtera

2,944,296,000 2,768,960,830 94.04%


148


REALISASI

Program

Penanggulangan Korban

Bencana

- -

Program Pengadaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan

Prasarana

Puskesmas/Puskemas

Pembantu dan

Jaringannya

58,000,000 57,792,000 99.64%

Program Peningkatan

Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

104,143,000 41,140,000 39.50%

Program Sistem

Informasi Administrasi

Kependudukan

437,548,800 437,096,800 99.90%


Khusus Bidang Pertanian

15,893,819,500 14,351,608,000 90.30%


Khusus Bidang

Transportasi

1,015,913,600 1,005,204,500 98.95%

Program Penataan

Peraturan Perundang-

Undangan

1,439,857,500 1,048,637,300 72.83%

Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit Mata

- -

Program Pengembangan,

Pengelolaan, dan

Konservasi Sungai,

danau dan Sumber Daya

Air Lainnya

- -

Program Perencanaan

Kebijakan

Kependudukan

719,092,500 712,451,500 99.08%

Program Perencanaan

Penelitian dan

Pengembangan

- -

Program RW Bersih 510,688,100 484,575,100 94.89%


Khusus Bidang

Lingkungan Hidup

2,993,783,000 2,891,029,500 96.57%

Program Pencegahan

Penyakit Hewan

234,630,000 223,997,000 95.47%

Program Peningkatan

Produksi Perikanan

Tangkap

180,000,000 174,789,900 97.11%

Program Pendidikan

Kedinasan

476,784,300 458,425,300 96.15%


149


REALISASI


Banjir

- -


Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

- -

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah

Kelurahan/Kecamatan

1,513,414,000 1,441,791,975 95.27%

Program Peningkatan

Produksi Perikanan

Budidaya

533,704,000 505,399,000 94.70%


Khusus Bidang Kelautan

dan Perikanan

6,008,618,753 4,592,700,750 76.44%


Khusus Bidang

Pendidikan

15,318,513,919 15,043,296,792 98.20%

Program Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

- -

Program Pengadaan

Ruang Terbuka Hijau

- -

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

5,696,970,300 5,320,239,405 93.39%

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

- - -


Pengembangan Aparatur

2,660,320,150 2,123,788,100 79.83%

Program penataan

kelembagaan

460,814,000 458,900,000 99.58%

Program Pengaturan Jasa

Konstruksi

- -

Program Pengawasan

dan Pengendalian

Kesehatan Makanan

103,676,500 102,176,500 98.55%

Program Pengelolaan

Lingkungan Berbasis

Masyarakat

246,882,000 244,561,000 99.06%

Program Percepatan

Pembangunan Sanitasi

Perkotaan (PPSP)

