Upload
vantuong
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2016 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Nomor 11
Telepon (0711) 7690008 Fax. (0711) 7690078 Kode Pos 30753
e-mail: [email protected] website: www.dppkad.banyuasinkab.go.id PANGKALAN BALAI – 30753
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
halaman ii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan. Laporan Kinerja merupakan subsistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu media pertanggungjawaban DPPKAD Kabupaten Banyuasin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan tata kerjanya serta berperan dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DPPKAD Kabupaten Banyuasin selama tahun 2016. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja DPPKAD Kabupaten Banyuasin.
Dengan mengingat bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.
Pangkalan Balai, Desember 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUASIN, BAMBANG WIRAWAN, S.E., M.M., Ak., CA.
Pembina Utama Muda NIP. 196210021983021002
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
halaman iii
DAFTAR ISI
hal.
HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN EXECUTIVE SUMMARY
i ii iii iv v vi vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum B. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi C. Isu Strategis D. Sistematika Pelaporan
1 1 1 4 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA
6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja
1. Pertumbuhan Pendapatan Daerah 1.1. Analisis Kinerja dan Alternatif Solusi 1.2. Analisis Program/Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
2. Tanggal Penetapan APBD 2017 2.1. Analisis Kinerja dan Alternatif Solusi 2.2. Analisis Program/Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
3. Opini WTP BPK terhadap LKPD 2015 3.1. Analisis Kinerja dan Alternatif Solusi 3.2. Analisis Program/Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
4. Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015 4.1. Analisis Kinerja dan Alternatif Solusi 4.2. Analisis Program/Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
B. Realisasi Keuangan 1. Realisasi Anggaran Indikator: Pertumbuhan Pendapatan Daerah 2. Realisasi Anggaran Indikator: Tanggal Penetapan APBD Tahun 2017 3. Realisasi Anggaran Indikator: Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015 4. Realisasi Anggaran Indikator: Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015
C. Inovasi D. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluator atas LKjIP Tahun 2015
12 13 13 14 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36
BAB IV PENUTUP 38 LAMPIRAN
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
halaman iv
DAFTAR TABEL
Judul
Nama Tabel hal.
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Indikator: Pertumbuhan Pendapatan Daerah 13 Tabel 3.2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin 15 Tabel 3.3. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuasin 16 Tabel 3.4. Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Banyuasin 17 Tabel 3.5. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kabupaten Banyuasin 18 Tabel 3.6. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Banyuasin 18 Tabel 3.7. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kabupaten Banyuasin 20 Tabel 3.8. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Indikator: Pertumbuhan Pendapatan Daerah DPPKAD Kabupaten Banyuasin
21
Tabel 3.9. Capaian Kinerja Indikator: Tanggal Penetapan APBD 2017 22 Tabel 3.10. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun 2017 Kabupaten Banyuasin 22 Tabel 3.11. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Indikator: Tanggal Penetapan APBD 2017 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
24
Tabel 3.12. Capaian Kinerja Indikator: Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015 24 Tabel 3.13. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Indikator: Opini BPK atas LKPD Tahun 2015 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
25
Tabel 3.14. Capaian Kinerja Indikator: Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015 26 Tabel 3.15. Capaian Nilai LKjIP Tahun 2015 27 Tabel 3.16. Permasalahan dan Alternatif Solusi Pencapaian Kinerja Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015 28 Tabel 3.17. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Indikator: Opini BPK atas LKPD Tahun 2015 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
29
Tabel 3.18. Realisasi Anggaran Tahun 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin Indikator: Pertumbuhan Pendapatan Daerah
31
Tabel 3.19. Realisasi Anggaran Tahun 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin Indikator: Tanggal Penetapan APBD Tahun 2017
32
Tabel 3.20. Realisasi Anggaran Tahun 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin Indikator: Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015
33
Tabel 3.21. Realisasi Anggaran Tahun 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin Indikator: Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015
34
Tabel 3.22. Kelemahan dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluator 36
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
halaman v
DAFTAR GAMBAR
Judul
Nama Gambar hal.
Gambar 1.1. Gambar 2.1. Gambar 2.2. Gambar 2.3. Gambar 2.4.
Bagan Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Banyuasin Cascading Indikator Kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah Cascading Indikator Kinerja Tanggal Penetapan APBD 2017 Cascading Indikator Kinerja Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015 Cascading Indikator Kinerja Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015
4 8 9
10 11
Gambar 3.1. Aplikasi Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin
12
Gambar 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin
13
Gambar 3.3. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 Kabupaten Banyuasin
14
Gambar 3.4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 Kabupaten Banyuasin
14
Gambar 3.5. Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 Kabupaten Banyuasin
17
Gambar 3.6. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 Kabupaten Banyuasin
19
Gambar 3.7. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin
30
Gambar 3.8. Komposisi Belanja Langsung Tahun 2016 per Indikator Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin
31
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
halaman vi
DAFTAR LAMPIRAN
Judul
Nama Lampiran
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2016 Lampiran 2 Kertas Kerja Perhitungan Capaian Kinerja
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
halaman vii
EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)
Rata-rata kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Banyuasin pada tahun 2016 mencapai 106,44%. Capaian ini lebih baik dari rata-rata capaian tahun 2015 yang sebesar 99,41% dan rata-rata capaian pada tahun 2014 yang
mencapai 100,00%. Sedangkan untuk tahapan Rencana Strategis 2014 – 2018 capaian kinerja rata-rata sudah mencapai 101,95% atau melampaui target tahapan sebesar
100,00%.
Dari 4 indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Bupati Banyuasin, seluruh indikator kinerja (100,00%) berhasil mencapai target yang
diperjanjikan dengan capaian tertinggi pada indikator Pertumbuhan Pendapatan Daerah
yang mencapai 125,76%. Dari target pertumbuhan sebesar 10,78% berhasil dicapai sebesar 13,56%.
Dari segi realisasi anggaran, penyerapan anggaran pada tahun 2016 mencapai 88,28%.
Penyerapan anggaran tahun 2016 ini lebih baik dari penyerapan anggaran tahun 2015 yang sebesar 86,09% dan tahun 2014 yang sebesar 79,91% sehingga dapat diasumsikan
bahwa terjadi peningkatan kinerja perencanaan anggaran sejak tahun 2014 sampai
dengan tahun 2016.
Selain itu terdapat dua inovasi yang dikembangkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin, yaitu Aplikasi Kinerja dan Aplikasi
Pelaporan yang bertujuan meningkatkan kinerja proses pengumpulan, pengolahan,
pengukuran dan pelaporan data kinerja dan keuangan. Untuk masa yang akan datang kedua aplikasi ini diharapkan dapat dipergunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Banyuasin, khususnya organisasi yang menjadi pilot project Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) Kabupaten Banyuasin.
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2012.
DPPKAD tidak hanya berperan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
tetapi juga bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan merangkap
Bendahara Umum Daerah (BUD) termasuk pengelolaan asset daerah Kabupaten Banyuasin. Peran ini sejalan dengan peran Kementerian Keuangan Republik Indonesia
pada tatanan Pemerintah Pusat.
B. Kewenangan Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin, kedudukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Banyuasin merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di
bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan urusan Pemerintah Kabupaten serta perundang-undangan yang berlaku dengan tugas
melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan Program Anggaran, Perubahan dan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, membina Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah Kabupaten dan Kecamatan, melaksanakan pengelolaan asset daerah serta memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
I - 2
Sedangkan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Banyuasin sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin adalah: 1. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah, penyusunan dan
pengendalian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), perencanaan kebutuhan pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan asset, penyusunan
perencanaan di bidang pembukuan dan pelaporan, pemberian bimbingan dan pembinaan koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; 3. Perencanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah;
4. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah;
6. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran
pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya; 7. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penagihan pajak daerah,
retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya; 8. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasi di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah; 9. Melakukan penyuluhan/sosialisasi pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan daerah lainnya;
10. Mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
11. Mengelola administrasi keuangan daerah dan dinas daerah; 12. Menguji kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta membina pembendaharaan;
13. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan dan dinas daerah;
14. Mengumpulkan bahan untuk mengevaluasi dan meneliti dalam rangka penyusunan kebijakan pengembangan potensi daerah yang dapat dijadikan
sumber penerimaan daerah;
15. Menyiapkan bahan petunjuk Bank Operasional untuk melakukan peneriman dan pembayaran kas sebagai salah satu fungsi kas daerah;
16. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Bank dan/atau Lembaga
Keuangan lainnya yang ditunjuk; 17. Penatausahaan dan pengaturan data yang diperlukan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah APBD);
18. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi;
19. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atau beban rekening kas umum daerah;
20. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama
pemerintah daerah; 21. Mensosialisasikan semua Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan
dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan penerimaan daerah;
22. Mengurus semua asset daerah dan memproses pemakaiannya/pemanfaatannya;
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
I - 3
23. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan daerah;
24. Penyajian informasi keuangan daerah; 25. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Pedesaan;
26. Pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan/Pedesaan; 27. Pelayanan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(PBB) Perkotaan/Pedesaan; 28. Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/ Pedesaan; 29. Penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/ Pedesaan;
30. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Perkotaan/ Pedesaan; 31. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
32. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
33. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi DPPKAD Kabupaten Banyuasin diatur dalam Peraturan Bupati
Banyuasin Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Sub Bagian Perlengkapan dan Perencanaan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
1. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan; 2. Seksi Penagihan;
3. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya. d. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari:
1. Seksi Pedaftaran dan Pendataan;
2. Seksi Pengolahan Data dan Penetapan; 3. Seksi Ekstensifikasi dan Pengawasan
e. Bidang Asset Daerah, terdiri dari: 1. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
2. Seksi Kekayaan dan Asset Daerah; 3. Seksi Penghapusan.
f. Bidang Anggaran, terdiri dari:
1. Seksi Pendapatan dan Pembiayaan; 2. Seksi Belanja Tidak Langsung;
3. Seksi Belanja Langsung. g. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
1. Seksi Verifikasi;
2. Seksi Perbendaharaan; 3. Seksi Kas Daerah
h. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari: 1. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
2. Seksi Pembukuan; 3. Seksi Pelaporan.
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
I - 4
KEPALA DINAS
Kelompok
Jabatan
Fungsional
UPTD
Bidang
Pendapatan
Seksi Pendaftaran,
Pendataan dan
Penetapan
Seksi
Penagihan
Seksi Dana
Perimbangan dan
Pendapatan
Lainnya
Seksi Monitoring
dan Evaluasi
Bidang
Pembukuan dan
Pelaporan
Seksi
Pembukuan
Seksi
Pelaporan
Bidang PBB dan
BPHTB
Seksi Pendaftaran
dan Pendataan
Seksi Pengolahan
Data dan Penetapan
Seksi Ekstensifikasi
dan Pengawasan
Bidang
Perbendaharaan
Seksi Verifikasi
Seksi
Perbendaharaan
Seksi Kas
Daerah
Bidang
Anggaran
Seksi
Pendapatan dan
Pembiayaan
Seksi Belanja
Tidak Langsung
Seksi Belanja
Langsung
Bidang Asset
Seksi Analisa
Kebutuhan dan
Pengadaan
Seksi Kekayaan
dan Asset
Daerah
Seksi
Penghapusan
Sekretaris
Subbag. Perlengkapan & Perencanaan dan
Perencanaan
Subbag. Umum dan
Kepegawaian
Subbag.
Keuangan
i. Unit Pelaksana Tekns (UPT) Dinas, terdiri dari:
1. Sub Bagian Tata Usaha; 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
Gambar 1.1.
Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Banyuasin
Lampiran Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 25 Tahun 2015
C. Isu Strategis
Isu Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupatren Banyuasin dilihat dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dari sektor penerimaan PAD yang potensinya masih sangat besar untuk dikelola.
2. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang Partisipatif, Transparan, Akuntabel,
Disiplin, Adil, Efektif, dan Efisien melalui penyampaian Raperda APBD secara tepat waktu dan penyediaan peraturan/pedoman pengelolaan anggaran daerah.
3. Mempertahankan opini WTP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selalu diperoleh sejak LKPD 2011.
4. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas DPPKAD melalui peningkatan kompetensi dan penyelenggaraan SAKIP yang terukur dan bertanggung jawab.
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
I - 5
D. Sistematika Pelaporan
LKjIP DPPKAD Tahun 2016 melaporkan pencapaian kinerja DPPKAD selama tahun
2016. Capaian kinerja tahun 2016 diukur dan dinilai berdasarkan dengan membandingkan Perjanjian Kinerja dengan Capaian Kinerja 2016 sebagai tolak ukur
keberhasilan tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja tahun 2016 memungkinkan
dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja atau performance gate sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
Dengan adanya pola pikir seperti ini sistematikan pelaporan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Banyuasin dapat diiliustrasikan sebagai berikut:
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Gambaran Umum, Kewenangan
tugas pokok dan struktur organisasi, Isu strategis serta Sistematika Laporan Kinerja.
Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas tentang ringkasan/ikhtisar
perjanjian kinerja tahun 2016.
Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran Kinerja Tahun 2016, Analisis
capaian kinerja, Realisasi Keuangan, Prestasi dan Penghargaan dan Tindak lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya.
Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan DPPKAD Kabupaten
Banyuasin untuk meningkatkan kinerjanya.
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
II - 6
BAB II
PERENCANAAN
KINERJA
Untuk tahun 2016 terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 antara Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Bupati Banyuasin, yaitu:
1. Pertumbuhan Pendapatan Daerah sebesar 10,78%.
2. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 Kabupaten Banyuasin ditetapkan paling lambat pada tanggal
31 Deember 2016. 3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 yang ditargetkan Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP). 4. Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015 yang ditargetkan “B”.
Dari keempat indikator kinerja tersebut diturunkan menjadi 18 (delapan belas)
indikator kinerja eselon III sebagai berikut: 1. Capaian target penerimaan PAD non PBB dan BPHTB sebesar 100,00%
(indikator kinerja Kepala Bidang Pendapatan).
2. Capaian target penerimaan PBB dan BPHTB sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang PBB dan BPHTB).
3. Capaian target penerimaan non PAD sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang Pendapatan).
4. Raperda APBD Tahun 2017 disampaikan kepada DPRD Kabupaten
Banyuasin paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun 2016 (indikator kinerja Kepala Bidang Anggaran).
5. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan anggaran daerah sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang Anggaran).
6. Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan perbendaharaan daerah sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang
Perbendaharaan).
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
II - 7
7. Persentase Jumlah SP2D dan SPD sesuai persyaratan yang diterbitkan
tepat waktu sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan).
8. Persentase piutang TP/TGR yang berhasil direalisasikan sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang Perbendaharaan).
9. Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan BMD sesuai Peraturan
Perundang-undangan sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang Asset).
10. Persentase penyelesaian BMD yang masih memerlukan tindak lanjut sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang Asset).
11. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang Pembukuan dan
Pelaporan).
12. Persentase pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi keuangan daerah sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang
Pembukuan dan Pelaporan). 13. Persentase SKPD yang menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan
ketentuan sebesar 100,00% (indikator kinerja Kepala Bidang Pembukuan
dan Pelaporan). 14. Capaian kerja aparatur DPPKAD yang baik dengan nilai ≥ 77,50 (indikator
kinerja Sekretaris Dinas). 15. Perilaku aparatur DPPKAD yang baik dengan nilai ≥ 77,50 (indikator
kinerja Sekretaris Dinas). 16. Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran sebesar 95,00%
(indikator kinerja Sekretaris Dinas).
17. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100,00% (indikator kinerja Sekretaris Dinas).
18. Tingkat pemenuhan dokumen SAKIP SKPD sebesar 100,00% (indikator kinerja Sekretaris Dinas).
Kedelapan belas indikator kinerja eselon III tersebut di atas kemudian diturunkan lagi menjadi indikator kinerja eselon IV berupa output dari 81 kegiatan
yang dilaksanakan selama tahun 2016.
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
II - 8
Gambar 2.1.
Cascading Indikator Kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Sumber: Pengolahan data
Pertumbuhan Pendapatan Daerah
sebesar 10,78%
Capaian Target
Penerimaan PAD non PBB dan BPHTB
sebesar 100,00%
Capaian Target
Penerimaan non PAD sebesar 100,00%
Capaian Target
Penerimaan PBB dan BPHTB sebesar
100,00%
Program 60
1. Kegiatan 60.01
2. Kegiatan 60.09 3. Kegiatan 60.11
4. Kegiatan 60.14 5. Kegiatan 60.15 6. Kegiatan 60.16
Program 60
1. Kegiatan 60.08 2. Kegiatan 60.10 3. Kegiatan 60.12
4. Kegiatan 60.13
Program 61
1. Kegiatan 61.01
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
II - 9
Gambar 2.2.
Cascading Indikator Kinerja Tanggal Penetapan APBD 2017
Sumber: Pengolahan data
Tanggal Penetapan Perda APBD 2017 ≤ 31 Desember 2016
Persentase Pemenuhan Peraturan
Pengelolaan Anggaran sebesar 100,00%
Raperda APBD 2017 disampaikan ke DPRD
≤ Minggu I Oktober 2016
Program 62
1. Kegiatan 62.01 2. Kegiatan 62.02
3. Kegiatan 62.06
Program 62
1. Kegiatan 62.03
2. Kegiatan 62.04 3. Kegiatan 62.07 4. Kegiatan 62.09
5. Kegiatan 62.10 6. Kegiatan 62.12 7. Kegiatan 62.13
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
II - 10
Gambar 2.3.
Cascading Indikator Kinerja Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015
Sumber: Pengolahan data
Tingkat pemenuhan peraturan dan
pedoman pengelolaan perbendaharaan
daerah sebesar 100,00%
Program 63
1. Kegiatan 63.01 2. Kegiatan 63.02 3. Kegiatan 63.09
4. Kegiatan 63.10
Persentase Jumlah SP2D dan SPD
sesuai persyaratan
yang diterbitkan tepat waktu
sebesar 100,00%
Program
63
1. Kegiatan 63.03 2. Kegiatan 63.04 3. Kegiatan 63.13
Persentase piutang TP/TGR
yang berhasil direalisasikan
sebesar 100,00%
Program 63
1. Kegiatan 63.05
Persentase SKPD yang melaksanakan
pengelolaan BMD
sesuai Peraturan Perundang-undangan
sebesar 100,00%
Program
64
8. Kegiatan 64.01 9. Kegiatan 64.05 10. Kegiatan 64.08
11. Kegiatan 64.09 12. Kegiatan 64.10
Persentase penyelesaian BMD
yang masih memerlukan tindak
lanjut sebesar 100,00%
Program
64
1. Kegiatan 64.04
2. Kegiatan 64.06 3. Kegiatan 64.07
Ketepatan waktu
penyajian laporan keuangan sesuai
dengan ketentuan sebesar 100,00%
Program 65
1. Kegiatan 65.04 2. Kegiatan 65.05 3. Kegiatan 65.07
Persentase pemenuhan peraturan
dan pedoman pengelolaan akuntansi
keuangan daerah sebesar 100,00%
Program 65
1. Kegiatan 65.01
Persentase SKPD yang
menyelenggarakan
pembukuan sesuai dengan ketentuan sebesar 100,00%
Program
65
1. Kegiatan 65.04
2. Kegiatan 65.06
Opini WTP BPK RI
atas LKPD Tahun 2015
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
II - 11
Gambar 2.4.
Cascading Indikator Kinerja Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015
Sumber: Pengolahan Data
Capaian kerja
aparatur DPPKAD yang baik (≥ 77,50)
Program
05
1. Kegiatan 05.01 2. Kegiatan 05.54
Perilaku aparatur
DPPKAD yang baik (≥ 77,50)
Program 03
1. Kegiatan 03.02 2. Kegiatan 03.03
3. Kegiatan 03.05 4. Kegiatan 03.07 5. Kegiatan 03.08
Tingkat
pemenuhan layanan
administrasi perkantoran
sebesar 95,00%
Program
01
1. Kegiatan 01.01 2. Kegiatan 01.02 3. Kegiatan 01.03 4. Kegiatan 01.05
5. Kegiatan 01.06
6. Kegiatan 01.07 7. Kegiatan 01.08 8. Kegiatan 01.09
9. Kegiatan 01.10 10. Kegiatan 01.11 11. Kegiatan 01.12 12. Kegiatan 01.13 13. Kegiatan 01.15
14. Kegiatan 01.16 15. Kegiatan 01.17 16. Kegiatan 01.18 17. Kegiatan 01.19 18. Kegiatan 01.20
Tingkat
pemenuhan sarana dan prasarana
aparatur sebesar 100,00%
Program 02
1. Kegiatan 02.05 2. Kegiatan 02.10 3. Kegiatan 02.21 4. Kegiatan 02.22
5. Kegiatan 02.24 6. Kegiatan 02.26 7. Kegiatan 02.28 8. Kegiatan 02.47
Tingkat
pemenuhan dokumen SAKIP
SKPD sebesr
100,00%
Program 06
1. Kegiatan 06.01 2. Kegiatan 06.18 3. Kegiatan 06.21 4. Kegiatan 06.23
Nilai “B” LKjIP SKPD Tahun 2015
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 12
BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA
Akuntabilitas kinerja organisasi diperoleh melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan data realisasi kinerja dengan Perjanjian Kinerja. Untuk tahun 2016,
DPPKAD Kabupaten Banyuasin mulai mencoba menerapkan pengumpulan dan pengolahan data kinerja secara elektronik menggunakan Aplikasi Kinerja. Walaupun
masih bersifat uji coba, dengan pengembangan yang akan terus dilakukan diharapkan
pengumpulan dan pengolahan data kinerja melalui aplikasi ini akan semakin baik dan pada akhirnya akan dapat digunakan oleh seluruh SKPD dalam Pemerintah Kabupaten
Banyuasin. Sebagian data yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2016 ini merupakan hasil dari pengukuran dan pengolahan kinerja melalui Aplikasi Kinerja tersebut.
Gambar 3.1.
Aplikasi Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin
Sumber: Printscreen Aplikasi Kinerja
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 13
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
Capaian Kinerja 2014
Capaian Kinerja 2015
Capaian Kinerja 2016
Capaian Kinerja Renstra
A. CAPAIAN KINERJA
Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 mencapai 106,44%.
Dari 4 indikator kinerja utama, seluruh indikator (100,00%) berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 antara Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Bupati Banyuasin. Rata-rata capaian kinerja tahun 2016 ini lebih baik dari rata-rata
capaian kinerja pada tahun 2015 yang mencapai 99,41% dan rata-rata capaian pada
tahun 2014 yang mencapai 100,00%. Sedangkan untuk capaian Renstra 2014 – 2018 rata-rata capaian adalah sebesar 101,95% atau melampaui target tahapan sebesar
100,00%.
Gambar 3.2.
Capaian Kinerja Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Banyuasin
Sumber: Pengolahan Data
1. Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Capaian kinerja indikator Pertumbuhan Pendapatan Daerah untuk tahun 2016
mencapai 125,76%. Dari target pertumbuhan yang ditetapkan sebesar 10,78% berhasil dicapai sebesar 13,56%.
Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Tahun 2016 Capaian 2015
Capaian 2014
Capaian Renstra
Ket. Target Realisasi Capaian
10,78%
13,56% 125,76% 97,63% 100,00% 107,80%
Lebih tinggi dari capaian tahun 2015; Lebih tinggi dari target capaian Renstra
Sumber: Pengolahan Data
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 14
Capaian kinerja tahun 2016 ini lebih baik dari capaian kinerja pada tahun 2015 yang
mencapai 97,63% dan pada tahun 2014 yang mencapai 100,00%. Sedangkan untuk capaian Renstra 2014 – 2018 rata-rata capaian adalah sebesar 107,80% atau melampaui
target tahapan sebesar 100,00%. Capaian ini menggambarkan adanya peningkatan penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2016 dibandingkan dengan penerimaan
pendapatan daerah pada tahun 2015. Peningkatan ini bersumber dari dari naiknya
penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah sebesar 24,94% dan Dana Perimbangan sebesar 21,16%. Sedangkan penerimaan dari Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar -14,81%.
1.1. Analisis Kinerja dan Alternatif Solusi
Gambar 3.3.
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 Kabupaten Banyuasin
Sumber: Pengolahan Data
Keberhasilan pencapaian kinerja ini bersumber dari dari naiknya penerimaan
pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah sebesar 24,94% dan Dana Perimbangan sebesar 21,16%. Sedangkan penerimaan dari Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar -14,81%.
Gambar 3.4.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 Kabupaten Banyuasin
Sumber: Pengolahan Data
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 15
Di sektor penerimaan Pajak Daerah, dari 10 jenis penerimaan, semuanya
(100,00%) berhasil mencapai target penerimaan yang ditetapkan, 8 jenis penerimaan (80,00%) mengalami pertumbuhan dan 2 jenis penerimaan (20,00%)
mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun 2015.
Tabel 3.2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Banyuasin
No. Jenis Penerimaan
Pajak Daerah
Tahun 2016 Realisasi Penerimaan Tahun
2015
Pertumbuhan
Ket. Target Penerimaan
Realisasi Penerimaan
%
1 Pajak Hotel 272.400.000,00 286.950.278,90 105,34 471.904.388,00 (39,19) ---
2 Pajak Restoran 1.215.122.000,00 1.783.597.975,70 146,78 1.468.395.157,00 21,47 ---
3 Pajak Hiburan 36.508.975,00 36.421.804,18 99,76 36.644.600,00 (0,61) ---
4 Pajak Reklame 397.219.000,00 468.307.681,25 117,90 260.874.063,00 79,51 ---
5 Pajak Penerangan Jalan 14.083.300.000,00 14.549.001.719,00 103,31 14.129.527.857,00 2,97 ---
6 Pajak Pengambilan Bahan gal.golongan C
33.196.000,00 262.662.701,58 791,25 176.332.959,00 48,96 ---
7 Pajak Air Bawah Tanah 27.348.000,00 44.065.930,95 161,13 20.660.862,00 113,28 ---
8 Pajak Sarang burung Walet 14.000.000,00 24.910.000,00 177,93 12.195.000,00 104,26 ---
9 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 9.200.000.000,00 9.789.093.146,00 106,40 8.094.157.149,00 20,94 ---
10 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)
28.000.000.000,00 29.719.970.877,00 106,14 14.631.833.065,00 103,12 ---
Jumlah Penerimaan Pajak Daerah
53.279.093.975,00 56.964.982.114,56 106,92 39.302.525.100,00 44,94
Sumber: Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2016 (unaudited)
Pertumbuhan penerimaan di 8 jenis Pajak Daerah ini dipengaruhi beberapa
faktor sebagai berikut: 1. Bertambahnya jumlah objek pajak daerah yang menjadi wajib pajak daerah
Kabupaten Banyuasin yang dimungkinkan hal-hal sebagai berikut:
a. Semakin tingginya kesadaran masyarakat atau wajib pajak untuk mendaftarkan objek pajak yang dimiliki.
b. Meningkatnya kinerja Bidang Pendapatan, Bidang PBB dan BPHTB serta UPT. DPPKAD yang ada di setiap kecamatan dalam melaksanakan
pendataan dan penagihan objek pajak.
2. Khusus Pajak Bumi dan Bangunan, berhasilnya kegiatan Pendataan dan Pemutakhiran Data PBB yang dilaksanakan di 24 Desa/Kelurahan dalam 5
Kecamatan yang potensial dalam menambah jumlah objek pajak dan peningkatan NJOP.
3. Semakin mudahnya wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB dan BPHTB melalui Payment Online System (POS).
Sedangkan penurunan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Berkurangnya objek pajak. 2. Berkurangnya omzet objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak daerah
tersebut.
Untuk meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran ini
telah dilakukan optimalisasi potensi dengan melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap objek pajak yang berlokasi di OPI Mall. Potensi Pajak Daerah dari OPI
Mall ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin mulai tahun 2017.
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 16
Di sektor penerimaan Retribusi Daerah, dari 3 jenis penerimaan, tidak ada
(0,00%) yang berhasil mencapai target penerimaan yang ditetapkan, 1 jenis penerimaan (33,33%) mengalami pertumbuhan dan 2 jenis penerimaan (66,67%)
mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun 2015.
Tabel 3.3. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Kabupaten Banyuasin
No. Jenis Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun 2016 Realisasi Penerimaan Tahun
2015
Pertumbuhan
Ket. Target Penerimaan
Realisasi Penerimaan
%
1 Retribusi Jasa Umum 4.344.780.760,00 2.954.869.698,00 68,01 5.202.847.670,00 (43,21) ---
2 Retribusi Jasa Usaha 2.006.024.000,00 1.590.123.935,00 79,27 717.835.500,00 121,52 ---
3 Retribusi Perizinan Tertentu 6.038.145.000,00 5.499.364.250,00 91,08 6.946.358.065,00 (20,83) ---
Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah
12.388.949.760,00 10.044.357.883,00 81,08 12.867.041.235,00 (21,94)
Sumber: Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2016 (unaudited)
Pertumbuhan penerimaan di 1 jenis Retribusi Daerah ini dipengaruhi
meningkatnya jumlah pengguna objek retribusi daerah. Sedangkan penurunan
penerimaan pada 2 jenis retribusi daerah disebabkan hal-hal sebagai berikut: 1. Berkurangnya jumlah pengguna objek retribusi daerah.
2. Adanya pengajuan keberatan atas tarif yang diajukan ke MK oleh Provider Telekomunikasi dan telah disetujui sehingga pemungutannya tidak dapat
dilakukan sampai diberlakukannya Perda baru yang mengatur tentang tarif
sesuai putusan MK.
Untuk meningkatkan realisasi penerimaan Retribusi ini telah dilakukan koordinasi dengan instansi pemungut dan dengan melakukan revisi terhadap Perda
Retribusi Daerah yang saat ini sudah masuk dalam Prolegda. Adanya Perda baru ini memungkinkan dilakukannya pemungutan terhadap objek retribusi yang tidak
dapat dilakukan sebelumnya.
Di sektor penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD berhasil mencapai realisasi sebesar 102,28% dengan pertumbuhan
penerimaan 24,90%. Pertumbuhan pendapatan ini seiring dengan semakin
besarnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Bank Sumselbabel.
Di sektor penerimaan Lain-lain PAD yang Sah, dari 13 jenis penerimaan, 10
jenis penerimaan (76,92%) berhasil mencapai target penerimaan yang ditetapkan, 2 jenis penerimaan (23,08%) belum mencapai target penerimaan yang ditetapkan,
4 jenis penerimaan (30,77%) mengalami pertumbuhan penerimaan dan 6 jenis
penerimaan (46,15%) mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun 2015.
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 17
Tabel 3.4.
Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Banyuasin
No. Jenis Penerimaan
Lain-lain PAD yang Sah
Tahun 2016 Realisasi Penerimaan Tahun
2015
Pertumbuhan
Ket. Target Penerimaan
Realisasi Penerimaan
%
1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan
- 9.808.500,00 - 50.380.000,00 (80,53) ---
2 Penerimaan Jasa Giro 1.604.000.000,00 1.697.370.519,00 105,82 1.265.396.863,00 34,14 ---
3 Penerimaan Bunga Deposito 16.762.230.928,49 2.479.612.204,02 14,79 8.540.353.897,00 (70,97) ---
4 Pendapatan Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 64.774.435,00 - 81.460.682,00 (20,48) ---
5 Pendapatan Dari Pengembalian 500.000.000,00 826.322.564,73 165,26 30.810.800,00 2.581,93 ---
6 Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan
48.550.000,00 215.816.000,00 444,52 32.241.832,00 569,37 ---
7 Dana Hibah bantuan Pendanaan rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana
14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 100,00 - -
---
8 Pendapatan BLUD 5.500.000.000,00 5.627.709.629,00 102,32 6.326.490.745,00 (11,05) ---
9 Pendapatan Denda Pajak - 31.739.005,82 - 173.512.024,00 (81,71) ---
10 Penerimaan lain-lain 130.000.000,00 259.786.087,02 199,84 4.251.106.195,00 (93,89) ---
11 Pendapatan dana Kapitasi JKN 25.422.899.086,00 23.107.769.500,00 90,89 20.272.748.003,00 13,98 ---
12 Pendapatan dana Non Kapitasi 1.500.000.000,00 611.860.075,00 40,79 - - ---
13 Penerimaan Lain-lain 400.000.000,00 406.074.600,00 101,52 - - ---
Jumlah Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah
12.388.949.760,00 10.044.357.883,00 81,08 12.867.041.235,00 (21,94)
Sumber: Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2016 (unaudited)
Pertumbuhan penerimaan di 4 jenis Lain-lain PAD yang Sah ini dipengaruhi oleh
meningkatnya penerimaan jasa giro, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan yang bersumber dari pengembalian TP/TGR dan
pendapatan dana Kapitasi JKN.
Sedangkan penurunan penerimaan pada Lain-lain PAD yang Sah disebabkan menurunnya beberapa jenis penerimaan dibandingkan dengan realisasi
penerimaan tahun sebelumnya serta tidak tercapainya target beberapa jenis
penerimaan.
Untuk meningkatkan realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah ini DPPKAD Kabupaten Banyuasin akan semakin mengintensifkan koordinasi dengan instansi
terkait, terutama dalam hal peningkatan target penerimaan jika memungkinkan
dan dalam upaya-upaya mengoptimalkan pencapaian target penerimaan yang sudah dialokasikan dalam APBD.
Gambar 3.5.
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016
Kabupaten Banyuasin
Sumber: Pengolahan Data
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 18
Di sektor penerimaan Bagi Hasil Pajak, dari 2 jenis penerimaan, tidak ada
(0,00%) berhasil mencapai target penerimaan yang ditetapkan, 2 jenis penerimaan (100,00%) belum mencapai target penerimaan yang ditetapkan, 1 jenis
penerimaan (50,00%) mengalami pertumbuhan penerimaan dan 1 jenis penerimaan (50,00%) mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan
realisasi penerimaan pada tahun 2015.
Tabel 3.5.
Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kabupaten Banyuasin
No. Jenis Penerimaan Bagi Hasil Pajak
Tahun 2016 Realisasi Penerimaan
Tahun 2015 Pertumbuhan
Ket. Target Penerimaan
Realisasi Penerimaan
%
1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)
118.615.341.859,00 93.938.372.420,00 79,20 105.142.426.000,00 (10,66) ---
2 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan 13.039.838.200,00 8.753.833.672,00 67,13 5.896.807.800,00 48,45 ---
Jumlah Penerimaan Bagi Hasil Pajak
131.655.180.059,00 102.692.206.092,00 78,00 111.039.233.800,00 (7,52)
Sumber: Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2016 (unaudited)
Pertumbuhan penerimaan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan dipengaruhi oleh meningkatnya Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan walaupun belum mencapai target
penerimaan yang dialokasikan dalam APBD 2016. Sedangkan penerimaan Bagi
Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selain tidak mencapai target, juga mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan realisasi penerimaan
tahun 2015 yang disebabkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kurang bayar bagi hasil pajak triwulan IV tahun 2015 belum disalurkan
pada tahun 2016.
