Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun … · 2020. 1. 22. · Sumber: Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2015 tentang SOTK Dalam rangka mendukung tugas

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun 2018

1


2

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Permen PAN-RB) Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan

keluarnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penerapan SAKIP di Lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, maka setiap tahun masing-masing

unit organisasi setingkat Eselon I dan II wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan

yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan

dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, tidak terkecuali Direktorat Jenderal

Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu) sebagai Unit Kerja Eselon I pada

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Kinerja Tahun 2018 disusun atas dasar kinerja pada Unit Kerja Eselon II

di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu:

1. Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;

2. Unit Kerja Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan;

3. Unit Kerja Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan;

4. Unit Kerja Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana;

5. Unit Kerja Direktorat Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar;

6. Unit Kerja Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik.

dan merupakan hasil analisis pelaksanaan antara capaian kinerja yang terjadi dan

membandingkan dengan kinerja yang telah disepakati di awal tahun pada dokumen

Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Hasil capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu ini akan

menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan, peningkatan efektivitas,

efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat, staf dan pelaksana pendukung

di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu pada tahun

berikutnya sehingga dapat mendukung capaian kinerja tingkat Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara keseluruhan dalam usaha


4

DAFTAR ISI

Halaman

COVER i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang

2

B. Tugas dan Fungsi

2

C. Struktur Organisasi

4

D. Maksud dan Tujuan

5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 6

A. RPJMN 2015-2019

7

B. Renstra Ditjen PDTu 2015-2019

8

1. Tujuan Strategis

8

2. Sasaran Strategis

9

C Perjanijan Kinerja Tahun 2018

9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 11

A. Capaian Kinerja Organisasi 12

1. Realisasi Kinerja Tahun 2018 12

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun

2018 dengan Tahun Sebelumnya (2017, 2016 dan 2015).

13

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target

Jangka Menengah (2015-2019) Yang Terdapat dalam Dokumen

Perencanaan Strategis Organisasi.

15

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

16

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 20

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau

pun Kegagalan Pencapaian Kinerja

21

B. Realisasi Anggaran 21


5

BAB IV PENUTUP 23

A. Kesimpulan

24

B. Rekomendasi 24

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 34


6

BAB I PENDAHULUAN


7

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diharapkan dapat mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan keselarasan antara proses perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja yang terukur, obyektif dan akuntabel.

Pada tahap perencanaan, seluruh instansi pemerintah menyusun Rencana Strategis

(Renstra) setiap 5 tahun sekali sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar dicapai pencapaian tujuan yang tepat

sasaran. RPJMN tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) setiap satu tahun sekali guna menentukan dan melaksanakan prioritas

pembangunan yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004

mengamanatkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan berbasis kinerja. Oleh

karena itu, setiap penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah harus didasarkan

pada kinerja sasaran yang jelas dan terukur, serta dilaporkan pada setiap akhir tahun

anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan laporan hasil pencapaian sasaran program yang

kemudian dievaluasi secara obyektif melalui penyusunan Laporan Kinerja. Dengan

demikian Laporan Kinerja ini merupakan bentuk kewajiban dari setiap instansi

pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan

kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu yang merupakan Unit

Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang mempunyai

tanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja tahun 2018.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu merupakan hasil reorganisasi

dari Deputi Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah

Tertinggal (KPDT) bulan Mei Tahun 2015. Reorganisasi ini menghasilkan kementerian

baru yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


8

sebagai hasil penggabungan 3 (tiga) bagian unsur Kementerian, yaitu Kementerian

Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian

Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dilakukan pada bulan Oktober tahun 2014 sebagai

perwujudan implementasi dari reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2014.

Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu merupakan salah satu unsur

pelaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang

memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan salah satu program kementerian

di bidang pembangunan daerah tertinggal di daerah tertentu khususnya daerah

perbatasan dan pulau kecil terluar berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan

Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Direktorat

Jenderal PDTu memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. TUGAS

Sebagai unsur pelaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi maka Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

sebagaimana Pasal 379 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah

perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan

terluar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 380, Direktorat

Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu menyelenggarakan fungsi:

1) perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah

perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil

dan terluar;

2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah

perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil

dan terluar;

3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah

rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik,

serta daerah pulau kecil dan terluar;

4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah rawan

pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta

daerah pulau kecil dan terluar;

5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;

dan


9

6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pengembangan

Daerah Tertentu secara struktural terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5

(lima) Direktorat, yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian

pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.

2. Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah

rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,

Maluku, dan Papua.

3. Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah

perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,

Maluku, dan Papua.

4. Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana mempunyai tugas melaksanakan


rawan bencana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,

Maluku, dan Papua.

5. Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik mempunyai tugas melaksanakan


pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi,

Maluku, dan Papua.

6. Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa

Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Adapun struktur organisasi Ditjen PDTu berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri

Desa, PDT dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja, Direktorat Jenderal PDTu memiliki Tugas dan Fungsi sebagai terlihat pada Bagan

1.


10

Gambar 1.

Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

Sumber: Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2015 tentang SOTK

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Ditjen PDTu secara organisatoris

idealnya terdiri atas ASN (PNS) sebanyak 296 orang. Sementara saat ini pegawai ASN

yang tersedia pada Ditjen PDTu hanya sebanyak 114 orang, yaitu terdiri dari pejabat

struktural sebanyak 96 orang dan pegawai fungsional umum sebanyak 18 orang. Untuk

itu guna mengisi kekurangan tersebut maka Ditjen PDTu didukung juga oleh Pegawai

Non PNS (PPNPN) berjumlah 136 orang yang tersebar di Setditjen (63 orang), 20 orang

di Direktorat PDP, 14 orang di Direktorat PDRP, 14 orang di Direktorat PDRB, 11 orang

di Direktorat PDPK, dan 14 orang di Direktorat PDPKT.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LAPKIN) Ditjen

PDTu Tahun 2018 ini mencakup aspek berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja, bagi kebutuhan eksternal organisasi, di mana Laporan

Kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban Ditjen PDTu atas capaian kinerjanya

Tahun 2018.

2. Aspek Manajemen Kinerja, bagi kebutuhan internal organisasi, sebagai sarana

evaluasi pencapaian kinerja oleh Pimpinan Organisasi/ Unit Kerja dalam upaya

perbaikan kinerjanya di masa mendatang.


11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


12

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan

akuntabel, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu berpedoman pada

dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2018;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan

Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 559);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2018;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP);

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem

Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 22 Tahun 2017 Tentangan Penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian


13

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;


Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran

Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;


Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP di lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;


Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun

Anggaran 2018, Nomor : SP DIPA- 067.05.1.350455/2018;

18. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun

Anggaran 2018, Nomor : SP DIPA-067.05.350455.5493/2018.

19. Keputusan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Nomor

001/DPDTT/PDTU/SK/01/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan

Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.

A. RPJMN TAHUN 2015-2019

Sebagai bagian integral dari Kemendesa, PDT dan Transmigrasi, maka penetapan

tujuan strategis Ditjen PDTu mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan lembaga

diatasnya. Berdasarkan alasan tersebut, rumusan tujuan strategis Ditjen PDTu 2015–

2019 mengacu dengan tujuan nasional yang terdapat dalam RPJMN 2015–2019

berdasarkan dengan perencanaan implementasi Nawacita yang difokuskan pada 7

(tujuh) isu strategis nasional yang memerlukan koordinasi dan sinergi

kementerian/lembaga, dimana dua point langsung berhubungan dengan Ditjen PDTu,

yaitu poin: 1) Kedaulatan pangan dan 7) Kawasan Perbatasan dan daerah tertinggal.

Salah satu sasaran strategisnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran

dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

(Nawacita ke-3). Membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang

utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang

diprioritaskan pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah (perbatasan/ pulau

kecil terluar/daerah tertinggal), sektor (pertanian), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau

karakter aktivitas ekonomi (tradisional).


14

Dalam RPJMN 2015-2019 tertulis bahwa target jangka menengah di daerah

tertinggal adalah terentaskannya minimal 80 kabupaten tertinggal.

B. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Sebagai unit organisasi hasil restrukturisasi pada bulan Mei 2015, maka Ditjen PDTu

tidak memiliki Rencana Strategis sehingga diawal menggunakan Rencana Strategis

Kedeputian Pengembangan Daerah Khusus Tahun 2010-2014 sebelumnya. Namun

dalam rangka memudahkan penyusunan program kerja dan kegiatan serta mengikuti

dinamika yang berkembang, maka telah disusun Renstra Direktorat Jenderal

Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015-2019 dengan mencari format terbaik

dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Pokok-pokok Renstra Ditjen Tahun

2015-2019 dapat dijadikan rujukan untuk pihak-pihak yang memerlukan terutama

Direktorat di lingkungan Ditjen PDTu.

1. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Presiden RI dan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke

dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional dalam bentuk perumusan tujuan

strategis organisasi Ditjen PDTu.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1–5 tahun. Untuk itu, agar dapat

diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan

strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Dengan

berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis

Ditjen PDTu sama dengan yang sudah tercantum dalam Tujuan Strategis Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi dirumuskan sebagai berikut :

Demikian juga dalam Rentra Ditjen PDTu Tahun 2015-2019 terkait bidang

Pembangunan Daerah Tertentu yang arah kebijakannya difokuskan pada:

1) Upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; dan

2) Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh SDM yang

berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertentu dan

pusat pertumbuhan.

1. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PKT),

2. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial.


15

Sedangkan implementasi dari rumusan tujuan tersebut tergambar pada

pelaksanaan kebijakan Ditjen PDTu dengan memberikan fasilitasi bantuan pemerintah

kepada pemerintah daerah sehingga dapat melaksanakan target kinerja yang

ditetapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan pemerintah tersebut, maka

diharapkan pemerintah daerah dapat mengikuti prioritas sasaran yang telah ditetapkan

dari awal oleh Ditjen PDTu.

Disamping itu, untuk menghindari tumpang-tindih pelaksanaan kebijakan secara

internal Kemendesa dan di lingkungan Ditjen PDTu agar pelaksanaannya dapat efektif

maka telah disusun Bisnis Proses Ditjen PDTu.

2. SASARAN DAN TARGET

Berdasarkan dinamika pembangunan yang terjadi, dengan adanya regulasi dan

kebijakan yang baru dari Pemerintah dan/atau Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

maka dilakukan perubahan sasaran strategis pengembangan daerah tertentu mulai

Tahun 2017-2019 yaitu :

1) Meningkatnya ketahanan pangan di 54 kabupaten daerah rawan pangan

berdasarkan perhitungan prioritas 1 dan 2 dari Badan Ketahanan Pangan,

Kementerian Pertanian;

2) Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan

masyarakat 23 kabupaten di perbatasan Direktorat Pengembangan Daerah

Perbatasan RPJMN 2015-2019;

3) Meningkatnya konektifitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan

masyarakat di 58 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar

berdasarkan Podes 2014, Perpres 78/2015 Dan Kepres 6/2017;

4) Meningkatnya 90 kabupaten rawan bencana menjadi daerah tangguh bencana

berdasarkan IRBI;

5) Menurunnya dan tertanganinya daerah pasca konflik pada 41 Kabupaten Pasca

Konflik berdasarkan SNP, Kemenko PMK.