- -

Program Pembinaan

Pemerintahan

859,178,000 464,668,000 54.08%

Program Pelayanan

Kesehatan Lanjutan

217,000,000,000 208,308,203,270 95.99%

Program Pembinaan

pembangunan,

perekonomian dan

kesejahteraan rakyat

2,755,647,000 2,422,192,250 87.90%


150


REALISASI


dan Pengawasan

Penanggulangan

Kemiskinan

191,174,000 178,244,000 93.24%

Program Pembinaan

Administrasi Umum

2,502,711,500 2,373,509,457 94.84%


Khusus Bidang Jalan

- -

Program

Penanggulangan

Bencana

1,066,695,000 1,010,601,550 94.74%

Program Peningkatan

Kualitas Tenaga

Kesehatan

26,516,400 24,756,400 93.36%


Khusus Bidang Air

Minum

- -

Program Peningkatan

Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya

Kebakaran

9,834,807,500 9,725,466,750 98.89%

Program Dana Bagi

Hasil Cukai Hasil

Tembakau Bidang

Kesehatan

3,833,983,000 3,585,721,024 93.52%

Program Optimalisasi

Pengelolaan Aset Daerah

2,018,322,000 1,756,066,250 87.01%


Khusus Bidang

Kesehatan

67,762,066,800 58,731,672,486 86.67%


Khusus Bidang Sanitasi

- -

Program Peningkatan

Kualitas Religius

Aparatur

841,174,950 736,915,950 87.61%

Program Peningkatan

Kualitas Sarana

Peribadatan

18,851,500 18,851,500 100.00%

Program Peningkatan

Kompetensi Keagamaan

1,662,596,700 1,570,469,850 94.46%

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaa

n Saluran Drainase

Primer dan Sekunder

- - -

Program Kerukunan

Umat Beragama

542,170,500 470,780,600 86.83%

Program Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi

787,952,000 773,507,000 98.17%

Program Pembangunan

Infrastruktur Perkotaan

- -


151


REALISASI

Program Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah

3,822,818,500 3,709,002,000 97.02%

Program Peningkatan

Kualitas Penganggaran

dan Realisasi APBD

3,551,542,200 2,695,673,200 75.90%

Program Bagi Hasil

Pajak Rokok Bidang

Kesehatan

7,000,000,000 6,851,087,027 97.87%

Program Peningkatan

Akuntabilitas dan

Transparansi APBD

1,585,339,500 1,504,066,000 94.87%

Program Peningkatan

Kualitas Opini BPK atas

Laporan Keuangan

Daerah

1,210,100,000 1,131,116,909 93.47%

Program Peningkatan

Jalan dan Jembatan

- -

Program Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Pertanggungjawaban

APBD

485,668,000 484,393,000 99.74%


Khusus Bidang Sarana

dan Prasarana Pemadam

Kebakaran

- -

Program Pembangunan

Gedung dan Lingkungan

- -


Khusus Bidang

Perumahan dan

Permukiman

- -

Jumlah Rp 887.265.671.357,- Rp 734.975.848.463,- 82,84%


152

D. PRESTASI PEMERINTAH KOTA CIREBON

I. Prestasi Tingkat Nasional

1. Bidang Pendidikan

Pendidikan Formal

a. Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Nasional

- Sandi Kristian Waluyo Juara I mata lomba Matematika dari SD

Kristen plus.

- Michael Gilbert Juara I mata lomba fisika dari SMA BPK Penabur.

- Louis Cahyadi Juara I mata lomba Matematika dari SMA Santa

Maria I.

b. Lomba Olimpiade Guru Nasional

- Iis Nuraeni M.Pd Juara I Bidang Lomba Guru Bahasa Indonesia

Tingkat SMP dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon.

- Agus Salim S.Pd., Juara 2 bidang lomba guru fisika tingkat SMA

dari SMA Negeri 7 Kota Cirebon.

Pendidikan Non Formal (PNF)

Lomba lembaga kursus dan pelatihan Tingkat Nasional

- H. Berry Herlambang, juara I lomba kelembagaan PNF dari LKP Eka

Jaya Berrindo.

2. Bidang Kesehatan

Tanda penghargaan tenaga kesehatan teladan di puskesmas tingkat nasional

Tahun 2016 diberikan kepada Yanti Februwanti.

3. Bidang Ketenagakerjaan

a. Penghargaan Tingkat Nasional Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja diberikan kepada PT.Sucofindo (Persero) cabang

Cirebon.


153

b. Penghargaan Kecelakaan Nihil Tingkat Nasional diberikan kepada PT.

Dok & Perkapalan Kodja Bahari (persero) Cabang Cirebon, PT.

Telekomunikasi Indonesia, Tbk Jabar Timur dan PT. Sucofindo (Persero)

cabang Cirebon.

4. Bidang Lingkungan Hidup

Penghargaan Adipura atas peningkatan kinerja dalam pengelolaan lingkungan

hidup perkotaan Tahun 2016.

5. Bidang Perhubungan

Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas untuk Kota

Sedang Tahun 2016.


154

6. Bidang Olah Raga

NO NAMA ATLIT CABOR HASIL

1 ADITYA GULAT EMAS

2 DEWI GULAT EMAS

3 FERI GULAT PERUNGGU

4 WAHYU NUGRAHA PANAHAN PERAK

5 YUDA BASKET EMAS

6 RAFENT BASKET EMAS

7 LEGISH BOLA VOLI EMAS

8 ELDIANSYAH PENCAK

SILAT PERAK

9 NONI BILIARD PERUNGGU

II. Prestasi Tingkat Provinsi

1. Bidang Pendidikan

a) Pendidikan Non Formal

i. Lomba expo kursus tingkat Jawa Barat.

- Yati Suharyati, juara I dari LKP Nur Utami.

- Dra. Hj. Enok Lasmanah, juara I dari LKP Sintia.

- Hj. Tuti Maryono, Juara I dan Juara Umum dari LKP Mustika.

- Supriatna S.Pd, juara harapan 2 lomba lembaga kursus dan pelatihan

dari LKP LIA.