2. Adanya perubahan Perpres 137 Tahun 2015 ke Perpres 66 Tahun 2016 yang mengakibatkan penurunan penerimaan dari yang sudah dialokasikan
dalam APBD 2016 dan dalam tahun 2016 baru disalurkan sampai dengan triwulan III.
Hal ini pun berlaku di sektor penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak, dari 9 jenis penerimaan, 2 jenis penerimaan (22,22%) berhasil mencapai target penerimaan
yang ditetapkan, 7 jenis penerimaan (77,78%) belum mencapai target penerimaan yang ditetapkan, 4 jenis penerimaan (44,44%) mengalami pertumbuhan
penerimaan dan 4 jenis penerimaan (44,44%) mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun 2015.
Tabel 3.6. Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak
Kabupaten Banyuasin
No. Jenis Penerimaan
Bagi Hasil Bukan Pajak
Tahun 2016 Realisasi Penerimaan Tahun
2015
Pertumbuhan
Ket. Target Penerimaan
Realisasi Penerimaan
%
1 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
644.204.000,00 289.891.800,00 45,00 15.684.470.772,00 (98,15) ---
2 Dana Reboisasi (DR) 21.698.000,00 6.401.400,00 29,50 - - ---
3 Iuran Tetap (Landrent) 10.876.814.193,00 10.161.885.393,00 93,43 6.201.829.200,00 63,85 ---
4 Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
16.225.365.000,00 16.225.365.000,00 100,00 39.075.492.910,00 (58,48) ---
5 Pungutan Hasil Perikanan 1.089.194.000,00 452.025.539,00 41,50 703.264.033,00 (35,72) ---
6 Pertambangan Minyak Bumi 20.284.716.287,00 17.103.109.367,00 84,32 33.845.846.428,00 (49,47) ---
7 Pertambangan Gas Bumi 81.420.078.357,00 59.804.348.928,00 73,45 49.261.224.365,00 21,40 ---
8 Sektor Pertambangan Panas Bumi
23.854.736,00 17.901.907,00 75,05 11.815.300,00 51,51 ---
9 Cukai Tembakau 165.161.000,00 168.254.380,00 101,87 71.655.100,00 134,81 ---
Jumlah Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak
130.751.085.573,00 104.229.183.714,00 79,72 144.855.598.108,00 (28,05)
Sumber: Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2016 (unaudited)
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 19
Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum berhasil mencapai target
penerimaan yang ditetapkan (100,00%) dengan pertumbuhan 12,19% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun 2015.
Di sektor penerimaan Dana Alokasi Khusus, dari 2 jenis penerimaan, tidak
ada jenis penerimaan (0,00%) yang berhasil mencapai target penerimaan yang
ditetapkan, 2 jenis penerimaan (100,00%) belum mencapai target penerimaan yang ditetapkan dengan pertumbuhan penerimaan sebesar 128,65%. Tidak
tercapainya target penerimaan Dana Alokasi Khusus ini disebabkan dana DAK Fisik Tambahan Tahun 2016 dianggarkan pada APBD 2016 Perubahan sehingga dan
penyerapannya hanya dapat dilakukan sampai dengan Tahap II.
Untuk meningkatkan realisasi penerimaan dari dana transfer pusat (DBH Pajak
dan Bukan Pajak serta DAK Fisik) ini akan dilakukan konsultasi dan koordinasi secara intensif terhadap dana-dana yang masih tunda salur agar dapat
direalisasikan pada tahun 2017.
Gambar 3.6.
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016
Kabupaten Banyuasin
Sumber: Pengolahan Data Di sektor penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi, dari 9 jenis
penerimaan, 1 jenis penerimaan (11,11%) berhasil mencapai target penerimaan
yang ditetapkan, 10 jenis penerimaan (88,89%) belum mencapai target penerimaan yang ditetapkan, 2 jenis penerimaan (22,22%) mengalami
pertumbuhan penerimaan dan 4 jenis penerimaan (44,44%) mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun 2015.
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 20
Tabel 3.7.
Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kabupaten Banyuasin
No. Jenis Penerimaan
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
Tahun 2016 Realisasi Penerimaan Tahun
2015
Pertumbuhan
Ket. Target Penerimaan
Realisasi Penerimaan
%
1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
25.373.250.573,09 14.654.337.072,88 57,76 12.052.879.683,00 21,58 ---
2 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor alat berat
28.639.900,00 - - - - ---
3 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air
6.710.576,93 1.197.364,72 17,84 2.314.447,00 (48,27) ---
4 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
22.107.110.840,81 6.804.608.036,29 30,78 1.399.546.938,00 386,20 ---
5 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor alat berat
12.690.300,00 - - - - ---
6 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
3.102.745,04 191.619,23 6,18 523.850,00 (63,42) ---
7 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
57.315.439.621,29 13.023.711.950,06 22,72 26.235.517.504,00 (50,36) ---
8 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
442.441.441,56 105.625.356,13 23,87 183.127.693,00 (42,32) ---
9 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 50.275.919.997,88 56.709.777.638,12 112,80 - - ---
Jumlah Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
155.565.305.996,60 91.299.449.037,43 58,69 39.873.910.115,00 128,97
Sumber: Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2016 (unaudited) Walaupun penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ini mengalami
pertumbuhan, selain Bagi Hasil Pajak Rokok 6 jenis (66,67%) penerimaan lainnya tidak mencapai target penerimaan. Hal ini disebabkan kurang bayar DBH Pajak dari
Provinsi sebagaimana diatur dalam SK Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
136/KPTS/BPKAD/2016 dan SK Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 203/KPTS/BPKAD/2016 belum disalurkan sampai dengan bulan Desember tahun
2016.
Untuk meningkatkan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ini akan
dilakukan konsultasi dan koordinasi secara intensif terhadap dana-dana yang belum disalurkan agar dapat direalisasikan pada tahun 2017.
Hal ini pun berlaku untuk penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus yang berhasil mencapai target penerimaan yang ditetapkan (100,00%)
dan realisasi penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya yang hanya mencapai 74,97%.
1.2. Analisis Program/Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja, dilakukan dengan
menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori
sebagai berikut : 1. Di atas 100,00 % = Sangat Baik
2. 90,01% sampai 100,00% = Baik 3. 80,00% sampai 90,00 % = Cukup
4. Kurang dari 80,00 % = Kurang
Capaian Indikator kinerja utama Pertumbuhan Pendapatan Daerah dilaksanakan
oleh Bidang Pendapatan dan Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin melalui 2 program
dengan 11 kegiatan sebagai berikut:
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 21
Tabel 3.8.
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Indikator Pertumbuhan Pendapatan Daerah
DPPKAD Kabupaten Banyuasin
Program/Kegiatan Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja
Pagu Anggaran Realisasi Anggaran
%
60 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan PAD
100,00 88,83 88,83 9.006.387.900,00 7.836.071.108,00 87,01
1 Penyusunan Peraturan Bidang Pendapatan 100,00 100,00 100,00 168.315.000,00 129.584.100,00 76,99
8 Intensifikasi Pemungutan PBB – P2 dan BPHTB 100,00 75,00 75,00 731.429.400,00 475.402.248,00 65,00
9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD 100,00 100,00 100,00 72.002.500,00 69.912.600,00 97,10
10 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB – P2 dan BPHTB
100,00 101,40 101,40 980.178.000,00 915.323.401,00 93,38
11 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
100,00 100,00 100,00 233.050.000,00 232.044.807,00 99,57
12 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) PBB-P2
100,00 100,00 100,00 328.036.000,00 276.902.900,00 84,41
13 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
100,00 100,00 100,00 538.610.500,00 482.889.700,00 89,65
14 Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Non PBB P2 dan BPHTB
100,00 100,00 100,00 278.142.500,00 272.364.864,00 97,92
15 Penagihan Pajak Daerah Non PBB P2 dan BPHTB 100,00 100,00 100,00 276.624.000,00 265.799.900,00 96,09
16 Pengelolaan PPJ PLN 100,00 100,00 100,00 5.400.000.000,00 4.715.846.588,00 87,33
61 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan non PAD
100,00 89,63 89,63 394.690.000,00 394.518.909,00 99,96
1 Intensifikasi Penerimaan non PAD 100,00 100,00 100,00 394.690.000,00 394.518.909,00 99,96
Rata-rata Kinerja Program (Outcome) 100,00 89,58 89,58
9.401.077.900,00 8.230.590.017,00 87,55 Rata-rata Kinerja Kegiatan (Output) 100,00 97,85 97,85
Sumber: Laporan Monev Kinerja Tahun 2016 dan Laporan Realisasi anggaran Tahun 2016 (unaudited)
Dari Tabel 3.8. di atas terlihat bahwa rata-rata capaian program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah
adalah sebesar 89,58% (Cukup) dengan rata-rata capaian kegiatan sebesar 97,85% (Baik). Dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan, 1 kegiatan (9,09%)
dengan capaian kinerja Sangat Baik, 9 kegiatan (81,82%) dengan capaian kinerja Baik dan 1 kegiatan (9,09%) dengan capaian kinerja Kurang serta rata-rata
realisasi anggaran sebesar 87,55% (Baik). Sehingga dapat disimpulkan bahwa
seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah sudah memberikan kontribusi yang maksimal
dengan tingkat rasio efisiensi 1 : 1,18. Rasio efisiensi ini lebih rendah dari capaian tahun 2015 yang mencapai 1 : 1,33 dan tahun 2014 yang mencapai 1 : 1,26.
2. Tanggal Penetapan APBD 2017
Capaian kinerja Indikator Tanggal Penetapan APBD 2017 untuk tahun 2016 mencapai 100,00%. Target yang ditetapkan sebelum 31 Desember 2016 berhasil dicapai
dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 Kabupaten Banyuasin
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 20) dan Peraturan Bupati
Banyuasin Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2016 Nomor 207) pada tanggal 28 Desember 2016.
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 22
Tabel 3.9.
Capaian Kinerja Indikator Tanggal Penetapan APBD 2017
Tahun 2016 Capaian 2015
Capaian 2014
Capaian Renstra
Ket. Target Realisasi Capaian
31
Desember 2016
28
Desember 2016
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Sama dengan capaian tahun 2015; Sama dengan target capaian Renstra
Sumber: Pengolahan Data
Capaian kinerja tahun 2016 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2015 dan pada tahun 2014 yang juga mencapai 100,00%. Sedangkan untuk capaian Renstra 2014
– 2018 rata-rata capaian adalah sebesar 100,00% atau sama dengan target tahapan
sebesar 100,00%.
2.1. Analisis Kinerja dan Alternatif Solusi
Penyusunan Perda APBD Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 yanng dibagi menjadi 14 Tahapan dengan jadwal
sebagai berikut:
Tabel 3.10.
