Hak Asasi Manusia (HAM)

Makalah ini Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen pembimbing : Ir. M. Rasyid Fadholi, MS

Disusun oleh :

Kartini Putri Wijayanti (135080501111077)

Dewi Tri Rahmadani (145080501111010)

Muhammad Suhantoro (135080301111157)

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Universitas Brawijaya

Malang

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya

sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul ”Hak Asasi Manusia” ini.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang

dibimbing oleh Ir. M. Rasyid Fadholi, MS. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam

penyusunan makalah ini. Oleh karena itu, kritik membangun dari para pembaca demi

keberlangsungan penulisan yang lebih baik diwaktu yang akan datang sangat saya harapkan.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Malang, 28 April 2015

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1   Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk terhormat dan

mulia serta memiliki hak asasi dan martabat yang sama. Hak asasi tersebut merupakan hak

dasar dari tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara,

pemerintahan,hukum dan setiap orang. Dasar Negara ini menyebutkan bahwa setiap orang

berhak untuk mendapatkan segala hal yang menjadi tumpuan, penunjang ataupun alat dalam

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan tanpa harus merugikan orang lain

dan lingkungannya.

Namun pada kenyataannya, pemerintah justru memberikan perlakuan yang berbeda

terhadap rakyatnya, baik dari segi persamaan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan untuk

masyarakat minoritas, dan lain sebagainya. Melihat banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak

asasi yang pada hakikatnya menuju kearah deskriminasi, maka akan dibahas lebih lanjut

mengenai deskriminasi mengenai tindakan hukum dan pelayanan kesehatan terhadap

masyarakat minoritas (menengah kebawah).

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam

penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait

dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang

harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas

terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam

era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan

hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai

kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau

pemenuhan HAM pada diri kita sendiri.

Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang

bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga,

dan dilindungi. hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga

keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan

perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara

individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari Diskriminasi dan anti diskriminasi?

2. Apa pengertian dari HAM?

3. Jelaskan bagaimana sejarah berkembangnya HAM ?

4. Apa saja dasar UU pelaksanaan HAM?

5. Apa saja lembaga penegak HAM di Indonesia?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan diskriminasi dan anti diskriminasi.

2. Untuk mengetahui penjelasan tentang HAM.

3. Untuk mengetahui sejarah perkembangan HAM.

4. Untuk mengetahui dasar UU pelaksanaan HAM di Indonesia.

5. Untuk mengetahui lembaga penegak HAM di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Diskriminasi

Diskriminasi pada dasarnya adalah penolakan atas HAM dan kebebasan dasar. Dalam

Pasal 1 butir 3 UU No. 39/1998 tentang HAM disebutkan pengertian diskriminasi adalah

“setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung

didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan,

status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat

pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan

HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang

politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya.

Dasar Persamaan Kedudukan setiap Masayarakat

Pentingnya prinsip persamaan kedudukan setiap warga negara dapat dilihat dari nilai

moral yang tersirat dalam prinsip persamaan, harkat, derajat dan martabat manusia. Hal ini

juga dapat dilihat dari sikap warga negara dan pemerintah dalam menyalurkan tugas,

kewajiban, dan wewenangnya. Menurut Tap MPR No.IV/MPR/1999, Kehidupan

bermasyarakat berbangsa dan bernegara dialam reformasi ini hendak dibangun dengan

berlandaskan prinsip persamaan dan anti diskriminasi. Konsekuensi dari ketentuan tesebut

adalah :

1)  Setiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai

makluk Tuhan Yang Maha Esa, Yang sama hak dan kewajibannya, sama derajatnya, tanpa

membeda-bedakan suku, agama, gender, dan lain-lain.

2)  Pemerintah dan warga negara dituntut untuk bertindak dengan menjunjung tinggi prinsip

persamaan derajat, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

3)  Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlakukan semua warga negara

tanpa diskriminasi.

4)  Pemerintah juga berwenang menindak barang siapa yang bertindak diskriminatif terhadap

orang lain.

