LAPORAN KINERJA DJA 2014

LAPORAN KINERJA DJA 2014 1

2 LAPORAN KINERJA DJA 2014

Daftar Isi Kata Pengantar .............................................................................................................. 2 Ringkasan Eksekutif ....................................................................................................... 3 BAB I (Pendahuluan) ................................................................................................... 4 A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi ................................................................ 4 B. Peran Strategis ................................................................................................... 5 C. Sistematika Laporan ............................................................................................ 5 BAB II (Perencanaan Kinerja) ....................................................................................... 6 A. Visi dan Misi ........................................................................................................ 6 B. Perencanaan Kinerja ............................................................................................ 6 BAB III (Akuntabilitas Kinerja) ....................................................................................... 8 A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................................... 8 B. Capaian Kinerja Lainnya ...................................................................................... 29 1. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online ............................ 29 2. Penggunaan Konsep Logic Model Dalam Penyusunan Anggaran .................... 30 3. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Proses Perencanaan Penganggaran ......... 31 4. Wilayah Bebas Korupsi ............................................................................... 32 C. Realisasi Anggaran ............................................................................................... 34 BAB IV (Penutup) .......................................................................................................... 35 LAMPIRAN

1. Formulir Pengukuran Kinerja 2014

2. Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Anggaran Tahun 2014, Sasaran Kinerja Pegawai, beserta

Rincian Target Capaian Kinerja dan Inisiatif Strategis

3. Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Anggaran Tahun 2015, Perjanjian Kinerja, beserta Rincian

Target Capaian Kinerja dan Inisiatif Strategis, Sasaran Kerja Pegawai

4. Rencana Kinerja Tahunan 2015



Ringkasan Eksekutif

Dalam rangka mewujudkan visi

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) guna

memacu pengelolaan APBN yang berkualitas

untuk mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan dan berkeadilan, setiap tahun

disusun peta strategis. Sasaran strategis

tersebut mencerminkan hal-hal strategis yang

ingin dicapai DJA dalam tahun tertentu.

Sasaran strategis yang ingin dicapai

DJA pada tahun 2014 sebanyak 10 (sepuluh)

sasaran strategis. Meliputi Kebijakan

Penganggaran yang Berkualitas, Pemenuhan

Layanan Publik, Kepatuhan Pengguna Layanan

yang Tinggi, Perencanaan APBN yang

Berkualitas, Sistem dan Proses Penganggaran

yang Optimal, Monitoring dan Evaluasi yang

Efektif, SDM yang Kompetitif, Organisasi Sehat

yang Berkinerja Tinggi, TIK yang Terintegrasi,

dan Pelaksanaan Anggaran yang Optimal.

Dalam rangka mendukung

pencapaian sasaran strategis tersebut DJA

menyusun 14 (empat belas) Indikator Kinerja

Utama (IKU). Melalui IKU dimaksud diharapkan

dapat memberikan informasi kepada pimpinan

Kementerian Keuangan sejauh mana masing-

masing unit kerja berhasil mewujudkan

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan realisasi capaian kinerja

DJA tahun 2014 terdapat 3 IKU yang tidak

memenuhi target dan 11 IKU yang sesuai/

melebihi target yang telah ditetapkan. IKU

yang tidak memenuhi target adalah Indeks

Kepuasan Pengguna Layanan (indeks capaian

99,25%), Indeks Kesehatan Organisasi (indeks

capaian 98,5%) dan Persentase Penyerapan

Anggaran dan Pencapaian Output Belanja

(indeks capaian 93,04%).

Selanjutnya, pengelompokkan

berdasarkan perspective pada peta strategi

dibagi menjadi 4 (empat) layer. Pada

Stakeholder Perspective seluruh target dalam

sasaran strategis dan IKU seluruhnya dapat

tercapai, yaitu IKU Akurasi Perencanaan APBN

(indeks capaian 106,4%), dan IKU Jumlah

Penerimaan PNBP (indeks capaian 100,11%).

Hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa

indikator yang menjadi ukuran keberhasilan

yang diberikan DJA kepada stakeholder

memberikan nilai positif dan sesuai ekspektasi

stakeholder.

Selanjutnya, pada Customer

Perspective terdapat IKU yang tidak mencapai

target, yaitu Indeks Kepuasan Pengguna

Layanan (indeks capaian 3,97 dari yang

ditargetkan sebesar 4). Artinya, ke depannya

membutuhkan upaya yang lebih serius seluruh

pegawai DJA untuk meningkatkan pelayanan

kepada customer DJA.

Sedangkan pada Internal Process

Perspective semua IKU memenuhi target yang

ditetapkan. Adapun untuk Learning and Growth

Perspective terdapat 2 (dua) IKU yang tidak

mencapai target yaitu IKU Indeks Kesehatan

Organisasi dan IKU Persentase Penyerapan

Anggaran dan Pencapaian Output Belanja.

Disamping memfokuskan pencapaian

target-target kinerja, DJA juga melaksanakan

target-target pekerjaan lain di luar IKU. Selama

tahun 2014 terdapat beberapa keberhasilan

pelaksanaan tusi (diluar IKU) yang cukup

menonjol, antara lain pencapaian

penganugerahan Wilayah Bebas Korupsi

(WBK), penggunaan logic model (ADIK) dalam

penyusunan penganggaran, penelaahan RKA-

KL Online, implementasi Sistem Penerimaan

PNBP Online (SIMPONI), dan tindak lanjut

keputusan Mahkamah Konstitusi atas

pembahasan anggaran di DPR RI.


BAB I Pendahuluan

A. Tugas, Fungsi dan Struktur

Organisasi

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kementerian Negara serta Susunan

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan, dinyatakan bahwa

DJA adalah salah satu unit eselon I yang

melaksanakan sebagian fungsi dari

Kementerian Keuangan. Sentral dari peran

DJA tersebut terletak pada tugasnya untuk

merumuskan serta melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di

bidang penganggaran.

Sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),

kebijakan di bidang fiskal diarahkan pada

keseimbangan. Maksudnya seimbang

antara peningkatan alokasi anggaran

dengan upaya untuk memantapkan

kesinambungan fiskal melalui

pengingkatan penerimaan negara dan

efisiensi belanja negara, serta dengan

tetap mengupayakan penurunan defisit

anggaran.

Dalam melaksanakan tugas tersebut

di atas, DJA menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang

penganggaran;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang

penganggaran;

c. penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria di bidang penganggaran;

d. pemberian bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang penganggaran; dan

e. pelaksanaan administrasi DJA.

Adapun struktur organisasi DJA terdiri

atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

c. Direktorat Anggaran I;

d. Direktorat Anggaran II;

e. Direktorat Anggaran III;

f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan

Pajak;

g. Direktorat Sistem Penganggaran; dan

h. Direktorat Harmonisasi Peraturan

Penganggaran.

Gambar 01 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Anggaran

Dirjen Anggaran

Direktorat Anggaran I

Direktorat Anggaran II

Direktorat Anggaran III

Direktorat Penyusunan

APBN

Direktorat Sistem

Penganggaran

Direktorat PNBP

Direktorat HPP

Tenaga Pengkaji PNBP Sekretaris Ditjen


B. Peran Strategis

DJA dalam menjalankan tugas dan

fungsinya, mempunyai peran utama:

a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), termasuk

perubahannya;

b. Pengalokasian anggaran Kementerian/

Lembaga;

c. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP);

d. Penghitungan resource envelope untuk

penetapan pagu anggaran;

e. Penetapan Pagu Indikatif, Pagu Sementara

dan Pagu Definitif;

f. Penetapan perubahan pagu anggaran bagi

K/L terkait;

g. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan

penganggaran.

C. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja (LAKIN) DJA 2014

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

2. Bab II Perencanaan Kinerja

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

4. Bab IV Penutup


BAB II Perencanaan Kinerja

A. Visi dan Misi

VISI

Dalam mengemban tugas dan fungsi, DJA

mempunyai visi sebagai berikut:

Memacu pengelolaan APBN yang

berkualitas untuk mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan dan

berkeadilan.

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah

ditetapkan tersebut, DJA mempunyai misi

sebagai berikut :

1. Memacu kualitas pengelolaan APBN dari

perencanaan, penyusunan, hingga

pelaporan;

2. Menggunakan monitoring dan evaluasi

secara efektif untuk meningkatkan kualitas

perencanaan;

3. Mendorong kerjasama dengan

stakeholders dalam rangka pemberdayaan

di keseluruhan proses;

4. Terus-menerus meningkatkan kualitas

sistem dan proses penganggaran;

5. Membangun kapabilitas SDM dan

organisasi internal.

B. Perencanaan Kinerja

Dalam kontrak kinerja Direktur Jenderal

Anggaran yang ditetapkan Menteri Keuangan

terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 14

IKU.

Selanjutnya, dalam kontrak kinerja tersebut

terdapat 5 IKU merupakan cascading dari IKU

Kemenkeu Wide yang tergambar dalam Peta

Strategi DJA sebagai berikut:

Gambar 02

Peta Strategi Direktorat Jenderal Anggaran


Kemudian dari 14 IKU, ditetapkan pula target masing-masing IKU selama 2014 dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 01

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu One Direktorat Jenderal Anggaran

No Kode

IKU IKU Target

Stakeholder Perspective

1 Kebijakan penganggaran yang berkualitas

1a-N Akurasi perencanaan APBN 90%

1b-N Jumlah Penerimaan PNBP * 385,4T

Customer Perspective

2 Pemenuhan Layanan Publik

2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan * 4

3 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi

3a-N Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program

90%

Internal Process Perspective

4 Perencanaan APBN yang berkualitas

4a-CP Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L *

20%

5 Sistem dan proses penganggaran yang optimal

5a-N Penerapan sistem PBK 100%

5b-CP Opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN (999.07 dan 999.08) *

4

5c-N Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu 100%

6 Monitoring dan evaluasi yang efektif

6a-N Penyempurnaan sistem reward dan punishment 100%

Learning & Growth Perspective

7 SDM yang kompetitif

7a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan *

97%

8 Organisasi sehat yang berkinerja tinggi

8a-CP Indeks Kesehatan Organisasi * 68

8b-CP Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan *

100%

9 TIK yang terintegrasi

9a-N Implementasi penelaahan RKA-K/L online 50%

10 Pelaksanaan anggaran yang optimal

10a-CP Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja *

95%

*) IKU Kemenkeu-Wide


BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebagaimana disebutkan pada Bab II, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada tahun 2014

menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang terdiri dari 14 Indikator Kinerja Utama.

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan

formulir pengukuran kinerja mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan

misi DJA. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan

strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi DJA yang menjadi kontrak kinerja dapat

tercapai.

Secara umum ikhtisar capaian IKU DJA selama 2014 adalah sebagai berikut:

Gambar 03

Ikhtisar Capaian IKU DJA Tahun 2014

Dari 14 IKU DJA tahun 2014, 11 telah tercapai (79%), sedangkan 3 IKU tidak tercapai yaitu :

a. IKU Indeks kepuasan pengguna layanan,

b. IKU Indeks Kesehatan Organisasi, dan

c. IKU Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja.

