If you can't read please download the document
Upload
vuongkhanh
View
224
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Renstra Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan 2016-2021 halaman 1
LAPORAN KINERJA
Badan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan
Kota Bontang
Tahun 2017
Gedung Graha Taman Praja Blok IV Lt. 1
Jl. Moh. Roem Bontang Lestari
Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
i
KATA PENGANTAR
Tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Badan
Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang 2016-2021. Bapelitbang
Kota Bontang terus berupaya untuk meningkatkan perannya sebagai unsur penunjang
penyelenggaraan Pemerintah Kota Bontang dalam fungsinya sebagai perumus kebijakan bidang
perencanaan, think tank, koordinator, pengendali dan evaluator, serta memberikan kontribusi yang
signifikan dalam menyelesaikan permasalahan kota melalui kegiatan perencanaan pembangunan
daerah dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang bersifat mendukung perencanaan
pembangunan.
Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang dalam mengelola perencanaan pembangunan
daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Bapelitbang Kota Bontang Tahun 2016-2021.
Berdasarkan hasil pencapaian tugas dan fungsi Bapelitbang Kota Bontang, seluruh
kebijakan, program, dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan dengan baik serta secara umum
mencapai sasaran strategis, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2017. Terdapat beberapa capaian yang masih di bawah target dan hal tersebut akan
dijadikan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan kinerja di masa yang akan datang. Selanjutnya
hasil pencapaian tersebut akan dijelaskan dalam Laporan Kinerja Bapelitbang Tahun 2017.
Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja
Bapelitbang Kota Bontang.
Bontang, Februari 2018
Kepala Bappeda,
Ir. Zulkifli, MT
NIP. 196207311993011001
Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada dasarnya Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai
pencapaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota
Bontang selama tahun 2017. Capaian kinerja (performance results) tahun 2017 tersebut
dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2017 sebagai tolok ukur
keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja
di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran.
Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk
menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga
keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan
jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator
outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Pada tahun 2017 Bapelitbang Kota Bontang menetapkan sebanyak tujuh (7) sasaran, yaitu:
(1) Tersusunnya standar dan prosedur kerja yang efektif, 2) Meningkatnya jumlah aparatur yang
memiliki kompetensi bidang perencanaan, 3) Terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, 4) Optimalisasi penelitian dan
pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah, 5) Terwujudnya
perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergis antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi
pemerintahan, 6) Meningkatnya kesesuaian penataan ruang, dan 7) Meningkatnya sistem
pengendalian dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Dari tujuh sasaran
tersebut rata-rata capaian indikatornya sebesar 100 % atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa
secara umum capaian seluruh sasaran Bapelitbang Tahun 2017 telah cukup baik. Namun capaian
beberapa indikator masih berada di bawah target.
Beberapa capaian yang diraih selama tahun 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
iii
Pengembangan sumber daya aparatur Perencana telah cukup baik dengan telah diangkatnya 1
orang dalam Jabatan Fungsional Perencana dari 6 aparatur yang telah mengikuti Diklat
Fungsional Penjenjangan Perencana Pusbindiklatren Bappenas.
Antusiasme masyarakat yang tinggi dalam proses perencanaan pembangunan
Adanya rintisan penelitian dan pengembangan untuk dalam memperkuat perencanaan. Hasil
litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang
tepat dapat menjadi rekomendasi untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul di daerah
dalam semua sektor pembangunan.
Namun dalam pelaksanaan selama 2017 masih terdapat beberapa kendala dan kelemahan-
kelemahan yang harus dibenahi, diantaranya :
Belum terintegrasinya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dengan penentuan arah
kebijakan serta monitoring dan evaluasi (monev) yang belum berjalan dengan maksimal dan
belum digunakan sebagai alat untuk pengambilan kebijakan. Hal ini telah menjadi isu strategis
selama beberapa tahun terakhir. Telah ada upaya untuk melakukan integrasi dari beberapa
pihak namun kendalanya juga tidak sederhana.
