LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/127_dinas kelautan dan... · menjawab pertanyaan, ... Pengembangan kawasan sentra pengembangan

Laporan Kinerja Instansi PemerintahDinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2017


KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat danKarunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 dapat diselesaikan untuk memenuhiketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yangdidukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansipemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasiyang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepadamasyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada parapengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggungjawab, bersih,transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutamadalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukanevaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimalserta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuanmelalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuanmerupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akanterlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana strategis organisasi,rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada RencanaStrategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidulmerupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPDdalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakanoperasional dalam rangka pencapaian visi dan misi OPD yang tertuang dalam dokumenperencanaan strategis OPD Tahun 2016 - 2021

Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalamperencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan


penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepadamasyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahanevaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh stakeholders yangberhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban KepalaOPD.

Wonosari, Desember 2017

KEPALA OPD,

Ir. KHAIRUDDINNIP. 19600810 199003 1 010


RINGKASAN EKSEKUTIFLaporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun

2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKjIP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan

rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 yang telah

ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas

Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021.

LKjIP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk

menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan

keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang telah dicanangkan

pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Dari 3 (tiga) IKU OPD tahun 2017, yaitu Produksi Perikanan Budidaya,

Pendapatan Perikanan Tangkap (Nelayan), dan Pendapatan Perikanan Budidaya

(Pembudidaya Ikan), kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa IKU tersebut dapat

tercapai dengan kategori berhasil. Keberhasilan capaian IKU OPD selain merupakan

hasil dari upaya-upaya OPD, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen

masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan

secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program OPD pada tahun 2017.

Beberapa hal yang belum dapat memenuhi target kinerja/ anggaran, dikarenakan

terdapat beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat

berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang. Untuk mengoptimalkan capaian

sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu

ada langkah kebijakan teknis/ operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan

dapat terlaksana sehingga misi OPD dapat dilaksanakan/ dicapai sebagai upaya untuk

mewujudkan visi/ tujuan yang telah ditetapkan.


Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/ operasional yang diupayakan yaitu:

1. Pengembangan kawasan sentra pengembangan perikanan seperti Minapolitan, baik

Minapolitan Perikanan Budidaya maupun Minapolitan Perikanan Tangkap.

2. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti LIPI, Dinas Kelautan dan

Perikanan DIY, Bappeda, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dll untuk

mengembangkan komoditas kelautan dan perikanan.

3. Pemanfaatan dan optimalisasi Sarpras Kelautan dan Perikanan yang ada di

Kabupaten Gunungkidul.

4. Memberikan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan yang bertujuan untuk

meningkatkan wawasan dan keterampilan masyarakat kelautan dan perikanan, serta

5. Pemberian hibah atau bantuan sebagai stimulan untuk mengembangkan komoditas

kelautan dan perikanan.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa

depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat

melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan

kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing OPD (Organisasi

Perangkat Daerah) serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja “tuntas”

berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen

kinerja sehingga diharapkan dapat bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya

kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.


DAFTAR ISIHalaman

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… ii

RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………. iv

DAFTAR ISI ………………………………………………………………..… vi

DAFTAR TABEL …………………………………………………………… vii

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………..… viii

BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………. 1A. Latar Belakang ……………………………..………………

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..……………..C. Permasalahan Utama (Strategic Issued) ..............................

1

2

6

BAB II : PERENCANAAN KINERJA …..........................................… 8A. Rencana Strategis OPD Tahun 2016 – 2021 .....................

B. Rencana Kinerja 2017 ...................……….………………..C. Perjanjian Kinerja 2017 ..................…….…………………

8

16

17

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………… 20A. Capaian Kinerja Organisasi ……………….…………..…..

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 ………….C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja …………………...

D. Realisasi Anggaran ......................................………………..

20

22

23

36

BAB IV : PENUTUP ……………………………………………………… 39


DAFTAR TABEL

HalamanTabel 1.1 Komposisi Pegawai ..…………………………………………….. 5

Tabel 2.1 Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi ……… 12

Tabel 2.2 Sasaran strategis dan indikator kinerja ..………………………. 13

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama ………………..……………………… 14

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Gunungkidul ……………………………………………………

15

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal ……………………………… 21

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan danPerikanan Tahun 2017 ……………………………………………………….

22

Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Produksi PerikananBudidaya Meningkat ………………………..…………………………………

24

Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Sasaran PendapatanMasyarakat Perikanan Meningkat …………………………………………...

29

Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Kepuasan Masyarakat Terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Meningkat ………………………………32

Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Meningkat …………………………………………………………...33

Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Kesesuaian Program Dalam

Dokumen Perencanaan Daerah ………………………………………………..34

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Program Pendukung Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Gunungkidul …………………………………………..35

Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 ...………………... 37


DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2017…………………………………………………………………………

4

Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan GolonganPada Tahun 2017 ................................................................................

5

Gambar 3.1 Kegiatan Perikanan Tangkap di Kabupaten Gunungkidul ... 24

Gambar 3.2 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2013-2017 .......... 25

Gambar 3.3 Budidaya Ikan dengan Teknik Bioflok .……............................. 25

Gambar 3.4. Peralatan Mesin Pelet ….….........……........................................ 26

Gambar 3.5. Sekolah Lapang Budidaya Ikan ..………………………........... 29

Gambar 3.6. Teknologi Kolam Buis Beton …...………………………........... 29



PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel,

efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam

proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan

pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun

2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap

OPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai

perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap

Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan

sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance serta

berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra OPD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2017,

maka LKjIP OPD yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2017 dan menyajikan

laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala OPD kepada Bupati Gunungkidul.

C. Tugas Pokok dan Struktur OrganisasiDasar hukum pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Peraturan Bupati Gunungkidul

Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Kelautan dan Perikanan.

BAB

I


1. Tugas

Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul adalah melaksanakan urusan

pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai

fungsi :

a. perumusan kebijakan umum di bidang kelautan dan perikanan;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;

c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kelautan dan

perikanan;

d. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian perbenihan dan

produksi perikanan;

e. Pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha kelautan dan perikanan;

f. peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan;

g. pembinaan, pengkajian, pengembangan, dan pemanfaatan sarana dan

prasarana perikanan budidaya dan tangkap serta kelembagaan;

h. melaksanakan pembinaan, pencegahan, dan pengendalian kesehatan ikan dan

lingkungan budidaya;

i. pelaksanaan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;

j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kenelayanan;

k. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan usaha

perikanan tangkap;

l. pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil;

m. pelaksanaan harmonisasi dan evaluasi perizinan usaha perikanan tangkap;

n. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistic kelautan

dan perikanan;

o. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kelautan dan

perikanan;

p. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk

operasional di bidang kelautan dan perikanan;

q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kelautan dan

perikanan; dan

r. pengelolaan UPT.