11 IKU79%

3 IKU21%


Adapun rincian capaian masing-masing IKU sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 02

Capaian IKU Kemenkeu One Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2014

No. Kode IKU Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Nilai

Stakeholders Perspective (25%) 103,68

1 Kebijakan penganggaran yang berkualitas 103,68

1a-N Akurasi perencanaan APBN 90,00% 95,70% 106,39

1b-N Jumlah Penerimaan PNBP 386,94T 390,70 100,97

Customer Perspective (15%) 105,14

2 Pemenuhan Layanan Publik 99,17

2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan 4,00 3,97 99,17

3 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi 111,11

3a-N

Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program

90,00% 100,00% 111,11

Internal Process Perspective (30%) 116,41

4 Perencanaan APBN yang berkualitas 120,00

4a-CP

Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L *

20,00% 11,30% 120,00

5 Sistem dan proses penganggaran yang optimal 109,22

5a-N Penerapan sistem PBK 100,00% 100,00% 100,00

5b-CP

Opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN (999.07 dan 999.08)

4,00 4,00 120,00

5c-N Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu 100,00% 107,65 107,65

6 Monitoring dan evaluasi yang efektif 120,00

6a-N Penyempurnaan sistem reward dan punishment 100,00% 100,00% 120,00

Learning & Growth Perspective (30%) 98,05

7 SDM yang kompetitif 100,10

7a-CP

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan *

97,00% 97,10% 100,10

8 Organisasi sehat yang berkinerja tinggi 99,07

8a-CP Indeks Kesehatan Organisasi * 68,00 67,00 98,52

8b-CP

Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan

100,00% 100,00% 100,00

9 TIK yang terintegrasi 100,00

9a-N Implementasi penelaahan RKA-K/L online 50,00% 50% 100,00

10 Pelaksanaan anggaran yang optimal 93,04

10a-CP

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja *

95,00% 88,40% 93,04

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 106,03


Berikut ini penjelasan capaian masing-masing IKU di atas

Sasaran Strategis : Kebijakan Penganggaran yang Berkualitas

Kebijakan penganggaran merupakan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah dalam rangka

mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran

pemerintah. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kebijakan penganggaran yang berkualitas yang

menerapkan prinsip kehati-hatian. Artinya, kebijakan yang diterbitkan konsisten sesuai peraturan perundang-

undangan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik mengacu kondisi perekonomian terkini guna

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sasaran ini menterjemahkan indikator yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian

Keuangan berupa:

a. Tersusunnya draft Nota Keuangan, RAPBN, dan RUU APBN (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan

tepat waktu;

b. Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN atau APBN-P.

Sasaran Strategis ini terdiri atas IKU Akurasi Perencanaan APBN dan IKU Jumlah Penerimaan PNBP dengan rincian target dan realisasi masing-masing IKU sebagai berikut:

Tabel 03 Capaian Sasaran Strategis Kebijakan Penganggaran yang Berkualitas


1 Kebijakan penganggaran yang berkualitas 103,68

1a-N Akurasi perencanaan APBN 90,00% 95,70% 106,39

1b-N Jumlah Penerimaan PNBP 386,94T 390,70 100,97

a. Akurasi Perencanaan APBN

Setiap tahun DJA menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan

proyeksi rencana keuangan tahunan pemerintah dalam satu tahun ke depan yang telah disetujui Dewan

Perwakilan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, realisasi APBN tidak selalu sama dengan apa yang

direncanakan. Selama tahun berjalan, dimungkinkan adanya perbedaan baik dari sisi pendapatan maupun

dari sisi belanja yang disebabkan faktor eksternal dan internal.

Penganggaran yang berkualitas bisa dilihat dengan tingkat akurasi antara perencanaan dan

realisasi. Tingkat akurasi perencanaan APBN adalah kesesuaian atau ketepatan antara angka exercise DJA

yang disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dan masukan-masukan dari stakeholders terkait,

dengan angka realisasi

IKU ini mengukur akurasi perencanaan APBN yang terdiri atas:

1. Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

2. Perencanaan Belanja Pusat

3. Perencanaan Pembiayaan

IKU ini diukur dengan formula sebagai berikut:

[(Perencanaan PNBP

Realisasi PNBP) x 25%] + [(

Perencanaan Belanja Pusat

Realisasi Belanja Pusat) x 50%] + [(

Perencanaan Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan) x 25%]

Dalam rangka mencapai IKU ini dalam DIPA DJA Tahun 2014 telah dialokasi pembahasaan

penyusunan RAPBN dan RAPBN-P, serta Laporan Semesteran sebesar Rp2.774.952.000,-. Namun realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar Rp2.695.772.220,- (97,15%).


Selanjutnya, realisasi capaian IKU Akurasi Perencanaan APBN ini disampaikan pada konferensi

pers realisasi APBN-P 2014 yang dipimpinan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 5 Januari 2015, dengan

capaian sebagai berikut :

Tabel 04

Capaian IKU Akurasi Perencanaan APBN

PNBP BELANJA PEMBIAYAAN

1. Realisasi Press Conference 390,70 1.190,80 246,40

2. APBN-P 386,90 1.280,40 241,50

3. Deviasi 0,98% 7,00% 2,03%

Tingkat Akurasi 99,02% 93,00% 97,97%

sehingga IKU Akurasi Perencanaan APBN

= (99,02 x 25%) + (93,00 x 50%) + (97,97 x 25%)

= 95,75%

Dalam rangka meningkatkan akurasi ini, DJA pada tahun mendatang akan meningkatkan kualitas

perhitungan exercise perencanaan APBN/APBN-P dan meningkatkan koordinasi dengan Badan Kebijakan

Fiskal (BKF) khususnya dalam melakukan exercise penyusunan asumsi hingga batas akhir jadwal yang

sepakati antara pemerintah dengan DPR. DJA akan menjajagi kemungkinan pendekatan konservatif dalam

melakukan forecast sehingga hasilnya lebih realistis. Selanjutnya, forecast tersebut akan dilakukan

simulasi mengacu perubahan yang paling terkini.

b. Jumlah Penerimaan PNBP

Kebijakan penganggaran adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi

perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Untuk itu,

pemerintah menerbitan kebijakan penganggaran yang berkualitas yaitu kebijakan penganggaran yang

ditetapkan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Setiap kebijakan ditetapkan secara konsisten sesuai

peraturan perundang-undangan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik, dengan tujuan mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Untuk mendukung tujuan tersebut, diupayakan pembiayaan untuk pembangunan yang salah

satunya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP merupakan seluruh penerimaan

Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Jumlah target PNBP adalah jumlah

PNBP secara nasional sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P sesuai UU Nomor 23 Tahun 2013

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Mengingat porsi PNBP yang signifikan dalam menyumbang penerimaan negara, maka diperlukan

ukuran kinerja guna mengukur capaian perolehannya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut

ditetapkanlah IKU Jumlah Penerimaan PNBP dengan pemilik IKU (Unit in Charge) adalah DJA. Adanya

ukuran jumlah PNBP nasional ini diharapkan dapat menjamin upaya pencapaian jumlah PNBP dengan cara

sebagai berikut :

1. Mengamankan pendapatan negara dari PNBP melalui optimalisasi pendapatan negara;

2. Memantau tingkat pencapaian penerimaan PNBP agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap

tahapannya.

DJA telah mengalokasi dana dalam DIPA untuk mengamankan pencapaian penerimaan PNBP

sebagaimana yang tertuang dalam APBN-P dalam bentuk beberapa kegiatan dengan dana sebesar

Rp939.030.000,-. Realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar Rp768.359.000,- (81,82%).

Selanjutnya, untuk menghitung IKU ini ditetapkan formula jumlah PNBP secara nasional yang

diperoleh dari buku merah yang diterbitkan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Pada tahun

2014 ditetapkan target dan realisasi sebagai berikut :


Tabel 05

Perbandingan Target dan Capaian IKU Jumlah Penerimaan PNBP

Adapun detil dari realisasi capaian IKU dirinci sebagai berikut :

Tabel 06

Capaian PNBP Berdasarkan Jenis

Uraian APBN-P

Realisasi

Real Q1 Real

Q2

Real

Q3

Real

Q4

Real s.d. 31

Des

% thd

APBN

A. Penerimaan SDA 241,1 22,8 77,7 62,8 79,4 242,9 100,74

1. Migas 211,7 15,4 71,8 58,6 71,1 216,9 102,46

2. Non Migas 29,4 7,4 5,9 4,3 8,3 26,1 88,77

B. Bagian Laba BUMN 40,0 2,7 28,0 3,3 6,3 40,3 100,75

C. PNBP Lainnya 85,0 14,3 17,9 24,6 25,4 85,4 100,47

D. Pendapatan BLU 20,9 2,4 6,5 9,5 3,7 22,1 105,74

TOTAL 386,9 42,2 130,0 100,3 114,9 390,7 100,98

% Capaian per Triwulan

70,3% 130% 133% 76% 100,98%

Atas capaian sebesar 100,11% di atas diketahui bahwa target jumlah PNBP nasional pada tahun

2014 dapat dicapai. Dalam hal ini, seluruh target PNBP terlampauai, kecuali penerimaan SDA nonmigas

yang berasal dari mineral dan batubara (minerba) serta kehutanan. Tidak tercapainya penerimaan SDA

nonmigas minerba tersebut disebabkan oleh turunnya harga komoditas batubara di pasar internasional.

Sementara itu, kondisi pasar usaha sektor kehutanan yang kurang kondusif (biaya tinggi dan harga jual

rendah) menjadi penyebab rendahnya penerimaan dari sektor kehutanan.

Apabila dilihat tren sejak 2012-2014, jumlah penerimaan PNBP selalu mencapai target (sebesar

100% sebagaimana tertuang dalam Renstra DJA 2010-2014) dan mengalami kenaikan tiap tahun. Pada

tahun 2012 realisasi jumlah penerimaan PNBP nasional mampu menghasilkan penerimaan sebesar Rp345T

(tercapai sebesar 124% dari target), sedangkan realisasi tahun 2013 menghasilkan penerimaan sebesar

Rp349,94T (tercapai sebesar 100% dari target). Grafik perkembangan penerimaan PNBP dapat dilihat

pada gambar di bawah ini:

Target/ Realisasi Q1 Q2 Q3 Q4 Y-2014

a. Target 60 T 100 T 75 T 150,4 T 386,94 T

b. Realisasi 42,2 T 130 T 100 T 114,9 T 390,7 T

Indeks 70,3 130 133 76 100,98


Gambar 04

Perkembangan Target dan Realisasi Jumlah PNBP Nasional

Beberapa kebijakan yang akan digulirkan DJA pada tahun mendatang untuk mendongkrak

penerimaan jumlah PNBP nasional, antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan terkait monitoring realisasi PNBP dengan

melaksanakan rapat pimpinan gabungan Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan.

2. Mengintensifkan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penagihan piutang migas.

3. Mempercepat proses penyusunan RPP Tarif PNBP.

4. Mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian BUMN dalam pencapaian target PNBP Bagian Laba

BUMN.

Sasaran Strategis : Pemenuhan Layanan Publik

Layanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga

independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c)

kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persarnaan

perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi

kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Adanya Sasaran Pemenuhan Layanan Publik ini menjabarkan Rencana Strategis Kementerian

Keuangan yang mengukur indikator sebagai berikut:

a. Pengalokasi belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien;

b. Penyelesaian DIPA tepat waktu;

c. Tersusunnya target dan pagu penggunaan PNBP untuk APBN dan atau APBN-P;

d. Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu.