5)  Setiap warga negara wajib memperlakukan pihak lain tanpa diskriminasi. Sebaliknya

mereka juga berhak atas perlakuan yang tidak diskriminatif dari sesama warga negara

maupun dari pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan.

Serta terdapat pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga Negara

bersamaan kedudukannya didalam Hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung Hukum

dan pemerintahan dengan tidak kecualinya. Hal itu menunjukan bahwa adanya keseimbang

antara hak dan kewajiban serta tidak adanya diskriminasi di antara warga Negara mengenai

kedua hal tersebut.

Perlakuan yang tidak diskriminatif tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang

sama kepada semua orang, tetapi berarti memberikan perlakuan terhadap semua orang sesuai

dengan hak yang ada padanya. Itulah kebijaksanaan yang perlu kita sadari dalam

melaksanakan prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan.

2.2 Pengertian HAM

Menurut Jan Materson dari komisi HAM PBB, HAM adalah hak-hak yang melekat

pada setiap manusia, yang tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil dapat hidup

sebagai manusia.

Dalam UU tentang Hahak Asasi Manusia pasal 1, HAM adalah seperangkat hak yang

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan

merupakan anuger yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

pemerintah, hukum dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap

harkat dan martabat manusia.

Secara universal HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir

sampai mati sebagai anugerah dari tuhan YME. Semua orang memiliki hak untuk

menjalankan kehidupan dan apa yang dikendakinya selama tidak melanggar norma

dan tata nilai dalam masyarakat. Hak asasi ini sangat wajib untuk dihormati, dijunjung

tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. Setiap orang sebagai

harkat dan martabat manusia yang sama antara satu orang dengan lainnya yang benar-

benar wajib untuk dilindungi dan tidak ada pembeda hak antara orang satu dengan

yang lainnya. 

2.3 Sejarah Perkembangan HAM

Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsafannya terhadap harga diri,

harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu sesungguhnya HAM ini sudah ada

sejak manusia itu dikodratkan hadir di dunia ini, dengan sendirinya HAM bukan merupakan

hal yang baru lagi. Sejak saat Nabi Musa dibangkitkan untuk memerdekakan umat Yahudi

dari perbudakan di Mesir, manusia telah menyadari tentang pentingnya penegakan hak-hak

nya dalam membela kemerdekaan kebenaran dan keadilan. Di Babylonia, terkenal hukum

Hammurabi yang menetapkan hukum untuk menjamin keadilan bagi warganya. Hukum

Hammurabi yang telah dikenal sejak 2000 tahun SM itu merupakan jaminan bagi hak hak

asasi manusia.

Di Solon, Athena, 600 Tahun SM, mengadakan perbaharuan dengan menyusun

perundang-undangan yang memberikan perlindungan keadilan. Ia menganjurkan warga

negara yang diperbudak karena kemiskinan agar dimerdekakan, Solon yang dianggap

bapaknya ajaran demokrasi kemudian membentuk mahkamah keadilan yang disebutnya

Heliaea. Majelis rakyat dinamakannya Ecclesia. Tokoh negarawan Athena lainnya ialah

Pericles, yang menghimbau penduduk negara itu berpartisipasi dalam lembaga

permusyawaratan Ecclesia. Sedangkan Flavius Anicius Justinian yang menjadi kaisar

Romawi (527) dengan gagasannya menciptakan peraturan hukum yang kemudian menjadi

pola sistem hukum modern di Negara Barat. Dasar hukum Justinian bermula dari jaminannya

bagi keadilan dan HAM.

Ahli filsafat dari Yunani seperti Socrates (470-399) SM dan Plato (428-348)

meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya HAM. Konsepsinya

menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan

tidak mengakui nilai nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322) mengajarkan:

Pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.

Kitab Suci Al-Qur'an lebih kurang 1400 tahun  yang lalu diwahyukan Allah SWT kepada

seluruh umat manusia melalui Rasul dan utusan-Nya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan

dalam firman itu:"Tiada paksaan dalam beragama". Ini merupakan pencerminan nilai-nilai

HAM dalam Al-Qur'an.

Namun kemudian sejarah juga mencatat, tonggak pertama bagi kemenangan HAM

terjadi di Inggris, pada 15 Juni 1215 lahirlah Piagam Magna Charta yang sangat terkenal.