3. Struktur OrganisasiBerdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Susunan

Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul yaitu:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat terdiri dari :

- Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- Subbagian Umum

c. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

- Seksi Perbenihan dan Produksi

- Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

- Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

d. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :

- Seksi Kenelayanan

- Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

- Seksi Pengendalian dan Penangkapan

e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) meliputi UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Arghamina

dan UPT Balai Benih Ikan (BBI) Mina Kencana

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya manusia yang

memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 40 orang pada akhir Tahun 2017. Adapun jabatan struktural

di lingkungan OPD sebanyak 11 jabatan, terdiri dari eselon II b = 1 jabatan, eselon III a = 1 jabatan,

eselon III b = 2 jabatan, eselon IV a = 10 jabatan, dan eselon IV b = 1 jabatan. Sedangkan jumlah

Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 25 orang.

Gambar 1.1Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017





a. Kepala Dinas



- Subbagian Umum






- Seksi Kenelayanan











Gambar 1.1

7%

20%

73%

0%

II/a - II/b III/a - III/b

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017





a. Kepala Dinas



- Subbagian Umum






- Seksi Kenelayanan











Gambar 1.1Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017


Sedangkan komposisi pegawai OPD berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai

berikut:

Tabel 1.1Komposisi Pegawai

No. Golongan/ Ruang Bezetting 31 - 12 –20171 I/a – I/d 0

2 II/a – II/d 93 III/a – III/d 25

4 IV/a – IV/e 6

Jumlah 40

Sumber : Subbagian Umum OPD.

Gambar 1.2


I/a - I/d

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan GolonganPada Akhir Tahun 2017



berikut:




4 IV/a – IV/e 6

Jumlah 40


Gambar 1.2


0%

22%

63%

15%

I/a - I/d II/a - II/d III/a - III/d IV/a - IV/d




berikut:




4 IV/a – IV/e 6

Jumlah 40


Gambar 1.2




D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Berikut ini diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh OPD pada

tahun 2017, meliputi :

1. Masih sulitnya pelaku usaha kelautan dan perikanan mendapatkan akses dari

lembaga keuangan.

2. Masih rendahnya kapasitas usaha kelautan dan perikanan karena keterbatasan

modal.

3. Masih rendahnya kemandirian pelaku usaha kelautan dan perikanan

4. Koperasi perikanan sebagai sokoguru perekonomian masyarakat belum berfungsi

secara optimal.

5. Produksi komoditas kelautan dan perikanan masih belum kontinyu

6. Standard sanitasi dan higienis produk kelautan dan perikanan masih tergolong

rendah.

7. Infrastruktur kelautan dan perikanan kurang memadai.

8. Cukup banyak nelayan yang belum memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

9. Mayoritas tempat pendaratan ikan hanya untuk pendaratan Perahu Motor Tempel.

Dari 8 TPI, baru 1 TPI saja yaitu TPI Sadeng yang dapat digunakan untuk mendarat

kapal 30 GT.

10. Produktivitas dari usaha kelautan dan perikanan masih rendah.

11. Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu) belum dimanfaatkan secara

optimal oleh pembudidaya ikan.

12. Inovasi pembuatan pakan ikan alternatif masih tergolong rendah.

13. Usaha perikanan, seperti budidaya ikan, masih bersifat usaha sampingan.

14. Jumlah produksi benih oleh Unit Perbenihan Rakyat (UPR) masih rendah.

15. Pemanfaatan wilayah pesisir dan laut oleh masyarakat belum sesuai dengan

regulasi yang ada.

16. Masih kurang lengkapnya data potensi sumber daya Kelautan, Pesisir, dan Pulau-

pulau Kecil.

17. Masyarakat masih kurang peduli terhadap informasi risiko bencana alam laut.

18. Pemahaman generasi muda terhadap prospek potensi kemaritiman masih kurang.


19. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang ada belum mencukupi untuk

mengawasi pemanfaatan potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

20. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengawasan belum optimal.

21. Keterbatasan wewenang Pokmaswas dalam pengawasan.

22. Produksi benih di BBI Mina Kencana masih kurang dalam memenuhi permintaan

benih ikan dari masyarakat.

23. Kebersihan sarana dan prasarana serta tempat pelelangan ikan kurang terjaga.

24. Proses Lelang di TPI belum berjalan optimal.25. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan.

26. Masih rendahnya tingkat konsumsi makan ikan di masyarakat Gunungkidul.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul

merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah

dalam melaksanakan amanat yang telah diberikanoleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya

RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis OrganisasiPerangkat Daerah (Renstra OPD)

sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis OPD Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis OPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul. Dokumen tersebut

merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja OPD

dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat. Rencana Strategis Dinas Kelautan

dan Perikanan Periode Tahun 2016-2021, baru saja mengalami reviu, sejalan dengan dilakukannya reviu

terhadap RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, maka dari itu dalam penyusunan LKjIP ini

menggunakan IKU sesuai dengan reviu pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Periode

Tahun 2016-2021.

1. Visi dan Misi

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan dirumuskan dengan memperhatikan Visi Kepala

Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 yaitu “Mewujudkan

Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju

masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”.

Hal tersebut mengandung arti bahwa pariwisata menjadi penggerak utama dalam

upayamewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dengan tetap mendorong pengembangan

sektor-sektor yang lain sebagai pendukung, salah satunya sektor kelautan dan perikanan.

Dari Visi Kepala Daerah tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam beberapa Misi yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional

4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh

berbasis potensi daerah

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif

BAB

II PERENCANAAN KINERJA


6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik.

2. Mewujudkan peningkatan karakter dan mental sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.

4. Mewujudkan perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan, percepatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi sektor unggulan daerah menuju keunggulan

kompetitif daerah untuk membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh.

7. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam sesuai daya dukung dan daya tampungnya.