Dalam rangka untuk mendukung terpenuhinya kepuasan pengguna layanan DJA, maka dalam DIPA

DJA telah dialokasikan dalam sebesar Rp11.227.830.000,-. Realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar

Rp7.394.871.404,- (65,86%). Dana tersebut ditujukan agar penyelesaian 4 (empat) layanan unggulan DJA

dapat diterbitkan benar-benar sesuai ketentuan yang berlaku, tepat waktu, dan memenuhi kebutuhan

stakeholders (K/L).

Sasaran Strategis ini terdiri dari satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU Indeks Kepuasan

Pengguna Layanan dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut:

250.0

270.0

290.0

310.0

330.0

350.0

370.0

390.0

410.0

2012 2013 2014

Re

ali

sa

si d

ala

m T

rili

un

Tahun

Target

Realisasi


Tabel 07

Capaian Sasaran Strategis Pemenuhan Layanan Publik



2 Pemenuhan Layanan Publik 99,17

2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan 4,00 3,97 99,17

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan

Kemenkeu terhadap pihak eksternal. Data capaian untuk unit Eselon I diperoleh dari survei independen yang

dikoordinasikan oleh Biro Organta. Lingkup survei adalah pelanggan atas seluruh layanan unggulan Ditjen

Anggaran kepada pihak eksternal.

Dari hasil survey kepuasan pengguna layanan Ditjen Anggaran tahun 2014 yang dilakukan Institut

Pertanian Bogor (IPB) dapat diinformasikan bahwa indeks kepuasan pengguna layanan DJA pada tahun 2014

memperoleh skor 3,97 (skala 5). Adapun jenis layanan yang disurvey untuk DJA tahun 2014 sebanyak 4

(empat) layanan unggulan dengan indeks kepuasan masing-masing sebagai berikut:

Tabel 08

Skor Kepuasan Pengguna Layanan DJA Menurut Jenis Layanan

Jenis Layanan Skor

a. Layanan penyelesaian usulan SBK 3,92

b. Layanan penyusunan RPP tentang jenis dan tarif atas PNBP atau revisi yang berlaku bagi K/L 3,96

c. Layanan pengesahan DIPA 4,14

d. Layanan penyelesaian revisi DIPA (Non-APBNP) 3,81

TOTAL 3,97

Skor layanan penyelesaian revisi DIPA (Non-APBNP) menempati skor terendah. Hal tersebut

dimungkinkan mengingat kepuasan penyelesaian revisi DIPA dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah di

bidang penghematan yang berdampak pada bertambahnya frekuensi pengajuan revisi DIPA dan perbedaan

persepsi jumlah waktu penyelesaian revisi DIPA antara K/L dengan DJA.

Skor keseluruhan kepuasan pengguna layanan DJA di atas naik secara signifikan bila dibanding nilai

tahun 2013. Perubahan skor tingkat kepuasan pengguna layanan DJA dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat

pada gambar dibawah. Secara umum dapat terlihat bahwa tingkat kepuasan terhadap layanan DJA memiliki

tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Skor kepuasan DJA mengalami peningkatan yang sangat besar pada tahun ini dimana dari 3.88 pada

tahun 2013 meningkat menjadi 3.97 pada tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan bahwa DJA masih terus

berupaya untuk terus mempertahankan pelayanannya dan melakukan perbaikan yang kontinyu. Kondisi ini

harus terus dipertahankan dan akan lebih baik jika dapat lebih ditingkatkan kembali sehingga pengguna jasa

pun akan merasakan hasil dari perbaikan tersebut.

Atas penilaian indeks tersebut, pada tahun mendatang DJA akan melakukan serangkaian kegiatan

perbaikan antara lain :

1. Melakukan reviu atas PMK yang mengatur 4 (empat) layanan unggulan DJA;

2. Melakukan reviu SOP dan perbaikan proses bisnis mengacu PMK yang ada;

3. Mengoptimalkan fungsi Pusat Layanan DJA sebagai one stop service.


Gambar 05

Perkembangan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan terhadap Kinerja Layanan DJA

Sasaran Strategis: Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi

Sebagai pengelola anggaran negara, DJA memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh

terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan dalam bidang penganggaran. Untuk itu, DJA

berkepentingan agar setiap peraturan dan kebijakan di bidang penganggaran yang diinisiasi langsung DJA

dapat dipatuhi dan diimplementasikan Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam rangka mewujudkan hal di atas, disusunlah Sasaran Strategis yang dimaksudkan untuk

memenuhi keinginan tersebut. Sasaran Strategis itu diterjemahkan dalam IKU Persentase Penyusunan KPJM

oleh Penanggung Jawab Program. Sasaran Strategis tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Strategis

Kementerian Keuangan sebagai berikut:

a. Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien;

b. Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF (KPJM) yang kredibel dan tepat

waktu.

Selanjutnya, dalam DIPA DJA telah dialokasikan dana untuk mendukung terpenuhinya sasaran strategis ini dengan dukungan dana sebesar Rp1.115.302.000,- untuk keperluan bimbingan teknis ke seluruh

satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar Rp936.740.050,- (83,99%).

Pada penetapan kontrak kinerja ditargetkan selama tahun 2014 sebesar 90,00%. Pada tahun 2014,

realiasi atas capaian IKU ini tercapai 100%, dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel 08

Capaian Sasaran Strategis Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi



3 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi 111,11

3a-N

Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program

90,00% 100,00% 111,11

Gambar 06

Perkembangan Indeks Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program

3.793.81

3.873.88

3.97

3.7

3.75

3.8

3.85

3.9

3.95

4

2010 2011 2012 2013 2014

Sko

r

82.5

8790

92.77

100 100

80

85

90

95

100

2012 2013 2014

Target Realisasi Realisasi

(dalam %)


Sesuai amanat paket perundang-undangan di bidang keuangan negara (UU Nomor 17 Tahun 2003,

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004) pengelolaan keuangan

negara sejak tahun 2005 mengalami perubahan yang cukup mendasar. Terutama di sisi pendekatan

penganggarannya yaitu penerapan anggaran terpadu, pendekatan penyusunan kerangka pengeluaran jangka

menengah (KPJM), dan pendekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja. Pembaharuan sistem

penganggaran ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas belanja negara menjadi lebih efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah pendekatan penyusunan anggaran

berdasarkan kebijakan. Pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih

dari satu tahun anggaran. Hal tersebut ditempuh dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang

bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalm sebuah prakiraan maju. Dalam prakteknya, KPJM

berisi proyeksi pengeluaran untuk tahun berikutnya, sebagai bentuk penuangan rencana fiskal tahunan, yang

disertai dengan prakiraan maju tiga tahun berikutnya (sebagai dasar proyeksi jangka menengah).

Dalam rangka mengimplementasikan harapan tersebut, IKU Persentase Penyusunan KPJM oleh

Penanggung Jawab Program dimaksudkan dapat mengawal maksud reformasi di bidang penganggaran. IKU

ini disusun untuk mengukur kepatuhan penanggungjawab program dalam menyusun rencana kerja

pemerintah jangka menengah (KPJM) sebagaimana yang dituangkan ke dalam aplikasi RKAKL.

Realisasi IKU ini pada tahun 2014 yaitu 100,00% dengan target 90,00% sehingga diperoleh indeks

capaian sebesar 111,11% dengan rincian masing-masing persentase capaian per unit adalah sebagai berikut:

Tabel 09

Capaian IKU Persentase Penyusunan KPJM Per Direktorat

No Unit Penanggung jawab Program yang telah mengisi KPJM

1 Direktorat Anggaran I 100%

2 Direktorat Anggaran II 100%

3 Direktorat Anggaran III 100%

Total 100%

Kebenaran penyusunan KPJM sangat menentukan kualitas perencanaan penganggaran. Angka yang

dituangkan sebagai KPJM tersebut menjadi salah satu bahan dalam penyusunan ancar-ancar pengeluaran

sehingga dapat disusun indikasi pendanaan yang realistis guna kesinambungan pembiayaan pembangunan.

Selanjutnya, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyusunan KPJM ini, DJA pada

masa mendatang akan menempuh upaya sebagai berikut:

a. Melakukan bimbingan teknis terkait pencantuman/penuangan KPJM di RKAKL kepada para penanggung

jawab program DIPA (Biro/Unit Perencana) di masing-masing K/L;

b. Melakukan evaluasi dan perbaikan KPJM sebagai bagian dari informasi di bidang penganggaran.

Sasaran Strategis : Perencanaan APBN yang Berkualitas

APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang

memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari sampai dengan

31 Desember).

Perencanaan APBN yang berkualitas merupakan tujuan utama dari siklus penganggaran yang berawal

dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Kualitas pengelolaan anggaran negara dapat diukur salah

satunya melalui tingkat deviasi antara rencana pembelanjaan pemerintah yang ditetapkan dengan realisasinya

pada waktu tertentu. Berkenaan dengan hal tersebut, pada Sasaran Strategis ini disusun IKU yang diharapkan

bisa indikator untuk mengukur perencanaan APBN yang berkualitas yaitu IKU Deviasi antara Rencana dan

Realisasi Penyerapan Anggaran K/L.


Selanjutnya, dalam DIPA DJA telah dialokasikan dana untuk mendukung terpenuhinya sasaran

strategis ini dengan dukungan dana sebesar Rp174.580.000,- untuk keperluan bimbingan teknis ke seluruh

satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dalam bimbingan teknis tersebut menghadirkan beberapa narasumber serta dipaparkan beberapa materi yang perlu dipahami seluruh satuan kerja antara lain

KPJM, revisi anggaran, kualitas perencanaan, dan percepatan penyerapan anggaran. Realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar Rp169.415.975,- (97,04%). Sedangkan target dan capaian IKU ini digambarkan

sebagai berikut:

Tabel 10

Capaian Sasaran Strategis Perencanaan APBN yang Berkualitas


Internal Process Perspective (30%) 116,41

4 Perencanaan APBN yang berkualitas 120,00

4a-CP

Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L *

20,00% 11,30% 120,00

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), terutama

rencana penyerapan dana setiap bulan oleh seluruh K/L (yang nantinya dituangkan ke dalam DIPA), menjadi

indikator seberapa jauh K/L menyusun rencana kegiatan dan penganggaran yang benar-benar berkualitas

sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun yang diukur oleh IKU ini adalah deviasi antara rencana penyerapan dana yang akan

dibelanjakan seluruh K/L sebagaimana yang tertuang pada halaman III DIPA (berdasarkan pagu APBN-P)

pada setiap bulan dengan realisasi penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L (sesuai SP2D yang telah

diterbitkan oleh KPPN). Mengingat IKU ini mengukur perencanaan anggaran dan realisasi penyerapan dana,

maka Ditjen Anggaran dan Ditjen Anggaran ditunjuk menjadi Unit in Charge (UIC) atas tercapainya target

yang dicanangkan untuk IKU tersebut. Adapun formula perhitungan IKU ditetapkan sebagai berikut :

Untuk tahun 2014 ditetapkan target deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L

sebesar 20%. Selanjutnya, berdasarkan realisasi pengeluaran SP2D hingga 31 Desember 2014 yang

diterbitkan Ditjen Perbendaharaan diperoleh capaian deviasi selama tahun 2014 sebesar 11,3% sehingga

indeks capaian IKU sebesar 143,5. Adapun rincian detil target dan realisasi per triwulan sebagai berikut :

Tabel 11 Perbandingan Target dan Capaian IKU Deviasi antara Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran K/L

Atas capaian sebesar 11,3% tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan APBN yang dilakukan

seluruh K/L dapat dipertanggungjawabkan kualitas penyusunannya dengan deviasi masih dibawah target


a. Target 20,0% 10,0% 20,0% 30,0% 20,0%

b. Realisasi 4,5% 7,7% 18,8% 14,0% 11,3%

Indeks 177,4 122,4 105,6 246,7 143,5

100% x anggaran penyerapan Rencana

anggaran penyerapan Realisasianggaran penyerapan Rencana 12

1 i

ii

i


yang ditetapkan. Beberapa kebijakan dan kegiatan yang dilakukan ke depan oleh Ditjen Anggaran dan Ditjen

Perbendaharaan adalah melakukan bimbingan teknis kepada satuan-satuan kerja, baik di tingkat pusat

maupun di daerah, agar mempertajam penuangan rencana penyerapan anggaran per bulan sebagaimana

yang tercantum dalam halaman III DIPA dengan memperhatikan realisasi pada tahun anggaran sebelumnya,

serta antisipasi kondisi internal dan eksternal satuan kerja yang bersangkutan. Namun demikian, dukungan

atas tercapainya IKU ini di kemudian hari perlu ditingkatkan melalui penyediaan data realisasi per K/L secara

cepat dan akurat.