Dalam Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 tertulis

bahwa target jangka menengah bidang daerah tertinggal adalah terentaskannya minimal

80 kabupaten tertinggal. Sedangkan dalam Renstra Ditjen PDTu Tahun 2015-2019, target

sasaran PDTu dalam upaya mendukung realisasi dari sasaran target Renstra

Kementerian DPDTT bahwa sampai akhir periode 2019, minimal dapat mendukung

terentaskannya daerah tertinggal sebanyak 50 kabupaten daerah tertinggal di daerah

tertentu.


16

C. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perencanaan yang merupakan perjanjian tertulis antara Menteri Desa

dengan Dirjen PDTu adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang harus dilaksanakan

untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018 ini.

Dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2018 memuat 2 (dua) sasaran

strategis yaitu pertama, “Terentaskannya Daerah Tertinggal di Daerah Tertentu” dengan

1 (satu) indikator kinerja dan kedua, “Terselesaikannya Tindak Lanjut Temuan Hasil

Pemeriksaan Eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)” dengan 1 (satu)

indikator kinerja.

Tabel 2.

Perjanjian Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1) 2) 3) 4)

1. Terentaskannya

Daerah Tertinggal

di Daerah Tertentu

Jumlah daerah tertinggal yang memiliki

karakteristik kewilayahan dan kondisi

situasional tertentu yang terentaskan

15 Kab

2. Terselesaikannya

Tindak Lanjut

Temuan Hasil

Pemeriksaan

Eksternal dan Aparat

Pengawas Internal

Pemerintah (APIP)

Persentase rekomendasi temuan hasil

pemeriksaan eksternal dan APIP yang selesai

ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian

Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan

Perundang-Undangan)

100%

Adanya perubahan sasaran strategis Ditjen PDTu dari 2 (dua) sasaran strategis

tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2017 yang hanya 1 (satu) sasaran

strategis, sedangkan tahun 2015-2016 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis. Hal ini dengan

mempertimbangkan bahwa indikator kinerja UKE I ini sifatnya outcome (dampak) dan

adanya penyelesaian juga terhadap permasalahan tindaklanjut hasil audit yang selama

ini belum optimal penyelesaiannya sehingga diharapkan kedua sasaran strategis itu

menggerakan UKE II di lingkungan Ditjen PDTu untuk pencapaiannya.


17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2018

A.

1.

Capaian Kinerja

Mengenai realisasi pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mendukung

pencapaian indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan Ditjen PDTu yang

didasarkan pada kriteria ukuran keberhasilan dalam rangka pencapaian indikator

kinerja dan target yang ditetapkan PDTu berdasarkan metode scoring sebagai

berikut :

▪ Sangat Berhasil (SB) : ≥ 100%

▪ Berhasil (B) : 80-100%

▪ Cukup Berhasil (CB) : 60-79%

▪ Kurang Berhasil(KB) : < 60%.

Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tingkat realisasi dari target kinerja sasaran strategis Ditjen PDTu berdasarkan

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018. Secara rinci tergambar pada tabel 3 berikut:

Tabel 3.

Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018

No Sasaran

Program Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

Terentaska

nnya

Daerah

Tertinggal

di Daerah

Tertentu

Jumlah daerah tertinggal

yang memiliki

karakteristik

kewilayahan dan kondisi

situasional tertentu yang

terentaskan

15 Kab 15 Kab 100%


19

2.

Terselesaik

annya

Tindak

Lanjut

Temuan

Hasil

Pemeriksaa

n Eksternal

dan Aparat

Pengawas

Internal

Pemerintah

(APIP)

Persentase rekomendasi

temuan hasil

pemeriksaan eksternal

dan APIP yang selesai

ditindaklanjuti (Sistem

Pengendalian Internal

dan Kepatuhan terhadap

Peraturan Perundang-

Undangan)

100% 50,07% 50%

Berdasarkan Hasil Evaluasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertinggal

pada Tahun 2018 dimana terdapat 15 calon daerah tertinggal terentaskan di

daerah tertentu. Adapun kelimabelas (15) calon kabupaten terentaskan tersebut

sebagaimana terdapat pada tabel 4 berikut ini.

Sedangkan berdasarkan indikator kinerja point ke 2, yaitu “Persentase

rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dari APIP yang selesai

ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan

Perundang-undangan)” dimana dari target terselesaikan dengan nilai Rp.

5.688.866514 baru dapat terealisir Rp. 2.848.180.942 atau 50,07%. Dengan rincian

sebagai berikut:

1) Setditjen PDTu: Total Rekomendasi Rp. 152.452.893,- Tindaklanjut Rp.

51.162.967,- Sisa Rp. 101.289926,

2) Direktorat PDP: Total Rekomendasi Rp. 4.015.472.297,- Tindaklanjut Rp.

1.740.095.114,- Sisa Rp. 2.275.377.183,

3) Direktorat PDRP: Total Rekomendasi Rp. 804.600.980,- Tindaklanjut Rp.