155

b) Pendidikan Dasar

i. Lomba olimpiade sains nasional tingkat provinsi

- Sandi Kristian Waluyo, juara I lomba matematika dari SD Kristen

Plus.

- Muhammad Suryadeva, juara I lomba matematika dari SD Islam

Al-Azhar 3.

- Daren Rafael, juara I lomba matematika dari SD Santa Maria.

- Satha Juangsar, juara I lomba IPA dari SDN Sunyaragi I.

- Edgar Sulaeman, Juara I lomba matematika dari SMP Santa Maria.

- Febrian Dwi Kimhan, juara I lomba matematika dari SMP Islam

Al-Azhar 5.

- Muhammad Saiful Anwar, juara I lomba IPA dari SMP Islam Al-

Azhar 5.

- Epafroditus Kristiadi Susetyo, juara I lomba IPA dari SMP Kristen

Penabur.

ii. Lomba Festival Seni Siswa

- Amanda Lutfiah, Juara I Lomba Pidato dari SDN Karya Mulya I.

- Naufal Nur Fauzan, juara I lomba seni lukis dari SMP Negeri I.

- Rizky Lu’luul A, juara 2 lomba MTQ dari SMP Negeri 2.

c) Pendidikan Menengah

i. Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi

- Jonathan Richard Sugandhi, juara I lomba matematika dari SMA

Negeri 2.

- Ridwan Rizky Surgawan, juara I lomba kimia dari SMA Negeri 2.

- Glenda Emanuella Sutanto, juara I lomba Komputer dari SMA Santa

Maria I.

- RM. Ramadhan Kurniajati, juara I lomba biologi dari SMA Negeri 2.

- Jessica Eve, juara I lomba biologi dari SMA Kristen BPK Penabur.

ii. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat provinsi

- Hasbi Salam, juara I lomba cooking dari SMK Negeri 2.

- Nurul Dinda Sabrina, juara I lomba Restaurant Service dari SMK

Negeri 2 Cirebon.


156

- Mar’atus Aulia, juara I lomba tata kecantikan rambut dari SMK

Negeri 2.

- M. Setiawan, Juara I lomba Brick Laying dari SMK Negeri I Cirebon.

- Aji Santoso, Juara I lomba wall and floor tiling dari SMK Negeri I

Cirebon.

- Samsuri, Juara I lomba Autocad Building dari SMK Negeri I Cirebon.

- Muhamad Ilham Madani, Juara III lomba CNC dari SMK Negeri I

Cirebon.

- Mustapid, Juara III lomba Cabinet making dari SMK Negeri 1

Cirebon.

- Ryan Andrian, Juara III lomba electronic application dari SMK Negeri

I Cirebon.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a) Juara II Tingkat Provinsi Jawa Barat Lomba P2WKSS Katagori Kota

Industri Hasil Laut diberikan kepada Kelurahan Pulasaren

b) Pemenang Lomba Kreativitas Produk Perempuan Kepala Keluarga

(PEKKA) kategori kreativitas makanan olahan buah terbaik daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

c) Juara II lomba kreativitas pendamping kader posyandu Tingkat Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 diberikan kepada Angky Wulandari.

d) Juara II Pelaksanaan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Award

kategori kluster pendidikan Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2016.

3. Bidang Lingkungan Hidup

a) Penghargaan Raksa prasada Kategori Sekolah Berbudaya Lingkungan

(SBL) Tahun 2016

- SDN Sidamulya

- SMPN 18 Cirebon

b) Juara II lomba Penanaman 1 Miliar Pohon Kategori Kinerja Walikota

Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.


157

4. Bidang Kesehatan

a) Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Lulus Tingkat Paripurna diberikan

kepada RSUD Gunung Jati.

b) Penerima penghargaan Keteladanan Kategori Pembina Rumah Sakit

Tolak Kekerasan Tingkat Provinsi Jawa Barat diberikan kepada Drg.