Sasaran Strategis : Sistem dan Proses Penganggaran yang Optimal

Proses penganggaran dimulai dari tahap penyusunan anggaran, pengesahan, pelaksanaan hingga

pengesahan perhitungan anggaran harus menggunakan mekanisme pendekatan penganggaran berbasis

kinerja, sehingga pengelolaan penganggaran menjadi efisien, transparan, fleksibel, dan akuntabel. Sasaran

Strategis ini merupakan penjabaran dari indikator yang harus dicapai dalam Rencana Strategis Kementerian

Keuangan sebagai berikut:

a. Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu;

b. Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu;

c. Penyelesaian DIPA tepat waktu.

Untuk mendukung terpenuhinya Sasaran Strategis tersebut, DJA memberikan dukungan dana yang

dialokasikan dalam DIPA DJA TA 2014 sebesar Rp2.203.220.000,-. Realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar Rp1.419.930.975,- (64,45%).

Sasaran Strategis ini terdiri atas IKU Penerapan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja, IKU Opini BPK

atas Laporan Keuangan BA BUN (999.07 dan 999.08), dan IKU Penyelesaian Revisi Anggaran yang Tepat

Waktu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12

Capaian Sasaran Strategis Sistem dan Proses Penganggaran yang Optimal


5 Sistem dan proses penganggaran yang optimal 109,22

5a-N Penerapan sistem PBK 100,00% 100,00% 100,00

5b-CP

Opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN (999.07 dan 999.08)

4,00 4,00 120,00

5c-N Penyelesaian revisi anggaran yang tepat waktu 100,00% 107,65 107,65

a. Penerapan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah penganggaran yang disusun dengan orientasi

output. Sistem ini menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana

juga hasil kerjanya diperiksa. Jadi, tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau

prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun

suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan

terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

IKU Persentase penerapan sistem PBK mengukur tahapan proses penyusunan Arsitektur dan

Kinerja Anggaran berbasis logic model dengan target pada tahun 2014 sebagai berikut:

1. Finalisasi Buku Panduan , dengan output berupa Buku Panduan;

2. Launching, dengan output Surat Edaran Bersama (Dirjen Anggaran dan Deputi Pendanaan);

3. Penyelenggaraan training K/L (dengan minimal peserta 200 orang);

4. Penerapan PBK minimal pada 10 program pada 10 K/L piloting (ditargetkan selesai pada akhir tahun

2014).


Dalam realisasinya IKU ini tercapai 100,0% dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel 13

Perbandingan Target dan Capaian IKU Penerapan Sistem PBK

Adapun uraian atas IKU tersebut dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan

untuk memenuhi target penerapan sistem PBK ini antara lain:

a. Pedoman Arsitektur dan Informasi Kinerja RKA-K/L (ADIK) telah ditetapkan dan tercantum dalam

Lampiran V PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L.

b. Pelatihan bagi Petugas Pendampingan DJA sebanyak 60 orang yang akan diproyeksikan sebagai

pendamping K/L pada saat diseminasi dan penyusunan ADIK mitra kerjanya yang dilaksanakan pada

tanggl 8-9 Agustus 2014 di Bogor.

c. Diseminasi kepada pegawai internal (seluruh pegawai Direktorat Anggaran I, II, dan III) yang

dilaksanakan pada tanggal 18-20 Agustus 2014 di Jakarta.

d. Pelatihan Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam RKA-K/L kepada perwakilan seluruh K/L

dengan jumlah peserta sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) dilaksanakan pada tanggal 15-19

September di Jakarta.

e. Menindaklanjuti Pelatihan Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam RKA-K/L pada tanggal 15-

19 September, telah dibuatkan surat dari Dirjen Anggaran kepada K/L untuk menyusun informasi

kinerja yang akan digunakan pada saat penyusunan RKA-K/L 2016 sesuai dengan arsitektur baru.

f. Pelatihan ADIK yang kedua telah dilaksanakan pada tanggal 20 November 2014 di Ballroom

Dhanapala diikuti oleh 109 (seratus sembilan) peserta internal DJA dan 429 (empat ratus dua puluh

sembilan) peserta perwakilan seluruh K/L.

Berdasarkan evaluasi atas implementasi ADIK tahun 2014 disimpulkan bahwa kendala terbesar

implementasi ADIK ini adalah belum adanya kesamaan pemahaman terhadap rumusan konsep ADIK.

Untuk mengatasi kendala tersebut, DJA pada masa mendatang akan melaksanakan kegiatan sebagai

berikut:

a. Membangun pemahaman terus menerus kepada internal DJA dan K/L atas penyempurnaan

implementasi ADIK;

b. Melakukan reviu secara detil terhadap implementasi hasil penataan ADIK yang telah dikirim oleh

seluruh K/L.

b. Opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN 999.07 dan 999.08

Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pernyataan tersebut

didasarkan pada 4 (empat) kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan

pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem

pengendalian intern.

BPK memberikan opini atas laporan keuangan dengan penilaian tidak menyatakan pendapat

(disclaimer of opinion) sebagai opini paling rendah, tidak wajar (adversed opinion), wajar dengan

pengecualian (qualified opinion), dan wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) sebagai opini paling

tinggi.

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum

Negara (LK BUN) Tahun 2013, yang terdiri dari Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).


a. Target 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% 100,0%

b. Realisasi 15,0% 50,0% 75,0% 100,0% 100,0%

Indeks 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0


Pemeriksaan ini ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian angka dalam

LKBUN Tahun 2013 dengan memperhatikan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan

sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, efektivitas sistem pengendalian intern, dan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ditjen Anggaran sebagai salah satu Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) Bendahara Umum

Negara (BUN) memiliki kontribusi untuk memberikan penyajian laporan keuangan BA 999.07 (Belanja

Subsidi) dan BA 999.08 (Belanja Lain-lain) sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu, terdapat target IKU

Opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN 999.07 dan 999.08 yang capaiannya menjadi tanggung jawab

Ditjen Anggaran. IKU ini untuk mengukur kualitas laporan keuangan khususnya BA Bendahara Umum

Negara 999.07 dan 999.08. Adapun formula perhitungan IKU ditetapkan sebagai berikut :

Adapun pada tahun 2014 ditetapkan target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 14

Perbandingan Target dan Capaian IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN (999.07 dan 999.08)

Laporan Keuangan Target Capaian Indeks

BA 999.07 (Belanja Subsidi) 4 4 120

BA 999.08 (Belanja Lain-lain) 4 4 120

Capaian di atas mengacu penerbitan opini BPK atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

(LK BUN) Tahun Anggaran 2013 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 67a/LHP/XV/ 05/2014

tanggal 26 Mei 2014. Selanjutnya, perkembangan opini BPK atas pengelolaan LK BUN dapat digambarkan

sebagai berikut :

Gambar 07

Perkembangan Opini BPK atas LK BUN 999.07 dan 999.08

Dalam rangka mempertahankan nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN tersebut, DJA

akan meningkatkan koordinasi dengan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN BA 999.07 (Belanja

Subsidi) dan BA 999.08 (Belanja Lain-lain) atas penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran

dan penyusunan laporan keuangannya pada satuan kerja terkait. Upaya tersebut ditempuh melalui

bimbingan teknis aplikasi, sistem akuntansi, dll. Disamping itu, juga tetap melakukan monitoring dan

evaluasi (monev) kepada para KPA.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2010 2011 2012 2013

BA 999.07

BA 999.08

2

999.08BA Opini Indeks 999.07BA Opini Indeks


c. Penyelesaian Revisi Anggaran yang Tepat Waktu

Revisi DIPA dimaksudkan untuk melakukan perubahan dan/atau pergeseran rincian anggaran

pada DIPA tahun berjalan. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa perubahan pagu, perubahan

kegiatan, output, sub output, komponen, sub komponen, akun dan informasi lain dalam format DIPA.

Revisi anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran

sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2014.

Sesuai standar pelayanan penyelesaian revisi anggaran Non APBN-P pada DJA, yang ditetapkan

melalui Keputusan Dirjen Anggaran Nomor KEP-28/AG/2014, jangka waktu penyelesaian usulan revisi

ditetapkan 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap (untuk usulan revisi anggaran yang

memerlukan penelaahan). Namun demikian, penyelesaian revisi DIPA ini tidak memperhitungkan revisi

yang diakibatkan adanya kebijakan pemotongan APBN. Hal tersebut disebabkan persetujuan dari DPR

yang serta lama diterima DJA, penyusunan konsep nota dinas yang cukup memakan waktu

(mencantumkan alasan pemotongan), masih adanya perbedaan persepsi antar kanwil DJPB dalam

menyikapi revisi DIPA yang diakibatkan pemotongan anggaran. Adapun target dan capaian IKU ini pada

setiap triwulan digambarkan sebagai berikut:

Tabel 15 Perbandingan Target dan Capaian IKU Penyelesaian Reviai Anggaran yang Tepat Waktu

Detil dari progress penyelesaian pada masing-masing direktorat dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 16 Capaian IKU Penyelesaian Reviai Anggaran yang Tepat Waktu Per Direktorat

Unit Eselon II Jumlah Revisi

Revisi < 5 hari kerja Revisi Tepat Waktu

Revisi > 5 hari kerja

4 hari 3 hari 2 hari 1 hari Total (5 hari kerja)

6 hari 7 hari >7 hari

Total

Dit. Anggaran I 281 38 56 95 36 225 22 16 8 10 34

Dit. Anggaran II 218 34 70 43 41 188 24 1 3 2 6

Dit. Anggaran III 170 25 25 33 43 126 39 1 1 3 5

Total 669 97 151 171 120 539 85 18 12 15 45

Kendala yang dialami dalam memroses revisi anggaran terutama disebabkan kompleksitas dalam

penyelesaian usulan revisi DIPA. Untuk itu, DJA dalam tahun mendatang merencanakan melakukan upaya

sebagai berikut:

a. Melakukan kajian atas penerapan PMK revisi DIPA;

b. Melakukan perbaian proses bisnis penyelesaian revisi dan reviu/perbaikan SOP terkait.


a. Target 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

b. Realisasi 116,0% 99,6% 105,5% 109,5% 107,6%

Indeks 116,0 99,6 105,5 109,5 107,6


Sasaran Strategis : Monitoring dan Evaluasi yang Efektif

Konsep penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan secara penuh mulai tahun anggaran 2011

tercermin dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun oleh K/L. Dalam penyusunan RKA-K/L,

digunakan tiga instrumen yaitu indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja (pasal 5 Peraturan

Presiden Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L). Monitoring dan evaluasi (monev) yang efektif

dapat dilakukan dengan mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan maupun laporan agar

pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Salah satu monev tersebut

adalah melakukan evaluasi atas kinerja suatu satuan kerja.