445.294.044,- Sisa Rp. 359.306.936,

4) Direktorat PDRB: Total Rekomendasi Rp. 68.406.958,- Tindaklanjut Rp.

68.406.958,- Sisa Nihil;

5) Direktorat PDPKT: Total Rekomendasi Rp. 427.869.298,- Tindaklanjut Rp.

323.157.771,- Sisa Rp. 104.711.527,-

6) Direktorat PDPK: Total Rekomendasi Rp. 220.064.088,- Tindaklanjut Rp.

220.064.088,- Sisa Nihil.


20

Tabel 4.

15 (Lima Belas) Calon Kabupaten Terentaskan di Daerah Tertentu

Tahun 2018

Kabupaten Keterangan

(1) (2)

1. Maluku Tengah, Daerah Rawan Bencana, Daerah Pasca Konflik

2. Pulau Morotai Daerah Rawan Bencana, Daerah Perbatasan, Daerah Pulau Kecil dan Terluar,

3. Donggala Daerah Rawan Bencana, Daerah Pasca Konflik, Daerah Pulau Kecil dan Terluar

4. Timur Tengah Utara Daerah Perbatasan

5. Kepulauan Sula Daerah Rawan Pangan, Daerah Pulau Kecil Terluar

6. Tojo Una-Una Daerah Rawan Pangan, Daerah Rawan Bencana, Daerah Pulau Kecil Terluar

7. Lembata Daerah Pulau Kecil Terluar

8. Sumbawa Daerah Rawan Bencana, Daerah Pasca Konflik, Daerah Pulau Kecil dan Terluar

9. Lombok Timur Daerah Rawan Pangan, Daerah Pasca Konflik, Daerah Pulau Kecil dan Terluar

10. Kupang Daerah Perbatasan, Daerah Pulau Kecil Terluar

11. Kapuas Hulu Daerah Rawan Bencana, Daerah Perbatasan

12. Banggai Kepulauan Daerah Pulau Kecil Terluar

13. Banggai Laut Daerah Pasca Konflik, Daerah Pulau Kecil Terluar

14. Konawe Kepulauan Daerah Pulau Kecil dan Terluar

15. Pesisir Barat Daerah Rawan Bencana, Daerah Pulau Kecil dan Terluar

2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Yang Lalu

(2017, 2016 dan 2015)

Capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan Ditjen PDTu berdasarkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebesar 100%. Capaian ini lebih besar

dibandingkan capaian kinerja pada Tahun 2015 sebesar 20% dan capaian kinerja

Tahun 2016 sebesar 65,43% tetapi mengalami penurunan dari Tahun 2017

sebesar 84,52%.

Tabel 5.


21

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

(Tahun 2017, 2016 dan 2015)

No

Sasaran Program

Indikator Kinerja Tahun

2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2018

1. Terentaskannya Daerah Tertinggal

di Daerah Tertentu

Jumlah daerah tertinggal yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu yang terentaskan

0 0 11 Kab

(84,5%) 15 Kab (100%)

2. Terselesaikannya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang selesai ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan)

0 0 0 50%

PK 2017

1. Terentaskannya Daerah Tertinggal

di Daerah Tertentu

Jumlah daerah tertinggal yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu yang terentaskan

0 0 11 Kab

(84,5%)

PK 2015 dan PK 2016

1. Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Konektifitas dan Kesejahteraan Masyarakat di

1 % Peningkatan Sarana dan Prasarana dan di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.

120% 110%

2 % Peningkatan Sarana dan Prasarana Konektifitas di Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.


22

Daerah Tertentu

3 % Kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di Daerah perbatasan dan Pulau Kecil dan Terluar.

2. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Dalam menghadapi bencana, rawan pangan dan konflik sosial.

1 % Penurunan Indeks Kerawanan di Daerah Rawan Pangan.

N.A 38%

2 % Penurunan Indeks Resiko Bencana di Rawan Bencana.

N.A

45%

3 % Penurunan % Konflik di Daerah Pasca Konflik. N.A 68,75%

TOTAL 20% 65,43% 84,52%

3

. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka

Menengah (2015-2019) Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi

Tabel 6.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka

Menengah (2015-2019)

No Indikator Kinerja

Program Target 5

Tahun Realisasi sd 2018

Prosen KET

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Jumlah daerah tertinggal yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu yang terentaskan

50 Kab 42Kab 84%

Hasil Evaluasi Ditjen PDT,

terdapat calon kabupaten

terentaskan daerah

tertinggal di daerah tertentu

Tahun 2016 (16 Kab),

Tahun 2017 (11 Kab),

Tahun 2018 (15 Kab)

1) 1 Meningkatkan produksi, distribusi dan diversifikasi pangan utama/pokok

54 Kab 40 Kab 74,07%

2) 2 Berkembangkan daerah perbatasan melalui pembangunan dan pengembangan konektifitas dan

23 Kab 26 Kab 113%


23

penyediaan sarana prasarana dasar

3) 3 Berkembangkan mitigasi dan pembangunan serta rehabilitasi daerah rawan bencana

90 Kab 33 Kab 36,67%

4) 4 Meningkatkan konektifitas dan sarana prasarana dasar di kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar

58 Kab 48 Kab 82,76%

5) 5 Berkembangnya pembangunan dan rehabilitasi fisik dan sosial pada daerah rawan konflik

41 Kab 29 Kab 70,73%

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi Tahun 2015-2019 tertulis bahwa target jangka menengah adalah

calon kabupaten terentaskannya di daerah tertinggal minimal 80 kabupaten.

Sedangkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

Tahun 2015-2019 dimana dalam target sasaran jangka menengah dibuatkan

secara jelas untuk mendukung realisasi dari sasaran target terentaskannya

daerah tertinggal di daerah tertentu sampai akhir Tahun 2019, dapat

mendukung sebanyak 50 kabupaten.

Adapun realisasi dari sasaran strategis dalam Renstra PDTu 2015-2019 dibuat

berdasarkan rencana strategis direktorat di lingkungan Ditjen PDTu.

4

.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/

Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab berhasilnya pencapaian kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen PDTu Tahun 2018 ini, yaitu:

1) Adanya kebijakan Instruksi Menteri No 1 Tahun 2017 tentang Prioritas

Kegiatan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Pengembangan

Produk Unggulan Kawasan Perdesaan, Pembentukan Bumdes/ Bumdes

Bersama, Pembangunan Embung dan Pembangunan Sarana Olah Raga

Desa) yang cukup mempengaruhi kondisi kerja karena perlu ada revisi

rencana kerja kegiatan di lingkungan Ditjen PDTu namun adanya


24

kebijakan baru ini segera dapat mendiskusikan, mengkoordinasikan

dengan lembaga terkait khususnya Bappenas dan Kementerian

Keuangan terkait perubahan focus dan locus akibat adanya perubahan

kebijakan Menteri tersebut;

2) Hasil capaian indikator pada Direktorat Pengembangan Daerah Rawan

Pangan yaitu “Jumlah daerah tertentu di daerah tertinggal yang Indeks

Ketahanan Pangannya meningkat” dari target 10 kabupaten, belum ada

data realisasinya. Hal ini dikarenakan data realisasinya membutuhkan

hasil pengukuran oleh kementerian/lembaga lain terkait Indeks Daerah

Rawan Pangan yang dikeluarkan Badan Ketahanan Panan/Kementerian

Pertanian, dimana pengukuran indeks ini dilakukan setiap 5 tahun sekali.

Pada awal kegiatan 2015 Pengukuran Indeks Daerah Rawan Pangan

didasarkan pada peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2009, dan

tahun 2015 didasarkan pada peta tahun 2015. Oleh karena itu, capaian

kinerja ini akan dapat tercapai apabila Badan Ketahanan

Panan/Kementerian Pertanian melaksanakan pengukuran Indeks

Daerah Rawan Pangan pada tahun 2019. Namun berdasarkan pelaksanaan bantuan pemerintah pada Direktorat

Pengembangan Daerah Rawan Pangan Tahun 2018 ini, dimana dari 22

paket Banpem di 10 kabupaten, tidak dapat terlaksana 20 paket

(90,90%) dikarenakan 2 paket Banpem Embung putus kontrak di

Kabupaten Nias Barat. Bantuan pemerintah berupa pembangunan

embung dan bangunan air lainnya, gudang pangan lokal dan lantai jemur.

3) Hasil capaian indikator pada Direktorat Pengembangan Daerah

Perbatasan yaitu:

a. Indikator “Jumlah daerah perbatasan di daerah tertinggal yang

prasarana dan sarana dasarnya terpenuhi sesuai SPM” dari target 10

kabupaten, dapat terealisasi sebanyak 11 Kabupaten (110%). Ditjen

PDTu memberikan fasilitasi bantuan pemerintah berupa

pembangunan embung, sarana air bersih dan PLTS 6 KWP di daerah

perbatasan ini.

b. Indikator “Jumlah kegiatan pembangunan konektivitas di daerah

perbatasan di daerah tertinggal yang diimplementasikan antar

K/L/D/M sesuai dengan hasil koordinasi” dari target 40 Km

pembangunan jalan sirip di daerah perbatasan, baru terealisasi 20

Km (50%) di 11 Kabupaten.


25

4) Hasil capaian indikator pada Direktorat Pengembangan Daerah Rawan

Bencana yaitu “Jumlah daerah tertinggal di daerah tertentu yang Indeks

Resiko Bencananya menurun” dari target 8 kabupaten, belum ada data

realisasinya. Hal ini dikarenakan data realisasinya membutuhkan hasil

pengukuran oleh kementerian/lembaga lain terkait Indeks Rawan

Bencana Indonesia (IRBI) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana,

dimana pengukuran Indeks Rawan Bencana dilaksanakan pada tahun

2011, tahun 2013, dan tahun 2016 untuk pengukuran prosentase

penurunan indeks resiko bencana. Oleh karena itu, capaian kinerja ini

akan dapat tercapai apabila Badan Nasional Penanggulangan Bencana

melaksanakan pengukuran Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun

2018 dimana sampai saat ini belum dilakukan.

Namun berdasarkan pelaksanaan bantuan pemerintah pada Direktorat

Pengembangan Daerah Rawan Bencana Tahun 2018 ini, dimana dari 3

paket lelang untuk 8 kabupaten dapat terlaksana 100%. Bantuan

pemerintah tersebut berupa pembangunan early warning system (EWS).

Disamping itu, Ditjen PDTu dalam mendukung penurunan resiko

bencana juga melaksanakan kegiatan yang sifatnya non phisik, berupa

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Masyarakat Daerah Rawan Bencana

di Daerah Tertinggal dengan Participatory Disaster Risk Assesment

(PDRA).