Sedangkan Sasaran Daerah yang menjadi IKU (Indikator Kinerja Utama) Bupati meliputi :

1. Akuntabilitas pengelolaankeuangandaerahmeningkat

2. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat

3. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum

4. Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

5. Harapan Lama Sekolah Meningkat

6. Jumlah Penduduk Miskin Turun

7. Daya saing pariwisata Meningkat

8. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat

9. Infrastruktur publik wilayahmeningkat

10. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat

11. Pendapatan Masyarakat Meningkat ---------------- IKU OPD (Pendapatan)

12. Ketahanan Pangan Meningkat ---------------- IKU OPD (Produksi)

13. Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat

14. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat

Apabila dilihat dari IKU Bupati tersebut maka IKU nomor 11 yaitu “Pendapatan Masyarakat

Meningkat” dijabarkan menjadi IKU OPD DinasKelautan dan Perikanan dengan Sasaran OPD

“Pendapatan masyarakat perikanan meningkat” dengan Indikator Kinerja Utama OPD “Pendapatan

perkapita masyarakat perikanan”, yaitu Pendapatan sektor perikanan yang terdiri dari :

- Pendapatan Perikanan Budidaya (Pembudidaya Ikan); dan

- Pendapatan Perikanan Tangkap (Nelayan).

Sedangkan Sasaran Daerah atau IKU Bupati “Ketahanan Pangan Meningkat” dijabarkan

menjadi IKU OPD DinasKelautan dan Perikanan dengan Sasaran OPD“Produksi perikanan budidaya

meningkat” dengan Indikator Kinerja Utama OPD“Produksi perikanan budidaya”.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka Tujuan OPD DinasKelautan danPerikanan yang

ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah adalah “Mewujudkan Masyarakat Perikanan

yang Lebih Maju, Makmur, dan Sejahtera”.


Visi atau Tujuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi

tanggungjawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul. Misi diharapkan akan membantu

dan memberikan arahan bagi seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul

untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1 Pengoptimalan pemanfaatan potensi sumberdaya air berbasis kelautan dan perikanan yang

berwawasan lingkungan;

2 Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu pengolahan serta pemasaran hasil yang berdaya

saing;

3 Peningkatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mendukung sektor pariwisata;

4 Peningkatan kreativitas dan inovasi dalam penerapan teknologi bagi masyarakat kelautan dan

perikanan;

5 Peningkatan iklim usaha yang kondusif, peluang investasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait

serta penggalangan sumber-sumber dana non APBD;

6 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di bidang kelautan dan

perikanan yang bebas dari KKN.

Adapun penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Misi Kesatu:Misi satu ini merupakan upaya Dinas Kelautan dan Perikanan mewujudkan pemanfaatan dan nilai

tambah sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis kelestarian dan meningkatkan

pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

2. Misi Kedua:Misi ini merupakan upaya dinas mewujudkan produk-produk unggulan kelautan dan perikanan yang

berdaya saing serta meningkatkan mutu dan nilai tambah melalui penerapan CCS (Cold Chain

System), diversifikasi dan inovasi produk yang berorientasi pasar.

3. Misi Ketiga:Misi ini merupakan upaya dinas mewujudkan pengelolaan sumberdaya hayati kelautan dan

perikanan sebagai pendukung sektor pariwisata.

4. Misi Keempat:Misi ini merupakan upaya dinas dalam mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang kreatif

dan inovatif melalui pemberdayaan pemanfaatan teknologi tepat guna.

5. Misi Kelima:Misi ini merupakan upaya dinas mewujudkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan

dengan stakeholders dan pelaksanaan deregulasi perijinan serta penyediaan dana dari berbagai

sumber untuk mendukung program bidang kelautan dan perikanan.


6. Misi Keenam:Misi ini merupakan upaya Dinas Kelautan dan Perikanan mewujudkan sumberdaya manusia Dinas

Kelautan dan Perikanan yang mampu mengembangkan komitmen membangun dan melayani

masyarakat dengan baik dalam arti terbuka, transparan, bebas dari KKN, sehingga memiliki

kewibawaan tinggi sebagai aparatur pemerintah terhadap masyarakatnya.

2. Tujuan dan SasaranSesuai dengan penjabaran visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan OPD Tahun 2016-2021,

yaitu seperti tertera pada tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1Tujuan yang Ditetapkan untuk Mencapai Visi dan Misi

No Visi Kepala Derah Misi Kepala Daerah Tujuan OPD1. Mewujudkan Gunungkidul

sebagai daerah tujuanwisata yang terkemuka danberbudaya menujumasyarakat yang berdayasaing, maju, mandiri, dansejahtera tahun 2021

1. Meningkatkan tata kelolapemerintahan yang baik (GoodGovernance)

2. Meningkatkan kualitas sumber dayamanusia yang berdaya saing

3. Memantapkan pengelolaanpariwisata yang profesional

4. Meningkatkan infrastruktur yangmemadai untuk menggerakkanperekonomian yang tangguhberbasis potensi daerah

5. Mengembangkan sektor-sektorunggulan daerah dan iklim investasiyang kondusif

6. Meningkatkan pengelolaan danperlindungan sumber daya alamsecara berkelanjutan

Mewujudkan MasyarakatPerikanan yang Lebih Maju,Makmur, dan Sejahtera

Selanjutnya OPD menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selamaperiode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategisselama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja1. Pendapatan masyarakat perikanan meningkat Pendapatan perkapita masyarakat perikanan,

yang terdiri dari :

- Pendapatan Perikanan Budidaya(Pembudidaya Ikan)

- Pendapatan Perikanan Tangkap(Nelayan)

2. Produksi perikanan budidaya meningkat Produksi perikanan budidaya


OPD telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul

Nomor 263/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Gunungkidul. Adapun Indikator Kinerja Utama OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3Indikator Kinerja Utama

No. SasaranStrategis Indikator Kinerja Alasan/Penjelasan/Formulasi

1 Pendapatanmasyarakatperikananmeningkat

Pendapatanperkapitamasyarakatperikanan, yangterdiri dari :

Nilai produksi tangkap laut − [biayaoperasional produksi per trip x jumlah trip]jumlah nelayan PMT+ Nilai produksi tangkap laut − [biayaoperasional produksi per trip x jumlah trip]jumlah nelayan KM

PendapatanPerikanan Budidaya(Pembudidaya Ikan)

∑ (Vol. produksi x harga ikan perkilo− biaya produksi )

∑ Pembudidaya Ikan

PendapatanPerikanan Tangkap(Nelayan)

Menunjukkan jumlah volume penangkapan ikanlaut dalam kurun waktu satu tahun

2 Produksiperikananbudidayameningkat

Produksi perikananbudidaya

Rumus :∑ Produksi Perikanan Budidaya (Kg)

