Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJA
Gedung Graha Taman Praja Blok IV Lt. 1 Jl. Moh. Roem Bontang Lestari
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
Kota Bontang
Tahun 2018
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
i
KATA PENGANTAR
Tahun 2018 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan,
Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang 2016-2021. Bapelitbang Kota Bontang
terus berupaya untuk meningkatkan perannya sebagai unsur penunjang penyelenggaraan
Pemerintah Kota Bontang dalam fungsinya sebagai perumus kebijakan bidang perencanaan, think
tank, koordinator, pengendali dan evaluator, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam
menyelesaikan permasalahan kota melalui kegiatan perencanaan pembangunan daerah dan
kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang bersifat mendukung perencanaan pembangunan.
Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang dalam mengelola perencanaan pembangunan
daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Bapelitbang Kota Bontang Tahun 2016-2021.
Berdasarkan hasil pencapaian tugas dan fungsi Bapelitbang Kota Bontang, seluruh
kebijakan, program, dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan dengan baik serta secara umum
mencapai sasaran strategis, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2018. Terdapat beberapa capaian yang masih di bawah target dan hal tersebut akan
dijadikan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan kinerja di masa yang akan datang. Selanjutnya
hasil pencapaian tersebut akan dijelaskan dalam Laporan Kinerja Bapelitbang Tahun 2018.
Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja
Bapelitbang Kota Bontang.
Bontang, Februari 2019
Plt. Kepala Bapelitbang,
Ir. Zulkifli, MT
NIP. 196207311993011001
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada dasarnya Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai
pencapaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota
Bontang selama tahun 2018. Capaian kinerja (performance results) tahun 2018 tersebut
dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2018 sebagai tolok ukur
keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja
di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran.
Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk
menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga
keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan
jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator
outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Pada tahun 2018 Bapelitbang Kota Bontang menetapkan sebanyak empat (4) sasaran,
yaitu: 1) Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah yang berkualitas, 2) Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar
ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan, 3) Meningkatnya sistem pengendalian dan
evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, dan 4) Optimalisasi penelitian dan
pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dari empat sasaran
tersebut rata-rata capaian indikatornya sebesar 100 % atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa
secara umum capaian seluruh sasaran Bapelitbang Tahun 2018 telah cukup baik. Namun capaian
beberapa indikator masih berada di bawah target.
Beberapa capaian yang diraih selama tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut :
Antusiasme masyarakat yang tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.
Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran telah cukup baik.
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
iii
Integrasi kegiatan CSR Perusahaan dengan rencana kerja pemerintah daerah melalui Forum
Koordinasi Multi Stakeholder CSR Perusahaan Kota Bontang telah berjalan baik.
Adanya rintisan penelitian dan pengembangan untuk dalam memperkuat perencanaan. Hasil
litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang
tepat dapat menjadi rekomendasi untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul di daerah
dalam semua sektor pembangunan.
Namun dalam pelaksanaan selama 2018 masih terdapat beberapa kendala dan kelemahan-
kelemahan yang harus dibenahi, diantaranya :
Belum terintegrasinya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dengan penentuan arah
kebijakan serta monitoring dan evaluasi (monev) yang belum berjalan dengan maksimal dan
belum digunakan sebagai alat untuk pengambilan kebijakan. Hal ini telah menjadi isu strategis
selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018 diupayakan agar aplikasi e-planning dapat
terintegrasi dengan aplikasi efinance dan Tepra.
Tingkat penyerapan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang masih belum mencapai target
walaupun capaiannya meningkat dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini memerlukan
penanganan serius untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Penentuan prioritas dalam penganggaran masih belum baik. Selain itu, diperlukan upaya
menangkap peluang dari sumber pendanaan lain di luar APBD sehingga target kinerja daerah
tetap dapat tercapai.
Monitoring dan evaluasi harus diupayakan agar dapat memberikan umpan balik untuk
perbaikan perencanaan selanjutnya.
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………....................................……………………………………….... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ……………................................………………………………................ ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. iv
DAFTAR TABEL ................................................................................................................ ............. v
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK .................................................................................................. vii
BAB I PENDAHULUAN …………................................………………………………………..... 1
A. Dasar Pembentukan Organisasi..............………………………………................... 1
B. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ................................................................... 2
C. Struktur Organisasi .............................................................................................. 2
D. Sumber Daya Manusia .......................................................................................... 4
E. Aspek Strategis Organisasi ................................................................................... 6
F. Permasalahan Utama (Strategic Issues) yang Dihadapi Organisasi .................... 7
G. Sarana dan Prasarana Kerja.................................................................................. 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA ..............................…………………………………............ 11
A. Perencanaan Strategis .......................................................................................... 11
B. Indikator Kinerja Utama ………… …………………………………………………….. 16
C. Rencana Kinerja Tahunan .............................................................................. ....... 19
D. Perjanjian Kinerja .................................................................................................. 26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................................... 21
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya....... 28
B. Capaian Kinerja …………………………………………………………..............……. 30
C. Analisis Capaian Kinerja ........................................................................................ 32
D. Realisasi Anggaran ........................................................................................ ....... 46
BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………………….. 53
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan ...…………… 4
Tabel 1.2 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Eselon ..………………………………………………… 5
Tabel 1.3 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Status Kepegawaian .………………………………... 5
Tabel 1.4 Aset Perangkat Daerah…………………………………………………………………………. 10
Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dengan Tugas Fungsi Bapelitbang ……………………………………………………………………………………..
11
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Bapelitbang ……………...……………………………………………………...
12
Tabel 2.3 Program/Kegiatan untuk Mencapai Tujuan/Sasaran …………….…………………… 13
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang Tahun 2016-2021 ………………………. 16
Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan Bapelitbang 2018 ........................................................ 19
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2018………... ……………………………………………………… 26
Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ......................................................................... 27
Tabel 3.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya …………………………………... 28
Tabel 3.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut ……………………………………………………………... 28
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Bapelitbang Per Triwulan Tahun 2018………………………………... 30
Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2018 ……………………………………………………………… 32
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 .………………………………………….. 33
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 dengan Tahun Tahun Sebelumnya…………………………………………………………………………...................
33
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra….……………………………...................................................................................
34
Tabel 3.8 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 1 …………………………………………….. 35
Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 ............................................................ 35
Tabel 3.10 Kehadiran Komponen Masyarakat dalam Musrenbang …………………………………….. 37
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya …...................................................................................................................
37
Tabel 3.12 Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2015-2018 ............................................................. 38
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra ……………………………………………………………………………………………
39
Tabel 3.14 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 2 …………………………………………….. 41
Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2018 .………………………………………….. 41
Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2018 ................................................................. 42
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2018 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya …...................................................................................................................
43
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra ……………………………………………………………………………………………
43
Tabel 3.19 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 3 …………………………………………….. 44
Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4Tahun 2018 .………………………………………….. 44
Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2018 dengan Tahun-Tahun 45
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
vi
Sebelumnya …...................................................................................................................
Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra ……………………………………………………………………………………………
45
Tabel 3.23 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 4 …………………………………………….. 46
Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ……………………… 47
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran per Program Kegiatan Tahun 2018 …………………………………… 48
Tabel 3.26 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 …………………………………………………… 51
Tabel 3.27 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan Bapelitbang 2018 ..................... 52
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
vii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bapelitbang Kota Bontang ...…………………………………………… 3
Grafik 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Bapelitbang Kota Bontang ...………………………………… 5
Grafik 1.2 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Status Kepegawaian ..………………………………... 6
Grafik 3.1 Perbandingan capaian persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD …………………………………………………………………………………………….. 38
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI
Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang
dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan
memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta
memperhatikan perkembangan global. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap
daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2). Perencanaan Pembangunan
Daerah menghasilkan: a). rencana pembangunan jangka panjang daerah; b). rencana
pembangunan jangka menengah daerah; dan c). rencana pembangunan tahunan.
Sementara itu, penelitian dan pengembangan (litbang) merupakan aktivitas inovatif yang
diselenggarakan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengembangkan produk dan layanan
baru atau menyempurnakan produk dan layanan yang sudah ada melalui prosedur yang dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemerintahan daerah, litbang berperan penting dalam
mendorong kemajuan daerah melalui fungsinya sebagai think tank dalam merumuskan kebijakan
pemerintah.
Pentingnya peran lembaga litbang tersebut terangkum pada UU No 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum pada Pasal 209 dan 219. Amanah tersebut
menyebutkan, pentingnya pembentukan badan daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan, serta
pelatihan dan penelitian pengembangan. Pasal 373 dan Pasal 374 menyatakan litbang sebagai
salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan Pasal 388
menyebutkan peran litbang dalam penilaian inovasi daerah.
Pemerintah Kota Bontang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menetapkan Badan Perencanaan,
Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang sebagai Perangkat Daerah Tipe B yang
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan
pengembangan.