Heru Purwanto.

c) Penerima penghargaan Keteladanan Kategori Dokter Pembina Rumah

Sakit Tolak Kekerasan Tingkat Provinsi Jawa Barat diberikan kepada

Drg. Siska Liliana.

d) Piagam penghargaan sebagai anggota tim kesehatan Provinsi Jawa

Barat untuk Pelayanan Perawatan Bedah Pasca Gempa di Rumah Sakit

Umum Pidie Jaya Aceh Tahun 2016 diberikan kepada dr. Ismail

Jamalludin Sp.BO, Ns. Junaedi, S.Kep, M.Kep dan Masrudin,

S.Kep,Ners.

e) Piagam Penghargaan sebagai Lembaga Berpartisipasi Aktif dan

Berkontribusi dalam Pengiriman Tim Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Untuk Kegiatan Pasca Gempa di Pidie Jaya Aceh Tahun 2016 diberikan

kepada RSUD Gunung Jati Kota Cirebon.

f) Penerima Penghargaan Keteladanan Kategori Tenaga Promkes Tingkat

Provinsi Jawa Barat diberikan kepada Majidun SKM.

5. Bidang Ketahanan Pangan

a) Juara II Kategori Umum Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Jawa Barat

Tahun 2016

b) Peringkat III Adhi Karya Pangan Nusantara Tahun 2016 kategori pengelola

sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dalam rangka peringatan hari pangan

sedunia ke-36 Tingkat Provinsi Jawa Barat.

c) Juara Harapan II Lomba Masak Serba Ikan tingkat Provinsi Jawa Barat

Tahun 2016

6. Bidang Pemerintahan

Peringkat III Kecamatan Terbaik Wilayah Kota Tingkat Provinsi Jawa

Barat Tahun 2016 diberikan kepada Kecamatan Pekalipan.


158

7. Bidang Peternakan

a) Peringkat III Adhi Karya Pangan Nusantara Tahun 2016 Kategori

Inovasi Pengolahan Hasil Peternakan Dalam Rangka Peringatan Hari

Pangan Sedunia Ke-36 Tingkat Provinsi Jawa Barat diberikan kepada

Kelompok Wanita Tani Az-Zahra.

b) Juara I Lomba Petugas Pemeriksa Kesehatan Daging Tingkat Jawa

Barat Tahun 2016 diberikan kepada Drh. Nedya Febiani.

c) Juara III lomba Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) Tingkat

Jawa Barat Tahun 2016 diberikan UPTD RPH Kota Cirebon.

8. Bidang Kepegawaian

a) Juara II Pengelolaan Manajemen Kepegawaian yang Bermutu,

Akuntabel, Inovatif dan Kreatif (BAIK) kluster III tingkat

Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2016.

b) Juara I PNS Teladan Kategori Pejabat Struktural Eselon III Tingkat

Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2016

c) Juara III PNS Teladan Kategori Fungsional Umum Tingkat

Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2016 Atas Nama Tanto

Kurniawan, S.Sos.


159

9. Bidang Koperasi

a) Juara I lomba Koperasi Berprestasi Kategori Siswa/Mahasiswa

Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 diberikan kepada Kopsis

Delapan Satoe SMA Negeri 1.

b) Juara II lomba Koperasi Berprestasi Kategori Siswa/Mahasiwa

Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 diberikan kepada Kopsis

SMA Negeri 6.

10. Bidang Hukum

Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Kelurahan

Sadar Hukum diberikan kepada Kelurahan Pulasaren.


160

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon

Tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan

kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian RPJMD selama tahun anggaran

2016. Laporan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja pemerintah daerah

kota cirebon selama tahun 2016 menunjukkan beberapa keberhasilan untuk

mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD 2013-2018 dan telah memenuhi 44

sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator sasaran kinerja

pemerintah daerah kota cirebon juga didukung dengan adanya alokasi anggaran

belanja daerah dalam APBD Pemerintah daerah kota cirebon tahun anggaran

2016 sebesar Rp 1.537.537.531.490,- jumlah tersebut telah direalisasi sebesar

Rp 1.354.751.922.315,- atau 88,11% (unaudit per 1 Maret 2016).

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2016 tidak terlepas dari adanya

solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun

secara eksternal, terhadap target capaian indikator sasaranapemeirntah daerah

kota cirebon. kekurangan yang terjadi selama tahun 2016 menjadi catatan yang

tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna

memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai

seratur persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun

mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi

juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah,

agar kendala yang dihadapi dan risiko kegagalannya dapat ditekan dan

diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah daerah Kota Cirebon

tahun 2016 ini, secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah


161

memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah daerah Kota

Cirebon untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Cirebon, Maret 2017

WALIKOTA CIREBON,

Drs. NASRUDIN AZIS, SH.

Documents

LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAh Tahun 2016 · KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah ... adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang merupakan salah