Tingkat penyerapan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang masih rendah. Hal ini
memerlukan penanganan serius untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Keterbatasan anggaran menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah menjadikan
Bapelitbang harus bekerja keras mengatur prioritas dan menangkap peluang dari sumber
pendanaan lain di luar APBD sehingga target kinerja daerah tetap dapat tercapai.
Monitoring dan evaluasi harus diupayakan agar dapat memberikan umpan balik untuk
perbaikan perencanaan selanjutnya.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................ i
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................ ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. iv
DAFTAR TABEL ............................................................................................................................. v
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK .................................................................................................. vii
BAB I PENDAHULUAN ..................................... 1
A. Dasar Pembentukan Organisasi................................. 1
B. Struktur Organisasi .............................................................................................. 2
C. Sumber Daya Aparatur ......................................................................................... 3
D. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ................................................................... 5
E. Aspek Strategis Organisasi ................................................................................... 6
F. Permasalahan Utama (Strategic Issues) yang Dihadapi Organisasi .................... 7
G. Aset Perangkat Daerah ......................................................................................... 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................... 11
A. Perencanaan Strategis .......................................................................................... 11
B. Indikator Kinerja Utama .. 16
C. Perjanjian Kinerja .................................................................................................. 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................................... 21
A. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya ............................... 21
B. Capaian Kinerja ............... 23
C. Analisis Capaian Kinerja ........................................................................................ 26
D. Realisasi Anggaran ............................................................................................... 48
BAB IV PENUTUP .. 54
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan ... 4
Tabel 1.2 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Eselon .. 4
Tabel 1.3 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Status Kepegawaian .... 5
Tabel 1.4 Aset Perangkat Daerah. 10
Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dengan Tugas Fungsi Bapelitbang .. 11
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Bapelitbang ...... 12
Tabel 2.3 Program/Kegiatan untuk Mencapai Tujuan/Sasaran . 14
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang Tahun 2016-2021 . 16
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2017... 19
Tabel 3.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya ... 21
Tabel 3.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut ... 21
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Bapelitbang Per Triwulan Tahun 2017... 23
Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2017 26
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017 ... 27
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016 dengan Tahun 2017.. 27
Tabel 3.7 Jumlah SOP Bapelitbang Menurut Sub Bagian/Sub Bidang .. 27
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra 28
Tabel 3.9 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 1 .. 29
Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2017 ... 30
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2016 dengan Tahun 2017.. 30
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra 30
Tabel 3.13 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 2 .. 31
Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2017 ... 33
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3Tahun 2016 dengan Tahun 2017.. 33
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra 33
Tabel 3.17 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 3 .. 34
Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4Tahun 2017 ... 34
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4Tahun 2016 dengan Tahun 2017.. 35
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra 35
Tabel 3.21 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 4 .. 36
Tabel 3.22 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2017 ... 36
Tabel 3.23 Kehadiran Komponen Masyarakat dalam Musrenbang .. 38
Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
vi
Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2016 dengan Tahun 2017.. 38
Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra 39
Tabel 3.26 Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2015-2018 ... 40
Tabel 3.27 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 5 .. 42
Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6 Tahun 2017 ... 42
Tabel 3.29 Hasil Audit Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Bontang (2016) .. 43
Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 Tahun 2016 dengan Tahun 2017.. 44
Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra 44
Tabel 3.32 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 6... 45
Tabel 3.33 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7 Tahun 2017 ... 45
Tabel 3.34 Capaian Indikator Kinerj Daerah . 46
Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 Tahun 2016 dengan Tahun 2017.. 47
Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra 47
Tabel 3.37 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Sasaran 7 .. 48
Tabel 3.38 Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 49
Tabel 3.39 Realisasi Anggaran per Program Kegiatan Tahun 2017 50
Tabel 3.40 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 52
Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
vii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bapelitbang Kota Bontang ... 3
Grafik 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Bapelitbang Kota Bontang ... 4
Grafik 1.2 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Status Kepegawaian ..... 5
Gambar 3.1 Enam (6) pegawai Bapelitbang mengikuti DFPP Pertama Angkatan XXVI 32
Grafik 3.1 Perbandingan capaian persentase penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD .. 39
Gambar 3.2 Pelaksanaan Musrenbang Kota Bontang Tahun 2017 ... 41
Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI
Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang
dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan
memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta
memperhatikan perkembangan global. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan
bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2).
Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a). rencana pembangunan jangka panjang
daerah; b). rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c). rencana pembangunan
tahunan.
Sementara itu, penelitian dan pengembangan (litbang) merupakan aktivitas inovatif
yang diselenggarakan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengembangkan produk dan
layanan baru atau menyempurnakan produk dan layanan yang sudah ada melalui prosedur
yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemerintahan daerah, litbang berperan
penting dalam mendorong kemajuan daerah melalui fungsinya sebagai think tank dalam
merumuskan kebijakan pemerintah.
Pentingnya peran lembaga litbang tersebut terangkum pada UU No 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum pada Pasal 209 dan 219. Amanah tersebut
menyebutkan, pentingnya pembentukan badan daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan,
serta pelatihan dan penelitian pengembangan. Pasal 373 dan Pasal 374 menyatakan litbang
sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan
Pasal 388 menyebutkan peran litbang dalam penilaian inovasi daerah.
Pemerintah Kota Bontang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menetapkan Badan Perencanaan,
Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang sebagai Perangkat Daerah Tipe B yang
Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
2
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan
pengembangan.
B. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan,
Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang, susunan organisasi Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang terdiri dari:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Ekonomi, Pengembangan SDM, Pemerintahan dan Aparatur, membawahi:
a. Sub Bidang Ekonomi;
b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
c. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
4. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
a. Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
b. Sub Bidang Prasarana dan Infrastruktur;
c. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
5. Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, membawahi:
a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Sub Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan;
c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bidang-bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan melalui Sekretaris. Sub bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris. Sedangkan sub bidang-sub bidang masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
3
Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan,
Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang dapat dilihat dalam gambar berikut ini:
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang
(Peraturan Wali Kota Bontang Nomor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan Kota Bontang)
C. SUMBER DAYA APARATUR
Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci dan berpengaruh langsung
terhadap kinerja organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya. Jumlah pegawai pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
(Bapelitbang) Kota Bontang pada bulan Desember tahun 2017 tercatat sebanyak 45 orang
pegawai yang terdiri dari 37 orang PNS dan 8 orang Non PNS.
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PEMERINTAHAN DAN
APARATUR
LINGKUNGAN HIDUP DAN
SUMBER DAYA ALAM
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
PEMBANGUNAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENGEMBANGAN SDMPRASARANA DAN
INFRASTRUKTUR
DATA, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
EKONOMITATA RUANG DAN
PERTANAHAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG BIDANG BIDANG
EKONOMI,
PENGEMBANGAN SDM,
PEMERINTAHAN DAN
APARATUR
PRASARANA DAN
PENGEMBANGAN
WILAYAH
PENELITIAN,
PENGEMBANGAN,
PERENCANAAN DAN
EVALUASI
PEMBANGUNAN
KEPALA
SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
UPTD
Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
4
Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Bapelitbang terdiri dari 30 pria dan 15 wanita.
Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas adalah lulusan S1 (sebanyak 30 orang),
sisanya adalah S2 (6 orang) dan SMA (9 orang). Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut
ini:
Tabel 1.1 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
NO. JENIS KELAMIN TINGKAT PENDIDIKAN
TOTAL SD SMP SMA D1/D3 S1 S2
1 Pria 0 0 7 0 18 5 30
2 Wanita 0 0 2 0 12 1 15
Jumlah 0 0 9 0 30 6 45
Grafik 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Bapelitbang Kota Bontang
Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bapelitbang Kota Bontang adalah: 1 (satu)
orang Eselon II; 4 (empat) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga)
orang kepala bidang; 11 (sebelas) orang Eselon IV dan non eselon sebanyak 29 orang
sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 1.2 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Eselon
No Uraian Eselon II Eselon
III
Eselon
IV Staf Jumlah
1 Kepala Badan 1 1
2 Sekretariat 1 2 8 11
20%
67%
13%
TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BAPELITBANG KOTA BONTANG TAHUN 2017
SD SMP SMA D1/D3 S1 S2
Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
5
No Uraian Eselon II Eselon
III
Eselon
IV Staf Jumlah
3 Bidang Prasarana dan Pengembangan
Wilayah 1 3 7 11
4 Bidang Litbang, Perencanaan dan
Evaluasi Pembangunan 1 3 8 12
5 Bidang Ekonomi, Pengembangan
SDM, Pemerintahan dan Aparatur 1 3 6 10
Jumlah 1 4 11 29 45
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota
Bontang, 2017
Sedangkan sebaran pegawai berdasarkan pangkat/golongan dan status kepegawaian
dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :
Tabel 1.3 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Status Kepegawaian
NO. GOLONGAN STATUS KEPEGAWAIAN
JUMLAH % PNS CPNS Non PNS
1 Gol II 9 0 0 9 20,00
2 Gol III 23 0 8 31 68,89
3 Gol IV 5 0 0 5 11,11
Jumlah 37 0 8 45 100
Grafik 1.2 Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Status Kepegawaian
D. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
Tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
berdasarkan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
0
5
10
15
20
25
Gol II Gol III Gol IV
PNS
CPNS
Non PNS
Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
6
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan
Pengembangan Kota Bontang adalah sebagai berikut :
1. Tugas
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas membantu
Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan,
penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan
pengembangan;
c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penjunjang urusan pemerintahan
daerah bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pembangunan serta kualitas pelayanan yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam semua sektor semakin meningkat mengingat
kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara semakin berkembang.
Konsekuensinya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah juga semakin besar.
Selain itu, otonomi daerah melimpahkan kewenangan dari pusat ke daerah dalam
memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal untuk tujuan
kesejahteraan masyarakat. Hal ini memberikan prospek dan peluang bagi daerah-daerah untuk
mengembangkan potensi wilayahnya, mengelola aset-aset yang dimiliki, sekaligus bisa
memperoleh hasil kekayaan secara penuh tanpa campur tangan pusat. Namun di sisi lain,
pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pengelolaan secara profesional dan
Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
7
akuntabel dengan pengaturan melalui kebijakan-kebijakan yang konsisten dan tidak
bertentangan dengan sebagian besar aspirasi masyarakat dan stakeholder.
Sejalan dengan tuntutan masyarakat dan tantangan pengelolaan otonomi daerah
tersebut, fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan menjadi semakin
strategis untuk mewujudkan perencanaan yang koordinatif, terarah, terpadu, serta partisipatif
sehingga proses-proses perencanaan pembangunan secara kolektif dapat menyelesaian
masalah dan memenuhi harapan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, litbang berperan strategis dalam memperkuat
perencanaan. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan
kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi untuk mengatasi berbagai masalah yang
timbul di daerah dalam semua sektor pembangunan. Sehingga, litbang turut menentukan arah
dan strategi pembangunan melalui kebijakan yang didasari oleh kajian dan penelitian (research
based policy).
Pentingnya kelitbangan juga berdasarkan alasan teoretikal. Dalam konsep manajemen
strategis, litbang berperan dalam melakukan pemindaian (scanning) lingkungan internal dan
eksternal sebagai dasar perencanaan (planning by research), fungsi formulasi kebijakan
(formulating policy), dan fungsi kontrol (controlling).
F. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES) YANG DIHADAPI ORGANISASI
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang
menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah
keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Isu-isu strategis pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota
Bontang adalah sebagai berikut:
1. Penguatan kapasitas kelembagaan
Lembaga pemerintah senantiasa dituntut untuk melakukan penyesuaian peran seiring
dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi, baik dari lingkungan nasional
maupun global. Untuk mengantisipasi hal tersebut, peran penguatan kapasitas
Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
8
kelembagaan menjadi unsur wajib yang harus diperhatikan.