3. Program-programBerikut di bawah ini kami sajikan Program danKegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Gunungkidul TA 2017, yang meliputi :

Tabel 2.4Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul

No. Program Kegiatan

1 ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran (01)

1. Kegiatan penyediaan jasa, peralatan, danperlengkapan perkantoran (01.01)

2. Kegiatan penyediaan rapat-rapat konsultasi dankoordinasi (01.02)

2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Perkantoran (02)

1. Kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi sarana danprasarana perkantoran (02.02)

3 Program PeningkatanKetatalaksanaan dan KapasitasAparatur (03)

1. Kegiatan penyelenggaraan ketatalaksanaan danpengelolaan kepegawaian perangkat daerah


(03.02)2. Kegiatan pengembangankapasitas aparatur

(03.03)

4 Program Peningkatan KualitasPelaporan Keuangan PerangkatDaerah (04)

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah(04.01)

5 Program Peningkatan KualitasPerencanaan (05)

1. Kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (05.01)2. Kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah (05.02)3. Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem InformasiPerangkat

Daerah (05.03)

6 Program Peningkatan KualitasPelayanan Publik (06)

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (06.01)

7 ProgramPengembanganAgribisnis Perikanan (15)

1. Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Bibit Ikan Unggul(15.01)2. Kegiatan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (15.02)3. Kegiatan Pembinaan Penanganan Pasca Panen,Pengolahan, danPemasaran Hasil Perikanan (15.03)

8 Program Peningkatan ProduksiPerikanan Budidaya (16)

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KelompokPelaku Usaha Perikanan (16.01)2. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ikan (16.02)3. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan SaranaPrasarana Perikanan Budidaya (16.03)4. Kegiatan Pembinaan dan Pedampingan Kelompok BudidayaIkan (16.04)

9 Program Pemberdayaan Nelayan(17)

1. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat SwakarsaPengamanan Sumberdaya Kelautan (17.01)2. Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Kelompok NelayanPerikanan Tangkap (17.02)3. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan SaranaPrasarana Perikanan Tangkap (17.03)

B. RENCANA KINERJA 2017Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk

menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian

kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan

dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen

pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut OPD menyusun

perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja OPD. Dengan

diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.


Rencana Kinerja Tahunan 2017 mencerminkan rencana kegiatan, program,dan sasaran

tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

OPD Tahun 2016-2021.

Pada dasarnya RKT 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai OPD selama

tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun

2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan.

Target kinerja pada tingkat sasaran akandijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan

organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Target sasaran untuk Tahun 2017 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target

yang akan dicapai dan sesuai dengan IKU OPD yaitu sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 Pendapatan masyarakat

perikanan meningkatPendapatan perkapita masyarakatperikanan, yang terdiri dari :

Pendapatan Perikanan Budidaya(Pembudidaya Ikan)

Rp. 4.675.920

Pendapatan Perikanan Tangkap(Nelayan)

Rp. 23.613.271

2 Produksi perikanan budidayameningkat

Produksi perikanan budidaya Kg 15.210.761

C. PERJANJIAN KINERJA 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala

OPD dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja dari Renstra OPD Tahun 2016-

2021 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh OPD. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan

misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya

perjanjian kinerja Tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai OPD selama Tahun

2017. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2017 dari

semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target

kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di

dalam upaya pencapaian visi misinya.

Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2017 disusun setelah

diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 29/DPA/2017 dan diubah seiring

dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor 83/DPPA/2017 sebagai berikut:


No. SasaranStrategis Indikator Kinerja Satuan Target


Pendapatan perkapita masyarakatperikanan, yang terdiri dari :

Pendapatan Perikanan Budidaya(Pembudidaya Ikan)

Rp. 4.675.920

Pendapatan Perikanan Tangkap(Nelayan)

Rp. 23.613.271


Produksi perikanan budidaya Kg 15.210.761

No Nama Program Anggaran Keterangan

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 535.167.500,00 APBD II

2. Peningkatan Sarana Dan PrasaranaPerkantoran.

Rp. 175.450.000

3. Peningkatan Ketatalaksanaan DanKapasitas Aparatur

Rp. 10.062.500 APBD II

4. Peningkatan Kualitas PelaporanKeuangan Perangkat Daerah Rp. 26.680.000

APBD II

5. Peningkatan Kualitas Perencanaan Rp. 157.972.500 APBD II

6. Peningkatan Kualitas PelayananPublik Rp. 83.420.000

APBD II

7. Pengembangan AgribisnisPerikanan Rp. 1.566.466.500

APBD II

8. Peningkatan Produksi PerikananBudidaya.

Rp. 1.126.590.000APBD II

9.Pemberdayaan Nelayan Rp. 837.600.000

DAK danAPBD II


A. Capaian Kinerja OrganisasiManajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan

hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen

pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan

dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level

keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu

akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan

mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam

memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang

dipergunakan adalah system akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN

dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur

tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran KinerjaKerangka Pengukuran Kinerja di Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan

dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan

rumus:

BAB

IIIAKUNTABILITAS

KINERJA

RealisasiCapaian indikator kinerja = X 100%Rencana


b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atausemakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakaninterprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

85 ≤ X Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85 Berhasil

55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil

X < 55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan

“Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean

setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori

(sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan

nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di

kelompok sasaran tersebut.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk

Rencana - (Realisasi-Rencana)Capaian indikator kinerja = X 100%Rencana

(2x Rencana) – RealisasiCapaian indikator = X 100%

Rencana Rencana

Rencana

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategoriCapaian sasaran = X 100%

Jumlah indikator kinerja sasaran


mengukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2017. Pencapaian IKU tahun 2017 secara ringkas

ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.2Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

No. SasaranStrategis Indikator Kinerja

Realisasi Tahun 2017 Target Capaian s/dTahun 2016 Target Realisasi Capaian

Kinerja(%)

AkhirRenstra(2021)

2017Dibanding

Target Akhir(%)


Pendapatan perkapitamasyarakat perikanan,yang terdiri dari :

Pendapatan PerikananBudidaya(Pembudidaya Ikan)(Rp.)

3.363.552 4.675.920,37

4.076.584

87,18 4.534.103 89,91

Pendapatan PerikananTangkap (Nelayan)(Rp.)