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun 2017 Kabupaten Banyuasin
No Uraian Waktu Pelaksanaan Keterangan Leading Sector
1 Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei 2 Juni 2016 Belum sesuai ketentuan
Bappeda dan Litbang
2 Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah
Minggu I bulan Juni n/a Belum sesuai ketentuan
TAPD/Bappeda
3 Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada
DPRD
Pertengahan bulan Juni
n/a Belum sesuai ketentuan
Bupati
4 Kesepakatan antara kepala
daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS
Akhir bulan Juli 16 November
2016
Belum sesuai
ketentuan
DPPKAD
5 Penerbitan Surat Edaran
kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA- SKPD dan RKA-PPKD
Awal bulan Agustus 16 November
2016
Belum sesuai
ketentuan
DPPKAD
6 Penyusunan dan 8 minggu pembahasan RKA-SKPD dan
RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan
Perda tentang APBD
Awal bulan Agustus sampai dengan
akhir bulan September
16 November 2016
Belum sesuai ketentuan
DPPKAD
7 Penyampaian Rancangan
Perda tentang APBD kepada DPRD
Minggu I bulan
Oktober
16 November
2016
Belum sesuai
ketentuan
Bupati
8 Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah
Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun
anggaran yang bersangkutan
30 November 2016
Sesuai ketentuan
DPPKAD
9 Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan
Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi
3 hari kerja setelah persetujuan
bersama
5 Desember 2016
Sesuai ketentuan
DPPKAD
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 23
No Uraian Waktu Pelaksanaan Keterangan Penanggung
Jawab
10 Hasil evaluasi Rancangan
Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
Paling lama 15 hari
kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan
Rancangan Perkada tentang Penjabaran
APBD diterima oleh MDN/Gub
27 Desember
2016
Sesuai
ketentuan
DPPKAD
11 Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang
ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD
tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD
Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan
hasil evaluasi)
28 Desember 2016
Sesuai ketentuan
DPPKAD
12 Penyampaian keputusan DPRD tentang
penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada
MDN/Gub
3 hari kerja setelah keputusan
pimpinan DPRD ditetapkan
28 Desember 2016
Sesuai ketentuan
DPPKAD
13 Penetapan Perda tentang
APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi
Paling lambat akhir
Desember (31 Desember)
28 Desember
2016
Sesuai
ketentuan
14 Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang
Penjabaran APBD kepada MDN/Gub
Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda
dan Perkada ditetapkan
30 Desember 2016
Sesuai ketentuan
Sumber: Permendagri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017; Data dari berbagai sumber.
Dari tabel 3.10. di atas terlihat bahwa proses penetapan APBD Tahun 2017
terdiri atas 14 tahapan yang saling berkaitan antara satu tahapan dengan tahapan
sebelum dan berikutnya. DPPKAD Kabupaten Banyuasin terlibat secara langsung dalam 7 tahapan proses penetapan Perda APBD 2017 yang 6 di antaranya belum
sesuai dengan target jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017.
Ketidaksesuaian ini disebabkan tahapan sebelumnya dilaksanakan lebih lambat dari
jadwal yang diharapkan. Jadi dengan kata lain, walaupun Penetapan Perda APBD Tahun 2017 ini dapat dilaksanakan tepat waktu, masih ada beberapa hal yang
masih harus menjadi perhatian agar dapat dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, terutama
yang menjadi leading sector dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Banyuasin sangat diharapkan agar jadwal tahapan penyusunan RAPBD dapat dipenuhi sesuai
ketentuan.
2.2. Analisis Program/Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja, dilakukan dengan
menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori
sebagai berikut : 1. Di atas 100,00 % = Sangat Baik
2. 90,01% sampai 100,00% = Baik 3. 80,00% sampai 90,00 % = Cukup
4. Kurang dari 80,00 % = Kurang
Capaian Indikator kinerja utama Tanggal Penetapan APBD 2017 dilaksanakan
oleh Bidang Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin melalui 1 program dengan 10 kegiatan sebagai berikut:
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 24
Tabel 3.11.
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Indikator Tanggal Penetapan APBD 2017
DPPKAD Kabupaten Banyuasin
Program/Kegiatan Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja
Pagu Anggaran Realisasi Anggaran
%
62 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 100,00 50,00 50,00 1.617.745.000,00 1.296.810.330,00 80,16
1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD serta DPA
100,00 100,00 100,00 369.386.000,00 321.900.118,00 87,14
2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD serta DPA Perubahan
100,00 100,00 100,00 346.940.000,00 333.384.941,00 96,09
3 Penyusunan Peraturan Bidang Anggaran n/a n/a n/a n/a n/a n/a
4 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Anggaran n/a n/a n/a n/a n/a n/a
6 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Anggaran Keuangan Daerah
100,00 100,00 100,00 81.590.000,00 53.499.300,00 65,57
7 Penyusunan Rancangan Pedoman Penyusunan RKA APBD
100,00 100,00 100,00 248.062.500,00 160.257.571,00 64,60
9 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang / Jasa
100,00 100,00 100,00 136.775.000,00 114.185.000,00 83,48
10 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya
100,00 100,00 100,00 198.609.500,00 130.391.600,00 65,65
12 Sosialisasi/Penyuluhan Standar Biaya 100,00 0,00 0,00 41.010.000,00 0,00 0,00
13 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja
100,00 100,00 100,00 195.372.000,00 183.191.800,00 93,77
Kinerja Program (Outcome) 100,00 50,00 50,00
1.617.745.000,00 1.296.810.330,00 80,16 Rata-rata Kinerja Kegiatan (Output) 100,00 100,00 100,00
Sumber: Laporan Monev Kinerja Tahun 2016 dan Laporan Realisasi anggaran Tahun 2016 (unaudited)
Dari Tabel 3.8. di atas terlihat bahwa capaian program yang dilaksanakan
dalam rangka pencapaian kinerja Tanggal Penetapan APBD 2017 adalah sebesar 50,00% (Kurang) dengan rata-rata capaian kegiatan sebesar 87,50% (Cukup).
Dari 10 kegiatan, 7 kegiatan (70,00%) dengan capaian kinerja Baik dan 1 kegiatan (10,00%) dengan capaian kinerja Kurang, 2 kegiatan (20,00%) tidak dilaksanakan
serta realisasi anggaran sebesar 80,16% (Cukup). Sehingga dapat disimpulkan
bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja Tanggal Penetapan APBD 2017 belum memberikan kontribusi yang maksimal dengan
tingkat rasio efisiensi 1 : 1,25. Rasio efisiensi ini lebih rendah dari capaian tahun 2015 yang mencapai 1 : 1,26 dan tahun 2014 yang mencapai 1 : 1,41.
3. Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015
Capaian kinerja Indikator Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015 mencapai 100,00%. Target yang ditetapkan berhasil dicapai dengan diberikannya Opini WTP oleh BPK RI
atas kewajaran LKPD Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Laporan
Hasil Pemeriksaan Lakporan Keuangan Daerah tanggal 27 Mei 2016.
Tabel 3.12. Capaian Kinerja Indikator Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015
Tahun 2016 Capaian
2015 Capaian
2014 Capaian Renstra
Ket. Target Realisasi Capaian
WTP WTP 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Sama dengan capaian tahun 2015; Sama dengan target capaian Renstra
Sumber: Pengolahan Data
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 25
Capaian kinerja tahun 2016 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2015 dan
pada tahun 2014 yang juga mencapai 100,00%. Sedangkan untuk capaian Renstra 2014 – 2018 rata-rata capaian adalah sebesar 100,00% atau sama dengan target tahapan
sebesar 100,00%.
3.1. Analisis Kinerja dan Alternatif Solusi
Sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Lakporan Keuangan Daerah tanggal
27 Mei 2016, opini WTP diberikan terhadap LKPD Tahun 2015 Kabupaten Banyuasin dalam artian bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan secara
wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 31 Desember 2015 dan realisasi anggaran, perubahan saldo
anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut di atas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dari uraian tersebut terlihat bahwa ada beberapa faktor yang
mendukung pencapaian kinerja ini, yaitu: 1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) semakin baik dan
komprehensif.
2. Rekonsiliasi yang dilakukan secara rutin per bulan atas LK SKPD melalui kegiatan monev.
3. Penggunaan aplikasi SIMDA keuangan mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.
4. Pengelolaan BMD dan penyajian data yang sesuai peraturan yang berlaku.
5. Kompetensi aparatur yang semakin meningkat.
6. Sistem pengawasan internal yang semakin baik.
3.2. Analisis Program/Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja, dilakukan dengan
menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori
sebagai berikut : 1. Di atas 100,00 % = Sangat Baik
2. 90,01% sampai 100,00% = Baik 3. 80,00% sampai 90,00 % = Cukup
4. Kurang dari 80,00 % = Kurang
Capaian Indikator kinerja utama Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015
dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan, Bidang Asset dan Bidang Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Banyuasin melalui 3 program dengan 23 kegiatan sebagai berikut:
Tabel 3.13.
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Indikator Opini BPK atas LKPD Tahun 2015
DPPKAD Kabupaten Banyuasin
Program/Kegiatan Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja
Pagu Anggaran Realisasi Anggaran
%
63 Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
100,00 213,58 213,58 1.497.506.575,00 1.126.475.692,00 75,22
1 Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan 100,00 100,00 100,00 261.730.000,00 243.009.954,00 92,85
2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan 100,00 100,00 100,00 162.600.000,00 152.800.000,00 93,97
3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang Perbendaharaan
n/a n/a n/a 0,00 0,00 0,00
4 Manajemen Kas 100,00 100,00 100,00 165.652.400,00 111.046.100,00 67,04
6 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
100,00 100,00 100,00 285.717.200,00 209.254.200,00 73,24
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 26
Program/Kegiatan Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja
Pagu Anggaran Realisasi Anggaran
%
7 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan Keuangan Daerah
100,00 100,00 100,00 72.290.800,00 0,00 0,00
9 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Bank Sumatera Selatan
100,00 100,00 100,00 146.714.000,00 115.961.950,00 79,04
10 Penyusunan Rancangan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
100,00 100,00 100,00 60.750.000,00 60.475.000,00 99,55
12 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS 100,00 100,00 100,00 342.052.175,00 233.928.488,00 68,39
64 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 100,00 97,18 97,18 930.759.000,00 766.983.050,00 82,40
1 Penyusunan Peraturan Bidang Asset 100,00 100,00 100,00 184.041.000,00 158.912.950,00 86,35
4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD 100,00 71,26 71,26 117.862.500,00 110.316.200,00 93,60
5 Pembinaan dan Pengendalian BMD 100,00 100,00 100,00 171.480.500,00 130.545.000,00 76,13
6 Pengelolaan dan Penghapusan BMD 100,00 100,00 100,00 245.098.000,00 179.585.500,00 73,27
7 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD 100,00 92,31 92,31 27.550.000,00 23.940.000,00 86,90
8 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi BMD
100,00 100,00 100,00 79.858.000,00 72.746.600,00 91,09
9 Penyusunan Laporan Semester BMD 100,00 100,00 100,00 40.056.000,00 26.942.800,00 67,26
10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD 100,00 100,00 100,00 64.813.000,00 63.994.000,00 98,74
65 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
100,00 100,00 100,00 1.320.784.300,00 1.179.432.254,00 89,30
1 Penyusunan Peraturan Bidang Pembukuan dan Pelaporan
100,00 100,00 100,00 218.361.400,00 212.454.501,00 97,29
3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan Pelaporan
100,00 100,00 100,00 94.340.000,00 65.074.000,00 68,98
4 Penyusunan Laporan Berkala Keuangan Pemerintah Daerah
100,00 100,00 100,00 375.577.400,00 370.267.370,00 98,59
5 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akhir Tahun Anggaran
100,00 100,00 100,00 202.571.500,00 202.571.500,00 100,00
6 Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
100,00 100,00 100,00 200.511.400,00 174.503.300,00 87,03
7 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
100,00 100,00 100,00 229.422.600,00 154.561.583,00 67,37
Kinerja Program (Outcome) 100,00 141,89 141,89
3.749.049.875,00 3.072.890.996,00 81,96 Rata-rata Kinerja Kegiatan (Output) 100,00 98,34 98,34
Sumber: Laporan Monev Kinerja Tahun 2016 dan Laporan Realisasi anggaran Tahun 2016 (unaudited)
Dari Tabel 3.13. di atas terlihat bahwa capaian program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja Opini BPK atas LKPD Tahun 2015 adalah sebesar
141,89% (Sangat) dengan rata-rata capaian kegiatan sebesar 98,34% (Baik). Dari
23 kegiatan yang dilaksanakan, 21 kegiatan (91,30%) dengan capaian kinerja Baik, 1 kegiatan (4,35%) dengan capaian kinerja Kurang, 1 kegiatan (4,35%) tidak
dilaksanakan serta realisasi anggaran sebesar 81,96% (Cukup). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam
pencapaian kinerja Tanggal Penetapan APBD 2017 sudah memberikan kontribusi yang maksimal dengan tingkat rasio efisiensi 1 : 1,22. Rasio efisiensi ini lebih baik
dari capaian tahun 2015 yang mencapai 1 : 1,16 tetapi lebih rendah dari tahun
2014 yang mencapai 1 : 1,41.
4. Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015
Capaian kinerja Indikator Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015 mencapai 100,00%. Target
yang ditetapkan berhasil dicapai dengan diberikannya Nilai B atas LKjIP Tahun 2015 DPPKAD Kabupaten Banyuasin melalui Laporan Hasil Evaluasi Nomor: 477/1277/Irkab-
Sekr/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
Tabel 3.14.
Capaian Kinerja Indikator Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015
Tahun 2016 Capaian 2015
Capaian 2014
Capaian Renstra
Ket. Target Realisasi Capaian
B B 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Sama dengan capaian tahun 2015; Sama dengan target capaian Renstra
Sumber: Pengolahan Data
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 27
Capaian kinerja tahun 2016 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2015 dan
pada tahun 2014 yang juga mencapai 100,00%. Sedangkan untuk capaian Renstra 2014 – 2018 rata-rata capaian adalah sebesar 100,00% atau sama dengan target tahapan
sebesar 100,00%.
4.1. Analisis Kinerja dan Alternatif Solusi
Tabel 3.15.
Capaian Nilai LKjIP Tahun 2015
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN Nilai
Maksimal
Capaian LKjIP 2015
% Capaian
A. Perencanaan Kinerja (30%)
30,00 22,76 75,87
I. Perencanaan Strategis (10%) 10,00 8,16 81,60
A. Pemenuhan Renstra (2%) 2,00 2,00 100,00
B. Kualitas Renstra (5%) 5,00 3,91 78,20
C. Implementasi Renstra (3%) 3,00 2,25 75,00
II. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) 20,00 14,60 73,00
A. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%) 4,00 3,00 75,00
B. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%) 10,00 8,00 80,00
C. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%) 6,00 3,60 60,00
B. Pengukuran Kinerja (25%)
25,00 15,31 61,24
I. Pemenuhan Pengukuran (5%) 5,00 4,69 93,80
II. Kualitas Pengukuran (12,5%) 12,50 9,06 72,48
III. Implementasi Pengukuran (7,5%) 7,50 1,56 20,80
C. Pelaporan Kinerja (15%)
15,00 11,14 74,27
I. Pemenuhan Pelaporan (3%) 3,00 2,81 93,67
II. Penyajian Informasi Kinerja (7,5%) 7,50 5,63 75,07
III. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%) 4,50 2,70 60,00
D. Evaluasi Internal (10%)
10,00 5,71 57,10
I. Pemenuhan Evaluasi (2%) 2,00 1,59 79,50
II. Kualitas Evaluasi (5%) 5,00 2,99 59,80
III. Pemanfaatan Evaluasi (3%) 3,00 1,13 37,67
E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)
20,00 14,95 74,75
I. Kinerja yang Dilaporkan (Output) (7,5%) 7,50 4,00 53,33
II. Kinerja yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%) 12,50 10,95 87,60
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)
100,00 69,87 69,87
Sumber: LHE SAKIP Inspektorat Kabupaten Banyuasin No.: 477/1277/Irkab-Sekr/2016 Tanggal 31 Agustus 2016
Beberapa kelemahan dalam upaya pencapaian kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada 3.16. berikut ini.
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 28
Tabel 3.16.
Permasalahan dan Alternatif Solusi Pencapaian Kinerja Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015
No Permasalahan Solusi/Tindak Lanjut Keterangan
1 Sub komponen Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan belum optimal
Implementasi perencanaan kinerja tahunan sudah lebih dioptimalkan melalui perjanjian kinerja sebagai wujud
perencanaan kinerja sebagai Indikator pengukuran keberhasilan kinerja eselon III
dan eselon IV yang dievaluasi setiap triwulan dan hasilnya dituangkan dalam
rekomendasi monev.
---
2 Sub komponen Implementasi Pengukuran
belum optimal
Optimalisasi implementasi pengukuran
kinerja dilakukan dengan mulai diujicobakannya aplikasi kinerja sejak triwulan IV Tahun 2016. Walaupun masih
terdapat beberapa kekurangan, aplikasi kinerja ini optimis dapat mengakomodir
kebutuhan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang sistematis, berdaya guna dan berhasil guna.
---
3 Sub komponen Pemanfaatan Informasi Kinerja belum optimal
Optimalisasi pemanfaatan informasi kinerja dilakukan dengan mulai
diujicobakannya aplikasi kinerja sejak triwulan IV Tahun 2016. Walaupun masih
terdapat beberapa kekurangan, aplikasi kinerja ini optimis dapat mengakomodir kebutuhan monitoring, evaluasi dan
pelaporan kinerja yang sistematis, berdaya guna dan berhasil guna.
---
4 Sub komponen Kualitas Evaluasi belum optimal
Optimalisasi kualitas evaluasi kinerja dilakukan dengan mulai diujicobakannya
aplikasi kinerja sejak triwulan IV Tahun 2016. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan, aplikasi kinerja ini optimis
dapat mengakomodir kebutuhan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja
yang sistematis, berdaya guna dan berhasil guna.
---
5 Sub komponen Pemanfaatan Evaluasi belum optimal
Optimalisasi pemanfaatan evaluasi kinerja dilakukan dengan mulai diujicobakannya
aplikasi kinerja sejak triwulan IV Tahun 2016. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan, aplikasi kinerja ini optimis
dapat mengakomodir kebutuhan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja
yang sistematis, berdaya guna dan berhasil guna.
---
6 Sub komponen Kinerja Output belum dilaporkan
Dalam LKjIP Tahun 2016, persentase capaian kinerja output (kegiatan) merupakan salah satu yang dilaporkan
dalam Analisis Program/ Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
---
Sumber: Sekretariat DPPKAD Kabupaten Banyuasin
4.2. Analisis Program/Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja, dilakukan dengan
menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :
1. Di atas 100,00 % = Sangat Baik 2. 90,01% sampai 100,00% = Baik
3. 80,00% sampai 90,00 % = Cukup
4. Kurang dari 80,00 % = Kurang
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 29
Capaian Indikator kinerja utama Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015 dilaksanakan oleh
Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin melalui 5 program dengan 40 kegiatan sebagai berikut:
Tabel 3.17.
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Indikator Opini BPK atas LKPD Tahun 2015 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
Program/Kegiatan Target Kinerja
Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja
Pagu Anggaran Realisasi Anggaran
%
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
95,00 97,34 102,46 5.950.878.500,00 5.619.126.992,00 94,43
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100,00 74,68 74,68 97.500.000,00 95.247.260,00 97,69
2 Penyediaan Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100,00 100,00 100,00 264.100.000,00 260.606.571,00 98,68
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100,00 100,00 100,00 147.168.000,00 134.900.000,00 91,66
5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
100,00 98,06 98,06 180.100.000,00 168.238.030,00 93,41
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
100,00 82,00 82,00 28.000.000,00 14.201.725,00 50,72
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100,00 100,00 100,00 1.725.300.000,00 1.652.990.000,00 95,81
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100,00 80,00 80,00 79.200.000,00 54.000.000,00 68,18
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100,00 69,55 69,55 178.000.000,00 160.475.000,00 90,15
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100,00 100,00 100,00 472.103.500,00 454.783.500,00 96,33
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100,00 100,00 100,00 277.325.000,00 273.285.000,00 98,54
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100,00 100,00 100,00 42.050.000,00 28.369.000,00 67,46
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100,00 100,00 100,00 893.000.000,00 795.390.000,00 89,07
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
100,00 100,00 100,00 57.000.000,00 41.983.000,00 73,65
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100,00 100,00 100,00 99.744.000,00 96.325.300,00 96,57
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100,00 71,67 71,67 11.500.000,00 9.595.000,00 83,43
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
100,00 126,46 126,46 1.000.588.000,00 1.000.062.406,00 99,95
19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
100,00 110,67 110,67 35.000.000,00 34.725.200,00 99,21
20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip dan Bahan Kepustakaan
100,00 102,23 102,23 363.200.000,00 343.950.000,00 94,70
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
95,00 97,15 102,26 2.329.552.500,00 2.039.106.571,00 87,53
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 100,00 100,00 100,00 410.000.000,00 367.275.000,00 89,58
10 Pengadaan Mebeleur 100,00 100,00 100,00 365.230.000,00 363.230.000,00 99,45
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 100,00 100,00 100,00 4.850.000,00 4.850.000,00 100,00
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100,00 90,00 90,00 754.204.500,00 690.374.500,00 91,54
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
100,00 100,00 100,00 337.344.000,00 293.893.941,00 87,12
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
100,00 100,00 100,00 92.240.000,00 38.000.500,00 41,20
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
100,00 91,67 91,67 39.000.000,00 7.860.000,00 20,15
47 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Kesekretariatan SKPD
100,00 100,00 100,00 326.684.000,00 273.622.630,00 83,76
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100,00 100,00 100,00 297.709.000,00 297.650.000,00 99,98
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
100,00 100,00 100,00 142.364.000,00 142.350.000,00 99,99
3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 100,00 100,00 100,00 123.780.000,00 123.750.000,00 99,98
5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
100,00 100,00 100,00 31.565.000,00 31.550.000,00 99,95
7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Disiplin Pegawai
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100,00 100,00 100,00 1.139.000.000,00 1.121.752.513,00 98,49
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100,00 128,00 128,00 1.130.000.000,00 1.115.252.513,00 98,69
54 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 100,00 80,00 80,00 9.000.000,00 6.500.000,00 72,22
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100,00 100,00 100,00 398.740.000,00 288.288.126,00 72,30
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
18 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun
100,00 100,00 100,00 99.040.000,00 98.197.026,00 99,15
21 Inventaris Asset 100,00 100,00 100,00 85.500.000,00 63.031.100,00 73,72
23 Publikasi dan Penyebarluasan Informasi 100,00 71,43 71,43 214.200.000,00 127.060.000,00 59,32
Kinerja Program (Outcome) 98,00 98,90 100,95
10.115.880.000,00 9.365.924.202,00 92,59 Rata-rata Kinerja Kegiatan (Output) 100,00 96,66 96,66
Sumber: Laporan Monev Kinerja Tahun 2016 dan Laporan Realisasi anggaran Tahun 2016 (unaudited)
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 30
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
Total IKU 1 IKU 2 IKU 3 IKU 4
Penyerapan 2014
Penyerapan 2015
Penyerapan 2016
Dari Tabel 3.17. di atas terlihat bahwa capaian program yang dilaksanakan
dalam rangka pencapaian kinerja Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015 adalah sebesar 100,95% (Sangat Baik) dengan rata-rata capaian kegiatan sebesar 96,66% (Baik).
Dari 40 kegiatan yang dilaksanakan, 4 kegiatan (10,00%) dengan kinerja Sangat Baik, 25 kegiatan (62,50%) dengan kinerja Baik dan 4 kegiatan (10,00%) kinerja
Cukup, 4 kegiatan (10,00%) dengan kinerja Kurang serta realisasi anggaran
sebesar 92,59% (Baik). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja Nilai LKjIP SKPD Tahun 2017
sudah memberikan kontribusi yang maksimal dengan tingkat rasio efisiensi 1 : 1,08. Rasio efisiensi ini sama dengan capaian tahun 2015 yang mencapai 1 : 1,08
tetapi lebih rendah dari tahun 2014 yang mencapai 1 : 1,17.
B. REALISASI ANGGARAN
Gambar 3.7.
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Banyuasin
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin (unaudited);
Data diolah
Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin dialokasikan
sebesar Rp 24.883.752.775,00 untuk 11 program dan 81 kegiatan. Realisasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 sebesar Rp 21.966.215.545,00 atau sebesar 88,28%.