Evaluasi kinerja merupakan hal yang penting dalam siklus penganggaran. Pasal 20 PP Nomor 90

tahun 2010 menyatakan bahwa hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

penerapan ganjaran dan sanksi dalam penetapan Pagu Anggaran K/L. Penerapan sistem penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) bertujuan untuk mendorong K/L agar meningkatkan kualitas belanjanya.

Memperhatikan hal tersebut, Sasaran Strategis ini dituangkan ke dalam IKU Penyempurnaan Sistem Reward dan Punishment. Sasaran Strategis tersebut dimaksudkan untuk mendukung tercapainya indikator dalam

Rencana Strategis Kementerian Keuangan berupa tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu. Untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis ini

dialokasikan dana sebesar Rp54.750.000,- dalam DIPA DJA Tahun 2014. Realisasi atas pencapaian IKU ini

sebesar Rp54.750.000,- (100%).

Tabel 17

Capaian Sasaran Strategis Monitoring dan Evaluasi yang Efektif


6 Monitoring dan evaluasi yang efektif 120,00

6a-N Penyempurnaan sistem reward dan punishment 100,00% 100,00% 120,00

Tahun 2014 merupakan tahun keempat implementasi sistem reward dan punishment atas

pelaksanaan anggaran belanja K/L. Sesuai dengan amanat Pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN

Tahun Anggaran 2014, pemerintah perlu menerapkan sistem reward dan punishment atas pelaksanaan

anggaran belanja K/L Tahun Anggaran 2013 dan hasilnya diperhitungkan dalam penetapan alokasi anggaran

belanja K/L tahun anggaran 2015. Amanat tersebut selaras dengan Peraturan Presiden nomor 89 Tahun 2013

tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Dalam rangka penerapan sistem penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L

tahun 2014, DJA telah melakukan kajian atas implementasi sistem tersebut selama tiga tahun sebelumnya

(2011-2013). Hasil kajian menunjukkan sistem tersebut tidak efektif dalam mendorong kinerja penganggaran

K/L. Menindaklanjuti amanat UU APBN tahun 2014 serta mempertimbangan hasil kajian tersebut, DJA

melakukan revisi atas PMK nomor 89 tahun 2013. Penyempurnaan sistem reward dan punishment melalui

tahapan:

1. Melakukan kajian;

2. Penyelesaian peraturan perundang-undangan terkait reward dan punishment (PMK Revisi tentang reward

dan punishment (31 Desember 2014).

Dalam memenuhi IKU tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Telah ditetapkan PMK Nomor 158/PMK.02/2014 pada tanggal 5 Agustus 2014 tentang Tata Cara

Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian

Negara/Lembaga;

b. Telah ditetapkan KMK Nomor 575/KMK.02/2014 pada tanggal 27 November 2014 tentang Penetapan

Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian

Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013.


Sasaran Strategis: SDM yang kompetitif

SDM yang Kompetitif adalah SDM yang mampu membangun organisasi untuk mencapai keunggulan

kompetitif, yaitu memiliki kepemimpinan yang tepat, memanfaatkan semua informasi yang diterima dengan

tepat dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. Sasaran Strategis ini terdiri

atas IKU Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan.

Sasaran Strategis tersebut merupakan penjabaran indikator Rencana Strategis Kementerian Keuangan

berupa persentase jumlah pegawai yang memenuhi standar jam latihan. Alokasi dalam DIPA DJA Tahun 2015

yang dialokasikan untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis ini sebesar Rp5.613.080.000,-. Realisasi belanja dalam rangka pencapaian IKU ini sebesar Rp4.941.068.342,- (88,03%).

Pada penetapan kontrak kinerja ditargetkan selama tahun 2014 sebesar 97,00%. Target ini lebih tinggi dari

tahun 2013 sebesar 87%. Pada tahun 2013, realisasi atas capaian IKU ini 97,50 %. Pada tahun 2014, realiasi atas capaian IKU ini tercapai 97,10%, dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel 18

Capaian Sasaran Strategis SDM yang Kompetitif


Learning & Growth Perspective (30%) 98,05

7 SDM yang kompetitif 100,10

7a-CP

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan *

97,00% 97,10% 100,10

Gambar 08

Perkembangan Indeks Persentase penyusunan KPJM oleh Penanggung Jawab Program

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas manajemen pemerintahan dan peningkatan kualitas

layanan publik, maka pemetaan kompetensi yang dibutuhkan setiap jabatan untuk mencapai standar yang

ditetapkan merupakan suatu keniscayaan.

Manfaat penyusunan standar kompetensi bagi organisasi adalah :

a. Pemetaan yang akurat mengenai kompetensi angkatan kerja yang ada yang dibutuhkan

b. Meningkatnya efektifitas rekrutmen dengan cara menyesuaikan kompetensi yang diperlukan dalam

pekerjaan dengan yang dimiliki pelamar

c. Pendidikan dan Pelatihan difokuskan pada kesenjangan ketrampilan dan persyaratan ketrampilan dan

persyaratan ketrampilan perusahaan yang lebih khusus

d. Akses pada Pendidikan dan Pelatihan yang lebih efektif dari segi biaya berbasis kebutuhan organisasi dan

identifikasi penyedia Pendidikan dan Pelatihan internal dan eksternal berbasis kompetensi yang diketahui

e. Pengambil keputusan dalam organisasi akan lebih percaya diri karena karyawan telah memiliki

ketrampilan yang akan diperoleh dalam Pendidikan dan Pelatihan

f. Penilaian pada pembelajaran sebelumnya dan penilaian hasil Pendidikan dan Pelatihan akan lebih reliable

dan konsisten

g. Mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mengelola

perubahan.

90 90

82.5

9793 93 94.4

97.1

80

85

90

95

100

2010 2011 2012 2014

Target Realisasi Realisasi

(dalam %)


Capaian kinerja IKU ini s.d. 31 Desember 2014 sebesar 97,1%, yang berasal dari pengukuran standar

kompetensi jabatan pejabat eselon II, III, IV dengan JPM > 72,0% dibandingkan dengan jumlah pejabat

eselon II, III, dan IV yang telah mengikuti assesment center , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19

Rekapitulasi Jumlah Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Per Eselon

No Level

Eselon Jumlah Pejabat DJA yang telah

mengikuti assesment centre

Jumlah Pejabat yang memenuhi SKJ

Jumlah Persentase

1. Eselon II 8 8 100,0%

2. Eselon III 43 42 97,6%

3. Eselon IV 160 155 96,9%

Total 211 205 97,1%

Dari tabel di atas terlihat bahwa hampir semua (97,1%) pejabat DJA telah memenuhi SKJ. Sedangkan

terhadap pejabat yang memiliki gap kompetensi, maka akan ditugaskan untuk mengikuti diklat/training

berbasis kompetensi terkait.

Sasaran Strategis: Organisasi Sehat yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang memenuhi kriteria kondisi internal mencakup unsur

yaitu arahan, akuntabilitas, koordinasi dan kendali, orientasi eksternal, kepemimpinan, inovasi dan

pembelajaran, kemampuan, motivasi, budaya dan iklim. Kesehatan organisasi sangat menentukan perjalanan

roda organisasi mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Untuk itu, keberadaan implementasi program

transformasi kelembagaan yang digulirkan Kementerian Keuangan sejak tahun 2014 harus didukung oleh

seluruh pegawai DJA. Untuk mensuksesnya program transformasi kelembagaan ini dalam DIPA DJA Tahun

2014 telah dialokasikan dana sebesar Rp501.556.000,-. Realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar

Rp395.208.991,- (78,80%). Selanjutnya, Sasaran Strategis ini terdiri atas IKU Indeks Kesehatan Organisasi

dan IKU Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20

Capaian Sasaran Strategis Organisasi Sehat yang Berkinerja Tinggi


8 Organisasi sehat yang berkinerja tinggi 99,07

8a-CP Indeks Kesehatan Organisasi * 68,00 67,00 98,52

8b-CP

Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan *

100,00% 100,00% 100,00

a. Indeks Kesehatan Organisasi

Dalam rangka mencapai organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sehat dan

berkinerja tinggi, maka Kemenkeu setiap tahun melakukan Survei Penilaian Kesehatan Organisasi

Kementerian Keuangan (Ministry of Finance Organizational Fitness Index/MOFIN). Survei penilaian

kesehatan organisasi dikembangkan untuk memberikan pemahaman dan diagnostik awal atas kondisi

aspek-aspek organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi tersebut dalam jangka panjang.

Metode pengukuran indeks kesehatan organisasi (Organizational Health Index atau OHI) dikembangkan

oleh Keller dan Price (2011), dimana menurut teori ini kinerja tinggi yang berkesinambungan ditentukan

oleh tingkat kesehatan sebuah organisasi.

Survei kesehatan organisasi telah dilakukan di Kementerian Keuangan pada tahun 2014.

Selanjutnya, dengan mengevaluasi pelaksanaan survei tersebut, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan


bersama para tenaga ahli mengembangkan sebuah survei, yaitu Survei Penilaian Kesehatan Organisasi

Kementerian Keuangan, untuk mengukur Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan (Ministry of

Finance Organizational Fitness Index atau MOFIN). Survei ini dikembangkan berdasarkan teori dari Keller

dan Price (2011) dan disesuaikan dengan kondisi Kementerian Keuangan sebagai sebuah institusi sektor

publik.

Di tahun 2014, survey MOFIN dilaksanakan secara online pada tanggal 3 s.d. 16 November 2014.

Hasil survei tersebut didapat Indeks Kesehatan Organisasi DJA mendapat skor 67, meningkat tajam

dibanding tahun lalu dengan skor 54. Adapun detil penilaian masing-masing unsur sebagai berikut:


48 51 50 51

62 60

44

64

52 59

75 72 68

75 67

52

71

61

-

10

20

30

40

50

60

70

80

ARAHAN LEADERSHIP BUDAYA & IKLIM AKUNTABILITAS KOORDINASI &KENDALI

KAPABILITAS MOTIVASI ORIENTASIEKSTERNAL

INOVASI &PEMBELAJARAN

2013 2014

Gambar 09

Penilaian Masing-masing Unsur Penyumbang Indeks Kesehatan Organisasi DJA

Aspek motivasi perlu menjadi salah satu unsur yang harus mendapat perhatian terutama

pengaruh insentif yang diterima tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab/risiko atas

pekerjaan bagi pegawai. DJA pada tahun mendatang merencanakan beberapa kegiatan dalam rangka

meningkatkan indeks ini, yaitu:

1. Mengidentifikasi unsur unsur yang menyumbang tidak maksimalnya skor pada masing-masing aspek

2. Menyusun rencana aksi yang mendukung peningkatan Indeks Kesehatan Organisasi

b. Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan

Dalam rangka meningkatkan kinerja secara signifikan, pelayanan kepada stakeholder, dan

sebagai upaya perwujudan good governance serta kelanjutan program reformasi birokrasi, Kementerian

Keuangan mencanangkan program transformasi kelembagaan. Program ini bertujuan untuk mengatasi

berbagai tantangan dan mengupayakan terbentuknya organisasi yang efektif dan efisien dalam

menyelaraskan visi, misi dan mengintegrasikan rencana strategi organisasi untuk mencapai sasaran

strategis. Kementerian Keuangan harus bertransformasi untuk meninggalkan sekat-sekat sektoral dan

harus lebih berorientasi pada proses bisnis yang terintegrasi, berbasis pada teknologi informasi dan

sumber daya manusia yang unggul. Perbaikan internal organisasi Direktorat Jenderal Anggaran

menghasilkan blueprint TK yang didalamnya berisi 6 inisiatif yang diimplementasikan pada tahun 2014 dan

seterusnya.