26.710.912 23.613.271

27.030.179,37

114,47 27.003.629

100,10


Produksi perikananbudidaya (Kg) 9.611.336

15.210.761

11.651.103

76,60 13.090.200

89,01

C. Evaluasi dan Analisis Capaian KinerjaBerikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja

persasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1 (Indikator Kinerja Utama)

“Produksi Perikanan Budidaya Meningkat”

Ketersediaan pangan dan produksi pangan saat ini menjadi salah satu persoalan serius dunia, tidak

terkecuali di daerah-daerah di Indonesia, begitu juga di Kabupaten Gunungkidul. Hasil perikanan

merupakan salah satu bahan pangan yang menjadi sumber protein. Ancaman produksi pangan adalah

perubahan iklim dan dinamika ekonomi global. Persoalan pangan akan menjadi salah satu perhatian

dunia di masa-masa mendatang. Salah satu parameter yang cukup penting dalam ketersediaan pangan

adalah ketersediaan ikan. Perhitungan angka ketersediaan ikan diperoleh dari jumlah produksi perikanan


tangkap dan perikanan budidaya kemudian ditambah ikan masuk dikurangi ikan keluar dan dibagi jumlah

penduduk. Pada tahun ini angka ketersediaan ikan tidak masuk menjadi IKU Dinas Kelautan dan

Perikanan, meskipun demikian perhitungan angka ketersediaan ikan tetap dihitung dengan estimasi hasil

mencapai 27,40 Kg/Kapita/Tahun, dengan target 27 Kg/Kapita/Tahun pada Tahun 2017.

Sektor perikanan mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional berdasarkan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka sektor perikanan merupakan salah satu prioritas

yang harus dikembangkan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan baik regional maupun nasional.

Sebagai salah satu kawasan minapolitan di Indonesia, target produksi perikanan budidaya dan

perikanan tangkap merupakan bagian dari fokus pembangunan sektor kelautan dan perikanan untuk

peningkatan produktivitas perikanan, mengingat perikanan budidaya dan perikanan tangkap memiliki

peran cukup sentral dalam pemenuhan gizi masyarakat, serta membantu peningkatan perekonomian.

Meskipun demikian, produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 ini tidak masuk menjadi IKU Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul.

Pada tahun 2017, realisasi pencapaian sasaran meningkatnya produksi perikanan budidaya

menunjukkan hasil yang belum dapat memenuhi target. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah,

realisasi kinerja tahun 2017 menunjukkan bahwa

angka produksi perikanan budidaya belum memenuhi

target yang ditetapkan dengan pencapaian sebanyak

11.651.103 Kg dari target 15.210.761 Kg atau

sebanyak 76,60 %. Realisasi tersebut mengalami

peningkatan dari produksi tahun 2016 sebesar

9.611.336 Kg. Pencapaian ini menunjukkan kinerja

Berhasil untuk sasaran Produksi Perikanan Budidaya

Meningkat. Sedangkan untuk produksi perikanan

tangkap meskipun pada tahun 2017 tidak termasuk ke

dalam IKU OPD, namun realisasi mencapai 3.340,928

Ton dari target sebesar 4.555 Ton, dengan persentase realisasi 73,35 % sehingga masuk kategori

Berhasil. Meskipun demikian, produksi perikanan tangkap tersebut belum bisa memenuhi target yang

ditetapkan yaitu sebesar 4.555 Ton.

Gambar 3... Budiaya, tangkap

Gambar 3.1 Kegiatan Perikanan Tangkap diKabupaten Gunungkidul


Tabel 3.3

Rencana dan Realisasi CapaianSasaran Produksi Perikanan Budidaya Meningkat

No. SasaranStrategis

IndikatorKinerja


Kinerja(%)

Kategori

AkhirRenstra(2021)

2017Dibanding

Target Akhir(%)

1. Produksiperikananbudidayameningkat

Produksiperikananbudidaya (Kg)

9.611.33615.210.7

6111.651.1

0376,60 Berhasil 13.090.20

089,01

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 76,60 Berhasil

Bila melihat data dalam kurun tahun 2013-2017, jumlah produksi perikanan budidaya selalu mengalamipeningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari Gambar 3.1, sebagai berikut :

Gambar 3.2 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2013-2017

Apabila melihat data dalam kurun 2013-2017,

jumlah produksi perikanan budidaya selalu mengalami

peningkatan. Pada tahun 2013 capaian jumlah produksi

perikanan budidaya mencapai 6.509,44 ton, kemudian naik

6,509.44 6,608.85 7,200.36

9,611.34

11,651.10

-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

2013 2014 2015 2016 2017

Produksi Perikanan Budidaya

Ton

Gambar 3.3 Budidaya Ikandengan Teknik Bioflok


menjadi 6.608,85 ton di tahun 2014. Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2015 mencapai

7.200,36 ton.

Pada tahun 2016 jumlah produksi perikanan budidaya mencapai 9.611.336 Kg atau 9.611,34

ton. Pada tahun 2017, jumlah produksi perikanan budidaya mencapai 11.651.103 Kg atau 11.651,10 ton.

Dari segi persentase, jumlah produksi perikanan budidaya meningkat dari tahun 2016 ke 2017 sebesar

21,22 %.

Pengembangan perikanan budidaya tidak terlepas

dari dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana

dan prasarana yang memadai dapat memberikan hasil yang

optimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sarana

dan prasarana untuk mendukung perikanan budidaya antara

lain benih, pakan, peralatan budidaya, dll. Indikator

Produksi Perikanan Budidaya Meningkat dapat dicapai

melalui Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.

Dalam melaksanakan program tersebut

dianggarkan anggaran sebesar Rp. 1,099,140,000,- pada

DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) 2017 kemudian berubah menjadi Rp. 1,126,590,000,- pada

DPA Perubahan 2017. Dengan rincian Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Pelaku

Usaha Perikanan sebesar Rp. 42,775,000,-; Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ikan

sebesar Rp. 70,920,000,-; Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana Prasarana

Perikanan Budidaya sebesar Rp. 787,590,000,-; serta Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Kelompok

Budidaya Ikan sebesar Rp. 225,305,000,-. Dari pagu anggaran program Peningkatan Produksi Perikanan

Budidaya tersebut sebesar Rp. 1,126,590,000,- realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 1,016,750,175,-

atau 90,25 %. Terdapat efisiensi anggaran mencapai Rp. 109,839,825,- atau 9,75 %, namun pelaksanaan

kegiatan telah selesai dilaksanakan. Beberapa sisa anggaran yang cukup besar adalah Rp. 87,308,000,-

pada pos Belanja Hibah Barang kepada Masyarakat di Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan

Penyediaan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya, hal tersebut dikarenakan adanya sisa anggaran lelang.