Prinsip dasar yang tertuang dalam piagam tersebut adalah: (1) Kekuasaan Raja Harus

dibatasi; (2) Hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan Raja. Oleh Piagam ini, tak

seorangpun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas kekayaannya atau

diperkosa atau diasingkan, atau dengan cara apapun diperkosa hak-haknya, kecuali

berdasarkan pertimbangan hukum.

Dalam sejarah HAM, kehadiran Piagam Magna Charta menjadi lambang munculnya

HAM. Hal ini wajar karena telah mengajarkan bahwa hukum dan undang undang derajatnya

lebih tinggi daripada kekuasaan raja. Sejarah HAM yang berikutnya, munculnya beberapa

ahli hukum seperti Thomas Aquino yang menyampaikan ajarannya: "Bahwa hukum dan

Undang Undang hanya dapat dibuat atas kehendak rakyat atau oleh seorang Raja yang

mewakili aspirasi rakyat". Kemudian Ahli Hukum John Locke (1632-1704) yang

menggambarkan keadaan 'status naturalis' dimana manusia telah memiliki hak hak dasar

secara perorangan. Dalam keadaan bersama sama, hidup lebih maju seperti yang disebutnya

'status civilis', Locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara

itu hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara.

J.J Rousseau

Kemudian J.J Rousseau mengemukakan teori tentang Fundering (pendasaran)

kekuasaan negara bahwa kekuasaan negara itu timbulnya karena dan berdasarkan atas suatu

persetujuan atau konstrak antara seluruh masyarakat untuk membentuk suatu pemerintahan,

yakni segolongna manusia yang dikuasakan menjalankan pemerintahan. Teori ini dikenal

dengan "Kontrak Sosial (1762)" yang digunakan oleh Eropa dan Amerika, untuk melindungi

HAM. Setelah itu diwilayah Britania Raya, dalam sejarah HAM tercatat bahwa munculnya

Habeas Conpus Act (1879) yang merupakan sebuah undang undang untuk melindungi

kebebasan warga negara dan untuk mencegah pemenjaraan yang sewenang-wenang.

Kemudian Sejarah HAM di Britania Raya bertambah dengan munculnya Bill Of Rights

(1689) yang berisi tentang hak hak dan kebebasan warga negara dan menentukan pergantian

raja. Kemudian Bill Of Rights di Virginia, Amerika Serikat yang disahkan tanggal 12 Juni

1776. Dalam sejarah HAM, Bill Of Rights digunakan hingga 1951.

Revolusi Prancis dan Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh Locke dan

Rousseau yang disadari oleh penegakan HAM. Hasil pemikiran mereka telah menjadi

Undang Undang Dasar Amerika Serikat tanggal 17 September 1787 dan mulai berlaku

tanggal 4 Maret 1789. Pasal III seksi II (3) UUD tesebut diterima baik tahn 1789, sedangkan

pasal I-IX diterima pada tahun itu juga. Sementara pasal XIII tahun 1865, pasal XV tahun

1870 dan pasal XIX baru diterima pada tahun 1919. Kemudian Revolusi Prancis yang

dipelopori oleh Lafayette (ketika terjadi revolusi Amerika Serikat, dia berada disana) yang

mengakibatkan tersusunnya Declaration des droits de l'homme et du Citoyen (Pernyataan

Hak Hak Manusia dan Warga Negara) tahun 1789. Kemudian pada tahun 1791 semua HAM

dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis. Revolusi Prancis selain Lafayette,

diprakarsai oleh pemikir besar Prancis seperti J.J Rousseau, Voltaire, Monstequieu yang

bersemboyan: Liberte, egalite, Fraternite (Kemerdekaan, Persamaan, Persaudaraan).

Akan tetapi, dalam sejarah HAM dan penegakannya, Amerika Serikat dengan

Declaration of Independence tahun 1776 menjadi negara pertama dalam sejarah

perlindungan HAM dan jaminan HAM dalam konstitusi negara. Kendati begitu, secara resmi

rakyat Prancis telah lebih dahulu dalam penegakan HAM. Di Amerika Serikat sendiri,

Presiden Amerika Serikat yang menjadi pahlawan dalam penegakan HAM adalah Abraham

Lincoln, Wood Row Wilson dan Jimmy Carter.