5) Hasil capaian indikator pada Direktorat Pengembangan Daerah Paska

Konflik yaitu “Jumlah daerah tertinggal di daerah tertentu yang Indeks

Ketahanan Konfliknya meningkat” dari target 8 kabupaten, belum ada

data realisasinya. Hal ini dikarenakan data realisasinya membutuhkan

hasil pengukuran oleh kementerian/lembaga lain terkait Indeks

Intensitas Kekerasan Indonesia oleh kementerian/lembaga lain terkait

melalui Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan oleh Kementerian

Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK),

dimana pengukuran Indeks Intensitas Kekerasan telah dilaksanakan

pada tahun 2012, tahun 2014 sedangkan tahun 2017 belum dilakukan.

Oleh karena itu, capaian indikator kinerja ini akan dapat diketahui

apabila Menko PMK melaksanakan pengukuran kembali Indeks

Intensitas Kekerasan Indonesia selanjutnya. Ditjen PDTu telah menyusun Indeks Ketahanan Konflik Daerah

Tertinggal (IKKDTI) Tahun 2017 tapi sifatnya masih belum resmi.

Disamping itu, Ditjen PDTu sebagai mendukung penurunan dan/atau


26

penanganan daerah pasca konflik dengan melaksanakan kegiatan yang

sifatnya non phisik, berupa:

a. Pelaksanaan Festival Adat dan Budaya di 6 kabupaten;

b. Pelatihan Penilaian Kebutuhan Pasca Konflik (PCNA) dan Indeks

Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal (IKKDTI).

6) Hasil capaian indikator pada Direktorat Pengembangan Daerah Pulau

Kecil dan Terluar yaitu: a. Indikator “Jumlah daerah pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal

yang Prasarana dan Sarana dasarnya terpenuhi sesuai SPM” dari

target 9 kabupaten, dapat terealisasi sebanyak 9 kabupaten (100%).

Ditjen PDTu memberikan fasilitasi bantuan pemerintah berupa

sarpras air bersih dan PLTS 4 Kwp di daerah pulau kecil dan terluar.

b. Indikator “jumlah kegiatan pembangunan konektivitas di daerah

pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal yang diimplementasikan

antar K/L/D/M sesuai dengan hasil koordinas” dari target 9

kabupaten, dapat terealisasi sebanyak 9 kabupaten (100%). Ditjen

PDTu memberikan fasilitasi bantuan pemerintah berupa kapal

barang 32 GT, kapal 20 dan 50 penumpang di daerah pulau kecil dan

terluar.

c. Indikator “Jumlah daerah pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal

yang meningkat pendapatan masyarakatnya” dari target 11

kabupaten, belum ada data realisasinya. Hal ini dikarenakan belum

dilakukan studi evaluasinya. Namun Direktorat PDPKT memberikan

fasilitasi bantuan di 6 kabupaten berupa sarpras desa wisata, sarpras

budidaya rumput laut dan pengolahan pasca panen (kelapa, kemiri).

Tabel 7.

Realisasi Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Ditjen DPTu

Tahun 2018

Direktorat/ Kegiatan Jumlah

Kab Keterangan

(1) (2) (3)

1. PDRP

1) Embung dan Bangunan Air Lainnya 8 Kab

Sumba Barat, Sumba Tengah, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Maluku Tenggara Barat, Waropen, Nabire, Tambraw.


27

2) Gudang Pangan Lokal dan Lantai

10 Kab

Nias Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Maluku Tenggara Barat, Waropen, Nabire, Tambraw, Sorong Selatan.

2. PDP

1) Jalan Sirip 11 Kab

Belu, Rote Ndau, Bengkayang, Nunukan, Sintang, Mahakam Ulu, Kepulauan Aru, Pulau Morotai, Maluku Barat Daya, Supiori.

2) Embung 2 Kab Timur Tengah Utara, Alor

3) Sarana Air Bersih 9 Kab Malaka, Sintang, Kapuas Hulu, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya.

4) PLTS 8 KWP 1 Kab Bovendigoel

5) Alat Pengelola Pasca Panen

5 Kab Alor, Kupang, Sambas, Maluku Tenggara Barat, Keerom, Merauke.

3. PDRB

Early Warning System 8 Kab

Aceh Singkil, Pasaman Barat, Lombok Timur, Tojo Una-Una, Janeponto, Buru Selatan, Pulau Morotai, Sarmi

4. PDPK

Festival Adat dan Budaya 7 Kab

Aceh Singkil, Bangkalan, Landak, Sigi, Maluku Tengah, Nabire, Timur Tengah Utara

5. PDPKT

1) Kapal Barang 32 GT 4 Kab Bombana, Sula, Rote Ndau, Manggarai

2) Kapal 20 dan 50 Penumpang 5 Kab

Lombok Timur, Banggai Laut, Konawe Kepulauan, Halmahera Barat dan Pulau Morotai.

3) PLTS Komunal 5 kWp 4 Kab Mentawai, Buru Selatan, Halmahera Selatan, Seram Bagian Barat

4) Sarana dan Prasarana Air bersih

5 Kab Nias Barat, Nunukan, Seram Bagian Timur, Teluk Bintuni, Lombok Timur

5) Sarana dan Prasarana Desa Wisata

1 Kab Tolitoli, Aceh Singkil, Alor, Tojo Una-Una, Pesisir Barat

6) Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut

3 Kab Pulau Morotai, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat

7) Sapras Pengelolahan Pasca Panen

2 Kab Konawe Kepulauan, Alor


28

7) Masih terdapat outsantanding kontrak, dimana 1 paket di Direktorat PDP

senilai Rp.5.778.849.860 dan 2 paket di Direktorat PDRP senilai

Rp.1.206.145.179.