IKU ini mengukur pelaksanaan inisiatif yang akan jatuh tempo pada tahun 2014 sesuai jadwal

yang telah ditetapkan. Berdasarkan WBS (Work Breakdown Structure) CTO Kementerian Keuangan sampai

dengan 31 Desember 2014 diperoleh rata-rata capaian output adalah 100% dengan rincian sebagai

berikut:


Tabel 21

Capaian IKU Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan

Inisiatif/Bidang Jumlah

Output

Persentase Capaian Masing-Masing

Inisiatif

Persentase

Capaian

Output

Insiatif I 5 100%

100%

Insiatif II 7 100%

Insiatif III 7 100%

Insiatif IV 6 100%

Insiatif V 8 100%

Insiatif VI 13 100%

Adapun capaian masing-masing inisiatif sebagai berikut:

a. Inisiatif I telah menyelesaian pedoman ADIK, persiapan dalam implementasi ADIK, dan penyesuaian

format baru dokumen anggaran.

b. Inisiatif II telah menyelesaikan pengembangan sistem IT untuk mendukung Single Point of Contact.

c. Inisiatif III telah menyelesaikan langkah-langkah perbaikan penyusunan reviu baseline.

d. Inisiatif IV telah menyelesaikan data warehouse tunggal penganggaran dan standardisasi usulan

format persetujuan DPR.

e. Inisiatif V telah menyelesaikan penyiapan task force penganggaran ke K/L.

f. Inisiatif VI telah menyelesaikan pengembangan program pelatihan untuk kemampuan baru terkait

dengan analis anggaran di DJA

Dalam rangka mempertahankan capaian masing-masing inisitaif ini, DJA akan melakukan

monitoring dan evaluasi secara berkala atas implementasi rencana pada masing-masing inisiatif

Transformasi Kelembagaan DJA.

Sasaran Strategis : TIK yang Terintegrasi

Sistem informasi dikoordinir secara terpusat untuk menjamin bahwa data yang diproses dapat dioperasikan secara terencana dan terkoordinasi. Semuanya untuk menjamin bahwa informasi melewati dan

menuju subsistem yang diperlukan serta menjamin bahwa sistem informasi bekerja secara efisien. Sasaran Strategis berupa Teknologi Informasi dan Komputer yang Terintegrasi merupakan suatu kebutuhan organisasi

yang memiliki proses bisnis skala nasional. Untuk mendukung Sasaran Strategis ini dalam DIPA DJA Tahun

2014 telah dialokasi dana sebesar Rp961.495.000,-. Realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar Rp881.805.109,- (91,71%). Prioritas Sasaran Strategis ini dijabarkan dalam IKU Implementasi Penelaahan

RKA-K/L Online dengan realisasi 100%, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 22

Capaian Sasaran Strategis TIK yang Terintegrasi


9 TIK yang terintegrasi 100,00

9a-N Implementasi penelaahan RKA-K/L online 50,00% 50% 100,00

Penelaahan RKA-K/L merupakan forum penelaahan RKA-K/L antara kementerian/lembaga dengan

Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. Dokumen RKA-K/L yang ditelaah dalam forum

penelaahan merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan program dan kegiatan

suatu Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang disusun sesuai dengan amanat dalam PP Nomor 90 Tahun

2010. Penelaahan dokumen RKA-K/L tersebut dimaksudkan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut (1).

Rencana kinerja yang dituangkan dalam RKA-K/L konsisten dengan yang tertuang dalam RKP, (2). Untuk

mencapai rencana kinerja tersebut dialokasikan dana yang efisien dalam tataran perencanaan; dan


(3). Dalam pengalokasiannya telah mengikuti ketentuan penerapan penganggaran terpadu, penganggaran

berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah.

Dalam pelaksanaannya, penelaahan RKA-K/L dilakukan dengan Penelaahan Tatap Muka oleh pihak-

pihak terkait yang melaksanakan penelaahan pada suatu tempat di Direktorat Jenderal Anggaran (face to

face). Sesuai tuntutan reformasi birokrasi, sejak tahun 2013 diperkenalkan Penelaahan Online (ujicoba pada

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Konstitusi). Penelaahan RKA-K/L Online tersebut

menggunakan fasilitas komputer dan internet yang melibatkan peserta penelaahan melalui interaksi pada

sebuah aplikasi berbasis web sehingga terbentuk sebuah forum online. Perubahan metode penelaahan ini

menjadikan pihak-pihak terkait melaksanakan penelaahan berada di tempat tugasnya masing-masing.

Pada tahun 2014, jumlah K/L yang menggunakan Penelaahan Online dalam penelaahan RKA-K/L

terus diperbanyak. Penggunaan Penelaahan Online telah diterapkan kepada 43 K/L tambahan atau sekitar

50% dari jumlah keseluruhan K/L yang ada. Terobosan melalui pemanfaatan teknologi ini telah memotong

jalur birokrasi dan efisiensi pengeluaran negara.

DJA pada tahun depan bermaksud melakukan evaluasi atas perjalanan implementasi penelaahan

RKA-K/L online di 43 K/L, serta melakukan persiapan pengembangan implementasi pada K/L yang tersisa.

Sasaran Strategis: Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana

yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip

hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam

DIPA. Untuk mendukung Sasaran Strategis ini dalam DIPA DJA Tahun 2014 telah dialokasi dana sebesar

Rp278.896.000,-. Realisasi atas pencapaian IKU ini sebesar Rp223.336.000,- (80,08%)

Tabel 23

Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Anggaran yang Optimal


10 Pelaksanaan anggaran yang optimal 93,04

10a-CP

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja *

95,00% 88,40% 93,04

Implementasi pengelolaan anggaran diukur atas 2 (dua) komponen, yaitu: a. penyerapan anggaran;

Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan Belanja Modal yang

dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan (BA 015). Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya

relatif mudah tercapai. b. pencapaian output:

Komponen ini mengukur pencapaian keluaran dibandingkan dengan rencana keluaran baik dalam

bentuk volume maupun indikator yang perhitungannya menggunakan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 07/MK/2014.

Berdasarkan pengukuran tersebut, diperoleh capaian realisasi anggaran dan output sebagai berikut:

Tabel 24

Capaian IKU Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja

Rincian Target Realisasi

Realisasi Anggaran 95% 84,7%

Realisasi Output 95% 92,0%

Capaian IKU 95% 88,4%


Alasan tidak tercapainya target IKU Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output

tersebut disebabkan:

a. Perubahan kebijakan penggunaan anggaran pada triwulan IV berupa larangan konsinyering di hotel dan

pembatasan perjalanan dinas yang berpengaruh pada pencapaian output (beberapa kegiatan yang telah

dijadwalkan pada triwulan IV tidak dapat direalisasikan misalnya penyusunan laporan keuangan).

b. Perbedaan perhitungan capaian output antara SE-07/MK/2014 dengan output yang telah direalisasikan

oleh unit kerja. Meskipun output telah direalisasikan tanpa melakukan konsinyering dan perjalanan dinas.

c. Efisiensi atas realisasi belanja modal sebesar 2,8% (pada saat negoisasi).

Khusus untuk perhitungan realisasi penyerapan anggaran DIPA DJA Tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel 25

Penyerapan DIPA DJA untuk Belanja Barang dan Belanja Modal

No Belanja Pagu DIPA Realisasi

(SP2D)

% realisasi

s.d. 31 Des

1 Barang Rp71,3M Rp59,9M 84,1%

2 Modal Rp3,4M Rp3,3M 97,1%

Jumlah Rp74,6M Rp63,2M 84,7%

Tabel 25

Capaian Output Per Kegiatan pada DIPA DJA

No. Kegiatan/Output

Output Proses

Target 2014

(%)

Realisasi

s.d.Des

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 95% 92,06%

1 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) 100,00%

2 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL)

69,64%

3 Penyusunan Rancangan APBN 100,00%

4 Pengelolaan PNBP dan Subsidi 87,40%

5 Pengembangan Sistem Penganggaran 100,00%

6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Direktorat Jenderal Anggaran

100,00%

7 Harmonisasi Peraturan Penganggaran 87,37%

Untuk mengantisipasi tidak terpenuhinya IKU yang sama pada tahun mendatang, DJA akan

melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan penajaman atas rencana kegiatan dan pembiayaan yang tercantum dalam DIPA TA 2015

tanpa menghilangkan efektivitas pencapaian outcome;

2. Meningkatan evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran dan pencapaian output


B. Capaian Kinerja Lainnya 1. Sistem Informasi Penerimaan Negara

Bukan Pajak Online (SIMPONI)

Dalam rangka mewujudkan

penatausahaan penerimaan negara yang lebih

mudah, aman, cepat, akurat, dan efisien,

Kementerian Keuangan membuat sistem

penerimaan negara yang terintegrasi dengan

menggunakan single database melalui Modul

Penerimaan Negara (MPN). Saat ini sedang

dijalankan MPN Generasi 2 (MPN G2).

Selaras dengan program Kementerian

Keuangan tersebut, Ditjen Anggaran

berkomitmen untuk mewujudkan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal

dengan tetap menjaga pelayanan kepada

masyarakat. Salah satu perwujudan misi

tersebut adalah dengan membangun sistem

billing penerimaan negara yang terintegrasi

dengan MPN G2 melalui Sistem Informasi

Penerimaan Negara Bukan Pajak Online

(SIMPONI).

Penggunaan SIMPONI yang relatif

sederhana (simple), mudah digunakan (user

friendly), aman (safe) dan mudah diakses

(accessible), membawa dampak positif bagi

penerimaan negara. Implementasi SIMPONI

dapat membantu pencapaian target PNBP.

Berdasarkan data realisasi PNBP, diketahui

bahwa pembayaran PNBP via SIMPONI di

tahun 2014 mencapai Rp199,32 Triliun (51%

dari total target PNBP sebesar Rp386,95

Triliun). Sedangkan 49% lainnya adalah

pembayaran PNBP melalui channel non

SIMPONI, seperti Surat Setoran Bukan Pajak

(SSBP) dan Real Time Gross Settlemen (RTGS).