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
2
B. TUGAS DAN FUNGSI
Tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
berdasarkan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan Kota Bontang adalah sebagai berikut :
1. Tugas
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas membantu
Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan,
penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan
pengembangan;
c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penjunjang urusan pemerintahan
daerah bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan,
Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang, susunan organisasi Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang terdiri dari:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
3
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang
(Peraturan Wali Kota Bontang Nomor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan Kota Bontang)
3. Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur, membawahi:
a. Sub Bidang Ekonomi;
b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
c. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
4. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
a. Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
b. Sub Bidang Prasarana dan Infrastruktur;
c. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
5. Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, membawahi:
a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PEMERINTAHAN DAN
APARATUR
LINGKUNGAN HIDUP DAN
SUMBER DAYA ALAM
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
PEMBANGUNAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENGEMBANGAN SDMPRASARANA DAN
INFRASTRUKTUR
DATA, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
EKONOMITATA RUANG DAN
PERTANAHAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG BIDANG BIDANG
EKONOMI,
PENGEMBANGAN SDM,
PEMERINTAHAN DAN
APARATUR
PRASARANA DAN
PENGEMBANGAN
WILAYAH
PENELITIAN,
PENGEMBANGAN,
PERENCANAAN DAN
EVALUASI
PEMBANGUNAN
KEPALA
SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
UPTD
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
4
b. Sub Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan;
c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bidang-bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
melalui Sekretaris. Sub bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris. Sedangkan sub bidang-sub bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang.
Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan,
Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang dapat dilihat dalam gambar berikut ini:
D. SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci dan berpengaruh langsung terhadap
kinerja organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Jumlah pegawai pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota
Bontang pada bulan Desember tahun 2018 tercatat sebanyak 48 orang pegawai yang terdiri dari
37 orang PNS dan 11 orang Non PNS.
Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Bapelitbang terdiri dari 30 pria dan 18 wanita.
Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas adalah lulusan S1 (sebanyak 25 orang),
sisanya adalah S2 (11 orang), D3 (2 orang), SMA (10 orang). Data tersebut dapat dilihat dalam
tabel berikut ini:
Tabel 1.1 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
NO. JENIS KELAMIN TINGKAT PENDIDIKAN
TOTAL SD SMP SMA D1/D3 S1 S2
1 Pria 0 0 7 1 12 10 30
2 Wanita 0 0 3 1 13 1 18
Jumlah 0 0 10 2 25 11 48
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
5
Grafik 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Bapelitbang Kota Bontang
Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bapelitbang Kota Bontang adalah: 1 (satu)
orang Eselon II; 4 (empat) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang
kepala bidang; 11 (sebelas) orang Eselon IV dan non eselon sebanyak 29 orang sebagaimana
disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 1.2 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Eselon
No Uraian Eselon II Eselon
III
Eselon
IV
Non
Eselon Jumlah
1 Kepala Badan 1 1
2 Sekretariat 1 2 9 12
3 Bidang Prasarana dan Pengembangan
Wilayah 1 3 7 11
4 Bidang Litbang, Perencanaan dan
Evaluasi Pembangunan 1 3 9 13
5 Bidang Ekonomi, Pengembangan
SDM, Pemerintahan dan Aparatur 1 3 6 10
6 Jabatan Fungsional 1 1
Jumlah 1 4 11 32 48
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota
Bontang, 2018
Sedangkan sebaran PNS berdasarkan pangkat/golongan dan status kepegawaian dapat
dilihat pada tabel dan grafik berikut :
Tabel 1.3 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Status Kepegawaian
NO. GOLONGAN STATUS KEPEGAWAIAN
JUMLAH % PNS CPNS
1 Gol II 9 0 9 24,32
10; 21%
2; 4%
25; 52%
11; 23%
TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BAPELITBANG KOTA BONTANG TAHUN 2018
SD SMP SMA D1/D3 S1 S2
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
6
NO. GOLONGAN STATUS KEPEGAWAIAN
JUMLAH % PNS CPNS
2 Gol III 22 0 22 59,46
3 Gol IV 6 0 6 16,22
Jumlah 37 0 37 100
Grafik 1.2 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Status Kepegawaian
E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pembangunan serta kualitas pelayanan yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam semua sektor semakin meningkat mengingat
kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara semakin berkembang.
Konsekuensinya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah juga semakin besar.
Selain itu, otonomi daerah melimpahkan kewenangan dari pusat ke daerah dalam
memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal untuk tujuan kesejahteraan
masyarakat. Hal ini memberikan prospek dan peluang bagi daerah-daerah untuk
mengembangkan potensi wilayahnya, mengelola aset-aset yang dimiliki, sekaligus bisa
memperoleh hasil kekayaan secara penuh tanpa campur tangan pusat. Namun di sisi lain,
pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pengelolaan secara profesional dan akuntabel
dengan pengaturan melalui kebijakan-kebijakan yang konsisten dan tidak bertentangan dengan
sebagian besar aspirasi masyarakat dan stakeholder.
Sejalan dengan tuntutan masyarakat dan tantangan pengelolaan otonomi daerah
tersebut, fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan menjadi semakin strategis
untuk mewujudkan perencanaan yang koordinatif, terarah, terpadu, serta partisipatif sehingga
0
5
10
15
20
25
Gol II Gol III Gol IV
PNS
CPNS
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
7
proses-proses perencanaan pembangunan secara kolektif dapat menyelesaian masalah dan
memenuhi harapan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, litbang berperan strategis dalam memperkuat
perencanaan. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan
kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul
di daerah dalam semua sektor pembangunan. Sehingga, litbang turut menentukan arah dan
strategi pembangunan melalui kebijakan yang didasari oleh kajian dan penelitian (research based
policy).
Pentingnya kelitbangan juga berdasarkan alasan teoretikal. Dalam konsep manajemen
strategis, litbang berperan dalam melakukan pemindaian (scanning) lingkungan internal dan
eksternal sebagai dasar perencanaan (planning by research), fungsi formulasi kebijakan
(formulating policy), dan fungsi kontrol (controlling).
F. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES) YANG DIHADAPI ORGANISASI
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang
menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah
keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Isu-isu strategis pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota
Bontang adalah sebagai berikut:
1. Penguatan kapasitas kelembagaan
Lembaga pemerintah senantiasa dituntut untuk melakukan penyesuaian peran seiring
dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi, baik dari lingkungan nasional
maupun global. Untuk mengantisipasi hal tersebut, peran penguatan kapasitas
kelembagaan menjadi unsur wajib yang harus diperhatikan.
Aspek-aspek yang harus menjadi perhatian terkait dengan penguatan kapasitas
kelembagaan di Bapelitbang adalah: pengembangan keterampilan dan kompetensi individu
(aparatur Perencana) sehingga masing-masing dapat melaksanakan tugas sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya; pengembangan budaya kerja, sistem, dan proses dalam
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
8
organisasi untuk mencapai tujuan; dan pengembangan serta penguatan jalinan keluar
dalam rangka menumbuhkembangkan kemitraan secara intensif, ekstensif, dan solid.
2. Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan berkualitas
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional pada pasal 31 : data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta
baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif maupun gambar visual yang diperoleh baik melalui
observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau
perangkat penyimpan lainnya. Hal ini berarti data yang diperoleh haruslah berupa fakta
bukan hasil manipulasi ataupun rekayasa. Dengan memiliki basis data dan informasi yang
valid dan terukur, maka proses perencanaan pembangunan yang baik dan komprehensif
akan menjadi titik penting untuk berhasilnya pembangunan.
Ketersediaan data yang aktual dan akurat amat dibutuhkan dan dapat digunakan
sebagai acuan dalam rangka menentukan perencanaan dan evaluasi program-program
pembangunan. Untuk mendapatkan data yang akurat ini pada level tertentu sangat sulit
diperoleh belum lagi ditambah dengan kesulitan mendapatkan data yang terbaru (up to
date). Tanpa data yang akurat dan up to date, hasil evaluasi dan perencanaan akan
menghasilkan data atau informasi yang keliru. Hal ini akan mengakibatkan salahnya
perencanaan maupun pengalokasian anggaran pembangunan untuk tahun berikutnya.
Permasalahan-permasalahan tersebut terutama ditimbulkan karena kurangnya koordinasi
dan sinkronisasi data yang ada pada berbagai institusi, diluar ketersediaan SDM maupun
biaya untuk proses pengumpulan dan pengolahan data yang terbatas.
3. Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk
mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Selain itu,
perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena
perencanaan merupakan pijakan awal dalam tahapan selanjutnya seperti pengorganisasian,
pengarahan, pengendalian dan evaluasi.