5

.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 8.

Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja

94,93% 100%

Berdasarkan hasil capaian kinerja (100%) dan capaian anggaran Direktorat

Jenderal PDTu Tahun 2018 sebesar Rp.249.456.802.298(94,93%) dari toal

pagu anggaran 2018 sebesar Rp. 262.792.792.000, maka capaian kinerja

program dan kegiatan PDTu pada tahun 2018 ini sudah masuk kriteria

Berhasil.

Kondisi ini masih wajar, dengan adanya hambatan dan kendala yang terjadi

dalam pelaksanaan program dan kegaitan pada Tahun 2018. Hal ini

termasuk juga yang terkait faktor pendukung (masukan, input) untuk

mendukung realisasi anggaran dan realisasi kinerja tersebut, antara lain:

1) Sumber daya manusia (SDM) dalam rangka mendukung pelaksanaan

program dan kegiatan Ditjen PDTu ini, dibutuhkan pegawai ASN

sebanyak 296 orang. Sementara saat ini, pegawai ASN yang tersedia

pada Ditjen PDTu baru 117 orang, terdiri dari pejabat struktural

sebanyak 100 orang dan fungsional umum sebanyak 17 orang,

2) Adanya dukungan Tenaga PPNPN berjumlah 136 orang yang tersebar di

Setditjen (63 orang), 20 orang di Direktorat PDP, 14 orang di Direktorat

PDRP, 14 orang di Direktorat PDRB, 11 orang di Direktorat PDPK, dan

14 orang di Direktorat PDPKT,

3) Pegawai yang ada di Ditjen PDTU, masih belum didukung dengan strata

pendidikan yang langsung terkait dengan menu kegiatan di setiap

direktorat sehingga menurunkan kinerja lembaga;

4) Adanya pergantian SDM di lingkungan Dijten PDTu mulai Staf, Unit Kerja

Eselon IV dan Eselon III ditengah pelaksanaan program dan kegiatan


29

PDTu sehingga SDM yang baru perlu melakukan penyesuaian dengan

posisi jabatan yang baru dipegangnya,

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau

pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab berhasilnya pencapaian kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen PDTu, Tahun 2018 ini, yaitu:

1) Sosialisasi lebih awal pelaksanaan Bantuan Pemerintah Ditjen PDTu Tahun

2018,

2) Adanya Instruksi Menteri No 1 Tahun 2017 tentang Prioritas Kegiatan

Kementerian ini cukup memberikan masukan positif, yang berakibat

masing-masing Direktorat dapat fokus pada kegiatan yang sesuai dengan

tujuan dan sasaran strategis Ditjen PDTu,

3) Pelaksanaan Sosialisasi Program Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2018 untuk pembangunan Embung dan Prukades agar daerah dari awal

memahami kebijakan baru ini,

4) Koordinasi rutin pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan

bantuan pemerintah di lingkungan Ditjen PDTu (antara Dirjen bersama

Sesditjen, Pokja dan Satker) melalui Rapat Pengendalian dan Weekly

Report.

B. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal PDTu Tahun

2018 sebesar Rp. 249.456.802.298(94,93%) dari pagu anggaran 2018

sebesar Rp. 262.792.792.000. Kondisi ini masih menempatkan Ditjen

PDTu urutan ke 3 (dari UKE I) di lingkungan Kemendesa, setelah Ditjen

PKP dan PKP2Trans.

Tabel 9.

Realisasi Anggaran Tahun 2018

No Kode

Satker Unit Satker Pagu

Realisasi

Keuangan %

# 350455 Ditjen PDTu 262.792.792.000 249.456.802.298 94,93%

1. 5493 Setditjen 57.089.109.000 51.813.424.463 90.76%

2. 5494 PDRP 33.800.000.000 32.458.085.656 96.03%

3. 5495 PDP 97.002.686.000 90.912.581.687 93.72%


30

4. 5496 PDRB 11.312.750.000 11.304.963.296 99.93%

5. 5497 PDPKT 56.621.567.000 56.062.907.649 99.01%

6. 5498 PDPK 6.966.680.000 6.899.499.547 99.04%

Sumber: Setditjen PDTu, Desember 2018

Gambar 2.

Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2018

Sumber: Setditjen PDTu, Desember 2018

Realisasi penyerapan anggaran Ditjen PDTu Tahun 2018 sebesar Rp.

249.456.802.298(94,93%) dari total pagu anggaran 2018 sebesar Rp. 262.792.792.000

ini namun masih terdapat outstanding kontrak senilai Rp.6.984.995.039, dengan rincian

1 paket di Direktorat PDP senilai Rp.5.778.849.860 dan 2 paket di Direktorat PDRP

senilai Rp.1.206.145.179.

Capaian realiasasi anggaran Ditjen PDTu pada Tahun 2018 ini, lebih tinggi

dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar Rp.195,341,641,047 (86,28%) dari pagu

anggaran 2017 sebesar Rp. 226.224.766.000 dan Tahun 2015 sebesar Rp

662,308,303,851 (44,28%) dari total pagu anggaran sebesar Rp 495,665,000,000.