Fakta ini menandakan bahwa

penggunaan SIMPONI diterima oleh

Kementerian/Lembaga, perusahaan, maupun

masyarakat yang bertindak sebagai Wajib

Bayar/Wajib Setor PNBP. Tersedianya fasilitas

pembayaran 24 jam dan fasilitas penyetoran

yang disediakan oleh collecting agents, antara

lain ATM, internet banking, Electronic Data

Capture (EDC), teller dan Kantor Pos

membuktikan bahwa SIMPONI meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat. Hingga saat ini

telah ada 48 K/L yang telah

mengimplementasikan SIMPONI.

Sebagai sistem pembayaran PNBP,

SIMPONI juga mengakomodasi integrasi

dengan berbagai sistem pembayaran/

penyetoran PNBP yang telah dibangun K/L

melalui fasilitas web service.

Dengan integrasi ini, data yang ada di

K/L dapat dialirkan ke SIMPONI (dan

sebaliknya) sehingga tidak terjadi duplikasi

pekerjaan (entry data). Saat ini sedang

dijalankan proses integrasi antara SIMPONI

dengan sistem pembayaran yang ada di

beberapa K/L, seperti Kementerian Pertanian,

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian

Kesehatan, serta Kementerian ESDM.

Proses integrasi ini akan terus dilakukan

pada tahun mendatang bersama dengan K/L

lainnya. Pada pengembangan selanjutnya,

implementasi SIMPONI diharapkan dapat

berperan dalam memaksimalkan penerimaan

mineral dan batubara (minerba). Melalui

integrasi antara sistem SIMPONI, Kementerian

Keuangan dengan sistem Minerba One Map

Indonesia (MOMI), Kementerian ESDM,

diharapkan tersusun data potensi dan realisasi

penerimaan sektor pertambangan umum.

Dengan database tersebut, dapat

diketahui selisih antara potensi penerimaan dan

realisasi penerimaan sektor minerba sehingga

dapat diformulasikan langkah-langkah lebih

lanjut untuk meminimalkan kerugian

penerimaan minerba. Dengan demikian,

SIMPONI membantu meningkatkan kualitas

penatausahaan data PNBP dan peningkatan

penerimaan negara, dan secara tidak langsung

berperan aktif dalam menjaga sumberdaya

alam Indonesia.

Melalui akses database history yang

disediakan oleh SIMPONI diharapkan K/L dapat

memetakan jenis/tarif PNBP yang idle dan


jenis/tarif PNBP yang berpotensi untuk

ditingkatkan penerimaannya. Tarif yang terlalu

kecil dibandingkan dengan biaya operasional

satker dalam memberikan pelayanan bisa

diusulkan untuk segera dilakukan perubahan.

Hasil analisa juga dapat digunakan oleh K/L

dalam menyusun regulasi PNBP yang lebih up

to date, sehingga mampu menyumbang

penerimaan negara yang lebih besar. Artinya,

secara tidak langsung akan terbangun

bersama-sama database target dan realisasi

PNBP yang komprehensif sehingga kualitas

perencanaan dan perumusan kebijakan PNBP

semakin meningkat.

2. PENGGUNAAN KONSEP LOGIC MODEL

DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN

Sejalan dengan peningkatan realisasi

belanja negara, mulai tahun 2007 Pemerintah

menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja

(PBK) untuk melihat keterkaitan antara input

dengan output-nya. Dalam rangka penerapan

Penganggaran Berbasis Kinerja dan memenuhi

amanat PP 90 tahun 2010, Menteri Keuangan

menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.

249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L

yang mengatur sistem evaluasi program

seluruh K/L.

Selanjutnya, pada tahun 2012 dilakukan

evaluasi program dengan pendekatan self-

evaluation atas program yang dilakukan oleh

masing-masing K/L. Pengukuran kinerja

dilakukan terhadap informasi referensi

Outcome-Output pada masing-masing program

K/L.

Hasil analisis terhadap informasi referensi

Output dan Outcome secara keseluruhan

mengindikasikan bahwa ternyata capaian

kinerja bagus belum sepenuhnya

mencerminkan bagusnya kualitas belanja K/L.

Berdasarkan temuan pada analisis Output

tersebut kemudian dikembangkan kajian dan

analisis untuk melihat isi program secara

keseluruhan dan ditemukan hasil sebagai

berikut (1). Tidak jelas yang mana merupakan

input, output, dan outcome, (2). Outcome

kurang jelas dan terlalu normatif, (3). Sulit

melihat relevansi antara input-output-outcome,

dan (5). Relevansi outcome terhadap need or

problem tidak terlihat karena informasi tersebut

di dalam RKA-K/L tidak ada.

Hasil analisis dan evaluasi mencerminkan

indikasi lemahnya arsitektur dan informasi

kinerja dalam RKA-K/L. Untuk itu, perlu

dilakukan penataan arsitektur dan informasi

kinerja dengan menggunakan pendekatan logic

model (LM) sehingga informasi kinerja dan

capaian program dari masing-masing K/L dapat

terukur, relevan dan lebih jelas.

Dalam konteks implementasi konsep logic

model dalam penataan Arsitektur Dan

Informasi Kinerja pada RKA-K/L TA 2016, hal-

hal yang telah dilakukan pada tahun 2014

sebagai berikut.

Pertama, disiapkan landasan hukum

sebagai langkah awal penerapan penyusunan

anggaran berbasis logic model yang dituangkan

dalam PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L.

Kedua, membekali para stakeholder dan

pihak-pihak terkait lainnya dalam proses

perencanaan penganggaran, telah dilakukan

pelatihan/workshop terkait dengan penataan

Arsitektur dan Informasi Kinerja.

Ketiga, menyampaikan surat ke seluruh

K/L agar menyampaikan rumusan logic model

masing-masing K/L. Berdasarkan reviu

sementara dari rumusan logic model yang

disampaikan ke DJA disimpulkan bahwa

sebagian sudah sesuai dengan konsep

penataan ADIK.

Keempat, melakukan proses developing

tabel-tabel referensi terkait penataan arsitektur

dan informasi kinerja yang diperlukan untuk

disesuaikan dengan aplikasi RKA-K/L DIPA

(software). Melalui tabel-tabel tersebut, K/L

diharapkan dapat melakukan simulasi terhadap

program dan informasi kinerjanya masing-

masing sebelum di-input kedalam aplikasi RKA-

K/L DIPA. Diharapkan pada akhir Februari

2015, seluruh K/L telah menyampaikan

rumusan kinerja yang baru (Output dan


Outcome) agar dapat digunakan dalam

penyusunan RKA-K/L TA 2016.

3. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

NOMOR 35/PUU-XI/2013 DAN PROSES

PERENCANAAN-PENGANGGARAN

Melalui putusan Nomor 35/PUU-XI/2013,

tanggal 22 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi

memangkas sebagian kewenangan Badan

Anggaran (Banggar) DPR RI. Lembaga tinggi

tersebut telah mengabulkan sebagian

permohonan pengujian Undang-Undang Nomor

27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan

DPRD (MD3) serta Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan putusan dimaksud, Banggar

DPR RI tidak lagi membahas mata anggaran

K/L secara teknis bersama Pemerintah sampai

satuan tiga (termasuk rincian kegiatan dan

jenis belanja). Melainkan, DPR RI hanya

membahas rincian sampai dengan unit

organisasi, fungsi, dan program. Fungsi

anggaran sebagai kewenangan DPR RI terkait

APBN adalah membahas dan menyetujui

RAPBN yang diajukan oleh Presiden. Selain itu,

DPR juga berwenang untuk mengawasi

pelaksanaan APBN yang sudah disetujui

bersama.

Mahkamah Konstitusi juga menghapus

kewenangan Banggar DPR RI dalam melakukan

pemblokiran anggaran (pemberian tanda

bintang) pada anggaran K/L yang dianggap

belum memenuhi syarat/kelengkapan

dokumen. Banggar sebagai salah satu alat

kelengkapan DPR RI hanya dapat menyatakan

setuju atau tidak setuju terhadap suatu mata

anggaran tanpa ada persyaratan tertentu.

Kondisi sebelum adanya putusan

Mahkamah Konstitusi, apabila persyaratan

belum terpenuhi, langkah yang biasa diambil

oleh DPR RI adalah pemblokiran anggaran.

Pemblokiran ini mengakibatkan suatu mata

anggaran tidak mendapat otorisasi untuk

digunakan pada saat pelaksanaan APBN yang

telah ditetapkan bersama. Disamping itu,

pemblokiran anggaran bukan termasuk pada

salah satu fungsi pengawasan DPR RI dan

dikhawatirkan menimbulkan penyalahgunaan

wewenang.

Secara garis besar, putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013

menimbulkan beberapa implikasi.

Pertama, peran Pemerintah sebagai

lembaga eksekutif dalam penyusunan APBN

menjadi lebih besar. Hal tersebut membuat

Pemerintah lebih leluasa dalam memilih

kebijakan dan program yang akan

dilaksanakan. Hal ini berarti, kontrol anggaran

berada di Pemerintah, dalam hal ini oleh

Kementerian Keuangan selaku Bendahara

Umum Negara.

Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi

tersebut secara teknis akan berpengaruh

terhadap format dan struktur Nota Keuangan.

Hal ini dikarenakan, rincian sampai dengan

kegiatan dan jenis belanja tidak lagi

disampaikan ke DPR RI. Oleh karena itu,

format dan struktur NK dan RUU APBN beserta

dokumen pendukungnya perlu disesuaikan

dengan putusan Mahkamah Konstitusi

dimaksud. NK dengan format dan struktur baru

diusulkan hanya menguraikan rincian belanja

APBN sampai dengan fungsi dan program.

Mengacu pada amar putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut, DJA telah menyesuaikan

format Nota Keuangan, RAPBN serta RUU APBN

Tahun 2015 sebagai APBN pertama yang

terdampak putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, DPR RI tidak lagi mempunyai

kewenangan untuk melakukan penundaan

persetujuan RKAKL (pemberian tanda

bintang/blokir). Oleh karena itu, seluruh

pembahasan/persetujuan oleh Komisi DPR RI

harus diberikan dalam batas waktu

penyelesaian (sebelum UU APBN disahkan).

Artinya, tidak ada lagi pembahasan anggaran

antara Pemerintah dengan DPR RI setelah RUU

APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Berkenaan

dengan hal tersebut, K/L harus mempersiapkan

data dukung/dokumen tertulis antara lain:

Rencana Kerja Pemerintah, arah kebijakan,

hasil evaluasi program dan kinerja/capaian

output tahun anggaran sebelumnya, data

realisasi anggaran (per fungsi, program, dan

unit organisasi), kegiatan-kegiatan utama

(tanpa menyebut anggaran).


Dengan adanya kelengkapan data dukung

tersebut, jalannya pembahasan antara

Pemerintah dan DPR RI (diharapkan) menjadi

semakin berkualitas mengingat pembahasan

difokuskan pada hal-hal yang strategis di

tingkat program yaitu target, sasaran, dan

indikator kinerja. Tidak ada lagi pembahasan

yang berfokus pada suatu kegiatan/proyek

tertentu beserta anggarannya.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi

tersebut semakin memperkuat upaya

Pemerintah untuk memperbaiki kualitas

belanja. Salah satunya adalah melalui

penerapan anggaran berbasis kinerja. K/L

harus merumuskan output dan indikator-

indikator kinerja program pada tingkatan yang

strategis, bukan lagi pada tataran input (alokasi

perjalanan dinas, jumlah gedung, atau

pengadaan mobil).