Dalam sejarah HAM juga tercatat Belgia (1831), Jerman (1919), Australia dan Ceko

(1920) dan Uni Soviet (1936). Sejarah HAM mencapai masa penegakan yang gemilang

dengan ditandatanganinya Atlantic Charter pada tanggal 14 Agustus 1941 oleh Amanat

Presiden Franklin D. Roosevelt tentang "empat kebebasan (Four Freedom)" yang

diucapkan depan kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni: 

1. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (Freedom of speech and Expression)

2. Kebebasan untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (Freedom

of religion).

3. Kebebasan dari rasa takut (Freedom from fear)

4. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (Freedom from want).

Kemudian munculnya Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional sebagai

bagian Integral "The Four Freedom" disahkah pada tanggal 26 Juni 1945 di San Fransisco

Amerika Serikat. Dalam Charter of The United Nations 1946 pasal 55, menggariskan bahwa

PBB diperintahkan untuk menganjurkan agar hak hak asasi manusia dan kebebasan

kebebasan dasarnya dtaati.

Setelah Perang Dunia II, mulai tahun 1946 disusunlah Piagam HAM oleh Organisasi

kerjasam untuk Sosial Ekonomi PBB yang terdiri atas 18 Anggota. Sidang dimulai bulan

Januari 1947 dipimpin oleh Ny. Eleanor Roosevelt. Setelah dua tahun dibahas, tanggal 10

Desember 1948, Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Hotel Chaillot, Paris menerima

baik hasil kerja Panitia tersebut. Karya itu berupa Universal Declaration Of Human Rights

(Pernyataan Sedunia tentang Hak Hak Asasi Manusia) yang terdiri dari 30 Pasal. Dari 58

negara yang terwakil dalam sidang umum tesebut, 48 negara menyatakan setuju, 8 abstain

dan 2 negara tidak hadir.

Majelis Umum memproklamirkan Pernyataan Sedunia tentang HAM sebagai:

a Common standart of achievement for all people and nations

Suatu tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua

anggota anggota semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan

hak hak dan kebebasan kebebasan yang termaktub dalam pernyataan tersebut. Meskipun

bukan merupakan convention atau perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral

berkewajiban menerapkannya. Karena pada alinea pertama Mukadimah Pernyataan Seduna

itu dengan tandas menyatakan "Bahwa sesungguhnya hak hak kodrati yang diperoleh setiap

manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya

dan karena itu setiap manusia berhak akan kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatn dan

kebahagiaan pribadinya".

Setelah 21 Tahun berdirinya PBB yang dicetuskan pada tanggal 24 Oktober 1945,

HAM telah memperoleh jaminan perlindungan dalam dua Konvenan atau perjanjian HAM,

yang diterima Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966. Pada saatnya konvenan

konvenan tersebut secara yuridis mengkiat negara negara anggota yang telah meratifisirnya.

Perjanjian HAM dimaksud ialah: Konvenan Internasioanl tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial

dan Kultural; Konvenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik. Selain itu

ditetapkan juga Protokol Manasuka pada konvenan Internasional Hak Hak Sipil dan Politik.

Setelah tahun 1948, dalam Sejarah HAM tercatat banyak Konvensi yang dilakukan oleh PBB,

ILO, dan UNESCO.  Berikut beberapa perjanjian HAM yang terbentuk saat itu

1. Konvensi Nomor 98 tentang diberlakukannya Prinsip Prinsip Berorganisasi dan

berunding, yang diterima Organisasi Buruh Internasional atau Internasional Labour

Organization (ILO) pada tanggal 1 Juli 1949.

2. Konvensi Nomor 100 tentang pengupahan yang sama bagi buruh pria dan wanita

untuk pekerjaan sama. Diterima ILO tanggal 29 Juni 1951.

3. Konvensi Hak Hak Politik Wanita yang diterima oleh Sidang Umum PBB

berdasarkan resolusi nomor 640 (VII) tanggal desember 1952.