Pendayagunaan informasi serta teknologi yang tepat juga akan sangat mempengaruhi
suatu proses pengambilan keputusan secara efektif serta akan mendukung proses
perencanaan secara keseluruhan. Optimalisasi sistem informasi perencanaan ditujukan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan kualitas perencanaan. Dan yang tidak kalah
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
9
pentingnya dalam proses perencanaan pembangunan adalah keterlibatan masyarakat
dalam perencanaan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah. Masyarakat
harus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah baik dari tahap perencanaan,
tahap pelaksanaan, hingga tahap evaluasi.
Isu penting yang juga perlu diperhatikan adalah keterpaduan, konsistensi, dan
sinkronisasi antara aspek perencanaan dengan penganggaran, dan antar satuan unit kerja.
Hal ini sangat penting karena target capaian suatu program dan kegiatan dapat dicapai
melalui sinergi program dan kegiatan antar perangkat daerah. Idealnya, perencanaan dan
penganggaran harus terpadu, konsisten, dan sinkron antara tahap satu dengan yang lain,
karena penganggaran merupakan modal awal untuk mewujudkan target-target kinerja yang
direncanakan.
4. Efektivitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan
melalui kegiatan-kegiatan koreksi, evaluasi, dan penyesuaian selama pelaksanaan
program/kerja oleh Perangkat Daerah. Tidak efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi,
baik secara metodologi, pelaksanaan, maupun penggunaannya merupakan salah satu ciri
dari penyusunan perencanaan yang tidak tepat. Pengendalian dimaksudkan untuk
menjamin agar suatu program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan.
Sedangkan evaluasi merupakan tahapan membandingkan serangkaian kegiatan
antara realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana
dan standar yang telah ditetapkan. Jadi, sistem pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan
untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan capaian perencanaan dalam pelaksanaan
setiap periode pembangunan daerah.
5. Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan
Penelitian dan pengembangan berperan strategis dalam memperkuat perencanaan.
Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan
yang tepat dapat menjadi rekomendasi untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul di
daerah dalam semua sektor pembangunan. Sehingga, litbang turut menentukan arah dan
strategi pembangunan melalui kebijakan yang didasari oleh kajian dan penelitian (research
based policy).
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
10
G. SARANA DAN PRASARANA KERJA
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan,
Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dalam
bentuk aset sebagai berikut:
Tabel 1.4 Aset Bapelitbang Kota Bontang per 31 Desember 2018
Nama Bidang Barang Jumlah Barang Jumlah Harga
ASET TETAP
Tanah 0 0
Peralatan dan Mesin 861 5.119.545.573
- Alat-alat angkutan 20 2.013.061.300
- Alat-alat bengkel dan alat ukur 2 12.540.000
- Alat-alat kantor dan rumah tangga 815 2.758.969.003
- Alat-alat studio dan komunikasi 24 224.498.670
Gedung dan bangunan 0 0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 0
Aset Tetap Lainnya 14 110.476.600
- Buku Perpustakaan 14 110.476.600
Konstruksi dalam pengerjaan 0 0
JUMLAH 875 4.501.833.573
ASET LAINNYA
Software/Aset Lainnya 8 2.866.693.522
Penghapusan/Aset Lain-Lain 113 232.327.385
JUMLAH 121 3.099.020.907
Sumber: Berita Acara Rekonsiliasi Database Aset antara Bidang Kekayaan dan Aset BPKAD dan Bapelitbang Kota Bontang per 31 Desember 2018
Secara keseluruhan aset tersebut telah memadai dan mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Aset yang ada diupayakan maksimal
daya gunanya melalui pengecekan dan pemeliharaan. Selain itu, setiap tahun juga disusun
rencana kebutuhan barang dan aset kantor guna memastikan penyediaan yang efisien dan
pemanfaatan secara efektif.
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS
Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terpilih sebagaimana tercantum di dalam
RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 adalah: “Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim
Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan
Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat”
Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan, yaitu:
1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia;
2. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan
hidup; dan
3. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan
perekonomian berbasis sektor maritim.
Dikaitkan dengan visi dan misi tersebut di atas, serta urusan Penunjang yang
diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota
Bontang, maka fungsi dan tugas Bapelitbang terkait dengan misi 1, yaitu: “menjadikan Kota
Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia” Rumusan
tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2016-2021 untuk mendukung pencapaian Misi 1
dimaksud dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:
Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dengan Tugas Fungsi Bapelitbang
Misi Tujuan Sasaran
Misi 1: Menjadikan Kota Bontang
sebagai Smart City melalui
peningkatan kualitas sumber
daya manusia
Mengembangkan masyarakat dan
pemerintahan yang cerdas serta
kompetitif, berbasis informasi dan
teknologi
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang
transparan, akuntabel, dan
partisipatif
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
12
Berdasarkan hal tersebut, tujuan dan sasaran dalam Renstra Bapelitbang 2016-2021 (Reviu) disusun sebagai berikut:
Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Bapelitbang
No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi
Kinerja
pada
awal
periode
RPJMD
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Mewujudkan
perencanaan,
pengendalian, dan
evaluasi
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Persentase
penjabaran Program
RPJMD ke dalam
Program RKPD
1. Terpenuhinya data
dan informasi
dalam penyusunan
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
1. Persentase keterisian data
pembangunan dalam SIPD
90% 92% 94% 96% 98% 100%
Persentase capaian
kinerja sasaran
pembangunan
daerah/Sasaran
RPJMD
2. Persentase akurasi data SIPD 90% 90% 100% 100% 100% 100%
2. Terwujudnya
perencanaan yang
partisipatif,
akuntabel, sinergis
antar ruang, antar
waktu, dan antar
fungsi
pemerintahan
1. Persentase penjabaran Program
RPJMD ke dalam Program RKPD
79,9% 80% 85% 90% 100% 100%
2. Persentase penjabaran kegiatan
RKPD ke dalam APBD
80% 80% 85% 90% 95% 100%
3. Tingkat aspirasi masyarakat
melalui musrenbang yang
diakomodasi dalam RKPD
15% ≥ 25% ≥ 25% ≥ 25% ≥ 25% ≥ 25%
4. Tingkat partisipasi komponen
masyarakat dalam mengikuti
proses perencanaan
pembangunan
90% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Meningkatnya
sistem
pengendalian dan
1 Persentase capaian kinerja
sasaran pembangunan
daerah/Sasaran RPJMD
80% 80% 85% 90% 95% 100%
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
13
No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi
Kinerja
pada
awal
periode
RPJMD
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
evaluasi kinerja
terhadap
pelaksanaan
rencana
pembangunan
2 Persentase Perangkat Daerah
yang berkinerja baik (realisasi
kinerja ≥ 76%)
80% 85% 90% 95% 100% 100%
4 Optimalisasi
penelitian dan
pengembangan
Tingkat aplikasi dokumen
penelitian dan pengembangan
dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
daerah
57% 60% 65% 67% 69% 70%
Tabel 2.3 Program/Kegiatan untuk Mencapai Tujuan/Sasaran
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Program Kegiatan
1 Mewujudkan
perencanaan,
pengendalian,
dan evaluasi
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD
persen Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Persentase akurasi data SIPD Persen
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
14
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Program Kegiatan
Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan
Persentase Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD persen Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD
persen Penetapan RKPD
Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD
persen Review RPJMD
Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan
persen Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi
Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Se-Kaltim
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Penyusunan Kajian Potensi Bidang Ekonomi Kota Bontang
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat
Pemutakhiran Data Kemiskinan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah
Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Sistem Informasi Geospasial
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
15
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Program Kegiatan
Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum
Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan
Koordinasi Keterpaduan Wilayah Pesisir
Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air
Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD
persen Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Persentase PD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)
persen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Koordinasi TEPPA Kota Bontang
Optimalisasi penelitian dan pengembangan
Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
persen Program Pengembangan Data/Informasi
Koordinasi Penelitian dan Pengembangan
Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan
Penunjang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /Teknis Perkantoran
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
16
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Program Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Kinerja Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Publikasi Kegiatan Pembangunan
Pelaksanaan Pameran Pembangunan
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang tahun 2016-2021 sesuai dengan Keputusan
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang Nomor 014.1 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja
Utama Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
17
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang Tahun 2016-2021
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN PENJELASAN
ALASAN FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN SUMBER DATA
1 2 3 4 5 6 7
1 Terpenuhinya data dan informasi
dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD
% Perencanaan pembangunan didasarkan
pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (UU No. 25 tahun 2014, pasal 31). Ketersediaan data yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan
perencanaan pembangunan
Tingkat keterisian data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) = jumlah elemen data
yang tersedia pada SIPD/jumlah elemen data yang seharusnya ada SIPD x 100%
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD)
Persentase akurasi data SIPD % % = jumlah elemen data yang sesuai kondisi/jumlah elemen data yang tersedia x 100%
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
2 Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar
waktu, dan antar fungsi pemerintahan
Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD
% Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan; program-program dalam dokumen perencanaan jangka
panjang harus sinkron dengan program dalam dokumen perencanaan jangka menengah juga rencana tahunan (Permendagri 54 /2010)
% = jumlah program dalam RKPD yang sesuai dengan program RPJMD/jumlah total program RPJMD x 100%
Dokumen RPJMD dan RKPD
Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD
% Penjabaran kegiatan dalam RKPD ke dalam APBD menjamin
terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan
% = jumlah kegiatan yang dianggarkan dalam APBD/jumlah kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD x 100%
Dokumen RKPD dan Dokumen APBD
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
18
NO SASARAN INDIKATOR SATUAN PENJELASAN
ALASAN FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN SUMBER DATA
1 2 3 4 5 6 7
Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD
% Aspiratif merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Bapelitbang sebagai lembaga perencana. Oleh
karenanya, dokumen perencanaan harus mencerminkan aspirasi masyarakat
% = jumlah aspirasi masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD/jumlah total aspirasi masyarakat x 100%
Data Musrenbang, e-planning
Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan
% Keterwakilan semua elemen masyarakat menjamin terpenuhinya aspek partisipatif dalam perencanaan
pembangunan.