Sisa Rp. 9,240,000 pada pos Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga Kegiatan Pembinaan dan

Pendampingan Kelompok Budidaya Ikan dikarenakan honor Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yang

sudah dianggarkan tidak jadi dicairkan karena adanya peraturan. Kemudian ada Rp. 3.520.000,-

merupakan sisa di pos Belanja perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan Pembinaan dan

Pendampingan Kelompok Budidaya Ikan.

Permasalahan:

1. Usaha perikanan secara kuantitas, kualitas, dan kontinyuitas belum konsisten sehingga secara

ekonomis belum memberikan keuntungan secara signifikan;

Gambar 3.4 Peralatan Mesin Pelet


2. Mata pencaharian utama penduduk Gunungkidul masih sebagai petani, baik di sawah, lading, kebun,

maupun hutan. Sehingga mata pencaharian di sektor perikanan khususnya perikanan budidaya pada

umumnya masih bersifat sampingan.

3. Usaha perikanan sebagian besar masih dipengaruhi musim dan alam, seperti gelombang tinggi,

angin, musim paceklik ikan dimana yang keluar hanya ikan tertentu dan jumlahnya sedikit;

4. Pada umumnya usaha perikanan masih dilakukan secara tradisional (sangat tergantung dari alam),

belum secara utuh (hulu sampai dengan hilir), dan belum tersistem secara optimal sehingga cukup

sulit untuk dapat dikembangkan;

5. Masih kurangnya data dan informasi yang baik tentang potensi sumber daya kelautan dan perikanan

yang akan dikembangkan maupun data pendukung potensi kelautan dan perikanan (misalnya lokasi

fishing ground, kedalaman, kualitas air, cuaca, tinggi gelombang, dll);

6. Masih kurangnya penggangaran yang bertujuan untuk riset dan teknologi untuk mengetahui lebih

jauh tentang potensi bidang kelautan dan perikanan;

7. Budaya makan ikan masih tergolong rendah, dibandingkan dengan konsumsi bahan pangan lain

seperti daging ayam, daging sapi, dll. Hal tersebut juga turut berpengaruh pada usaha perikanan.

Padahal ikan memiliki kandungan gizi yang baik bagi kesehatan, selain itu juga harganya cukup

terjangkau.

8. Masih terbatasnya sarana dan prasarana (sarpras) perikanan.

Solusi:

1. Fokus peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan Budidaya dengan pengembangan kawasan,

baik minapolitan perikanan budidaya dan minapolitan perikanan tangkap serta pengembangan

perikanan seperti melalui Bioflok maupun Kolam Bundar.

2. Strategi yang tepat untuk memfokuskan program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan

melalui peningkatan teknologi serta sarana dan prasarana, baik untuk perikanan darat maupun

perikanan tangkap.

3. Koordinasi yang efektif antara pemegang kewenangan untuk penyelenggaraan pengembangan

perikanan dan kelautan perlu lebih ditingkatkan. Juga terus dilakukan upaya-upaya untuk menjaga

dan meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan dari tahun ke tahun.

4. Membudayakan gemar makan ikan melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan).

5. Memperbanyak diversifikasi dan inovasi olahan hasil perikanan.


Sasaran 2 (Indikator Kinerja Utama)

“Pendapatan Masyarakat Perikanan Meningkat”

Fenomena kemiskinan dan kompleksitas problematika masyarakat perikanan harus ditangani

secara terpadu baik kondisi internal ataupun eksternal yang mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat

itu sendiri, upaya untuk menangani masalah tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

perikanan secara terencana dan terstruktur telah dilaksanakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah, melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat, antara

lain melalui Program dan Kegiatan yang bersumber dari anggaran Pusat seperti Tugas Pembantuan (TP),

Dana Dekonsentrasi, dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Serta melalui anggaran APBD Provinsi maupun

APBD Kabupaten.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dapat dilihat melalui peningkatan

pendapatan masyarakat perikanan, baik perikanan tangkap (nelayan) maupun perikanan budidaya

(pembudidaya ikan), melalui peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Untuk

perikanan budidaya salah satunya melalui program Sekolah Lapang (SL) Pembudidayaan Ikan,

Teknologi Bioflok, dan Kolam Buis Beton.

Gambar 3.5. Sekolah Lapang BudidayaIkan

Gambar 3.6. Teknologi Kolam BuisBeton

Peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan masyarakat perikanan memiliki peran cukup

penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan perikanan sendiri

merupakan subsektor pertanian, sehingga dengan meningkatnya pendapatan masyarakat perikanan akan

meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Untuk lebih jelasnya realisasi capaian sasaran dan

meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan seperti tertera pada tabel berikut ini:


Tabel 3.4

Rencana dan Realisasi CapaianSasaran Pendapatan Masyarakat Perikanan Meningkat

No. SasaranStrategis Indikator Kinerja

Realisasi Tahun 2017 Target Capaians/d

Tahun2016

Target Realisasi Capaian

Kinerja(%)

Kategori

AkhirRenstra(2021)

2017Dibanding Target

Akhir(%)


Pendapatan perkapitamasyarakat perikanan,yang terdiri dari :

Pendapatan PerikananBudidaya (PembudidayaIkan) (Rp.)

3.363.552 4.675.920,37

4.076.584 87,18 SangatBerhasil

4.534.103 89,91

Pendapatan PerikananTangkap (Nelayan) (Rp.)

26.710.912 23.613.271

27.030.179,37

114,47 SangatBerhasil

27.003.629 100,10

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100,83 SangatBerhasil

Pada tahun 2017, realisasi pencapaian Sasaran Pendapatan Masyarakat Perikanan Meningkat

menunjukkan kategori Sangat Berhasil dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 100,83 %. Indikator

kinerja dari sasaran strategis Pendapatan Masyarakat Perikanan Meningkat, adalah Pendapatan Perkapita

Masyarakat Perikanan, yang terdiri dari : Pendapatan Perikanan Budidaya (Pembudidaya Ikan) dan

Pendapatan Perikanan Tangkap (Nelayan).

Realisasi kinerja tahun 2017 menunjukkan bahwa angka pendapatan rata-rata per tahun nelayan

telah memenuhi target yang ditetapkan, dengan pencapaian Rp. 27.030.179,37 dari target Rp.