4. Konvensi mengenai Kewarganegaraan Wanita Bersuami,berdasarkan resolusi Nomor

1040 (XI) tanggal 29 Januari 1957 diterima SU-PBB.

5. Pernyataan Hak Hak Anak, berdasarkan resolusi nomor 1386 (XIV) diproklamirkan

SU-PBB tanggal 20 November 1959.

6. Konvensi tentang menentang Diskriminasi dalam bidang Pendidikan, diterima oleh

Konferensi Umum UNESCO tanggal 14 Desember 1960.

7. Konvensi tentang Izin Untuk Kawin, Usia Minimun untuk kawin dan pencatatan

Perkawinan-perkawinan, berdasarkan resolusi Nomor 1793 A (XVII) tanggal 7

November 1962.

8. Konvensi Internasional tentang Hilangnya segala bentuk Diskriminasi Rasial,

berdasarkan resolusi Nomor 2106 A (XX), yang diterima SU-PBB tanggal 21

Desember 1965.

2.4 Dasar UU pelaksanaan HAM

Pengaturan HAM dalam ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat dalam

perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif dalam pemajuan dan perlindungan

HAM. Empat hukum tertulis yang menyatakan tentang HAM :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. TAP MPR

3. UU

4. Peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Kepres, dll.

>> UUD 1945

a) Hak atas persamaan keududukan dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 27 Ayat 1.

b) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 27 Ayat 2.

c) Hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, Pasal 28.

d) Hak memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agama, Pasal 29 Ayat 2.

e) Hak dalam usaha pembelaan negara, Pasal 30.

f) Hak mendapat pengajaran, Pasal 31.

g) Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah, Pasal 32 .

h) Hak di bidang perekonomian, Pasal 33.

i)   Hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, Pasal 34. 

      

 >>  Undang-Undang

 

a) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b)  UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

c)  UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

d)  UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

e)  UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau

Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat.

f)   UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat

g)   UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

h)  UU Nomor 20 Tahun 1999 Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum

Bagi Pekerja.

2.5 Lembaga penegak HAM di Indonesia

A. Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)

Pada awalnya dibentuk dengan Kepres. No. 50 tahun 1993. Terbentuknya UU HAM pada

1999 membuat Komnas HAM harus menyesuaikan diri dengan UU tersebut. Tujuan komnas

HAM adalah :

1)       Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM

2)      Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia

Indonesia seutuhnya dan kemampuan partisipasi dalam berbagai bisang kehidupan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM menjalankan fungsinya sebagai berikut:

1)     Pengkajian dan Penelitian

Meliputi : mengkaji dan meneliti instrument internasional HAM (kemungkinan aksesi dan

ratifikasi) dan instrument nasional HAM (rekomendasi pembentukan, perubahan dan

pencabutan per-UUan)

2)     Penyuluhan

Meliputi : menyebarluaskan wawasan HAM kepada masyarakat, peningkatan kesadaran

HAM dalam lembaga formal dan non-formal, dan  kerjasama dengan organisasi lain dalam

bidang HAM

3)     Pemantauan

Meliputi : pengamatan dan penyusunan laporan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan

HAM, penyelidikan dan pemeriksaan peristiwa pelanggaran HAM dalam masyarakat,

pemanggilan kepada pelapor atau korban atau atau saksi atau yang diadukan terkait

pelanggaran HAM, peninjauan lokasi pelanggaran HAM, pemanggilan pihak terkait dan

pemeriksaan setempat terhadap suatu tempat atau bangunan yang dimiliki pihak tertentu

dengan izin pengadilan dan pemberian pendapat erdasar persetujuan ketua pengadilan dalam

kasus HAM.

4)     Mediasi

Meliputi : perdamaian, penyelesaian perkara, pemberian saran untuk menempuah jalan

pengadilan, penyampaian rekomendasi kepada pemerintah DPR RI untuk ditindaklanjuti.