% = jumlah komponen masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang/total jumlah komponen masryarakat yang harus hadir dalam Musrenbang x 100%
Data Musrenbang
3
Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD
% Pengendalian dan evaluasi diperlukan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah
% = jumlah indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target/jumlah total indikator kinerja sasaran pembangunan daerah
Dokumen LKPJ
Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi
kinerja ≥ 76%)
% Perangkat Daerah yang berkinerja baik akan
berkontribusi positif terhadap kinerja pembangunan daerah
% = jumlah Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)/total jumlah Perangkat
Daerah x 100%
Dokumen monitoring dan evaluasi
4 Optimalisasi penelitian dan pengembangan
Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
% Penelitian dan pengembangan merupakan elemen kunci bagi organisasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanannya.
% = jumlah dokumen penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan/jumlah total dokumen penelitian dan pengembangan x 100%
Monitoring dan evaluasi penelitian dan pengembangan
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
19
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan Bapelitbang 2018
Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD
persen 94% Program Pengembangan Data/Informasi
Tingkat akurasi data/informai
persen 100
Persentase akurasi data SIPD
Persen 100% Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Buku Database 8 Kelompok Data Informasi Pembangunan Daerah
dokumen 1
Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan
Persentase Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD
persen 85% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Ketersediaan dokumen perencanaan
persen 100
Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD
persen 85% Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Laporan pelaksanaan kegiatan musrenbang tk kota
dokumen 1
Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD
persen 25% Penetapan RKPD Dokumen Peraturan Walikota tentang RKPD 2019
dokumen 1
Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan
persen 100% Review RPJMD Dokumen Review RPJMD
dokumen 1
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan
dokumen 1
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
20
Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi
Laporan Pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan Pemprov Kaltim
dokumen 1
Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan
Laporan kegiatan koordinasi
dokumen 1
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Se-Kaltim
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rakor Perencanaan Se-Kaltim
dokumen 1
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi
persen 100
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi
dokumen 1
Penyusunan Kajian Potensi Bidang Ekonomi Kota Bontang
Dokumen kajian potensi bidang ekonomi kota Bontang
dokumen 1
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi
Laporan hasil monitoring
dokumen 1
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Meningkatnya efektivitas perencanaan sosial dan budaya
persen 100
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Dokumen Monev Pengembangan SDM
dokumen 1
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
21
Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Laporan evaluasi penanggulangan kemiskinan
dokumen 1
Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat
Pelaksanaan Tatanan Kota Sehat
dokumen 8 tatanan
Pemutakhiran Data Kemiskinan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
dokumen 1
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
Laporan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur
dokumen 1
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Ketersediaan pranata tata ruang dan wilayah
persen 100
Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah
Laporan BKPRD Kota Bontang, bahan sosialisasi rencana tata ruang; dokumen Persetujuan Substansi Revisi RTRW Kota Bontang
dokumen 3
Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Sistem Informasi Geospasial
Pelatihan teknis, laporan
org,dokumen
60;1
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
22
Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Ketersediaan pranata perencanaan pengembangan infrastruktur prasarana wilayah dan sumber daya alam
Persen 100
Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum
Evaluasi Strategi Sanitasi Kota
dokumen 1
Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPI2JM) bidang cipta karya
dokumen 1
Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan
Dokumen Pokja Urban LEDS
dokumen 1
Koordinasi Keterpaduan Wilayah Pesisir
ICM plice forum, baseline assessment report, risk/vulnerability assessment repport, state of cost report, ICM monitoring dan evaluasi report
orang, dokumen, dokumen, dokumen, dokumen
100;1;1;1;1
Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air
Dokumen Pokja GNKPA
dokumen 1
Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD
persen 85% Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan
persen 100
Persentase PD yang berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)
persen 90% Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dokumen LKPJ
dokumen 1
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
23
Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Laporan Monev
dokumen 2
Koordinasi TEPPA Kota Bontang Informasi penyerapan penyelenggaraan APBD TEPRA Pusat
persen 100
Optimalisasi penelitian dan pengembangan
Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
persen 65% Program Pengembangan Data/Informasi
Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
persen 100
Koordinasi Penelitian dan Pengembangan
Laporan koordinasi penelitian dan pengembangan
dokumen 1
Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Dokumen roadmap sistem inovasi daerah ( SIDa )
dokumen 1
Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan
Kegiatan penelitian dan pengembangan yang difasilitasi
kegiatan 1
Penunjang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
persen 100
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
24
Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan yang memenuhi ketentuan perijinan dan perpajakan
unit 22
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor; kelengkapan printer
jenis; jenis
36;27
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
jenis 15
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis peralatan kantor dan perlengkapan kantor
sewa mesin fotocopy; sewa bunga; AC; notebook; printer
1;2;3;1
Penyediaan Makanan dan Minuman
Makanan dan minuman rapat dan tamu
bulan 12
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan
Perjalanan dinas
186
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /Teknis Perkantoran
Jumlah Non PNS orang 11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
Persen 100
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan operasional
Unit mobil; unit motor
2;3
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
25
Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara
Unit mobil; unit motor
12;15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jenis peralatan gedung yang dipelihara
jenis 2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisiplinan aparatur
persen 100
Peningkatan Kinerja Aparatur Jumlah aparatur yang menerima tunjangan kinerja
orang 37
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Pakaian Dinas Harian Waskat
pasang 52
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Persen 30
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal
orang 10
Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Terpublikasinya informasi pembangunan
persen 100
Publikasi Kegiatan Pembangunan Publikasi di media massa
tahun 1
Pelaksanaan Pameran Pembangunan
Keikutsertaan dalam Bontang City Carnival 2018
event 1
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
26
D. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja pada prinsipnya adalah penugasan dari pimpinan instansi yang lebih
tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai indikator kinerja. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, perjanjian
kinerja merupakan penugasan kepala daerah kepada kepala Perangkat Daerah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja sebagai wujud nyata komitmen
antara penerima (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Kepala Daerah) untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
Perjanjian Kinerja (PK) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan tahun 2018
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2018
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (5)
1
Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD
94%
Persentase akurasi data SIPD 100%
2
Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan
Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD 85%
Persentase Penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD 85%
Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD 25%
Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan 100%
3
Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD
85%
Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)
90%
4
Optimalisasi penelitian dan pengembangan
Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 65%
No Program Anggaran Ket
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.981.209.270 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 935.302.000 APBD
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
27
No Program Anggaran Ket
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 230.738.000 APBD
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp 50.000.000 APBD
5 Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Rp 85.000.000 APBD
6 Program Pengembangan Data/Informasi Rp 383.365.200 APBD
7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 747.825.000 APBD
8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 239.750.000 APBD
9 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp 404.210.500 APBD
10 Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan Rp 321.507.500 APBD
11 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Rp 418.700.000 APBD
12 Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Rp 142.550.000 APBD
Total Anggaran Rp 5.940.157.470
Alokasi anggaran belanja Bapelitbang Kota Bontang sesuai Perubahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA) 2018 sebesar Rp11.345.517.392,00 yang terdiri atas
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp5.405.359.922,00 dan Belanja Langsung sebesar
Rp5.940.157.470,00.
Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Persentase 1 Terpenuhinya data dan informasi dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
19.750.000 0,33
2 Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan
1.953.035.500 32,88
3 Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
321.507.500 5,41
4 Optimalisasi penelitian dan pengembangan 363.615.200 6,12
Penunjang 3.282.249.270 55,26
Total 5.940.157.470 100,00
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
28
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA
Pada tahun 2018 Inspektorat Kota Bontang telah melakukan evaluasi atas implementasi
sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun sebelumnya (2017) dengan hasil
sebagai berikut :
Tabel 3.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya
No Komponen yang dinilai Bobot Nilai Hasil Evaluasi
Tahun 2016 Tahun 2017
a. Perencanaan Kinerja 30 24,45 24,66
b. Pengukuran Kinerja 25 19,38 20.63
c. Pelaporan kinerja 15 12,04 12,54
d. Evaluasi Internal 10 7,43 6,95
e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
20 14,50 13,29
Nilai Hasil Evaluasi 100 77,80 78,06
Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB BB
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan termasuk dalam kategori BB (>70-80) dengan interpretasi sangat baik,
akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Bersama dengan
hasil evaluasi tersebut, Inspektorat Kota Bontang memberikan rekomendasi yang kemudian
ditindaklanjuti sebagai berikut:
Tabel 3.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut
No Rekomendasi Tindak Lanjut
1 Melakukan perbaikan perencanaan kinerja
a melakukan perbaikan kualitas Renstra: melakukan reviu Sasaran Renstra yang bukan merupakan core business Perangkat Daerah dan belum berorientasi outcome beserta indikator kinerjanya.
Telah dilakukan reviu Renstra dengan memperbaiki rumusan Sasaran Renstra yang bukan merupakan core business Perangkat Daerah dan belum berorientasi outcome beserta indikator kinerjanya.
B Melakukan perbaikan implementasi dokumen Renstra dengan melakukan monitoring target jangka menengah dan
Telah disusun SOP dan dilakukan monitoring dan evaluasi atas
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
29
No Rekomendasi Tindak Lanjut
tindak lanjut hasil monitoringnya dan mendokumentasikannya
capaian target jangka menengah (untuk tahun berjalan) secara periodik (per triwulan)
c Melakukan perbaikan implementasi dokumen RKT, yaitu bahwa target kinerja yang diperjanjikan dijadikan dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan serta dijadikan dasar penghargaan reward and punishment.
Target kinerja yang diperjanjikan telah dijadikan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan dan mengevaluasi kegagalan/permasalahan.
2
Melakukan perbaikan pengukuran kinerja:
a Melakukan perbaikan pengukuran kualitas: pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi beserta analisa capaiannya dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran).
Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi beserta analisis capaiannya telah dilakukan secara berkala (bulanan, triwulanan, dan semesteran)
b Melakukan perbaikan implementasi pengukuran kinerja: hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan untuk dasar penilaian kinerja dan pemberian penghargaan (reward) serta hukuman (punishment), pengukuran kinerja atas Rencana Aksi dapat digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala, dan melakukan reviu IKU yang diselaraskan dengan hasil reviu Renstra Perangkat Daerah.
Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi telah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. Reviu IKU telah dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang Nomor 014.1 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang Tahun 2016-2021. Reviu ini sudah diselaraskan dengan reviu Renstra.
3 Melakukan perbaikan pelaporan kinerja
a Melakukan perbaikan penyajian informasi kinerja: Laporan Kinerja menyajikan realisasi atau capaian organisasi/instansi dibandingkan dengan realisasi atau capaian organisasi/instansi yang sejenis/setara/sekelas
Mengumpulkan informasi mengenai realisasi atas capaian organisasi/instansi sejenis
b Melakukan pemanfaatan informasi kinerja dalam pemberian reward and punishment
Mengintegrasikan informasi kinerja (PK Individu) ke dalam SKP Tahunan dan Bulanan yang capaian realisasinya dijadikan sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja
4 Melakukan perbaikan evaluasi internal
a Melakukan pemantauan Rencana Aksi yang dilaksanakan secara periodik dengan menyajikan analisis capaiannya dan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan kinerja serta mendokumentasikan hasilnya
Telah dilakukan pemantauan atas Rencana Aksi secara periodik dan analisis capaiannya digunakan untuk perbaikan kinerja selanjutnya
b Melampirkan dokumentasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas rencana aksi
Melakukan dokumentasi atas tindak lanjut rekmendasi hasil evaluasi atas Rencana Aksi
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
30
B. CAPAIAN KINERJA
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dan realisasinya. Pengukuran kinerja Bapelitbang per triwulan
tersaji dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Bapelitbang Per Triwulan Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan
Triwulanan Target Realisasi % Capaian
1 Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD
persen 94 Triwulan 1 - - -
Triwulan II - - -
Triwulan III 50 30 60
Triwulan IV 94 93,72 99,70
Persentase akurasi data SIPD persen 100 Triwulan 1 - - -
Triwulan II - - -
Triwulan III 50 60 120
Triwulan IV 100 100 100
2 Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan
Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD
persen 85 Triwulan 1 - - -
Triwulan II 85 70 81
Triwulan III - - -
Triwulan IV 85 75,47 88,79
Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD
persen 85 Triwulan 1 - - -
Triwulan II - - -
Triwulan III 85 80 94,11
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
31
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan
Triwulanan Target Realisasi % Capaian
Triwulan IV 85 95,83 112,74
Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD
persen 25 Triwulan 1 25 15,5 62
Triwulan II 25 23,75 95
Triwulan III - - -
Triwulan IV - - -
Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan
persen 100 Triwulan 1 100 100 100
Triwulan II - - -
Triwulan III - - -
Triwulan IV - - -
3 Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD
persen 85 Triwulan 1 - - -
Triwulan II 30 20 67
Triwulan III 60 50 83
Triwulan IV 85 59,09 69,52
Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)
persen 90 Triwulan 1 - - -
Triwulan II - - -
Triwulan III - - -
Triwulan IV 90 100 111,11
4 Optimalisasi penelitian dan pengembangan
Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
persen 65 Triwulan 1 - - -
Triwulan II - - -
Triwulan III - - -
Triwulan IV 65 66,03 101,58
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
32
Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 6 6
1
Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD
94% 93,72% 99,70%
Persentase akurasi data SIPD 100% 100% 100%
2
Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan
Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD 85% 75,47% 88,79%
Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD 85% 95,84% 112,75%
Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD
25% 23,75% 95%
Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan
100% 100% 100%
3
Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD
85% 59,09% 69,52%
Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)
90% 100% 111,11%
4 Optimalisasi penelitian dan pengembangan
Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
65% 66,03% 101,58%
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Analisis capaian atas sasaran-sasaran strategis dapat dijelaskan melalui pencapaian
indikator kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah
sebagai berikut :
Sasaran 1: Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola
dalam sistem informasi pembangunan daerah. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
33
membantu penyediaan data dan informasi pembangunan daerah, penyusunan perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara elektronik.
SIPD bertujuan untuk: 1) meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah melalui dukungan ketersediaan data dan informasi pembangunan
daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, 2) mengoptimalkan
pengumpulan, pengisian, dan evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan
daerah, serta 3) membangun rumah legal database pembangunan untuk seluruh daerah, sebagai
dasar input untuk perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah.
Capaian indikator sasaran 1 terkait data pembangunan adalah:
Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
Dari 3.106 item data dalam SIPD yang harus diisi, terdapat 2.911 item yang bisa
didapatkan datanya.
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD dihitung sebagai berikut:
= 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑆𝐼𝑃𝐷
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑆𝐼𝑃𝐷 𝑥 100%
= 2911
3106 𝑥 100%
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase
Capaian
1 2 3 4 5=(4/3)*100%
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD
persen 94 93,72 99,70
Persentase akurasi data SIPD persen 100 100 100
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
2016 Realisasi
2017 Realisasi
2018
Persentase Peningkatan atau
(Penurunan) Tahun 2018
1 2 3 4 5 6=(5-4)/4*100%
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD
persen 90 96 93,72 (2,38)
Persentase akurasi data SIPD
persen - - 100 -
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
34
= 93,72%
Sedangkan persentase akurasi SIPD dihitung sebagai berikut:
= 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑥 100%
= 2911
2911 𝑥 100%
= 100%
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra
Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh faktor:
a. Koordinasi intensif dengan Perangkat Daerah selaku penyedia data.
b. Dukungan sistem dari Kemendagri melalui http://sipd.bangda.kemendagri.go.id
Sedangkan kendala yang dihadapi adalah:
a. Pada tahun 2017 diterapkan SIPD dengan konsep baru dengan struktur elemen data yang
berbeda. Data tidak lagi berdasarkan kelompok namun dibagi berdasarkan urusan (wajib,
pilihan, dan data umum). Perubahan di atas juga terjadi pada banyak item data yang harus
dirinci per kecamatan sementara selama ini tidak pernah dilakukan. Perubahan OPD pada
Pemerintah Kota Bontang mengakibatkan pemetaan (mapping) data mengalami perubahan.
b. Beberapa elemen data tidak dapat disediakan oleh Perangkat Daerah karena ketiadaan
anggaran.
c. Kurangnya koordinasi internal pada beberapa Perangkat Daerah sehingga pengelola data
SIPD sulit mendapatkan data yang diperlukan.
Untuk mengatasi kendala di atas, Subbid Data, Penelitian, dan Pengembangan
melakukan hal-hal berikut ini:
a. Pemetaan ulang data SIPD dengan melibatkan seluruh bidang pada Perangkat Daerah (tidak
hanya pengelola SIPD).