Penyerapan anggaran tahun 2016 ini lebih baik dari penyerapan anggaran tahun 2015 yang sebesar 86,09% dan tahun 2014 yang sebesar 79,91%.
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 31
Gambar 3.8.
Komposisi Belanja Langsung Tahun 2016 per Indikator Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Banyuasin
Sumber: DPPA Tahun 2016 SKPD DPPKAD Kabupaten Banyuasin; data diolah
1. Realisasi Anggaran Indikator Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Anggaran tahun 2016 untuk pencapaian Indikator kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah dialokasikan sebesar Rp9.401.077.900,00 atau 37,78% dari alokasi belanja
langsung tahun 2016 dengan realisasi anggaran sebesar 87,55%.
Tabel 3.18.
Realisasi Anggaran Tahun 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin Indikator Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran %
60 Program Peningkatan dan Pengamanan
Penerimaan PAD
9.006.387.900,00 7.836.071.108,00 87,01
1 Penyusunan Peraturan Bidang Pendapatan 168.315.000,00 129.584.100,00 76,99
8 Intensifikasi Pemungutan PBB - P2 dan BPHTB 731.429.400,00 475.402.248,00 65,00
9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD 72.002.500,00 69.912.600,00 97,10
10 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB - P2 dan BPHTB
980.178.000,00 915.323.401,00 93,38
11 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
233.050.000,00 232.044.807,00 99,57
12 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)
PBB-P2
328.036.000,00 276.902.900,00 84,41
13 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
538.610.500,00 482.889.700,00 89,65
14 Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Non PBB P2 dan BPHTB
278.142.500,00 272.364.864,00 97,92
15 Penagihan Pajak Daerah Non PBB P2 dan BPHTB 276.624.000,00 265.799.900,00 96,09
16 Pengelolaan PPJ PLN 5.400.000.000,00 4.715.846.588,00 87,33
61 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan non PAD
394.690.000,00 394.518.909,00 99,96
1 Intensifikasi Penerimaan non PAD 394.690.000,00 394.518.909,00 99,96
Jumlah Anggaran 9.401.077.900,00 8.230.590.017,00 87,55
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 (unaudited)
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 32
Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 87,55% ini lebih baik dari realisasi anggaran
tahun 2015 yang mencapai 73,38% dan tahun 2014 yang mencapai 79,38%. Hal ini berarti perencanaan anggaran pada tahun 2016 lebih baik daripada perencanaan tahun
2015 dan tahun 2014. Terjadinya saldo anggaran sebesar 12,45% disebabkan hal-hal sebagai berikut:
1. Efisiensi belanja, terutama di sektor Perjalanan Dinas .
2. Selisih antara alokasi anggaran, HPS/OE dan nilai SPK/kontrak. 3. Alokasi pembayaran hutang kepada PT. Biraplano Asri sebesar
Rp220.752.875,00 yang tidak terealisasi karena pihak ketiga belum melakukan penagihan. Untuk tahun 2017 anggaran ini kembali dialokasikan dan kepada
pihak ketiga akan diminta untuk melengkapi persyaratan dan melakukan penagihan.
2. Realisasi Anggaran Indikator Tanggal Penetapan APBD Tahun 2017
Anggaran tahun 2016 untuk pencapaian Indikator kinerja Tanggal Penetapan APBD
Tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp1.617.745.000,00 atau 6,50% dari alokasi belanja
langsung tahun 2016 dengan realisasi anggaran sebesar 80,16%.
Tabel 3.19. Realisasi Anggaran Tahun 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
Indikator Tanggal Penetapan APBD Tahun 2017
Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran %
62 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 1.617.745.000,00 1.296.810.330,00 80,16
1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD serta DPA
369.386.000,00 321.900.118,00 87,14
2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD serta DPA Perubahan
346.940.000,00 333.384.941,00 96,09
3 Penyusunan Peraturan Bidang Anggaran 0,00 0,00 0,00
4 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Anggaran 0,00 0,00 0,00
6 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Anggaran Keuangan Daerah
81.590.000,00 53.499.300,00 65,57
7 Penyusunan Rancangan Pedoman Penyusunan RKA
APBD
248.062.500,00 160.257.571,00 64,60
9 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Standar Harga Satuan Barang / Jasa
136.775.000,00 114.185.000,00 83,48
10 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Standar Biaya
198.609.500,00 130.391.600,00 65,65
12 Sosialisasi/Penyuluhan Standar Biaya 41.010.000,00 0,00 0,00
13 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja
195.372.000,00 183.191.800,00 93,77
Jumlah Anggaran 1.617.745.000,00 1.296.810.330,00 80,16
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 (unaudited)
Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 80,16% ini lebih baik dari realisasi anggaran
tahun 2015 yang mencapai 79,20% dan tahun 2014 yang mencapai 70,74%. Hal ini berarti perencanaan anggaran pada tahun 2016 lebih baik daripada perencanaan tahun
2015 dan tahun 2014. Terjadinya saldo anggaran sebesar 19,84% disebabkan hal-hal sebagai berikut:
1. Efisiensi belanja, terutama di sektor Perjalanan Dinas .
2. Selisih antara alokasi anggaran, HPS/OE dan nilai SPK/kontrak.
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 33
3. Realisasi Anggaran Indikator Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015
Anggaran tahun 2016 untuk pencapaian Indikator kinerja Opini BPK RI atas LKPD
Tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp3.749.049.875,00 atau 15,07% dari alokasi belanja langsung tahun 2016 dengan realisasi anggaran sebesar 81,96%.
Tabel 3.20. Realisasi Anggaran Tahun 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
Indikator Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015
Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran %
63 Program Pengelolaan Anggaran Daerah 1.497.506.575,00 1.126.475.692,00 75,22
1 Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan 261.730.000,00 243.009.954,00 92,85
2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan 162.600.000,00 152.800.000,00 93,97
3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang Perbendaharaan 0,00 0,00 0,00
4 Manajemen Kas 165.652.400,00 111.046.100,00 67,04
6 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 285.717.200,00 209.254.200,00 73,24
7 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan Keuangan Daerah
72.290.800,00 0,00 0,00
9 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Bank Sumatera Selatan
146.714.000,00 115.961.950,00 79,04
10 Penyusunan Rancangan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
60.750.000,00 60.475.000,00 99,55
12 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS 342.052.175,00 233.928.488,00 68,39
64 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 930.759.000,00 766.983.050,00 82,40
1 Penyusunan Peraturan Bidang Asset 184.041.000,00 158.912.950,00 86,35
4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD 117.862.500,00 110.316.200,00 93,60
5 Pembinaan dan Pengendalian BMD 171.480.500,00 130.545.000,00 76,13
6 Pengelolaan dan Penghapusan BMD 245.098.000,00 179.585.500,00 73,27
7 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD 27.550.000,00 23.940.000,00 86,90
8 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi BMD
79.858.000,00 72.746.600,00 91,09
9 Penyusunan Laporan Semester BMD 40.056.000,00 26.942.800,00 67,26
10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD 64.813.000,00 63.994.000,00 98,74
65 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
1.320.784.300,00 1.179.432.254,00 89,30
1 Penyusunan Peraturan Bidang Pembukuan dan Pelaporan
218.361.400,00 212.454.501,00 97,29
3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan Pelaporan 94.340.000,00 65.074.000,00 68,98
4 Penyusunan Laporan Berkala Keuangan Pemerintah
Daerah
375.577.400,00 370.267.370,00 98,59
5 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Akhir Tahun Anggaran
202.571.500,00 202.571.500,00 100,00
6 Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
200.511.400,00 174.503.300,00 87,03
7 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
229.422.600,00 154.561.583,00 67,37
Jumlah Anggaran 3.749.049.875,00 3.072.890.996,00 81,96
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 (unaudited)
Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 81,96% ini lebih rendah dari realisasi
anggaran tahun 2015 yang mencapai 85,98% tetapi masih lebih baik dari realisasi anggaran tahun 2014 yang mencapai 70,70%. Hal ini berarti perencanaan anggaran
pada 2016 masih lebih baik dari perencanaan tahun 2014. Terjadinya saldo anggaran
sebesar 18,04% disebabkan hal-hal sebagai berikut: 1. Efisiensi belanja, terutama di sektor Perjalanan Dinas .
2. Selisih antara alokasi anggaran, HPS/OE dan nilai SPK/kontrak.
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 34
4. Realisasi Anggaran Indikator Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015
Anggaran tahun 2016 untuk pencapaian Indikator kinerja Nilai LKjIP SKPD Tahun
2015 dialokasikan sebesar Rp10.115.880.000,00 atau 40,65% dari alokasi belanja langsung tahun 2016 dengan realisasi anggaran sebesar 92,59%.
Tabel 3.21. Realisasi Anggaran Tahun 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
Indikator Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015
Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran %
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.950.878.500,00 5.619.126.992,00 94,43
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 97.500.000,00 95.247.260,00 97,69
2 Penyediaan Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
264.100.000,00 260.606.571,00 98,68
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 147.168.000,00 134.900.000,00 91,66
5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 180.100.000,00 168.238.030,00 93,41
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
28.000.000,00 14.201.725,00 50,72
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.725.300.000,00 1.652.990.000,00 95,81
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 79.200.000,00 54.000.000,00 68,18
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 178.000.000,00 160.475.000,00 90,15
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 472.103.500,00 454.783.500,00 96,33
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 277.325.000,00 273.285.000,00 98,54
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
42.050.000,00 28.369.000,00 67,46
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 893.000.000,00 795.390.000,00 89,07
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
57.000.000,00 41.983.000,00 73,65
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 99.744.000,00 96.325.300,00 96,57
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 11.500.000,00 9.595.000,00 83,43
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.000.588.000,00 1.000.062.406,00 99,95
19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
35.000.000,00 34.725.200,00 99,21
20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip dan Bahan Kepustakaan
363.200.000,00 343.950.000,00 94,70
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.329.552.500,00 2.039.106.571,00 87,53
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 410.000.000,00 367.275.000,00 89,58
10 Pengadaan Mebeleur 365.230.000,00 363.230.000,00 99,45
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 4.850.000,00 4.850.000,00 100,00
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 754.204.500,00 690.374.500,00 91,54
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
337.344.000,00 293.893.941,00 87,12
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
92.240.000,00 38.000.500,00 41,20
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
39.000.000,00 7.860.000,00 20,15
47 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Kesekretariatan SKPD
326.684.000,00 273.622.630,00 83,76
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 297.709.000,00 297.650.000,00 99,98
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 142.364.000,00 142.350.000,00 99,99
3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 123.780.000,00 123.750.000,00 99,98
5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 31.565.000,00 31.550.000,00 99,95
7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00
8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 0,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.139.000.000,00 1.121.752.513,00 98,49
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.130.000.000,00 1.115.252.513,00 98,69
54 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 9.000.000,00 6.500.000,00 72,22
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 35
Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran %
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
398.740.000,00 288.288.126,00 72,30
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0,00 0,00 0,00
18 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Akhir Tahun
99.040.000,00 98.197.026,00 99,15
21 Inventaris Asset 85.500.000,00 63.031.100,00 73,72
23 Publikasi dan Penyebarluasan Informasi 214.200.000,00 127.060.000,00 59,32
Jumlah Anggaran 10.115.880.000,00 9.365.924.202,00 92,59
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran DPPKAD Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 (unaudited)
Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 92,59% ini lebih rendah dari realisasi
anggaran tahun 2015 yang mencapai 92,75% tetapi masih lebih baik dari realisasi anggaran tahun 2014 yang mencapai 85,76%. Hal ini berarti perencanaan anggaran
pada tahun 2015 sedikit lebih baik daripada perencanaan tahun 2016 tetapi perencanaan
tahun 2016 masih lebih baik dari perencanaan tahun 2014. Terjadinya saldo anggaran sebesar 7,41% disebabkan hal-hal sebagai berikut:
1. Efisiensi belanja, terutama di sektor Perjalanan Dinas . 2. Selisih antara alokasi anggaran, HPS/OE dan nilai SPK/kontrak.