23.613.271,- atau dengan persentase sebesar 114,47 %. Pencapaian ini menunjukkan kinerja dengan

kategori Sangat Berhasil. Apabila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun renstra,

angka pendapatan perikanan tangkap (nelayan) telah melebihi target yaitu 100,10 % dari target akhir

renstra. Untuk target akhir renstra adalah sebesar Rp. 27.003.629,-.

Untuk sasaran pendapatan perikanan budidaya (pembudidaya ikan) menunjukkan hasil belum

yang memenuhi target, namun sudah termasuk ke dalam kategori Sangat Berhasil. Persentase capaian

pendapatan perikanan budidaya (pembudidaya ikan) adalah 87,18 %, yaitu dari target Rp. 4.675.920,37

tercapai sebesar Rp. 4.076.584,00. Sedangkan dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir

tahun renstra, angka pendapatan rata-rata per tahun pembudidaya tersebut belum memenuhi target yaitu

baru mencapai 89,91 % dari target akhir renstra sebesar Rp. 4.534.103.

Sasaran tersebut diatas dapat dicapai melalui Program Pengembangan Agribisnis Perikanan

untuk sasaran pendapatan perikanan budidaya (pembudidaya ikan) serta Program Pemberdayaan Nelayan

untuk sasaran pendapatan perikanan tangkap (nelayan).

Dalam melaksanakan Program Pengembangan Agribisnis Perikanan dianggarkan anggaran

sebesar Rp. 1.566.466.500,-, dengan rincian Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Bibit Ikan Unggul


sebesar Rp. 1.010.162.000,-; Kegiatan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebesar Rp. 309,487,000,-;

dan Kegiatan Pembinaan Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar

Rp. 246,817,500,-. Serapan dari Program Pengembangan Agribisnis Perikanan adalah sebesar Rp.

1,334,655,980,- atau dengan persentase sebesar 85,20 %. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.

231,810,520,- pada Program Pengembangan Agribisnis Perikanan. Sisa tersebut dikarenakan adanya sisa

lelang pada Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Bibit Ikan Unggul (UPT BBI Mina Kencana) dan

Rehabilitasi Gedung TPI Baron pada Kegiatan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (UPT TPI

Arghamina) tidak jadi dilaksanakan karena faktor alam, yaitu terjadinya abrasi di Pantai Baron.

Pada Program Pemberdayaan Nelayan dianggarkan anggaran sebesar Rp. 837.600.000,-.

Dengan rincian Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya

Kelautan Perikanan sebesar Rp. 249,610,000,-; Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Kelompok

Nelayan Perikanan Tangkap sebesar Rp. 96,420,000,-; dan Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan

Penyediaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap sebesar Rp. 491,570,000,-. Serapan dari Program

Pemberdayaan Nelayan adalah sebesar Rp. 262,120,000,- atau 31,29 %. Terdapat sisa anggaran yang

cukup besar yang tidak terserap Pada Belanja Hibah Barang kepada Masyarakat Pada Kegiatan

Pembangunan, Rehabilitasi, dan Penyediaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap yaitu Rp.

470,000,000,- untuk Pengadaan Kapal yang tidak jadi dilaksanakan dikarenakan Permasalahan Teknis.

Di samping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh program prioritas, di setiap Perangkat

Daerah juga melaksanakan program-program penunjang atau pendukung untuk mencapai sasaran

strategis yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah yaitu:

Sasaran 3 (Indikator Kinerja Pendukung)

“Kepuasan Masyarakat Terhadap PenyelenggaraanPelayanan Publik Meningkat”

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan

publik meningkat, dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indeks kepuasan

masyarakat terhadap kinerja Perangkat Daerah tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,06 %

dibanding tahun 2016 yaitu dari 81,925 meningkat menjadi 84,43. Indeks Kepuasan Masyarakat

Perangkat Daerah tahun 2017 ditargetkan sebesar 84 terealisasi sebesar 84,43 sehingga realisasi

kinerjanya mencapai 100,51% dan masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program

selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:


Tabel 3.5Rencana dan Realisasi Capaian

Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan

Publik Meningkat


IndikatorKinerja


Kinerja(%)

Kategori

AkhirRenstra(2021)

2017Dibanding

Target Akhir(%)

1. Kepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraanpelayananpublikmeningkat

IndeksKepuasanMasyarakatPerangkatDaerah (IKMPD)

81,925(CapaianIKM PD)

84(Target

IKMPD)


100,51 SangatBerhasil

86 98,17



“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat dilaksanakan

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah. Target persentase laporan

keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2017 sama dengan tahun

2016 yaitu dari 100,00. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan

tahunan tahun 2017 ditargetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar 87,43% sehingga realisasi kinerjanya

mencapai 87,43% masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya

dapat dilihat dari tabel berikut:


Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Capaian

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat


IndikatorKinerja

Realisasi Tahun 2017 Target Capaian s/dTahun2016

Target Realisasi CapaianKinerja

(%)

Kategori

AkhirRenstra(2021)

2017Dibanding

TargetAkhir (%)

1. Akuntabilitaspengelolaankeuanganmeningkat

Persentaselaporankeuanganyang disusuntepat waktudan akuntabel

100 100 87,43 87,43 SangatBerhasil

100 87,43



“Kesesuaian Program Dalam Dokumen Perencanaan Daerah”

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian Program Dalam Dokumen

Perencanaan Daerah dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas Perencanaan. Target

persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program

dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program

dalam RPJMD tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yaitu dari 100,00. Persentase

kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam

RPJMD tahun 2017 ditargetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar 79,33% sehingga

realisasi kinerjanya mencapai 79,33% dan masuk kategori berhasil. Untuk mengetahui

capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:


Tabel 3.7Rencana dan Realisasi Capaian

Kesesuaian Program Dalam Dokumen Perencanaan Daerah


IndikatorKinerja

Realisasi Tahun 2017 Target Capaian s/dTahun2016

Target Realisasi CapaianKinerja

(%)

Kategori

AkhirRenstr

a(2021)

2017Dibanding

TargetAkhir (%)

1. Kesesuaianprogramdalamdokumenperencanaandaerah

Persentasekesesuaianprogramdalam RenjaSKPDterhadapRKPD, danRenstra SKPDterhadapRPJMD

99,88100 79,33 79,33 Berhasil 100 79,33

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 79,33 Berhasil

Selain ketiga program di atas, juga dilaksanakan program yang mendukung

pencapaian seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.

Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan sebesar Rp.