Indikator Kinerja Satuan Realisasi s/d 2018
Target Akhir Renstra
Persentase Capaian
1 2 3 4 5=(3/4)*100%
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD
persen 93,72 100 93,72
Persentase akurasi data SIPD persen 100 100 100
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
35
b. Memastikan agar Perangkat Daerah menganggarkan kegiatan apabila elemen data dimaksud
memerlukan anggaran tersendiri.
c. Merintis pemetaan ulang data SIPD yang terintegrasi dengan data geospasial dan data lain,
termasuk rencana pengembangan aplikasi data dan statistik terpadu (SIMPATIKU).
Pencapaian sasaran ini dilaksanakan kegiata dan melalui Program Pengembangan
Data/Informasi dengan kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Tabel 3.8 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Persentase
Capaian Kinerja
Persentase Capaian
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 (3-4)
Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD
99,70 94,94 4,76
Persentase akurasi data SIPD
100 94,94 5,06
Sasaran 2: Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar
ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan
Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase
Capaian
1 2 3 4 5=(4/3)*100%
Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD
Persen 85 75,47 88,79
Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD
Persen 85 95,84 112,75
Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD
Persen 25 23,75 95
Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan
Persen 100 100 100
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
36
Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD
Dalam dokumen RKPD Kota Bontang Tahun 2018 (Perubahan) terdapat 160 program.
Di luar program tersebut, terdapat beberapa program yang tidak sesuai dengan program yang
telah direncanakan pada tahun 2018 dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021. Program-program
ini merupakan respon atas dinamika pembangunan yang berkembang untuk lebih
mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan jangka pendek atau menyesuaikan dengan
perubahan kebijakan. Sedangkan jumlah program yang telah direncanakan pada tahun 2018
dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021 adalah 212.
Pengukuran persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dilakukan sebagai
berikut:
=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝐾𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝑃𝐽𝑀𝐷𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑒𝑛𝑎𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝑃𝐽𝑀𝐷 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑒𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑥 100%
= 160
212 𝑥 100%
= 75,47%
Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD
Indikator ini dihitung sebagai berikut:
= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐴𝑃𝐵𝐷
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝐾𝑃𝐷 𝑥 100%
= 1956
2041 𝑥 100%
= 95,84%
Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD
Indikator ini dihitung sebagai berikut:
= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑘𝑜𝑚𝑜𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝐾𝑃𝐷
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑥 100%
= 95
400 𝑥 100%
= 23,75%
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
37
Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan
Indikator ini dihitung sebagai berikut:
= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑀𝑢𝑠𝑟𝑒𝑛𝑏𝑎𝑛𝑔
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑀𝑢𝑠𝑟𝑒𝑛𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑥 100%
= 17
17 𝑥 100% = 100%
Untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pihak Bapelitbang mengundang
seluruh pemangku kepentingan. Komponen masyarakat yang diundang (17 komponen) dan
kehadirannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.10 Kehadiran Komponen Masyarakat dalam Musrenbang
No Komponen Masyarakat Kehadiran
1 Unsur pimpinan daerah √
2 DPRD √ 3 Perangkat Daerah √ 4 Delegasi Kecamatan √ 5 Lembaga Hukum √ 6 Militer dan Kepolisian √ 7 Instansi vertikal terkait √ 8 Perusahaan √ 9 Perguruan tinggi dan himpunan mahasiswa √ 10 Perwakilan sekolah √ 11 Perbankan √ 12 Perusda √ 13 Perempuan √ 14 Forum Anak √ 15 Media √ 16 Kadin dan Gapensi √ 17 LPM √
Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
2016 Realisasi
2017 Realisasi
2018
Persentase Peningkatan atau
(Penurunan)
1 2 3 4 5 6=(5-4)/4*100%
Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD
persen 79,9 65,84 75,47 14,63
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
38
Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terjadi peningkatan pada
indikator “Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD” dan “Tingkat
aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD”. Indikator “Persentase
penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD” tidak dapat diperbandingkan karena merupakan
indikator baru.
Grafik 3.1 Perbandingan capaian persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD
Tahun 2017 merupakan titik terendah APBD dalam sejarah Kota Bontang sampai sejauh
ini sehingga dalam proses perencanaan terdapat program-program yang harus dihapus karena
keterbatasan anggaran. Pada tahun 2018, APBD mengalami peningkatan dan jumlah program
yang dapat diselenggarakan juga meningkat. Sebagai gambaran dapat dilihat dalam tabel
Rencana Belanja Daerah Tahun 2018:
Tabel 3.12 Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2015-2018
Uraian Realisasi Tahun
2015
Realisasi Tahun
2016
Penetapan Tahun
2017
Proyeksi Tahun
2018
Belanja 1.664.595.109.458 1.136.526.669.836 906.130.265.473 947.390.000.000
Belanja Tidak Langsung
436.074.019.636 425.060.488.148 337.588.231.030 330.975.000.000
Belanja Langsung
1.228.521.089.822 711.466.181.688 568.542.034.443 648.622.461.500
Sumber: Dokumen RKPD Kota Bontang Tahun 2018
87,6879,9
65,8475,47
0
20
40
60
80
100
2015 2016 2017 2018
Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD
Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD
persen - - 95,84 -
Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD
persen - 15,5 23,75 53,23
Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan
persen - 100 100 0
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
39
Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra
Apabila dibandingkan dengan target Renstra, capaian indikator kinerja sasaran 2 sampai
dengan tahun 2018 sudah cukup baik, kecuali indikator “Persentase penjabaran program RPJMD
ke dalam program RKPD” .
Faktor yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah :
a. Proses perencanaan dari awal sampai dengan akhir telah dilaksanakan sesuai dengan
amanat perundang-undangan sehingga setiap tahap perencanaan telah dijalani sesuai
dengan template dan waktu yang diamanatkan.
b. Proses perencanaan dengan sistem bottom up telah dilaksanakan di tahap awal perencanaan
untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Hal ini dapat dilihat dalam
proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat RT, kelurahan,
kecamatan, sampai dengan tingkat kota sehingga aspirasi dari masyarakat dapat ditampung
dan diintegrasikan dalam proses perencanaan.
c. Sistem aplikasi perencanaan yang telah terbentuk secara sistematis, sederhana, dan akurat
sehingga mempermudah dalam pengolahan data. Hal ini ditunjang oleh adanya aplikasi
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (e-planning).
d. Faktor pendukung lainnya juga terkait dengan peran Bapelitbang dalam melakukan proses
asistensi dan verifikasi usulan Rencana Kerja (Renja) PD yang merupakan bagian dalam
proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sedangkan faktor yang menghambat pencapaian sasaran ini adalah:
a. Program-program yang direncanakan dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021 disusun pada
tahun 2016 sebelum pembentukan OPD baru. Pada pelaksanaannya, beberapa program
Indikator Kinerja Satuan Realisasi s/d 2018
Target Akhir Renstra
Persentase Capaian
1 2 3 4 5=(3/4)*100%
Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD
persen 75,47 100 75,47
Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD
persen 95,84 100 95,84
Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD
persen 23,75 ≥ 25% 95
Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan
persen 100 100 100
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
40
tidak lagi sesuai dengan tugas fungsi dan kebutuhan riil Perangkat Daerah. Hal seperti ini
terutama dialami oleh Perangkat Daerah yang mengalami pemecahan atau penggabungan.
b. Program-program dalam RPJMD Kota Bontang 2016-2021 disusun dengan asumsi nilai
APBD yang lebih tinggi daripada APBD pada tahun 2018 (setelah mengalami penurunan
drastis pada tahun 2017).
Solusi atas permasalahan tersebut adalah reviu terhadap RPJMD Kota Bontang 2016-
2021 untuk menata program-program yang ada agar lebih tepat sasaran. Selain itu, perencanaan
dan penganggaran dilakukan berdasarkan prioritas sehingga target kinerja daerah diharapkan
tetap tercapai.
Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan
sebagai berikut:
1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.
b. Penetapan RKPD.
c. Review RPJMD.
d. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan.
e. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan
Keuangan Provinsi.
f. Koordinasi Forum Multi Stake Holder CSR Perusahaan.
g. Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Se-
Kaltim.
2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
b. Penyusunan Kajian Potensi Bidang Ekonomi Kota Bontang.
c. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi.
3) Program Perencanaan Sosial dan Budaya
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
c. Koordinasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat.
d. Pemutakhiran Data Kemiskinan Kota Bontang.
e. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
4) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
a. Koordinasi Penataan Ruang dan Tanah.
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
41
b. Koordinasi Penyelenggaraan Jaringan Sistem Informasi Geospasial.
5) Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam
a. Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum.
b. Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
c. Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan.
d. Koordinasi Keterpaduan Wilayah Pesisir.
e. Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air.