Namun, penyerapan tersebut masih lebih rendah dibandingkan realisasi penyerapan

Tahun 2016 sebesar Rp 650,217,849,875 (95,24%) dari total pagu anggaran Tahun

2016 sebesar Rp1.289.864.440.000.


31

BAB IV

PENUTUP


32

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan capaian kinerja Tahun 2018 ini, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil capaian kinerja sebesar 100% berdasarkan realisasi jumlah calon daerah

tertinggal yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu

yang terentaskan sebanyak 15 kabupaten dari 15 kabupaten yang ditargetkan dalam

Perjanjian Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2018. Kelima belas (15) kabupaten tersebut

yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Morotai, Donggala, Timur Tengah Utara,

Kepulauan Sula, Tojo Una-Una, Lembata, Sumbawa, Lombok Timur, Kupang, Kapuas

Hulu, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Gorontalo Utara, Pesisir Barat,

2. Pelaksanaan paket pekerjaan (keluaran program) dapat dilaksanakan dan

terselesaikan sampai 98%, yang meliputi: 2 pekerjaan terlaksana dan terselesaikan

pada Sekretariat Ditjen PDTu; 21 pekerjaan terlaksana dan terselesaikan pada

Direktorat PDRP; 28 pekerjaan terlaksana dan terselesaikan pada Direktorat PDP; 3

pekerjaan terlaksana dan terselesaikan pada Direktorat PDRB; 21 pekerjaan

terlaksana dan terselesaikan pada Direktorat PDPKT dan 7 Kegiatan Bina Damai

terlaksana dan terselesaikan pada Direktorat PDPK, Ada paket pekerjaan yang putus

kontrak terkait 2 paket pekerjaan pembangunan Embung di Nias Barat dan

pembangunan Jalan Non Status di Pegunungan Bintang.

3. Penyerapan anggaran cukup besar yaitu Rp.249.456.802.298(94,93%) sampai akhir

Desember 2018 dari total pagu anggaran Ditjen PDTu sebesar Rp.262.792.792.000.

4. Berdasarkan hasil capaian kinerja Ditjen PDTu pada Tahun 2018 sebesar 100% dan

capaian anggaran sebesar 94.93%, maka Capaian Kinerja Ditjen PDTu Tahun 2018

masuk dalam kategori B atau Berhasil.

5. Masih adanya kekurangoptimalan proses kerja Satker dan Pokja dalam upaya

merealisasikan capaian keluaran program dan kegiatan terkait kualitas SDM,

kurangnya dukungan SDM teknis pendukung kerja Satker dan Pokja.

4.2. REKOMENDASI

Dalam upaya mendorong peningkatan capaian kinerja Ditjen PDTu, maka

beberapa upaya yang telah dilaksanakan antara lain:


33

1. Adanya sinergi dan harmonisasi antara sasaran dan target yang sudah tertuang

dalam RPJMN, RKP, Renstra, IKU, PK dan RKAKL nya agar memudahkan percepatan

pencapairan tujuan strategis Ditjen PDTu,

2. Memastikan target sasaran program Ditjen PDTu pada tahun 2019, Direktorat di

lingkungan Ditjen PDTu dapat melakukan intervensi bantuan pemerintah dan tidak

dilakukan perubahan,

3. Melakukan upaya strategis dan inovatif (manajemen perubahan) sehingga kegiatan

dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan

partisipatif didukung lingkungan kerja yang kondusif, perencanaan kerja matang dan

koordinasi mantap dalam pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Ditjen

PDTu;

4. Memperkuat konsolidasi dan berkomunikasi intensif antara Satker, Pokja, Direktorat

dan Sekretariat dalam proses upaya pencapaian target program dan kegiatan di

lingkungan Ditjen PDTu, dengan secara cermat dan tepat;

5. Melaksanakan lelang Pra DIPA di lingkungan Ditjen PDTu sebagai upaya peningkatan

penyerapan anggaran dan pelaksnaaan Banpem secara tepat waktu sesuai Kurva S

yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk merealiasikannya.

6. Terus meningkatkan intensitas komunikasi dengan daerah penerima bantuan

pemerintah untuk program/kegiatan Ditjen PDTu sehingga memudahkan setiap

penyelesaian permasalahan, implementasi, penyelesaian pekerjaan, serah terima

BMN dan keberlanjutan kegiatan,

7. Berupaya terus menyebarluaskan informasi capaian program dan implementasi

PDTu secara nyata berbagai kegiatan di daerah dengan dilakukan pemantauan dan

evaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat terus berkembang dan

meningkat sesuai target kinerja yang telah ditetapkan Ditjen PDTu,

8. Memperkuat dan peningkatan kapasitas SDM Satker dan Pokja dengan melakukan

perubahan bagi SDM yang kurang berkualitas,

9. Merekruit Tenaga Ahli untuk mendukung / pendampingan Pokja dan Satker sebagai

upaya memastikan kesiapan dokumen teknis dan administrasi daerah dan

melakukan pemantauan (supervisi) pelaksanaan pekerjaan Banpem di daerah,

10. Secara konsisten terus dibangun komitmen kuat seluruh jajaran di lingkungan Ditjen

PDTu mulai dari Eselon I, II, III, IV, Staf sampai tenaga pendukung serta pemerintah

daerah untuk meningkatkan kinerja baik secara phisik maupun penyerapan

anggaran.


34

Lampiran:

Perjanjian Kinerja


35

Documents

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Tahun … · 2020. 1. 22. · Sumber: Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2015 tentang SOTK Dalam rangka mendukung tugas