988.752.500,- dalam realisasinya serapan anggaran sebesar Rp. 783.583.513,- (79,25

%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 205.168.987,- (20,75 %), yang

apabila dirinci adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8Realisasi Anggaran Program Pendukung

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul

No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian(%)

Selisih (Rp.) Efisiensi(%)

1. ProgramPeningkatan KualitasPelayanan Publik

83.420.000 43.497.30052,14

39.922.70047,86


No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian(%)

Selisih (Rp.) Efisiensi(%)

2. ProgramPeningkatan KualitasPelaporan KeuanganPerangkat Daerah

26.680.00023.500.000 88,08

3.180.00011,92

3. ProgramPeningkatan kualitasperencanaan

157.972.500 87.654.50055,49

70.318.00044,51

4. Program PelayananAdministrasiPerkantoran

535.167.500 460.494.10986,05

74.673.391 13,95

5. ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaPerkantoran

175.450.000 161.012.604 91,7714.437.396 8,23

6. ProgramPeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur

10.062.500 7.425.000 73,792.637.500 26,21

Jumlah 988.752.500 783.583.513 79,25205.168.987

20,75

Permasalahan:

1. Serapan Pada Program Pemberdayaan Nelayan dengan sasaran Pendapatan

Masyarakat Perikanan Meningkat yaitu Pendapatan Perikanan Tangkap (Nelayan)

tergolong rendah. Realisasinya adalah Rp. 262.120.000,- dari total anggaran Rp.

837.600.000,- atau dengan persentase serapan sebear 31,29 %. Hal tersebut

dikarenakan Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Kecil dari

3 GT beserta Mesin, Alat Tangkap, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan, Sejumlah 5

(lima) unit dengan nilai total Rp. 470.000.000,- tidak dapat dilaksanakan karena

permasalahan teknis.

Solusi:

1. Permasalahan Pelaksanaan Pengadaan Kapal yang dibiayai dengan Dana Alokasi

Khusus (DAK) 2017 yang tidak dapat dilaksanakan ini sudah disampaikan melalui

Surat Bupati Gunungkidul.


2. Kedepan apabila akan menganggarkan pengadaan kapal lagi, harus diperhatikan

beberapa hal berikut seperti :

a. Ketersediaan personil perencana perahu/ kapal.

b. Bentuk dan bobot perahu harus disesuaikan dengan kondisi laut setempat (laut

selatan jawa).

D. REALISASI ANGGARAN

Total Pagu Anggaran Perangkat Daerah pada tahun 2017 adalah sebesar sebesar Rp.

4.519.409.000,-. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar Rp.

3.397.109.668,- atau dengan persentase 75,17 % dari total anggaran yang dialokasikan. Total

Pagu Anggaran untuk program/kegiatan utama adalah sebesar Rp. 3.530.656.500,-. Realisasi

anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 2.613.526.155 atau dengan persentase

serapan sebesar 74,02 %. Sedangkan Total Pagu Anggaran untuk program/kegiatan pendukung

adalah sebesar Rp. 988.752.500,-. Realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.

783.583.513,- atau dengan persentase serapan sebesar 79,25 %.

Apabila dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada

program/kegiatan di sasaran Produksi Perikanan Budidaya Meningkat yaitu sebesar Rp.

1.016.750.175,- dari total anggaran Rp. 1.126.590.000,- atau dengan serapan sebesar 90,25 %.

Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Pendapatan Masyarakat

Perikanan Meningkat yaitu Pendapatan Perikanan Tangkap (Nelayan) dengan realisasi Rp.

262.120.000,- dari total anggaran Rp. 837.600.000,- atau dengan serapan sebesar 31,29 %.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel 3.7.

Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No. Sasaran Strategis ProgramKinerja Anggaran

Target Realisasi %Realisasi

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp)

%Realisasi

1 Produksi PerikananBudidaya Meningkat

Program PeningkatanProduksi PerikananBudidaya

15.210.761 Kg

11.651.103 Kg

76,60 1.126.590.000

1.016.750.175

90,25

2 Pendapatan masyarakatperikanan meningkat,Pendapatan perkapitamasyarakat perikanan yangterdiri dari :

a. PendapatanPerikananBudidaya

ProgramPengembanganAgribisnis Perikanan

Rp.4.675.920,37

Rp.4.076.58

4

87,18 1.566.466.500

1,334,655,980

85,20


No. Sasaran Strategis ProgramKinerja Anggaran

Target Realisasi %Realisasi

Pagu(Rp)

Realisasi(Rp)

%Realisasi

(PembudidayaIkan)

b. Pendapatan PerikananTangkap (Nelayan)

Program PemberdayaanNelayan

Rp.23.613.

271

Rp.27.030.1

79,37

114,47 837.600.000

262.120.000 31,29

3 Kepuasan masyarakatterhadap penyelenggaraanpelayanan publikmeningkat

Program PeningkatanKualitas PelayananPublik

84(TargetIKMPD)


100,5183.420.0

0043.497.300

52,14

4 Akuntabilitas pengelolaankeuangan meningkat

Program PeningkatanKualitas PelaporanKeuangan PerangkatDaerah

100 87,43 87,4326.680.0

00

23.500.000 88,08

5 Kesesuaian programdalam dokumenperencanaan daerah

Program PeningkatanKualitas Perencanaan

100 79,33 79,33157.972.

50087.654.500

55,49

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

100 80,73 80,73535.167.

500460.494.109

86,05

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaPerkantoran

100 97,80 97,80 175.450.000

161.012.604 91,77

Program PeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur

100 84,33 84,33 10.062.500

7.425.000 73,79

Jumlah 4.519.409.000

3.397.109.668

75,17

Sumber Data : Laporan Keuangan OPD Tahun 2017


LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) menggambarkan penekanan pada

manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana

setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) melakukan pengukuran dan pelaporan atas

kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi OPD,

LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas

publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan

juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata

kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP OPD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan

wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan

kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang

makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta

dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data

pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2017, namun juga melihat

tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target

akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017 adalah cukup baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan

dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Gunungkidul untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam

pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi

perbaikan kinerja ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target

yang baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan

baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan

persoalan bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Gunungkidul.

PENUTUPBAB

IV


Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam

pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-

sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak

ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk

dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja OPD yang menjadi tujuan dari

penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh

instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan

perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa

permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak bermakna jika

hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret

untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal

tersebut akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring

dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan

publik yang semakin baik.

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/127_dinas kelautan dan... · menjawab pertanyaan, ... Pengembangan kawasan sentra pengembangan