Tabel 3.14
Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 2
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Persentase
Capaian Kinerja
Persentase Capaian
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 (3-4)
Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan
Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD
88,79 78,80 9,99
Persentase penjabaran kegiatan RKPD ke dalam APBD
112,75 78,80 33,95
Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD
95 78,80 16,2
Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan
100 97,34 2,66
Sasaran 3: Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan
Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2018
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase
Capaian
1 2 3 4 5=(4/3)*100%
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD Persen 85 59,09 69,52
Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%) Persen 90 100 111,11
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
42
Sedangkan capaian kinerja sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan untuk Semua
1 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
Tahun 10,41 10,70 102,7 %
2 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 12,86 12,88 100,15 %
2 Meningkatnya Kualitas Kesehatan untuk Semua
3 Angka Kematian Bayi Rasio 7 10 94 %
4 Angka Kematian Ibu Rasio 123 77 207,7 %
5 Prevalensi Balita Gizi Kurang Persen <2 0,14 193 %
6 Angka Harapan Hidup Tahun 73,95 73,69 99 %
3 Meningkatnya Kesejahteraan Kehidupan Sosial
7 Tingkat Kemiskinan Persen 4,62 16,23 54,41 %
8 Tingkat Pengangguran Persen 11,06 12,44 88,90 %
4 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
9 Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Nilai B (66,25)
B (65,81)
99,33 %
10 Nilai LPPD Nilai ST (3,1600)
ST (3,2736)
103,59 %
11 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 81,48 78,99 96,94 %
12 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks B
B (64,14)
100 %
13 Nilai Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi)
Poin/skor 3,3 3,68 111,51 %
5 Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi
14 Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik
Persen 96,35 99,51 103,28%
15 Cakupan Penanganan Sampah Persen 78,45 95 121,09 %
6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
16 Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh
Ha 14,4 26,13 55,10 %
7 Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum
17 Cakupan Pelayanan Air Minum
Persen 98,04 99,52 101,50 %
8 Terselesaikannya Permasalahan Banjir
18 Luas Wilayah Tergenang Ha 28,83 29,19 98,76 %
9 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Non Migas
19 Pertumbuhan PDRB Non Migas
Persen 3 - 5 6,52 130,4 %
10 Tersedianya Infrastruktur Kota yang Memadai untuk Mendukung Perkembangan Ekonomi Kota
20 Panjang Jalan Kondisi Baik Persen 90,63 99,35 109,62 %
21 Jumlah sarana perdagangan/pasar
Unit 3 1 33,33 %
22 Jaringan gas rumah tangga Kelurahan 14 14 100%
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD dihitung
dengan:
= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
43
= 13
22 𝑥 100%
= 59,09%
Sedangkan persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)
dihitung dengan :
= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑏𝑎𝑖𝑘 (𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 ≥76%)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%
=29
29 𝑥 100%
= 100%
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2018 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra
Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini, antara lain:
a. Adanya peraturan baru terkait perencanaan termasuk monitoring dan evaluasi perencanaan
yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
b. Adanya faktor eksternal yang berpengaruh terhadap capaian beberapa indikator kinerja
daerah seperti: tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kawasan perumahan dan
permukiman kumuh, yaitu tingkat migrasi yang cukup tinggi namun tidak diimbangi dengan
keahlian.
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
2016 Realisasi
2017 Realisasi
2018
Persentase Peningkatan atau
(Penurunan)
1 2 3 4 5 6=(5-4)/4*100%
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD
Persen - 63 59,09 (6,21)
Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)
Persen - 89,66 100 11,53
Indikator Kinerja Satuan Realisasi s/d 2018
Target Akhir Renstra
Persentase Capaian
1 2 3 4 5=(3/4)*100%
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD
Persen 59,09 100 59,09
Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)
Persen 100 100 100
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
44
c. Indikator jumah sarana perdagangan/pasar berhubungan dengan ketersediaan anggaran dan
hal-hal teknis terkait.
Langkah yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah:
a. Mempelajari secara paripurna peraturan baru terkait monitoring dan evaluasi perencanaan
pembangunan.
b. Memprioritaskan penanganan kemiskinan, pengangguran, dan penanganan kawasan kumuh.
c. Mencari sumber pendanaan baru secara kreatif, misalnya kolaborasi dengan perusahaan
melalui CSR.
Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan:
a. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.
b. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
c. Koordinasi TEPPA Kota Bontang
Tabel 3.19 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 3
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Persentase
Capaian Kinerja
Persentase Capaian
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 (3-4)
Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD
69,52 98,97 -29,45
Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)
111,11 98,97 12,14
Sasaran 4: Optimalisasi penelitian dan pengembangan
Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2018
Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase
Capaian
1 2 3 4 5=(4/3)*100%
Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
Persen 65 66,03 101,58
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
45
Selama ini Perangkat Daerah menyelenggarakan sendiri kegiatan penelitian dan
pengembangan melalui penyusunan kajian/naskah akademik bekerja sama dengan perguruan
tinggi/lembaga lain. Hasil kajian tersebut tidak seluruhnya ditindaklanjuti. Fungsi penelitian dan
pengembangan pada Bapelitbang diarahkan untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan
kelitbangan sehingga dapat diterapkan dan memberikan manfaat dalam perencanaan dan
pembangunan daerah. Sebagai fungsi baru, langkah awal yang dilakukan adalah inventarisasi
data kajian/litbang pada perangkat daerah untuk menghitung tingkat aplikasi dokumen penelitian
dan pengembangan.
Dari 418 dokumen, terdapat 276 yang ditindaklanjuti. Tingkat aplikasi dokumen penelitian
dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dihitung
sebagai berikut:
= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑥 100%
= 276
418 𝑥 100%
= 66,03%
Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2018 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra
Indikator Kinerja Satuan Realisasi
2016 Realisasi
2017 Realisasi
2018
Persentase Peningkatan atau
(Penurunan)
1 2 3 4 5 6=(5-4)/4*100%
Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
persen - 65,07 66,03 1,48
Indikator Kinerja Satuan Realisasi s/d 2017
Target Akhir Renstra
Persentase Capaian
1 2 3 4 5=(3/4)*100%
Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
persen 65,07 70 92,96
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
46
Permasalahan yang dihadapi terkait pencapaian indikator ini adalah:
a. Fungsi penelitian dan pengembangan masih baru sehingga masih banyak hal yang harus
disiapkan dan dipelajari.
b. Belum adanya roadmap/peta jalan/rencana induk yang dapat memberikan arah bagi kegiatan
kelitbangan di masa yang akan datang.
Solusi untuk permasalahan tersebut adalah:
a. Mengumpulkan informasi kelitbangan sebanyak-banyaknya lewat berbagai media baik
mengenai payung hukum, tata kelola, maupun best practices yang ada.
b. Berkoordinasi dengan Kemendagri pada Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP).
c. Merencanakan penyusunan roadmap/Rencana Induk Kelitbangan pada tahun 2019.
Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui program Program Pengembangan
Data/Informasi dengan kegiatan:
a. Koordinasi Penelitian dan Pengembangan.
b. Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
c. Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan.
Tabel 3.23 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 4
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Persentase
Capaian Kinerja
Persentase Capaian
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 (3-4)
Optimalisasi penelitian dan pengembangan
Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
101,58 91,89 9,69
D. REALISASI ANGGARAN
Alokasi anggaran belanja Bapelitbang Kota Bontang sesuai Perubahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA) 2018 sebesar Rp11.345.517.392,00 yang terdiri atas
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp5.405.359.922,00 dan Belanja Langsung sebesar
Rp5.940.157.470,00. Realisasi belanja sebesar Rp10.103.035.499,00 yang terdiri atas Belanja
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
47
Tidak Langsung sebesar Rp4.763.070.952,00 (88,12%) dan Belanja Langsung sebesar
Rp5.339.964.547,00 (89,90%).