4. Wilayah Bebas Korupsi

Mewujudkan lingkungan pemerintahan

yang bebas dari korupsi merupakan dambaan

kita semua, berbagai upaya dilakukan oleh

negara untuk memberantas korupsi.

Pemberantasan korupsi dilakukan melalui

penindakan dan pencegahan. Penindakan

menghasilkan efek jera (deterrence effect )

tetapi berdampak kecil dan bersifat jangka

pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan

dampak yang besar dan bersifat jangka

panjang. Sinergi kedua upaya tersebut, akan

menghasilkan deterrence effect dan dampak

yang besar/jangka panjang.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara-Reformasi Birokrasi (KemenpanRB)

sangat berkepentingan dan berusaha keras

dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi

tersebut salah satunya dengan menerbitkan

Peraturan Menteri PANRB Nomor 60 Tahun

2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemda.

Sesuai Lampiran Permen PANRB tersebut ada 2

Indikator dalam Penilaian Wilayah Bebas

Korupsi masing masing indikator tersebut

terdiri dari beberapa poin sebagai berikut:

a. Indikator Hasil

Indikator Hasil adalah indikator yang

digunakan untuk mengukur efektifitas

pencegahan korupsi melalui pelaksanaan

20 kegiatan.

b. Indikator Proses

Indikator Proses adalah indikator yang

digunakan untuk mengukur tingkat

penerapan 20 kegiatan dalam rangka

pencegahan korupsi.

Pada Tahun 2014, Direktorat Anggaran III

Direktorat Jenderal Anggaran telah ditetapkan

sebagai salah satu unit berpredikat Wilayah

Bebas Korupsi (WBK) oleh Tim Penilaian,

Sesuai Permen PANRB di atas penilaiannya

dibagi menjadi 2 Indikator sebagai berikut:

1. Indikator Hasil

Dari hasil penelitian dokumen, penelaahan

peraturan, konfirmasi, serta wawancara

dengan pegawai/pejabat terkait

pemenuhan Indikator Hasil sebagaimana

dimaksud dalam Permenpan RB Nomor 60

Tahun 2012 menunjukkan bahwa

pemenuhan nilai Indikator Hasil

WBK/WBBM pada DA-III DJA. Indikator


hasil terdiri dari Subkomponen sebagai

berikut:

1) Nilai Indeks Integritas

Saat ini belum dilakukan penilaian,

penerapannya berdasarkan instrumen

dan menunggu persetujuan dari KPK.

2) Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil penilaian yang

dilakukan oleh Biro Organta Sekretariat

Jenderal Kementerian Keuangan terkait

kinerja unit pelayanan publik pada DA-

III DJA diperoleh nilai sebesar 940

dengan skala 0-1000. Standar nilai

untuk WBK terkait indikator ini adalah

≥ 550, dan untuk WBBM adalah ≥750.

3) Presentase kerugian negara yang

belum Diselesaikan

Berdasarkan hasil penelitian dokumen

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal

Anggaran Tahun 2013 (audited) dan

2014 (unaudited) serta Surat

Pernyataan Direktur Anggaran III

nomor KET-3/AG.5/2014 yang

menyatakan bahwa tidak ada

pejabat/pegawai pada DA-III DJA yang

terkena tuntutan ganti rugi selama

periode Januari 2013 s.d. April 2014.

Dengan demikian, tidak terdapat

kerugian Negara yang belum

diselesaikan, sehingga persentase

kerugian negara yang belum

diselesaikan adalah 0%, atau sesuai

dengan standar WBK/WBBM terkait

indikator ini.

4) Presentase Temuan In-efektif

Berdasarkan Laporan Hasil Audit

Nomor LHA-09/IJ.6/2014 tanggal 27

Juni 2014 terkait audit atas

pengelolaan kegiatan dan anggaran

(Belanja Barang) TA 2013 dan TA 2014

(s.d. Maret 2014/Triwulan I) pada DA-

III DJA (dengan total pagu belanja

barang sebesar Rp5.665.320.000),

menunjukkan bahwa tidak terdapat

temuan hasil audit yang bersifat in-

efektif; sehingga nilai persentase

temuan in-efektif adalah 0%. Standar

nilai untuk WBK terkait indikator ini

adalah 3%, dan untuk WBBM adalah

2%.

5) Presentase Temuan In-efisien

Berdasarkan Laporan Hasil Audit

Nomor LHA-09/IJ.6/2014 tanggal 27

Juni 2014 terkait audit atas

pengelolaan kegiatan dan anggaran

(Belanja Barang) TA 2013 dan TA 2014

(s.d. Maret 2014/Triwulan I) pada DA-

III DJA (dengan total pagu belanja

barang sebesar Rp5.665.320.000),

menunjukkan bahwa nilai temuan yang

bersifat in-efisiensi adalah sebesar

Rp24.387.500 atau 0,43% dari

anggaran TA 2013 dan TA 2014 (s.d.

Triwulan I). Standar nilai untuk WBK

terkait indikator ini adalah 5%, dan

untuk WBBM adalah 3%.

6) Presentase Pegawai yang dijatuhi

Hukuman Disiplin

Berdasarkan hasil konfirmasi dari

Inspektorat Bidang Investigasi Itjen

Kemenkeu melalui surat nomor SR-

27/IJ.9/2014 tanggal 7 Maret 2014 dan

pernyataan Direktur Anggaran III DJA

nomor KET-5/AG.5/2014, serta hasil

wawancara dengan Kepala Bagian

Kepatuhan dan Bantuan Hukum DJA,

menunjukkan bahwa untuk periode

Januari 2013 s.d. April 2014 tidak

ditemukan adanya pegawai/pejabat

pada DA-III DJA yang dijatuhi

hukuman disiplin karena

penyalahgunaan pengelolaan

keuangan, sehingga nilai persentase

pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin

karena penyalahgunaan keuangan

adalah 0%. Standar nilai untuk WBK

terkait indikator ini adalah 1%, dan

untuk WBBM adalah 0%.

7) Persentase Pengaduan Masyarakat

yang belum diselesaikan

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan

Pengaduan dan hasil wawancara

dengan Kepala Bagian Kepatuhan dan

Bantuan Hukum DJA, menunjukkan

bahwa untuk periode Januari 2013 s.d.

April 2014 tidak ditemukan adanya

pengaduan masyarakat pada DA-III

DJA yang belum diselesaikan, sehingga

nilai persentase pengaduan masyarakat

yang belum diselesaikan adalah 0%.

Standar nilai untuk WBK terkait

indikator ini adalah 5%, dan untuk

WBBM adalah 0%.

8) Persentase Pegawai yang dijatuhi

Hukuman karena KKN


Berdasarkan hasil konfirmasi dari

Inspektorat Bidang Investigasi Itjen

Kemenkeu melalui surat nomor SR-

27/IJ.9/2014 tanggal 7 Maret 2014,

serta hasil wawancara dengan Kepala

Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum

DJA, menunjukkan bahwa untuk

periode Januari 2013 s.d. April 2014

tidak terdapat pegawai/pejabat pada

DA-III DJA yang dijatuhi hukuman

karena Tindak Pidana Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme (KKN) berdasarkan

putusan yang tetap (incracht),

sehingga nilai persentase pegawai

yang dijatuhi hukuman karena tindak

pidana korupsi adalah 0% atau sesuai

dengan standar WBK/WBBM terkait

indikator ini.

2. Indikator Proses

Indikator Proses adalah indikator yang

digunakan untuk mengukur tingkat

penerapan 20 kegiatan dalam rangka

pencegahan korupsi. Dari hasil penelitian

dokumen, penelaahan peraturan,

konfirmasi, serta wawancara dengan

pegawai/pejabat terkait pemenuhan

Indikator Proses sebagaimana dimaksud

dalam Permenpan RB Nomor 60 Tahun

2012, menunjukkan bahwa pemenuhan

nilai Indikator Proses WBK/WBBM pada DA-

III DJA adalah sebesar 94

C. Realisasi Anggaran

Realisasi belanja DJA Tahun 2014 sebesar Rp114.666.989.987,- (sebesar 87,79%) dari pagu DIPA DJA sebesar Rp130.618.343.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26

Pagu dan Realisasi DIPA DJA Tahun 2014 Per Kegiatan

NO. KODE URAIAN PAGU REALISASI %

1 1649

Pengelolaan Anggaran Belanja

Pemerintah Pusat 5.532.576.000 4.972.999.795 89,89%

2 1650

Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain

518.060.000 376.425.000 72,66%

3 1651 Penyusunan Rancangan APBN 4.883.007.000 4.547.353.996 93,13%

4 1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi 4.643.897.000 3.955.234.963 85,17%

5 1653 Pengembangan Sistem Penganggaran 9.148.735.000 7.679.428.087 83,94%

6 1654 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya 103.038.248.000 90.882.581.474 88,20%

7 5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran 2.853.820.000 2.252.966.672 78,95%

Total 130.618.343.000 114.666.989.987 87,79%


BAB IV Penutup

A. Keberhasilan dan Kegagalan

1. Keberhasilan

Kinerja DJA tahun 2014 yang dapat dinilai sebagai sebuah prestasi, antara lain:

a) Nilai Kinerja Organisasi DJA pada tahun 2014 yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis

balanced scorecard (BSC) mencapai 106,03%. Dari total 14 IKU, hanya terdapat 3 (tiga) IKU yang

tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

b) Disamping itu, terdapat pula keberhasilan dan terobosan yang cukup signifikan dilakukan DJA pada

tahun 2014, yaitu:

(1). Implementasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) sehingga

pentausahaan penerimaan negara menjadi lebih mudah, aman, cepat, akurat, dan efisien;

(2). Penggunaan konsep logic model dalam penyusunan anggaran sebagai langkah maju penerapan

penganggaran berbasis kinerja untuk melihat keterkaitan antara input dengan output;

(3). Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 yang memangkas sebagian

kewenangan Badan Anggaran DPR RI sehingga semakin memperk uat upaya pemerintah untuk

memperbaiki kualitas belanja;

(4). Terpilihnya DJA (yang diwakili Direktorat Anggaran III) menjadi salah satu unit berpredikat

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) .

2. Kegagalan

Pada tahun 2014, terdapat 3 (tiga) IKU yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan,

yaitu:

a) IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan;

b) IKU Indeks Kesehatan Organisasi;

c) IKU Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja.

B. Strategi

Strategi yang akan ditempuh oleh DJA sebagai pemecahan masalah yang terkait dengan pencapaian

target IKU, antara lain:

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

a. Melakukan reviu atas PMK yang mengatur 4 (empat) layanan unggulan DJA;

b. Melakukan reviu SOP dan perbaikan proses bisnis mengacu PMK yang ada;

c. Mengoptimalkan fungsi Pusat Layanan DJA sebagai one stop service.

2. Indeks Kesehatan Organisasi

a. Mengidentifikasi unsur unsur yang menyumbang tidak maksimalnya skor pada masing-masing

aspek

b. Menyusun rencana aksi yang mendukung peningkatan Indeks Kesehatan Organisasi

3. Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja

a. Melakukan penajaman atas rencana kegiatan dan pembiayaan yang tercantum dalam DIPA TA

2015 tanpa menghilangkan efektivitas pencapaian outcome;

b. Meningkatan evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran dan pencapaian output

Documents

LAPORAN KINERJA DJA 2014