C. INOVASI
Beberapa inovasi yang dicapai oleh DPPKAD Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 adalah:
1. Pengembangan Aplikasi Kinerja; yang merupakan aplikasi webbase dengan peruntukan pengumpulan, pengolahan, penghitungan dan pelaporan atas
kinerja serta dapat menjadi bahan penilaian unsur capaian kerja dalam SKP
masing-masing aparatur. Aplikasi ini murni dibangun dan dikembangkan dari awal oleh DPPKAD Kabupaten Banyuasin dan diharapkan setelah masa ujicoba
akan dapat dipergunakan oleh seluruh SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
2. Pembangunan Aplikasi Pelaporan; yang merupakan aplikasi desktop dengan peruntukan pengolahan dan penyampaian laporan keuangan. Aplikasi ini murni
dibangun dan dikembangkan dari awal oleh DPPKAD Kabupaten Banyuasin dan
diharapkan setelah masa ujicoba akan dapat dipergunakan oleh seluruh SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 36
D. TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUATOR ATAS LKjIP TAHUN 2015
Tabel 3.22.
Kelemahan dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluator
No Kelemahan menurut Evaluator Tindak Lanjut Keterangan
1 Perjanjian kinerja belum sepenuhnya dipublikasikan
Untuk tahun 2016 perjanjian kinerja eselon II, eselon III dan eselon IV dipublikasikan melalui website DPPKAD
Kab. Banyuasin www.dppkad.banyuasinkab.go.id
---
2 Target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur
keberhasilan
Target kinerja yang diperjanjikan digunakan untuk mengukur keberhasilan
melalui 4 (empat) kategori: Sangat Baik (>100,00%); Baik (90,01% s.d. 100,00%);
Cukup (80,00% s.d. 90,00%); Kurang (<80,00%)
---
3 Rencana aksi atas kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala
Monitoring atas rencana aksi dilakukan melalui mekanisme rapat monev kinerja
yang dilakukan per triwulan dengan output rekomendasi hasil monev
---
4 Rencana aksi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian
Rekomendasi monev dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian, melalui mekanisme rapat monev kinerja yang
dilakukan per triwulan dengan output rekomendasi hasil monev
---
5 Perjanjian kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi)
kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV
Perjanjian kinerja atasan dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja
sampai kepada tingkat eselon III dan IV
---
6 Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang
Pengukuran kinerja telah dilakukan mulai dari eselon IV, eselon III dan eselon II
---
7 Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dikembangkan menggunakan teknologi informasi
Sejak triwulan IV Tahun 2016, DPPKAD Kabupaten Banyuasin telah mulai uji coba penggunaan aplikasi kinerja sebagai alat
pengumpulan, pengolahan, pengukuran dan pelaporan kinerja
---
8 IKU belum sepenunya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan
penganggaran
IKU eselon III sudah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan: Renstra, Renja,
RKT dan RKA
---
9 IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk
penilaian kinerja
IKU menjadi tolok ukur pengukuran
kinerja eselon II, eselon III dan eselon IV
---
10 Target kinerja eselon III dan IV belum
sepenuhnya telah dimonitor pencapaiannya
Pencapaian target kinerja eselon III dan
IV telah dimonitor melalui mekanisme rapat monev kinerja yang dilakukan per triwulan dengan output rekomendasi hasil
monev
---
11 Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari
setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan
sebagai dasar pemberian) reward & punishment
Hasil pengukuran kinerja telah dikaitkan
dengan punishment dan reward, khusunya di bidang pendapatan daerah mengacu
pada PP No. 69 Tahun 2010 melalui Perbup No. 17 Tahun 2016
---
12 IKU belum sepenuhnya direviu secara berkala Reviu IKU dilaksanakan setiap tahun bersamaan dengan reviu Renstra dan Penyusunan Renja
---
13 Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan
pemantauan kinerja secara berkala
Pengukuran capaian atas kinerja rencana aksi telah digunakan untuk pengendalian
dan pemantauan kinerja secara berkala melalui mekanisme rapat monev kinerja
yang dilakukan per triwulan dengan output rekomendasi hasil monev
---
14 Informasi kinerja yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan
Informasi dan evaluasi kinerja digunakan dalam perbaikan perencanaan kinerja
---
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
III - 37
No Kelemahan menurut Evaluator Tindak Lanjut Keterangan
15 Informasi kinerja yang disajikan belum
sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan
kegiatan organisasi
Informasi kinerja yang telah digunakan
untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan
organisasi
---
16 Informasi kinerja yang disajikan belum
sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja
Informasi kinerja yang disajikan telah
digunakan untuk peningkatan kinerja melalui rekomendasi hasil monev kinerja
---
17 Informasi kinerja yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja
Informasi kinerja yang disajikan telah menjadi dasar penilaian kinerja
---
18 Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan
Rekomendasi monev disampaikan dan dikomunikasikan kepada atasan langsung
yang bersangkutan oleh evaluator dan penanggung jawab evaluasi
---
19 Pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka mengendalikan
kinerja
Pemantauan rencana aksi telah dilaksanakan dalam rangka mengendalikan
kinerja melalui mekanisme rapat monev kinerja yang dilakukan per triwulan dengan output rekomendasi hasil monev
---
20 Pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat
dilaksanakan
Melalui rekomendasi monev kinerja, pemantauan rencana aksi memberikan
alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dimana dipandang perlu
---
21 Hasil evaluasi rencana aksi belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode
Hasil monev rencana aksi dimaksudkan untuk menunjukkan perbaikan setiap
periode evaluasi
---
22 Hasil evaluasi program belum sepenuhnya
ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang
Evaluasi terhadap program dan kegiatan
telah dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan di masa datang yang dilaksanakan melalui mekanisme rapat
monev kinerja yang dilakukan per triwulan dengan output rekomendasi hasil monev
---
23 Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah
nyata
Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti dalam bentuk reviu atas
target kinerja program dan kegiatan serta rencana aksi periode berikutnya
---
24 Target output belum sepenuhnya tercapai Target output yang belum tercapai di tahun 2016 merupakan target output yang sifatnya uncontroable. Untuk target output
yang murni kinerja seluruhnya dapat dicapai
---
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
I - 38
BAB IV
PENUTUP
Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin pada tahun 2016 mencapai 106,44%.
Dari 4 indikator kinerja utama, seluruh indikator (100,00%) berhasil mencapai target
yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 antara Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin dengan
Bupati Banyuasin. Rata-rata capaian kinerja tahun 2016 ini lebih baik dari rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 yang mencapai 99,41% dan rata-rata capaian pada
tahun 2014 yang mencapai 100,00%. Sedangkan untuk capaian Renstra 2014 – 2018
rata-rata capaian adalah sebesar 101,95% atau melampaui target tahapan sebesar 100,00%.
Capaian indikator kinerja Pertumbuhan Pendapatan Daerah sebesar 125,76%
dengan realisasi anggaran sebesar 87,55%. Capaian kinerja tahun 2016 ini lebih baik dari capaian kinerja pada tahun 2015 yang mencapai 97,63% dan pada tahun 2014 yang
mencapai 100,00%. Sedangkan untuk capaian Renstra 2014 – 2018 rata-rata capaian
adalah sebesar 102,00% atau melampaui target tahapan sebesar 100,00%. Capaian ini menggambarkan adanya peningkatan penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2016
dibandingkan dengan penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2015. Peningkatan ini bersumber dari dari naiknya penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli
Daerah sebesar 24,94% dan Dana Perimbangan sebesar 21,16%. Sedangkan
penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar -14,81%. Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 87,55% ini lebih baik dari realisasi
anggaran tahun 2015 yang mencapai 73,38% dan tahun 2014 yang mencapai 79,38%. Hal ini berarti perencanaan anggaran pada tahun 2016 lebih baik daripada perencanaan
tahun 2015 dan tahun 2014.
Laporan Kinerja 2016 DPPKAD Kabupaten Banyuasin
I - 39
Capaian kinerja Indikator Tanggal Penetapan APBD 2017 sebesar 100,00% dengan
realisasi angaran sebesar 80,16%. Capaian kinerja tahun 2016 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2015 dan pada tahun 2014. Sedangkan untuk capaian Renstra 2014
– 2018 rata-rata capaian adalah sebesar 100,00% atau sama dengan target tahapan sebesar 100,00%. Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 80,16% ini lebih baik dari
realisasi anggaran tahun 2015 yang mencapai 79,20% dan tahun 2014 yang mencapai
70,74%. Hal ini berarti perencanaan anggaran pada tahun 2016 lebih baik daripada perencanaan tahun 2015 dan tahun 2014.
Capaian kinerja Indikator Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2015 sebesar 100,00%
dengan realisasi angaran sebesar 81,96%. Capaian kinerja tahun 2016 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2015 dan pada tahun 2014. Sedangkan untuk capaian
Renstra 2014 – 2018 rata-rata capaian adalah sebesar 100,00% atau sama dengan
target tahapan sebesar 100,00%. Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 81,96% ini lebih baik dari realisasi anggaran tahun 2014 yang mencapai 70,70%. Hal ini berarti
perencanaan anggaran pada tahun 2016 lebih baik daripada perencanaan tahun 2014.
Capaian kinerja Indikator Nilai LKjIP SKPD Tahun 2015 sebesar 100,00% dengan
realisasi angaran sebesar 92,59%. Capaian kinerja tahun 2016 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2015 dan pada tahun 2014. Sedangkan untuk capaian Renstra 2014
– 2018 rata-rata capaian adalah sebesar 100,00% atau sama dengan target tahapan sebesar 100,00%. Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 92,59% ini lebih baik dari
realisasi anggaran tahun 2014 yang mencapai 85,76%. Hal ini berarti perencanaan anggaran pada tahun 2016 lebih baik daripada perencanaan tahun 2014.
Di masa datang, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin
Nomor 18 Tahun 2016 berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin, terus melakukan upaya-upaya peningkatan kinerja melalui:
1. Inovasi di bidang pengumpulan, pengolahan, pengukuran dan pelaporan kinerja dan keuangan melalui Aplikasi Kinerja dan Aplikasi Pelaporan.
2. Updating aplikasi Simda di bidang perencanaan, pengelolaan dan pelaporan anggaran dan barang milik daerah.
3. Peningkatan pelayanan kepada stakeholders melalui peningkatan kompetensi
aparatur dan pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dimana Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi pilot project.
4. Melakukan kajian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan penerimaan dan kontribusi PAD dalam struktur Pendapatan
Daerah sebagai salah satu indikator kemandirian daerah.
1
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Nomor 11
Telepon (0711) 7690008 Fax. (0711) 7690078 Kode Pos 30753 e-mail: [email protected] website: www.dppkad.banyuasinkab.go.id
PANGKALAN BALAI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR /KPTS /DPPKAD-Sk/2016
TENTANG
REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi
kinerja eselon III dan IV di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin perlu dilakukan review terhadap Keputusan Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin
Nomor: 319/KPTS/DPPKAD/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Banyuasin;
b. bahwa review terhadap indikator kinerja utama tersebut perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah ...
2
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2011 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 25 Tahun 2012 tetang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten (Berita
Daerah Tahun 2012 Nomor 25);
MEMUTUSKAN Menetapkan :
KESATU
:
Perubahan indikator kinerja utama di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai
dengan Lampiran 29 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
KEDUA : Perubahan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi:
1. Indikator Kinerja Utama SKPD; 2. Indikator Kinerja Utama Eselon III di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin; 3. Indikator Kinerja Utama Eselon IV di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Pangkalan Balai Pada Tanggal : Januari 2016
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUASIN,
SUBAGIO, Ak., CA. Pembina Tingkat I
NIP. 196510231987031001 Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai
2. Inspektur Kabupaten Banyuasin
di Pangkalan Balai