B. Pengadilan HAM

Merupakan pengadilan khusus di lingkungan pengadilan umum di kabupaten atau

kota yang secara khusus menangani kasus pelanggaran HAM berat seperti genosida

(pemusnahan massal terhadap suatu ras, etnis, bangsa atau agama tertentu) dan kejahatan

terhadap kemanusiaan, seperti pembunuhan, pemusnahan, pengusiran, perkosaan, pemaksaan

pemandulan, peganiayaan, penculikan, kejahatan apartheid (penindasan dan dominasi

terhadap suatu kelompok ras demi mempertahankan kekuasaan) dan lain-lain (menurut UU

No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Dikenal juga pengadilan HAM ad hoc yang

menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU HAM lahir (menganut asas

retroaktif atau berlaku surut).

C. Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KNPA lahir berawal dari gerakan nasional perlindungan anak sejak 1997. Setelah reformasi,

tanggung jawab tersebut diserahkan pada masyarakat. KNPA melakukan perlindungan anak

dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan,

ketidakadilan dan perlkuan salah yang lain.

Ada juga KPAI yang dibentuk berdasar pasal 76 UU No, 23 tahun 2002. KPAI dibentuk

dengan tujuan:

1)   Melakukan sosialisasi per-UUan yang berkaitan dengan perlindungan anak

2)  Mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan

penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan

anak

3)  Member laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalm rangka

perlindungan anak.

D. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Komisi ini dibentuk berdasar kepres No. 181 tahun 1998 dengan dasar pertimbangan sebagai

upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan. Tujuan komisi ini adalah:

1)    Menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan

2)  Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan

3)  Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap

perempuan dan hak asasi perempuan.

Fungsi komisi ini antara lain:

1)   Penyebarluasan pemahaman, pencegahan penanggulangan, penghapusan kekerasan

terhadap perempuan

2)   Pengkajian dan penelitian terhadap instrument PBB terkait perlindungan HAM terhadap

perempuan

3)    Pemantauan dan penelitian terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan

4)    Penyebarluasan hasl pemantauan thd kekerasan terhadap perempuan

5)    Pelaksanaan kerjasama regionl dan internasional dalam pencegahan dan penanggulangan

kekerasan terhadap perempuan

E.     Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi

Dibentuk berdasarkan UU No. 27 tahun 2004 dengan tujuan:

1)   Memberikan alternative penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan (non

litigasi) HAM ketika pengadilan HAM mengalami kebuntuan

2)    Sarana mediasi pelaku dan korban pelanggaran HAM berat di luar jalur sidang.

F. LSM Pro Demokrasi dan HAM

Merupakan organisasi non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) yang berfokus

pada pengembangan kehidupan demokratis dan pengembangan HAM.  Yang termasuk LSM

ini antara lain: YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Kontras (Komisi

untuk orang hilang dan korban kekerasan), Elsam (lembaga studi dan advokasi masyarakat),

PBHI (Perhimpunan bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan lain-lain. LSM semacam

ini kebanyakan lahir sebelum lahirnya KomnasHAM. Dalam pelaksanaannya, LSM

merupakan mitra kerja Komnas HAM yang mendampingi korban pelanggaran HAM ke

Komnas HAM.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang

beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :

HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari

manusia secara otomatis.

HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,

pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.

HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau

melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara

membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

Empat hukum tertulis yang menyatakan tentang HAM :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. TAP MPR

3. UU

4. Peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Kepres,

dll.

Lembaga penegak HAM di Indonesia :

a. Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)

b. Pengadilan HAM

c. Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) dan Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI)

d. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

e. Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi

f. LSM Pro Demokrasi dan HAM

3.2 Saran

Dibutuhkan reverensi yang banyak untuk dapat mengetahui Perkembanagn

pengetahuan tentang HAM. Diharapkan kita dapat sering membaca untuk menambah

wawasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan HAM dan hukum penegaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Gunarto, M.P. 2007. Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Dinamika Global.

Mimbar Hukum. 167-180

Hadisuprapto, Paulus. 2006. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model

Peradilan Anak Indonesia Masa Datang. Semarang : Badan Penerbit Universitas

Diponegoro

http://www.apapengertianahli.com/2014/11/pengertian-ham-dan-sejarah-ham.html. Diakses

pada senin 27 April 2015 pukul 23:34 WIB