Realisasi anggaran (berdasarkan DPA Perubahan) yang di gunakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesuai dengan data pada tabel berikut ini:
Tabel 3.24
Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Anggaran
Pagu Anggaran Realisasi %
1 2 3 8 9 10 11
1
Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
19.750.000 18.750.000 94,94
2
Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan
Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
681.675.000 323.766.370 47,50
PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
239.750.000 230.679.250 96,22
PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
404.210.500 397.633.634 98,37
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
142.550.000 137.087.500 96,17
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH
418.700.000 397.633.634 94,35
Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
66.150.000 58.000.000 97,34
Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan
3
Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD
PROGRAM EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
321.507.500 318.187.500 98,97
Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
48
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Anggaran
Pagu Anggaran Realisasi %
1 2 3 8 9 10 11
4 Optimalisasi penelitian dan pengembangan
Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
363.615.200 334.123.845 91,89
Penunjang PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.981.209.270 1.539.920.528 97,14
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
935.302.000 870.580.166 93,08
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
230.738.000 228.146.100
98,88
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
85.000.000 73.900.000 86,94
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
50.000.000 25.100.000 50,20
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Per Program Kegiatan Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran
Pagu Anggaran Realisasi %
1 2 3 8 9 10 11
1
Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
19.750.000 18.750.000 94,94
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
19.750.000 18.750.000 94,94
2
Terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan
Persentase penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
681.675.000 323.766.370 47,50
Penetapan RKPD 59.575.000 49.475.000 83,05
Review RPJMD 385.750.000 58.875.000 15,26
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
58.300.000 42.900.000 73,58
Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi
19.000.000 18.062.500 95,07
Koordinasi Forum Multi Stake
Holder CSR Perusahaan 15.950.000 15.400.000 96,55
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
49
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran
Pagu Anggaran Realisasi %
1 2 3 8 9 10 11
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Se-Kaltim
143.100.000 139.053.870 97,17
PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
239.750.000 230.679.250 96,22
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Ekonomi 8.000.000 5.197.500 64,97
Penyusunan Kajian Potensi
Bidang Ekonomi Kota Bontang 206.625.000 206.625.000 100,00
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi
25.125.000 18.856.750 75,05
PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
404.210.500 397.633.634 98,37
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
41.755.000 41.089.750 98,41
Koordinasi Pelaksanaan Forum
Kota Sehat 217.878.000 214.182.134 98,30
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah 12.850.000 10.837.500 84,34
Pemutakhiran Data Kemiskinan 121.080.000 121.080.000 100,00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
10.647.500 10.444.250 98,09
PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN WILAYAH 418.700.000 397.633.634 94,35
Koordinasi Penyusunan
Jaringan Informasi Geospasial 91.020.000 82.100.000 90,20
Koordinasi Penataan Ruang dan
Tanah 327.680.000 312.945.000 95,50
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
142.550.000 137.087.500 96,17
Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
45.625.000 45.625.000 100,00
Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum
17.550.000 17.550.000 100,00
Koordinasi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan
25.275.000 24.600.000 97,33
Koordinasi Keterpaduan Pengelolaan Wilayah Pesisir
32.875.000 28.875.000 87,83
Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Air
21.225.000 20.437.500 96,29
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
66.150.000 58.000.000 97,34
Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPD
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
66.150.000 64.389.750 97,34
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
50
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran
Pagu Anggaran Realisasi %
1 2 3 8 9 10 11
Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan
3
Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan daerah/sasaran RPJMD
PROGRAM EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
321.507.500 318.187.500 98,97
Persentase Perangkat Daerah berkinerja baik (realisasi kinerja ≥ 76%)
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
26.950.000 26.900.000 99,81
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
38.270.000 37.550.000 98,12
Koordinasi TEPPA Kota Bontang
256.287.500 253.737.500 99,01
4 Optimalisasi penelitian dan pengembangan
Tingkat aplikasi dokumen penelitian dan pengembangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
363.615.200 334.123.845 91,89
Koordinasi Penelitian dan
Pengembangan
17.225.000 12.877.500 74,76
Penyusunan Road Map Sistem
Inovasi Daerah (SIDa) 243.265.000 233.731.145 96,08
Fasilitasi Penelitian dan
Pengembangan 103.125.200 87.515.200 84,86
Penunjang PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.981.209.270 1.539.920.528 97,14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Perizinan Kendaraan Bermotor 31.130.000 13.462.720 43,25
Penyediaan Alat Tulis Kantor 47.585.400 46.650.100 98,03
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 48.952.500 47.629.950 97,30
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
141.020.000
137.137.000
97,25
Penyediaan Makanan dan
Minuman 104.482.500 104.272.500 99,80
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah 1.325.441.870 1.297.732.162 97,91
Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi /Teknis Perkantoran
282.597.000 277.691.000 98,26
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
935.302.000 870.580.166 93,08
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional 561.920.000 522.575.000 93,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 358.382.000 333.205.166 92,97
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
51
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran
Pagu Anggaran Realisasi %
1 2 3 8 9 10 11
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor 15.000.000 14.800.000 98,67
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
230.738.000 228.146.100
98,88
Peningkatan Kinerja Aparatur 196.218.000 196.218.000
100,00
Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
34.520.000 31.928.100 92,49
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
85.000.000 73.900.000 86,94
Pelaksanaan Pameran
Pembangunan 25.000.000 24.000.000 96,00
Publikasi Kegiatan
Pembangunan 60.000.000 49.900.000 83,17
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
50.000.000 25.100.000 50,20
Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 25.100.000 50,20
Tabel 3.26 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018
Kode Rekening
Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
Rp %
1 2 3 8 9
5 BELANJA DAERAH 11.345.517.392 10.103.035.499 89,05
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.405.359.922 4.763.070.952 88,12
5.1.1 Belanja Pegawai 5.405.359.922 4.763.070.952 88,12
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 2.286.760.428 2.127.472.340 93,03
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 3.118.599.494 2.635.598.612 84,51
5.2 BELANJA LANGSUNG 5.940.157.470 5.339.964.547 89,90
5.2.1 Belanja Pegawai 356.703.000 349.153.000 97,88
5.2.1.01 Honorarium PNS 10.285.000 6.485.000 63,05
5.2.1.02 Honorarium Non PNS 150.200.000 146.450.000 97,50
5.2.1.06 Tunjangan Kinerja 196.218.000 196.218.000 100,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.722.874.470 4.174.509.547 88,39
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 83.235.400 77.100.100 92,63
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 60.490.000 58.468.870 96,66
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 438.762.200 416.720.626 94,98
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 224.092.000 206.236.686 92,03
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 208.075.600 168.402.950 80,93
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000 0 0
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
48.500.000 47.000.000 96,91
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 721.427.500 663.875.725 92,02
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
52
Kode Rekening
Uraian Anggaran 2018 Realisasi 2018
Rp %
1 2 3 8 9
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 33.800.000 31.208.100 92,33
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 10.000.000 9.817.500 98,17
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
9.000.000 9.000.000 100,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.467.551.770 1.427.712.790 97,29
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS
99.000.000 68.000.000 68.69
5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 179.400.000 154.211.200 85,96
5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 1.065.040.000 764.255.000 71,76
5.2.2.23 Belanja Kepesertaan 17.500.000 17.500.000 100,00
5.2.2.35 Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat
55.000.000 55.000.000 100,00
5.2.3 Belanja Modal 860.580.000 816.302.000 94,85
5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
561.920.0000 522.575.000 93,00
5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
12.000.000 12.000.000 100,00
5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 85.520.000 83.137.000 97,21
5.2.3.13 Belanja Modal Aset Tak Berwujud 201.140.000 198.590.000 98,73
Tabel 3.27 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan Bapelitbang 2018
Tahun Anggaran Belanja
Realisasi Nilai Efisiensi Persentase Total APBD Non Gaji
Belanja Pegawai Belanja Gaji dan
Tunjangan
2017 6.857.601.957 6.299.073.988 558.527.969 91,86 3.520.243.658 2.460.838.658
2018 11.345.517.392 10.103.035.499 1.242.481.893 89,05 5.405.359.922 2.286.760.428
Tahun Total Program Kegiatan yg dilakukan
Program Kegiatan
2017 12 26
2018 12 44
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
53
BAB IV
PENUTUP
Dari keseluruhan sasaran strategis pada umumnya telah memenuhi capaian target sasaran
pada tahun 2018. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan visi dan misi
organisasi. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas telah memberikan
pelajaran yang sangat berharga bagi Bapelitbang Kota Bontang untuk meningkatkan kinerja di masa-
masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi
pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat
memacu program pembangunan di Kota Bontang. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja
Bapelitbang Kota Bontang dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018 hasil capaian kinerja sasaran
yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Bapelitbang Kota
Bontang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen
aparatur, masyarakat, serta dunia usaha sebagai bagian integral dari sistem perencanaan
pembangunan.
Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan
tantangan bagi Bapelitbang Kota Bontang dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang
akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan daerah, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bapelitbang Kota
Bontang, sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah
untuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:
a. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur perencana serta
menambah aparatur fungsional khusus di bidang perencanaan;
b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan
profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
c. Mengupayakan penerapan reward and punishment secara proporsional;
d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisis pembangunan untuk mendukung kualitas
perencanaan;
Laporan Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
54
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan.
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan di dalam
dokumen perencanaan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program kegiatan
Perangkat Daerah pada tahun mendatang.
3. Melakukan sinkronisasi dan komitmen yang kuat dalam penyusunan program kerja/anggaran
antara pola top down dengan bottom up sehingga mencerminkan semua kebutuhan organisasi
yaitu kebutuhan Pemerintah Kota sesuai dengan arah kebijakan pembangunan serta aspirasi
dari masyarakat luas dapat terpenuhi.
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di propinsi
maupun dengan Perangkat Daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai
pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan
segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
5. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan
target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan akan lebih ditingkatkan.