Aspek-aspek yang harus menjadi perhatian terkait dengan penguatan kapasitas
kelembagaan di Bapelitbang adalah: pengembangan keterampilan dan kompetensi
individu (aparatur Perencana) sehingga masing-masing dapat melaksanakan tugas sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya; pengembangan budaya kerja, sistem, dan proses
dalam organisasi untuk mencapai tujuan; dan pengembangan serta penguatan jalinan
keluar dalam rangka menumbuhkembangkan kemitraan secara intensif, ekstensif, dan
solid.
2. Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan berkualitas
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional pada pasal 31 : data adalah keterangan objektif tentang suatu
fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif maupun gambar visual yang diperoleh baik
melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau
perangkat penyimpan lainnya. Hal ini berarti data yang diperoleh haruslah berupa fakta
bukan hasil manipulasi ataupun rekayasa. Dengan memiliki basis data dan informasi yang
valid dan terukur, maka proses perencanaan pembangunan yang baik dan komprehensif
akan menjadi titik penting untuk berhasilnya pembangunan.
Ketersediaan data yang aktual dan akurat amat dibutuhkan dan dapat digunakan
sebagai acuan dalam rangka menentukan perencanaan dan evaluasi program-program
pembangunan. Untuk mendapatkan data yang akurat ini pada level tertentu sangat sulit
diperoleh belum lagi ditambah dengan kesulitan mendapatkan data yang terbaru (up to
date). Tanpa data yang akurat dan up to date, hasil evaluasi dan perencanaan akan
menghasilkan data atau informasi yang keliru. Hal ini akan mengakibatkan salahnya
perencanaan maupun pengalokasian anggaran pembangunan untuk tahun berikutnya.
Permasalahan-permasalahan tersebut terutama ditimbulkan karena kurangnya koordinasi
dan sinkronisasi data yang ada pada berbagai institusi, diluar ketersediaan SDM maupun
biaya untuk proses pengumpulan dan pengolahan data yang terbatas.
3. Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi
untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Selain
itu, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena
Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
9
perencanaan merupakan pijakan awal dalam tahapan selanjutnya seperti
pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan evaluasi.
Pendayagunaan informasi serta teknologi yang tepat juga akan sangat
mempengaruhi suatu proses pengambilan keputusan secara efektif serta akan mendukung
proses perencanaan secara keseluruhan. Optimalisasi sistem informasi perencanaan
ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan kualitas perencanaan. Dan yang
tidak kalah pentingnya dalam proses perencanaan pembangunan adalah keterlibatan
masyarakat dalam perencanaan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah.
Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah baik dari tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap evaluasi.
Isu penting yang juga perlu diperhatikan adalah keterpaduan, konsistensi, dan
sinkronisasi antara aspek perencanaan dengan penganggaran, dan antar satuan unit
kerja. Hal ini sangat penting karena target capaian suatu program dan kegiatan dapat
dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar perangkat daerah. Idealnya,
perencanaan dan penganggaran harus terpadu, konsisten, dan sinkron antara tahap satu
dengan yang lain, karena penganggaran merupakan modal awal untuk mewujudkan
target-target kinerja yang direncanakan.
4. Efektifitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen
perencanaan melalui kegiatan-kegiatan koreksi, evaluasi, dan penyesuaian selama
pelaksanaan program/kerja oleh Perangkat Daerah. Ketidakefektifan sistem pengendalian
dan evaluasi, baik secara metodologi, pelaksanaan, maupun penggunaannya merupakan
salah satu ciri dari penyusunan perencanaan yang tidak tepat. Pengendalian dimaksudkan
untuk menjamin agar suatu program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi merupakan tahapan membandingkan serangkaian
kegiatan antara realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap
rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jadi, sistem pengendalian dan evaluasi perlu
dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan capaian perencanaan dalam
pelaksanaan setiap periode pembangunan daerah.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
10
G. ASET PERANGKAT DAERAH
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan,
Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dalam
bentuk aset sebagai berikut:
Tabel 1.4 Aset Bapelitbang
Nama Bidang Barang Jumlah Barang Jumlah Harga
ASET TETAP
Tanah 0 0
Peralatan dan Mesin 861 4.391.356.973
- Alat-alat angkutan 20 1.490.486.300
- Alat-alat bengkel dan alat ukur 2 12.540.000
- Alat-alat kantor dan rumah tangga 815 2.663.832.003
- Alat-alat studio dan komunikasi 24 224.498.670
Gedung dan bangunan 0 0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 0
Aset Tetap Lainnya 14 110.476.600
- Buku Perpustakaan 14 110.476.600
Konstruksi dalam pengerjaan 0 0
JUMLAH 875 4.501.833.573
ASET LAINNYA
Software/Aset Lainnya 8 2.668.103.522
Penghapusan/Aset Lain-Lain 113 421.278.135
JUMLAH 121 3.089.381.657
Secara keseluruhan aset tersebut telah memadai dan mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Aset yang ada diupayakan maksimal
daya gunanya melalui pengecekan dan pemeliharaan. Selain itu, setiap tahun juga disusun
rencana kebutuhan barang dan aset kantor guna memastikan penyediaan yang efisien dan
pemanfaatan secara efektif.
Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS
Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terpilih sebagaimana tercantum di dalam
RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 adalah: Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim
Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan
Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan, yaitu:
1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia;
2. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan
hidup; dan
3. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan
perekonomian berbasis sektor maritim.
Dikaitkan dengan visi dan misi tersebut di atas, serta urusan Penunjang yang
diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota
Bontang, maka fungsi dan tugas Bapelitbang terkait erat dengan misi 1, yaitu: menjadikan Kota
Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Misi 2:
Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Rumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2016-2021 untuk mendukung
pencapaian Misi 1 dan Misi 2 dimaksud dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:
Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dengan Tugas Fungsi Bapelitbang
Misi Tujuan Sasaran
Misi 1: Menjadikan Kota Bontang
sebagai Smart City melalui
peningkatan kualitas sumber
daya manusia
Mengembangkan masyarakat dan
pemerintahan yang cerdas serta
kompetitif, berbasis informasi dan
teknologi
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang transparan,
akuntabel, dan partisipatif
Misi 2: Menjadikan Kota Bontang
sebagai Green City melalui
peningkatan kualitas lingkungan
hidup
Meningkatkan penataan dan
pemanfaatan ruang berkelanjutan
Terwujudnya
perencanaan,
pemanfaatan dan
pengendalian tata
ruang kota yang
berkelanjutan
Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang
12
Berdasarkan hal tersebut, tujuan dan sasaran dalam Renstra Bapelitbang 2016-2021 disusun sebagai berikut:
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Bapelitbang
No. Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1. Menguatkan
kapasitas
kelembagaan Badan
Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan
Persentase aparatur
yang mendapatkan
sertifikat kompetensi
perencana
1. Tersusunnya standar
dan prosedur kerja
yang efektif
Tingkat implementasi
SOP
56% 67% 74% 80% 85% 90%
2. Meningkatnya jumlah
aparatur yang
memiliki kompetensi
bidang perencanaan
Jumlah aparatur yang
lulus uji kompetensi
perencana
1 org 5 org 7 org 9 org 11 org 12 org
2. Menyediakan data
dan informasi yang
berkualitas untuk
perencanaan
pembangunan
daerah
Persentase pemenuhan
data pembangunan
pada SIPD
1. Terpenuhinya data
dan informasi dalam
penyusunan
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah yang
berkualitas
Persentase keterisian
data pembangunan
dalam SIPD
90% 92% 94% 96% 98% 100%
2. Optimalisasi
penelitian dan
pengembangan
pendukung kebijakan
perencanaan
pembangunan
daerah
Tingkat aplikasi
dokumen penelitian dan
pengembangan dalam
perencanaan dan
pelaksanaan
pembangunan daerah
n/a 80% 85% 90% 95% 100%
Sampul Laporan Kinerja 2017.pdfK_Pengantar LAKIP 2017.pdf